Perusahaan: Google

  • Google Kirim Email ke Pegawai, Tawarkan Karyawan Resign Sukarela

    Google Kirim Email ke Pegawai, Tawarkan Karyawan Resign Sukarela

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google diketahui telah melakukan beberapa kali PHK di masa lalu. Namun kali ini, raksasa teknologi memilih untuk meminta para pegawainya untuk resign secara sukarela.

    Ini dilakukannya pada divisi baru bernama Platforms and Devices. Divisi yang dibuat tahun lalu menggabungkan seluruh produk Android termasuk Pixel, Chromes, Chrome Os, hingga Photos.

    Memo permintaan ini telah disebarkan kepada seluruh karyawan di Amerika Serikat (AS). Laman 9to5Google melaporkan memo dikeluarkan oleh SVP divisi Platforms and Devices, Rick Osterloh.

    “Ini terjadi setelah kami menyatukan dua organisasi besar tahun lalu,” kata dia dikutip dari The Verge, Senin (3/1/2025).

    “Ada momentum luar biasa pada tim ini dan banyaknya pekerjaan penting yang dilakukan, kami ingin semua orang berkomitmen pada misi kami dan berfokus pada pembuatan produk hebat dengan kecepatan dan efisiensi,” jelas Osterloh menambahkan.

    The Verge menuliskan program resign sukarela ini menawarkan pesangon bagi mereka yang ingin melakukannya. Nampaknya program ini baru ditawarkan untuk divisi Platforms and Devices, belum diperluas ke divisi lain seperti tim Search atau AI DeepMind.

    Google memang telah memberikan sinyal efisiensi sejak tahun lalu. Kepala keuangan Alphabet, induk perusahaan Google, Anat Ashkenazi menjelaskan dia akan memprioritaskan ‘efisiensi biaya’ pada seluruh biaya.

    Dia mengatakan para pemimpin telah melakukannya. Namun nampaknya bisa mencari peluang lain melakukan efisiensi. “Saya pikir organisasi manapun bisa melangkah lebih jauh dan saya akan mencari peluang tambahan,” ujarnya.

    Salah satu alasan melakukan pemotongan biaya adalah melancarkan ambisi Google untuk mengembangkan teknologi AI.

    (dem/dem)

  • Cara Mendaftar Jadi Pangkalan Resmi Gas LPG 3 Kg

    Cara Mendaftar Jadi Pangkalan Resmi Gas LPG 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Pangkalan gas LPG 3 kg kini menjadi satu-satunya jalur resmi pembelian gas bersubsidi setelah pemerintah menetapkan larangan penjualan melalui pengecer atau warung mulai 1 Februari 2025. Aturan baru ini diberlakukan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Bagi pengecer atau individu yang ingin menjadi pangkalan gas LPG 3 kg resmi dari Pertamina, proses pendaftaran kini dapat dilakukan melalui sistem online single submission (OSS).

    Lantas, bagaimana cara mendaftar untuk menjadi agen pangkalan resmi gas LPG 3 kg? Dilansir dari laman resmi MyPertamina, berikut panduan lengkapnya!

    Langkah-langkah Pendaftaran Sebagai Pangkalan Gas LPG 3 kg

    Registrasi melalui situs OSSAkses laman resmi OSS di www.oss.go.id.Klik tombol “Daftar” yang terletak di pojok kanan atas halaman.Isi formulir pendaftaran dengan data lengkap, termasuk NIK, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat email.Centang kolom persetujuan dan klik “Submit”.Periksa email untuk proses aktivasi dan klik tautan aktivasi yang diberikan.Setelah aktivasi berhasil, sistem OSS akan mengirimkan password ke email yang telah didaftarkan.Pengajuan nomor induk berusaha (NIB)Kunjungi laman www.oss.go.id.Masuk ke halaman utama dan pilih menu “Permohonan”.Pilih izin usaha mikro dan kecil (IUMK), kemudian pilih opsi Nomor Induk Berusaha (NIB).Lengkapi profil usaha dan lanjutkan proses pengajuan izin usaha.Setelah data terisi lengkap, klik “Proses NIB” dan “Izin Usaha”.Cetak dokumen NIB setelah proses selesai.Melengkapi data yang dibutuhkanPendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi OSS Indonesia yang tersedia di Google Play Store atau App Store.Proses pengajuan NIB memerlukan informasi lokasi usaha, produk barang/jasa, serta dokumen persetujuan lingkungan.Pendaftaran Melalui Situs Kemitraan Pertamina

    Selain melalui OSS, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui situs resmi Kemitraan Pertamina dengan langkah-langkah berikut:

    Buka situs Kemitraan Patra Niaga dan pilih lokasi pangkalan yang diinginkan.Klik “Registrasi” dan lengkapi dokumen administrasi seperti KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan, serta dokumen pendukung lainnya.Setelah semua persyaratan terpenuhi, instansi terkait akan mengeluarkan surat keterangan penyalur LPG.Persyaratan Menjadi Pangkalan Resmi

    Dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai pangkalan gas LPG 3 kg meliputi:

    Identitas dan legalitas: KTP, NPWP, dan surat izin usaha.Dokumen legalitas usaha: Surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), serta izin lainnya.Dokumen pendukung: Surat referensi bank dan dokumen persetujuan lingkungan.Ketentuan Operasional Pangkalan Resmi

    Pangkalan gas LPG 3 kg resmi harus memiliki papan pengenal yang menandakan status sebagai agen resmi Pertamina. Seluruh aktivitas operasional harus mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh PT Pertamina.

    Dengan mengikuti panduan ini, calon mitra pangkalan gas LPG 3 kg dapat menjalankan proses pendaftaran secara lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  • Pengecer Penting, tapi Harus Didata

    Pengecer Penting, tapi Harus Didata

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengusulkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang penataan penjualan LPG 3 kg. Menyusul terjadinya keluhan warga imbas kelangkaan gas LPG 3 kg.

    “Penjelasan dari Kementerian ESDM sangat penting untuk meredam kebingungan dan kegundahan warga serta menegaskan bahwa penjualan LPG 3 kg tetap masih bisa dilakukan melalui pangkalan-pangkalan resmi dari agen-agen penjualan,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Februari 2025.

    Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menegaskan, penataan harus segera dilakukan terhadap para pengecer yang selama ini keberadaannya paling dekat dengan hunian masyarakat.

    “Penataan penting dan sebaiknya dilakukan segera agar para pengecer tetap bisa menjual LPG 3 kg melalui sistem pendataan dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.

    Menurutnya, para pengecer adalah ujung tombak penjualan ritel yang langsung dapat diakses masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

    “Kehadiran pengecer penting agar masyarakat tidak perlu menghabiskan ongkos membeli LPG 3 kg di agen-agen penjualan yang sangat mungkin lokasinya jauh dari tempat tinggal warga,” ucapnya.

    Eddy mengungkapkan, pemantauan terhadap pricing policy sering berada di luar jangkauan pemerintah karena harga jual LPG 3 kg di pengecer bisa berbeda-beda.

    “Namun jika para pengecer ini terdaftar resmi dan terpantau aktivitas jual belinya secara digital, pemerintah bisa mengontrol aktivitas penjualan dan masyarakat tidak akan terkendala membeli LPG 3 kg di lingkungan tempat tinggalnya,” tuturnya.

    Di samping itu, Eddy berpandangan bahwa usaha LPG 3 kg ini memang kompleks. Di satu pihak ini adalah usaha retail yang perlu menyentuh masyarakat sampai ke pelosok negeri. Namun, di sisi lain pihak LPG 3 kg adalah produk subsidi yang wajib diawasi distribusinya karena rawan penyalahgunaan dan sering salah sasaran.

    “Dari tahun ke tahun volumenya naik dan sekira 70-75 persen LPG ini kita impor, sehingga menguras devisa,” ujarnya.

    Untuk itu Eddy mengusulkan agar tata cara penjualan LPG 3 kg dievaluasi dengan memperbaiki data penerima subsidi, menentukan sistem penyaluran subsidinya (langsung ke penerima atau tetap seperti yang berlaku saat ini) dan memperketat sistem pengawasannya di lapangan.

    “Karena pengecer umumnya adalah pelaku UMKM, tidak ada salahnya jika mereka didaftarkan secara resmi, diberikan pelatihan bahkan penghargaan jika berkinerja baik dan jujur,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Top 3 Tekno: Google Blokir 2,36 Juta Aplikasi Berbahaya hingga 80 Persen Pimpinan Kemkomdigi Dirotasi – Page 3

    Top 3 Tekno: Google Blokir 2,36 Juta Aplikasi Berbahaya hingga 80 Persen Pimpinan Kemkomdigi Dirotasi – Page 3

    Menteri Komunikasi dan Digital/ Menkomdigi Meutya Hafid merotasi pejabat di kementeriannya. Upaya ini dilakukan dengan merombak 80 persen pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam tahap kedua restrukturisasi kementerian.

    Perombakan ini merupakan upaya penyegaran dan penyehatan organisasi, guna mempercepat transformasi digital, seperti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Meutya Hafid, dikutip dari keterangan Komdigi, Minggu (2/2/2025).

    Dengan rotasi pejabat Komdigi ini, Meutya menyebut pihaknya ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Meutya melantik jaksa wanita sebagai staf ahli di Komdigi, yaitu Cahyaning Widowati.

    Meutya Hafid berharap para pejabat yang dilantik mampu bekerja dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani masyarakat.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • 17 Kementerian/Lembaga Tak Kena Pangkas Anggaran Sri Mulyani: DPR, MA, hingga Polri

    17 Kementerian/Lembaga Tak Kena Pangkas Anggaran Sri Mulyani: DPR, MA, hingga Polri

     

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Namun, nyatanya kebijakan ini tak berlaku untuk sebagian instansi pemerintah.

    Instruksi Presiden Prabowo sebelumnya disampaikan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    Sebagai pengelola keuangan negara, Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut.

    Namun, dia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan memengaruhi belanja untuk pegawai atau bantuan sosial (bansos).

    Untuk merealisasikan arahan Presiden, Sri Mulyani mengidentifikasi 16 pos anggaran yang perlu dipangkas dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Berikut adalah rincian pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Anggaran alat tulis kantor (ATK): 90 persen Anggaran kegiatan seremonial: 56,9 persen Rapat, seminar, dan kegiatan serupa: 45 persen Kajian dan analisis: 51,5 persen Diklat dan bimtek: 29 persen Honor untuk output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen Anggaran untuk percetakan dan souvenir: 75,9 persen Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen Lisensi aplikasi: 21,6 persen Jasa konsultan: 45,7 persen Bantuan pemerintah: 16,7 persen Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen Anggaran perjalanan dinas: 53,9 persen Peralatan dan mesin: 28 persen Anggaran infrastruktur: 34,3 persen Belanja lainnya: 59,1 persen

    Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan tanpa mengganggu program yang langsung menyentuh masyarakat.

    Namun, ternyata ada kementerian dan lembaga yang tidak terdampak pengurangan anggaran besar-besaran oleh Sri Mulyani. Sekitar 17 kementerian dan Lembaga tercatat dengan anggaran yang sama persis di 2025, antara lain:

    Kemenko Bidang Politik dan Keamanan: Ep268.281.288.000 Kementerian Pertahanan: Rp166.265.927.210.000 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif: Rp279.606.498.000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969.201.354.000 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6.690.346.011.000 Kepolisian Republik Indonesia: Rp126.641.918.908.000 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1.237.441.326.000 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6.154.590.981.000 Mahkamah Agung (MA): Rp12.684.119.652.000 Kejaksaan Republik Indonesia: Rp24.276.145.850.000 Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2.455.081.387.000 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2.473.747.926.000 Bendahara Umum Negara Rp1.932.536.529.766.000 Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7.049.688.281.000 Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611.477.078.000 Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan (PPATK): Rp354.560.077.000 Badan Gizi Nasional: Rp71.000.000.000.000. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Google Klarifikasi soal Kurs 1 Dolar AS Jadi Rp 8.170

    Video: Google Klarifikasi soal Kurs 1 Dolar AS Jadi Rp 8.170

    Video: Google Klarifikasi soal Kurs 1 Dolar AS Jadi Rp 8.170

  • Pasien Jantung Berhasil Pulih Usai Jalani Prosedur Ini di Mayapada Hospital

    Pasien Jantung Berhasil Pulih Usai Jalani Prosedur Ini di Mayapada Hospital

    Jakarta – Gangguan pada katup jantung dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat. Salah satunya dapat mengakibatkan gagal jantung.

    Penanganan masalah ini tentunya memerlukan tindakan yang tepat untuk melakukan perbaikan pada katup jantung, baik mitral maupun aorta, melalui prosedur Mitral/Aorta Valve Repair (MVR).

    Penanganan kasus katup jantung dengan prosedur MVR pernah dilakukan oleh tim dokter multidisiplin di Cardiovascular Center Mayapada Hospital dengan dukungan peralatan medis yang canggih. Penanganan kasus katup jantung dilakukan terhadap pasien laki-laki asal Palembang berusia 43 tahun dengan keluhan sesak napas.

    Pasien tersebut mendapat penanganan langsung oleh Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular Subspesialis Jantung Dewasa di Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr. Ismail Dilawar, Sp.BTKV Subsp. JD (K).

    Setelah dilakukan pemeriksaan Ekokardiografi, dr. Ismail menemukan adanya kebocoran pada katup mitral pasien. Adapun katup mitral merupakan sebuah katup yang terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri jantung yang berfungsi untuk mencegah darah mengalir ke serambi kiri saat jantung berkontraksi.

    Namun, karena katup mitral pasien telah mengalami kebocoran, maka perlu diperbaiki dengan tindakan MVR. “Tindakan ini bertujuan untuk menangani gangguan pada katup jantung yang menyempit atau rusak sehingga mempengaruhi aliran darah di jantung,” jelas dr. Ismail dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

    Menurutnya, tindakan MVR bermanfaat bagi pasien karena dapat membantu menghilangkan gejala-gejala yang tidak nyaman dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

    Kedua, penggantian katup mitral dapat mencegah atau mengurangi komplikasi serius seperti infeksi katup jantung, gagal jantung, dan kerusakan organ lain yang disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar.

    “Dengan tindakan MVR ini, pasien tidak perlu lagi mengonsumsi obat pengencer darah seumur hidup dan meminimalisir kemungkinan infeksi yang bisa terjadi. Apabila perbaikan katup dilakukan dengan baik, perbaikan ini bisa bertahan lebih dari 20-30 tahun.” ungkap dr. Ismail.

    Kemudian, dr. Ismail melakukan tindakan MVR terhadap pasien dengan teknik bedah minimal invasif atau minim sayatan.

    Dalam 10 hari setelah melakukan operasi, pasien pun sudah dapat beraktifitas kembali dan tidak lagi mengalami keluhan.

    “Operasi perbaikan katup dengan minimal invasif ini tentunya memiliki kelebihan untuk pasien. Selain lama perawatan yang lebih singkat, risiko komplikasi yang lebih kecil, dan rasa nyeri yang minimal akan lebih nyaman untuk pasien,” lanjut dr. Ismail.

    dr. Ismail menjelaskan tindakan repair katup jantung yang dilakukan tergolong tindakan dengan tingkat kesulitan tinggi yang jarang dapat dilakukan oleh dokter bedah jantung.

    Namun, sebagai bagian dari tim dokter berpengalaman dari Cardiovascular Center Mayapada Hospital, dr. Ismail sukses menjalani tindakan MVR dengan dukungan teknologi medis dan keahliannya. Risiko komplikasi dan keluhan pada pasien pun dapat teratasi.

    Tindakan MVR tersebut juga merupakan salah satu dari berbagai tindakan advanced yang dapat dilakukan di layanan Cardiovascular Center Mayapada Hospital. Terdapat berbagai tindakan yang dapat dilayani di sini, mulai dari pencegahan, skrining dan diagnosis, pengobatan, sampai dengan rehabilitasi jantung pasca-tindakan.

    Layanan Cardiovascular Center Mayapada Hospital juga didukung oleh tim dokter multidisiplin, fasilitas dan teknologi medis lengkap, serta berpengalaman menangani kasus advanced seperti penggantian katup jantung (mitral dan aorta) secara minimal invasif, penanganan gangguan pembuluh darah aorta dengan prosedur TEVAR.

    Kemudian, Bentall Procedure sebagai tindakan dengan tingkat kesulitan tinggi, hingga tindakan bedah jantung untuk menangani penyakit jantung bawaan pada anak seperti Tetralogi of Fallot, ASD, dan VSD.

    Cardiovascular Center Mayapada Hospital juga dilengkapi dengan layanan Cardiac Emergency yang siaga 24 jam untuk menangani kasus kegawatdaruratan jantung dengan standar protokol internasional Door to Balloon kurang dari 90 menit.

    Jika terjadi kasus gawat darurat jantung, Anda dapat mengakses Cardiac Emergency dengan menghubungi kontak 150990 atau menggunakan fitur button Emergency Call di aplikasi MyCare milik Mayapada Hospital.

    Sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit jantung, Anda juga dapat melakukan skrining jantung secara rutin dengan melakukan booking appointment melalui aplikasi MyCare. Aplikasi ini juga memudahkan pasien mendapatkan nomor antrean lebih awal dan menawarkan berbagai metode pembayaran yang terintegrasi.

    Anda juga dapat menemukan berbagai tips seputar kesehatan jantung dan informasi layanan di Cardiovascular Center Mayapada Hospital dalam fitur Health Articles & Tips di aplikasi MyCare.

    Selain itu, Anda dapat memantau kebugaran tubuh Anda dengan menggunakan fitur Personal Health di MyCare yang dapat terhubung dengan Google Fit dan Health Access untuk menghitung detak jantung, jumlah kalori terbakar, jumlah langkah kaki, dan body mass index (BMI).

    Aplikasi MyCare dapat diunduh di Google Play Store dan App Store. Dapatkan bonus berupa poin saat registrasi pertama di MyCare yang dapat digunakan sebagai potongan harga layanan di Mayapada Hospital.

    (akn/ega)

  • Utusan Presiden Sebut Prabowo akan Bangun Tanggul Laut Raksasa dari Banten hingga Jawa Timur, Untuk Apa?

    Utusan Presiden Sebut Prabowo akan Bangun Tanggul Laut Raksasa dari Banten hingga Jawa Timur, Untuk Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melakukan pembangunan tanggul laut raksasa dari Banten sampai Jawa Timur sepanjang 700 km.

    “Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” ucap Hashim dalam acara bertajuk “ESG Sustainable Forum 2025”, dipantau secara daring di Jakarta, Jumat dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Dia mengatakan, tujuan dari program ini untuk melindungi sawah-sawah yang berada di sisi pantai utara Pulau Jawa. Hashim juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait peristiwa pagar laut, di mana para nelayan merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut.

    “Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ucapnya.

    Proyek pembangunan tanggul laut raksasa ini diperkirakan akan menghabiskan waktu yang cukup lama, sekitar 10-20 tahun.

    Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa tanggul laut raksasa ini sudah mulai dirancang sejak 1994, tetapi belum terlaksana sampai saat ini. Pemerintah Orde Baru pada saat itu, tambah Hashim, sudah melihat akan ancaman kenaikan permukaan laut.

    Menurutnya, jika jutaan sawah tenggelam karena tertutup oleh air laut yang naik. Maka, tidak ada gunanya membuat food estate di Kalimantan atau Papua. Oleh karena itu, Hashim meminta masyarakat untuk mendukung program ini.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang akan membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai bagian dari Program Strategi Nasional (PSN) Tahun 2025. Presiden juga memberi instruksi untuk menyiapkan pembiayaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa arahan tersebut sesuai dengan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN tahun 2024–2025.

    Airlangga menyatakan nantinya pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun akan terhubung dengan pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon. Tambah dia, program ini masuk dalam daftar PSN Tahun 2025 sebagai langkah mewujudkan ketahanan energi dan pangan.***Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dolar Rp 8.170 di Search, Begini Penjelasan dari Google dan BI

    Dolar Rp 8.170 di Search, Begini Penjelasan dari Google dan BI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Akhir pekan lalu, publik dikejutkan dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang ambruk ke angka Rp 8.170 per satu dolar di Google Search. Pihak Google telah buka suara terkait hal ini.

    “Kami menyadari adanya masalah yang memengaruhi informasi nilai tukar Rupiah (IDR) di Google Search. Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga. Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” kata perwakilan Google Indonesia kepada CNBC Indonesia, Sabtu (1/2/2025).

    Sebagai informasi, Laman Google Finance menyatakan sejumlah mitra pihak ketiga yang digandeng Google menyediakan data terkait saham dan juga konversi mata uang. Google juga menegaskan tidak ada jaminan data yang ditampilkan akurat dari nilai tukar yang ditampilkan.

    Perwakilan Google juga menjelaskan sistem masih dalam proses pemulihan dan belum bisa memastikan kapan akan normal seperti semula.

    CNBC Indonesia melakukan pencarian lagi untuk nilai dolar terhadap rupiah pada Senin pagi. Google Search tak menampilkan data yang sama seperti sebelumnya, melainkan sejumlah situs yang menampilkan informasi kurs, termasuk milik Bank Indonesia (BI).

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso juga telah menjawab terkait kekeliruan di sistem. Menurutnya data yang ditampilkan bukan level yang seharusnya.

    “Level nilai tukar USD/IDR Rp 8.100an sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya. Data Bank Indonesia mencatat Kurs Rp16.312 per dolar AS pada tanggal 31 Januari 2025,” kata Denny kepada CNBC Indonesia.

    Kejadian ini terjadi pada Sabtu (1/2/2025) malam lalu. Anjlok nilai dolar juga membuat banyak netizen berkomentar, tak sedikit yang juga berspekulasi mesin pencarian Google tengah error.

    Mengacu pada laman resmi Bank Indonesia saat itu, nilainya memang berbeda dengan yang ditampilkan oleh Google Search. Kurs jual mencapai Rp 16.340 per dolar dan kurs beli senilai Rp 16.177,70 per dolar.

    Sementara untuk kurs JISDOR senilai Rp 16.312 saat penutupan perdagangan pada hari Jumat sebelumnya.

    (dem/dem)

  • Terbaru Kasus PMI Ditembak Aparat Malaysia, Satu WNI Ditahan Polisi Negara Tetangga

    Terbaru Kasus PMI Ditembak Aparat Malaysia, Satu WNI Ditahan Polisi Negara Tetangga

    PIKIRAN RAKYAT – Terbaru dalam kasus penembakan yang terjadi di lepas pantai Tanjung Rhu hingga menewaskan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Polisi Malaysia telah menahan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

    WNI yang ditahan merupakan seorang pria berusia 35 tahun, yang telah ditangkap sejak Sabtu malam, 1 Februari waktu setempat. Ia kini sedang menjalani proses penyelidikan.

    “Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis, dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan kemungkinan akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum paling cepat minggu depan,” ujar Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, sebagaimana dikutip dari Malay Mail, Senin, 3 Februari 2025.

    Tersangka kini berada di Pengadilan Magistrat Banting, namun identitas WNI yang ditahan belum diungkapkan secara transparan kepada publik. Selain pria tersebut, ada satu pria lain yang masih dalam pengejaran.

    Adapun, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan respons atas kejadian ini. Menlu Sugiono menyatakan bahwa pihak terkait sedang mengumpulkan keterangan lebih lanjut.

    “Karena semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan,” kata Menlu Sugiono.

    Kembali pada pernyataan Hussein, ia mengatakan bahwa 14 saksi dari APMM telah diperiksa dan kemungkinan akan dipanggil kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Polisi mengklasifikasikan insiden penembakan itu sebagai percobaan pembunuhan.

    “Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan, juga akan dipanggil,” ujarnya.

    Sekilas Kasus

    Sebelumnya, APMM menembak WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal. Satu WNI tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa itu.

    Berdasarkan komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan PDRM diperoleh konfirmasi kejadian itu benar terjadi pada 24 Januari 2025. Penembakan itu disebutkan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan.

    “Atas insiden ini, KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judha Nugraha, Minggu 26 Januari 2025 

    KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force.

    Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysja dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News