Perusahaan: Google

  • Pemerintah Mau Batasi Anak Main Internet, Google Buka Suara

    Pemerintah Mau Batasi Anak Main Internet, Google Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan aturan lebih ketat melindungi anak di internet. Google menyatakan komitmennya untuk inisiatif tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid diketahui bertemu dengan Wakil Presiden Kebijakan Publik YouTube, Leslie Miller di Kantor Google Paris pada 10 Februari 2025 lalu. Meutya menginginkan adanya kerja sama dari Google terkait menciptakan lingkungan aman bagi anak di dunia maya.

    “Kami mengharapkan kerja sama dari Google untuk memastikan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia,” ujar Meutya, dalam keterangannya dikutip Rabu (12/2/2025).

    Dia menambahkan regulasi diperlukan sebab banyaknya kasus pornografi anak dan judi online di Indonesia. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan pemain judol usia 10 tahun mencapai 2% dari total 80 ribu orang.

    Dalam kesempatan itu, Miller memastikan YouTube akan mendukung inisiatif pemerintah tersebut. Platform berbagi video itu akan bekerja sama dengan pemerintah.

    “Kami siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan platform kami lebih aman bagi semua pengguna, terutama anak-anak,” kata Miller.

    Aturan soal perlindungan anak sebenarnya telah lebih dulu dibahas oleh pemerintah Australia. Negara itu menetapkan aturan soal batas minimal pengguna media sosial adalah 16 tahun.

    “Ini adalah reformasi kunci. Kami tahu akan ada anak yang menemukan cara lain [untuk menggunakan medsos], tetapi kami ingin memberikan pernyataan tegas bahwa perusahaan media sosial harus merapikan diri,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

    Namun tidak semua terdampak keputusan itu. YouTube jadi salah satu yang dikecualikan, karena masih diizinkan diakses oleh anak-anak.

    Selain YouTube, anak di Australia masih bisa mengakses aplikasi chat, game online, dan aplikasi kesehatan serta edukasi.

    (fab/fab)

  • Kubu Hasto Yakin Menang Praperadilan Lawan KPK, Penetapan Tersangka Tanpa Penyelidikan dan Penyidikan Tak Sah

    Kubu Hasto Yakin Menang Praperadilan Lawan KPK, Penetapan Tersangka Tanpa Penyelidikan dan Penyidikan Tak Sah

    PIKIRAN RAKYAT – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, optimistis pihaknya akan menang dalam gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sah atau tidaknya penetapan Hasto sebabai tersangka dalam perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    “Karena melihat fakta-fakta, melihat bukti-bukti yang ada bahwa proses (penetapan tersangka) Hasto secara formil maupun kemarin kita sudah masuk ke agenda material, tidak mencukupi bukti atau masih perlu kita cermati dan inilah yang kita koreksi,” kata Ronny di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025. 

    Menurut Ronny, pihaknya telah mengajukan sejumlah argumen hukum yang cukup kuat untuk menggugurkan penetapan status tersangka Hasto oleh KPK. Sebagaimana telah terjadwal, sidang putusan praperadilan Hasto melawan KPK bakal digelar di PN Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025.

    “Kami dengan ahli yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian lewat saksi fakta dan ahli, kami meyakini bahwa praperadilan ini akan dikabulkan, tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini,” ucap Ronny. 

    “Kita harus selalu optimis karena dalil yang kita sudah sampaikan lewat data, saksi, data bukti, dan kemarin ahli juga yang dihadirkan oleh pihak KPK itu menguatkan dalil kita,” katanya melanjutkan. 

    Pada kesempatan yang sama kuasa hukum Hasto lainnya yaitu Patra M. Zen menegaskan, KPK menggunakan bukti yang telah dipergunakan untuk orang lain sehingga tidak memenuhi syarat dalam proses penetapan tersangka Hasto. 

    “Jadi mengapa alasan dan dasar hukum kami optimis permohonan ini dikabulkan? Karena dalam persidangan KPK menggunakan bukti-bukti atau alat bukti yang telah dipergunakan untuk orang lain,” ucap Patra. 

    Lebih lanjut Patra mengungkapkan, KPK juga tidak pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dengan demikian kubu Hasto semakin yakin akan memenangi gugatan praperadilan. 

    Patra menambahkan, pihaknya telah menyerahkan kesimpulan yang berisi 81 halaman kepada hakim. Dalam kesimpulan tersebut tertuang alasan-alasan hukum kuat untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap Hasto karena KPK melanggar prosedur hukum yang berlaku.

    “Kita sama-sama dengarkan putusan jam 16.00 WIB (besok). Permohonan ini merupakan satu perjuangan bagi tegaknya kebenaran, bagi tegaknya keadilan dan perjuangan agar penyidik siapapun dia termasuk KPK tidak boleh sewenang wenang,” ujar Patra. 

    KPK Sebut Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Sesuai Prosedur 

    Di kubu lain, Tim Biro Hukum KPK juga yakin menang praperadilan melawan Hasto Kristiyanto. Aidang putusan praperadilan akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB. 

    “Seperti yang kami sampaikan kemarin, tetap optimis. Apalagi kami sudah sampaikan di kesimpulan. Bahwa memang apa yang kami simpulkan hari ini, mewakili pembuktian kami di persidangan-persidangan sebelumnya,” kata Tim Biro Hukum Iskandar Marwanto di PN Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025. 

    Dalam sidang praperadilan ini, Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Menurut Iskandar, bukti permulaan yang dimiliki KPK sudah cukup kuat untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. 

    “Berdasarkan bukti permulaan itulah bahwa kami kemudian berani menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka penyertaan dalam kasus Harun Masiku,” ucapnya. 

    Iskandar tidak mau berkomentar banyak soal hasil survei yang menyebut bahwa publik percaya Hasto terlibat di kasus Harun Masiku. Dia menegaskan, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena terpenuhinya dua unsur dalam proses penyidikan, yakni formil dan materiil. 

    Dalam konteks formil, kata Iskandar, praperadilan akan menguji apakah ada dua alat bukti yang sah untuk menetapkan status tersangka, sedangkan bukti materiil akan diuji dalam perkara pokok. Dalam sidang kesimpulan hari ini, KPK juga memaparkan analisis terhadap bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. 

    “Sehingga kami pada kesimpulan kami yakin hakim akan pertimbangkan bukti-bukti dari KPK,” ujar Iskandar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Ide Kado Valentine di Bawah Rp50 Ribu, Murah tapi Penuh Makna!

    5 Ide Kado Valentine di Bawah Rp50 Ribu, Murah tapi Penuh Makna!

    Jakarta: Valentine adalah momen spesial untuk menunjukkan rasa sayang kepada pasangan, sahabat, atau keluarga. 
     
    Namun, memberi kado istimewa tidak harus mahal. Dengan budget di bawah Rp50 ribu, kamu tetap bisa memberikan hadiah yang bermakna dan berkesan. 
     
    Merangkum berbagai sumber, berikut 5 ide kado Valentine murah meriah yang tetap romantis dan istimewa!
    1. Surat cinta atau kartu ucapan handmade
    Tidak ada yang lebih personal daripada surat cinta yang ditulis dengan tangan. Kamu bisa menuangkan perasaan dalam kata-kata dan menghiasnya dengan kreatif. 

    Biaya paling hanya Rp10 ribuan untuk kertas dan alat tulis, tapi efeknya sangat berkesan! Kamu bisa lihat DIY Valentine’s Card di Pinterest atau YouTube sebagai referensi.
     

    2. Scrapbook kenangan
    Buat scrapbook yang berisi foto-foto dan momen spesial kalian. Tambahkan hiasan, stiker, dan tulisan manis. Biaya untuk album kecil dan cetak foto sekitar Rp40 ribuan.

    3. Cokelat atau permen favorit
    Cokelat adalah hadiah klasik Valentine. Kamu bisa membeli cokelat favorit pasangan dalam kemasan unik atau membuat DIY hampers sendiri. 
     
    Harga cokelat seperti SilverQueen atau Delfi mulai dari Rp20 ribuan.
    4. Lilin aromaterapi
    Lilin wangi bisa menciptakan suasana romantis dan menenangkan. Banyak lilin aromaterapi dengan harga mulai dari Rp30 ribuan yang bisa ditemukan di marketplace.
     

    5. Tumbler atau mug lucu
    Tumbler atau mug dengan desain unik bisa jadi pilihan kado yang bermanfaat. Banyak yang dijual mulai dari Rp40 ribuan.
     
    Kado Valentine tidak harus mahal untuk bisa bermakna. Dengan sedikit kreativitas dan usaha, kamu bisa memberikan hadiah yang tetap spesial tanpa menguras kantong. 
     
    Jadi, mana kado yang ingin kamu berikan di Valentine tahun ini?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Beredar Kabar Bangkrut karena Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Beri Bantahan

    Beredar Kabar Bangkrut karena Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Beri Bantahan

    PIKIRAN RAKYAT – BPJS Kesehatan membantah kabar bangkrut karena gagal bayar. Kabar itu viral dan bantahannya disampaikan kepala humas, Rizzky Anugerah, belum lama ini. Lembaga yang dipimpin Direktur Utama Ali Ghufron Mukti juga buka suara soal klaim fasilitas kesehatan menolak pasien.

    Diketahui BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan secara gratis harus terlebih dahulu iuran per bulan, pekerja yang merupakan peserta BPJS biasanya akan dipotong penghasilan per bulannya.

    BPJS Kesehatan bantah bangkrut

    Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, membantah kabar yang menyebut lembaganya bangkrut karena gagal membayar klaim dari fasilitas kesehatan. Pihaknya mengeklaim kondisi lembaganya sehat.

    “Tidak benar jika ada informasi yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan gagal membayar klaim fasilitas kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwa, realisasi kondisi aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sampai dengan tahun 2024 masih positif, sekitar Rp49,36 triliun,” ujarnya.

    “Ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, keuangan aset DJS diukur berdasarkan aset bersih DJS dengan ketentuan paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan dan paling banyak sebesar eatimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan,” katanya melanjutkan.

    Selain itu, BPJS Kesehatan yang dipimpin Ali Ghufron Mukti juga mengeklaim kondisi keuangan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) itu masih sehat. Terkait isu menolak klaim faskes, hal ini juga turut dibantah oleh lembaga yang berkantor pusat di Jakarta Pusat tersebut.

    “Sebagai informasi, BPJS Kesehatan tidak pernah menolak klaim faskes dengan alasan karena defisit atau tidak ada dana. Seluruh klaim yang diajukan faskes diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rizzky Anugerah.

    Harta kekayaan Ali Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Kolase foto BPJS Kesehatan dan Stikes Sehati

    Informasi harta kekayaan sang direktur utama ini diambil dari LHKPN yang dilaporkan pada 23 Februari 2024 atau periode 2023. Adapun laporan harta periode 2024 belum ditemukan di website resmi e-lhkpn KPK. Berikut rincian hartanya:

    Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp960.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/210 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, 610.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/145 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp660.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 416 m2/175 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/50 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp330.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp710.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 422 m2/24 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp710.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp470.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp660.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/1104 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp3.910.000.000
    Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp460.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/400 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/530 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp3.010.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.320.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/770 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.810.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 468 m2/1082 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp2.550.000.000 Bangunan Seluas 28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI, Rp305.758.420 Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp241.000.000 Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp450.000.000 Bangunan Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp1.010.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/270 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp800.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/548 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI, Rp5.150.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp28.846.758.420

    Daftar kendaraan milik Ali Ghufron Mukti MOBIL, NISSAN EVALIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI, Rp60.000.000 MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI, Rp5.000.000 MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI, Rp50.000.000

    Total kendaraan: Rp115.000.000

    Daftar harta lainnya milik Ali Ghufron Mukti HARTA BERGERAK LAINNYA Rp216.300.000 KAS DAN SETARA KAS Rp6.306.105.372 HARTA LAINNYA Rp1.500.000.000

    Total harta kekayaan: Rp36.984.163.792

    Demikian bantahan BPJS Kesehatan terkait isu bangkrut karena gagal bayar klaim fasilitas kesehatan. Pihak BPJS yang dipimpin Ali Ghufron Mukti menyebut kabar itu tidak benar dan keuangan lembaganya kini dalam kondisi sehat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siap-siap War! Tiket Kereta Api H-1 Lebaran 2025 Dijual Besok, Simak Juga Cara Belinya

    Siap-siap War! Tiket Kereta Api H-1 Lebaran 2025 Dijual Besok, Simak Juga Cara Belinya

    Jakarta: Bagi kamu yang berburu tiket kereta api H-1 Lebaran 2025 harus siap-siap nih. Pemesanan tiket H-1 Lebaran 2025 ini akan dibuka besok, Kamis, 13 Februari 2025.

    Melansir Instagram resmi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI @kai121_, tiket H-1 ini untuk keberangkatan hari Minggu, 30 Maret 2025. Nah, bagi kamu yang akan mudik di tanggal tersebut siap-siap untuk mengamankan tiket kereta api.

    Sebelum war tiket kereta H-1 Lebaran pastikan kamu sudah tahu jam dibukanya penjualan tiket. Dalam unggahan terbaru @kai121_ disebutkan bahwa penjualan tiket mulai dibuka pukul 00.00 Wib.
     
    “Jangan lupa ya, penjualan tiket kereta api untuk Lebaran 2025, akan mulai dibuka pada pukul 00.00 setiap harinya, untuk keberangkatan H-45,” tulis @kai121_ seperti dikutip Rabu, 12 Februari 2025.
     

    Setelah mengetahui waktu dibukanya penjualan tiket kereta api Lebaran 2025 selanjutnya kamu juga harus tahu cara membeli tiket secara online. Pemesan tiket kereta api online ini bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, berikut langkah-langkahnya:

    Buka aplikasi Access by KAI dan lakukan pendaftaran jika belum memiliki akun.
    Jika sudah terdaftar, kamu bisa loging, lalu pilih jenis layanan kereta yang akan kamu tumpangi.
    Lengkapi/isi form dengan benar sesuai dengan tujuan kamu.
    Pilih “cari tiket” lalu muncul nama kereta, jenis kelas, jadwal keberangkatan dan harga tiket.
    Pilih kereta yang kamu inginkan.
    Kamu akan diminta untuk melakukan Upgrade member untuk bisa melakukan proses transaksi pembayaran dan berbagai jenis pelayanan lainnya.
    Isi data diri berupa data pemesanan dan data penumpang.
    Klik “Lanjutkan” untuk memilih tempat duduk.
    Periksa kembali data yang sudah diisi sebelumnya.
    Jika sudah sesuai klik “lanjutkan” untuk memilih berbagai layanan tambahan.
    Klik “Lanjutkan” untuk memilih metode pembayaran.
    Lakukan pembayaran lalu kamu akan mendapatkan kode booking atau kode pemesanan.
    Pastikan tiket kamu sudah dipesan dengan mengecek pada “Tiket Saya”.

    Jakarta: Bagi kamu yang berburu tiket kereta api H-1 Lebaran 2025 harus siap-siap nih. Pemesanan tiket H-1 Lebaran 2025 ini akan dibuka besok, Kamis, 13 Februari 2025.
     
    Melansir Instagram resmi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI @kai121_, tiket H-1 ini untuk keberangkatan hari Minggu, 30 Maret 2025. Nah, bagi kamu yang akan mudik di tanggal tersebut siap-siap untuk mengamankan tiket kereta api.
     
    Sebelum war tiket kereta H-1 Lebaran pastikan kamu sudah tahu jam dibukanya penjualan tiket. Dalam unggahan terbaru @kai121_ disebutkan bahwa penjualan tiket mulai dibuka pukul 00.00 Wib.
     
    “Jangan lupa ya, penjualan tiket kereta api untuk Lebaran 2025, akan mulai dibuka pada pukul 00.00 setiap harinya, untuk keberangkatan H-45,” tulis @kai121_ seperti dikutip Rabu, 12 Februari 2025.
     

    Setelah mengetahui waktu dibukanya penjualan tiket kereta api Lebaran 2025 selanjutnya kamu juga harus tahu cara membeli tiket secara online. Pemesan tiket kereta api online ini bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, berikut langkah-langkahnya:

    Buka aplikasi Access by KAI dan lakukan pendaftaran jika belum memiliki akun.
    Jika sudah terdaftar, kamu bisa loging, lalu pilih jenis layanan kereta yang akan kamu tumpangi.
    Lengkapi/isi form dengan benar sesuai dengan tujuan kamu.
    Pilih “cari tiket” lalu muncul nama kereta, jenis kelas, jadwal keberangkatan dan harga tiket.
    Pilih kereta yang kamu inginkan.
    Kamu akan diminta untuk melakukan Upgrade member untuk bisa melakukan proses transaksi pembayaran dan berbagai jenis pelayanan lainnya.
    Isi data diri berupa data pemesanan dan data penumpang.
    Klik “Lanjutkan” untuk memilih tempat duduk.
    Periksa kembali data yang sudah diisi sebelumnya.
    Jika sudah sesuai klik “lanjutkan” untuk memilih berbagai layanan tambahan.
    Klik “Lanjutkan” untuk memilih metode pembayaran.
    Lakukan pembayaran lalu kamu akan mendapatkan kode booking atau kode pemesanan.
    Pastikan tiket kamu sudah dipesan dengan mengecek pada “Tiket Saya”.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Video: Google Maps Ubah Nama Teluk Meksiko Jadi Teluk Amerika

    Video: Google Maps Ubah Nama Teluk Meksiko Jadi Teluk Amerika

    Video: Google Maps Ubah Nama Teluk Meksiko Jadi Teluk Amerika

  • Apple Maps Bakal Tiru Google, Ubah Nama Teluk Meksiko jadi Teluk Amerika

    Apple Maps Bakal Tiru Google, Ubah Nama Teluk Meksiko jadi Teluk Amerika

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple Maps segera mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, mengikuti perubahan serupa yang dilakukan oleh Google minggu ini, untuk mematuhi perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang secara resmi mengubah nama tersebut.

    Laporan Bloomberg, Rabu (12/2/2025), menyebut pengguna Apple yang berbasis di AS dapat melihat “Teluk Amerika” secepatnya pada hari Selasa, dan perusahaan akan segera meluncurkan nama tersebut kepada pengguna di negara lain.

    Pengguna Google Maps di seluruh dunia sudah melihat nama terpisah, “Teluk Meksiko (Teluk Amerika)” saat melihat perairan tersebut, sedangkan pengguna Meksiko dan Amerika melihat nama negara masing-masing.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengirim surat kepada Google yang meminta perusahaan tersebut untuk mempertimbangkan kembali penggantian nama teluk tersebut. Namun, Apple dan Google tampaknya mengikuti perintah dari presiden AS yang sedang menjabat.

    Sementara itu, mengutip laporan Al Jazeera, Google menyatakan bahwa nama teluk yang ditampilkan di aplikasinya akan bergantung pada lokasi pengguna. Pengguna Google Maps di AS akan melihat nama “Teluk Amerika”, sementara pengguna di Meksiko tetap akan melihat “Teluk Meksiko”.  

    “Pengguna di negara lain akan melihat kedua nama tersebut,” tulis Google dalam sebuah pernyataan yang dikutip pada Selasa (11/2/2025).  

    Google sebelumnya telah mengumumkan rencana perubahan ini dalam unggahan di platform X bulan lalu. Perusahaan menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut mengacu pada Geographic Names Information System (GNIS), sebuah basis data yang dikelola oleh US Geological Survey.  

    Dalam unggahan yang sama, Google juga menyatakan akan mengganti nama Gunung Denali di Alaska menjadi Gunung McKinley, mengikuti nama mantan Presiden AS William McKinley. Perubahan ini akan dilakukan setelah pembaruan resmi dalam basis data pemerintah, sesuai dengan perintah eksekutif Trump.  

    Trump menandatangani keputusan tersebut hanya beberapa jam setelah dilantik pada 20 Januari 2025, dengan alasan bahwa perubahan nama ini merupakan bentuk penghormatan terhadap “keagungan Amerika.”  

    Gunung Denali, puncak tertinggi di Amerika Utara, awalnya diberi nama oleh masyarakat adat Koyukon Athabascan. Pemerintah AS mengubahnya menjadi Gunung McKinley pada tahun 1917 untuk menghormati Presiden McKinley, yang tewas akibat pembunuhan pada tahun 1901.  

    Pada tahun 2015, pemerintahan Presiden Barack Obama mengembalikan nama gunung tersebut menjadi Denali menjelang kunjungannya ke Alaska.  

    Keputusan Trump untuk mengubah nama berbagai fitur alam ini menuai kritik dari kelompok masyarakat adat di Alaska. 

    Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum secara sarkastik menyarankan agar Amerika Utara diganti namanya menjadi “Mexican America”, merujuk pada salah satu dokumen bersejarah negara tersebut.

  • TPRN Akui Bersalah Soal Pagar Laut, Tapi Kerja Sama dengan Pemprov Tidak Dibatalkan?

    TPRN Akui Bersalah Soal Pagar Laut, Tapi Kerja Sama dengan Pemprov Tidak Dibatalkan?

    PIKIRAN RAKYAT – PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara mengakui bersalah atas pembangunan pagar laut yang dilakukan di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

    Meski begitu, kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TRPN terkait pembangunan pelabuhan dan penataan TPI Paljaya belum tentu dibatalkan. Padahal proyek pelabuhan dan penataan itu diyakini sebagai cikal bakal pagar laut didirikan.

    Pada pembongkaran pagar laut, Selasa, 11 Februari 2025, Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa mengaku pihaknya bersalah atas pembangunan pagar bermaterial bambu sepanjang 3,3 kilometer itu.

    “Rencana ini memang kami lakukan pembongkaran sendiri, kami minta tolong ke Pak Dirjen KKP supaya nanti ada kerja sama supaya pembongkaran berjalan lancar, kami akui sebagai perusahaan kami sudah keliru,” kata dia.

    “Dari beberapa waktu lalu mengenai pembuatan perizinan ada kelirunya, kami minta maaf dan kami coba untuk memerbaiki supaya harapannya menjadi baik dan kami tidak terlalu dipersalahkan walaupun kami akui ada kesalahan kami,” kata Deolipa, menambahkan.

    Deolipa mengatakan, pihaknya sebenarnya hanya perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan dan perikanan. Dia pun menolak jika disebut sebagai pemilik sertifikat atas lahan di lautan. Menurutnya, TRPN hanya mengelola lahan sesuai dengan kerja sama bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Kalau SHM itu yang punya masyarakat. Justru kami sedang mencoba mengelola yang punya masyarakat ini sehingga nanti kami dapat kuasa untuk pengelolaan, tapi ternyata klir,” kata dia.

    Meski telah dinyatakan tidak berizin, proyek pembangunan pelabuhan di TPI Paljaya sendiri bukan berarti dihentikan. Deolipa mengatakan, pihaknya akan memulai dari awal dalam mengurus segala perizinan baik di tingkat daerah hingga pusat.

    “Jadi sekarang, setelah kami bongkar kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi mengikuti regulasi yang berlaku. Semua perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah akan kami tempuh, (Sedangkan) ini tetap laut dan kami akan berusaha tetap membuat pelabuhan besar bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat,” ucap dia.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Hermansyah Manap mengatakan, bentuk kerja sama antara pemprov dengan TRPN yakni sewa menyewa lahan. Meski telah mendapatkan sorotan hingga sanksi berupa pencabutan pagar laut, kerja sama tidak dicabut.

    Herman menilai, kerja sama tidak dicabut karena faktanya lahan disewa tidak bisa digunakan.

    “Perjanjian itu kan sewa menyewa lahan jadi TRRPN menyewa lahan yang ada di lokasi TPI Paljaya seluas 5.372 meter persegi yang digunakan akses masuk. Nah sekarang karena tidak ada kegiatan jadi tidak ada yang lewat jadi otomatis tidak ada perjanjian sampai saat ini. Tapi saya rasa otomatis kegiatan ini karena tidak boleh jadi jalan, tidak bisa digunakan,” ucap dia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Semakin Keras, Indonesia Harus Netral

    Donald Trump Semakin Keras, Indonesia Harus Netral

    PIKIRAN RAKYAT – Profesor Poppy Sulistyaning Winanti, pakar Hubungan Internasional dari UGM, mengutarakan terpilihnya Donald Trump mempengaruhi konflik sengketa Laut China Selatan.

    Indonesia memang bukan termasuk negara yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut. Namun, karena perairan Natuna termasuk ke dalam Laut China Selatan, maka berkepentingan juga secara tak langsung.

    Poppy menyebut bahwa kebijakan Amerika, di bawah kepemimpinan Trump, semakin keras kepada China. Hal ini semakin menegaskan kehadiran negara adidaya ini di wilayah tersebut.

    Dari titik ini, Pemerintah Indonesia harus netral atau tak memihak salah satu kubu. “(Dengan) meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia harus semakin cermat dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan besar, AS dan Tiongkok,” katanya.

    Sementara, Presiden Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan Perairan Natuna. Ia pun berjanji akan membangunnya. Hal ini disampaikannya saat masa kampanye.

    “Kita perlu platform untuk patroli. Kita perlu satelit. Kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan perlu kita bangun,” tegasnya.

    China Tolak Pernyataan Bersama Amerika Serikat dengan Jepang

    Sementara itu, pada Hari Senin 10 Februari, China merespon pernyataan bersama Amerika dan Jepang. Kementerian Luar Negeri China menyebut pernyataan tersebut mencampuri urusan dalam negeri China menyerang dan memfitnah China, serta melebih-lebihkan ketegangan regional.

    Sebelumnya, pada Hari Jumat 7 Februari 2025, Amerika Serikat dan Jepang merilis pernyataan bersama yang mengecam klaim negara tirai bambu ini terhadap wilayah tersebut.

    China tetap kekeuh mengklaimnya meski putusan internasional menyebut tak ada landasan hukumnya. Klaim ini pun ditolak mentah oleh negara-negara yang bersengketa, termasuk Indonesia.

    Hari tersebut pun menjadi pertemuan pertama antara Donald Trump dengan Perdana Menteri Jepang Shiheru Ishiba.

    Jepang, sejak Perang Dunia II, menjadi salah satu sekutu Amerika di kawasan Asia Pasifik. Sekitar 54.000 prajurit ditempatkan di negara yang berjuluk Negeri Matahari Terbit ini.

    Nah, bagaimana kelanjutan konflik sengketa Laut China Selatan? Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga tak berujung menjadi peperangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Itu Prona, Apakah Sama degan Program Sertifikat Tanah Gratis PTSL?

    Apa Itu Prona, Apakah Sama degan Program Sertifikat Tanah Gratis PTSL?

    PIKIRAN RAKYAT – Selain Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ada program lain yang juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat, yaitu Program Operasi Nasional Agraria (Prona).

    Apa Itu Prona?

    Prona merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum memiliki sertifikat tanah.

    Program ini dilakukan secara massal dan terintegrasi, mulai dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat.

    Tujuan Program Prona

    Tujuan utama dari program Prona adalah memberikan kepastian hukum sehingga masyarakatt memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan tanahnya.

    Tanah yang sudah bersertifikat umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Program Prona diharapkan dapat mengurangi sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat.

    Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, diharapkan dapat mendorong investasi dan pembangunan di berbagai sektor.

    Ilustrasi sertifikat tanah PTSL, simak penjelasan apa itu PTSL untuk membantu masyarakat membuat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Setkab.go.id

    Syarat Menjadi Peserta Prona

    Untuk mengikuti program Prona, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

    – Peserta harus memiliki tanah yang ingin disertifikatkan.

    – Peserta harus menunjukkan bukti kepemilikan tanah, seperti girik, letter C, atau surat keterangan tanah lainnya.

    – Peserta harus dapat menunjukkan batas-batas tanah yang dimilikinya.

    – Meskipun program Prona bersifat gratis, namun peserta tetap diwajibkan membayar biaya administrasi yang relatif murah.

    Tahapan Program Prona

    Proses pendaftaran tanah melalui program Prona umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu:

    – Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Prona.

    – Masyarakat yang berminat mengikuti program Prona mendaftarkan diri.

    – Petugas BPN melakukan pengukuran tanah dan pembuatan peta bidang tanah.

    – Data yang telah dikumpulkan diverifikasi untuk memastikan kebenarannya.

    – Setelah semua proses selesai, sertifikat tanah akan diterbitkan.

    Perbedaan Prona dan PTSL

    Meskipun sama-sama bertujuan untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat, namun ada beberapa perbedaan antara program Prona dan PTSL, yaitu:

    1. Sasaran: Prona lebih fokus pada masyarakat di daerah tertentu, seperti desa miskin atau daerah pertanian, sedangkan PTSL dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah.

    2. Proses: Proses pelaksanaan Prona dan PTSL mungkin berbeda, tergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

    Untuk itu, bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, segera manfaatkan program Prona untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah Anda.

    Namun diketahui, saat ini Program Pendaftaran Tanah Nasional (Prona) sudah digabungkan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Masyarakat dapat mengikuti PTSL untuk mendapatkan sertifikat tanah.

    Prona dan PTSL sama-sama bertujuan untuk mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah.

    Program PTSL dan Prona dapat membantu terhindar dari masalah hukum yang bisa terjadi di kemudian hari, seperti masalah sengketa tanah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News