Perusahaan: Google

Jelang Nataru, 4.634 Ton Beras Disalurkan Bertahap ke Wilayah Papua Raya

Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.

Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025.

Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat.

Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.

Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025.

Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat.

Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

11/12/2025 00:02
Pejabat Jadi Tersangka, Wali Kota Bandung Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan Normal

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung.

“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu 10 Desember 2025.

Menurutnya, Pemkot Bandung akan terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi
resmi dari lembaga berwenang,” ujarnya.

Farhan mengatakan, proses hukum ini sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan kami memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan profesional.

“Perkembangan ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, dan kami memahami betul kekhawatiran warga. Namun saya ingin menegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan,” ucapnya.

“Saya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi
internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa,” imbuhnya.

Farhan menyampaikan, kasus hukum ini tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Karena itu, saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Pemkot Bandung mempercepat langkah reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan seluruh SOP layanan publik dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan.

“Ini adalah momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga Bandung untuk tidak berspekulasi dan tetap menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah kota,” jelas Farhan.

“Saya juga meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik,” harapnya.

Farhan memastikan, Pemerintah Kota Bandung akan terus bekerja untuk memastikan stabilitas, menjaga kepercayaan publik, dan menghadirkan layanan yang lebih baik setiap hari.

Farhan juga menegaskan, jalannya pemerintahan tidak terganggu dan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. “Dalam kondisi seperti ini, fokus kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tidak terganggu,” ujarnya.

Sebagai respons atas perkembangan kasus hukum tersebut, Pemerintah Kota Bandung lebih memperkuat sistem pengawasan internal, mempercepat evaluasi atas area layanan publik yang memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

Termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat dan percepatan digitalisasi proses administrasi menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini layanan.

Pemkot juga memastikan, layanan publik, terutama sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya akan tetap berjalan tanpa hambatan. Mekanisme koordinasi harian telah diperkuat di bawah Sekretaris Daerah untuk memastikan
ritme pemerintahan tetap stabil dan responsif.

“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik.
Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi,” tambah Farhan.

Pemerintah Kota Bandung terus membangun komunikasi yang erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi kementerian, serta aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini diambil agar Pemkot semakin adaptif dalam menerapkan sistem kerja yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui penguatan reformasi birokrasi dan langkah-langkah pengawasan yang lebih menyeluruh, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap integritas dan akan terus berupaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta melayani warga Bandung secara berkelanjutan.

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung.

“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu 10 Desember 2025.

Menurutnya, Pemkot Bandung akan terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi
resmi dari lembaga berwenang,” ujarnya.

Farhan mengatakan, proses hukum ini sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan kami memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan profesional.

“Perkembangan ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, dan kami memahami betul kekhawatiran warga. Namun saya ingin menegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan,” ucapnya.

“Saya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi
internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa,” imbuhnya.

Farhan menyampaikan, kasus hukum ini tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Karena itu, saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Pemkot Bandung mempercepat langkah reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan seluruh SOP layanan publik dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan.

“Ini adalah momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga Bandung untuk tidak berspekulasi dan tetap menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah kota,” jelas Farhan.

“Saya juga meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik,” harapnya.

Farhan memastikan, Pemerintah Kota Bandung akan terus bekerja untuk memastikan stabilitas, menjaga kepercayaan publik, dan menghadirkan layanan yang lebih baik setiap hari.

Farhan juga menegaskan, jalannya pemerintahan tidak terganggu dan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. “Dalam kondisi seperti ini, fokus kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tidak terganggu,” ujarnya.

Sebagai respons atas perkembangan kasus hukum tersebut, Pemerintah Kota Bandung lebih memperkuat sistem pengawasan internal, mempercepat evaluasi atas area layanan publik yang memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

Termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat dan percepatan digitalisasi proses administrasi menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini layanan.

Pemkot juga memastikan, layanan publik, terutama sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya akan tetap berjalan tanpa hambatan. Mekanisme koordinasi harian telah diperkuat di bawah Sekretaris Daerah untuk memastikan
ritme pemerintahan tetap stabil dan responsif.

“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik.
Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi,” tambah Farhan.

Pemerintah Kota Bandung terus membangun komunikasi yang erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi kementerian, serta aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini diambil agar Pemkot semakin adaptif dalam menerapkan sistem kerja yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui penguatan reformasi birokrasi dan langkah-langkah pengawasan yang lebih menyeluruh, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap integritas dan akan terus berupaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta melayani warga Bandung secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

10/12/2025 22:57
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Wajib Magang di Kemendagri

Jakarta: Bupati Aceh Selatan Mirwan MS telah diberhentikan sementara selama tiga bulan. Selama periode waktu tersebut, dia akan magang di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

“Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama tiga bulan nanti ya bolak-balik ke Mendagri untuk magang, kita bina kembali nanti yang bersangkutan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

Dia mengatakan pemberhentian Bupati Aceh Selatan itu sudah ditetapkan melalui surat keputusan (SK). Selain itu, dia juga telah menerbitkan SK pengangkatan Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan untuk menggantikan sementara Mirwan.

Dia pun menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu sudah meminta kepada dirinya untuk mencopot Mirwan dari jabatannya. Namun merujuk kepada ketentuan undang-undang, berpergian ke luar negeri tanpa izin diberi sanksi pemberhentian selama tiga bulan.

“Sesuai dengan aturan undang, bahwa ke luar negeri tanpa izin itu adalah pemberhentian sementara. Jadi bukan pemberhentian tetap, pemberhentian sementara selama 3 bulan,” kata dia.

Magang di Kemendagri
Mirwan diwajibkan mengikuti program magang di lingkungan Kemendagri selama tiga bulan. Lewat magang ini, Mirwan MS diharapkan dapat memahami bagaimana semestinya ia bersikap dalam menghadapi bencana dan krisis.

“Nanti bisa magang di Ditjen Adwil, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah. Bisa belajar penyusunan APBD, penanganan bencana, hingga tata kelola Satpol PP dan Damkar,” ujar Tito.

Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis, juga telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Tito menjelaskan SK pemberhentian Mirwan MS selama tiga bulan akan segera dikirimkan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Muzakir akan segera tindaklanjuti.

“Saya juga sudah menelepon langsung Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf, dan segera akan kita kirimkan SK ini kepada yang bersangkutan, kepada Pak Muzakir Manaf, untuk segera beliau melaksanakan keputusan ini,” tegas Tito.

Jakarta: Bupati Aceh Selatan Mirwan MS telah diberhentikan sementara selama tiga bulan. Selama periode waktu tersebut, dia akan magang di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

“Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama tiga bulan nanti ya bolak-balik ke Mendagri untuk magang, kita bina kembali nanti yang bersangkutan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

Dia mengatakan pemberhentian Bupati Aceh Selatan itu sudah ditetapkan melalui surat keputusan (SK). Selain itu, dia juga telah menerbitkan SK pengangkatan Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan untuk menggantikan sementara Mirwan.

Dia pun menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu sudah meminta kepada dirinya untuk mencopot Mirwan dari jabatannya. Namun merujuk kepada ketentuan undang-undang, berpergian ke luar negeri tanpa izin diberi sanksi pemberhentian selama tiga bulan.

“Sesuai dengan aturan undang, bahwa ke luar negeri tanpa izin itu adalah pemberhentian sementara. Jadi bukan pemberhentian tetap, pemberhentian sementara selama 3 bulan,” kata dia.

Magang di Kemendagri
Mirwan diwajibkan mengikuti program magang di lingkungan Kemendagri selama tiga bulan. Lewat magang ini, Mirwan MS diharapkan dapat memahami bagaimana semestinya ia bersikap dalam menghadapi bencana dan krisis.

“Nanti bisa magang di Ditjen Adwil, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah. Bisa belajar penyusunan APBD, penanganan bencana, hingga tata kelola Satpol PP dan Damkar,” ujar Tito.

Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis, juga telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Tito menjelaskan SK pemberhentian Mirwan MS selama tiga bulan akan segera dikirimkan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Muzakir akan segera tindaklanjuti.

“Saya juga sudah menelepon langsung Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf, dan segera akan kita kirimkan SK ini kepada yang bersangkutan, kepada Pak Muzakir Manaf, untuk segera beliau melaksanakan keputusan ini,” tegas Tito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

10/12/2025 20:48
Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.

Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.

Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

“Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder

“Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.

“Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati

Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.

Kementan beri klarifikasi
Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.

“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.

Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.

“Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.

Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.

“Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.

Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.

Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

“Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder

“Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.

“Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati

Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.

Kementan beri klarifikasi
Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.

“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.

Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.

“Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.

Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.

“Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

10/12/2025 19:45
5 Negara dengan Hutan Terluas di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?

Jakarta: Hutan memiliki peran vital bagi dunia, seperti menjaga keanekaragaman hayati, mengatur iklim, hingga menyediakan sumber daya. Pada tahun 2025, hutan dunia tercatat mencapai 4,1 miliar hektar atau 32 persen dari total daratan di dunia.

Menurut data terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO) dalam “Global Forest Resources Assessment 2025”, sebagian besar luas hutan dunia terkonsentrasi di sejumlah negara besar.

Lantas, negara mana saja yang mempunyai hutan paling luas? Berikut datanya menurut Global Forest Resource:

1. Rusia
Rusia menduduki peringkat teratas dengan hutan seluas 832.630.000 hektar atau 20 persen dari total hutan dunia. Hutan ini sebagian besar adalah hutan boreal (taiga), meliputi pohon pinus, spruce, dan larch.

Wilayah hutan di Rusia sangat luas, dari Eropa ke Asia, dan berfungsi sebagai carbon sink raksasa atau penyerap karbon penting untuk stabilitas iklim bumi.

2. Brasil
Brasil, rumah bagi sebagian besar hutan hujan tropis Amazon, menyumbang hutan seluas sekitar 486.087.000 hektar (12 persen dari hutan dunia).

Dengan tutupan hutan yang luas dan keragaman bioma, dari hutan hujan tropis hingga savana, Brasil memegang peran besar dalam menjaga biodiversitas global dan régulasi iklim.

3. Kanada
Hutan Kanada yang didominasi hutan boreal, mencapai sekitar 368.819.000 hektar (9 persen dari hutan dunia). Hutan ini vital bagi penyimpanan karbon serta habitat satwa khas utara, dari rusa kutub sampai burung migran.

Kondisi tanah dan iklim Kanada membuat hutannya berbeda dibandingkan wilayah tropis. Kendati demikian, fungsi hutan Kanada sama pentingnya dalam menjaga ekosistem global.

4. Amerika Serikat
Amerika Serikat memiliki sekitar 308.895.000 hektar hutan (7 persen dari hutan dunia), mencakup berbagai jenis hutan dari wilayah boreal Alaska hingga hutan hujan di Pacific Northwest dan hutan temperate di berbagai wilayah.

Luas ini menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu kontributor besar penyerapan karbon global, meskipun tekanan deforestasi dan pengelolaan hutan menjadi tantangan tersendiri.

5. Cina
China memiliki sekitar 227.153.000 hektar area berhutan (5 persen dari hutan dunia), yang menjadikannya sebagai salah satu kontribusi besar terhadap tutupan hutan Asia.

Tak hanya itu, negara ini dalam beberapa dekade terakhir juga gencar melakukan reforestasi dan restorasi hutan, sebagai upaya mengurangi degradasi lingkungan, polusi udara, dan erosi tanah.

Indonesia di Peringkat Berapa?
Masih dari sumber yang sama, Indonesia berada di peringkat 8 dalam daftar negara dengan hutan terluas di dunia. Indonesia menyumbang 2 persen dari total hutan dunia, yakni seluas 95.969.000 hektar.

Hutan hujan tropis di Indonesia tersebar di Sumatra, Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau lain. Dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru kehidupan paling penting bagi Asia dan dunia.

Sayangnya, meski memiliki hutan tropis yang cukup luas, Indonesia masih bergulat dengan deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Kedua ancaman itu berpengaruh besar terhadap kualitas lingkungan dan habitat satwa.

Jakarta: Hutan memiliki peran vital bagi dunia, seperti menjaga keanekaragaman hayati, mengatur iklim, hingga menyediakan sumber daya. Pada tahun 2025, hutan dunia tercatat mencapai 4,1 miliar hektar atau 32 persen dari total daratan di dunia.

Menurut data terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO) dalam “Global Forest Resources Assessment 2025”, sebagian besar luas hutan dunia terkonsentrasi di sejumlah negara besar.

Lantas, negara mana saja yang mempunyai hutan paling luas? Berikut datanya menurut Global Forest Resource:

1. Rusia

Rusia menduduki peringkat teratas dengan hutan seluas 832.630.000 hektar atau 20 persen dari total hutan dunia. Hutan ini sebagian besar adalah hutan boreal (taiga), meliputi pohon pinus, spruce, dan larch.

Wilayah hutan di Rusia sangat luas, dari Eropa ke Asia, dan berfungsi sebagai carbon sink raksasa atau penyerap karbon penting untuk stabilitas iklim bumi.

2. Brasil

Brasil, rumah bagi sebagian besar hutan hujan tropis Amazon, menyumbang hutan seluas sekitar 486.087.000 hektar (12 persen dari hutan dunia).

Dengan tutupan hutan yang luas dan keragaman bioma, dari hutan hujan tropis hingga savana, Brasil memegang peran besar dalam menjaga biodiversitas global dan régulasi iklim.

3. Kanada

Hutan Kanada yang didominasi hutan boreal, mencapai sekitar 368.819.000 hektar (9 persen dari hutan dunia). Hutan ini vital bagi penyimpanan karbon serta habitat satwa khas utara, dari rusa kutub sampai burung migran.

Kondisi tanah dan iklim Kanada membuat hutannya berbeda dibandingkan wilayah tropis. Kendati demikian, fungsi hutan Kanada sama pentingnya dalam menjaga ekosistem global.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki sekitar 308.895.000 hektar hutan (7 persen dari hutan dunia), mencakup berbagai jenis hutan dari wilayah boreal Alaska hingga hutan hujan di Pacific Northwest dan hutan temperate di berbagai wilayah.

Luas ini menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu kontributor besar penyerapan karbon global, meskipun tekanan deforestasi dan pengelolaan hutan menjadi tantangan tersendiri.

5. Cina

China memiliki sekitar 227.153.000 hektar area berhutan (5 persen dari hutan dunia), yang menjadikannya sebagai salah satu kontribusi besar terhadap tutupan hutan Asia.

Tak hanya itu, negara ini dalam beberapa dekade terakhir juga gencar melakukan reforestasi dan restorasi hutan, sebagai upaya mengurangi degradasi lingkungan, polusi udara, dan erosi tanah.

Indonesia di Peringkat Berapa?

Masih dari sumber yang sama, Indonesia berada di peringkat 8 dalam daftar negara dengan hutan terluas di dunia. Indonesia menyumbang 2 persen dari total hutan dunia, yakni seluas 95.969.000 hektar.

Hutan hujan tropis di Indonesia tersebar di Sumatra, Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau lain. Dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru kehidupan paling penting bagi Asia dan dunia.

Sayangnya, meski memiliki hutan tropis yang cukup luas, Indonesia masih bergulat dengan deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Kedua ancaman itu berpengaruh besar terhadap kualitas lingkungan dan habitat satwa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

10/12/2025 18:41
Mengapa Jendela Pesawat Harus Dibuka saat Take Off dan Landing? Ini Alasannya

Jakarta: Ada beberapa hal yang kerap menjadi pertanyaan saat bepergian dengan pesawat terbang, salah satunya mengapa penutup jendela pesawat harus dibuka ketika lepas landas (take off) atau mendarat (landing).

Aturan tersebut mungkin terdengar sederhana, namun nyatanya bukan sekadar prosedur estetika atau kebiasaan maskapai, lho! Membuka penutup jendela saat take off dan landing merupakan bagian penting dari standar keselamatan penerbangan.

Alasan Penutup Jendela Pesawat Harus Dibuka saat Take Off dan Landing

1. Agar Kru dan Penumpang Bisa Menilai Kondisi Luar
Ketika penutup jendela dibuka, cahaya alami masuk ke kabin. Ini membantu mata penumpang dan kru menyesuaikan diri dengan kondisi cahaya luar. Jika terjadi keadaan darurat, penumpang dapat bereaksi lebih cepat karena penglihatan sudah siap dan tidak perlu beradaptasi dalam kondisi gelap atau terlalu terang.

Selain itu, membuka jendela memungkinkan awak kabin menilai kondisi di luar pesawat. Apakah ada api, asap, puing, atau hambatan lain? Informasi ini sangat penting untuk menentukan pintu darurat mana yang aman digunakan.

2. Membantu Petugas Darurat dari Luar
Jika terjadi insiden, petugas penyelamat di darat juga dapat melihat kondisi kabin melalui jendela. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui bagian pesawat mana yang aman untuk evakuasi dan di mana terdapat penumpang yang membutuhkan bantuan.

3. Mempercepat Respons Evakuasi
Dalam keadaan darurat, setiap detik sangat berharga. Regulasi internasional mensyaratkan bahwa seluruh penumpang harus dapat dievakuasi dalam waktu kurang dari 90 detik.

Nah, membuka jendela dapat memastikan bahwa penumpang waspada terhadap situasi sekitar, kru dapat mengambil keputusan lebih cepat, serta tidak ada hambatan visual ketika pintu darurat dibuka.

4. Penyesuaian Cahaya untuk Menghindari Disorientasi
Saat take off dan landing, lampu kabin biasanya diredupkan. Penyesuaian pencahayaan ini dibuat agar mata penumpang mudah melihat jalur evakuasi jika terjadi insiden. Dengan jendela terbuka, pencahayaan luar membantu menjaga keseimbangan cahaya dan mengurangi risiko disorientasi visual.

5. Deteksi Dini Jika Ada Masalah Teknis
Kadang, penumpang sendiri bisa melihat hal-hal yang janggal seperti percikan api di mesin, panel yang kendur, atau asap. Beberapa laporan keselamatan menunjukkan bahwa penumpang sering menjadi pihak pertama yang mendeteksi keanehan di luar pesawat dan melaporkannya kepada awak kabin. Dengan jendela terbuka, peluang deteksi dini ini lebih besar.

Jakarta: Ada beberapa hal yang kerap menjadi pertanyaan saat bepergian dengan pesawat terbang, salah satunya mengapa penutup jendela pesawat harus dibuka ketika lepas landas (take off) atau mendarat (landing).

Aturan tersebut mungkin terdengar sederhana, namun nyatanya bukan sekadar prosedur estetika atau kebiasaan maskapai, lho! Membuka penutup jendela saat take off dan landing merupakan bagian penting dari standar keselamatan penerbangan.

Alasan Penutup Jendela Pesawat Harus Dibuka saat Take Off dan Landing

1. Agar Kru dan Penumpang Bisa Menilai Kondisi Luar

Ketika penutup jendela dibuka, cahaya alami masuk ke kabin. Ini membantu mata penumpang dan kru menyesuaikan diri dengan kondisi cahaya luar. Jika terjadi keadaan darurat, penumpang dapat bereaksi lebih cepat karena penglihatan sudah siap dan tidak perlu beradaptasi dalam kondisi gelap atau terlalu terang.

Selain itu, membuka jendela memungkinkan awak kabin menilai kondisi di luar pesawat. Apakah ada api, asap, puing, atau hambatan lain? Informasi ini sangat penting untuk menentukan pintu darurat mana yang aman digunakan.

2. Membantu Petugas Darurat dari Luar

Jika terjadi insiden, petugas penyelamat di darat juga dapat melihat kondisi kabin melalui jendela. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui bagian pesawat mana yang aman untuk evakuasi dan di mana terdapat penumpang yang membutuhkan bantuan.

3. Mempercepat Respons Evakuasi

Dalam keadaan darurat, setiap detik sangat berharga. Regulasi internasional mensyaratkan bahwa seluruh penumpang harus dapat dievakuasi dalam waktu kurang dari 90 detik.

Nah, membuka jendela dapat memastikan bahwa penumpang waspada terhadap situasi sekitar, kru dapat mengambil keputusan lebih cepat, serta tidak ada hambatan visual ketika pintu darurat dibuka.

4. Penyesuaian Cahaya untuk Menghindari Disorientasi

Saat take off dan landing, lampu kabin biasanya diredupkan. Penyesuaian pencahayaan ini dibuat agar mata penumpang mudah melihat jalur evakuasi jika terjadi insiden. Dengan jendela terbuka, pencahayaan luar membantu menjaga keseimbangan cahaya dan mengurangi risiko disorientasi visual.

5. Deteksi Dini Jika Ada Masalah Teknis

Kadang, penumpang sendiri bisa melihat hal-hal yang janggal seperti percikan api di mesin, panel yang kendur, atau asap. Beberapa laporan keselamatan menunjukkan bahwa penumpang sering menjadi pihak pertama yang mendeteksi keanehan di luar pesawat dan melaporkannya kepada awak kabin. Dengan jendela terbuka, peluang deteksi dini ini lebih besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

10/12/2025 17:37
Mengenal Gajah Sumatra, Si Raksasa yang Bantu Bersihkan Puing Banjir di Aceh

Jakarta: Sebanyak empat gajah yang sudah terlatih dikerahkan untuk membantu mengangkut material pasca banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh. Keempatnya merupakan gajah Sumatera (Elephas maximus) bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengerahkan Abu, Mido, Ajis, dan Noni dari Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh Besar. Mereka disebut sudah berpengalaman dalam membantu melakukan pembersihan pasca bencana.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, termasuk saat tsunami di Aceh, kehadiran gajah sangat membantu membersihkan puing-puing,” ujar Kepala KSDA Wilayah Sigli, Aceh, Hadi Sofyan seperti dilansir Antara, Rabu, 10 Desember 2025.

Ia menjelaskan, empat ekor gajah tersebut melakukan pembersihan puing kayu di lokasi-lokasi yang tidak bisa dilewati alat berat. Gajah-gajah tersebut juga membantu membuka akses jalan menuju rumah warga.

Tak hanya itu, gajah-gajah ini akan membantu evakuasi apapun ada di lokasi, serta mengantar logistik kepada para korban banjir di Pidie Jaya. Keempatnya akan bertugas selama satu pekan.

“Untuk durasi, kami akan bertugas selama tujuh hari di sini, terakhir 14 Desember 2025,” ungkapnya.

Mengenal Gajah Sumatra (Elephas maximus)
Gajah Sumatra, atau bernama latin Elephas maximus sumatranus, merupakan subspecies gajah Asia yang kini berstatus terancam punah. Di antara subspesies gajah Asia lainnya, Gajah Sumatra memiliki tubuh cenderung lebih kecil.

Melansir sejumlah sumber, Gajah Sumatra yang sudah dewasa memiliki berat hingga sekitar 5 ton dengan tinggi dari bahu bisa mencapai 2-3 meter. Warna kulitnya abu-abu atau coklat keabu-abuan. Sedikit berbeda dengan gajah Afrika, hanya gajah Sumatra jantan yang memiliki gading, sedangkan betina tidak.

Gajah Sumatera juga memiliki dua tonjolan pada bagian atas kepala, sedangkan Gajah Afrika cenderung datar. Sedangkan kuping Gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga dibandingkan Gajah Afrika yang kupingnya besar dan berbentuk kotak.

Gajah Sumatra dikenal sebagai “penyebar benih” atau seed disperser alami karena mampu membantu meregenerasi hutan dengan membuang biji dari buah dan tanaman yang dimakannya.

Gajah ini bisa memakan hingga 136–150 kg tumbuhan per harinya. Sementara itu, gajah ini memiliki daya jelajah (homerange) mencapai 170 km2 perhari. Artinya, dengan luas jelajah yang ia tempuh setiap harinya, maka gajah akan menyebarkan biji secara alami sehingga memperbaiki kondisi hutan. Kotorannya pun bisa menjadi pupuk alami bagi tanaman.

Untuk habitat, Gajah Sumatra umumnya menempati hutan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan laut, termasuk kawasan rawa dan hutan gambut.

Spesies ini merupakan subspesies gajah yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatra dan tidak hidup secara alami di wilayah lain. Sebagian besar populasinya tersebar di tujuh provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Jakarta: Sebanyak empat gajah yang sudah terlatih dikerahkan untuk membantu mengangkut material pasca banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh. Keempatnya merupakan gajah Sumatera (Elephas maximus) bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengerahkan Abu, Mido, Ajis, dan Noni dari Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh Besar. Mereka disebut sudah berpengalaman dalam membantu melakukan pembersihan pasca bencana.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, termasuk saat tsunami di Aceh, kehadiran gajah sangat membantu membersihkan puing-puing,” ujar Kepala KSDA Wilayah Sigli, Aceh, Hadi Sofyan seperti dilansir Antara, Rabu, 10 Desember 2025.

Ia menjelaskan, empat ekor gajah tersebut melakukan pembersihan puing kayu di lokasi-lokasi yang tidak bisa dilewati alat berat. Gajah-gajah tersebut juga membantu membuka akses jalan menuju rumah warga.

Tak hanya itu, gajah-gajah ini akan membantu evakuasi apapun ada di lokasi, serta mengantar logistik kepada para korban banjir di Pidie Jaya. Keempatnya akan bertugas selama satu pekan.

“Untuk durasi, kami akan bertugas selama tujuh hari di sini, terakhir 14 Desember 2025,” ungkapnya.

Mengenal Gajah Sumatra (Elephas maximus)

Gajah Sumatra, atau bernama latin Elephas maximus sumatranus, merupakan subspecies gajah Asia yang kini berstatus terancam punah. Di antara subspesies gajah Asia lainnya, Gajah Sumatra memiliki tubuh cenderung lebih kecil.

Melansir sejumlah sumber, Gajah Sumatra yang sudah dewasa memiliki berat hingga sekitar 5 ton dengan tinggi dari bahu bisa mencapai 2-3 meter. Warna kulitnya abu-abu atau coklat keabu-abuan. Sedikit berbeda dengan gajah Afrika, hanya gajah Sumatra jantan yang memiliki gading, sedangkan betina tidak.

Gajah Sumatera juga memiliki dua tonjolan pada bagian atas kepala, sedangkan Gajah Afrika cenderung datar. Sedangkan kuping Gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga dibandingkan Gajah Afrika yang kupingnya besar dan berbentuk kotak.

Gajah Sumatra dikenal sebagai “penyebar benih” atau seed disperser alami karena mampu membantu meregenerasi hutan dengan membuang biji dari buah dan tanaman yang dimakannya.

Gajah ini bisa memakan hingga 136–150 kg tumbuhan per harinya. Sementara itu, gajah ini memiliki daya jelajah (homerange) mencapai 170 km2 perhari. Artinya, dengan luas jelajah yang ia tempuh setiap harinya, maka gajah akan menyebarkan biji secara alami sehingga memperbaiki kondisi hutan. Kotorannya pun bisa menjadi pupuk alami bagi tanaman.

Untuk habitat, Gajah Sumatra umumnya menempati hutan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan laut, termasuk kawasan rawa dan hutan gambut.

Spesies ini merupakan subspesies gajah yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatra dan tidak hidup secara alami di wilayah lain. Sebagian besar populasinya tersebar di tujuh provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

10/12/2025 15:29
Google Photos Luncurkan Fitur Pengeditan Video Baru, Mirip CapCut

JAKARTA – Google menambahkan sejumlah fitur pengeditan baru ke aplikasi penyimpanan cloud medianya, yakni Google Photos. Deretan pembaruan ini merupakan fitur yang banyak diminta pengguna.

Dengan penambahan fitur baru ini, Google Photos kini bukan hanya sekadar alat pengeditan foto, tetapi juga alat pengeditan video kreatif. Pengguna dapat membuat dan menyempurnakan video mereka secara langsung dari aplikasi.

Fitur pertama yang ditambahkan adalah template, sebuah alat yang menawarkan format pengeditan cepat. Format ini mengatur musik, teks, dan potongan video yang disinkronkan dengan soundtrack. Fitur ini sudah tersedia di Android.

Dengan memilih template serta memilih foto dan video yang diinginkan, Photos akan secara otomatis merangkai ‘video sorotan’. Proses ini diklaim membuat kreasi video dapat dibagikan dengan mudah dan sesuai dengan irama musik yang dipilih.

Google Photos juga meluncurkan editor video baru yang didesain ulang untuk Android dan iOS. Editor ini menjanjikan kecepatan dan kemudahan penggunaan yang lebih baik, ideal untuk menyempurnakan video sorotan yang telah dibuat.

Editor yang diperbarui ini dilengkapi dengan timeline universal yang mendukung pengeditan multi-klip. Peningkatan lainnya adalah kemampuan untuk menjelajahi dan memilih musik dari pustaka Google Photos.

Fitur ini memungkinkan pengguna menambahkan soundtrack yang sempurna ke video sorotan mereka. Selain musik, pengguna Android kini dapat menambahkan overlay teks bergaya ke video sorotan mereka.

Teks ini dapat disesuaikan dengan beragam font, warna, dan latar belakang baru untuk memastikan pesan yang disampaikan menonjol. Lebih lanjut, editor yang didesain ulang kini ditetapkan sebagai editor video default di Android untuk pengeditan cepat.

10/12/2025 15:23
Diduga Picu Kebakaran Gedung Terra Drone, Ini Penyebab Baterai Lithium Bisa Meledak

Jakarta: Insiden kebakaran yang diduga dipicu ledakan baterai lithium, seperti yang terjadi di gedung Terra Drone di di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025, kembali menyoroti risiko keamanan dari sumber daya berkapasitas tinggi tersebut.

Baterai lithium-ion (Li-ion) dan lithium polymer (Li-Po) dikenal luas karena kepadatan energinya yang tinggi serta bobot yang ringan. Karakteristik ini membuatnya menjadi pilihan utama untuk berbagai perangkat, mulai dari drone, kendaraan listrik, hingga ponsel pintar.

Namun, di balik keunggulan tersebut, baterai lithium juga menyimpan potensi bahaya apabila terjadi kegagalan sistem. Dalam kondisi tertentu, kegagalan ini dapat memicu panas berlebih yang berujung pada kebakaran atau bahkan ledakan.

Lantas, apa yang membuat baterai lithium begitu rentan terbakar atau bahkan meledak?
Penyebab Baterai Lithium Meledak atau Terbakar
Penyebab utama baterai lithium meledak atau terbakar adalah fenomena yang dikenal sebagai thermal runaway. Kondisi ini terjadi ketika panas yang dihasilkan di dalam sel baterai melebihi kemampuan sistem untuk melepaskan atau meredam panas tersebut.

Thermal runaway merupakan reaksi berantai kimia yang menyebabkan peningkatan suhu secara cepat dan tidak terkendali. Saat suhu internal mencapai titik kritis, sejumlah komponen di dalam baterai mulai terurai dan melepaskan panas tambahan. Proses ini kemudian mempercepat reaksi secara eksponensial.

Dalam kondisi ekstrem, suhu baterai dapat melonjak hingga ratusan derajat Celsius hanya dalam hitungan menit. Dampaknya, baterai dapat melepaskan gas beracun, menghasilkan asap tebal, dan berujung pada kebakaran atau ledakan.

Terdapat beberapa faktor utama yang dapat memicu terjadinya thermal runaway, antara lain:
1. Pengisian daya berlebihan (overcharging)
Kondisi ini dapat memicu peningkatan suhu hingga melampaui batas aman sel baterai.

2. Overheating

Overheating saat digunakan, seperti ketika penerbangan drone berlangsung terlalu lama, sehingga memberikan tekanan berlebih pada sel baterai.
3. Kerusakan fisik

Misalnya akibat terjatuh, tertusuk, atau terhimpit, yang dapat memicu korsleting internal.
4. Penyimpanan yang tidak tepat
Menyimpan baterai pada suhu ekstrem atau dalam kondisi terisi penuh dalam waktu lama bisa memicu terjadinya thermal runaway.

Tips Mencegah Kebakaran Baterai Lithium
Untuk mengurangi risiko kebakaran, pengguna disarankan menerapkan penanganan dan perawatan baterai lithium secara disiplin. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

– Gunakan charger asli
Selalu gunakan pengisi daya yang direkomendasikan pabrikan atau yang dilengkapi sistem manajemen baterai (battery management system/BMS) berkualitas guna mencegah overcharging.

– Hindari kerusakan fisik
Jaga baterai dari benturan, tusukan, atau tekanan berlebihan yang dapat merusak struktur internal.

– Perhatikan suhu
Hindari mengisi daya atau menyimpan baterai di bawah paparan sinar matahari langsung atau di lingkungan bersuhu tinggi. Simpan baterai pada suhu ruangan normal.

– Jangan ditinggal saat mengisi daya
Awasi proses pengisian dan segera cabut charger jika baterai terasa terlalu panas atau terlihat menggelembung.

– Simpan dengan aman
Jika tidak digunakan dalam waktu lama, simpan baterai dengan tingkat daya sekitar 40–50 persen dan letakkan di wadah tahan api.

– Buang baterai yang rusak
Apabila baterai tampak menggembung, bocor, atau mengeluarkan bau tidak normal, segera hentikan penggunaan dan buang sesuai prosedur daur ulang yang benar.

Dengan memahami penyebab kebakaran baterai lithium serta faktor-faktor yang memicunya, risiko insiden serupa sebenarnya dapat diminimalkan. Penggunaan yang tepat, pengisian daya sesuai standar, serta penyimpanan yang aman menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya thermal runaway.

Kasus kebakaran gedung Terra Drone diharapkan menjadi pelajaran penting bagi pengguna maupun pelaku industri agar lebih serius memperhatikan aspek keselamatan baterai berkapasitas tinggi. Kesadaran dan penerapan prosedur keamanan yang ketat menjadi langkah krusial untuk mencegah risiko kebakaran di masa mendatang.

(Sheva Asyraful Fali)

Jakarta: Insiden kebakaran yang diduga dipicu ledakan baterai lithium, seperti yang terjadi di gedung Terra Drone di di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025, kembali menyoroti risiko keamanan dari sumber daya berkapasitas tinggi tersebut.

Baterai lithium-ion (Li-ion) dan lithium polymer (Li-Po) dikenal luas karena kepadatan energinya yang tinggi serta bobot yang ringan. Karakteristik ini membuatnya menjadi pilihan utama untuk berbagai perangkat, mulai dari drone, kendaraan listrik, hingga ponsel pintar.

Namun, di balik keunggulan tersebut, baterai lithium juga menyimpan potensi bahaya apabila terjadi kegagalan sistem. Dalam kondisi tertentu, kegagalan ini dapat memicu panas berlebih yang berujung pada kebakaran atau bahkan ledakan.

Lantas, apa yang membuat baterai lithium begitu rentan terbakar atau bahkan meledak?

Penyebab Baterai Lithium Meledak atau Terbakar
Penyebab utama baterai lithium meledak atau terbakar adalah fenomena yang dikenal sebagai thermal runaway. Kondisi ini terjadi ketika panas yang dihasilkan di dalam sel baterai melebihi kemampuan sistem untuk melepaskan atau meredam panas tersebut.

Thermal runaway merupakan reaksi berantai kimia yang menyebabkan peningkatan suhu secara cepat dan tidak terkendali. Saat suhu internal mencapai titik kritis, sejumlah komponen di dalam baterai mulai terurai dan melepaskan panas tambahan. Proses ini kemudian mempercepat reaksi secara eksponensial.

Dalam kondisi ekstrem, suhu baterai dapat melonjak hingga ratusan derajat Celsius hanya dalam hitungan menit. Dampaknya, baterai dapat melepaskan gas beracun, menghasilkan asap tebal, dan berujung pada kebakaran atau ledakan.

Terdapat beberapa faktor utama yang dapat memicu terjadinya thermal runaway, antara lain:

1. Pengisian daya berlebihan (overcharging)

Kondisi ini dapat memicu peningkatan suhu hingga melampaui batas aman sel baterai.

2. Overheating

Overheating saat digunakan, seperti ketika penerbangan drone berlangsung terlalu lama, sehingga memberikan tekanan berlebih pada sel baterai.

3. Kerusakan fisik

Misalnya akibat terjatuh, tertusuk, atau terhimpit, yang dapat memicu korsleting internal.

4. Penyimpanan yang tidak tepat

Menyimpan baterai pada suhu ekstrem atau dalam kondisi terisi penuh dalam waktu lama bisa memicu terjadinya thermal runaway.

Tips Mencegah Kebakaran Baterai Lithium
Untuk mengurangi risiko kebakaran, pengguna disarankan menerapkan penanganan dan perawatan baterai lithium secara disiplin. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

– Gunakan charger asli
Selalu gunakan pengisi daya yang direkomendasikan pabrikan atau yang dilengkapi sistem manajemen baterai (battery management system/BMS) berkualitas guna mencegah overcharging.

– Hindari kerusakan fisik
Jaga baterai dari benturan, tusukan, atau tekanan berlebihan yang dapat merusak struktur internal.

– Perhatikan suhu
Hindari mengisi daya atau menyimpan baterai di bawah paparan sinar matahari langsung atau di lingkungan bersuhu tinggi. Simpan baterai pada suhu ruangan normal.

– Jangan ditinggal saat mengisi daya
Awasi proses pengisian dan segera cabut charger jika baterai terasa terlalu panas atau terlihat menggelembung.

– Simpan dengan aman
Jika tidak digunakan dalam waktu lama, simpan baterai dengan tingkat daya sekitar 40–50 persen dan letakkan di wadah tahan api.

– Buang baterai yang rusak
Apabila baterai tampak menggembung, bocor, atau mengeluarkan bau tidak normal, segera hentikan penggunaan dan buang sesuai prosedur daur ulang yang benar.

Dengan memahami penyebab kebakaran baterai lithium serta faktor-faktor yang memicunya, risiko insiden serupa sebenarnya dapat diminimalkan. Penggunaan yang tepat, pengisian daya sesuai standar, serta penyimpanan yang aman menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya thermal runaway.

Kasus kebakaran gedung Terra Drone diharapkan menjadi pelajaran penting bagi pengguna maupun pelaku industri agar lebih serius memperhatikan aspek keselamatan baterai berkapasitas tinggi. Kesadaran dan penerapan prosedur keamanan yang ketat menjadi langkah krusial untuk mencegah risiko kebakaran di masa mendatang.

(Sheva Asyraful Fali)

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

10/12/2025 14:24
ATSI Dorong Penerapan Fair Share bagi Platform OTT

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha telekomunikasi meminta kepada pemerintah untuk membebankan kewajiban yang sama kepada penyelanggara layanan over the top (OTT) seperti yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada operator telekomunikasi.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan saat ini operator telekomunikasi dibebankan biaya regulasi yang cukup besar.

Biaya tersebut meliputi berbagai komponen, salah satunya adalah biaya sewa spektrum frekuensi dan USO. Dengan beban yang terus meningkat dan di sisi lain kondisi industri telekomunikasi makin menantan, membuat rasio beban regulasi terhadap pendapatan telah mencapai 12%.

ATSI meminta pemerintah untuk bersikap lebih adil dengan menerapkan skema fair share, dimana beban regulasi tidak hanya dipikul oleh perusahaan telekomunikasi tetapi juga perusahaan OTT seperti YouTube, Google, TikTok, dan lain sebagainya.

Fair share merujuk pada prinsip bahwa semua pihak yang memanfaatkan jaringan dan infrastruktur digital ikut menanggung biaya secara proporsional dengan beban trafik atau nilai ekonomi yang mereka ciptakan.

Operator berargumen bahwa pemain digital besar perlu membayar “fair share” atas penggunaan masif terhadap jaringan mereka, bukan hanya membiarkan seluruh biaya ditanggung oleh operator dan pelanggan.

Dian berpendapat saat ini mungkin para OTT tidak memikul beban yang sama. ATSI ingin ada sikap yang lebih adil.

“Menurut saya [fair share] bagus bukan cuma untuk industri, tapi juga untuk ini apa pendapatan pemerintah,” kata Dian kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Dian menambahkan selain fair share, ATSI juga menyarankan adanya insentif kepada perusahaan telekomunikasi yang membangun infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, ongkos penggelaran di wilayah tersebut cukup mahal.

“Di Pulau Terpencil sebenarnya kalau di Kalimantan, Sulawesi, Papua juga banyak daerah yang sulit dijangkau. Itu memerlukan investasi yang jauh lebih besar,” kata Dian.

ATSI juga merekomendasikan lima arah strategis bagi industri telekomunikasi nasional untuk ke depan guna memastikan konektivitas yang “bermakna”, tidak hanya dari sisi jangkauan tetapi juga kualitas pengalaman pengguna yang stabil.

Fokus pertama adalah penguatan infrastruktur dan backbone melalui perluasan fiber backbone nasional serta peningkatan interkoneksi data center dan infrastruktur cloud-ready.

Kedua, modernisasi seluler dan broadband dengan mengakselerasi implementasi 5G Standalone, network slicing, edge computing, serta densifikasi BTS dan peningkatan core network.

Ketiga, ATSI menekankan pentingnya fokus pada pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE) dengan memprioritaskan kualitas layanan (QoS) berupa latency rendah, throughput stabil, dan cakupan yang konsisten.

Keempat, perluasan jangkauan dan inklusi digital lewat pengembangan fixed dan mobile broadband hingga wilayah 3T, layanan broadband rumah dan B2B, serta paket layanan yang terjangkau.

“Kelima, penguatan ekosistem digital dan layanan melalui integrasi jaringan seluler dengan layanan cloud, enterprise, smart city, Internet of Things (IoT), dan berbagai layanan publik digital,” kata Dian.

10/12/2025 13:35