Perusahaan: Google

Bank Mandiri Catat Lonjakan 10 Kali Lipat di Livin’ Investasi, Dorong Akselerasi Keuangan Digital

PIKIRAN RAKYAT – Bank Mandiri terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi investasi yang lebih inklusif melalui fitur Livin’ Investasi di super app Livin’ by Mandiri. Fitur yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2022 ini, memudahkan masyarakat untuk mengakses ragam instrumen investasi seperti reksa dana, obligasi, dan saham dalam satu aplikasi.

Melalui fitur Livin’ Investasi, nasabah langsung dapat membeli, mengelola dan memantau portofolio investasinya kapan pun dan di manapun. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, kehadiran fitur ini selaras dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi layanan.

“Kami memahami, investasi merupakan salah satu kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami terus mengoptimalkan Livin’ Investasi sebagai solusi investasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (7/3).

Salah satu keunggulan utama fitur Investasi ini, antara lain nasabah dapat memulai investasi reksa dana dengan nominal yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp 10.000. Dengan berbagai pilihan produk reksa dana yang sesuai dengan profil risiko masing-masing nasabah, fitur ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola aset untuk mencapai kemandirian finansial.

Selain reksa dana, fitur ini juga menyediakan akses ke investasi obligasi yang dapat menjadi pilihan bagi nasabah yang mencari instrumen investasi dengan imbal hasil tetap. Lebih lanjut, bagi nasabah yang ingin berinvestasi di pasar modal, Livin’ Investasi juga menyediakan layanan pembukaan akun saham yang praktis dan cepat.

Hingga Desember 2024, fitur Livin’ Investasi telah mendapat respons positif dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan lonjakan jumlah pembukaan akun saham di Livin’ by Mandiri yang meningkat hingga 10 kali lipat. Tidak hanya itu, sebanyak 91% transaksi reksa dana di Bank Mandiri kini telah dilakukan melalui Livin’ by Mandiri, menunjukkan tingginya adopsi layanan investasi digital di kalangan nasabah.

“Realisasi ini mencerminkan, masyarakat semakin nyaman berinvestasi secara digital. Ke depan, kami akan terus mengembangkan fitur Livin’ Investasi agar semakin inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak nasabah, baik yang sudah terbiasa berinvestasi maupun mereka yang baru memulai perjalanan investasinya,” imbuh Darmawan.

Sebagai informasi, hingga akhir Januari 2025, jumlah pengguna Livin’ by Mandiri telah mencapai 30 juta dengan frekuensi transaksi mencapai 362 juta transaksi atau tumbuh 32% secara tahunan dan total transaksi Livin’ by Mandiri telah mencapai Rp 340 triliun. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/03/2025 15:45
Syarat hingga Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025, Dibuka Hari Ini

Jakarta: Pendaftaran program Mudik Gratis 2025 yang diadakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dibuka pada hari ini, Senin, 10 Maret 2025, pukul 16.00 WIB. Simak informasi dan syarat mendaftar program ini.

Ada 520 unit bus untuk menampung sekitar 21 ribu lebih calon penumpang dalam program Mudik Gratis Kemenhub 2025. Pendaftaran dibuka setiap harinya pukul 08.00 WIB dan ditutup jika kuota harian sudah terpenuhi.

Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025
Calon peserta mudik gratis Kemenhub 2025 dapat mendaftar secara daring melalui laman nusantara.kemenhub.go.id atau aplikasi MitraDarat. Berikut langkah-langkahnya:

Membuat Akun dan Login

Buka aplikasi MitraDarat
Login menggunakan email atau akun Google
Masukan nomor WhatsApp untuk menerima OTP
Masukan OTP yang dikirimkan
Jika berhasil, masuk ke halaman utama aplikasi

Memesan Tiket Mudik Gratis

Pilih tab ‘Event’ dan masuk ke menu ‘Mudik Gratis’
Pilih lokasi keberangkatan dan tujuan mudik sesuai yang diinginkan
Pilih Armada bus yang tersedia
Lengkapi data diri sesuai identitas resmi
Klik tombol ‘Selesaikan Pesanan’ untuk mengonfirmasi tiket
Calon peserta akan mendapatkan e-ticket/kode booking hasil pendaftaran
Calon peserta wajib melakukan registrasi ulang (validasi) di Posko Registrasi.

Syarat Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025

Syarat dan ketentuan pendaftaran penumpang

Pendaftaran hanya secara online
Satu akun dapat mendaftarkan maksimal tiga anggota keluarga, dengan total empat peserta dalam satu akun
Wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/KK)
Peserta hanya bisa memilih satu kota tujuan mudik dan satu terminal keberangkatan
Peserta hanya diberikan waktu H+3 hari setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan
Apabila lewat H+3 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap hangus dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK akan diblok oleh sistem)
Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik
Peserta wajib datang minimal satu jam sebelum jam keberangkatan.

Lokasi Posko Validasi Mudik Gratis Kemenhub 2025

Peserta program Mudik Gratis Kemenhub 2025 wajib melakukan registrasi ulang maksimal 3 hari setelah pendaftaran online. Berikut daftar posko validasi atau registrasi ulang peserta Mudik Gratis Kemenhub 2025. Setiap posko buka pukul 08.00-16.00 WIB.

Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta
GOR Bulungan Blok M, Jakarta
Terminal Jatijajar, Depok
Terminal Kayuringin, Bekasi
Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan
Kantor Dishub Kota Tangerang

Kota Tujuan Mudik Gratis Jalur Darat

Jawa Barat

Garut
Tasikmalaya
Cirebon

Jawa Tengah dan DIY

Semarang
Solo
Yogyakarta
Wonogiri
Pati
Blora
Cilacap
Wonosobo
Purwokerto
Kebumen
Magelang
Tegal
Pekalongan
Jepara
Wonosari
Demak
Klaten
Sragen
Boyolali

Jawa Timur

Madiun
Tuban
Surabaya
Malang
Tulungagung

Sumatera

Lampung
Bengkulu
Palembang
Padang

Jakarta: Pendaftaran program Mudik Gratis 2025 yang diadakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dibuka pada hari ini, Senin, 10 Maret 2025, pukul 16.00 WIB. Simak informasi dan syarat mendaftar program ini.

Ada 520 unit bus untuk menampung sekitar 21 ribu lebih calon penumpang dalam program Mudik Gratis Kemenhub 2025. Pendaftaran dibuka setiap harinya pukul 08.00 WIB dan ditutup jika kuota harian sudah terpenuhi.

Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025
Calon peserta mudik gratis Kemenhub 2025 dapat mendaftar secara daring melalui laman nusantara.kemenhub.go.id atau aplikasi MitraDarat. Berikut langkah-langkahnya:

Membuat Akun dan Login

Buka aplikasi MitraDarat
Login menggunakan email atau akun Google
Masukan nomor WhatsApp untuk menerima OTP
Masukan OTP yang dikirimkan
Jika berhasil, masuk ke halaman utama aplikasi

Memesan Tiket Mudik Gratis

Pilih tab ‘Event’ dan masuk ke menu ‘Mudik Gratis’
Pilih lokasi keberangkatan dan tujuan mudik sesuai yang diinginkan
Pilih Armada bus yang tersedia
Lengkapi data diri sesuai identitas resmi
Klik tombol ‘Selesaikan Pesanan’ untuk mengonfirmasi tiket
Calon peserta akan mendapatkan e-ticket/kode booking hasil pendaftaran
Calon peserta wajib melakukan registrasi ulang (validasi) di Posko Registrasi.

Syarat Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2025

Syarat dan ketentuan pendaftaran penumpang

Pendaftaran hanya secara online
Satu akun dapat mendaftarkan maksimal tiga anggota keluarga, dengan total empat peserta dalam satu akun
Wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/KK)
Peserta hanya bisa memilih satu kota tujuan mudik dan satu terminal keberangkatan
Peserta hanya diberikan waktu H+3 hari setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan
Apabila lewat H+3 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap hangus dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK akan diblok oleh sistem)
Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik
Peserta wajib datang minimal satu jam sebelum jam keberangkatan.

Lokasi Posko Validasi Mudik Gratis Kemenhub 2025

Peserta program Mudik Gratis Kemenhub 2025 wajib melakukan registrasi ulang maksimal 3 hari setelah pendaftaran online. Berikut daftar posko validasi atau registrasi ulang peserta Mudik Gratis Kemenhub 2025. Setiap posko buka pukul 08.00-16.00 WIB.

Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta
GOR Bulungan Blok M, Jakarta
Terminal Jatijajar, Depok
Terminal Kayuringin, Bekasi
Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan
Kantor Dishub Kota Tangerang

Kota Tujuan Mudik Gratis Jalur Darat

Jawa Barat

Garut
Tasikmalaya
Cirebon

Jawa Tengah dan DIY

Semarang
Solo
Yogyakarta
Wonogiri
Pati
Blora
Cilacap
Wonosobo
Purwokerto
Kebumen
Magelang
Tegal
Pekalongan
Jepara
Wonosari
Demak
Klaten
Sragen
Boyolali

Jawa Timur

Madiun
Tuban
Surabaya
Malang
Tulungagung

Sumatera

Lampung
Bengkulu
Palembang
Padang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

10/03/2025 15:44
Driver Grab, Gojek, dan Kurir Paket Dapat Berapa?

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa regulasi mengenai pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pengemudi ojek daring atau online (ojol) saat ini dalam tahap finalisasi. Kebijakan ini merupakan langkah baru yang tengah dirumuskan pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait.

“Terkait dengan THR ojol, ini sedang dalam proses finalisasi. Ini adalah inisiatif baru, sehingga kami ingin memastikan adanya partisipasi bermakna dari semua pihak, termasuk pemerintah, pengemudi, dan aplikator,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 10 Maret 2025.

Menaker menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan dialog dengan berbagai pihak guna mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterapkan secara efektif. Ia mengungkapkan bahwa diskusi telah beberapa kali dilakukan bersama aplikator dan perwakilan pengemudi ojek online untuk merumuskan solusi terbaik.

“Kami ingin memastikan keputusan ini merupakan hasil musyawarah bersama antara aplikator dan pengemudi. Saya optimistis kepastian mengenai hal ini akan segera tercapai,” tambahnya.

Formula Hitungan yang Tepat Masih Dicari

Menurut Yassierli, salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan ini adalah mencari formula yang tepat guna mengakomodasi berbagai aspek kompleks terkait pemenuhan hak pekerja berbasis layanan daring. Faktor seperti layanan, jam kerja, serta model kemitraan antara pengemudi dan aplikator menjadi pertimbangan utama dalam perumusan aturan tersebut.

“Mencari formula yang dapat mencakup kompleksitas layanan ini memang memerlukan waktu. Namun, kami terus berupaya agar keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak,” jelasnya.

Menaker juga mengungkapkan bahwa sejauh ini diskusi dengan perusahaan penyedia layanan ride-hailing berbasis aplikasi berjalan dengan positif. Beberapa perusahaan telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti regulasi yang nantinya akan ditetapkan.

“Prosesnya masih berlangsung. Sejumlah aplikator merespons dengan baik dan siap mengikuti regulasi yang akan ditetapkan. Kami terus berkomunikasi agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Jika aturan mengenai THR bagi pengemudi ojek online telah ditetapkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mendorong agar pemberian tunjangan tersebut dilakukan dalam bentuk uang tunai. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tenggat waktu finalisasi aturan tersebut.

“Saya membayangkan finalisasi ini masih membutuhkan satu pertemuan akhir, sentuhan terakhir untuk mendapatkan solusi yang saling menguntungkan,” tutup Yassierli.

Perkiraan Perhitungan THR Ojol Berdasarkan SE Kemnaker 2024

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 menetapkan profesi Ojol dan Kurir Paket sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa pengemudi ojol memenuhi persyaratan sebagai penerima THR sesuai regulasi yang berlaku pada 2024 lalu.

“Ojek online termasuk yang kami imbau untuk dibayarkan (THR). Walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tetapi masuk dalam kategori PKWT. Jadi, ikut dalam coverage SE THR (Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024),” ujar Indah dalam konferensi pers, Senin 18 Maret 2024 lalu.

Berdasarkan surat edaran tersebut, pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu, bagi mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja.

Bagi pekerja harian lepas, perhitungan upah satu bulan dilakukan dengan dua metode:

Jika telah bekerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Jika bekerja kurang dari 12 bulan, upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Sedangkan untuk pekerja yang upahnya berdasarkan satuan hasil, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Kemnaker juga menegaskan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh oleh perusahaan dan tidak boleh dicicil. Pencairannya paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Dengan aturan ini, diharapkan kesejahteraan pekerja berbasis layanan daring seperti pengemudi ojol dan kurir paket dapat lebih terlindungi, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terkait hak-hak pekerja di sektor digital.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/03/2025 13:37
THR Pensiunan PNS, TNI, Polri 2025 Cair Tanggal Berapa?

PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentu menantikan kabar gembira mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Lalu, kapan THR ini akan cair dan berapa besarannya?

Komponen dan Besaran THR Pensiunan 2025

THR pensiunan terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

– Gaji pokok

– Tunjangan pangan

– Tunjangan keluarga

– Tambahan penghasilan lainnya

Besaran THR yang diterima oleh pensiunan PNS, TNI, dan Polri berbeda-beda tergantung golongan dan pangkat. Berikut ini estimasi besaran THR berdasarkan golongan untuk pensiunan PNS:

Pensiunan PNS Golongan I:

Ia: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200

Ib: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300

Ic: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200

Id: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700

Pensiunan PNS Golongan II:

IIa: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900

IIb: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800

IIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700

IId: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800

Pensiunan PNS Golongan III:

IIIa: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600

IIIb: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200

IIIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100

Pensiunan PNS Golongan IV:

IVa: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000

IVb: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800

IVc: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900

IVd: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900

IVe: Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100

Prediksi Waktu Pencairan THR Pensiunan 2025

Berdasarkan pola pencairan THR di tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri tahun 2025 akan cair antara tanggal 10 Maret hingga 20 Maret 2025.

Rentang waktu ini dihitung berdasarkan kebiasaan pencairan THR, yaitu paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran dan paling lambat 10 hari sebelum Lebaran.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencairan THR

Pencairan THR pensiunan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dapat berubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, para pensiunan diharapkan untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah.

Para pensiunan diharapkan untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah. Gunakan THR dengan bijak untuk kebutuhan Lebaran.

Disclaimer: Waktu pencairan dan besaran THR dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah. Informasi ini bersifat prediksi berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/03/2025 13:35
THR 2025 Cair Kapan? Cek Prediksi Jadwal dan Aturannya!

Jakarta: Menjelang Lebaran, salah satu pertanyaan yang paling dinantikan oleh pekerja di Indonesia adalah kapan THR cair?

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak bagi para pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai swasta.

Pemerintah sudah menetapkan regulasi pencairan THR agar hak pekerja tetap terlindungi dan diberikan tepat waktu.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi jadwal pencairan THR 2025, aturan terbaru, serta komponen yang diterima seperti dirangkum dari laman Allianz!

Jadwal Pencairan THR 2025
Pencairan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 dan regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Jika mengacu pada kebijakan tahun-tahun sebelumnya, berikut perkiraan jadwalnya:

ASN dan pensiunan: THR diprediksi cair sekitar 10 hari sebelum Idulfitri, yaitu antara 20-21 Maret 2025.
Pegawai Swasta: Sesuai aturan Kemenaker, THR wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran, sehingga diperkirakan cair maksimal 24 Maret 2025.

Namun, untuk kepastian jadwal, pemerintah akan mengumumkannya secara resmi melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Aturan THR ASN dan pensiunan
ASN yang berhak menerima THR meliputi:

– Pegawai Negeri Sipil (PNS).
– Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
– Anggota TNI dan Polri.
– Pejabat negara.
– Pensiunan.

Namun, ada beberapa kategori ASN yang tidak berhak menerima THR, yaitu:

– ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara.
– ASN yang bertugas di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayarkan oleh tempat penugasan.
Besaran THR ASN dan pensiunan
Sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2024, komponen THR untuk ASN terdiri dari:

– Gaji pokok.
– Tunjangan keluarga.
– Tunjangan pangan.
– Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
– Tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk ASN daerah.

Sementara itu, pensiunan akan menerima THR dengan komponen:

– Gaji pokok pensiun
– Tunjangan keluarga
– Tunjangan pangan
– Tambahan penghasilan pensiun

Aturan THR untuk Pegawai Swasta
Berdasarkan regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, THR wajib diberikan kepada:

– Karyawan tetap dan kontrak (PKWTT dan PKWT)
– Pekerja harian lepas atau freelancer yang telah bekerja minimal satu bulan

Besaran THR pegawai swasta dihitung berdasarkan masa kerja:

Di atas 12 bulan: THR diberikan sebesar 1 kali gaji pokok
1-12 bulan: THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja

Pemerintah juga mengimbau agar perusahaan tidak telat membayar THR. Jika perusahaan terlambat atau tidak membayarkan THR, pekerja bisa melaporkan ke Posko THR yang dibuka oleh Kemenaker setiap tahunnya.

Itu lah artikel mengenai prediksi jadwal THR lebaran tahun 2025. Jangan lupa, manfaatkan THR dengan bijak agar tetap bermanfaat ya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

10/03/2025 13:33
10 Tempat dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Sumatera Selatan, Buka Sampai 26 Maret 2025

PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H, kebutuhan uang pecahan baru semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan kembali menghadirkan layanan kas keliling.

Masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah dengan mudah dan aman di berbagai titik yang telah disediakan. Layanan ini berlangsung mulai 5 Maret hingga 26 Maret 2025 dengan lokasi yang tersebar di berbagai wilayah.

Cara Penukaran Uang Baru Melalui PINTAR BI

Sebelum datang ke lokasi kas keliling, pemesanan wajib dilakukan melalui aplikasi atau situs PINTAR BI. Berikut langkah-langkahnya:

Akses situs pintar.bi.go.id. Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah melalui Kas Keliling” dan tentukan lokasi provinsi. Pilih lokasi dan waktu penukaran yang tersedia. Masukkan data diri seperti NIK, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email. Tentukan jumlah dan pecahan uang yang akan ditukarkan dengan maksimal Rp4,3 juta. Setelah pemesanan selesai, unduh dan simpan kode pemesanan beserta QR Code. Datang ke lokasi yang dipilih sesuai jadwal dengan membawa bukti pemesanan dan KTP asli. Syarat dan Ketentuan Penukaran Uang Baru Hanya bisa dilakukan sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah dipesan. Wajib membawa KTP asli atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Membawa uang Rupiah dalam jumlah nominal yang pas sesuai bukti pemesanan. Uang yang akan ditukarkan harus dipilah sesuai pecahan dan tahun emisi. Tidak diperbolehkan menggunakan selotip, perekat, atau steples untuk mengelompokkan uang. Bank Indonesia akan memberikan penggantian uang dengan nilai nominal yang sama, baik dalam pecahan maupun tahun emisi yang sama atau berbeda. Daftar Lokasi dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Sumatera Selatan

Berikut lokasi dan jadwal kas keliling yang akan melayani penukaran uang baru:

5 Maret 2025: Stasiun LRT (DJKA) 6 Maret 2025: Stasiun KAI Kertapati 7 Maret 2025: Pelabuhan Boom Baru 10 Maret 2025: Terminal Alang-Alang Lebar 11 Maret 2025: Masjid Agung SMB II dan Pasar Kota Pagar Alam 12 Maret 2025: Stasiun LRT Palembang Icon dan Pasar Kota Pagar Alam 13 Maret 2025: Pesantren Aulia Cendikia 14 Maret 2025: Terminal Alang-Alang Lebar 17 Maret 2025: Stasiun KAI Kertapati dan Pelabuhan Boom Baru 19 Maret 2025: Bandara SMB II 20 Maret 2025: Masjid Agung SMB II dan Bandara SMB II 24, 25, 26 Maret 2025: Halaman DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nominal dan Paket Penukaran Uang Baru

Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimal penukaran uang sebesar Rp4.300.000, dengan rincian sebagai berikut:

Rp50.000: 30 lembar (Rp1,5 juta) Rp20.000: 25 lembar (Rp500 ribu) Rp10.000: 100 lembar (Rp1 juta) Rp5.000: 200 lembar (Rp1 juta) Rp2.000: 100 lembar (Rp200 ribu) Rp1.000: 100 lembar (Rp100 ribu)

Bank Indonesia juga dapat memberikan uang pengganti dengan tahun emisi yang berbeda selama masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Pastikan Melakukan Pemesanan Sebelum Kuota HabisDengan adanya layanan kas keliling ini, masyarakat di Sumatera Selatan dapat memperoleh uang pecahan baru dengan mudah dan resmi. Pastikan telah melakukan pemesanan melalui situs PINTAR BI sebelum datang ke lokasi, serta ikuti semua ketentuan agar proses penukaran berjalan lancar. Jangan tunggu hingga kuota habis, segera tukarkan uang sebelum 26 Maret 2025!***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/03/2025 13:30
Kawasan Patung Kuda Sepi dari Aksi Tolak Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK

PIKIRAN RAKYAT – Kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, terlihat sepi dari peserta aksi unjuk rasa yang menolak penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Senin, 10 Maret 2025. Terpantau hingga pukul 12.00 WIB, masa aksi belum terlihat mendatangi kawasan Patung Kuda yang berjarak 2,2 kilometer dari Istana Negara.

Padahal sebelumnya beredar di media sosial agenda demonstrasi akan digelar mulai pukul 08.30 WIB. Dalam undangan itu juga dijelaskan bahwa aksi bakal berlangsung di tiga lokasi yakni Istana Kenegaraan, Kantor Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Namun, hingga berita ini dimuat belum terlihat kedatangan peserta aksi, pun tidak ada tanda-tanda demo akan digelar. Khususnya di sekitaran Patung Kuda, belum terlihat adanya pengamanan untuk mengawal jalannya aksi, lalu lintas di lokasi juga terpantau lancar tanpa ada penutupan jalan.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya hari ini hanya melakukan pengamanan rutin seperti biasa. Ia menyebut tidak ada aksi unjuk rasa di Patung Kuda dan depan gedung DPR.

“Pengamanan kegiatan masyarakat rutin saja. Kita masih monitor perkembangan nanti lihat di lokasi,” kata Susatyo saat dikonfirmasi, Senin, 10 Maret 2025.

“Sementara masih nihil (tidak ada demo)” ucapnya menambahkan.

Ajakan berdemonstrasi menolak penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK sempat viral di media sosial. Sebelumnya, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. Akan tetapi, pemerintah memutuskan pengangkatan CPNS 2024 digelar Oktober 2025, sedangkan PPPK dijadwalkan pada Maret 2026.

Di dalam poster seruan demonstrasi tertulis tema “Aksi Tolak Penundaan Pengangkatan CASN/PPPK TA 2024″. Aksi tersebut mendesak Menpan RB mencabut surat edaran tentang penundaan jadwal pengangkatan CASN dan PPPK.

“Mendesak Menpan RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024. Nasib 4 juta CASN/PPPK dipertaruhkan,” sebagaimana dikutip dari poster yang tersebar di media sosial, Senin, 10 Maret 2025.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/03/2025 12:32
Mudah Banget! Begini Cara Bikin SKCK Online Lewat HP – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Buat kamu yang butuh SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tapi sibuk, sekarang ada kabar baik! Proses pembuatannya bisa dilakukan secara online lewat aplikasi Super Apps Presisi.

Aplikasi ini tersedia di Google Play Store (Android) dan App Store (iOS). Kamu bisa mengurus SKCK kapan saja dan di mana saja, asalkan ada koneksi internet.

Prosesnya dimulai dengan mengunduh dan menginstal aplikasi Super Apps Presisi di HP. Setelah itu, buat akun dengan memasukkan nomor HP dan alamat email.

Jangan lupa siapkan foto KTP, foto selfie, dan foto selfie bersama KTP yang berkualitas baik. Alamat yang kamu masukkan harus sesuai dengan KTP dan NPWP (jika ada). Setelah akun aktif, kamu bisa langsung mengajukan permohonan SKCK online.

Aplikasi ini benar-benar memudahkan masyarakat. Bayangkan, kamu nggak perlu lagi bolak-balik ke kantor polisi hanya untuk mengurus SKCK.

Proses online ini menghemat waktu dan tenaga. Namun, perlu diingat, meskipun proses pendaftarannya online, pengambilan SKCK tetap harus dilakukan secara offline di kantor polisi yang kamu pilih.

10/03/2025 12:30
Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu, 9 Maret 2025.

Lawatan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama To Lam sejak menjabat sebagai Sekjen PKV dan berlangsung hingga 11 Maret 2025. Kedatangannya di Indonesia menjadi momen penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yang telah terjalin selama 70 tahun.

Kedatangan Disambut dengan Upacara Kenegaraan

Setibanya di Indonesia, To Lam disambut dengan upacara jajar pasukan serta diiringi alunan musik dari Korps Musik TNI dan dentuman meriam. Di apron Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mewakili Pemerintah RI dalam penyambutan resmi.

Turut hadir dalam acara penyambutan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto, serta Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi. Dari pihak Vietnam, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong, juga turut mendampingi To Lam.

Setelah mendarat, To Lam langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum menghadiri serangkaian agenda kenegaraan di Jakarta keesokan harinya.

Pertemuan dengan Presiden Prabowo

Pada Senin 10 Maret 2025, To Lam dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara ini akan diikuti dengan pertemuan tatap muka (tete-a-tete) antara kedua pemimpin.

Setelahnya, akan dilakukan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis antara kedua negara.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 WIB. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai topik, termasuk:

Kerja Sama Ekonomi
Penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam. Keamanan dan Pertahanan
Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan Strategis
Langkah-langkah memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Isu Maritim
Pembahasan terkait batas wilayah dan eksplorasi sumber daya laut.

Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan To Lam akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada publik dan media internasional.

Agenda Lain: Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga Negara

Selain bertemu dengan Presiden Prabowo, Sekjen PKV To Lam juga dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga negara, di antaranya:

Ketua MPR RI Ahmad Muzani Ketua DPR RI Puan Maharani Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

Pertemuan ini akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan politik dan kerja sama legislatif antara Indonesia dan Vietnam.

Signifikansi Kunjungan To Lam ke Indonesia

Kunjungan To Lam ke Indonesia bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan memiliki sejumlah signifikansi strategis:

Peringatan 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam

Tahun 2025 menandai tujuh dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Sejak era Presiden Soekarno dan pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, kedua negara telah membangun hubungan yang erat dalam berbagai aspek.

Penguatan Kemitraan Strategis

Indonesia dan Vietnam telah menjalin kemitraan strategis sejak 2013. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan pertahanan.

Peran Indonesia dan Vietnam di ASEAN

Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk dalam isu Laut China Selatan.

Peluang Investasi dan Perdagangan

Vietnam merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Asia Tenggara. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pengusaha kedua negara.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/03/2025 10:22
Jadwal Pencairan, Cara Cek Status, dan Prosedur Pencairan

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga lanjut usia (lansia) melalui program bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Program yang telah berjalan sejak tahun 2018 ini ditujukan bagi lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki pendapatan rendah. Bantuan ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Hingga kini, KLJ telah memberikan manfaat bagi lebih dari 100.000 lansia di wilayah Jakarta. Pada tahun 2025, program ini kembali dilanjutkan dengan jadwal pencairan yang telah ditentukan.

Jadwal Pencairan KLJ 2025

Bantuan KLJ 2025 diberikan setiap tiga bulan sekali dengan nominal Rp900 ribu per tahap, yang setara dengan Rp300 ribu per bulan. Berikut adalah jadwal pencairan yang telah ditetapkan:

Tahap 1: Januari – Maret 2025

Tahap 2: April – Juni 2025

Tahap 3: Juli – September 2025

Tahap 4: Oktober – Desember 2025

Bagi penerima yang belum mendapatkan bantuan sejak awal tahun, pencairan akan dilakukan secara kolektif pada bulan Maret 2025.

Cara Mengecek Status Penerima KLJ 2025

Untuk memastikan apakah seseorang termasuk dalam daftar penerima KLJ 2025, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara daring melalui langkah-langkah berikut:

Kunjungi situs resmi Dinas Sosial DKI Jakarta di https://siladu.jakarta.go.id/. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan e-KTP. Klik tombol “Cek NIK”. Sistem akan menampilkan informasi apakah NIK tersebut terdaftar sebagai penerima KLJ atau tidak. Prosedur Pencairan Dana KLJ 2025

Setelah memastikan status sebagai penerima KLJ aktif, lansia dapat mencairkan dana bantuan dengan mengikuti prosedur berikut:

Pastikan Status Aktif – Cek status penerima melalui situs resmi atau aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Kunjungi Bank DKI – Datang ke kantor cabang Bank DKI terdekat untuk melakukan pencairan dana. Bawa Dokumen yang Diperlukan – Siapkan Kartu KLJ dan KTP sebagai bukti identitas. Ambil Antrian – Dapatkan nomor antrian di loket layanan pencairan bantuan sosial. Proses Verifikasi – Petugas bank akan melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima. Terima Dana Bantuan – Setelah verifikasi selesai, dana bisa dicairkan melalui penarikan tunai atau metode lain yang tersedia. Pantau Jadwal Pencairan – Pastikan selalu mengikuti informasi terbaru dari Dinas Sosial atau Bank DKI terkait jadwal pencairan berikutnya.

Bagi penerima KLJ, penting untuk selalu mengecek status dan mengikuti prosedur pencairan yang telah ditentukan agar bantuan dapat diterima dengan lancar. Dengan adanya program ini, lansia yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu dapat tetap menjalani kehidupan dengan lebih layak dan sejahtera.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/03/2025 10:21