Perusahaan: Google

  • Tabel Pinjaman KUR Mandiri 2025 Plafon Lengkap hingga Rp500 Juta, Cicilan Mulai Rp300 Ribu

    Tabel Pinjaman KUR Mandiri 2025 Plafon Lengkap hingga Rp500 Juta, Cicilan Mulai Rp300 Ribu

    PIKIRAN RAKYAT – Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri 2025 hadir sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal kerja atau investasi.

    Program ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah dijangkau.

    Jenis KUR Mandiri 2025

    KUR Super Mikro

    Plafon pinjaman: hingga Rp10 juta Suku bunga: 3% per tahun Jangka waktu: maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi

    KUR Mikro

    Plafon pinjaman: > Rp10 juta hingga Rp100 juta Suku bunga: 6% – 9% per tahun Jangka waktu: maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi

    KUR Kecil

    Plafon pinjaman: > Rp100 juta hingga Rp500 juta Suku bunga: 6% – 9% per tahun Jangka waktu: maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi

    KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

    Plafon pinjaman: hingga Rp100 juta Suku bunga: 6% per tahun Jangka waktu: maksimal 4 tahun

    KUR Khusus

    Plafon pinjaman: hingga Rp500 juta Suku bunga: 6% per tahun Jangka waktu: sesuai ketentuan Bank Mandiri Angsuran KUR Mandiri 2025

    Berikut rincian angsuran KUR Mandiri 2025 berdasarkan plafon dan jangka waktu pinjaman:

    Plafon Rp10 juta

    12 bulan: Rp860.664 24 bulan: Rp443.206 36 bulan: Rp304.219

    Plafon Rp25 juta

    12 bulan: Rp2.151.661 24 bulan: Rp1.108.015 36 bulan: Rp760.548

    Plafon Rp50 juta

    12 bulan: Rp4.303.321 24 bulan: Rp2.216.031 36 bulan: Rp1.521.097

    Plafon Rp100 juta

    12 bulan: Rp8.606.643 24 bulan: Rp4.432.061 36 bulan: Rp3.042.194

    Plafon Rp200 juta

    12 bulan: Rp17.213.286 24 bulan: Rp8.864.122 36 bulan: Rp6.084.387 48 bulan: Rp4.697.006 60 bulan: Rp3.866.560

    Plafon Rp500 juta

    12 bulan: Rp43.033.215 24 bulan: Rp22.160.305 36 bulan: Rp15.210.969 48 bulan: Rp11.742.515 60 bulan: Rp9.666.401 Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2025 Warga Negara Indonesia (WNI) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah Tidak memiliki pinjaman lain di bank, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit Usaha telah berjalan minimal 6 bulan Memiliki usaha produktif dan layak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan atau RT/RW NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta Cara Mengajukan KUR Mandiri 2025 Datang ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa dokumen persyaratan. Isi formulir pengajuan KUR yang disediakan oleh petugas bank. Petugas akan memverifikasi data dan melakukan survei usaha. Jika pengajuan disetujui, pemohon akan diminta menandatangani perjanjian kredit. Dana pinjaman akan dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

    KUR Mandiri 2025 menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis dengan pembiayaan ringan dan persyaratan mudah. Informasi lebih lanjut bisa didapatkan dengan menghubungi customer service Bank Mandiri di 14000 atau mendatangi kantor cabang terdekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Harus Ditingkatkan

    Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Harus Ditingkatkan

    Jakarta: Pemenuhan hak kebutuhan dasar penyandang disabilitas harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari kewajiban negara memberikan perlindungan kepada setiap warganya. 

    “Sejumlah kebutuhan dasar masih sulit diakses oleh para penyandang disabilitas sehingga diperlukan upaya bersama pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar mereka,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 21 Maret 2025. 

    Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek) 2023 terdapat 4,3 juta penyandang disabilitas sedang hingga berat di Indonesia, dengan mayoritas berada pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. 

    Penyandang disabilitas dan keluarganya itu tercatat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. 

    (Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat upaya pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas membutuhkan dukungan nyata dari banyak pihak di sejumlah sektor terkait. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

    Sementara itu, Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan bahwa 17,2% penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas tidak pernah bersekolah, dan hanya 4,24% yang berhasil mencapai pendidikan tinggi. 

    Pada sisi kesehatan, penyandang disabilitas cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap jaminan kesehatan, baik dari pemerintah maupun swasta.

    Menurut Lestari, upaya pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas membutuhkan dukungan nyata dari banyak pihak di sejumlah sektor terkait. 

    Sehingga, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkannya. 

    Baca juga: Political Will Para Pemangku Kepentingan Wujudkan Kesetaraan Harus Konsisten Direalisasikan

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong langkah sosialisasi masif terkait pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas agar menjadi pemahaman bersama semua pihak. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap dengan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka sebagai bagian dari warga negara, dalam proses pembangunan nasional.

    Jakarta: Pemenuhan hak kebutuhan dasar penyandang disabilitas harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari kewajiban negara memberikan perlindungan kepada setiap warganya. 
     
    “Sejumlah kebutuhan dasar masih sulit diakses oleh para penyandang disabilitas sehingga diperlukan upaya bersama pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar mereka,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 21 Maret 2025. 
     
    Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek) 2023 terdapat 4,3 juta penyandang disabilitas sedang hingga berat di Indonesia, dengan mayoritas berada pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. 

    Penyandang disabilitas dan keluarganya itu tercatat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. 
     

    (Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat upaya pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas membutuhkan dukungan nyata dari banyak pihak di sejumlah sektor terkait. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)
     
    Sementara itu, Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan bahwa 17,2% penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas tidak pernah bersekolah, dan hanya 4,24% yang berhasil mencapai pendidikan tinggi. 
     
    Pada sisi kesehatan, penyandang disabilitas cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap jaminan kesehatan, baik dari pemerintah maupun swasta.
     
    Menurut Lestari, upaya pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas membutuhkan dukungan nyata dari banyak pihak di sejumlah sektor terkait. 
     
    Sehingga, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkannya. 
     
    Baca juga: Political Will Para Pemangku Kepentingan Wujudkan Kesetaraan Harus Konsisten Direalisasikan
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong langkah sosialisasi masif terkait pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas agar menjadi pemahaman bersama semua pihak. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap dengan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka sebagai bagian dari warga negara, dalam proses pembangunan nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Perang Dagang Makin Panas! ASEAN-Tiongkok Kompak Perkuat Ekonomi

    Perang Dagang Makin Panas! ASEAN-Tiongkok Kompak Perkuat Ekonomi

    Jakarta: Perdagangan global sedang menghadapi ancaman besar. Kebijakan proteksionisme yang diterapkan Amerika Serikat (AS), seperti tarif tinggi dan pembatasan ekspor, memicu ketidakstabilan ekonomi dunia. 
     
    Bagi ASEAN, sebuah kawasan yang pertumbuhannya didorong oleh pasar terbuka, hal ini bukanlah badai yang mengamuk di kejauhan, melainkan krisis yang akan segera terjadi. Kini, Asia Tenggara dan Tiongkok harus kompak bersatu untuk melawan kekuatan-kekuatan perusak kestabilan ini dan memperjuangkan perdagangan bebas sebagai landasan bagi masa
    depan ekonomi bersama.
    Kemitraan dagang ASEAN-Tiongkok 
    Selama bertahun-tahun, ASEAN dan Tiongkok telah menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan. Sejak 2009, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar bagi ASEAN. Lalu pada 2020, ASEAN berhasil menggeser Uni Eropa sebagai mitra dagang utama Tiongkok. 
     
    Hubungan ini bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari keterkaitan ekonomi yang semakin erat. Pasar Tiongkok yang luas menjadi tujuan utama bagi berbagai produk Asia Tenggara, seperti elektronik dari Vietnam, kelapa sawit dari Indonesia, hingga suku cadang otomotif dari Thailand. 

    Sebaliknya, investasi dan teknologi dari Tiongkok membantu membangun infrastruktur dan mendorong inovasi di berbagai negara ASEAN.
     
    Namun, situasi kini berubah. Kebijakan ekonomi AS yang semakin proteksionis mengancam stabilitas perdagangan global. Dengan menerapkan tarif tinggi pada barang-barang impor dan mendorong perusahaan untuk memindahkan produksi kembali ke dalam negeri, Washington telah menciptakan efek domino yang mengguncang rantai pasokan dunia. 
     
    Meskipun ASEAN bukan target utama, kebijakan ini tetap berisiko besar bagi perekonomian di kawasan tersebut. Hampir semua negara anggota ASEAN, kecuali Singapura, mencatatkan surplus perdagangan dengan AS. Ini membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi yang semakin agresif dari Washington.
     

    Perang dagang AS dan dampaknya ke ASEAN
    Dampak dari perang dagang ini terasa hingga ke berbagai sektor industri di ASEAN. Ketika AS menaikkan tarif terhadap barang-barang Tiongkok, pabrik semikonduktor di Malaysia ikut terdampak. 
     
    Pemasok komponen otomotif di Thailand juga mengalami penurunan pesanan, sementara eksportir bahan baku di Indonesia merasakan penurunan permintaan yang signifikan. 
     
    Ketidakpastian ini menyebabkan investasi melambat dan ekspor menurun, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih tidak stabil dibanding sebelumnya.
    RCEP & ACFTA 3.0 senjata ASEAN-Tiongkok hadapi ancaman ekonomi
    Di tengah ancaman ini, ASEAN dan Tiongkok tidak bisa hanya diam. Mereka harus mengambil langkah konkret untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan perdagangan di kawasan. 
     
    Salah satu langkah paling strategis adalah dengan mengoptimalkan kerja sama melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), sebuah perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 30 persen dari PDB global. 
     
    RCEP dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat perdagangan intra-Asia dan mengurangi ketergantungan ASEAN terhadap pasar Barat.
     
    Selain itu, ASEAN dan Tiongkok juga telah sepakat untuk memperbarui perjanjian perdagangan bebas mereka melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0. Kesepakatan ini bertujuan untuk memangkas tarif lebih jauh, menyederhanakan regulasi, serta mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan. 
     
    Jika diterapkan dengan baik, ACFTA 3.0 dapat menjadi solusi untuk memperkuat daya saing ekonomi kawasan.
    Kurangi ketergantungan, perkuat kemandirian ekonomi
    Namun, langkah-langkah ini tidak cukup jika ASEAN masih bergantung pada pasar Barat. Diversifikasi perdagangan harus menjadi prioritas utama. 
     
    Dengan meningkatkan kerja sama di bidang logistik, energi hijau, serta eksplorasi mineral penting, ASEAN dan Tiongkok bisa memperkuat rantai pasokan mereka sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara yang semakin proteksionis.
     
    Di tingkat global, ASEAN dan Tiongkok juga perlu lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan perdagangan di forum internasional seperti WTO dan G20. 
     
    Dengan membentuk aliansi yang lebih kuat bersama negara-negara berkembang lainnya, mereka bisa memberikan tekanan pada kebijakan proteksionis yang berpotensi merugikan perekonomian dunia.
     

    Malaysia pegang kendali di ASEAN 2024
    Tahun ini, Malaysia memegang peran penting sebagai ketua ASEAN. Sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi perdagangan, Malaysia bisa memanfaatkan posisinya untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih terintegrasi di kawasan. 
     
    Dengan memperkuat kerja sama dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang mengedepankan proteksionisme, ASEAN dan Tiongkok dapat memastikan bahwa masa depan ekonomi mereka tetap cerah, tanpa harus terombang-ambing oleh kebijakan negara lain.
    ASEAN-Tiongkok harus tentukan sikap
    ASEAN dan Tiongkok harus memilih kerja sama ketimbang perpecahan,
    memilih visi jangka panjang ketimbang proteksionisme jangka pendek. Jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan tetap terbuka asalkan ASEAN dan Tiongkok berjalan bersama. (Director General Xinhua/Cao Kai)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Aksi Google Perkokoh UMKM Lokal

    Aksi Google Perkokoh UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga filantropi Google, Google.org, memperkokoh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Asia Tenggara, termasuk Indonesia, lewat pengembangan keterampilan digital. Khusus di Indonesia, langkah ini dilakukan menyusul penetrasi internet yang kian apik.

    Aksi Google.org tersebut dilakukan lewat Asia Foundation melalui inisiatif Go Digital Asean. Lewat inisiatif ini, Asia Foundation telah menyelesaikan fase kedua dengan memberikan keterampilan digital kepada 215.892 UMKM Asia Tenggara untuk mengembangkan bisnis mereka.

    Di Indonesia, lebih dari 36.000 individu dan UMKM telah menerima pelatihan digital gratis dengan 67% di antaranya sukses meningkatkan pendapatan lebih dari 50%.

    Manajer Program Regional untuk Go Digital Asean Hannah Najar mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya memberikan keterampilan digital, melainkan juga membekali bisnis dengan perangkat yang dibutuhkan untuk berkembang.

    “Dengan penetrasi internet di Indonesia mencapai 69% dan terus meningkat, kami menyebarkan pengetahuan yang mendorong, baik bisnis maupun individu, untuk meningkatkan keterampilan dan terlibat sepenuhnya dalam ekonomi digital,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa Indonesia yang memiliki lebih dari 64 juta UMKM pada 2023, mengandalkan ekonomi digital untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Alat digital, imbuhnya, menjadi sangat penting, di mana 70% UMKM menggunakan media sosial untuk promosi dan 61% memanfaatkannya untuk berinteraksi dengan pelanggan.

    Kepala Google.org APAC Marija Ralic mengungkapkan bahwa pihaknya bangga mendukung pekerjaan berdampak dari Asia Foundation dan mitranya dalam program Go Digital Asean.

    “Kami menyaksikan dampak transformasional yang dihasilkan dengan memberdayakan UMKM dengan keterampilan digital yang penting untuk berkembang di ekonomi digital kawasan ini,” ujarnya.

    Inisiatif Go Digital Asean melaksanakan tiga pelatihan khusus. Pertama, Go Digital. Pelatihan ini memberikan keterampilan digital dasar kepada pemilik usaha yang kurang terlayani di Laos, Indonesia, Thailand, dan Vietnam untuk mengalihkan bisnis mereka ke online.

    Kedua, Grow Digital. Pelatihan ini menyediakan keterampilan digital lanjutan kepada bisnis di Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, termasuk dagang elektronik (e-commerce), keamanan siber, dan adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk mengembangkan bisnis mereka.

    Ketiga, Explore Digital. Pelatihan ini menghubungkan bisnis di Asean melalui serangkaian webinar regional, mendorong pembelajaran antarrekan dan kolaborasi lintas batas.

    Program-program tersebut dilaksanakan lewat kolaborasi dengan pemerintah lokal dan mitra pelatihan yang telah memberikan manfaat kepada UMKM dari berbagai sektor, serta berkontribusi bagi komunikasi dan ekonomi daerah.

    Seorang penjual kue dari Desa Tegal, Pandeglang, Provinsi Banten, Nafa Nurfaizah mengungkapkan bagaimana program keterampilan bisnis dan pemasaran dari inisiatif Go Digital Asean telah membantunya mengubah usaha kecil pembuatan kue tradisional menjadi koperasi yang sukses.

    “Pelatihan Go Digital dan Grow Digital memperkenalkan praktik berkelanjutan yang membantu kami mempertahankan kemasan daun pisang tradisional kami alih-alih beralih ke plastik. Kami juga mulai melakukan pemasaran digital di WhatsApp dan Facebook, memperluas basis pelanggan kami,” jelasnya.

    Lewat pelatihan tersebut, pihaknya mampu meningkatkan produksi kue harian dari 100 potong menjadi 200 potong. Pelatihan tersebut juga meningkatkan keuntungannya dari Rp30.000 per hari menjadi Rp 100.000 per hari.

    “Saya bersyukur atas kemajuan ini dan berterima kasih kepada Go Digital Asean telah menunjukkan kepada saya kekuatan komunitas dan keterampilan digital dalam mengembangkan bisnis,” ujarnya.

    Kesuksesan serupa juga diungkapkan oleh Natalia Sarira Geghi dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dia memulai bisnisnya pada 2021 sebagai mahasiswa yang membuat buket camilan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

    Pada 2023, Natalia meningkatkan keahliannya melalui lokakarya Go Digital dan Grow Digital guna menguasai pemasaran digital, pembuatan konten, dan perencanaan keuangan. Keterampilan ini memungkinkannya membuka toko kecil, di mana promosi online-nya kini menghasilkan penjualan yang konsisten sepanjang tahun.

  • Prajurit TNI yang Jabat Posisi Sipil di Luar 14 Instansi agar Segera Pensiun Dini

    Prajurit TNI yang Jabat Posisi Sipil di Luar 14 Instansi agar Segera Pensiun Dini

    PIKIRAN RAKYAT – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diminta untuk segera menarik mundur atau memerintahkan pensiun para prajurit TNI aktif yang masih menduduki jabatan sipil di luar 14 instansi yang sudah disepakati.

    Diketahui, berdasarkan aturan terbru, yakni ketentuan Pasal 47 Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, DPR sudah setuju hanya ada 14 lembaga yang bisa disisipi TNI.

    Untuk itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Agus Subiyanto gegas berbenah perihal ini.

    “Kita harus taat azas. Saya mohon kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan surat perintah, sehingga seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 K/L yang diperbolehkan dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku,” kata Hasanuddin di Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Ia melanjutkan bahwa jumlah prajurit yang terpengaruh oleh perubahan ini bisa mencapai ribuan, termasuk mereka yang saat ini bertugas di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelenggara Haji, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, serta staf atau ajudan di berbagai kementerian/lembaga dan lainnya.

    Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa kebijakan transisi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas organisasi dan profesionalisme TNI.

    Ia juga menegaskan bahwa peraturan baru ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat reformasi TNI, agar tetap profesional dan fokus pada tugas utama dalam pertahanan negara.

    “Kita ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik dan semua pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

    Dengan disetujuinya RUU TNI untuk disahkan menjadi UU, ada sebanyak 14 bidang jabatan sipil yang diperbolehkan diduduki oleh TNI aktif.

    Namun di luar ketentuan itu, TNI aktif harus melepaskan jabatan sipil itu atau pensiun dari dinas keprajuritan.

    14 Bidang yang Halal Diisi TNI

    Berikut 14 bidang jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif:

    Koordinator bidang politik dan keamanan negara Pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden Intelijen negara Siber dan/atau sandi negara Lembaga ketahanan nasional Pencarian dan pertolongan Narkotika nasional Pengelola perbatasan Penanggulangan bencana Penanggulangan terorisme Keamanan laut Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang peneliti pascadoktoral asal India di Universitas Georgetown, Badar Khan Suri, menghadapi ancaman deportasi setelah ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat. Penahanan ini terjadi di tengah kebijakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya membungkam kritik terhadap kebijakan luar negeri AS dan Israel.

    Menurut pernyataan Tricia McLaughlin, asisten sekretaris di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Suri dituding menyebarkan propaganda Hamas dan mempromosikan antisemitisme melalui media sosial. Lebih lanjut, McLaughlin menyatakan bahwa Suri memiliki keterkaitan dengan seorang tokoh senior Hamas, meskipun tidak disertai bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

    “Suri memiliki hubungan dekat dengan seorang teroris yang diketahui atau diduga teroris, yang merupakan penasihat senior Hamas,” kata McLaughlin di X.

    Penahanan terhadap Suri dilakukan secara tiba-tiba oleh petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) pada malam hari. Dia kemudian dipindahkan ke pusat penahanan imigrasi di Bandara Internasional Alexandria, Louisiana.

    Nermeen Arastu, seorang profesor hukum dari Sekolah Hukum CUNY yang memberikan bantuan hukum kepada Suri, mengutuk tindakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia.

    “Ini adalah mimpi terburuk setiap keluarga. Dan perlu diperjelas, ini terjadi padanya hanya karena Presiden Trump ingin membungkam siapa pun yang ia curigai memiliki pendapat politik yang bertentangan dengannya,” ujar Arastu kepada Al Jazeera. Dia juga menyoroti pola deportasi yang dinilai bermotif politik, terutama terhadap individu dari komunitas imigran.

    Di sisi lain Ahmad Hassan, pengacara dari Suri, telah mengajukan petisi untuk pembebasan kliennya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait permohonan tersebut.

    Dukungan dari Universitas Georgetown

    Pihak Universitas Georgetown menyatakan bahwa Suri berada di AS dengan visa pelajar untuk melakukan penelitian doktoral tentang pembangunan perdamaian di Irak dan Afghanistan. Juru bicara universitas menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya keterlibatan Suri dalam aktivitas ilegal dan menyatakan harapan agar sistem hukum memberikan putusan yang adil.

    “Kami mendukung hak setiap anggota komunitas kami untuk melakukan penelitian, musyawarah, dan debat secara bebas, meskipun topiknya sensitif atau kontroversial,” kata juru bicara Universitas Georgetown dalam pernyataannya.

    Akun media sosial yang dikaitkan dengan Suri menunjukkan berbagai kritik terhadap Israel serta dukungan terhadap Palestina. Salah satu unggahannya pada Juni 2024 menyebut India sebagai “pendukung genosida” setelah beredar laporan bahwa rudal buatan India digunakan dalam serangan Israel di Gaza.

    Di unggahan lainnya, akun tersebut menyoroti bahwa banyak warga India mendukung Israel bukan karena cinta terhadap negara tersebut, tetapi karena kebencian terhadap umat Muslim. Suri juga mengkritik persepsi yang melihat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai awal konflik Israel-Palestina, dengan menegaskan bahwa sejarah konflik telah berlangsung sejak 1948.

    Penahanan Suri terjadi hanya dua minggu setelah DHS menangkap mahasiswa Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, karena keterlibatannya dalam protes pro-Palestina. Namun, pengadilan federal baru-baru ini memberikan izin kepada Khalil untuk menuntut pemerintah AS atas dasar pelanggaran kebebasan berbicara dan hak proses hukum.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi di tengah upaya pemerintah mendorong penerimaan negara demi menjaga kestabilan anggaran.

    Akan tetapi, muncul dugaan bahwa sistem baru Coretax turut berkontribusi pada anjloknya penerimaan pajak. Benarkah demikian? Mari kita kupas lebih dalam.

    Penurunan Penerimaan Pajak: Fakta dan Angka

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Februari 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp187,8 triliun. Angka ini turun 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp269,02 triliun.

    Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru mengalami kenaikan tipis 2,13 persen menjadi Rp 52,6 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, turunnya penerimaan pajak dipicu oleh beberapa faktor, seperti penurunan harga komoditas utama (batu bara, minyak Brent, dan nikel), kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh 21 yang memicu pengembalian lebih bayar, serta relaksasi pembayaran PPN dalam negeri hingga Maret 2025.

    “Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Bahkan kalau kita coba hubungkan penerimaan pajak ini dengan PMI Manufaktur dan data ekonomi lainnya, kita lihat penjualan otomotif tumbuh positif. Jadi ini mirroring pertumbuhan pajak dengan kondisi ekonomi,” tuturnya.

    Coretax: Alat Bantu atau Biang Kerok?

    Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah implementasi sistem Coretax. Sistem ini diharapkan memodernisasi administrasi perpajakan. Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat sebaliknya.

    Menurut Huda, Coretax justru menghambat pelaporan PPN karena gangguan teknis di masa pelaporan Januari-Februari 2025. Dia menyebut, ada dua faktor utama yang memperparah penurunan pajak:

    Pengembalian lebih bayar pajak 2024 yang mencapai Rp 265,67 triliun. Kisruh Coretax yang membuat pelaku usaha menahan transaksi.

    Menurutnya, jika terus seperti ini, rasio defisit anggaran terhadap PDB bisa melewati 3 persen. Pemerintah pun harus waspada.

    Akan tetapi, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar membantah anggapan tersebut. Dia menegaskan bahwa Coretax hanyalah alat bantu, bukan penyebab langsung turunnya penerimaan pajak.

    “Coretax ini tools. Analoginya, kalau kita biasa pakai Android lalu dikasih Apple, pasti butuh penyesuaian. Tapi ini cuma alat, bukan penyebab utama. Malah di wilayah kami, Jawa Barat 1, penerimaan pajaknya tumbuh positif. Yang turun itu Jawa Barat 3 karena sektor konstruksinya melambat,” katanya dalam konferensi pers ‘Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat’ pada Jumat 21 Maret 2025.

    Kurniawan Nizar juga memastikan Coretax sudah mengalami perbaikan dan pelaporan SPT tetap bisa dilakukan melalui DJP Online.

    “Enggak ada lagi cerita susah lapor pajak. Coretax sudah bagus,” ucapnya.

    Dampak Defisit Anggaran dan Prospek Ke Depan

    Penurunan penerimaan pajak yang drastis ini menimbulkan ancaman serius terhadap defisit anggaran. Ekonom Achmad Nur Hidayat memperingatkan bahwa shortfall penerimaan negara bisa mencapai Rp 300-400 triliun. Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp 800 triliun atau hampir 3 persen dari PDB.

    “Kalau situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat, defisit Rp 800 triliun adalah skenario yang realistis,” ujarnya.

    Sementara itu, Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menyoroti kegagalan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang tetap bertahan di 11 persen. Ditambah daya beli masyarakat yang menurun, penerimaan pajak dari PPh individu dan badan pun tertekan.

    “Target defisit 2,53 persen dari PDB kemungkinan akan melebar ke 2,6 hingga 2,8 persen di akhir tahun,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bayar Zakat, Infak, dan Sedekah Makin Mudah lewat myBCA, Begini Caranya!

    Bayar Zakat, Infak, dan Sedekah Makin Mudah lewat myBCA, Begini Caranya!

    Jakarta: Menunaikan zakat, infak, dan sedekah kini semakin mudah berkat kemajuan teknologi. Bagi kamu yang ingin berbagi rezeki dengan cara yang praktis dan aman, kini pembayaran zakat, infak, dan sedekah bisa dilakukan langsung melalui aplikasi myBCA.
     
    Langkah ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), yang bertujuan mempermudah umat Muslim dalam menunaikan kewajibannya. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana zakat fitrah menjadi ibadah wajib bagi setiap Muslim.
    Kerja sama BAZNAS dan BCA
    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad bersama Direktur BCA John Kosasih dan Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono di Kantor BAZNAS RI, Jakarta, pada 20 Maret 2025.
     
    Ketua BAZNAS RI, Kiai Noor, menyatakan bahwa kerja sama ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan zakat.

    “Penggunaan platform digital dalam transaksi keuangan telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Oleh karena itu, BAZNAS bersama BCA berinisiatif memanfaatkan platform myBCA untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan ZIS dengan lebih mudah dan cepat,” ujar Kiai Noor, dikutip pada Jumat, 21 Maret 2025.
     

    Dengan adanya fitur pembayaran ZIS di myBCA, diharapkan lebih banyak masyarakat yang tergerak untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah secara praktis.
     
    “Kini, BCA memperluas layanan tersebut dengan menghadirkan opsi pembayaran zakat, infak, dan sedekah via BAZNAS di fitur ‘bayar dan isi ulang’ aplikasi myBCA. Langkah ini bertujuan untuk mendukung BAZNAS dalam meningkatkan layanan transaksi ZIS dengan solusi digital yang aman, nyaman, mudah, dan dapat diakses luas,” kata John Kosasih.
    Cara bayar zakat, infak, dan sedekah di myBCA
    Tak perlu repot! Bayar zakat, infak, dan sedekah melalui myBCA hanya butuh beberapa langkah mudah:

    Masuk ke aplikasi myBCA
    Pilih menu “Bayar dan Isi Ulang”
    Pilih kategori “Donasi & Zakat”
    Pilih “BAZNAS”
    Isi detail zakat/infak/sedekah yang ingin dibayarkan
    Konfirmasi dan selesaikan pembayaran

    Dengan beberapa klik saja, kamu bisa berbagi rezeki dengan mudah, kapan saja dan di mana saja.
     
    Bulan Ramadan adalah momen terbaik untuk meningkatkan ibadah dan berbagi kebaikan. Dengan adanya layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui myBCA, kini tidak ada lagi alasan untuk menunda kebaikan.
     
    Yuk, manfaatkan kemudahan ini dan jadikan Ramadan lebih bermakna dengan berbagi kepada sesama! 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Promo Tiket Damri Mudik Lebaran 2025, Rute Trans Jawa dan Jabodetabek Dapat Diskon 20 Persen – Halaman all

    Promo Tiket Damri Mudik Lebaran 2025, Rute Trans Jawa dan Jabodetabek Dapat Diskon 20 Persen – Halaman all

    Menjalang arus mudik lebaran 2025 Damri Indonesia memberikan diskon tiket khusus sebesar 20 persen untuk perjalanan dari Trans Jawa menuju Jabodetabek

    Tayang: Jumat, 21 Maret 2025 13:58 WIB

    Tangkap layar Instagram @damriindonesia

    PROMO DAMRI – Damri Indonesia memberikan diskon tiket khusus sebesar 20 persen bagi pemudik yang ingin melakukan perjalanan menggunakan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Jawa Timur menuju Jakarta selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM  – Menjelang arus mudik lebaran 2025, Damri Indonesia memberikan diskon tiket khusus sebesar 20 persen.

    Program yang dinamakan “Promo Lebaran di Jakarta!” itu digelar, karena tingginya minat masyarakat membeli tiket Damri. 

    Menurut data penjualan Damri, menjelang arus mudik dan balik Lebaran Damri setidaknya telah menjual sebanyak 49.921 tiket perjalanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

    Head of Corporate Communication DAMRI, Atikah Abdullah mengatakan, DAMRI mulai melihat fenomena peningkatan arus pelaku perjalanan dari Selasa (25/3/2025) sampai Jumat (28/3/202025).

    Dengan diskon ini, nantinya pemudik yang ingin melakukan perjalanan menggunakan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Jawa Timur menuju Jakarta bisa mengklaim diskon sebesar 20 persen.

    “Mudik Lebih Hemat dengan Promo DAMRI. Nikmati diskon 20 persen untuk perjalanan Trans Jawa menuju Jabodetabek!” ujar postingan Instagram @damriindonesia.

    Untuk mengklaim diskon ini, pembelian tiket bisa dilakukan pada 20 Maret hingga 2 April 2025.

    Sementara periode keberangkatan dimulai pada 26 Maret sampai dengan 2 April 2025.

    Informasi lebih lanjut bisa didapatkan melalui saluran call center di nomor 1500-825, email ke cs@damri.co.id, dan media sosial @damriindonesia.

    Syarat dan Ketentuan Klaim Promo Damri

    Pembelian tiket dengan Tri Promo Lebaran di Jakarta dapat dilakukan pada tanggal 20 Maret – 2 April 2025.
    Promo berlaku untuk keberangkatan dimulai pada 26 Maret sampai dengan 2 April 2025.

    Tarif promo ini hanya berlaku untuk layanan Angkutan AKAP Trans Jawa dari Timur menuju Jabodetabek.
    Satu akun hanya dapat melakukan pembelian tarif promo sebanyak satu kali.
    Dalam satu kali transaksi maksimal pembelian adalah 4 tiket
    Tiket dengan tarif promo tidak dapat diubah jadwal keberangkatannya maupun dibatalkan.

    Cara Memesan Tiket via DAMRI Apps

    Unduh aplikasi DAMRI Apps dari Google Play Store atau Apps Store
    Daftar dengan mengisi informasi pribadi
    Pilih rute dan jadwal keberangkatan
    Pilih tempat duduk
    Isi data diri 
    Pilih metode pembayaran
    Selesaikan pembayaran
    Terima QR Code untuk ditukarkan sebagai tiket di titik keberangkatan

    (Tribunnews.com / Namira)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Tesla Minggir, Merek Tak Terkenal Jadi Raja Mobil Baru Super Canggih

    Tesla Minggir, Merek Tak Terkenal Jadi Raja Mobil Baru Super Canggih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri mobil otomatis tanpa sopir (autonomous vehicles/AV) makin kompetitif. China dan Amerika Serikat (AS) bersaing ketat untuk mendominasi industri otomotif terbaru yang merupakan evolusi dari mobil listrik (electric vehicles/EV). 

    Perkembangan AV juga memunculkan peluang bisnis baru, yakni transportasi online atau ride-hailing berbasis taksi otomatis (robotaxi). Beberapa perusahaan di China dan AS sudah mulai menggenjot uji coba robotaxi. 

    Ada beberapa nama yang menjadi pelopor. Antara lain Waymo, Cruise, Didi Chixing, Baidu Apollo, WeRide, AutoX, SAIC Motor, Pony.ai, Zoox, hingga Tesla.

    Tesla sudah lama menggembar-gemborkan keberadaan robotaxi, tetapi hingga kini layanan itu belum beroperasi secara publik. Elon Musk memperkenalkan robotaxi Tesla pada Oktober 2024 lalu, dan baru-baru ini baru mengantongi izin tahap awal uji coba, menurut laporan Reuters. 

    Bisa dibilang, Tesla sudah tertinggal jauh dari Waymo, anak usaha Alphabet (Google) yang namanya belum seterkenal Tesla, namun sekarang menjadi pemain utama robotaxi di AS.

    Waymo mengatakan robotaxi-nya sudah melayani 200.000 perjalanan berbayar per minggu di area San Francisco, Los Angeles dan Phoenix.

    Terbaru, Waymo juga melakukan ekspansi ke Austin, Texas, serta memperluas area operasinya di Bay Area, San Francisco. 

    Bermula dari Ambisi Google

    Sekitar 16 tahun lalu, tak pernah terbayangkan akan ada perusahaan besar dengan layanan mobil tanpa pengemudi.

    Google mendirikan usaha tersebut pada 2009. Tak butuh waktu lama, proyek AV menjadi inisiatif utama Google X dan berganti nama menjadi Waymo pasca 7 tahun dibentuk.

    Bertahun-tahun melakukan riset dan pengembangan, sembari mengejar izin regulasi, Waymo akhirnya menawarkan layanan robotaxi untuk publik pada 2020.

    Saat itu juga, Waymo mendapatkan suntikan dana eksternal pertama dan mengumpulkan dana tambahan lagi setahun kemudian. Jumlahnya tembus US$5,6 miliar (Rp92,4 trlliun) dari Alphabet, Andreessen Horowitz, Fidelity, Tiger Capital, dan sejumlah perusahaan lainnya.

    Hanya butuh waktu 3 tahun untuk Waymo memiliki lebih dari 1 juta layanan. Pada 2024, layanan Waymo One sudah melakukan lebih dari 4 juta layanan.

    Fast Company mencatat Waymo memiliki lebih dari 700 mobil di jalan. Setiap minggunya mobil tersebut melakukan 200 ribu perjalanan atau dua kali lipat dari 100 ribu pada Oktober tahun lalu.

    “Apa yang kami lakukan di San Fransisco menjadi bukti untuk kami dan dunia, otonom tidak hanya berhasil, namun juga berhasil dalam skala besar di pasar dan menjadi produk komersial layak,” kata co-CEOWaymo, Dmitri Dolgov, dikutip dari Fast Company, Kamis (20/3/2025).

    Waymo terus mengembangkan layanannya di AS. Mulai dari Austin pada awal bulan ini, dan akan mulai mengaspal di Atlanta pada akhir tahun.

    Miami baru akan kebagian layanan tahun depan. Uji coba dengan skala kecil juga dilakukan di 10 kota termasuk Las Vegas dan San Diego.

    Tak hanya AS, Waymo akan mulai melakukan pengumpulan data di jalanan Tokyo, Jepang. Termasuk mencobanya dengan pengemudi di dalamnya.

    Meski berkembang luar biasa, keamanan kendaraan tanpa supir masih jadi perhatian besar di dunia sekarang. Takedra Mawakana, yang menjadi CEO bersama Dolgov, memastikan pihaknya sangat memperhatikan hal tersebut.

    “Membangun budaya keselamatan, kepercayaan, menjadi bagian penting dari fokus kami selama dua tahun terakhir,” jelasnya.

    (fab/fab)