Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • Apa Itu RUPS, Fungsi, dan Mekanismenya? Ini Alasan Masyarakat Harus Paham

    Apa Itu RUPS, Fungsi, dan Mekanismenya? Ini Alasan Masyarakat Harus Paham

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum tertinggi dalam perusahaan yang terdaftar di bursa.

    Di RUPS, pemegang saham memiliki kesempatan untuk membuat keputusan penting, seperti menyetujui laporan keuangan, menentukan pembagian dividen, dan mengubah struktur manajemen (direksi dan komisaris).

    RUPS bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, serta memberikan hak kepada pemegang saham untuk terlibat dalam keputusan strategis perusahaan.

    Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dan perusahaan itu sendiri.

    Jenis-Jenis RUPS

    1. RUPS Tahunan (RUPST)

    Dilaksanakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan keputusan terkait manajemen.

    2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

    Dilaksanakan di luar agenda tahunan untuk keputusan penting seperti merger atau akuisisi. RUPSLB dapat diselenggarakan jika diminta oleh Direksi, Komisaris, atau pemegang saham yang memiliki minimal 10 persen saham beredar.

    Dengan RUPS, perusahaan dapat memastikan kebijakan dan strategi mereka sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    Kenapa Publik Harus Tahu?

    Informasi hasil RUPS penting bagi masyarakat karena dapat memberikan gambaran tentang kesehatan dan arah perkembangan perusahaan yang terdaftar di bursa.

    Sebagai pemegang saham atau calon investor, masyarakat berhak mengetahui keputusan-keputusan penting yang diambil dalam RUPS, seperti laporan keuangan, kebijakan pembagian dividen, perubahan manajemen, dan rencana ekspansi atau investasi.

    Keputusan-keputusan ini dapat memengaruhi nilai saham perusahaan, potensi keuntungan, dan stabilitas finansial perusahaan ke depannya.

    Selain itu, dengan mengetahui hasil RUPS, masyarakat juga dapat menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola sumber daya dan kepentingan pemegang saham.

    Mekanisme RUPS

    RUPS dilaksanakan setiap tahun dan harus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Beberapa tahapan penting dalam mekanisme RUPS adalah:

    1. Undangan RUPS: Undangan untuk RUPS harus dikirimkan minimal 30 hari sebelum rapat, mencakup waktu, tempat, dan agenda yang akan dibahas.

    2. Keabsahan RUPS (Kuorum Kehadiran): RUPS sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50 persen saham dengan hak suara. Jika tidak tercapai, RUPS dapat ditunda dan dijadwalkan ulang dengan kehadiran minimal 1/3 saham.

    3. Pembahasan Agenda RUPS: Agenda yang ditentukan akan dibahas, dan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan atau pemungutan suara jika diperlukan.

    4. Laporan RUPS: Hasil rapat dituangkan dalam laporan resmi yang disampaikan kepada pemegang saham paling lambat 30 hari setelah RUPS.

    Kegiatan RUPS

    Berikut ini beberapa kegiatan utama dalam RUPS:

    1. Laporan Direksi dan Komisaris: Direksi dan komisaris menyampaikan kinerja perusahaan, termasuk pencapaian keuangan dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan.

    2. Pengesahan Laporan Keuangan: Pemegang saham menyetujui laporan keuangan perusahaan yang mencakup laba rugi, neraca keuangan, dan arus kas.

    3. Keputusan Mengenai Dividen: Pemegang saham memutuskan apakah perusahaan akan membagikan dividen dan berapa jumlahnya.

    4. Perubahan Manajemen: Jika ada pergantian di Direksi atau Dewan Komisaris, hal ini dibahas di RUPS.

    5. Persetujuan Rencana Bisnis dan Strategi: Pemegang saham menyetujui strategi pertumbuhan perusahaan, termasuk ekspansi dan investasi.

    6. Perubahan Anggaran Dasar: Jika perusahaan ingin mengubah kebijakan atau struktur saham, persetujuan pemegang saham diperlukan. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Bentuk Badan Khusus yang Urusi Pemindahan Paksa Warga Palestina dari Gaza

    Israel Bentuk Badan Khusus yang Urusi Pemindahan Paksa Warga Palestina dari Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Israel secara terang-terangan akan membentuk badan pemerintah yang mengurusi pemindahan paksa warga Palestina di Jalur Gaza. Hal ini telah dikonfirmasi oleh seorang juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin, 24 Maret 2025.

    Badan tersebut sedang disusun setelah mendapat persetujuan dari kabinet keamanan Israel menyusul rencana Menteri Pertahanan, Israel Katz. Rencana pembentukan badan ini lantas menuai reaksi keras dari Arab Saudi.

    Arab Saudi mengecam pengumuman Israel tentang badan yang bertujuan mengusir warga Palestina. Sementara, Mesir dan negara-negara Arab lainnya masih belum bersikap.

    Rencana Kementerian Pertahanan Israel ini merupakan tindak lanjut dari saran Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump sebelumnya meminta agar penduduk Palestina di Gaza dipindahkan ke negara lain.

    Kelompok hak asasi manusia dan kritikus di seluruh dunia menilai hal ini sebagai pembersihan etnis, pemindahan paksa suatu populasi dari rumahnya. Namun, Israel menyebut pemindahan paksa ini sebagai ‘sukarela’.

    “Mempersiapkan keberangkatan sukarela penduduk Jalur Gaza ke negara ketiga dengan cara yang aman dan terkendali,” kata sang juru bicara dilaporkan Al Jazeera.

    “Orang-orang yang ingin meninggalkan Jalur Gaza yang ditutup harus diizinkan melakukannya sesuai dengan hukum Israel dan internasional serta sejalan dengan visi Presiden AS Donald Trump,” tutur juru bicara Netanyahu.

    Sudah sejak lama

    Pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat telah lama direncanakan Nasionalis Israel. Mereka semakin mendorong gagasan itu di tengah perang dengan Hamas.

    Saat ini rencana tersebut mulai terbukti dengan tindakan Israel yang melakukan pemblokiran terhadap bantuan kemanusiaan sejak awal Maret 2025. Tak ada lagi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza sejak pemblokiran tersebut.

    Aksi blokade yang dilakukan Israel ini dinilai sebagai salah satu cara dalam proses pemindahan paksa warga Palestina di Gaza.

    Juru bicara Netanyahu tidak merinci negara ketiga mana yang mungkin bersedia bekerja sama dengan Israel dalam melaksanakan rencana tersebut.

    Netanyahu sebelumnya mengatakan berkomitmen terhadap rencana Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda sambil berjanji setelah perang tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina yang memerintah wilayah tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Pengganti Hery Gunardi di BSI? Ini Profil Bob Tyasika Ananta yang Jadi Plt Dirut BRIS

    Siapa Pengganti Hery Gunardi di BSI? Ini Profil Bob Tyasika Ananta yang Jadi Plt Dirut BRIS

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menunjuk Bob Tyasika Ananta sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) BSI. Penunjukan ini menyusul kepindahan Hery Gunardi ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai Direktur Utama baru, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI pada Senin 24 Maret 2025.

    Penunjukan Bob sebagai Plt Dirut BSI dilakukan sesuai mekanisme internal perusahaan hingga digelarnya RUPST berikutnya. Selain itu, jabatan Direktur Teknologi dan Informasi BSI juga diisi sementara oleh Grandhis H. Harumansyah, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Risk Management.

    Bob Tyasika Ananta: Siap Melanjutkan Transformasi BSI

    Bob Tyasika Ananta, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BSI, menyatakan siap menjalankan amanah ini.

    “Kami siap melanjutkan transformasi BSI sebagaimana pondasi yang telah dibangun oleh Bapak Hery Gunardi sehingga perseroan mampu mewujudkan visi dan misinya. Saya juga siap membawa BSI terus tumbuh positif dan berkelanjutan sehingga memberi manfaat bagi seluruh umat sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual,” tuturnya.

    Bob Tyasika Ananta juga menegaskan komitmen BSI untuk terus mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    “Kami tentu akan terus meningkatkan peran dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan syariah, menjadi bank syariah terbesar, modern, digital serta inklusif dengan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah,” ujarnya.

    Profil Bob Tyasika Ananta

    Bob Tyasika Ananta lahir di Surakarta pada tahun 1963. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang keuangan:

    Master of Finance, University of Oregon, AS (1989) Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (1986)

    Bob juga memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan, khususnya di BUMN:

    Wakil Direktur Utama BSI (2021 – sekarang) Direktur Human Capital & Kepatuhan BNI (2020 – 2021) Direktur Treasury & International BNI (2019 – 2020) Direktur Manajemen Risiko BNI (2018 – 2019) Direktur Perencanaan & Operasional BNI (2016 – 2018)

    Pengalaman luas Bob di berbagai posisi strategis menjadi bekal kuat dalam melanjutkan kepemimpinan di BSI.

    BSI di Bawah Kepemimpinan Hery Gunardi

    Di bawah kepemimpinan Hery Gunardi sejak merger pada 1 Februari 2021, BSI mencatatkan pertumbuhan luar biasa. Hingga akhir 2024, BSI tumbuh dengan kinerja double digit. Berikut pencapaiannya:

    Aset meningkat dari Rp236 triliun (2021) menjadi Rp409 triliun (2024). Dana Pihak Ketiga (DPK) naik dari Rp206 triliun (2021) menjadi Rp327 triliun (2024). Penyaluran pembiayaan tumbuh dari Rp157 triliun (2021) menjadi Rp278 triliun (2024), dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga di NPF (gross) 1,90%. Laba bersih melonjak dari Rp2,1 triliun (2020) menjadi Rp7 triliun (2024). Kapitalisasi pasar membawa BSI masuk ke jajaran Top 9 Global Islamic Bank pada 2024, lebih cepat satu tahun dari target awal.

    BSI juga sudah menyiapkan Plan Transformasi Tahap II (2026-2030), dengan target ambisius masuk Top 5 Global Islamic Bank pada 2030.

    Harapan di Bawah Kepemimpinan Bob

    Dengan rekam jejaknya yang impresif, Bob Tyasika Ananta diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan BSI. Apalagi, dia sudah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pondasi yang sudah dibangun.

    BSI kini tak hanya berambisi menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, tapi juga bersaing di tingkat global. Peran Bob sebagai Plt Dirut akan menjadi krusial dalam menjaga stabilitas dan mempercepat transformasi di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Calo Rekrutmen Kerja Merajalela? Begini Cara Menghindarinya!

    Calo Rekrutmen Kerja Merajalela? Begini Cara Menghindarinya!

    Jakarta: Pernah dengar soal pencaloan kerja? Praktik ini kerap terjadi, terutama di daerah industri besar. 
     
    Alih-alih mendapat pekerjaan dengan mudah, banyak calon pekerja justru tertipu dan kehilangan uang akibat ulah calo. 
     
    Untuk itu, pemerintah kini semakin tegas dalam memberantas praktik ini.
    Deklarasi stop percaloan
    Pemerintah bersama berbagai pihak resmi mendeklarasikan komitmen untuk menghapus praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja. 

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menghadiri acara deklarasi bertajuk “Stop Percaloan: Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan” di Karawang International Industry City (KIIC), Jawa Barat.
     
    Deklarasi ini ditandatangani oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, pengusaha, serikat pekerja, serta perusahaan penempatan tenaga kerja swasta (PPTKS). Ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan sistem rekrutmen yang lebih transparan.
     

    Mengapa praktik percaloan harus dihentikan?
    Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, sistem rekrutmen yang adil adalah hak setiap pencari kerja. 
     
    Ia menekankan bahwa rekrutmen harus didasarkan pada kompetensi, bukan campur tangan pihak ketiga yang mencari keuntungan pribadi.
     
    “Kita ingin proses rekrutmen yang adil dan transparan dan tak memberatkan pekerja. Rekrutmen harus dilakukan berdasarkan kompetensi, tanpa ada intervensi pihak ketiga yang tak bertanggung jawab,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Maret 2025.
     
    Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran lembaga penyalur tenaga kerja agar beroperasi secara profesional dan tidak justru menjadi bagian dari masalah.
     
    “Jangan sampai lembaga-lembaga ini justru menjadi bagian dari masalah dengan memfasilitasi praktik percaloan,” ucap dia.
     

    Langkah konkret untuk mencegah percaloan
    Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencegah praktik percaloan rekrutmen tenaga kerja. Beberapa di antaranya adalah:

    1. Pengawasan ketat

    Kementerian Ketenagakerjaan akan memperkuat pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik percaloan akan ditindak sesuai aturan hukum.

    2. Sosialisasi regulasi

    Edukasi kepada pencari kerja terus dilakukan agar mereka memahami mekanisme rekrutmen yang sesuai dengan aturan.

    3. Digitalisasi rekrutmen

    Pemanfaatan teknologi dalam proses rekrutmen akan diperkuat agar lebih transparan, efisien, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan. Menaker Yassierli menekankan bahwa digitalisasi bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah pencaloan.
     
    “Melalui pemanfaatan teknologi,  proses seleksi tenaga kerja dapat dilakukan lebih transparan, efisiensi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan, ” kata Yassierli
     
    Jangan sampai jadi korban calo kerja! Pastikan kamu melamar pekerjaan di jalur yang benar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Apple Watch bakal Dilengkapi Kamera AI, Seperti Apa Teknologinya? – Page 3

    Apple Watch bakal Dilengkapi Kamera AI, Seperti Apa Teknologinya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Apple rumornya sedang mempertimbangkan untuk memasang kamera berbasis AI di jajaran smartwatch mereka, Apple Watch mendatang.

    Kabar ini pertama kali terungkap lewat laporan Mark Gurman di Bloomberg, menyebutkan teknologi ini akan memanfaatkan AI Visual Intelligence untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

    “Apple tengah menjajaki berbagai opsi dan ide untuk menyematkan kamera di Apple Watch,” tulis Mark Gurman dalam laporannya di Bloomberg, Selasa (25/3/2025).

    Disebutkan, teknologi ini akan memberikan kemampuan interaksi lebih cerdas antara perangkat dan dunia sekitar.

    Sebelumnya, Visual Intelligence telah diperkenalkan Apple di iPhone 16 dengan update iOS 18.2. Kini, fitur serupa bisa saja hadir di Apple Watch dan Watch Ultra dengan sistem integrasi kamera unik.

    Apple Watch dengan kamera berbasis AI bukan sekadar gimmick, melainkan inovasi yang menawarkan berbagai manfaat, seperti kemampuan pengenalan objek.

    Serupa dengan Google Lens, pengguna bisa memanfaatkan Visual Intelligence untuk mendapatkan informasi tentang sebuah objek atau tempat wisata.

    Gurman menambahkan, “Apple berencana menempatkan kamera di dalam layar untuk model standar. Sementara untuk Apple Watch Ultra, perusahaan akan memasang sensor kamera di samping mahkota digital dan tombol power.”

    Meskipun Apple belum mengonformasi kabar ini, Mark Gurman memperkirakan Apple Watch dengan kamera AI kemungkinan akan dirilis pada tahun 2027.

    Tidak hanya Apple Watch, perusahaan juga disebutkan sedang mempertimbangkan untuk menyematkan kamera internal pada AirPods. Jika terwujud, ini bisa menjadi revolusi besar di dunia wearable.

  • Tom Lembong Lega Dengar Saksi Bantah Surplus Gula Tahun 2016, Titik Terang Menuju Bebas?

    Tom Lembong Lega Dengar Saksi Bantah Surplus Gula Tahun 2016, Titik Terang Menuju Bebas?

    PIKIRAN RAKYAT – Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula mengaku lega lantaran keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menguntungkan dirinya di persidangan.

    Dalam sidang terbaru, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin, 24 Maret 2025, enam saksi memberikan keterangan dalam kasus dugaan korupsi dengan Tom Lembong sebagai salah satu terdakwa.

    Mereka yang dihadirkan JPU ialah empat pejabat dari Kementerian Perdagangan, dan dua pejabat dari Kementerian Perindustrian.

    “Saya hari ini semakin lega, karena kebenaran semakin terungkap, semakin banyak kebenaran yang terungkap,” kata Tom Lembong, usai sidang, dikutip pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Lembong lantas memberikan contoh kesaksian yang dimaksud, salah satunya dari Robert J Bintaryo yang pernah menjabat sebagai Direktur Bahan Pokok Strategis di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag.

    Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh bahwa kebijakan impor dilakukan saat Indonesia sedang surplus gula, para saksi dari Kemendag justru membantah tuduhan tersebut.

    “Dan tadi para saksi dari Kementerian Perdagangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut, mengkonfirmasi bahwa 2015–2016 tidak ada surplus gula, dan itu tercantum secara resmi dalam risalah rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di akhir 2015, di rapat-rapat Menko Perekonomian setelah itu juga,” ujar Tom.

    Dia juga menjelaskan bahwa saksi membantah tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa PT PPI sengaja mengupayakan impor gula pada saat gula di Indonesia sedang melimpah.

    Dengan kata lain, saksi-saksi sepakat bahwa kebijakan impor yang dilakukan tidak menyalahi kondisi gula di dalam negeri, sehingga mengisyaratkan kekeliruan dakwaan jaksa.

    “Terakhir dari saya, mungkin tadi juga sudah mulai kita tegaskan, bahwa tidak ada larangan untuk BUMN bekerjasama dengan industri gula swasta bekerjasama untuk mengolah gula mentah yang diimpor menjadi gula putih, untuk melakukan upaya pemerintah dalam stabilisasi harga dan stok gula nasional,” ujarnya.

    Sekilas Peran Tom Lembong dalam Dugaan Korupsi Impor Gula

    Dalam perkara ini, Jaksa mengungkapkan bahwa Tom mengeluarkan surat persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) tanpa adanya dasar rapat koordinasi antar kementerian.

    Selain itu, Jaksa menyatakan bahwa Tom Lembong memberikan surat Pengakuan Impor/Persetujuan Impor GKM tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

    Kebijakan impor ini dilakukan pada saat Indonesia mengalami surplus gula, yang dianggap merugikan para petani.

    Tom Lembong kemudian didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Tindakannya dinilai melanggar hukum dengan menguntungkan pihak lain atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp578 miliar akibat kebijakan impor gula tersebut untuk kebutuhan pangan nasional. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kronologi Penculikan Sutradara No Other Land Hamdan Ballal di Tepi Barat, Berdarah-darah

    Kronologi Penculikan Sutradara No Other Land Hamdan Ballal di Tepi Barat, Berdarah-darah

    PIKIRAN RAKYAT – Hamdan Ballal, salah satu sutradara Palestina dari film dokumenter pemenang Oscar No Other Land dilaporkan ditangkap oleh pasukan pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki.

    Sebelum ditangkap dan dibawa pergi, Hamdan Ballal terlebih dulu dipukuli dan dilukai oleh para pemukim Israel. Berikut ini kronologi lengkap berdasarkan keterangan rekan sutradaranya, Yuval Abraham di.

    Kronologi Penangkapan

    Sutradara No Other Land, Yuval Abraham, melalui akun X (Twitter) miliknya mengungkapkan situasi saat kejadian mencekam terjadi pada rekannya.

    “Sekelompok pemukim baru saja menghakimi Hamdan Ballal, salah satu sutradara film kami No Other Land. Mereka memukulinya dan ia mengalami luka di kepala dan perutnya, berdarah,” kata Abraham, dilihat dari X, Selasa, 25 Maret 2025.

    “Tentara menyerbu ambulans yang ia panggil, lalu membawanya. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya sejak saat itu,” kata dia lagi.

    A group of settlers just lynched Hamdan Ballal, co director of our film no other land. They beat him and he has injuries in his head and stomach, bleeding. Soldiers invaded the ambulance he called, and took him. No sign of him since.— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025 Kronologi versi Bukti Video

    Sebuah video yang disediakan oleh Center for Jewish Nonviolence memperlihatkan seorang pemukim Israel bertopeng mendorong dan mengayunkan tinjunya ke arah dua aktivis dari kelompok Center for Jewish Nonviolence di sebuah lapangan berdebu, pada malam hari.

    Para aktivis bergegas kembali ke mobil mereka. “Masuk, masuk!” teriak salah seorang, kemudian mereka menunduk masuk saat suara dentuman batu terdengar menghantam mobil.

    “Kaca mobil pecah,” kata pengemudi saat mereka pergi.

    Sekelompok 10 hingga 20 pemukim bertopeng juga menyerang aktivis Yahudi di tempat kejadian dengan batu dan tongkat, memecahkan kaca mobil mereka, dan merobek ban mereka.

    “Kami tidak tahu di mana Hamdan karena dia dibawa pergi dengan mata tertutup,” kata Josh Kimelman, salah seorang aktivis yang berada di tempat kejadian, kepada kantor berita The Associated Press.

    Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki kejadian tersebut tetapi tidak segera berkomentar.

    No Other Land merupakan sebuah kolaborasi antara pembuat film Israel dan Palestina, mengikuti aktivis Basel Adra saat dia mengambil risiko penangkapan dan kekerasan untuk mendokumentasikan penghancuran kampung halamannya, Masafer Yatta, oleh militer Israel.

    Film ini telah memenangkan serangkaian penghargaan internasional, dimulai dari Festival Film Internasional Berlin pada tahun 2024.

    Film ini juga menuai kemarahan di Israel dan luar negeri, seperti ketika Miami Beach sempat mengusulkan untuk mengakhiri sewa gedung bioskop yang menayangkan dokumenter tersebut. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 9 Lokasi Penukaran Uang Baru di Banjar dan Pangandaran 24-27 Maret 2025

    9 Lokasi Penukaran Uang Baru di Banjar dan Pangandaran 24-27 Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Sebentar lagi Lebaran 2025 tiba, dan momen ini selalu identik dengan tradisi membagikan uang baru kepada sanak saudara. Bank Indonesia kembali menggelar layanan penukaran uang baru di berbagai wilayah, termasuk di Banjar dan Pangandaran.

    Layanan ini berlangsung dari 24 hingga 27 Maret 2025, dengan beberapa titik lokasi yang sudah disiapkan.

    Pemesanan penukaran uang hanya bisa dilakukan melalui aplikasi PINTAR (pintar.bi.go.id) pada Sabtu, 22 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB khusus wilayah Pulau Jawa. Penting untuk memastikan data pemesanan terisi lengkap dan membawa bukti pemesanan saat hari penukaran.

    Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru

    Berikut adalah jadwal dan lokasi penukaran uang baru di Banjar dan Pangandaran:

    Senin, 24 Maret 2025

    Bank BJB Kota Banjar Bank BNI Kabupaten Pangandaran

    Selasa, 25 Maret 2025

    Bank Mandiri Kota Banjar Bank BJB Kabupaten Pangandaran

    Rabu, 26 Maret 2025

    Bank BRI Kota Banjar Bank Mandiri Kabupaten Pangandaran

    Kamis, 27 Maret 2025

    Bank BRI Kabupaten Pangandaran Bank BRI Kota Banjar BPR BKPD Kabupaten Pangandaran Syarat dan Ketentuan Penukaran Uang Baru Kuota setiap layanan kas keliling terbatas untuk 300 penukar. Wajib menunjukkan bukti pemesanan dalam bentuk cetak atau digital. Harus membawa KTP asli atau KTP elektronik di aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tidak bisa diwakilkan, setiap penukar harus hadir sendiri. Uang yang ditukarkan harus dalam kondisi terpilah, tersusun rapi searah sesuai pecahan dan tahun emisi. Penggantian uang akan diberikan dalam pecahan dan tahun emisi yang sama atau berbeda, selama ciri keaslian uang masih dikenali. Paket Penukaran

    Bank Indonesia menyediakan paket penukaran uang baru dengan total nominal Rp4.300.000, terdiri dari:

    Rp50.000: 30 lembar (Rp1.500.000) Rp20.000: 25 lembar (Rp500.000) Rp10.000: 100 lembar (Rp1.000.000) Rp5.000: 200 lembar (Rp1.000.000) Rp2.000: 100 lembar (Rp200.000) Rp1.000: 100 lembar (Rp100.000)

    Pastikan datang tepat waktu dan menjaga ketertiban selama proses penukaran berlangsung agar semuanya berjalan lancar. Dengan adanya layanan ini, tradisi berbagi uang baru saat Lebaran tetap bisa berjalan dengan meriah dan tertib. Jangan sampai ketinggalan jadwal dan lokasinya!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Bebas Diskriminasi bagi Perempuan

    Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Bebas Diskriminasi bagi Perempuan

    Jakarta: Dorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi terhadap para pekerja, termasuk perempuan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja perekonomian nasional. 

    “Perempuan bekerja itu tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga terhadap perekonomian. Sehingga penting untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi terhadap pekerja perempuan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Maret 2025. 

    Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan cenderung meningkat pada rentang waktu 2021-2024.

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijata mengatakan partisipasi perempuan di dunia kerja merupakan salah satu bentuk dukungan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

    Bila pada 2021 TPAK perempuan tercatat 53,34%, pada 2022 naik menjadi 53,41%, pada 2023 naik menjadi 54,52%, dan pada 2024 menjadi 56,42%.

    Sementara itu Data ILO & Never Okay Project pada 2022 terkait kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di dunia kerja mengungkap bahwa 70,81% perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. 

    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar tren peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dapat dipertahankan. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi semua pekerja adalah sebuah keharusan.

    Baca juga: Rata-rata Lama Sekolah Hanya Sampai SMP, Rerie Tegaskan Layanan Pendidikan Mesti Merata

    Apalagi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, di tengah situasi perekonomian nasional yang menghadapi banyak tantangan saat ini, negara membutuhkan dukungan dari setiap warganya untuk tetap produktif dalam keseharian mereka. 

    Partisipasi perempuan di dunia kerja, tambah Rerie, tentu saja merupakan salah satu bentuk dukungan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. 

    Sehingga, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik agar mampu menerapkan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi setiap pekerja.

    Jakarta: Dorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi terhadap para pekerja, termasuk perempuan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja perekonomian nasional. 
     
    “Perempuan bekerja itu tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga terhadap perekonomian. Sehingga penting untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi terhadap pekerja perempuan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Maret 2025. 
     
    Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan cenderung meningkat pada rentang waktu 2021-2024.

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijata mengatakan partisipasi perempuan di dunia kerja merupakan salah satu bentuk dukungan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)
     
    Bila pada 2021 TPAK perempuan tercatat 53,34%, pada 2022 naik menjadi 53,41%, pada 2023 naik menjadi 54,52%, dan pada 2024 menjadi 56,42%.
     
    Sementara itu Data ILO & Never Okay Project pada 2022 terkait kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di dunia kerja mengungkap bahwa 70,81% perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. 
     
    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar tren peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dapat dipertahankan. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi semua pekerja adalah sebuah keharusan.
     
    Baca juga: Rata-rata Lama Sekolah Hanya Sampai SMP, Rerie Tegaskan Layanan Pendidikan Mesti Merata
     
    Apalagi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, di tengah situasi perekonomian nasional yang menghadapi banyak tantangan saat ini, negara membutuhkan dukungan dari setiap warganya untuk tetap produktif dalam keseharian mereka. 
     
    Partisipasi perempuan di dunia kerja, tambah Rerie, tentu saja merupakan salah satu bentuk dukungan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. 
     
    Sehingga, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik agar mampu menerapkan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi setiap pekerja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Mudik Naik Kereta Api, Cek Dulu Aturan Bagasinya!

    Mudik Naik Kereta Api, Cek Dulu Aturan Bagasinya!

    Jakarta: Koper masih menjadi pilihan pemudik untuk membawa pakaian serta barang saat menggunakan kereta api. Selain bisa menampung banyak, roda yang ada di koper juga memudahkan karena cukup ditarik atau didorong.
     
    Bagi kamu yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025 naik kereta api perlu memperhatikan aturan membawa koper ke kabin. PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mengatur terkait ukuran koper yang diperbolehkan masuk ke dalam kabin kereta.

    Ukuran Koper yang Boleh Masuk Kabin

    Berikut ini ukuran koper yang boleh masuk kabin kereta api:
     

    Koper ukuran
    Koper ukuran 22 inci
    Koper ukuran 24 inci
    Koper ukuran 26 inci.

    Penting untuk dicatat berat maksimal koper yang boleh masuk ke kabin dan diletakkan di atas bagasi adalah 20 kilogram.
     
    Untuk penumpang yang membawa koper dengan ukuran lebih dari 26 inci dikenakan ketentuan kelebihan muatan. Namun, jika dimensi kopernya melebihi 70 cm x 48 cm x 60 cm, maka tidak diperkenankan dibawa ke dalam KA.

     

     

    Cara Meletakkan Koper di Bagasi
    Setelah mengetahui ketentuan koper yang boleh dibawa masuk ke kabin, selanjutnya Kamu perlu memahami bagaimana cara menyimpan koper di atas bagasi. Selain biar aman juga agar penumpang lainnya kebagian ruang untuk meletakkan koper atau barangnya di atas bagasi.
     
    Untuk meletakkan koper di bagasi yang aman adalah dengan meletakkannya dalam posisi 
    vertikal. Hindari meletakkan dalam posisi horizontal karena memakan tempat.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)