Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • Harta Kekayaan Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata yang Gagap Bahasa Inggris

    Harta Kekayaan Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata yang Gagap Bahasa Inggris

    PIKIRAN RAKYAT – Berikut harta kekayaan Widiyanti Putri yang terlihat gagap Bahasa Inggris. Hal ini diketahui lewat video viral di media sosial X (Twitter) @fin*** dalam unggahannya pada 

    “Eh the ehh indonesian um cabinet and ministry mmm lady talking in a forum nervously minister of tourism thinking hard not knowing what to say looking up and smiling,” demikian caption dalam unggahan viral tersebut.

    Diketahui Widiyanti Putri merupakan menteri terkaya era Presiden Prabowo yang dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu. Ia tercatat memiliki harta kekayaan dengan total Rp5 triliun.

    eh the ehh indonesian um cabinet and ministry mmm lady talking in a forum nervously minister of tourism thinking hard not knowing what to say looking up and smiling pic.twitter.com/AHwI3xJ0iS— reaction videos id (@findormeme) March 24, 2025

    Berapa harta milik Menteri Pariwisata Widiyanti? Simak selengkapnya:

    Harta kekayaan Widiyanti Putri

    Tanah dan bangunan milik Widiyanti Putri

    Tanah dan Bangunan Seluas 3630 m2/3068 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp68.153.450.000 Tanah dan Bangunan Seluas 1150 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp18.752.250.000 Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp7.688.470.000 Bangunan Seluas 328 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp4.406.720.000 Tanah dan Bangunan Seluas 847 m2/326 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp14.539.035.000 Tanah dan Bangunan Seluas 1340 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp22.577.700.000 Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp15.910.650.000

    Total tanah dan bangunan: Rp152.028.275.000

    Daftar kendaraan milik Widiyanti Putri

    MOBIL, MERCEDES BENZ S63 Tahun 2014, HASIL SENDIRI, Rp2.964.000.000
    MOBIL, TOYOTA VELLFIRE 3.5 AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp506.000.000 MOBIL, BENTLEY CONTINENTAL GT Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp2.879.000.000 MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 AUTOBIOGRAPHY A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI, Rp2.387.000.000 MOBIL, BENTLEY FLYING SPUR W12 Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp4.577.000.000 MOBIL, LEXUS LM350H Tahun 2024, HASIL SENDIRI, Rp2.500.000.000 MOBIL, LEXUS LS500H Tahun 2024, HASIL SENDIRI, Rp3.650.000.000

    Total kendaraan: Rp19.463.000.000

    Harta kendaraan lain milik Widiyanti Putri

    HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp43.814.169.039 SURAT BERHARGA: Rp5.075.638.855.071 KAS DAN SETARA KAS: Rp67.168.797.235 HARTA LAINNYA: Rp77.719.917.824

    Total harta kekayaan:: Rp5.435.833.014.169

    Demikian harta kekayaan Widiyanti Putri yang merupakan menteri terkaya era Prabowo yang gagap Bahasa Inggris. Total hartanya mencapai Rp5 triliun berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 9 Desember 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Direktur Utama Baru BBNI Hasil RUPS BNI 2025

    Direktur Utama Baru BBNI Hasil RUPS BNI 2025

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) resmi menunjuk Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama (Dirut) baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Menara BNI, Jakarta.

    Putrama menggantikan Royke Tumilaar yang telah menyelesaikan masa jabatannya sejak menjabat pada 2020.

    Pengangkatan ini menegaskan peran strategis Putrama di tengah transformasi dan ekspansi bisnis BNI. Sebelumnya, Putrama Wahju Setyawan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) BNI sejak Maret 2024.

    Profil dan Perjalanan Karier

    Lahir pada tahun 1969, Putrama Wahju Setyawan menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), meraih gelar Sarjana (S1) Kehutanan dan Magister (S2) Akuntansi. Meski latar belakang akademiknya bukan dari bidang perbankan, sepak terjang Putrama di dunia finansial justru membuktikan kompetensinya.

    Putrama memulai kariernya di BNI dan menapaki berbagai posisi strategis, di antaranya:

    2011-2014: Pemimpin Divisi Corporate Remedial and Recovery 2014-2015: Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah 2015-2016: Pemimpin Divisi Commercial Remedial & Recovery 2016: Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business 2020: Direktur Bisnis Korporasi BNI 2020: Direktur Treasury dan Internasional BNI

    Pada tahun 2020, Putrama sempat dipercaya memimpin PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai Direktur Utama hingga 2022. Setelah itu, ia kembali ke BNI dengan menjabat sebagai Direktur Retail Banking (2022-2024).

    Kiprahnya semakin bersinar hingga akhirnya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama BNI pada Maret 2024. Tak butuh waktu lama, Putrama dipercaya pemegang saham untuk memimpin BNI sebagai Direktur Utama dalam RUPST 2025.

    “Saya siap melanjutkan transformasi BNI dengan fokus pada pengembangan digital banking, ekspansi global, dan memperkuat sinergi dengan ekosistem BUMN,” kata Putrama Wahju Setyawan saat konferensi pers usai RUPST.

    Visi dan Arah Baru BNI

    Putrama Wahju Setyawan dikenal sebagai pemimpin yang inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Salah satu visinya adalah menjadikan BNI sebagai bank global berbasis digital dengan memperkuat segmen korporasi, UMKM, dan konsumer.

    “BNI punya potensi besar di pasar internasional. Kami akan memperluas jaringan global dan mendukung nasabah ekspor agar BNI bisa menjadi mitra strategis bisnis global dari Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, Putrama Wahju Setyawan menegaskan komitmen BNI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan sustainable banking.

    “Kami akan memastikan BNI menjadi pionir dalam pembiayaan hijau serta mendukung transisi energi di Indonesia,” ucapnya.

    Tidak Memiliki Hubungan Afiliasi

    Salah satu poin menarik dari sosok Putrama Wahju Setyawan adalah ia tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan pengendali BNI. Ini menegaskan bahwa pemilihannya murni didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak profesional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Periksa Saksi Penting Kasus Harun Masiku, Pernah Jabat Wantimpres Era Jokowi

    KPK Periksa Saksi Penting Kasus Harun Masiku, Pernah Jabat Wantimpres Era Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Bahkan pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Selama proses penyidikan, KPK silih berganti memanggil saksi-saksi untuk menggali keterangan lebih dalam. Tujuannya untuk melengkapi berkas penyidikan pihak yang sudah menjadi tersangka atau kemungkinan juga lembaga antirasuah sedang mendalami keterlibatan pihak lain.

    Sejalan dengan penyidikan, KPK memanggil saksi penting pada hari ini, Rabu, 26 Maret 2025. Seorang saksi ini dimintai keterangan untuk tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah. Perlu diketahui, Harun masih buron sejak 2020, sedangkan Donny belum ditahan meskipun sudah berstatus tersangka.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi yang dipanggil hari ini adalah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Joko Widodo, Djan Faridz. Ia sudah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019-2024 di KPU. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu, 26 Maret 2025.

    Rumah Djan Faridz Digeledah KPK

    Sebelum diperiksa sebagai saksi, penyidik sempat menggeledah rumah Djan Faridz di Jakarta Pusat pada Kamis malam, 23 Januari 2025. Menurut Tessa, penyidik berhasil menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    “Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari 2025.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Hasto Tersangka Perintangan Penyidikan

    Petugas KPK dengan pengawalan polisi keluar membawa koper saat melakukan penggeedahan di rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz di Jalan Borobudur, Jakarta, Kamis (23/1/2025) dini hari. KPK membawa dua koper besar, satu koper kecil, satu kardus, dan satu tas jinjing dari penggeledahan yang berlangsung sekitar lima jam terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku itu. ANTARA FOTO/Muzdaffar Fauzan/app/tom. ANTARA FOTO

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo.

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28-29 Maret, WFA Ubah Pola Perjalanan

    Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28-29 Maret, WFA Ubah Pola Perjalanan

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, arus mudik mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Mobilitas masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman terus meningkat, terutama dengan adanya kebijakan work from anywhere (WFA) yang memungkinkan para pekerja memulai perjalanan lebih awal.

    Dengan jutaan pemudik yang diperkirakan akan memadati berbagai moda transportasi, kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor kunci dalam kelancaran perjalanan.

    Prediksi Puncak Arus Mudik

    Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada Jumat dan Sabtu, 28-29 Maret. Kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta turut memengaruhi pola perjalanan, dengan lonjakan pemudik yang terjadi lebih awal.

    “Kami memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 28 dan 29 Maret,” ujar Didiek di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

    Dampak Kebijakan WFA terhadap Mudik Lebaran

    Menurutnya, kebijakan WFA memberikan fleksibilitas bagi pekerja untuk memulai perjalanan lebih awal, sehingga arus mudik tidak lagi terpusat pada hari-hari menjelang Idul Fitri. Sejak Jumat, 21 Maret, sudah terlihat peningkatan volume pemudik yang berlanjut hingga awal pekan berikutnya.

    “Kebijakan WFA berdampak pada penyebaran arus mudik. Kami melihat lonjakan penumpang mulai dari 21 Maret hingga 24 Maret, dan diperkirakan akan terus meningkat mendekati puncaknya,” tambah Didiek.

    Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 5 Maret 2025 mengizinkan ASN bekerja dari mana saja pada 24-27 Maret. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kepadatan perjalanan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Langkah Antisipasi dan Imbauan bagi Pemudik

    Dengan adanya penyebaran arus mudik yang lebih merata, PT KAI berkomitmen memastikan layanan transportasi tetap optimal dengan menambah kapasitas dan meningkatkan kesiapan operasional. Pemudik diimbau untuk merencanakan perjalanan lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang pada puncak arus mudik.

    Selain itu, pemerintah dan operator transportasi telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi guna memastikan kenyamanan dan keamanan perjalanan. Penambahan jadwal perjalanan kereta api, optimalisasi infrastruktur, serta peningkatan layanan di stasiun menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran arus mudik.

    Para pemudik juga diingatkan untuk mematuhi aturan keselamatan, menjaga kesehatan selama perjalanan, dan memanfaatkan layanan pemesanan tiket secara daring untuk menghindari antrean panjang.

    Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia layanan transportasi, diharapkan arus mudik tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kesadaran masyarakat dalam merencanakan perjalanan dengan bijak serta mematuhi protokol yang ada menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman mudik yang aman dan nyaman bagi semua.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pergantian Direksi, Rencana Akuisisi hingga Spin-off

    Pergantian Direksi, Rencana Akuisisi hingga Spin-off

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi momen krusial menentukan arah strategis bank ini ke depan hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Keputusan yang diambil diharapkan bisa memperkuat posisi BTN dalam industri perbankan nasional, khususnya sektor pembiayaan perumahan dengan berbagai agenda penting yang dibahas.

    Salah satu fokus utama RUPST BTN 2025 yakni penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, digelar pukul 14.00 di Menara BTN, Jakarta Pusat menurut keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Laba

    Bank yang berfokus pada kredit perumahan ini mencatat laba bersih Rp3 triliun tahun 2024, sedikit menurun dari Rp3,5 triliun pada 2023.

    Penurunan terjadi di tengah tantangan ekonomi yang cukup signifikan, termasuk stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pelemahan daya beli masyarakat.

    Manajemen BTN optimistis meningkatkan laba bersih 2025 dengan target pertumbuhan 10-15 persen, sejalan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah disusun.

    Gaji, Honor dan Tunjangan

    RUPST BTN 2025 juga membahas penetapan gaji, honorarium, fasilitas serta tunjangan direksi dan dewan komisaris tahun buku 2025, tantiem atas kinerja tahun buku 2024.

    Penetapan ini penting guna memastikan kompensasi yang diberikan sejalan kinerja dan kontribusi para pemimpin perusahaan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan.

    Laporan Keuangan

    Agenda lainnya yang tak kalah penting yakni persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan BTN.

    Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi aspek krusial menjaga kepercayaan pemegang saham dan stakeholder lain.

    Spin-off UUS

    Salah satu topik strategis yang dibahas dalam RUPST BTN 2025 yakni rencana pemekaran usaha bisnis syariah melalui spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).

    Bank ini diwajibkan melakukan spin-off dengan aset UUS BTN yang sudah mencapai Rp60,56 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Harapannya meningkatkan fokus dan pengembangan bisnis syariah BTN terkait potensi pasar syariah yang terus berkembang di Indonesia.

    Akuisisi

    BTN juga membahas rencana pengambilalihan PT Bank Victoria Syariah terkait spin-off ini. Akuisisi dianggap sebagai langkah strategis memperkuat posisi bank ini dalam industri perbankan syariah.

    Diharapkan sinergi yang tercipta meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah pada masyarakat, dengan mengintegrasikan PT Bank Victoria Syariah (BVIS) ke dalam struktur BTN.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengaku akuisisi BVIS diharapkan selesai 2 bulan usai agenda RUPST berlangsung.

    Menurutnya dana yang digelontorkan untuk akuisisi antara Rp1,5-Rp1,6 triliun. Dana digunakan guna membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan loan equity dari sisi aset BVIS.

    Anggaran

    Perubahan anggaran dasar perseroan juga menjadi salah satu agenda RUPST. Penyesuaian ini diperlukan guna mengakomodasi perubahan-perubahan strategis yang direncanakan, termasuk spin-off UUS dan akuisisi BVIS.

    Diharapkan proses implementasi strategi berjalan lebih lancar dan sesuai regulasi yang berlaku, dengan anggaran dasar yang disesuaikan.

    Pengurus

    RUPST juga membahas perubahan susunan pengurus BTN yakni dewan komisaris dan direksi. Tujuannya memastikan struktur kepemimpinan diisi orang kompeten dan membawa perusahaan menuju pencapaian target yang sudah ditetapkan.

    Regenerasi dan penyegaran dalam jajaran manajemen diharapkan membawa perspektif baru dan inovasi dalam pengelolaan perusahaan.

    Pertumbuhan Positif

    Bank ini menyalurkan kredit dan pembiayaan Rp356,1 triliun, tumbuh 11,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya hingga kuartal III 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan

    Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan


    PIKIRAN RAKYAT –     Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Ia pun menyoroti kesiapan pemerintah untuk momen Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Di awal pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menyampaikan dukacita kepada korban bencana alam akibat cuaca ekstrem.

    “Atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa duka dan simpati yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem baik banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air,” kata Puan.

    “Semoga masyarakat yang terdampak bencana diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

    Puan kemudian menyampaikan bahwa pada masa persidangan ini, pemerintah dan DPR melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025. Ia mengapresiasi upaya pemerintah tersebut dan mengingatkan agar pemerintah dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

    “Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah dan tenteram,” ungkap Puan.

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini, menurut Puan, sebagai pelaksanaan atas amanat Undang Undang Keuangan Negara.

    “Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

    Puan juga menyinggung soal kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada saat ini yang telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, negara disebut harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, serta dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

    “Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu 1 hari saja akan terasa sangat lama,” ujar Puan.

    “Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Puan mengajak pemerintah untuk meneguhkan komitmen bersama agar dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat. Mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya. 

    “Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat mem-viralkan dan menuntut kehadiran negara,” tegas Puan.

    Puan mengatakan, bertindak cepat tidak berarti mengabaikan tata kelola yang baik. “Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” sebut mantan Menko PMK itu.

    “Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” tambah Puan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

    BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembelian kembali (buyback) saham yang sudah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,5 triliun.

    Hal tersebut sebagaimana diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara BNI, Jakarta, hari ini, Rabu, 26 Maret 2025.

    RUPS BNI 2025 menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock).

    Ini guna pelaksanaan program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat dan/atau pengalihan lain yang sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perundang-undangan.

    Buyback

    BBRI menyetujui rencana melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun, sebagaimana RUPST pada Senin, 24 Maret 2025.

    Sementara BMRI menyetujui rencana melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,17 triliun, sebagaimana RUPST pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Buyback saham akan dilakukan lewat Bursa Efek dan di luar Bursa Efek, secara bertahap atau sekaligus serta diselesaikan paling lama 12 bulan usai tanggal RUPST.

    Ini dilakukan guna memperkuat kepercayaan investor dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, yang mana pendanaan dalam buyback berasal dari kas internal perusahaan.

    OJK menerbitkan kebijakan pelaksanaan buyback saham tanpa melalui RUPS, di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

    Kebijakan buyback saham tanpa RUPS sudah disampaikan pada direksi perusahaan terbuka lewat surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.

    Kebijakan ini bisa meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, mengurangi tekanan dan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal pada 3 Maret 2025.

    Jadwal RUPS BNI 2025

    RUPST BNI 2025 pada awalnya dijadwalkan pada 13 Maret 2025, namun bergeser menjadi hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Perubahan jadwal tersebut selaras dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    BRI menggeser jadwal RUPST dari 11 Maret menjadi 24 Maret 2025, Bank Mandiri dari 12 Maret menjadi 25 Maret 2025 dan BTN dari 14 Maret menjadi 26 Maret 2025.

    Penyesuaian dilakukan, memastikan semua kebijakan yang diambil sesuai regulasi terbaru, memberi waktu cukup masing-masing perseroan mempersiapkan agenda rapat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tegaskan Solidaritas untuk Palestina, PMII Masih Serukan Boikot

    Tegaskan Solidaritas untuk Palestina, PMII Masih Serukan Boikot

    Jakarta: Gelombang solidaritas untuk Palestina terus bergulir di Indonesia. Terbaru, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyerukan aksi boikot terhadap 25 merek global yang dinilai memiliki afiliasi dengan Israel. 

    Seruan tegas ini disampaikan dalam forum ‘Ngaji Pergerakan’ yang digelar di Sekretariat PB PMII, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Aksi ini sebagai bentuk respons atas meningkatnya agresi Israel di Jalur Gaza selama bulan Ramadan.

    “Di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, terjadi kembali serangan Israel terhadap saudara-saudara kita di Jalur Gaza,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PMII, M. Irkham Tamrin. 

    Irkham pun menyayangkan tindakan Israel yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas di Gaza yang berlaku sejak 15 Januari 2025.

    “Rasa solidaritas kami langsung terbangun. Kami mengajak kita semua untuk sama-sama mengecam kejahatan ini dan memboikot produk-produk yang mendukung kejahatan ini,” ucap Irkham menegaskan. 

     

    Menurutnya, boikot ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan langkah konkret untuk memberikan tekanan ekonomi kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel.

    PMII telah mengkaji dan menetapkan daftar 25 merek yang dinilai berkontribusi terhadap ekonomi Israel dengan mempertimbangkan kriteria yang disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Arif Fahruddin, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu pun mendukung gerakan ini dan menyebutnya sebagai bagian dari ijtihad yang memiliki nilai pahala. Menurut Arif, seruan tersebut sejalan dengan MUI perihal kewajiban bagi umat Islam untuk ikut serta dalam gerakan boikot produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel. 

    Lebih lanjut, Irkham menjelaskan bahwa daftar 25 merek layak boikot itu sudah melalui kajian dan diskusi, baik di internal PMII maupun dengan berbagai pihak lain. PMII menggunakan lima kriteria produk terafiliasi Israel dari MUI, seperti (1) saham mayoritas dan pengendali berafiliasi dengan Israel; (2) pemegang saham pengendali adalah entitas asing dengan bisnis aktif di Israel; (3) pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel; (4) nilai produsen bertentangan dengan nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, ultraliberalisme); (5) perusahaan dan induk globalnya mempertahankan investasi di Israel.

    Daftar boikot PMII mencakup berbagai kategori produk yang sering dikonsumsi masyarakat. Termasuk minuman soft drink, air minum dalam kemasan, susu, cokelat, biskuit, bumbu masak, shampo, pasta gigi, dan produk kategori rumah tangga.

    “Kami mengeluarkan daftar boikot dan mendesak umat Islam di seluruh Indonesia, dari kota hingga desa, dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk bersatu memboikot produk-produk global yang kami identifikasi berkontribusi pada perekonomian Israel dan kebijakan luar negeri negara-negara Barat,” kata Irkham.

    Jakarta: Gelombang solidaritas untuk Palestina terus bergulir di Indonesia. Terbaru, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyerukan aksi boikot terhadap 25 merek global yang dinilai memiliki afiliasi dengan Israel. 
     
    Seruan tegas ini disampaikan dalam forum ‘Ngaji Pergerakan’ yang digelar di Sekretariat PB PMII, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Aksi ini sebagai bentuk respons atas meningkatnya agresi Israel di Jalur Gaza selama bulan Ramadan.
     
    “Di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, terjadi kembali serangan Israel terhadap saudara-saudara kita di Jalur Gaza,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PMII, M. Irkham Tamrin. 

    Irkham pun menyayangkan tindakan Israel yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas di Gaza yang berlaku sejak 15 Januari 2025.
     
    “Rasa solidaritas kami langsung terbangun. Kami mengajak kita semua untuk sama-sama mengecam kejahatan ini dan memboikot produk-produk yang mendukung kejahatan ini,” ucap Irkham menegaskan. 
     
     

     
    Menurutnya, boikot ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan langkah konkret untuk memberikan tekanan ekonomi kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel.
     
    PMII telah mengkaji dan menetapkan daftar 25 merek yang dinilai berkontribusi terhadap ekonomi Israel dengan mempertimbangkan kriteria yang disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Arif Fahruddin, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu pun mendukung gerakan ini dan menyebutnya sebagai bagian dari ijtihad yang memiliki nilai pahala. Menurut Arif, seruan tersebut sejalan dengan MUI perihal kewajiban bagi umat Islam untuk ikut serta dalam gerakan boikot produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel. 
     
    Lebih lanjut, Irkham menjelaskan bahwa daftar 25 merek layak boikot itu sudah melalui kajian dan diskusi, baik di internal PMII maupun dengan berbagai pihak lain. PMII menggunakan lima kriteria produk terafiliasi Israel dari MUI, seperti (1) saham mayoritas dan pengendali berafiliasi dengan Israel; (2) pemegang saham pengendali adalah entitas asing dengan bisnis aktif di Israel; (3) pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel; (4) nilai produsen bertentangan dengan nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, ultraliberalisme); (5) perusahaan dan induk globalnya mempertahankan investasi di Israel.
     
    Daftar boikot PMII mencakup berbagai kategori produk yang sering dikonsumsi masyarakat. Termasuk minuman soft drink, air minum dalam kemasan, susu, cokelat, biskuit, bumbu masak, shampo, pasta gigi, dan produk kategori rumah tangga.
     
    “Kami mengeluarkan daftar boikot dan mendesak umat Islam di seluruh Indonesia, dari kota hingga desa, dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk bersatu memboikot produk-produk global yang kami identifikasi berkontribusi pada perekonomian Israel dan kebijakan luar negeri negara-negara Barat,” kata Irkham.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Lebaran Tanpa Mati Listrik? Ini Jurus PLN Hadapi Cuaca Ekstrem!

    Lebaran Tanpa Mati Listrik? Ini Jurus PLN Hadapi Cuaca Ekstrem!

    Jakarta: Cuaca ekstrem diprediksi masih akan berlanjut hingga musim mudik dan Lebaran tahun ini. 
     
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan deras dan angin kencang yang bisa berdampak pada pasokan listrik. 
     
    Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT PLN (Persero) telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan keandalan suplai listrik bagi masyarakat selama momen Lebaran.

    PLN Siaga Kelistrikan dari 17 Maret hingga 11 April
    PLN telah menetapkan masa siaga kelistrikan mulai 17 Maret hingga 11 April 2025. Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh pada seluruh sistem kelistrikan, mulai dari pembangkit, jaringan transmisi, hingga distribusi.

    ”Kita menyadari bahwa Ramadan dan Idulfitri merupakan suatu momen kebahagiaan, kebersamaan yang nantinya akan dinikmati oleh keluarga-keluarga yang melaksanakannya. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting bagi PLN untuk berkomitmen menjaga keandalan listrik di momen-momen istimewa ini,” kata Adi dikutip dari siaran pers, Rabu, 26 Maret 2025.
     

    Pembersihan jaringan dan inspeksi intensif
    Menghadapi risiko gangguan akibat cuaca ekstrem, PLN telah melakukan inspeksi menyeluruh serta pembersihan jaringan listrik, khususnya di area yang berpotensi terdampak pohon tumbang atau genangan air.
     
    “Kami melakukan inspeksi secara menyeluruh, baik pada jaringan distribusi maupun transmisi, terutama Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Data-data yang kami dapatkan ini untuk memastikan kebersihan jalur ROW di sekitar jaringan, sehingga dapat meminimalisir potensi gangguan seperti kerawanan pohon dan gangguan lainnya,” ucap Adi.
     
    Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan jaringan listrik yang berpotensi terganggu akibat pohon atau kondisi lingkungan lainnya.
    Cadangan listrik aman, genset, dan UPS disiagakan

    Untuk menjamin kelancaran pasokan listrik selama Idulfitri, PLN memastikan cadangan daya dalam kondisi aman. Saat ini, kapasitas daya mampu pembangkit mencapai 67 gigawatt (GW), dengan beban puncak sebesar 45 GW. Artinya, masih tersedia cadangan daya sebesar 22 GW atau sekitar 49 persen.
     
    Selain itu, PLN juga memastikan pasokan energi primer tetap terjaga dengan cadangan batu bara lebih dari 22 hari operasi (HOP), gas lebih dari 30 HOP, dan BBM lebih dari 20 HOP.
     
    ”Untuk memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan aman, kami juga sudah menyiapkan sistem kelistrikan yang berlapis dan peralatan pendukung serta membentuk special force di periode Siaga Idulfitri 1446 Hijriah,” lanjut Adi.
     

    69 ribu personel dan 3.830 posko siaga disiapkan
    PLN mengerahkan 69 ribu personel siaga khusus yang akan bertugas selama periode Lebaran. Mereka dilengkapi dengan peralatan pendukung serta 3.830 posko siaga yang tersebar di seluruh Indonesia.
     
    Dengan berbagai langkah antisipatif ini, PLN berharap masyarakat dapat menikmati Lebaran dengan nyaman tanpa khawatir listrik padam.
     
    “Momen-momen istimewa ini harus bisa dinikmati tanpa adanya listrik padam,” ungkap Adi.
     
    Dengan persiapan matang dari PLN, masyarakat dapat menyambut Lebaran dengan penuh suka cita tanpa gangguan listrik. 
     
    Tetap waspada terhadap cuaca ekstrem dan segera laporkan gangguan listrik ke PLN agar dapat segera ditangani!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Koruptor Tak Takut Penjara tapi Takut Miskin

    Koruptor Tak Takut Penjara tapi Takut Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmen dalam mengelola aset rampasan negara secara optimal melalui mekanisme hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Tujuannya, agar aset yang telah disita dari hasil tindak pidana korupsi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik.

    Atas dasar itu, KPK secara resmi menyerahkan empat aset barang rampasan negara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyerahan berlangsung di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta Timur pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, pemanfaatan aset rampasan negara bukan hanya untuk mengoptimalkan nilai ekonomisnya, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas. Ia menegaskan, selain hukuman penjara, efek jera terhadap koruptor juga bisa diterapkan lewat perampasan aset.

    “Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum,” kata Fitroh dalam keterangan yang diterima Rabu, 26 Maret 2025.

    Lebih lanjut, Fitroh menjelaskan, mekanisme hibah yang dilakukan ini juga merupakan upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai ekonomis aset rampasan, serta memperjelas pemisahan kewenangan antara eksekusi dan pengelolaan barang milik negara.

    Empat Aset Bernilai Rp3,7 Miliar

    Adapun aset rampasan negara yang diserahkan KPK ke LPSK adalah tanah dan bangunan senilai Rp3,71 miliar, yang meliputi:

    Dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 m² dengan nilai Rp2,88 miliar. Satu unit rumah susun seluas 53 m² dengan nilai Rp664,15 juta. Satu unit rumah susun seluas 36 m² dengan nilai Rp186,6 juta.

    Proses hibah ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024.

    LPSK Apresiasi KPK

    Ketua LPSK, Achmadi mengapresiasi KPK atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan melalui penyerahan aset ini.

    “Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah,” ucapnya.

    Achmadi menegaskan, aset yang diberikan kepada LPSK akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Menurutnya, hibah aset ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

    “Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News