Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • Sempat Terjadi Gangguan di Layanan Bank DKI, Gubernur Pramono Akan Gelar Rapat dengan Direksi Bank Tersebut

    Sempat Terjadi Gangguan di Layanan Bank DKI, Gubernur Pramono Akan Gelar Rapat dengan Direksi Bank Tersebut

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons mengenai gangguan layanan melalui sistem JakOne milik perbankan Bank DKI. Pramono mengaku sudah memanggil sekaligus akan menggelar rapat dengan jajaran bank DKI tersebut.

    “Jadi saya dan Wagub sudah memanggil Direksi Bank DKI. Kami telah mempelajari, memahami secara detail apa yang terjadi di Bank DKI. Dan hari ini secara khusus rapat pertama kami masuk adalah juga menyangkut Bank DKI,” kata Pramono di Balaikota DKI, pada Selasa, 8 April 2025.

    Pramono mengatakan bahwa Bank DKI menjamin dana nasabah tidak mengalami kendala. Pramono mengatakan bahwa hari ini pihaknya akan menggelar rapat terbatas bersama jajaran Direksi Bank DKI.

    Dia menyinggung hal yang akan dibahas mendalam terutama yang berkaitan dengan sistem teknologi.

    “Dan hari ini secara khusus rapat pertama kami masuk adalah juga menyangkut Bank DKI. Intinya kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, di cabang apa saja, dananya dijamin oleh Bank DKI. Memang kami sedang mendalami terutama hal yang berkaitan dengan IT,” kata dia.

    “Hari ini maka kami rapatkan. Tentunya kalau nanti Direksi dan juga jajaran Bank DKI sudah memberikan peta laporan secara lengkap permasalahan yang ada, saya dan Pak Wagub segera akan mengambil keputusan. Keputusanannya apa nanti setelah rapat dengan jajaran Bank DKI yang akan diadakan pada hari ini,” ujarnya.

    Nasabah mengeluhkan tidak bisa melakukan transaksi pada aplikasi JakOne Bank DKI. Keluhan disampaikan beberapa di antaranya melalui media sosial X. Gangguan yang dialami disebut telah terjadi sejak sebelum 30 Maret lalu.

    “Pagi ini bener-bener mau ngamuk soalnya @bank_dki dari malem takbiran sampe sekarang MAINTENANCE dan nggak selesai-selesai. JakOne cuma bhat bisa cek saldo aja, transfer ke bank lain/ewallet sama sekali nggak bisa. Baca complain di Instagram juga nggak bisa narik uang di atm,” kata akun Lattiblue, dikutip pada Selasa, 8 April 2025.

    “Bank DKI sekarang bener bener gak bisa diapa apain samsek bjirr ksl bgt gw Tf/Qris gak bisa samsek udh 1 mingguan. Mana dana gw pas ngambil uang gak keluar tapi di sistem ikut kepotong,” kata striddd2928.

    Sebelumnya, Bank DKI telah menyampaikan permohonan maaf dan mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan upaya terbaik untuk segera menyelesaikan proses pemeliharaan sistem.

    Adapun mengenai pemeliharaan sistem tersebut, Bank DKI menyampaikan bahwa pemeliharaan sistem dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan keandalan serta penguatan keamanan sistem yang dimiliki.

    Bank DKI menyediakan layanan bagi nasabah untuk melakukan pengaduan, dapat menghubungi pusat panggilan di nomor resmi call center Bank DKI di 1500-351 atau pun mengirimkan pesan melalui Media Sosial resmi Bank DKI maupun mengunjungi kantor cabang/kantor cabang pembantu terdekat yang beroperasi selama libur Lebaran untuk melakukan pengaduan.

    Lebih lanjut, Bank DKI memastikan dana nasabah tetap aman dan berkomitmen untuk memastikan setiap permasalahan yang dihadapi nasabah sebagai akibat dari perbaikan sistem ini akan diselesaikan sebaik-baiknya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengungkap adanya skenario global yang bertujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, serangan tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui orang-orang kepercayaan Presiden.

    Menurut Amir, tokoh-tokoh yang menjadi sasaran awal dalam skenario itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sufmi Dasco Ahmad.

    “Prabowo itu tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh,” ujar Amir pada Selasa, 8 April 2025.

    Ia menilai kekuatan politik Presiden bisa melemah jika orang-orang terdekatnya diserang. “Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan maka perlahan ia akan melemah secara internal,” tambahnya.

    Amir menyoroti pemberitaan yang menyebut Sufmi Dasco terlibat judi online di Kamboja. Ia menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan merupakan upaya framing.

    Ia menjelaskan, saat masih aktif di MNC, Sufmi memang pernah bekerja sama dengan perusahaan asal Kamboja. Namun jika perusahaan itu belakangan terlibat judi online, tidak serta merta Sufmi juga terlibat.

    Gara-gara Revisi UU TNI?

    Amir menyebutkan, alasan lain Sufmi diserang karena menggagas revisi Undang-Undang TNI. Ia menilai hal ini berdampak negatif bagi Partai Gerindra dan Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo diserang melalui isu bisnis dan politik luar negeri. Sedangkan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin diterpa isu pelanggaran HAM.

    Amir mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi informasi dan menangkal hoaks.

    Amir menambahkan, Prabowo dinilai akan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik global. Karena itu, ada kekuatan besar yang merasa terganggu.

    “Kita tidak bisa menutup mata. Ada kekuatan besar yang tidak ingin Prabowo memegang kendali penuh di pemerintahan karena dianggap akan memperkuat posisi Indonesia dalam poros strategis dunia,” ujarnya.

    Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara tertinggi dengan 58,6%. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,9%, sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,5%.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengungkap adanya skenario global yang bertujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, serangan tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui orang-orang kepercayaan Presiden.

    Menurut Amir, tokoh-tokoh yang menjadi sasaran awal dalam skenario itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sufmi Dasco Ahmad.

    “Prabowo itu tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh,” ujar Amir pada Selasa, 8 April 2025.

    Ia menilai kekuatan politik Presiden bisa melemah jika orang-orang terdekatnya diserang. “Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan maka perlahan ia akan melemah secara internal,” tambahnya.

    Amir menyoroti pemberitaan yang menyebut Sufmi Dasco terlibat judi online di Kamboja. Ia menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan merupakan upaya framing.

    Ia menjelaskan, saat masih aktif di MNC, Sufmi memang pernah bekerja sama dengan perusahaan asal Kamboja. Namun jika perusahaan itu belakangan terlibat judi online, tidak serta merta Sufmi juga terlibat.

    Gara-gara Revisi UU TNI?

    Amir menyebutkan, alasan lain Sufmi diserang karena menggagas revisi Undang-Undang TNI. Ia menilai hal ini berdampak negatif bagi Partai Gerindra dan Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo diserang melalui isu bisnis dan politik luar negeri. Sedangkan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin diterpa isu pelanggaran HAM.

    Amir mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi informasi dan menangkal hoaks.

    Amir menambahkan, Prabowo dinilai akan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik global. Karena itu, ada kekuatan besar yang merasa terganggu.

    “Kita tidak bisa menutup mata. Ada kekuatan besar yang tidak ingin Prabowo memegang kendali penuh di pemerintahan karena dianggap akan memperkuat posisi Indonesia dalam poros strategis dunia,” ujarnya.

    Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara tertinggi dengan 58,6%. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,9%, sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,5%.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lucky Hakim Baru Menyadari Salah Liburan ke Jepang Tanpa Izin Usai Lihat Instagram Dedi Mulyadi

    Lucky Hakim Baru Menyadari Salah Liburan ke Jepang Tanpa Izin Usai Lihat Instagram Dedi Mulyadi

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengakui baru menyadari melakukan kesalahan berlibur ke Jepang tanpa izin resmi setelah melihat unggahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Instagram. Dalam unggahannya, Dedi Mulyadi menulis pesan soal pentingnya izin bagi kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk saat libur Lebaran. Melihat unggahan tersebut, Lucky segera menghubungi Dedi Mulyadi dan meminta maaf. 

    “Jadi ketika saya di Jepang saya melihat ada Pak Gubernur memposting di Instagramnya. Kalau tidak salah, saya langsung WhataaApp beliau. Ijin Pak Gubernur, mohon siap salah,” kata Lucky kepada wartawan di kantor Kemandagri, Jakarta Pusat, Selasa, 8 April 2025.

    Lucky Hakim menuturkan, Dedi Mulyadi mengingatkannya sebagai kepala daerah, meskipun pada masa libur bersama, ia tetap harus mendapatkan izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Menyadari kesalahannya, Lucky Hakim segera menyampaikan permohonan maaf kepada Dedi Mulyadi dan berjanji untuk bertanggung jawab dengan menghadap pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

    “Punten Pak Gubernur, saya ini cuti bersama. Lalu beliau ngasih tahu bahwa Kepala daerah itu, Walaupun semuanya pada libur tapi kepala daerahnya tidak. Disitulah, ‘oh maaf Pak Gubernur saya salah’. Baik saya akan menghadap Kementerian, saya akan menghadap Pak Gubernur,” ucap Lucky Hakim

    Lucky Hakim Klaim Liburan ke Jepang Tidak Pakai Uang Negara 

    Lucky Hakim mengaku dicecar 43 pertanyaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, 8 April 2025. Pokok pemeriksaan berkaitan dengan liburannya ke Jepang yang tanpa mengantongi izin dari Dedi Mulyadi dan Kemendagri. 

    Di hadapan Inspektorat, Lucky Hakim mengklaim liburan tersebut sepenuhnya menggunakan dana pribadi tanpa melibatkan fasilitas negara maupun anggaran pemerintah daerah. Ia juga menegaskan, liburannya sama sekali tidak terkait dengan tugas dinas.

    “Saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda,” kata Lucky kepada wartawan di kantor Kemandagri, Jakarta Pusat, Selasa, 8 April 2025.

    Lebih lanjut, Lucky Hakim menyampaikan, dirinya juga tidak menggunakan anggaran APBD dalam perjalanan tersebut. Ia telah menyerahkan bukti-bukti pendukung kepada Inspektorat untuk memperkuat pengakuannya itu. 

    “Saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga jadi tidak membawa ajudan, aspri ataupun staf khusus sama sekali tidak,” tuturnya. 

    Tidak Pakai Fasilitas Negara 

    Dalam pernyataannya, Lucky Hakim kembali menegaskan bahwa perjalanan ke Jepang murni untuk liburan bersama keluarga, bukan kepentingan dinas atau tugas negara. Akan tetapi, belum diketahui sanksi yang dijatuhi kepada Lucky Hakim. 

    “Ke airport tidak diantarkan itu, dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Segera Ambil Langkah Nyata untuk Atasi Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender

    Segera Ambil Langkah Nyata untuk Atasi Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender

    Jakarta: Berbagai upaya untuk menekan angka kasus kekerasan berbasis gender harus segera dilakukan demi mewujudkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi setiap warga negara. 

    “Saya mendorong agar sejumlah peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, harus benar-benar diterapkan dengan sebaik-baiknya, untuk mengatasi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 April 2025. 

    Pada awal Maret lalu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan (catahu) 2024. 

    Hasil catahu tersebut mengungkapkan dari total 445.502 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan di antaranya berbasis gender. Terjadi peningkatan 14,17% kasus kekerasan berbasis gender jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 289.111 kasus. 

    Menurut Lestari, hasil catahu Komnas Perempuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan terkait perlindungan menyeluruh setiap warga negara. 

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus segera mengambil langkah nyata untuk menekan peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender itu. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus Demak, Jepara) itu mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. 

    Baca juga: 3 Juta Lulusan SMA/SMK Nganggur, Kompetensi Lulusan Sekolah Kejuruan Wajib Ditingkatkan

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai upaya untuk mewujudkan kebijakan antikekerasan dan sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara.

    Dengan jaminan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, tegas Rerie, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan.

    Jakarta: Berbagai upaya untuk menekan angka kasus kekerasan berbasis gender harus segera dilakukan demi mewujudkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi setiap warga negara. 
     
    “Saya mendorong agar sejumlah peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, harus benar-benar diterapkan dengan sebaik-baiknya, untuk mengatasi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 April 2025. 
     
    Pada awal Maret lalu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan (catahu) 2024. 

    Hasil catahu tersebut mengungkapkan dari total 445.502 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan di antaranya berbasis gender. Terjadi peningkatan 14,17% kasus kekerasan berbasis gender jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 289.111 kasus. 
     
    Menurut Lestari, hasil catahu Komnas Perempuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan terkait perlindungan menyeluruh setiap warga negara. 
     

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus segera mengambil langkah nyata untuk menekan peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender itu. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus Demak, Jepara) itu mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. 
     
    Baca juga: 3 Juta Lulusan SMA/SMK Nganggur, Kompetensi Lulusan Sekolah Kejuruan Wajib Ditingkatkan
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai upaya untuk mewujudkan kebijakan antikekerasan dan sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara.
     
    Dengan jaminan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, tegas Rerie, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • China Melesat, AS di Ambang Kekalahan Mutlak

    China Melesat, AS di Ambang Kekalahan Mutlak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) tak lagi mendominasi sektor Artificial Intelligence (AI). Negara itu mulai kalah gara-gara kemunculan perusahaan yang bergerak di bidang AI asal China.

    Popularitas AI dimulai dari ChatGPT melalui OpenAI asal AS beberapa tahun lalu. Berikutnya sejumlah perusahaan dari negara tersebut, seperti Google, Meta hingga xAI ikut bergabung dalam perlombaan AI.

    Laporan Indeks AI dari Institute for Human Centered AI (HAI) Universitas Stanford menunjukkan Open AI dan Google masih bersaing ketat membangun AI.

    Namun, yang paling mencolok adalah kehadiran model terbaru DeepSeek dari China, R1. Model tersebut mengguncang dunia pada awal tahun ini dan mengirimkan sinyal buruk ke pasar saham serta perusahaan teknologi AS.

    Dalam laporan tersebut, R1 berada di peringkat paling dekat dengan model performa terbaik dari dua perusahaan tersebut.

    “Model-model China mengejar ketertinggalan dalam performa dengan model AS. Namun di seluruh dunia, sejumlah pemain baru muncul di ruang tersebut,” jelas direktur penelitian di HAI, Vanessa Parli dikutip dari Wired, Selasa (8/4/2025).

    Laporan menyebutkan AI China memang tengah dalam lajur peningkatan. Bahkan skornya sama dengan yang dihasilkan perusahaan AS.

    China dilaporkan menerbitkan lebih banyak makalah dan paten soal AI ketimbang AS. Kendati demikian, AS masih lebih banyak menghasilkan model AI, yakni 40 berbanding dengan 15 model dari China.

    Selain AS dan China, kebangkitan AI mulai juga terdengar di wilayah lain. Misalnya Eropa yang dikabarkan telah menghasilkan tiga model AI. Model AI juga muncul di wilayah Timur Tengah, Amerika Latin hingga Asia Tenggara.

    Selain itu, beberapa model AI dilaporkan menggunakan model terbuka atau open weight yang bisa diunduh dan dimodifikasi secara gratis. Salah satunya Meta dengan Llama, begitu juga DeepSeek serta Mistral dari Perancis yang mengadopsi model serupa.

    ChatGPT juga mengumumkan akan menggunakan model sumber terbuka pertengahan tahun ini. Hal tersebut menunjukkan makin menipis kesenjangan model terbuka dan menutup di kalangan perusahaan AI.

    Tahun lalu dilaporkan kesenjangannya hanya 1,7% berbanding 8% dari sebelumnya. Meskipun mayoritas sebanyak 60,7% masih menggunakan sumber tertutup.

    (fab/fab)

  • Buntut Gangguan Layanan Perbankan, Pramono Anung Pecat dan Bakal Polisikan Direktur IT Bank DKI

    Buntut Gangguan Layanan Perbankan, Pramono Anung Pecat dan Bakal Polisikan Direktur IT Bank DKI

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan masalah gangguan sistem Bank DKI.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono.

    Hal ini disampaikan Pramono dalam rapat bersama direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta sore tadi.

    “Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya, segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ucap Pramono dikutip dari video rapat yang diunggahnya di akun instagram pribadinya (@pramonoanungw), Selasa (8/4/2025).

    Tak cuma dipecat, Pramono juga meminta Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo segera melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

    Sebab kuat dugaan Amirul turut terlibat dalam kasus gangguan layanan Bank DKI yang sudah terjadi sejak 29 Maret lalu ini.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin,” ujarnya.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun meminta seluruh jajarannya untuk tidak ikut campur dalam kasus ini.

    Bila ada yang ikut mencampuri urusan Bank DKI, Pramono menegaskan bakal bertindak tegas.

    “Enggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan,” tuturnya.

    ”Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” sambungnya.

    Politikus senior PDIP ini juga turut mewanti-wanti jajaran direksi Bank DKI agar kasus seperti ini tak terulang lagi di kemudian hari.

    “(Gangguan layanan) ini yang terakhir, enggak boleh lagi ada kejadian keempat,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Pramono juga meminta Bank DKI membuka saham terbuka untuk publik atau initial public offering (IPO).

    “Kalau bisa, Bank DKI ini IPO, enggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun, maksimal enam bulan,” kata Pramono.

    Sistem Error, Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

    Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI

    Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

    Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

    Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin juga menegaskan bahwa Bank DKI tidak semestinya berdiri sendiri bilamana sedang menghadapi serangan siber.

    “Bank DKI tidak berdiri sendirian dalam menghadapi kejahatan siber. Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

    Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

    “Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka. Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” paparnya.

    “Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” lanjutnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Jateng Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Simak Berikut Jadwal dan Syaratnya   – Halaman all

    Jateng Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Simak Berikut Jadwal dan Syaratnya   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak berikut jadwal dan syarat klaim pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) periode 2025.

    Pemerintah Provinsi Jateng kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan.

    Program ini digelar untuk memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Keringan yang dimaksud berupa penghapusan tunggakan nilai pokok pajak dan denda yang berlaku.

    Artinya, pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak berjalan pada 2025.

    Adapun kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah.

    Dengan kebijakan ini, pemilik kendaraan yang memiliki pajak tertunggak mendapatkan keringanan karena hanya perlu membayar pajak tahun berjalan tanpa dikenakan denda.

    Diharap keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Mengingat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jateng saat ini telah mencapai Rp 2,8 triliun.

    Jadwal Pemutihan Kendaraan Jateng 2025

    Mengutip dari postingan Instagram Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (bapenda_jateng) pemutihan digelar untuk periode 8 April-30 Juni 2025.

    Program ini ditujukan bagi para wajib pajak yang selama beberapa tahun terakhir belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka tunggakan pajak dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    “Bayar Pajak Kendaraan Tahun Jalan dan Dapatkan Penghapusan Semua Denda dan Pokok Tunggakan Plus Denda Tunggakan Jasa Raharja. Kesempatan ini mulai berlaku tanggal 8 April s.d 30 Juni 2025,” ujar postingan Instagram @Bapenda_Jateng.

    Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng 2025

    Untuk melakukan pelunasan pajak kendaraan, pemilik perlu menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang perlu disiapkan diantaranya :

    Namun, perlu diingat, meski pokok pajak dan denda dihapus, pemilik kendaraan tetap diwajibkan membayar pajak 2025 sebagaimana mestinya.

    Sementara dokumen yang perlu disiapkan untuk balik nama dan pajak 5 tahunan (ganti plat) meliputi:

    KTP asli (khusus untuk balik nama, hanya diperlukan KTP pemilik baru)
    STNK asli
    BPKB asli
    Cek fisik kendaraan (kendaraan wajib dibawa ke Samsat)
    Kwitansi pembelian (khusus untuk mengurus balik nama kendaraan)

    Cara Cek Nominal Pajak Kendaraan

    Untuk mengecek nominal pajak kendaraan, masyarakat bisa mengetahui jumlah pajak secara online, yakni :

    1. Aplikasi Signal

    Unduh aplikasi SIGNAL di Google Play Store atau App Store
    Masuk atau daftarkan diri dengan mengisi informasi yang diperlukan
    Setelah registrasi selesai, pilih menu “NKRB”,
    Klik “Lanjut”
    Informasi tentang SKK untuk pembayaran pajak kendaraan (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ) akan muncul, termasuk jumlah pajak yang harus dibayar.

    2. Situs Resmi Samsat

    Selain melalui aplikasi, pengecekan jumlah tagihan pajak kendaraan juga bisa dilakukan melalui situs resmi Samsat di berbagai provinsi. Simak caranya berikut:

    Buka situs resmi Samsat atau klik link e-samsat.id
    Isi formulir yang muncul pada halaman awal situs, berupa nomor TNKB atau plat nomor kendaraan, nomor, seri, nomor rangka kendaraan, serta provinsi
    Klik “Cek Sekarang”.
    Laman Samsat akan menampilkan besaran nominal yang harus dibayar, lengkap dengan informasi kendaraan, seperti merek, model, tahun, warna, nomor rangka, dan nomor mesin.
    Situs itu juga menampilkan informasi pajak kendaraan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta total yang harus dibayarkan dan keterangan lainnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Parkir Liar di Jakarta Meningkat saat Lebaran 2025: Monas Titik Paling Rawan, Cabut Pentil Solusinya

    Parkir Liar di Jakarta Meningkat saat Lebaran 2025: Monas Titik Paling Rawan, Cabut Pentil Solusinya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan tren parkir liar meningkat dalam momen Lebaran 2025.

    Saat libur lebaran kemarin, banyak warga yang enggan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi ketika berlibur ke sejumlah tempat wisata.

    Peningkatan parkir liar ini mulai terlihat sejak H+2 Lebaran 2025 atau pada tanggal 2 April 2025 lalu.

    Dari pengamatan Dishub DKI Jakarta, titik rawan parkir liar itu tersebar di sejumlah tempat wisata, yang paling parah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

    “Untuk parkir liar memang pada H+2 dan seterusnya terjadi peningkatan di kawasan Monas dan untuk itu kami melakukan penertiban bersama-sama dengan rekan-rekan TNI Polri dan juga Satpol PP,” kata Syafrin di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (8/4/2025).

    Syafrin mengeklaim, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah rutin melaksanakan penindakan terhadap kendaraan yang terparkir sembarangan di sekitar Monas.

    Ia pun menyayangkan tindakan warga yang memarkirkan kendaraan tak sesuai tempatnya, meski di sekitar Monas banyak lokasi parkir resmi.

    Alhasil, petugas terpaksa melakukan penindakan dengan cara-cara tegas, misalnya melakukan cabut pentil ban dan penderekan kendaraan.

    “Dan dengan upaya ini kita harapkan ada efek jera kepada masyarakat untuk tidak parkir di badan jalan, di kawasan Taman Merdeka, tetapi mereka menggunakan lokasi-lokasi parkir yang memang tersedia di gedung-gedung atau di area-area di sekitar kawasan Monas atau Taman Merdeka,” sambungnya.

    Banyaknya warga yang parkir sembarangan saat libur lebaran kemarin juga tak terlepas dari masih beroperasinya oknum-oknum juru parkir liar di sekitaran tempat wisata.

    Bahkan, juru parkir liar ini kerap kali mematok harga yang tinggi terhadap warga yang memarkirkan kendaraannya di bahu-bahu jalan maupun trotoar.

    Menurut Syafrin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran samping untuk menertibkan para juru parkir liar.

    Namun, yang terjadi adalah kucing-kucingan. Para juru parkir liar ini cenderung melakukan aksinya ketika tak ada petugas yang berpatroli.

    “Sebagaimana kita ketahui, bahwa para juru parkir liar ini pada saat tidak ada petugas mereka baru muncul, setelah terlihat mulai ada petugas datang, mereka langsung menghilang,” ucapnya.

    “Oleh sebab itu kami mengimbau kepada masyarakat agar anda tidak tertipu. Pasti bahwa di kawasan Jalan Taman Merdeka, di Merdeka Selatan, Timur, Barat, dan Utara bahkan, itu tidak boleh parkir. Artinya siapapun yang di sana melakukan pengaturan untuk boleh parkir di sana, itu pasti adalah juru parkir liar dan jangan diikuti,” pungkas Syafrin.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kadis Perhubungan DKI Jakarta Sebut Tak Ada Kepadatan Ekstrem Selama Momen Angkutan Lebaran 2025

    Kadis Perhubungan DKI Jakarta Sebut Tak Ada Kepadatan Ekstrem Selama Momen Angkutan Lebaran 2025

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengeklaim tidak ada kepadatan ekstrem dalam momen Angkutan Lebaran 2025.

    Kondusifitas dalam volume mobilitas masyarakat di momen arus mudik dan arus balik lebaran ini terjadi berkat beberapa faktor, terutama penerapan kerja dari manapun alias work from anywhere (WFA) yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta di momen Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Baik, dari hasil evaluasi kami dalam pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun 2025, ini semuanya berjalan sangat baik,” kata Syafrin saat menghadiri Lomba Mancing di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (8/4/2025).

    Pada lebaran kemarin, pemerintah memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025.

    Itu benar terjadi, tapi disebutkan Syafrin tak ada lonjakan ekstrem dalam hal pergerakan masyarakat menuju ke kampung halamannya masing-masing.

    “Tidak terjadi puncak ekstrem dan bisa kita lihat keseluruhan matra, baik itu darat, laut, dan udara serta perkeretaapian itu terselenggara dengan baik,” ucapnya.

    Penerapan WFA menjadi salah satu cara ampuh menekan lonjakan pergerakan masyarakat selama masa lebaran.

    Dengan kelonggaran terkait lokasi kerja, banyak pekerja yang berdomisili di Jakarta bisa memanfaatkan libur yang lebih awal untuk pulang kampung lebih dulu.

    Hal ini membuat tren perjalanan pemudik menjadi terurai dan tidak terpusat di satu tanggal tertentu.

    “Artinya bahwa masyarakat sudah mulai libur pada tanggal 22, terakhir bekerja adalah 21 dan dengan pola ini maka arus mudik itu terdistribusi normal sejak tanggal 22 ke tanggal 29, bahkan 30 Maret kemarin,” ucap Syafrin.

    Nihilnya lonjakan ekstrem pergerakan pemudik juga terjadi pada momen arus balik.

    Syafrin bilang, dengan ditambahkannya waktu WFA bagi pekerja pemerintah pada khususnya, masih ada sisa hari untuk melakukan perjalanan balik ke Jakarta tanpa harus berdesakan di jalan.

    “Ada tambahan work from anywhere pada tanggal 8 April hari ini dan itu menyebabkan distribusi arus balik juga terdistribusi normal. Memang berdasarkan data terjadi puncak arus balik pada tanggal 6 April kemarin,” kata dia.

    “Tetapi sama dengan arus mudik, puncak arus balik itu juga tidak terjadi puncak arus balik ekstrem, artinya dari sisi kapasitas jalan, angkutan umum, perkeretaapian itu masih menampung,” pungkas Syafrin.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya