PIKIRAN RAKYAT – Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal Presiden Prabowo Subianto dan stabilitas ekonomi nasional, gelombang arus keluar dana dalam jumlah besar dari kalangan orang kaya Indonesia mulai mencuat.
Bloomberg melaporkan bahwa ratusan juta dolar telah dialihkan ke luar negeri sejak Oktober 2024, dengan tujuan mengamankan nilai kekayaan dari risiko dalam negeri.
Kekhawatiran terhadap Disiplin Fiskal dan Stabilitas Politik
Presiden Prabowo Subianto, yang baru menjabat sejak Oktober 2024, berambisi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Target yang ambisius ini menuntut lonjakan besar dalam belanja negara.
Akan tetapi, hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan investor, yang khawatir kebijakan tersebut bisa menyebabkan defisit fiskal membengkak, peningkatan utang, lonjakan inflasi, hingga potensi kenaikan pajak.
“Saya telah meningkatkan pembelian USDT saya dalam beberapa bulan terakhir,” ucap Chan, seorang mantan eksekutif puncak di salah satu konglomerat besar Indonesia yang meminta identitasnya dirahasiakan.
“Ini memungkinkan saya untuk mempertahankan nilai aset saya dan mengirimkannya ke luar negeri jika diperlukan tanpa membawanya secara fisik melintasi perbatasan. Prospek ekonomi Indonesia dan risiko terhadap stabilitas politik negara benar-benar mengkhawatirkan saya,” tuturnya menambahkan.
Langkah-langkah Prabowo Subianto yang memperluas peran militer dan memperkuat kontrol terhadap perusahaan-perusahaan BUMN juga ikut memperbesar kekhawatiran akan arah demokrasi dan stabilitas ekonomi. Efeknya terlihat nyata: nilai tukar rupiah sempat menyentuh rekor terendah terhadap dolar AS pada 9 April 2025.
Strategi Menyelamatkan Kekayaan: Emas, Properti, dan USDT
Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, orang-orang kaya Indonesia mengalihkan aset mereka ke dalam bentuk-bentuk yang dianggap aman atau safe haven.
Emas dan properti telah lama menjadi pilihan utama, namun kini stablecoin seperti Tether (USDT) juga mulai meraih kepercayaan karena kemampuannya mempertahankan nilai terhadap dolar AS.
Seorang bankir swasta menyebutkan bahwa kliennya yang memiliki kekayaan bersih antara 100 juta dolar AS (Rp1,6 triliun) hingga 400 juta dolar AS (Rp6,7 triliun) telah mengonversi hingga 10% aset mereka ke dalam bentuk kripto sejak Prabowo menjabat. Lonjakan penggunaan USDT terjadi terutama setelah rupiah melemah tajam pada Maret 2025.
USDT dipilih karena fleksibilitas dan kemampuannya menghindari pengawasan saat mengalihkan dana ke luar negeri.
“Perdagangan pasangan USDT/rupiah kini menyumbang lebih dari seperempat volume harian di Tokocrypto,” kata Wan Iqbal, kepala pemasaran Tokocrypto, salah satu bursa kripto terbesar di Indonesia.
Di sisi lain, permintaan emas juga melonjak tajam. PT Hartadinata Abadi, pengecer emas non-negara terbesar di Indonesia, melaporkan peningkatan penjualan emas batangan sebesar 30% pada kuartal pertama 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Ini menjadi pertumbuhan tahunan kuartalan tertajam sejak perusahaan tersebut go public pada 2017.
Properti di Timur Tengah dan Perusahaan Cangkang
Tak hanya itu, pelarian kekayaan juga tampak dalam pembelian properti luar negeri, terutama di Dubai dan Abu Dhabi.
Menurut sumber Bloomberg, sejak Februari 2025, klien dari satu perusahaan penasihat telah mengalihkan sekitar 50 juta dolar AS (Rp839,5 miliar) ke wilayah tersebut. Dana ini sering digunakan untuk membeli properti atas nama anggota keluarga atau teman, demi menghindari deteksi.
Beberapa klien bahkan memperoleh visa kerja di Timur Tengah, yang memberi mereka akses untuk mendirikan perusahaan cangkang—alat yang efektif untuk membeli aset tanpa pengawasan ketat. Kawasan ini menjadi alternatif baru yang menggeser dominasi Singapura sebagai tempat menyimpan aset, menyusul semakin ketatnya pengawasan dan regulasi perbankan di negara kota tersebut.
Implikasi Terhadap Ekonomi dan Tanggapan Pemerintah
Keluarnya dana dalam jumlah besar dari Indonesia dapat memperburuk tekanan terhadap rupiah dan memperlemah pasar keuangan domestik. Meskipun fenomena ini belum menyamai eksodus besar saat krisis Asia 1998, tren yang ada cukup mengkhawatirkan.
Menurut Dedi Dinarto, analis utama untuk Indonesia di Global Counsel LLP, pelarian dana ini bisa ditekan jika Presiden Prabowo memberikan kepastian mengenai disiplin fiskal dan fokus pada investasi jangka panjang di bidang strategis seperti infrastruktur.
“Baik investor asing maupun lokal berbagi kekhawatiran yang berkembang tentang kebijakan Prabowo,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari SCMP.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Indonesia belum memberikan komentar resmi terkait laporan ini. Namun tekanan terhadap stabilitas makroekonomi akan sulit diredam jika arus keluar dana terus berlanjut dan kepercayaan terhadap kebijakan fiskal tidak segera dipulihkan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
