Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    PIKIRAN RAKYAT – Ekspor sawit Indonesia ke Eropa, terutama ke Uni Eropa, menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kebijakan anti-deforestasi yang baru diberlakukan. Uni Eropa menjadi salah satu pasar utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia. Namun, kebijakan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive (RED) II, yang membatasi penggunaan biofuel sawit, telah memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ekspor CPO saat ini hanya tinggal 7 persen dari sebelumnya hampir menyentuh 80 persen. Adapun selebihnya, sudah diolah menjadi menjadi turunan sawit itu sendiri.

    Ia menambahkan, publik mengenal produk turunan sawit selama ini hanya untuk minyak goreng, deterjen, dan sebagainya. Padahal, sawit dapat menjadi turunan dalam bentuk biodiesel untuk memenuhi kebutuhan BBM.

    “Sehingga, (hal itu dapat memenuhi kebutuhan energi) di tengah-tengah defisitnya kebutuhan BBM kita atau energi kita yang selama ini kita impor ya,” jelas Lamhot kepada Parlementaria usai Komisi VII melakukan pertemuan dengan mitra kerja dan stakeholder terkait sawit, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2025).

    Ia menjelaskan kebutuhan energi, khususnya BBM, per hari ini adalah kurang lebih sekitar 2 juta barel per hari (barel per day/bpd). Sementara, lifting migas nasional hanya mampu penuhi di angka sekitar 600 ribu bpd, sehingga Indonesia harus impor antara 1,4-1,6 juta bpd.

    “Nah, karena itu kita ingin mendorong industri sawit untuk memproduksi industri turunan untuk biodiesel untuk menutupi defisitnya BBM kita atau mengurangi angka importasi BBM kita. Kalau kemudian nanti semua industri sawit kita ini bisa memproduksi biodiesel sebagai hasil turunan daripada industri sawit, maka kemudian otomatis importasi kita terhadap BBM yang saat ini membebani APBN kita, itu tentu akan menurun jauh drastis,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Diketahui, saat ini Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM per tahun sekitar 300-400 triliun. Karena itu, jika sawit dapat menjadi produk turunan berupa biodiesel, maka subsidi yang besar tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih urgen.

    Selain untuk kebutuhan biodiesel, produk turunan sawit yang juga tidak kalah penting adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Menurutnya, di beberapa negara Eropa, produk turunan sawit dapat digunakan sebagai suplemen nutrisi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga, hal ini dapat pula untuk menjadi suplemen makanan tambahan yang selaras dengan Program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG.

    “MBG tujuannya adalah untuk anak-anak kita sekarang ini supaya mendapat asupan gizi yang cukup, sehingga mereka nanti menjadi sumber daya manusia yang unggul di tahun-tahun yang akan datang, ternyata sawit ini juga kan adalah sumber nutrisi sebagai pengganti suplemen dan ini sudah umum digunakan di negara-negara lain,” tambahnya. 

    Bahkan, Lamhot menilai, negara di Eropa seperti Belanda telah menggunakan suplemen turunan produk sawit tersebut sebagai pemenuhan nutrisi sehari-hari. “Hanya itu saja yang dia pakai dan memang sudah terbukti bahwa ketika itu dikonsumsi itu long life-nya lebih tinggi karena udah tercukupi dengan gizinya,” pungkasnya.

     Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Kemenperin RI, PTPN IV, TVRI, RRI Pusat, RRI Medan, BPDPK, Palm Co (PTPN IV), PT. KINRA (KI Nusantara), PPKS/PT RPN Sumut, Pimpinan dan jajaran PKS Adolina, Pimpinan PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara, GAPKI, GAPKI Cabang Sumut, RSI (Rumah Sawit Indonesia) Cab Sumut, GIMNI, APOLIN, APROBI, AIMMI, AEMJI, APMJI, GAPULIMGI, dan GAPPKES MIKEMINDO.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Harus Terus Berbenah Demi Kemajuan Bangsa

    DPR Harus Terus Berbenah Demi Kemajuan Bangsa


    PIKIRAN RAKYAT –     Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan pentingnya semangat gotong-royong dan introspeksi diri bagi seluruh elemen di lingkungan DPR RI demi memperkuat kinerja lembaga perwakilan rakyat. Hal itu disampaikannya dalam momen halal bihalal bersama keluarga besar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    “Rakyat melihat apa yang akan kita hasilkan untuk bangsa dan negara. Saya meyakini kita tidak akan berhasil kalau kita sendirian. Kita hanya berhasil kalau kita bergotong royong bersama-sama sebagai satu keluarga besar,” ujar Puan.

    Ia menyampaikan bahwa keberhasilan DPR tidak hanya bergantung pada para anggota dewan dan pimpinan, tetapi juga merupakan hasil sinergi dengan Kesetjenan DPR dan seluruh pegawai di lingkungan parlemen.

    “Pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan seluruh anggota dewan tidak akan berhasil tanpa dukungan Kesetjenan dan pegawai lainnya. Begitu juga sebaliknya,” katanya. “Kita semua ini adalah satu keluarga besar. Satu keluarga besar rumah parlemen.”

    Dalam semangat Idulfitri 1446 Hijriah, Puan mengajak keluarga besar DPR menjadikan momen halalbihalal sebagai titik awal untuk memperbaiki diri dan meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kepekaan terhadap aspirasi masyarakat.

    “Kita harus menunjukkan bahwa DPR RI adalah lembaga yang hadir, peduli, dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Puan pun mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan sinergi dan kebersamaan, DPR RI bisa menjadi lembaga modern, inklusif, dan berintegritas tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat adalah aset utama yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

    “Jangan sampai itu tergerus oleh kelalaian atau sikap abai. Mari kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Cucu Proklamator RI Bung Karno ini juga mengajak seluruh anggota DPR dan pegawai untuk memanfaatkan momen halalbihalal sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat komunikasi serta sinergi antarbagian.

    “Manfaatkanlah halalbihalal ini untuk mempererat tali silaturahmi kita, untuk mempererat komunikasi kita, dan sinergi kita,” ajaknya.

    Menutup sambutannya, Puan meminta seluruh keluarga besar DPR untuk terus mengabdi dengan hati yang bersih dan semangat yang baru.

    “Sekali lagi atas nama pimpinan DPR saya ucapkan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah acara ini hati kita bergembira, bersih kembali dalam menjalankan tugas-tugas kita di hari-hari yang akan datang,” tutupnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nyaris Makan Korban, Identitas Pencuri 15 Pelat Besi JPO di Daan Mogot Jakarta Dikantongi Polisi

    Nyaris Makan Korban, Identitas Pencuri 15 Pelat Besi JPO di Daan Mogot Jakarta Dikantongi Polisi

    PIKIRAN RAKYAT – Polisi ungkap telah mengantongi identitas pencuri pelat besi anak tangga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Informasi ini diperoleh dari keterangan sejumlah saksi.

    “Kami sudah periksa saksi yang melihat, kami sudah dapatkan ciri-ciri pelaku,” kata AKP Aprino Tsamara selaku Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan. Terkait hukumannya, Aprino mengutarakan tak bisa menjaganya. Melainkan hanya bisa membinanya.

    Sebabnya, kerugiannya di bawah Rp2,5 juta. Ia pun menjelaskan berkas kasus tersebut tetap diajukan ke pengadilan meski pelakunya tak akan ditahan.

    JPO tersebut berada di dekat SPBU Daan Mogot. Sebanyak 15 pelat besi di jembatan ini dicuri sehingga membahayakan pengguna. Kejadian pencurian ini bukan yang pertama.

    Nurhayati menjadi salah satu korbannya. Pedagang kaki lima ini menceritakan kakinya terperosok saat melewatinya. “Saya tak sadar kalau tangga udah hilang, bolong gitu, terus kaki saya masuk ke lubangnya.” ujarnya. Beruntung, ia tak terluka.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menanggapi pencurian tersebut. Ia menegaskan akan menindaklanjuti kasus tersebut.

    Pramono pun mengutarakan bahwa pencurian di fasilitas umum bukan hal baru di Jakarta. Ia menambahkan kota ini memang menarik, sehingga selalu ada yang bisa dicuri. “Kasusnya juga sama, pencurian. Memang, apa ya, Jakarta ini kadang-kadang terlalu menarik, ada yang kemudian dicuri,” ujarnya.

    Agar kejadian tersebut tak terulang kembali, Pemprov DKI Jakarta akan memasang CCTV di sejumlah lokasi strategis. Selain itu, akan menempatkan petugas keamanan di lokasi tersebut.

    Wagub Jakarta Rano Karno menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan memasang CCTV di 30 ribu titik. Anggarannya mencapai Rp380 miliar. Pemasangannya di taman telah dilaksanakan. Sedangkan pemasangannya di RT dan RW dimulai tahun depan.

    Pria yang akrab disapa Bang Doel ini meminta juga kepada masyarakat untuk turut mengawasi. “Mereka (masyarakat) dapat ikut mengawasi JPO sekaligus menjaganya,” katanya.

    Kasus pencurian pelat besi di Jembatan Penyeberangan Orang di Daan Mogot menjadi viral, setelah akun Instagram @lbj_jakarta menggugah kondisinya. Fasilitas umum ini bolong di beberapa bagian bawahnya karena tak ada anak tangga.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jokowi Harus Tanggung Utang 10 Tahun Pemerintah Jika Kalah di Pengadilan? Nilainya Capai Rp7.000 Triliun

    Jokowi Harus Tanggung Utang 10 Tahun Pemerintah Jika Kalah di Pengadilan? Nilainya Capai Rp7.000 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah kelompok pengacara yang menamakan diri TIPU UGM (Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu) secara resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo pada Senin, 14 April 2025.

    Gugatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Tergugat I, tetapi juga melibatkan tiga pihak lainnya, yakni KPU Kota Surakarta (Tergugat II), SMA Negeri 6 Surakarta (Tergugat III), dan Universitas Gadjah Mada (Tergugat IV). Perkara ini teregistrasi dengan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, dan sidang perdana dijadwalkan digelar pada 24 April 2025.

    Dasar Gugatan dan Tuduhan Ijazah Palsu

    Penggugat utama, Muhammad Taufiq, seorang pengacara asal Solo, menyatakan bahwa gugatan ini dilatarbelakangi oleh keresahan terhadap integritas sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Dia menilai, keabsahan dokumen pendidikan seorang pejabat publik seperti Jokowi adalah hal yang fundamental untuk dijelaskan secara hukum.

    “Saya menggugat karena tim kami menemukan satu fakta bahwa Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 Kota Surakarta. Itu pasti tidak,” ucapnya kepada wartawan di PN Kota Solo.

    Taufiq menjelaskan, berdasarkan ingatannya pada tahun 1980-an, SMA Negeri 6 Surakarta belum berdiri.

    “Kebetulan tahun 1980 saya masih SMP dan saya ingat SMA 6 itu berdirinya tahun 1986. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 1986 itu pasti ijazahnya adalah SMPP, tidak mungkin SMA 6,” ujarnya.

    Klaim Konsekuensi Rp7.000 Triliun

    Salah satu klaim paling kontroversial dalam gugatan ini adalah bahwa jika terbukti ijazah Presiden Jokowi palsu, maka segala kebijakan dan tanggung jawab keuangan negara selama masa jabatannya menjadi tidak sah secara hukum.

    Taufiq menyatakan, jika pengadilan memutuskan bahwa Jokowi memang tidak sah sebagai pejabat publik, maka utang negara yang saat ini mencapai sekitar Rp7.000 triliun secara logika hukum akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi.

    “Kalau terbukti palsu, utang negara jadi tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya,” katanya pada Selasa, 15 April 2025.

    Tanggapan Jokowi dan Tim Kuasa Hukum

    Menanggapi kembali mencuatnya isu ini, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus menyebarkan tuduhan terkait keaslian ijazahnya.

    “Ya dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara (kuasa hukum) karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, kan sudah jelas semuanya,” tuturnya di rumah pribadinya di Kelurahan Sumber, Solo, Jumat, 11 April 2025.

    Anggota tim kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, juga menyatakan bahwa pihaknya sudah menang dalam tiga gugatan serupa sebelumnya, dua di PN Jakarta Pusat dan satu di PTUN.

    “Sekarang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum. Karena makin ke sini ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum. Itu sudah sifatnya mungkin berita bohong, lebih ke arah fitnah,” tuturnya.

    Roy Suryo Gunakan Teknologi untuk Uji Keaslian

    Pakar telematika Roy Suryo turut meramaikan polemik ini dengan menyatakan bahwa ia telah melakukan analisis terhadap salinan ijazah Jokowi menggunakan software Error Level Analysis (ELA). Hasilnya, menurut Roy, ditemukan anomali dalam cap ijazah dan pas foto yang terlihat seperti telah dimanipulasi.

    “Saya scanner kemudian saya besarkan, nampak banget foto itu dengan capnya enggak konsisten. Gambar yang disebut-sebut ijazah itu dimasukkan… bentuknya kayak bercak-bercak kotoran burung, kotor,” ujarnya dalam podcast Abraham Samad.

    Roy membandingkannya dengan ijazah miliknya dari UGM yang dikeluarkan hanya beberapa tahun setelah Jokowi. Dia menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi tampak tidak orisinal jika dilihat dari hasil uji digital tersebut.

    PN Solo Siap Gelar Sidang

    Juru Bicara PN Kota Solo, Bambang Ariyanto, mengonfirmasi bahwa gugatan tersebut telah diterima dan siap disidangkan. Majelis hakim yang ditunjuk terdiri dari Putu Gede Hariadi sebagai Ketua, serta Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih sebagai hakim anggota.

    “Sidang perdana dijadwalkan 24 April 2025,” ucapnya.

    Beban Pembuktian dan Arah Hukum

    Dalam sistem perdata Indonesia, mengacu pada Pasal 163 HIR/1865 KUH Perdata, beban pembuktian tidak hanya berada di tangan penggugat, tetapi juga tergugat, jika ingin membantah tuduhan yang diajukan. Artinya, kedua pihak harus mampu menunjukkan bukti otentik di hadapan majelis hakim.

    Gugatan ini akan menjadi ujian hukum yang besar—baik dari sisi substansi, tata kelola negara, hingga dampaknya terhadap legitimasi kepemimpinan nasional.

    Sejauh ini belum ada putusan, dan semua tuduhan masih harus dibuktikan di pengadilan. Namun, kasus ini dipastikan menjadi sorotan publik dan media dalam beberapa pekan ke depan, mengingat bobot politik, hukum, dan ekonomi yang mengitarinya.

    “Pengadilan ini bukan mencari siapa yang kalah dan menang. Namun sebagai tempat mencari keadilan. Siapa yang benar, dan siapa yang salah. Itu dasar dari Pengadilan,” kata M. Taufiq.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kecelakaan Maut Lansia Tewas Ditabrak Truk di Palembang: Sang Sopir Kabur

    Kecelakaan Maut Lansia Tewas Ditabrak Truk di Palembang: Sang Sopir Kabur

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kecelakaan maut hari ini terjadi di Jalan Bypass Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang pada Selasa (15/4/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. 

    Pria bernama M Mahis (66) warga Jalan Letnan Yasin, Kelurahan 20 Ili D III, Kecamatan Ilir Timur I tewas usai terseret sejauh 15 meter oleh  truk pengangkut telur.

    Korban mengalami luka di kepala, patah kaki kanan dan robek di pada pinggangnya.

    Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Palembang AKP Arham Sikakum mengatakan, kejadian berawal ketika sepeda motor yang dikendarai korban Supra BG 3590 RL melintas dari arah terminal AAL menuju ke arah Citra Grand City.

    Setiba di lokasi ditabrak oleh kendaraan truk muatan telur BG 8166 IC dari arah yang sama.

    “Kecelakaan antara sepeda motor dengan truk. Motor datang dari arah terminal ditabrak oleh mobil truk yang datang dari arah yang sama. Korban meninggal di tempat kejadian, posisi jenazahnya di bawah masuk kolong, ” kata Arham saat dijumpai di lokasi.

    Dari hasil olah TKP di lokasi, korban terseret kurang lebih sejauh 15 meter dari posisi awal ditabrak sebelum akhirnya berhenti di dekat putaran Jalan.

    “Korban sempat terseret sekitar 15 meter, lukanya di kepala, kaki dan pinggang, ” katanya.

    Setelah dari kejadian tersebut korban langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Moh Hasan untuk menunggu kedatangan keluarga. Sementara sopir kabur dan sedang dalam pencarian.

    “Sopirnya kabur sedang dicari,” katanya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jokowi Alumnus UGM, Pihak Kampus Beri Pernyataan Tegas

    Jokowi Alumnus UGM, Pihak Kampus Beri Pernyataan Tegas

    PIKIRAN RAKYAT – Selasa, 15 April 2025, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menuntut penjelasan terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya banyak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi, karena dirasa ada kejanggalan.

    Dalam aksi massa tersebut, tiga perwakilan dari TPUA yang terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dokter Tifa bertemu dengan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Arie Sujito, Sekretaris Universitas Andi Sandi, Dekan Fakulyas Kehutanan Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang.

    Pada kesempatan tersebut, Rektor UGM berhalangan hadir. Meski begitu, UGM juga menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

    Pihak UGM menyatakan Jokowi telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak 1980, dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681. Berdasarkan dari data kampus, UGM juga telah diwisuda pada 5 November 1985.

    Aksi massa yang dilakukan di Fakultas Kehutanan UGM juga berlangsung cukup panas. Banyak masyarakat ikut gemas dan mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.

    Beberapa orang menuding bahwa UGM ada main dengan Jokowi terkait urusan ijazah mantan presiden RI itu.

    Namun pihak UGM menegaskan bahwa universitas tidak terkait konflik kepentingan antara TPUA maupun Joko Widodo. UGM sebagai institusi public yang melaksanakan system pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik.

    Oleh karena itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat pribadi jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Sedangkan data yang bersifat public tidak akan ditutup-tutupi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efek Boikot Produk Israel Buat Masyarakat

    Efek Boikot Produk Israel Buat Masyarakat

    Jakarta: Analis Perilaku Konsumen Megel Jekson menyebut aktivitas boikot produk terafiliasi Israel di Indonesia terus berlanjut. Hal itu seiring semakin brutalnya Israel melakukan pembunuhan dan genosida selama kurun waktu sebulan terakhir.

    “Aksi boikot produk Israel dan produk-produk terafiliasi akan semakin membesar. Tidak dipungkiri, masyarakat menganggap Boikot sebagai jalan jihad yang paling rasional dan paling mudah dilakukan,” kata Megel.

    Menurutnya, kampanye boikot produk terafiliasi Israel semakin masif di sosial media. Menurutnya, kampanye boikot juga berhasil menunjukkan alasan paling rasional dan tujuan besar aktivitas boikot produk terafiliasi Israel.

    “Muslim Indonesia yakin boikot produk bisa men-stop aliran dana ke Israel. Ujungnya, harapannya bisa menghentikan kebiadaban,” katanya.

    Megel mengungkakan, banyak muncul gerakan Intelektual Islam Indonesia yang berani menyebut merek-merek produk terafiliasi Israel. Tindakan tersebut membuat aksi boikot menjadi lebih terarah dan berdampak langsung pada produk-produk yang dianggap terafiliasi dengan Isarel.

    Menurutnya, masifnya aksi boikot bisa menjadi momentum bagi produk nasional dan UMKM dalam negeri untuk semakin bertumbuh. Menurut Megel, bergesernya konsumsi umat Muslim Indonesia atas produk produk terafiliasi Israel, menjadi berkah dan peluang untuk mendorong peningkatan konsumsi produk nasional dan UMKM lokal.

    “Kalau boikot produk terafiliasi Israel semakin besar, ini menjadi momentum produk nasional dan UMKM mendominasi konsumsi umat Muslim Indonesia. Pada akhirnya akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian nasional,” ujarnya.

    Jakarta: Analis Perilaku Konsumen Megel Jekson menyebut aktivitas boikot produk terafiliasi Israel di Indonesia terus berlanjut. Hal itu seiring semakin brutalnya Israel melakukan pembunuhan dan genosida selama kurun waktu sebulan terakhir.
     
    “Aksi boikot produk Israel dan produk-produk terafiliasi akan semakin membesar. Tidak dipungkiri, masyarakat menganggap Boikot sebagai jalan jihad yang paling rasional dan paling mudah dilakukan,” kata Megel.
     
    Menurutnya, kampanye boikot produk terafiliasi Israel semakin masif di sosial media. Menurutnya, kampanye boikot juga berhasil menunjukkan alasan paling rasional dan tujuan besar aktivitas boikot produk terafiliasi Israel.

    “Muslim Indonesia yakin boikot produk bisa men-stop aliran dana ke Israel. Ujungnya, harapannya bisa menghentikan kebiadaban,” katanya.
     
    Megel mengungkakan, banyak muncul gerakan Intelektual Islam Indonesia yang berani menyebut merek-merek produk terafiliasi Israel. Tindakan tersebut membuat aksi boikot menjadi lebih terarah dan berdampak langsung pada produk-produk yang dianggap terafiliasi dengan Isarel.
     
    Menurutnya, masifnya aksi boikot bisa menjadi momentum bagi produk nasional dan UMKM dalam negeri untuk semakin bertumbuh. Menurut Megel, bergesernya konsumsi umat Muslim Indonesia atas produk produk terafiliasi Israel, menjadi berkah dan peluang untuk mendorong peningkatan konsumsi produk nasional dan UMKM lokal.
     
    “Kalau boikot produk terafiliasi Israel semakin besar, ini menjadi momentum produk nasional dan UMKM mendominasi konsumsi umat Muslim Indonesia. Pada akhirnya akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian nasional,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Jokowi Alumnus UGM, Pihak Kampus Beri Pernyataan Tegas

    Ijazah UGM Jokowi Kembali Disorot, Pengacara dan Kampus Bungkam Tanpa Perintah Pengadilan

    PIKIRAN RAKYAT – Kontroversi seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mencuat ke publik. Pada Selasa, 15 April 2025, sekelompok massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, untuk meminta klarifikasi langsung terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Aksi ini memantik perdebatan yang melibatkan akademisi, tokoh politik, hingga pihak hukum.

    Massa TPUA Kepung Fakultas Kehutanan UGM

    Aksi yang didominasi oleh kalangan emak-emak ini dimulai dengan berjalan kaki menuju Fakultas Kehutanan, tempat yang disebut sebagai lokasi kuliah Jokowi saat menempuh pendidikan di UGM.

    Di antara massa terlihat sejumlah tokoh nasional, termasuk Roy Suryo, dr. Tifauzia, dan Rismon Hasiholan yang disebutkan telah melakukan pertemuan tertutup bersama pimpinan fakultas guna menggali informasi lebih dalam soal keabsahan ijazah.

    Sementara itu, tokoh reformasi Amien Rais juga turut hadir dalam aksi tersebut. Dia menyampaikan keprihatinan terhadap institusi almamaternya.

    Sebagai profesor dari UGM yang pernah menjadi Ketua Majelis Wali Amanat kampus selama lima tahun, dia mengaku sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Dia pun mempertanyakan, bagaimana bisa UGM yang sangat dibanggakan tiba-tiba menjadi alas keset politik seseorang.

    Amien Rais bahkan secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi yang beredar di publik merupakan dokumen tidak sah.

    “Kalau saya yakin memang ijazahnya itu tidak ada. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas, maaf, abal-abal,” katanya.

    Seruan Agar Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli

    Dalam aksi tersebut, para demonstran mendesak agar Jokowi menunjukkan itikad baik dengan membuka bukti autentik jika memang memiliki ijazah asli. Menurut mereka, keterbukaan tersebut penting demi menjernihkan polemik yang berlarut-larut sejak masa awal kepemimpinan Jokowi.

    Salah satu perwakilan TPUA dalam orasinya menekankan agar Jokowi memiliki itikad baik. Jika memang presiden ketujuh Indonesia itu memiliki ijazah, silakan serahkan ke hadapan publik.

    Padahal, cukup dengan Jokowi menyerahkan ijazah asli dari UGM, permasalahan ini selesai dan tidak akan diperpanjang oleh publik.

    Pengacara Jokowi: Tidak Ada Kewajiban Tunjukkan Ijazah ke Publik

    Di tengah desakan publik tersebut, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakup Hasibuan, memberikan tanggapan tegas. Dia membantah keras tudingan bahwa ijazah kliennya palsu.

    Yakup menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menampilkan dokumen asli ijazah Jokowi kecuali ada permintaan resmi dari lembaga hukum seperti pengadilan.

    “Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan,” tutur Yakup di Jakarta Pusat.

    Dia juga menegaskan bahwa membuka dokumen tanpa dasar hukum bisa menciptakan preseden buruk bagi praktik hukum di Indonesia.

    “Kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti,” ujar Yakup.

    Sikap UGM: Tak Akan Beri Bukti ke Publik, Hanya ke Pengadilan

    Sikap pihak Universitas Gadjah Mada juga berada dalam garis yang sama dengan tim kuasa hukum Jokowi. Pihak UGM sebelumnya menyatakan bahwa segala dokumen dan catatan akademik mahasiswa merupakan informasi yang tunduk pada hukum perlindungan data dan tidak dapat diserahkan kepada pihak luar sembarangan.

    Jika diminta secara resmi oleh pengadilan, UGM menyatakan bersedia menyampaikan bukti terkait status akademik Jokowi, namun tidak akan membuka informasi itu secara terbuka ke publik tanpa dasar hukum yang kuat.

    Isu Lama yang Kembali Muncul

    Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi bukanlah isu baru. Isu ini pertama kali mencuat pada periode awal masa jabatannya sebagai presiden, namun tak pernah terbukti secara hukum. Gugatan-gugatan sebelumnya pun sebagian besar telah ditolak oleh pengadilan karena tidak cukup bukti.

    Namun, munculnya kembali isu ini jelang tahun-tahun politik menambah tensi perdebatan, terutama di kalangan yang masih mempertanyakan legalitas dan transparansi pemimpin negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • UPDATE Kasus Dokter Lecehkan Pasien di Garut: Syafril Firdaus Ditangkap hingga Respons Dedi Mulyadi

    UPDATE Kasus Dokter Lecehkan Pasien di Garut: Syafril Firdaus Ditangkap hingga Respons Dedi Mulyadi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ini perkembangan terbaru terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan Muhammad Firdaus Syafril, seorang dokter spesialis kandungan terhadap sejumlah pasien di sebuah klinik, Garut, Jawa Barat. 

    Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan pelaku sudah diamankan. 

    “Jadi perlu saya informasikan bahwasanya untuk update terkini dari peristiwa di Garut, untuk dokter pelaku sudah diamankan,” ujarnya seperti dikutip dari Catatan Demokrasi yang tayang di TV One pada Selasa (15/4/2025). 

    Sementara itu, ada 2 korban yang telah membuat laporan terkait pelecehan seksual ke Polres Garut. 

    “Ada dua orang korban. Untuk sementar masih didalami para korbannya karena baru sore tadi mereka membuat laporan ke Polres Garut,” katanya. 

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi geram adanya kasus dokter spesialis kandungan, M Syafril Firdaus yang melecehkan sejumlah pasien di Garut, Jawa Barat. 

    Ia meminta agar izin praktik dokter spesialis kandungan tersebut segera dicabut. 

    Selain itu, Dedi juga meminta agar universitas yang meluluskan pelaku untuk mencabut gelar dokternya demi memberikan efek jera. 

    “Gini saja, kalau dokter pelecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya, ya berhentikan saja cabut izin dokternya. Kenapa harus susah, ya cabut izin praktik dokternya,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com pada Selasa (15/4/2025). 

    Hal ini, kata Dedi Mulyadi, sebagai bentuk sanksi tegas dan efek jera.

    Dedi juga mendukung proses hukum terkait kasus ini, agar terduga pelaku mendapat sanksi setimpal.

    “Dan bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah,” katanya. 

    Sebelumnya diberitakan, Publik dihebohkan dengan terkuaknya seorang dokter spesialis kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang ibu hamil saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. 

    rekaman perbuatan mesum si dokter pertama kali dibagikan oleh akun drg Mirza Mangku Anom, seorang dokter spesialis konservasi gigi. 

    Melalui Instagram pribadinya, ia mengatakan telah menyimpan banyak bukti terkait ulah mesum si dokter. 

    “Ini semua bukti aku punya lengkap, lho. Rekaman CCTV versi lengkap aku juga punya dan aku selalu kesel ngelihat yang begini-begini,” tulis drg Mirza. 

    Sementara itu, Polres Garut telah mengetahui kejadian viral tersebut dan tengah melakukan penyelidikan. 

    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut Ajun Komisaris, Joko Prihatin pada Selasa (15/4/2025). 

    “Kami telah menangani kasus ini dan masih dalam penyelidikan. Kami dapatkan infonya sejak Senin malam,” ujarnya. 

    Tim penyidik Polres Garut telah turun langsung untuk mencari tempat praktik dokter yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual. 

    Namun, saat ini korban belum melaporkan kasus ini. 

    “Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terus berjalan meskipun korban belum membuat laporan di Polres Garut,” ujarnya.

    Setelah kasus pelecehan seksual oleh dokter Iril Syafril diungkap oleh drg Mirza, pasien-pasien yang dulu pernah menjadi ‘mangsa’ mulai berani bersuara.

    drg Mirza mengunggah suara-suara korban di instastory-nya. 

    “Dok, saya salah satu korbannya. Aku juga ada bukti SS (screen shot) dia bilang suka ke aku dok setelah melecehkan aku. Dok, aku ada SS chat dia, kalau mau aku kirim,” tulis salah satu korban. 

    “Aku kan orangnya takutan gitu ya, padahal si bayi sehat-sehat aja tapi harus kontrol sama dari ini, yang lebih geli lagi suka komentar story gue, ngomongin tentang S*ks gitu kan ilfeel. Apalagi suka ucapkan selamat pagi, jaga kesehatan cenah. Ngeri kan,” tulis korban lainnya.

    Ada lagi korban yang mengalami pelecehan seksual di tahu 2023. 

    “Iya dok, 2023 kejadian saya waktu itu ke bidan kebetulan ada dr spog-nya dia, dari awal udah aneh mungkin karena saya sendiri ya gak di samping suami. Dia minta WA bla-bla ngajakin jalan ini itu, terus saya emang sendiri ditinggal suami dia terus ngomong “Udah kamu cek ke klinik saya gak usah bayar kliniknya di deket alun-alun aku tiap bulan sama ibu cek, tapid (di sana) dilecehin saya, pakai tangan dokter Iril.”

    “Dari situ saya stop enggak mau lagi datang meskipun gratis,” tulisnya. 

    Mirza mengakui dikirimi banyak cerita dari para korban lewat direct message di Instagram-nya. 

    Sebagian besar korban juga mengirimkan bukti chat mereka dengan pelaku. 

    “Setelah aku baca beberapa bukti chat-nya, ini memang sudah keterlaluan sekali sih. Semoga ada sanksi hukum yang tegas dan juga sanksi profesi, karena oknum dokter ini telah melanggar etika profesi.”

    “Menggunakan profesi untuk melecehkan banyak pasien-pasien secara se*ual,” tulis si dokter.

    Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani, mengungkapkan bahwa insiden tersebut pernah terjadi pada tahun 2024 di sebuah klinik yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pakuwon.

    Menurut Leli, saat ini dokter terduga pelaku tidak lagi memiliki izin praktik di wilayah Kabupaten Garut. Hal itu diketahui dari sistem informasi sumber daya manusia milik Dinas Kesehatan.

    “(Sekarang) yang bersangkutan sudah tidak ada izin praktik satu pun di wilayah Kabupaten Garut,” ujar Leli dalam keterangannya kepada media pada Selasa (15/4/2025).

    Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya memang sempat ada laporan ke Dinas Kesehatan terkait kasus ini.

    Namun, penyelesaian kala itu dilakukan secara kekeluargaan antara pihak yang terlibat. Leli menjelaskan bahwa pihaknya belum sempat melakukan pemeriksaan mental maupun psikologis terhadap terduga pelaku karena yang bersangkutan sudah tidak lagi berada di Kabupaten Garut.

    Selain itu, dokter tersebut juga bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Yang bersangkutan juga bukan orang sini (Garut), dan dari riwayat prakteknya, diketahui pernah bekerja di beberapa fasilitas kesehatan, termasuk RS Malangbong serta beberapa klinik dan rumah sakit lainnya di Garut,” jelas Leli.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • MyRepublic Bikin Apps Demi Layanan dan Bidik 2 Juta Pelanggan

    MyRepublic Bikin Apps Demi Layanan dan Bidik 2 Juta Pelanggan

    Jakarta –

    MyRepublic sudah 10 tahun berkiprah di Indonesia. Mereka meluncurkan aplikasi untuk kenyamanan konsumen dan mulai membidik target 2 juta pelanggan.

    Iman Syahrizal, Chief Sales & Marketing Officer (CMO) MyRepublic Indonesia mengatakan tema Xcellence Decade jadi spirit MyRepublic untuk meningkatkan kualitas layanan. Ada 1,1 juta pelanggan aktif saat ini, mereka akan terbantu dengan adanya aplikasi MyRep yang baru diluncurkan.

    “MyRep bukan cuma aplikasi pelengkap. Dengan aplikasi ini pelanggan dapat mengakses layanan secara mandiri, melakukan pembayaran, mengecek koneksi hingga menghubungi costumer service. Semuanya dari 1 genggaman tangan,” kata Ilman di Jakarta, Selasa (15/4/2025) ditemani Board of Directors MyRepublic Indonesia, serta partner strategis Jaringan Prima.

    Chief Technology Officer (CTO) MyRepublic Hendra Gunawan menjelaskan ada beberapa fitur penting di aplikasi ini. Yang utama tentu ada pembayaran tagihan yang berkolaborasi dengan Jaringan Prima sebagai payment getaway. Lalu ada tim CS di MyRepCare yang terhubung ke WhatsApp Call dan web call.

    Untuk mengecek kualitas jaringan, ada Speed Test dan Ping Test. Pengguna juga bisa mengecek status layanan. Ada fitur Restart Modem juga jika pengguna ingin mengelola perangkat secara mandiri.

    Aplikasi MyRep sudah tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Kembali ke Iman, dia mengatakan peluncuran MyRep adalah bagian dari strategi mereka di 2025.

    Strategi lain di tahun 2025 ini adalah menambah 4 juta home pass. Kemudian, MyRepublic akan melebarkan layanan ke 15 kota antara lain di Pematangsiantar, Prabumulih, Bukittinggi, Pontianak, Kupang, Kendari, Palu, Singkawang dll. Menambah jumlah pelanggan adalah target mereka di tahun ini.

    “Kami telah melampaui 1,1 juta pelanggan. Tentunya tahun ini kita akan menuju 2 juta pelanggan,” kata Iman.

    (fay/fyk)