Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • Profil Try Sutrisno, Mantan Wapres Era Soeharto yang Ikut Serukan Turunkan Gibran

    Profil Try Sutrisno, Mantan Wapres Era Soeharto yang Ikut Serukan Turunkan Gibran

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mengejutkan publik setelah menyatakan dukungan terhadap petisi Forum Purnawirawan TNI, yang salah satu poin utamanya mendesak pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden.

    Try bersama sejumlah jenderal purnawirawan lain, termasuk Fachrul Razi dan Tyasno Sudarto, menandatangani petisi yang ditujukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Dalam silaturahmi Lebaran pada 9 April 2025, Try menyampaikan keprihatinan mendalam atas naiknya Gibran ke kursi wapres. Ia menyebut hal tersebut sebagai ‘pemaksaan politik’ dari Presiden Jokowi.

    Try Sutrisno menilai kemenangan Prabowo tidak bermasalah, namun penunjukan Gibran sebagai wapres diragukan secara etika dan kenegarawanan.

    Ia juga menyerukan pengembalian UUD 1945 ke versi asli tanpa amandemen dan mengkritik kinerja BPIP yang dinilai belum maksimal, meski tetap mengapresiasi perannya menjaga jati diri bangsa.

    Siapa sebetulnya sok Try Sutrisno? Dilansir dari laman Pusat Penerangan TNI, tni.mil.id, dan YouTube Irma Hutabarat – HORAS INANG, berikut selengkapnya profil sang Wapres ke-6 RI:

    Profil: Anak Sopir Ambulans dan IRT yang Jadi Wapres

    Try Sutrisno adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia yang dikenal luas karena kejujurannya, kesederhanaan hidup, serta keteguhannya dalam prinsip.

    Ia lahir di Surabaya pada 15 November 1932 dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai sopir ambulans, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga.

    Meski berasal dari latar belakang yang tidak berkecukupan, Try berhasil meniti karier dari bawah hingga akhirnya menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1993–1998 mendampingi Presiden Soeharto.

    Pendidikan Militer

    Try diterima sebagai taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad), tempat ia memulai karier militernya.

    Selama di Atekad, ia mendapat pelatihan teknis dan strategi militer yang membekali dirinya untuk menghadapi berbagai operasi penting di kemudian hari.

    Perjalanan Karier Militer dan Politik

    (a) 1957 – Terlibat dalam operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI.

    (b) 1962 – Berperan dalam Operasi Pembebasan Irian Barat, di mana ia mulai berkenalan dengan Soeharto.

    (c) 1974 – Diangkat menjadi ajudan Presiden Soeharto, yang menjadi awal lonjakan kariernya.

    (d) 1978–1983 – Menjabat sebagai:

    Kepala Staf KODAM XVI/Udayana Panglima KODAM IV/Sriwijaya Panglima KODAM V/Jaya

    (e) 1985 – Dipromosikan menjadi Letnan Jenderal dan Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad).

    (f) 1986 – Diangkat sebagai Kepala Staf TNI AD (Kasad) menggantikan Jenderal Rudhini.

    (g) 1988 – Menduduki posisi puncak sebagai Panglima ABRI (Pangab) menggantikan Jenderal LB Moerdani.

    (h) 1993–1998 – Diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia membersamai Presiden ke-2 Soeharto, jabatan tertinggi dalam karier politiknya.

    Sosok Sederhana yang Jauh dari Kemewahan

    Meski pernah menduduki jabatan tinggi, Try dikenal sebagai pribadi yang tidak haus jabatan dan tidak mengejar kekayaan. Ia bahkan menyicil rumah selama 15 tahun setelah pensiun sebagai Panglima ABRI.

    Dalam wawancaranya bersama Irma Hutabarat di kanal YouTube HORAS INANG, Try mengaku membeli rumah dinas KSAD dengan cara mencicil.

    “Saya nerimo, Tuhan akhirnya kasih. Saya bisa tidur nyenyak tanpa takut KPK. Kan didaftar semua asalnya,” ujar Try.

    Kini, Try Sutrisno masih aktif berkontribusi sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia juga dikenal suka menyerahkan rumah dinasnya kepada prajurit lain, karena sadar masih banyak tentara yang lebih membutuhkan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Samsung Galaxy S25 Series Hadirkan Galaxy AI Lebih Pintar, Kontekstual, dan Terintegrasi – Page 3

    Samsung Galaxy S25 Series Hadirkan Galaxy AI Lebih Pintar, Kontekstual, dan Terintegrasi – Page 3

    Ilham menekankan pentingnya membuat AI dapat digunakan oleh siapa saja, tak hanya pengguna teknologi tingkat lanjut.

    “One UI 7 kami rancang dari nol untuk memastikan AI bisa digunakan siapa saja. Dari ibu rumah tangga sampai Gen Z. Ringan, mudah, dan relevan,” Ilham memaparkan.

    Kemudian, Tommy menambahkan pentingnya aksesibilitas dan edukasi AI yang merata di masyarakat.

    “Di komunitas kami, ibu-ibu rumah tangga pun sekarang belajar AI karena dorongan dari anak-anak mereka yang sudah pakai AI di sekolah. Ini membuktikan AI sudah makin inklusif,” imbuhnya.

    Samsung dan Masa Depan AI yang Bertanggung Jawab

    Tommy juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor swasta, komunitas, dan regulator untuk membentuk masa depan AI yang etis.

    “AI itu kayak tsunami, pilihannya dua: kita mau tergulung atau berselancar. Dan kita harus pastikan berselancar dengan aman dan bertanggung jawab,” simpulnya.

    Samsung juga menunjukkan komitmennya dalam hal ini, dengan terus mengembangkan fitur-fitur Galaxy AI agar bisa diadopsi secara luas, termasuk di lini non-flagship seperti Galaxy A36 dan Galaxy A56.

    Dengan kehadiran Galaxy AI di Galaxy S25 Series dan integrasi penuh dengan One UI 7 serta Google Gemini, Samsung kembali memimpin di garis depan inovasi teknologi AI yang human-centric dan inklusif.

    “Kami percaya, AI bukan cuma soal teknologi, tapi soal bagaimana teknologi bisa jadi teman, bukan sekadar alat,” Ilham memungkaskan.

  • Era Baru Industri Animasi Indonesia

    Era Baru Industri Animasi Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Film Jumbo resmi menembus angka 5 juta penonton pada Sabtu, 19 April 2025. Kesuksesan ini mendapat apresiasi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dengan pencapaian tersebut, film produksi Visinema itu kini menyandang predikat sebagai film animasi terlaris sepanjang sejarah box office Indonesia.

    Capaian tersebut sekaligus menggeser dominasi Frozen 2, yang sebelumnya memegang rekor dengan 4,6 juta penonton.

    “Jumbo merupakan karya animator muda Indonesia yang berhasil menembus 5 juta penonton. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” ujarnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Wakil Presiden, pada Sabtu, 19 April 2025.

    Sebelumnya, Wapres Gibran sempat menonton Jumbo bersama 139 anak yatim di Senayan City, Jakarta Pusat, pada 11 April 2025.

    Acara itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan hiburan edukatif sekaligus membentuk karakter generasi muda.

    Sekilas Sinopsis

    Film karya Ryan Adriandhy ini mengisahkan Don, anak laki-laki bertubuh besar yang sering menjadi korban perundungan.

    Namun, melalui perjalanan hidup yang penuh tantangan, Don mampu menemukan kekuatan dalam dirinya dan berubah menjadi sosok yang menolong, bahkan mereka yang pernah menyakitinya.

    Cerita Jumbo mengandung pesan penting mengenai keberanian, penerimaan diri, serta kekuatan dari persahabatan.

    Gibran: AI Bukan Ancaman

    Penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini semakin meluas, bahkan sudah menyentuh kalangan awam. Namun, masih banyak pihak yang belum memanfaatkan teknologi ini secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan pandangannya bahwa kehadiran AI merupakan salah satu bukti kemajuan teknologi masa kini. Ia menegaskan bahwa AI bukan hadir untuk menggantikan peran manusia, tetapi justru menjadi alat bantu yang memperkuat kemampuan manusia.

    “AI itu enggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI,” tegas Gibran.

    Gibran mendorong agar masyarakat mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan AI. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan menciptakan ruang bersama untuk bertumbuh dan berkembang.

    “Kita butuh ruang untuk tumbuh sehingga Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang dapat kita wujudkan bersama-sama,” ajak Gibran.

    Optimisme juga disampaikan Wapres terhadap generasi muda Indonesia. Ia percaya bahwa anak-anak muda tanah air adalah sosok petarung tangguh yang hanya perlu dorongan untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri.

    “Teman-teman, membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang adalah tanggung jawab kita bersama. Baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, praktisi, tokoh agama, maupun masyarakat sipil. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu katakan, bahwa keberhasilan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa bukan pekerjaan satu tahun, lima tahun, atau bahkan sepuluh tahun,” ucapnya.

    Dengan semangat kolaboratif dan pemanfaatan teknologi yang bijak, Gibran berharap Indonesia mampu menjadi bangsa yang tangguh dan siap menghadapi masa depan. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pecahan Rupiah Ini Sudah Tak Berlaku, Simak Jadwal Terakhir Penukaran

    Pecahan Rupiah Ini Sudah Tak Berlaku, Simak Jadwal Terakhir Penukaran

    Jakarta: Bank Indonesia sudah mencabut dan menarik beberapa pecahan uang rupiah. Setidaknya ada beberapa pecahan rupiah yang sudah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah. 

    Beberapa pecahan yang sudah tidak berlaku antara lain uang Rp10.000 tahun emisi (TE) 1979, Rp5.000 TE 1980, Rp1.000 TE 1980, dan Rp500 TE 1982.

    Pencabutan empat pecahan rupiah tersebut sejatinya sudah diumumkan sejak tahun 1992 silam. Meski begitu, bagi masyarakat yang masih memiliki pecahan rupiah tersebut masih bisa menukarkan dengan uang yang baru.
     

    Melansir dari laman resmi BI, masyarakat masih diberikan batas waktu untuk penukaran di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Berikut ini batas waktu penukaran: 

    1. Rp10.000 TE 1979

    – Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992

    – Batas Penukaran di KPBI 30 April 2025

    2. Rp5.000 TE 1980

    – Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992

    – Batas Penukaran di KPBI : 30 April 2025

    3. Rp1.000 TE 1980

    – Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992

    – Batas Penukaran di KPBI 30 April 2025

    4. Rp500 TE 1982

    – Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992

    – Batas Penukaran di KPBI 30 April 2025

    Apabila Uang Rupiah yang akan ditukarkan dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak maka penggantian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

    – Dalam hal fisik Uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan, dan;

    – Dalam hal fisik Uang Rupiah logam sama dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

    Jakarta: Bank Indonesia sudah mencabut dan menarik beberapa pecahan uang rupiah. Setidaknya ada beberapa pecahan rupiah yang sudah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah. 
     
    Beberapa pecahan yang sudah tidak berlaku antara lain uang Rp10.000 tahun emisi (TE) 1979, Rp5.000 TE 1980, Rp1.000 TE 1980, dan Rp500 TE 1982.
     
    Pencabutan empat pecahan rupiah tersebut sejatinya sudah diumumkan sejak tahun 1992 silam. Meski begitu, bagi masyarakat yang masih memiliki pecahan rupiah tersebut masih bisa menukarkan dengan uang yang baru.
     

    Melansir dari laman resmi BI, masyarakat masih diberikan batas waktu untuk penukaran di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Berikut ini batas waktu penukaran: 
     
    1. Rp10.000 TE 1979
     
    – Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992
     
    – Batas Penukaran di KPBI 30 April 2025
     
    2. Rp5.000 TE 1980
     
    – Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992
     
    – Batas Penukaran di KPBI : 30 April 2025
     
    3. Rp1.000 TE 1980
     
    – Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992
     
    – Batas Penukaran di KPBI 30 April 2025
     
    4. Rp500 TE 1982
     
    – Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992
     
    – Batas Penukaran di KPBI 30 April 2025
     
    Apabila Uang Rupiah yang akan ditukarkan dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak maka penggantian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 dengan ketentuan sebagai berikut:
     
    – Dalam hal fisik Uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan, dan;
     
    – Dalam hal fisik Uang Rupiah logam sama dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Tolak Segala Bentuk Pemindahan Warga Palestina

    Tolak Segala Bentuk Pemindahan Warga Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani tegas menolak upaya Israel Penjajah mengusir warga Palestina dari tanah air mereka sendiri. Ia meminta negara-negara di dunia sepakat dan kuat soal komitmen ini.

    Jika Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih sudah siap melangsungkan pemindahan sementara warga Gaza ke Indonesia, Puan punya itikat yang bertolak belakang.

    Menurutnya, masyarakat Palestina harus tetap berada di tanah mereka, sebab pemindahan sama saja mengambil paksa hak tinggal dan mengusir mereka dari rumahnya.

    “Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” kata Puan sebagaimana keterangan tertulis, dikutip Minggu, 20 April 2025.

    Puan menyampaikan hal itu sejatinya saat memberikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina, atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat, 18 April 2025, sore waktu setempat.

    “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” ujarnya dia.

    Usul Rekonstruksi oleh Pihak Palestina

    Puan menyampaikan bahwa proses rekonstruksi di Palestina sebaiknya dipimpin langsung oleh pihak Palestina, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Ia menilai, peran komunitas internasional seharusnya bersifat mendukung, bukan mengambil alih kendali.

    Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil Palestina serta upaya untuk mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Karena itu, menurutnya, parlemen di berbagai negara perlu mendukung dan memperkuat seruan tersebut.

    Puan turut mengingatkan bahwa para anggota parlemen memiliki pengaruh melalui suara mereka, yang dapat mendorong kebijakan pemerintah masing-masing dan membentuk opini di tingkat global.

    “Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh berani untuk perdamaian, keadilan, dan rakyat Palestina,” katanya.

    Puan lantas mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza karena situasi yang semakin genting.

    Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama forum parlemen pendukung Palestina adalah mewujudkan negara Palestina yang berdaulat, damai, dan sejahtera melalui solusi dua negara.

    “Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antarparlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina, tetapi juga penting bagi Timur Tengah; dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia,” tutur Puan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Setahun ke Depan, 1,2 Juta Pekerja di Indonesia Terancam Kena PHK

    Setahun ke Depan, 1,2 Juta Pekerja di Indonesia Terancam Kena PHK

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 1,2 juta pekerja di Indonesia terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ancaman ini mencakup seluruh sektor industri dalam proyeksi satu tahun ke depan, dengan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi yang paling terdampak, yakni berpotensi kehilangan 191 ribu tenaga kerja.

    “Bisa dibilang penyerapan tenaga kerja di industri tekstil itu akan berkurang sekitar 191 ribu, ini hitungan kasar kita,” ujar pengamat ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Sritex milik siapa, berikut data kepemilikan saham perusahaan yang pailit dan bangkrut hari ini, Sabtu 1 Maret 2025, ada banyak utang menggunung dengan total Rp25 triliun. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

    Ia menjelaskan, potensi PHK tersebut dihitung berdasarkan dampak pengenaan tarif masuk AS, ketika setiap kenaikan 1 persen tarif bisa menurunkan volume ekspor Indonesia sebesar 0,8 persen.

    Di sektor TPT, tingginya ekspor ke AS dan tekanan di pasar domestik akibat produk impor murah dari China memperburuk situasi. “Akibatnya, nilai tambah dari industri TPT bisa semakin menurun,” tambah Nailul.

    Satgas PHK

    Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengantisipasi gelombang PHK akibat kebijakan tarif tersebut.

    “Satgas tenaga kerja dan PHK dibentuk untuk mengantisipasi dampak langsung dari kebijakan tarif ini. Pemerintah juga sedang merumuskan paket regulasi untuk sektor-sektor terdampak,” ujar Mari dalam konferensi pers daring bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Satgas ini akan fokus melindungi tenaga kerja di sektor yang paling terdampak, seperti industri garmen, alas kaki, dan perikanan.

    Selain Satgas PHK, pemerintah juga membentuk tiga satgas lain untuk menangani deregulasi, efisiensi ekonomi, dan peningkatan daya saing nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk menekan biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan produktivitas di tengah tekanan global.

    Dalam negosiasi dengan AS, Indonesia menargetkan kesepakatan tarif ekspor yang adil serta perlakuan non-diskriminatif terhadap produk unggulan Indonesia. Kesepakatan final ditargetkan tercapai dalam 60 hari ke depan.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 2 April 2025 yang menetapkan tarif timbal balik atas impor dari sejumlah negara. Tarif dasar ditetapkan 10 persen, dan tarif lebih tinggi diberlakukan terhadap 57 negara yang memiliki defisit perdagangan tinggi dengan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32 persen.

    Pada 9 April, Trump mengumumkan bahwa tarif dasar 10 persen akan berlaku selama 90 hari bagi lebih dari 75 negara yang tidak melakukan aksi balasan dan telah meminta negosiasi, kecuali China.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Kritik Kebijakan QRIS di Indonesia, Pembayaran Digital Bakal Dilarang?

    AS Kritik Kebijakan QRIS di Indonesia, Pembayaran Digital Bakal Dilarang?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai beberapa aturan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bisa menghambat aktivitas perdagangan, khususnya bagi perusahaan asal Negeri Paman Sam. Salah satunya kebijakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS).

    Penilaian ini disampaikan dalam laporan tahunan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE) yang dirilis akhir Maret 2025 oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR).

    Laporan membahas hambatan perdagangan di 59 negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Salah satu perhatian utama AS adalah soal sistem pembayaran di Indonesia, seperti penerapan QRIS.

    USTR menyebut perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, khawatir karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan QRIS.

    Mereka merasa tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat, terutama terkait bagaimana QRIS bisa terintegrasi dengan sistem pembayaran internasional yang sudah ada.

    Pembayaran QRIS Bakal Dilarang?

    AS, lewat laporan USTR, menyampaikan dua hal Utama soal kritik terhadap QRIS di Indonesia:

    – Kurangnya keterlibatan perusahaan asing (termasuk dari AS) dalam proses pembuatan kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia: Mereka merasa tidak diajak berdiskusi atau memberikan masukan, padahal kebijakan ini bisa berdampak besar pada bisnis mereka.

    – Risiko keterbatasan akses untuk bersaing di pasar Indonesia: Misalnya, karena QRIS dan GPN mewajibkan semua transaksi domestik diproses oleh lembaga lokal, perusahaan pembayaran asing jadi kesulitan ikut serta atau harus tunduk pada syarat kepemilikan saham yang ketat.

    Dengan begitu, yang dipermasalahkan bukan QRIS-nya secara konsep, melainkan mekanisme penerapannya dan aturan pembatasan asing yang menyertainya. Mereka ingin kebijakan ini lebih inklusif dan tetap membuka peluang bagi perusahaan internasional.

    Pembatasan Kepemilikan Asing dan Aturan GPN di Sektor Keuangan

    USTR juga menyoroti aturan pembatasan kepemilikan asing dalam industri sistem pembayaran di Indonesia. Misalnya:

    Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 yang isinya membatasi kepemilikan asing di sektor pembayaran: maksimal 85 persen untuk perusahaan layanan (front-end), tapi hanya 49 persen yang bisa punya hak suara, dan 20 persen untuk infrastruktur pembayaran (back-end).

    Kebijakan ini dinilai kurang transparan karena minim konsultasi dengan pihak internasional.

    Kemudian AS mengkritisi aturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang mewajibkan seluruh transaksi kartu debit dan kredit ritel di Indonesia diproses oleh lembaga lokal berizin BI. Kepemilikan asing dibatasi hanya 20%, dan perusahaan asing harus bermitra dengan penyedia lokal serta mendukung industri dalam negeri.

    AS juga menyoroti aturan OJK yang membatasi kepemilikan saham bank maksimal 40 persen, serta pembatasan kepemilikan asing di perusahaan pelaporan kredit (maksimal 49 persen) dan perusahaan pemrosesan pembayaran (maksimal 20%).

    Menurut AS, berbagai pembatasan ini dianggap menghambat masuknya perusahaan asing di sektor keuangan dan sistem pembayaran digital Indonesia. Mereka berharap kebijakan lebih terbuka dan melibatkan pelaku usaha internasional.

    Dibahas Saat Negosiasi Tarif

    Isu sistem pembayaran seperti QRIS dan GPN turut dibahas dalam negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sudah berkoordinasi dengan BI dan OJK menanggapi masukan dari AS.

    “Juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga, dalam konferensi, dikutip dari YouTube Perekonomian RI, Minggu, 20 April 2025.

    Airlangga belum merinci langkah pemerintah bersama BI dan OJK terkait tarif Trump. Selain sistem pembayaran, isu lain yang disorot AS mencakup perizinan impor lewat OSS, insentif pajak dan bea cukai, serta kuota impor.

    “Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BRIN dan Kementerian Pertahanan Gelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan

    BRIN dan Kementerian Pertahanan Gelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan

    Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan Berbasis Riset dan Inovasi, di Graha Widya Bhakti, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong, Tangerang Selatan. 

    Acara yang dijadwalkan berlangsung Senin, 21 April 2025 ini menjadi platform kolaboratif untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan teknologi strategis pertahanan melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi.
     
    Mengusung tagline “Towards Indonesia 2045: Advancing Strategic Defence Technology by Research and Innovation” diikuti oleh perwakilan dari industri strategis nasional, perwakilan negara sahabat, akademisi, serta pelaku usaha swasta yang memiliki peran dalam penguatan sistem pertahanan nasional.

    “Temu bisnis ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi strategis, tetapi juga ruang konkret untuk menjalin kemitraan teknologi antara lembaga riset, dunia industri, dan pemerintah,” ujar Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joannes Ekaprasetya Tandjung.
     

     
    Rangkaian acara meliputi penandatanganan nota kesepahaman (MoU), diskusi panel tematik, business matchmaking, hingga sesi talkshow yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertahanan, pusat riset BRIN, perwakilan industri strategis, serta perwakilan duta besar dan atase pertahanan negara-negara sahabat seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat.
     
    Selain itu, kegiatan temu bisnis juga dimeriahkan dengan pameran teknologi pertahanan yang menampilkan berbagai inovasi dan hasil riset unggulan di sektor strategis, seperti kecerdasan artifisial, sistem sensor, sistem pertahanan nirawak, serta teknologi komunikasi militer. “Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan solusi inovatif hasil riset anak bangsa kepada mitra industri maupun investor,” lanjut Joannes.
    Potensi kolaborasi

    Salah satu agenda penting dalam acara ini adalah sesi business matchmaking yang memberikan ruang bagi peserta untuk menjajaki potensi kolaborasi dan pengembangan proyek bersama. BRIN berharap forum ini dapat mendorong terbentuknya kesepakatan bisnis, alih teknologi, serta penguatan jejaring internasional dalam sektor pertahanan.

    “Temu Bisnis ini menjadi upaya strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis teknologi, serta menjawab tantangan geopolitik global melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri,” imbuhnya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut perjanjian kerja sama antara BRIN dan Kementerian Pertahanan yang telah diteken sejak 2022, sebagai bentuk konkret integrasi riset dan inovasi dalam mendukung sistem pertahanan nasional yang adaptif dan tangguh menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan Berbasis Riset dan Inovasi, di Graha Widya Bhakti, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong, Tangerang Selatan. 
     
    Acara yang dijadwalkan berlangsung Senin, 21 April 2025 ini menjadi platform kolaboratif untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan teknologi strategis pertahanan melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi.
     
    Mengusung tagline “Towards Indonesia 2045: Advancing Strategic Defence Technology by Research and Innovation” diikuti oleh perwakilan dari industri strategis nasional, perwakilan negara sahabat, akademisi, serta pelaku usaha swasta yang memiliki peran dalam penguatan sistem pertahanan nasional.
     
    “Temu bisnis ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi strategis, tetapi juga ruang konkret untuk menjalin kemitraan teknologi antara lembaga riset, dunia industri, dan pemerintah,” ujar Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joannes Ekaprasetya Tandjung.
     

     
    Rangkaian acara meliputi penandatanganan nota kesepahaman (MoU), diskusi panel tematik, business matchmaking, hingga sesi talkshow yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertahanan, pusat riset BRIN, perwakilan industri strategis, serta perwakilan duta besar dan atase pertahanan negara-negara sahabat seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat.
     
    Selain itu, kegiatan temu bisnis juga dimeriahkan dengan pameran teknologi pertahanan yang menampilkan berbagai inovasi dan hasil riset unggulan di sektor strategis, seperti kecerdasan artifisial, sistem sensor, sistem pertahanan nirawak, serta teknologi komunikasi militer. “Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan solusi inovatif hasil riset anak bangsa kepada mitra industri maupun investor,” lanjut Joannes.

    Potensi kolaborasi

    Salah satu agenda penting dalam acara ini adalah sesi business matchmaking yang memberikan ruang bagi peserta untuk menjajaki potensi kolaborasi dan pengembangan proyek bersama. BRIN berharap forum ini dapat mendorong terbentuknya kesepakatan bisnis, alih teknologi, serta penguatan jejaring internasional dalam sektor pertahanan.

    “Temu Bisnis ini menjadi upaya strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis teknologi, serta menjawab tantangan geopolitik global melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri,” imbuhnya.
     
    Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut perjanjian kerja sama antara BRIN dan Kementerian Pertahanan yang telah diteken sejak 2022, sebagai bentuk konkret integrasi riset dan inovasi dalam mendukung sistem pertahanan nasional yang adaptif dan tangguh menuju Visi Indonesia Emas 2045.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Hari Libur Mei 2025 Banyak Plus Long Weekend, Catat Tanggal Merahnya!

    Hari Libur Mei 2025 Banyak Plus Long Weekend, Catat Tanggal Merahnya!

    PIKIRAN RAKYAT – Bulan Mei 2025 akan dipenuhi dengan berbagai tanggal merah. Selain libur nasional dan akhir pekan, ada juga cuti bersama yang berdekatan, sehingga masyarakat bisa menikmati liburan panjang alias long weekend lebih dari satu kali.

    5 Libur Nasional

    Berdasarkan SKB 3 Menteri (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, ada 5 hari libur utama di bulan Mei, terdiri dari:

    Kamis, 1 Mei: Hari Buruh Internasional (libur nasional) Senin, 12 Mei: Hari Raya Waisak 2596 BE (libur nasional) Selasa, 13 Mei: Cuti bersama Hari Raya Waisak Kamis, 29 Mei: Kenaikan Yesus Kristus (libur nasional) Jumat, 30 Mei: Cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus 2 Long Weekend di Mei 2025

    Bulan ini juga menghadirkan dua momen long weekend, karena libur nasional dan cuti bersama jatuh berdekatan dengan akhir pekan:

    a. Long weekend pertama:

    Sabtu, 10 Mei (akhir pekan) Minggu, 11 Mei (akhir pekan) Senin, 12 Mei (Hari Waisak) Selasa, 13 Mei (cuti bersama)

    Total: 4 hari libur berturut-turut

    b. Long weekend kedua:

    Kamis, 29 Mei (Kenaikan Isa Almasih) Jumat, 30 Mei (cuti bersama) Sabtu, 31 Mei (akhir pekan) Minggu, 1 Juni

    Total: 4 hari libur berturut-turut

    Rangkuman Tanggal Merah di Bulan Mei 2025

    Berikut daftar lengkap tanggal-tanggal libur di bulan Mei, termasuk akhir pekan:

    Kamis, 1 Mei – Hari Buruh Internasional Sabtu, 3 Mei – Akhir pekan Minggu, 4 Mei – Akhir pekan Sabtu, 10 Mei – Akhir pekan Minggu, 11 Mei – Akhir pekan Senin, 12 Mei – Hari Raya Waisak Selasa, 13 Mei – Cuti bersama Waisak Sabtu, 17 Mei – Akhir pekan Minggu, 18 Mei – Akhir pekan Sabtu, 24 Mei – Akhir pekan Minggu, 25 Mei – Akhir pekan Kamis, 29 Mei – Kenaikan Yesus Kristus Jumat, 30 Mei – Cuti bersama Sabtu, 31 Mei – Akhir pekan

    Dengan total 14 hari yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat, liburan, atau berkumpul bersama keluarga, bulan Mei 2025 bisa jadi waktu yang tepat untuk isi ulang energi. Jangan lupa tandai kalender Sobat PR semua! ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Alarm Bahaya! Tarif Impor AS Bisa Sampai 47%, Produk Indonesia Terancam Kalah Saing

    Alarm Bahaya! Tarif Impor AS Bisa Sampai 47%, Produk Indonesia Terancam Kalah Saing

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia bisa mencapai 47% untuk sejumlah komoditas. Padahal, sebelumnya, tarif yang dikenakan hanya 32% saat kebijakan tarif resiprokal diumumkan.

    Airlangga menjelaskan, meskipun AS memberikan diskon sementara menjadi 10% selama 90 hari, produk seperti tekstil dan garmen asal Indonesia tetap terkena tarif tambahan sebesar 10–37%. Jika ditotal, tarif yang harus dibayar bisa mencapai 20–47%.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10–37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. Ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” ujar Airlangga, Minggu (20/4/2025).

    Ilustrasi ekspor impor.

    Produk Indonesia kalah saing

    Menurutnya, tarif tinggi ini jauh lebih besar dibandingkan tarif yang dikenakan AS pada negara-negara pesaing Indonesia. Hal ini membuat produk Indonesia kalah bersaing di pasar global, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita ingin diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” tegasnya.

    Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif dasar sebesar 32% terhadap Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal. Namun, masih ada tambahan tarif lain terhadap produk tertentu yang membuat total tarif menjadi lebih tinggi.

    Dalam pertemuan negosiasi antara Indonesia dan AS, kedua negara sepakat untuk membentuk tim teknis gabungan dari United States Trade Representative (USTR) dan Kementerian Perdagangan untuk membahas tarif ini lebih lanjut.

    Airlangga menyebut bahwa kedua pihak telah menyepakati kerangka atau framework perjanjian kerja sama. Perjanjian ini akan mencakup kemitraan di bidang perdagangan, investasi, mineral penting, serta penguatan rantai pasok.

    “Kami berharap dalam 60 hari, kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News