Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • ChromeOS Segera Digabung ke Tablet Android, Perketat Persaingan dengan iPad

    ChromeOS Segera Digabung ke Tablet Android, Perketat Persaingan dengan iPad

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ekosistem Android Google Sameer Samat mengatakan bahwa perusahaan mereka akan berencana menggabungkan sistem operasi selulernya dengan Chrome OS, software yang saat ini berjalan di laptop Chromebook Google.

    “Kami akan menggabungkan Chrome OS dan Android menjadi satu platform, dan saya tertarik dengan bagaimana orang-orang menggunakan laptop merea saat ini dan apa yang mereka lakukan” Kata Samat, yang menunjukkan bahwa dia mungkin akan menambahkan keahlian baru dalam Android, dilansir GSMA Arena, Selasa (15/7/2025).

    Ini bukan pertama kalinya Google merencanakan untuk menggabungkan Chrome OS ke Android, sebab pada November 2024, Android Authority melaporkan bahwa google “memigrasikan Chrome OS ke Android” dengan tujuan bersaing dengan iPad.

    Proses tersebut kemungkinan sudah dimulai, dengan Google pada Juni lalu mengumumkan bahwa Chrome OS akan dikembangkan di sebagian besar tumpukan Android. Chromebook sendiri sudah dapat menjalankan banyak aplikasi Android.

    Sementara itu, Android semakin mendekati Chrome OS tahun ini dengan fitur-fitur baru termasuk mode desktop, window yang dapat diubah ukurannya, dan dukungan yang ditingkatkan untuk tampilan eksternal.

    Keputusan Google untuk menggabungkan dua sistem operasinya di bawah satu atap dapat dikatakan cukup masuk akal, karena memungkinkannya mempercepat pengembangan fitur, serta meningkatkan fungsionalitas pada tablet.

    Untuk saat ini, Sistem operasi baik itu Android maupun Chrome OS secara terpisah memang tertinggal dari iPad OS milik Apple, yang menghadirkan lebih banyak fitur bergaya desktop ke iPad.

    Namun, di sisi lain, setiap perubahan besar dalam ekosistem perangkat lunak Google dapat berdampak negatif.

    Saat ini, Chromebook berbasis platform referensi, yang mendapatkan dukungan pembaruan yang mengesankan selama 10 tahun. Banyak dari laptop ini menggunakan software x86, bukan Arm, dan dukungan Androidnya pun masih belum merata.

    Ini diperkirakan akan menjadi masalah, mengingat Arm semakin penting dalam faktor bentuk laptop, kemungkinan besarnya, pembaruan ini akan menjadi sangat berantakan.

    Sehubungan dengan ketidakjelasan pernyataan resmi Google, mungkin akan memerlukan waktu untuk pembaruan ini sepenuhnya terlihat. Terlepas dari bagaimana Google mendefinisikan “penggabungan” dalam kasus ini, situasinya mungkin akan berubah untuk Chromebook. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Operasi Patuh Jaya 2025 Masih Berlakukan Tilang Manual, Ini Alasannya

    Operasi Patuh Jaya 2025 Masih Berlakukan Tilang Manual, Ini Alasannya

    Jakarta: Meski teknologi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sudah mulai diterapkan, namun tilang manual rupanya masih diberlakukan dalam Operasi Patuh Jaya 2025 yang berlangsung di bawah naungan Polda Metro Jaya.

    Hal tersebut terlihat dalam beberapa unggahan di akun X TMC Polda Metro Jaya. Dalam unggahan tersebut, tampak petugas polisi sedang mencatat pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor dalam buku tilang.

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menjelaskan bahwa tilang manual tetap dilakukan. Meski begitu, ia memastikan pihaknya lebih memprioritaskan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik yang stasioner ataupun mobile dalam Operasi Patuh Jaya 2025.

    “Salah satu fokus utama dalam operasi ini adalah pelanggaran melawan arus. Untuk ruas jalan yang belum terjangkau oleh sistem ETLE, baik yang stasioner maupun mobile, tilang konvensional masih tetap diperlukan,” kata Komarudin, Selasa, 15 Juli 2025.
     

    ?
    ETLE tidak menjangkau seluruh ruas jalan

    Komarudin juga menjelaskan bahwa sistem ETLE belum merata di seluruh ruas jalan, sehingga penggunaan tilang manual masih menjadi solusi untuk menjangkau area-area yang belum terpasang perangkat pemantau otomatis tersebut.

    “Tidak semua titik bisa dipantau dengan ETLE. Saat ini, perangkat hanya terpasang di lokasi-lokasi tertentu. Jadi, kalau hanya mengandalkan itu, akan banyak wilayah yang terlewat,” jelasnya. 

    Untuk itu, pendekatan penegakan hukum lalu lintas di lapangan pun disesuaikan. Selain mengandalkan ETLE stasioner, pihak kepolisian juga mengaktifkan sistem mobile dan hunting, di mana petugas bergerak ke titik-titik rawan pelanggaran berdasarkan data dan prioritas operasi.

    “Kami fokus pada jenis pelanggaran tertentu, seperti pengendara di bawah umur. Daerah-daerah yang tidak terjangkau ETLE, khususnya kawasan pinggiran, menjadi sasaran utama kami,” tambahnya.

    Sebagai informasi, sebanyak 2.938 personel gabungan dikerahkan untuk Operasi Patuh Jaya 2025, yang digelar selama 14 hari, dari 14 hingga 27 Juli 2025.

    Jakarta: Meski teknologi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sudah mulai diterapkan, namun tilang manual rupanya masih diberlakukan dalam Operasi Patuh Jaya 2025 yang berlangsung di bawah naungan Polda Metro Jaya.
     
    Hal tersebut terlihat dalam beberapa unggahan di akun X TMC Polda Metro Jaya. Dalam unggahan tersebut, tampak petugas polisi sedang mencatat pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor dalam buku tilang.
     
    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menjelaskan bahwa tilang manual tetap dilakukan. Meski begitu, ia memastikan pihaknya lebih memprioritaskan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik yang stasioner ataupun mobile dalam Operasi Patuh Jaya 2025.

    “Salah satu fokus utama dalam operasi ini adalah pelanggaran melawan arus. Untuk ruas jalan yang belum terjangkau oleh sistem ETLE, baik yang stasioner maupun mobile, tilang konvensional masih tetap diperlukan,” kata Komarudin, Selasa, 15 Juli 2025.
     

    ?

    ETLE tidak menjangkau seluruh ruas jalan

    Komarudin juga menjelaskan bahwa sistem ETLE belum merata di seluruh ruas jalan, sehingga penggunaan tilang manual masih menjadi solusi untuk menjangkau area-area yang belum terpasang perangkat pemantau otomatis tersebut.
     
    “Tidak semua titik bisa dipantau dengan ETLE. Saat ini, perangkat hanya terpasang di lokasi-lokasi tertentu. Jadi, kalau hanya mengandalkan itu, akan banyak wilayah yang terlewat,” jelasnya. 
     
    Untuk itu, pendekatan penegakan hukum lalu lintas di lapangan pun disesuaikan. Selain mengandalkan ETLE stasioner, pihak kepolisian juga mengaktifkan sistem mobile dan hunting, di mana petugas bergerak ke titik-titik rawan pelanggaran berdasarkan data dan prioritas operasi.
     
    “Kami fokus pada jenis pelanggaran tertentu, seperti pengendara di bawah umur. Daerah-daerah yang tidak terjangkau ETLE, khususnya kawasan pinggiran, menjadi sasaran utama kami,” tambahnya.
     
    Sebagai informasi, sebanyak 2.938 personel gabungan dikerahkan untuk Operasi Patuh Jaya 2025, yang digelar selama 14 hari, dari 14 hingga 27 Juli 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Tak Ada Skrining, Tukang Tipu Bisa Ngiklan

    Tak Ada Skrining, Tukang Tipu Bisa Ngiklan

    Bisnis.com, JAKARTA— Anggota Komisi I DPR RI, Nico Siahaan, mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap konten iklan di platform digital seperti Instagram. 

    Hal ini disampaikan Nico dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital seperti Google, YouTube, Meta (Induk dari Instagram dan Facebook), dan TikTok di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/7/2025) 

    Dalam forum tersebut, Nico secara terang menyuarakan kekhawatirannya terhadap iklan-iklan yang tidak melalui proses kurasi atau penyaringan yang memadai.

    “Saya jadi korban iklan Instagram, pemasangan iklan itu enggak ada skrinning, tukang tipu bisa ngiklan. Jadi mana tanggung jawabnya [platform]? Jadi kami harus melakukan seleksi sendiri,” kata Nico. 

    Nico menilai tidak adil apabila platform digital meminta agar tidak disamakan aturannya dengan televisi konvensional, sementara di sisi lain mereka tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. 

    Dia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap iklan, yang bahkan membuka celah bagi penipuan. Menurutnya, seharusnya platform digital juga menerapkan pengawasan yang lebih ketat agar tidak merugikan konsumen.

    Politisi dari PDI Perjuangan tersebut menyebut minimnya moderasi terhadap iklan di media sosial membuat perlindungan konsumen menjadi lemah. Dia membandingkan dengan praktik kurasi yang diterapkan marketplace yang dinilai lebih bertanggung jawab.

    “Kalau enggak mau tanggung jawab, jangan mau ada iklan jual beli di situ. Ini perlindungan konsumen juga,” katanya.

    Nico juga menyinggung adanya ketimpangan regulasi antara media konvensional dan platform digital, terutama soal periklanan. 

    Dia menyebut media sosial memiliki kebebasan lebih besar, bahkan untuk produk-produk yang dilarang tayang di televisi nasional.

    Lebih jauh, Nico menyoroti dampak ketidakseimbangan regulasi tersebut terhadap industri penyiaran konvensional. 

    Dia mencontohkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa ribuan pekerja media televisi karena semakin tergerusnya porsi iklan akibat dominasi platform digital.

    “Di televisi sudah ada PHK di depan mata kami, sudah 4 ribu batch pertama. Orang bilang itu risiko bisnis. Ini kita duduk lah sama-sama temen-temen, kalau bisa ada pasal-pasal yang disampaikan. Kesannya jangan diatur sama, supaya fair,” katanya lagi.

    Nico menegaskan media sosial memang menghasilkan kontribusi ekonomi bagi Indonesia. Namun, dia mengingatkan bahwa kontribusi dari warga Indonesia kepada platform tersebut juga sangat besar, sehingga perlu ada keadilan dan penghargaan terhadap posisi masing-masing. 

    Dia juga mengkritik minimnya upaya platform digital dalam mengedukasi publik tentang konten berbahaya, termasuk judi online.

    “Sosialisasi anti judol enggak ada tuh dari platform. Temen-temen sudah melakukan tapi kurang banyak. Dampaknya udah terlalu besar. Ini sama-sama memikirkan menyelamatkan generasi muda, bagaimana yang bisa kita lakukan untuk Indonesia,” katanya.

  • TikTok Tolak Aturan Platform Digital Disamakan dengan TV Konvensional

    TikTok Tolak Aturan Platform Digital Disamakan dengan TV Konvensional

    Bisnis.com, JAKARTA— TikTok Indonesia menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran seharusnya tidak menyamakan pengaturan platform user-generated content (UGC) seperti TikTok dengan lembaga penyiaran konvensional. 

    Pasalnya, keduanya memiliki karakteristik dan model bisnis yang sangat berbeda. Head of Public Policy TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, mengatakan perbedaan antara platform digital dan lembaga penyiaran tradisional sangat signifikan, terutama dalam aspek produksi konten.

    “Kami melihat perbedaannya sangat signifikan dengan lembaga penyiaran tradisional, terutama dari sisi pembuatan isi konten. Platform UGC [user-generated content] seperti TikTok memuat konten yang dibuat oleh pengguna individu, lembaga penyiaran tradisional, maupun layanan OTT yang diunggah melalui platform,” kata Hilmi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital seperti Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komisi I  DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Hilmi mengatakan dari sisi model bisnis, UGC didorong partisipasi aktif penggguna, di mana lembaga penyiaran tradisional berfokus pada konsumsi pasif dengan akses terbatas pada produsen konten profesional dan pemegang lisensi. 

    Lebih lanjut dari sisi volume konten dan pengawas, lanjut Hilmi, UGC berapapun konten dapat diunggah setiap waktu dan konten yang melanggar akan dideteksi dan dihapus oleh proses moderasi teknologi dan manusia. 

    Sementara penyiaran tradisional memiliki jumlah konten terbatas, terjadwal dan terkurasi sehingga moderasi dilakukan secara kuratif karena semua materi bisa ditinjau, diedit dan disetujui lebih dulu sebelum disiarkan ke publik.  Oleh sebab itu, Hilmi mengatakan pihaknya merekomendasikan agar aturan platform UGC tidak disamakan dengan televisi konvensional dalam hal pengawasan dan regulasi. 

    Terlebih platform UGC seperti TikTok sudah diatur di bawah kerangka moderasi konten di bawah Komdigi dan tidak dengan regulasi yang sama dengan penyiaran tradisional. 

    “Kami merekomendasikan agar platform UGC tidak diatur di bawah aturan yang sama dengan penyiaran konvensional guna menghindari ketidakpastian hukum. Kami menyarankan agar platform UGC tetap berada di bawah moderasi Komdigi,” kata Hilmi.

    Logo TikTok

    Dia juga menolak pendekatan regulasi yang seragam (one-size-fits-all) untuk media konvensional dan platform digital karena perbedaan mendasar dalam tata kelola konten.

    “Kami juga tidak merekomendasikan pendekatan regulasi one-size-fits-all bagi penyelenggara penyiaran konvensional dan layanan OTT, karena keduanya memiliki model bisnis dan tata kelola konten yang berbeda secara fundamental,” ungkapnya.

    Revisi UU Penyiaran

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sebelumnya menyampaikan dukungan terhadap revisi UU Penyiaran. 

    Ketua Komite Tetap Penelitian dan Kebijakan Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Chris Taufik, mengatakan bahwa pembaruan regulasi harus responsif terhadap perkembangan media digital.

    “Artinya memang bisa applicable untuk media konvensional dan media-media digital yang baru berkembang di era belakangan ini,” ujar Chris dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran dengan Komisi I DPR, Senin (14/7/2025).

    Chris juga menyoroti perlunya redefinisi istilah “penyiaran” dan keadilan regulasi antara media konvensional dan digital. Menurutnya, media konvensional dibebani berbagai aturan seperti sensor dan pengawasan isi siaran, sementara platform digital cenderung bebas dari pengawasan namun menguasai pangsa pasar iklan.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya sinkronisasi RUU Penyiaran dengan regulasi lain seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta membuka opsi pembentukan UU baru khusus untuk penyiaran digital guna mengatasi berbagai tantangan yang muncul.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan revisi UU Penyiaran sudah dimulai sejak 2012. 

    Namun sampai dengan hari ini belum juga kunjung selesai. Pihaknya pun menargetkan supaya revisi tersebut rampung pada periode tahun ini. 

    “Kami memang menargetkan diperiode ini akan segera rampung,” katanya. 

    Namun demikian, Dave mengatakan pihaknya belum membuat rangkaian jadwal yang ditetapkan untuk proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan revisi undang-undang tersebut.

    Dave menjelaskan draf RUU Penyiaran belum dibagikan ke publik karena masih mengalami sejumlah perubahan. Dia menyebut, draf tersebut telah berubah tiga kali, salah satunya karena adanya aturan induk yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

    Beberapa ketentuan yang sebelumnya dimuat dalam RUU Penyiaran, seperti soal multiflexing, akhirnya diatur dalam UU Cipta Kerja.

    “Masih ada substansi yang juga tak kalah pentingnya yang kita putuskan di RUU Penyiaran ini,” katanya.

  • Perangi TBC, Dinkes Tangsel Skrining Kondisi Warga

    Perangi TBC, Dinkes Tangsel Skrining Kondisi Warga

    Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie meminta Dinas Kesehatan gerak cepat mengatasi kasus penyakit Tuberkulosis (TBC). Tim kesehatan diminta mendatangi rumah-rumah untuk melihat kondisi kesehatan warga.

    “TBC adalah persoalan serius yang harus ditangani bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan layanan di faskes (fasilitas kesehatan) saja, menunggu mereka datang. Kalau mau cepat ya kita juga harus jemput bola tim kesehatan yang ngider ke warga-warga,” kata Benyamin.

    Davnie memastikan terus memerangi TBC lewat gerakan masif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

    Lewat pendekatan jemput bola dan edukasi berbasis komunitas, Tangsel kini tak lagi menunggu pasien datang ke puskesmas, tapi aktif mendatangi warganya.

    Langkah ini sejalan dengan upaya Dinkes Tangsel melalui program andalan Ngider Sehat dan RW Bebas TBC. Keduanya menjadi program strategi dalam menemukan kasus secara aktif dan menekan penularan di lingkungan padat penduduk.

    Kepala Dinkes Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar menyebut, tim kesehatan kini secara rutin melakukan skrining dan investigasi kontak di lingkungan pasien TBC, terutama di kalangan kontak serumah dan kontak erat.

    “Salah satu strategi kami adalah melalui kegiatan Ngider Sehat dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), baik yang digelar di fasilitas kesehatan maupun langsung mengunjungi warga,” ujar Allin.

    Melalui kegiatan Ngider Sehat, tim medis melakukan skrining dan investigasi kontak terhadap pasien TBC yang telah terdata, terutama kepada kontak serumah dan kontak erat.

    Bagi mereka yang tidak bergejala, akan diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), sementara yang menunjukkan gejala langsung diarahkan menjalani pemeriksaan seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) atau rontgen.

    TCM biasanya digunakan untuk mengetahui apakah kontak tersebut sudah mendapatkan penularan dari indeks kasus.

    Tidak hanya itu, Dinkes Tangsel juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program RW Bebas TBC. 

    Warga diajak untuk tidak hanya memahami gejala dan penularan TBC, tetapi juga terlibat langsung dalam mendukung pasien agar tidak menyerah di tengah jalan.

    “Masyarakat juga bagian dari kunci eliminasi TBC ini. Makanya, kita perluas edukasi dari petugas fasyankes, dan warga juga perlu peduli jika ada pasien TBC yang berpindah tempat tinggal agar dapat dilacak dan dipantau kembali,” jelasnya.

    Menurut Allin, kesadaran kolektif inilah yang akan memperkuat langkah-langkah pemerintah dalam memutus mata rantai penularan TBC.

    Dengan percepatan skrining yang telah dilakukan, hingga pertengahan Juni 2025, total kasus TBC di Tangsel mencapai 8.720 kasus, terdiri dari 6.205 kasus pada 2024 dan 2.515 kasus terdeteksi sejak Januari hingga 13 Juni 2025.

    Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie meminta Dinas Kesehatan gerak cepat mengatasi kasus penyakit Tuberkulosis (TBC). Tim kesehatan diminta mendatangi rumah-rumah untuk melihat kondisi kesehatan warga.
     
    “TBC adalah persoalan serius yang harus ditangani bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan layanan di faskes (fasilitas kesehatan) saja, menunggu mereka datang. Kalau mau cepat ya kita juga harus jemput bola tim kesehatan yang ngider ke warga-warga,” kata Benyamin.
     
    Davnie memastikan terus memerangi TBC lewat gerakan masif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

    Lewat pendekatan jemput bola dan edukasi berbasis komunitas, Tangsel kini tak lagi menunggu pasien datang ke puskesmas, tapi aktif mendatangi warganya.
     
    Langkah ini sejalan dengan upaya Dinkes Tangsel melalui program andalan Ngider Sehat dan RW Bebas TBC. Keduanya menjadi program strategi dalam menemukan kasus secara aktif dan menekan penularan di lingkungan padat penduduk.
     
    Kepala Dinkes Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar menyebut, tim kesehatan kini secara rutin melakukan skrining dan investigasi kontak di lingkungan pasien TBC, terutama di kalangan kontak serumah dan kontak erat.
     
    “Salah satu strategi kami adalah melalui kegiatan Ngider Sehat dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), baik yang digelar di fasilitas kesehatan maupun langsung mengunjungi warga,” ujar Allin.
     
    Melalui kegiatan Ngider Sehat, tim medis melakukan skrining dan investigasi kontak terhadap pasien TBC yang telah terdata, terutama kepada kontak serumah dan kontak erat.
     
    Bagi mereka yang tidak bergejala, akan diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), sementara yang menunjukkan gejala langsung diarahkan menjalani pemeriksaan seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) atau rontgen.
     
    TCM biasanya digunakan untuk mengetahui apakah kontak tersebut sudah mendapatkan penularan dari indeks kasus.
     
    Tidak hanya itu, Dinkes Tangsel juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program RW Bebas TBC. 
     
    Warga diajak untuk tidak hanya memahami gejala dan penularan TBC, tetapi juga terlibat langsung dalam mendukung pasien agar tidak menyerah di tengah jalan.
     
    “Masyarakat juga bagian dari kunci eliminasi TBC ini. Makanya, kita perluas edukasi dari petugas fasyankes, dan warga juga perlu peduli jika ada pasien TBC yang berpindah tempat tinggal agar dapat dilacak dan dipantau kembali,” jelasnya.
     
    Menurut Allin, kesadaran kolektif inilah yang akan memperkuat langkah-langkah pemerintah dalam memutus mata rantai penularan TBC.
     
    Dengan percepatan skrining yang telah dilakukan, hingga pertengahan Juni 2025, total kasus TBC di Tangsel mencapai 8.720 kasus, terdiri dari 6.205 kasus pada 2024 dan 2.515 kasus terdeteksi sejak Januari hingga 13 Juni 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Anggota DPR Sarankan Larangan Punya “Second Account” Masuk ke RUU Penyiaran

    Anggota DPR Sarankan Larangan Punya “Second Account” Masuk ke RUU Penyiaran

    Anggota DPR Sarankan Larangan Punya “Second Account” Masuk ke RUU Penyiaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI
    Oleh Soleh
    menyarankan larangan memiliki akun ganda (second account) di setiap
    media sosial
    .
    Ia mengusulkan agar larangan ini dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Google, YouTube, Meta, dan TikTok, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
    “Rekomendasi saya, rekomendasi saya, Pimpinan, dan mohon dicatat Sekretariat, dalam Rancangan (UU) dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini,” kata Oleh, dalam RDPU, Selasa.
    Ia mengusulkan agar kebijakan ini tidak hanya berlaku pada perorangan.
    Larangan memiliki akun ganda juga diterapkan pada perusahaan maupun lembaga.
    “Hanya satu akun asli saja. Tidak boleh satu orang memiliki akun ganda. Baik perusahaan, lembaga, maupun personal,” ucap dia.
    Menurut Oleh, akun ganda banyak disalahgunakan hingga merusak masyarakat.
    Keberadaan akun-akun tersebut bukan mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang memilikinya.
    “Walaupun di sisi lain bagi platform akun ganda mungkin menguntungkan. Tapi, secara umum 100 persen, saya rasa akun ganda ini justru malah menjadi ancaman dan bahkan merusak,” ungkap Oleh.
    Salah satu penyalahgunaan akun ganda adalah pengerahan
    buzzer
    .
    Buzzer-buzzer
    ini kerap membuat dan mengelola ratusan hingga ribuan akun.
    Akibat
    buzzer
    pula, sosok yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi pemengaruh (influencer) menjadi terkenal.
    Bukannya memperkenalkan hal-hal baik, artis dadakan ini justru mempengaruhi perilaku buruk kepada masyarakat.
    “Nah, ini kan juga sangat merusak, Pak. Nah, maksud saya, ini bagaimana platform semuanya ya, Meta, TikTok, dan YouTube, ini dalam rangka memfilter akun ganda. Karena hanya itulah satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten,” ujar Oleh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Dalami Dugaan Investasi Google ke Gojek pada Kasus Laptop Chromebook

    Kejagung Dalami Dugaan Investasi Google ke Gojek pada Kasus Laptop Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan adanya investasi dari Google ke Gojek dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019—2022.

    Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika awak media menanyakan terkait diperiksanya sejumlah pihak-pihak yang berkaitan dengan Gojek maupun PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

    “Itu yang mau didalami makanya, ada kaitan investasi. Apakah itu mempengaruhi, apakah investasi itu betul,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (15/7/2025).

    Hasil pendalaman itu, kata dia, akan diteliti lebih lanjut dan dikaitkan dengan adanya pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

    “Kalau itu betul, apakah itu mempengaruhi terhadap pengadaan Chromebook karena pengadaan ini oleh pemerintah. Makanya, pihak-pihak itu dipanggil beberapa waktu lalu hingga saat ini,” ucapnya.

    Penyidik pada Jampidsus telah memeriksa beberapa orang yang memiliki keterkaitan dengan Gojek, yakni pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Direktur PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Tahun 2020 Andre Soelistyo, dan Melissa Siska Juminto selaku pemilik PT Gojek Indonesia.

    Penyidik juga telah menggeledah kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) pada Selasa (8/7).

    Terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan, yaitu berupa dokumen, surat-surat, dan alat elektronik, seperti flashdisk.

    Selain dari pihak Gojek, penyidik telah memeriksa pula perwakilan dari Google, yakni GSM selaku Strategic Partner Manager ChromeOS Indonesia.

    Saat ini, Kejagung tengah menyidik perkara dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019—2022.

    Kapuspenkum Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020.

    “Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada sistem operasi Chrome,” katanya.

    Padahal, kata dia, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif.

    Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan operasi sistem Chrome.

    Dari sisi anggaran, Harli mengatakan bahwa pengadaan itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun.

    Dana hampir puluhan triliun tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan (DSP) dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus (DAK).

  • Kejagung Dalami Dugaan Investasi Google ke Gojek di Kasus Chromebook – Page 3

    Kejagung Dalami Dugaan Investasi Google ke Gojek di Kasus Chromebook – Page 3

    Menurut Harli, pada 2019 lalu sebenarnya telah dilakukan uji coba terhadap penerapan 1.000 unit Chromebook untuk pengembangan digitalisasi pendidikan, namun nyatanya tidak efektif. Sementara, proyek pengadaannya malah tetap dilakukan kemudian.

    “Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama, bahkan ke daerah-daerah, sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ, karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba karena sesungguhnya penggunaan Chromebook itu kurang tepat,” ungkapnya.

    Dari sisi anggaran, diketahui dana yang digelontorkan sebesar Rp9,9 triliun lebih hingga mendekati Rp10 triliun, yang terdiri dari Rp3,582 triliun untuk pendanaan di satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun melalui Dana Alokasi Khusus alias DAK.

    “Dan perlu juga saya sampaikan bahwa pada tanggal 21 Mei yang lalu, penyidik setelah menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan, maka penyidik sudah melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan,” kata Harli.

    Sejauh ini, sudah ada dua tempat yang menjadi sasaran penggeledahan, yakni di Apartemen Kuningan Place dan Apartemen Ciputra Wolrd 2. Penyidik pun menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik di kediaman dua Stafsus Nadiem Makarim atas nama Fiona Handayani dan Juris Stan.

     

  • Elon Musk Mendadak Dapat Proyek Pemerintah Rp 3,2 Triliun

    Elon Musk Mendadak Dapat Proyek Pemerintah Rp 3,2 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, tiba-tiba mendapatkan kontrak kerja dari pemerintah Amerika Serikat (AS) senilai US$200 juta atau sekitar Rp 3,2 triliun. Selain xAI, terdapat OpenAI, Google, dan Anthropic juga mendapatkan kontrak yang sama.

    Kontrak tersebut berasal dari Departemen Pertahanan AS (DoD). Tujuannya untuk peningkatan adopsi kapabilitas AI dalam departemen pemerintahan tersebut.

    Dengan kontrak tersebut, Departemen Pertahanan dapat mengembangkan alur kerja AI. Selain itu, bertujuan untuk mengatasi tantangan keamanan nasional yang kritis.

    “Adopsi AI mengubah kemampuan DoD yang mendukung prajurit dan mempertahankan keunggulan strategis atas musuh kita,” jelas Kepala Pejabat Digital dan AI, Doug Matty, dikutip dari Reuters, Selasa (15/7/2025).

    Kontrak dengan pemerintah menambah panjang pekerjaan xAI di lingkungan serupa. Perusahaan diketahui juga baru saja mengumumkan serangkaian produknya disebut sebagai Grok for Government.

    Produk itu tersedia untuk berbagai pelanggan dari keamanan federal, lokal, negara bagian dan nasional.

    Pemerintahan AS diketahui telah memperluas penggunaan AI. Gedung Putih mendorong lingkungan pemerintah bisa melakukan hal tersebut.

    Presiden AS Donald Trump juga melunakkan regulasi terkait teknologi AI. Dia mencabut perintah eksekutif saat pemerintahan Joe Biden tahun 2023 lalu, di mana aturan berupaya mengurangi dampak risiko AI dengan mengungkapkan data wajib.

    Sementara itu, Pentagon telah mengumumkan OpenAI mendapatkan kontrak US$200 juta pada bulan lalu. ChatGPT, chatbot buatan perusahaan akan mengembangkan prototipe kemampuan AI, sebagai cara mengatasi dampak keamanan nasional, dari bidang peperangan dan juga perusahaan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kejagung Usut Benang Merah Kasus Chromebook dengan Investasi Google ke Gojek

    Kejagung Usut Benang Merah Kasus Chromebook dengan Investasi Google ke Gojek

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil satu per satu petinggi dan mantan petinggi perusahaan transportasi Gojek terkait kasus pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun. Kejagung mendalami apakah ada keterkaitan antara kasus ini dengan investasi Google ke Gojek.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menjelaskan bahwa penyidik melihat ada keterkaitan para petinggi perusahaan transportasi dengan proyek yang tengah diusut. Harli mengatakan karena itu lah penyidik memandang perlu untuk melakukan penggalian lebih dalam.

    “Jadi saya kira seputaran terkait dengan tugas-tugas fungsi dan peran yang bersangkutan apakah terkait dengan orang-orang yang dipanggil hari ini dan terkait dengan pengadaan chromebook ini yang akan terus digali oleh penyidik,” jelas Harli.

    Diketahui, hari ini penyidik tengah memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)Nadiem Makarim. Sebelum menjadi menteri, Nadiem dikenal sebagai pendiri Gojek.

    Ditanya perihal apakah ada hubungan proyek pengadaan laptop dengan investasi yang pernah diberikan Google kepada Gojek, Harli hanya mengatakan semua informasi akan didalami penyidik. Terlebih, pihaknya juga telah memeriksa pihak Google terkait perkara.

    “Ya itu yang mau didalami, makanya ada kaitan investasi, apakah itu mempengaruhi, apakah investasi itu betul, ya kan,” ungkap Harli.

    Sedangkan mengenai tujuan pemeriksaan bos GoTo dan Gojek dalam kasus ini, Harli belum menjawab pasti. Sebab, kata dia, proses pendalaman masih berjalan.

    “Pasti penyidik melihat ada urgensinya, ada keterkaitannya ya, maka penyidik memandang perlu untuk memanggil pihak-pihak itu,” tutur Harli.

    Sebelumnya, penyidik Kejagung memeriksamantan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo dan pendiri PT Gojek Indonesia, Melissa Siska Juminto pada Senin (14/7) kemarin. Namun Harli belum membeberkan lebih jauh mengenai hasil pemeriksaan terhadap keduannya.

    Gojek Dapat Investasi dari Google

    Dilansir detikInet, Gojek pernah mendapat sejumlah dana investasi dari nama-nama besar seperti Alphabet (induk perusahaan Google), Temasek Holdings, KKR & Co, Warburg Pincus LLC, dan Meituan-Dianping pada 2018 lalu.

    Beberapa perusahaan tersebut secara bersama-sama menggelontorkan dana sebesar USD 1,2 miliar, atau kurang lebih setara dengan Rp 16 triliun sebagai investasi pada Gojek.

    Nadiem Makarim selaku pendiri dan CEO Gojek membocorkan bentuk kolaborasinya dengan Google. Dana dari mereka salah satunya akan dialokasikan untuk berkolaborasi dengan Google di bidang data dan produk.

    “Google sangat impress dengan kita, bagaimana kita bisa mengadaptasi begitu banyak macam bisnis digital digabung menjadi satu, sehingga sangat menarik bagi mereka untuk berkolaborasi di bidang produk, terutama engineering,” kata Nadiem saat itu.

    (ond/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini