Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • Pendiri xAI milik Elon Musk Mengundurkan Diri, Bikin Modal Ventura

    Pendiri xAI milik Elon Musk Mengundurkan Diri, Bikin Modal Ventura

    Bisnis.com, JAKARTA— Salah satu pendiri startup kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) milik Elon Musk, xAI, Igor Babuschkin telah mengundurkan  diri dari perusahaan. 

    Babuschkin memimpin tim teknik di xAI dan membantu membangun perusahaan rintisan tersebut menjadi salah satu pengembang model AI terkemuka di Silicon Valley hanya beberapa tahun setelah didirikan.

    “Saya masih ingat hari pertama saya bertemu Elon, kami mengobrol berjam-jam tentang AI dan apa yang mungkin terjadi pada masa depan. Kami berdua merasa bahwa dibutuhkan perusahaan AI baru dengan misi yang berbeda,” kata Babuschkin dalam sebuah postingan di X.

    Babuschkin meninggalkan xAI untuk meluncurkan perusahaan modal ventura miliknya sendiri, Babuschkin Ventures, yang menurutnya akan mendukung penelitian keamanan AI dan mendukung perusahaan rintisan yang memajukan umat manusia dan mengungkap misteri alam semesta. 

    Babuschkin mengatakan dirinya terinspirasi untuk mendirikan perusahaan tersebut setelah makan malam bersama Max Tegmark, pendiri Future of Life Institute, di mana mereka membahas bagaimana sistem AI dapat dibangun dengan aman untuk mendorong perkembangan generasi mendatang. 

    Melansir laman Reuters, kepergian Babuschkin menyusul kepergian kepala hukum xAI, Robert Keele, awal bulan ini, dan terjadi di tengah persaingan yang semakin ketat di antara para pemain AI seperti OpenAI, Google, dan Anthropic, yang menggelontorkan sumber daya untuk pelatihan dan penerapan sistem canggih.

    Bulan lalu, CEO X yang dimiliki Musk, Linda Yaccarino, juga mengundurkan diri, hanya beberapa bulan setelah platform tersebut digabungkan ke dalam xAI.

    Musk secara terpisah sedang berjuang menghadapi kepergian para eksekutif di Tesla (TSLA.O). 

    Sebelumnya, Elon Musk mengumumkan akuisisi platform media sosial X (sebelumnya Twitter) oleh perusahaan AI-nya, xAI, seharga US$33 miliar atau sekitar Rp546 triliun.

    Langkah ini mempertegas ambisi Musk untuk memadukan kemampuan kecerdasan buatan canggih dari xAI dengan jangkauan luas yang dimiliki X.

    Dalam sebuah tweet yang mengumumkan transaksi tersebut, Musk mengungkapkan bahwa akuisisi ini adalah transaksi semua saham yang menilai xAI sebesar US$80 miliar dan X sebesar US$33 miliar, termasuk utang sebesar US$12 miliar yang dimiliki X. 

    “Kombinasi ini akan membuka potensi besar dengan memadukan kemampuan dan keahlian AI canggih xAI dengan jangkauan luas X,” tulis Musk.

    CEO X, Linda Yaccarino, merespons dengan optimisme, mengatakan bahwa masa depan perusahaan kini lebih cerah dari sebelumnya, meskipun nilai X sempat merosot sekitar $11 miliar sejak akuisisi Twitter pada tahun 2022. 

    Namun, Musk telah menunjukkan keteguhan dalam visinya untuk menjadikan X sebagai platform yang lebih dari sekadar media sosial, dengan rencana ambisius untuk mengubahnya menjadi aplikasi segalanya.

  • Google Berubah Total, Negara Ini Rasakan Duluan

    Google Berubah Total, Negara Ini Rasakan Duluan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google melakukan penambahan fungsi berita di laman pencarian. Perusahaan baru saja menambahkan fitur bernama Sumber Pilihan atau Preffered Sources.

    Pengguna bisa memilih berita dari media yang diinginkan. Nantinya sumber media itu akan muncul langsung saat mencari informasi berita di Google Search.

    Jadi dengan fitur ini, media yang paling diinginkan akan tampil dalam bagian ‘berita utama’ atau ‘top stories’, dikutip dari The Verge, Rabu (13/8/2025).

    Sebagai informasi, top stories merupakan bagian yang berisi terkait peristiwa terkait. Di bagian tersebut akan menampilkan sejumlah artikel relevan dari semua website yang ada.

    Fitur baru ini akan menyertakan sumber pilihan pengguna, termasuk pada bagian bernama ‘from your sources’.

    Google telah mulai menguji coba fitur tersebut pada Juni lalu. Kini fitur pilihan pengguna sudah diluncurkan untuk pengguna di dua negara Amerika Serikat (AS) dan India.

    Untuk menggunakannya, pengguna tinggal mencari topik terkini dan pilih ikon di sebelah ‘top stories’. Beriktunya tinggal refresh laman tersebut.

    The Verge menuliskan tidak ada batasan sumber yang bisa ditambahkan. Bagi pengguna yang sudah mencobanya saat uji coba, fitur akan ditambahkan segera secara otomatis.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?

    Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 23 Juli 2025, Gedung Putih merilis Joint Statement on the Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade. Pernyataan bersama ini menguraikan rencana ambisius untuk mengurangi hambatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Pemerintah Indonesia menyepakati penghapusan sejumlah tarif dan hambatan non-tarif untuk produk asal AS, seperti barang elektronik, alat kesehatan, dan komoditas pertanian tertentu.

    Sebagai imbalannya, AS menawarkan penurunan tarif impor untuk barang Indonesia dari rata-rata 32% menjadi 19%, disertai janji relaksasi tambahan untuk komoditas prioritas seperti tekstil, produk kelautan, dan komponen otomotif (White House & U.S. Embassy, 2025).

    Namun, ini bukan sekadar soal liberalisasi perdagangan. Salah satu poin dalam dokumen itu memicu gelombang kritik. Indonesia menyatakan sistem perlindungan data pribadi di AS telah “memadai” untuk menjamin kelancaran transfer data lintas batas. Sekilas, pernyataan ini tampak sebagai formalitas teknis. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, substansinya menyentuh isu krusial, yaitu kedaulatan digital nasional. Keputusan ini bukan sekadar soal pertukaran ekonomi, melainkan pertaruhan atas kontrol negara terhadap aset digital rakyatnya.

    Dalam ekonomi politik digital, data pribadi bukan lagi sekadar kumpulan angka atau informasi acak. Data adalah aset strategis. Setara dengan komoditas seperti minyak, tanah, atau logam langka. Data menjadi bahan bakar utama ekonomi berbasis algoritma, fondasi bagi kecerdasan buatan (AI), pengiklanan digital, hingga sistem prediksi perilaku konsumen. Shoshana Zuboff, dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019), menyebut data sebagai “minyak baru” yang mendorong akumulasi kapital di era digital. Perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Meta, atau Amazon membangun imperium mereka dengan mengolah data pribadi menjadi komoditas yang menguntungkan.

    Ketika sebuah negara membiarkan data warganya mengalir ke luar tanpa pengendalian ketat, ia bukan hanya kehilangan aset berharga, tetapi juga menyerahkan kendali atas kekayaan informasi rakyatnya kepada entitas asing. Ini bukan kemajuan teknologi, melainkan pengabaian kedaulatan. Indonesia, dengan populasi 280 juta jiwa dan penetrasi internet yang mencapai 78% pada 2024 (APJII, 2024), memiliki potensi data yang sangat besar. Namun, tanpa kebijakan yang jelas, potensi ini justru menjadi celah eksploitasi.

    Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya telah meletakkan landasan untuk melindungi data warga. UU ini mensyaratkan bahwa transfer data lintas negara hanya boleh dilakukan ke yurisdiksi dengan standar perlindungan setara atau lebih tinggi. Pasal 56 UU PDP secara eksplisit menegaskan bahwa negara tujuan harus memiliki regulasi yang menjamin privasi warga Indonesia (Kominfo, 2024).

    Namun, hingga pertengahan 2025, otoritas pengawas independen yang diamanatkan UU belum terbentuk sepenuhnya. Peraturan turunan yang seharusnya memperkuat implementasi UU juga masih terjebak dalam proses harmonisasi antar kementerian, mencerminkan lemahnya koordinasi birokrasi (Kominfo, 2024).

    DAMPAK

    Di dalam negeri, kesepakatan ini berpotensi memperdalam ketimpangan digital. Lebih dari 20 juta UMKM Indonesia aktif di platform digital pada 2024 (Kominfo, 2024), tetapi mayoritas tidak memiliki akses ke data perilaku pelanggan. Data ini dikuasai oleh platform asing seperti Shopee, Amazon, atau TikTok, yang menyusun algoritma berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, UMKM lokal hanya menjadi pelengkap dalam rantai pasok digital, tanpa kuasa untuk bersaing secara setara.

    Kesenjangan ini makin terasa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut BPS (2023), hanya 57% rumah tangga di wilayah 3T memiliki akses internet stabil. Literasi digital juga rendah, dengan hanya 34% penduduk di wilayah ini memahami hak mereka atas data pribadi (SAFEnet, 2024). Tanpa intervensi yang terarah, digitalisasi justru menjadi alat eksploitasi struktural baru terhadap kelompok marginal.

    Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat umum memperburuk situasi. Survei SAFEnet (2024) menunjukkan bahwa 62% warga Indonesia tidak mengetahui bahwa data mereka dapat digunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan. Ketidaktahuan ini menciptakan celah bagi platform asing untuk memanen data tanpa hambatan, sementara warga tidak memiliki kuasa untuk menuntut hak mereka.

    Untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan digital, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas dan terukur. Pertama, pelaksanaan transfer data lintas batas harus ditunda hingga otoritas pengawas independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) benar-benar berfungsi penuh. Penundaan ini mencakup penyelesaian seluruh peraturan turunan serta penguatan infrastruktur keamanan siber nasional yang saat ini masih lemah.

    Kedua, Indonesia perlu membangun kerangka tata kelola data nasional yang kokoh, berbasis pada tiga pilar utama: (1) lokalisasi data untuk sektor-sektor strategis, (2) pemerataan akses data (data equity) bagi pelaku lokal, dan (3) model insentif seperti data dividend agar manfaat ekonomi dari data pribadi dapat kembali ke masyarakat secara adil.

    Ketiga, seluruh perjanjian internasional yang menyangkut isu data dan privasi harus melewati proses uji publik yang transparan serta mendapatkan persetujuan DPR. Kajian risiko terkait harus dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan demokratis.

    Di tingkat global, Indonesia juga memiliki peluang untuk memainkan peran strategis. Pemerintah dapat memimpin gerakan non-blok digital di forum seperti UN Global Digital Compact, dengan menggandeng negara-negara di Global South untuk menegaskan bahwa kedaulatan data adalah hak kolektif yang tidak bisa dinegosiasikan secara sepihak.

    Selain aspek regulasi dan diplomasi, aspek kapasitas juga penting. Pemerintah harus meluncurkan program nasional literasi digital yang menyasar wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini harus mencakup edukasi mengenai hak privasi warga serta pelatihan bagi pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan data secara mandiri dan berdaya saing.

    Akhirnya, negara perlu memprioritaskan investasi pada pusat data lokal dan pengembangan platform digital berbasis domestik. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan super app nasional yang mampu menandingi dominasi platform asing, sebagaimana dilakukan India melalui inisiatif Open Network for Digital Commerce (ONDC).

    Digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membangun masyarakat yang adil dan berdaulat. Jika hak digital warga dinegosiasikan secara diam-diam demi keuntungan jangka pendek seperti penurunan tarif ekspor, Indonesia sedang membayar masa depan dengan harga murah. Potensi ekonomi digital yang mencapai USD 360 miliar pada 2030 bukanlah sekadar angka, tetapi cerminan peluang untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif—jika dikelola dengan bijak.

    Kini saatnya memilih. Apakah Indonesia akan menjadi pemasok data mentah bagi korporasi global, atau menjadi pemilik masa depan digitalnya sendiri? Keputusan ini tidak hanya menentukan arah ekonomi, tetapi juga martabat bangsa di era digital. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadikan data sebagai fondasi kedaulatan, bukan komoditas yang diperdagangkan.

  • Jakarta Jobfest 2025 Digelar 19-20 Agustus, Ada Apa Saja?

    Jakarta Jobfest 2025 Digelar 19-20 Agustus, Ada Apa Saja?

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19-20 Agustus 2025. 

    Bagi kalian yang berencana untuk menghadiri Jobfest 2025, ada beberapa hal ataupun informasi yang harus diketahui. 
     
    1. Tersedia 2.000 loker

    Dalam acara tersebut sebanyak 40 perusahaan yang menawarkan sekitar 2.000 lowongan kerja bagi masyarakat. Jobfest tahun ini tak hanya menghadirkan lowongan pekerjaan, tetapi juga dikemas dengan hiburan, hingga talkshow soal karier.
     
    2. Tersedia layanan publik

    Selain untuk mencari lowongan kerja, masyarakat yang datang juga bisa mengurus pencatatan sipil, perizinan, hingga memanfaatkan layanan Samsat Keliling di lokasi acara.

    “Penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta sejak awal menjadi fokus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno,” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim kepada wartawan.

    Chico menerangkan, kegiatan itu  berlangsung di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome pada 19-20 Agustus 2025 pukul 10.00-16.00 WIB.
     

     

    3. Jobfest hadirkan perusahaan lintas sektor

    Puluhan perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, keuangan dan asuransi, perdagangan besar, restoran dan perhotelan, hingga jasa kemasyarakatan dan hiburan.
     
    4. Seminar dan talkshow

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan festival ini berbeda dari job fair sebelumnya. Jobfest tahun ini menyediakan booth Pusat Pelatihan Kerja, panggung hiburan, serta sesi talkshow yang menghadirkan pembicara dari Pemprov DKI dan perusahaan swasta.

    Di Jakarta Jobfest 2025 juga menghadirkan showcase pelatihan mulai dari tata rias, barista, hingga las, mobil.

    “Yang membedakan Jobfest 2025 dengan penyelenggaraan job fair di Jakarta sebelumnya, festival ini tidak hanya berisi informasi lowongan kerja, melainkan ada juga seminar atau talkshow peningkatan karir dari pihak pemprov dan swasta yang profesional,” tuturnya.
     
    5. Pengumpulan berkas fisik ditiadakan

    Syaripudin memastikan, Pemprov DKI sudah menyiapkan mekanisme untuk mencegah penumpukan peserta di lokasi. Salah satunya dengan menghilangkan proses pengumpulan berkas secara fisik.

    “Di Jobfest 2025 tidak ada penumpukan berkas secara fisik, semua dilakukan secara digital guna menghindari penyalahgunaan data. Akan tetap ada walk-in interview, namun mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peserta,” pungkasnya. 

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19-20 Agustus 2025. 
     
    Bagi kalian yang berencana untuk menghadiri Jobfest 2025, ada beberapa hal ataupun informasi yang harus diketahui. 
     

    1. Tersedia 2.000 loker

    Dalam acara tersebut sebanyak 40 perusahaan yang menawarkan sekitar 2.000 lowongan kerja bagi masyarakat. Jobfest tahun ini tak hanya menghadirkan lowongan pekerjaan, tetapi juga dikemas dengan hiburan, hingga talkshow soal karier.
     

    2. Tersedia layanan publik

    Selain untuk mencari lowongan kerja, masyarakat yang datang juga bisa mengurus pencatatan sipil, perizinan, hingga memanfaatkan layanan Samsat Keliling di lokasi acara.
     
    “Penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta sejak awal menjadi fokus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno,” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim kepada wartawan.

    Chico menerangkan, kegiatan itu  berlangsung di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome pada 19-20 Agustus 2025 pukul 10.00-16.00 WIB.
     

     

    3. Jobfest hadirkan perusahaan lintas sektor

    Puluhan perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, keuangan dan asuransi, perdagangan besar, restoran dan perhotelan, hingga jasa kemasyarakatan dan hiburan.
     

    4. Seminar dan talkshow

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan festival ini berbeda dari job fair sebelumnya. Jobfest tahun ini menyediakan booth Pusat Pelatihan Kerja, panggung hiburan, serta sesi talkshow yang menghadirkan pembicara dari Pemprov DKI dan perusahaan swasta.
     
    Di Jakarta Jobfest 2025 juga menghadirkan showcase pelatihan mulai dari tata rias, barista, hingga las, mobil.
     
    “Yang membedakan Jobfest 2025 dengan penyelenggaraan job fair di Jakarta sebelumnya, festival ini tidak hanya berisi informasi lowongan kerja, melainkan ada juga seminar atau talkshow peningkatan karir dari pihak pemprov dan swasta yang profesional,” tuturnya.
     

    5. Pengumpulan berkas fisik ditiadakan

    Syaripudin memastikan, Pemprov DKI sudah menyiapkan mekanisme untuk mencegah penumpukan peserta di lokasi. Salah satunya dengan menghilangkan proses pengumpulan berkas secara fisik.
     
    “Di Jobfest 2025 tidak ada penumpukan berkas secara fisik, semua dilakukan secara digital guna menghindari penyalahgunaan data. Akan tetap ada walk-in interview, namun mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peserta,” pungkasnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 Resmi Dibuka!

    Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 Resmi Dibuka!

    Muhammad Syahrul Ramadhan • 13 Agustus 2025 17:44

    Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.

    EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.

    Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

    “Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.

    “Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global. 

    “Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.

    Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia. 

    “Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.

    Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.
     

     

    Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
    EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini. 

    Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.

    Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd. 

    Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.

    “Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy. 

    Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.

    Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).

    Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan. 

    Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

    EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

    Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.
     
    EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.
     
    Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

    “Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.
     
    “Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.
     
    Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global. 
     
    “Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.
     
    Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia. 
     
    “Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.
     
    Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.
     

     

    Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
    EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini. 
     
    Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.
     
    Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd. 
     
    Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.
     
    “Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy. 
     
    Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.
     
    Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).
     
    Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan. 
     
    Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.
     
    EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Revisi UU PPMI Harus Memberikan Perlindungan Menyeluruh Pekerja Migran

    Revisi UU PPMI Harus Memberikan Perlindungan Menyeluruh Pekerja Migran

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). 

    “Langkah revisi UU PPMI harus memperhatikan berbagai dimensi perlindungan yang belum diatur sepenuhnya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran: Lebih Progresif atau Regresif? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 13 Agustus 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Dr. Dwiyono, S.I.K., M.Si. (Sekjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi /Baleg DPR RI), dan Syofyan S.H (Ketua Umum Serikat Awak kapal transportasi Indonesia / SAKTI) sebagai penanggap. 

    Selain itu hadir pula Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM) sebagai penanggap.

    Menurut Lestari, pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. 

    Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, potensi ekonomi melalui pendapatan negara dari para pekerja migran itu tidak luput dari berbagai masalah. 

    Masalah yang dihadapi, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya perlindungan PMI dan keluarganya secara menyeluruh. 
     

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mesti menjiwai proses revisi UU PPMI saat ini. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwiyono mengungkapkan, latar belakang revisi UU PPMI agar kita mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI. 

    Diakui Dwiyono, sistem perlindungan yang berjalan saat ini belum berjalan maksimal. Sejumlah upaya, jelas dia, harus segera diupayakan dengan penguatan tata kelola dalam pelayanan PMI. 

    Salah satunya, ujar Dwiyono, perlu penguatan atase ketenagakerjaan di sejumlah negara yang sebelumnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, agar dalihkan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

    Menurut Dwiyono, isu strategis dalam revisi UU PPMI ini terkait jangkauan dan arah kebijakan dalam melindungi PMI, sehingga dibutuhkan perbaikan kelembagaan dan tata kelola dalam pelayanan PMI. 

    Pemerintah, tegas Dwiyono, tetap concern terhadap perlindungan PMI perempuan yang bekerja sebagai domestic worker sejak mendaftar hingga bekerja di luar negeri. 

    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan, revisi UU PPMI merupakan usulan dari Baleg DPR RI yang melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI. 

    Diaku Martin, PMI yang menghadapi masalah umumnya berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar. 

    Menyikapi kondisi tersebut, menurut Martin, diperlukan upaya revisi UU PPMI sebagai landasan hukum yang kuat agar negara mampu memperbaiki tata kelola pelayanan dan memberikan perlindungan PMI secara menyeluruh. 

    Saat ini, ungkap Martin, Baleg sudah membentuk Panja dan pada rapat pleno Baleg 17 Maret 2025  disepakati RUU PPMI sebagai RUU usulan DPR RI. 

    Selain itu, tambah dia, pemerintah juga sudah mengirimkan Surat Presiden terkait pembuatan DIM dalam revisi RUU PPMI ke pimpinan DPR RI. 

    Martin berpendapat, RUU PPMI harus sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi PMI  dan mengurangi keberadaan PMI non prosedural dengan mengubah menjadi PMI yang prosedural. 

    Ketua Umum SAKTI, Syofyan mengungkapkan perlindungan yang dibutuhkan pelaut mencakup perlindungan pada saat pra penempatan, pada masa kerja, dan purnakerja. 

    Revisi UU PPMI, tegas Syofyan, harus mampu memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum. 

    Karena, ujar Syofyan, sejatinya UU Pelayaran yang ada saat ini tidak mengatur pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing. 

    Syofyan mengungkapkan, perlindungan pra penempatan yang diharapkan pelaut dalam bentuk proses rekrutmen yang adil, informasi yang transparan, pelatihan dan sertifikasi, jaminan sosial dan asuransi, serta dokumen perjalanan yang lengkap. 

    Syofyan mengusulkan agar dalam revisi UU PPMI memasukkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan ILO Convention 180 sebagai konsideran dan norma dalam pengaturan bagi pelaut. 

    Selain itu, tambah dia, menghapus Pasal 64 UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur pekerja yang mengalami masalah dalam penempatan dan/atau selama bekerja di luar negeri dan selanjutnya mengatur pelaut dalam UU PPMI yang baru. 

    Terpenting, tegas Syofyan, harus ada lembaga tripartit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaut. 

    Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah berpendapat diskusi yang melibatkan sejumlah pihak terkait permasalahan PMI ini sangat penting dalam upaya revisi UU PPMI. 

    Prinsip-prinsip HAM, tegas Anis, harus bisa dimasukkan dalam proses revisi UU PPMI. 

    Menurut Anis, sejumlah potensi pelanggaran HAM kerap terjadi pada proses pra penempatan kerja terkait hak-hak PMI, karena informasi yang diberikan kepada PMI di sektor informal, perikanan, dan perkebunan misalnya, tidak komperhensif. 

    Anis menegaskan, upaya pengawasan dalam penerapan regulasi yang berlaku kelak harus konsisten dilakukan, karena banyak celah aturan dalam penempatan PMI yang disalahgunakan. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat berharap, dengan dibentuknya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak ada lagi saling lempar antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI. 

    Menurut Saur, akses hukum di negara penempatan PMI harus diperkuat dan dimudahkan prosesnya. 

    Selain itu, tegas Saur, hak PMI untuk menyimpan paspor harus diperhatikan. Karena, tambah dia, bila paspor disimpan oleh perusahaan atau majikan tempat bekerja akan terjadi permasalahan baru. 

    Sebaik-baiknya tempat penyimpanan paspor PMI, menurut Saur, adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). 
     
    “Langkah revisi UU PPMI harus memperhatikan berbagai dimensi perlindungan yang belum diatur sepenuhnya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran: Lebih Progresif atau Regresif? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 13 Agustus 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Dr. Dwiyono, S.I.K., M.Si. (Sekjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi /Baleg DPR RI), dan Syofyan S.H (Ketua Umum Serikat Awak kapal transportasi Indonesia / SAKTI) sebagai penanggap. 

    Selain itu hadir pula Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM) sebagai penanggap.
     
    Menurut Lestari, pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. 
     
    Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, potensi ekonomi melalui pendapatan negara dari para pekerja migran itu tidak luput dari berbagai masalah. 
     
    Masalah yang dihadapi, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya perlindungan PMI dan keluarganya secara menyeluruh. 
     

     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mesti menjiwai proses revisi UU PPMI saat ini. 
     
    Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwiyono mengungkapkan, latar belakang revisi UU PPMI agar kita mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI. 
     
    Diakui Dwiyono, sistem perlindungan yang berjalan saat ini belum berjalan maksimal. Sejumlah upaya, jelas dia, harus segera diupayakan dengan penguatan tata kelola dalam pelayanan PMI. 
     
    Salah satunya, ujar Dwiyono, perlu penguatan atase ketenagakerjaan di sejumlah negara yang sebelumnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, agar dalihkan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 
     
    Menurut Dwiyono, isu strategis dalam revisi UU PPMI ini terkait jangkauan dan arah kebijakan dalam melindungi PMI, sehingga dibutuhkan perbaikan kelembagaan dan tata kelola dalam pelayanan PMI. 
     
    Pemerintah, tegas Dwiyono, tetap concern terhadap perlindungan PMI perempuan yang bekerja sebagai domestic worker sejak mendaftar hingga bekerja di luar negeri. 
     
    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan, revisi UU PPMI merupakan usulan dari Baleg DPR RI yang melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI. 
     
    Diaku Martin, PMI yang menghadapi masalah umumnya berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar. 
     
    Menyikapi kondisi tersebut, menurut Martin, diperlukan upaya revisi UU PPMI sebagai landasan hukum yang kuat agar negara mampu memperbaiki tata kelola pelayanan dan memberikan perlindungan PMI secara menyeluruh. 
     
    Saat ini, ungkap Martin, Baleg sudah membentuk Panja dan pada rapat pleno Baleg 17 Maret 2025  disepakati RUU PPMI sebagai RUU usulan DPR RI. 
     
    Selain itu, tambah dia, pemerintah juga sudah mengirimkan Surat Presiden terkait pembuatan DIM dalam revisi RUU PPMI ke pimpinan DPR RI. 
     
    Martin berpendapat, RUU PPMI harus sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi PMI  dan mengurangi keberadaan PMI non prosedural dengan mengubah menjadi PMI yang prosedural. 
     
    Ketua Umum SAKTI, Syofyan mengungkapkan perlindungan yang dibutuhkan pelaut mencakup perlindungan pada saat pra penempatan, pada masa kerja, dan purnakerja. 
     
    Revisi UU PPMI, tegas Syofyan, harus mampu memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum. 
     
    Karena, ujar Syofyan, sejatinya UU Pelayaran yang ada saat ini tidak mengatur pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing. 
     
    Syofyan mengungkapkan, perlindungan pra penempatan yang diharapkan pelaut dalam bentuk proses rekrutmen yang adil, informasi yang transparan, pelatihan dan sertifikasi, jaminan sosial dan asuransi, serta dokumen perjalanan yang lengkap. 
     
    Syofyan mengusulkan agar dalam revisi UU PPMI memasukkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan ILO Convention 180 sebagai konsideran dan norma dalam pengaturan bagi pelaut. 
     
    Selain itu, tambah dia, menghapus Pasal 64 UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur pekerja yang mengalami masalah dalam penempatan dan/atau selama bekerja di luar negeri dan selanjutnya mengatur pelaut dalam UU PPMI yang baru. 
     
    Terpenting, tegas Syofyan, harus ada lembaga tripartit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaut. 
     
    Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah berpendapat diskusi yang melibatkan sejumlah pihak terkait permasalahan PMI ini sangat penting dalam upaya revisi UU PPMI. 
     
    Prinsip-prinsip HAM, tegas Anis, harus bisa dimasukkan dalam proses revisi UU PPMI. 
     
    Menurut Anis, sejumlah potensi pelanggaran HAM kerap terjadi pada proses pra penempatan kerja terkait hak-hak PMI, karena informasi yang diberikan kepada PMI di sektor informal, perikanan, dan perkebunan misalnya, tidak komperhensif. 
     
    Anis menegaskan, upaya pengawasan dalam penerapan regulasi yang berlaku kelak harus konsisten dilakukan, karena banyak celah aturan dalam penempatan PMI yang disalahgunakan. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berharap, dengan dibentuknya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak ada lagi saling lempar antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI. 
     
    Menurut Saur, akses hukum di negara penempatan PMI harus diperkuat dan dimudahkan prosesnya. 
     
    Selain itu, tegas Saur, hak PMI untuk menyimpan paspor harus diperhatikan. Karena, tambah dia, bila paspor disimpan oleh perusahaan atau majikan tempat bekerja akan terjadi permasalahan baru. 
     
    Sebaik-baiknya tempat penyimpanan paspor PMI, menurut Saur, adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan

    Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah mencabut paspor milik eks Anak Buah Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT).

    Menteri Imipas, Agus Andrianto mengatakan pencabutan itu dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta untuk melakukan pencabutan paspor Jurist Tan.

    Agus menambahkan permintaan untuk mencabut paspor eks Stafsus Nadiem itu dilakukan sejak Senin (4/8/2025).

    “Sejak tanggal 4 [Agustus] sesuai Permintaan Kejagung RI,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung sendiri telah menetapkan Jurist Tan sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menyampaikan penetapan status DPO itu terjadi usai tiga kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka.

    Dia menjelaskan penetapan status terhadap Jurist Tan ini merupakan upaya hukum dari korps Adhyaksa dalam membuat terang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

    Tak berhenti di situ, Kejagung juga bakal berkoordinasi dengan Hubinter Polri dan markas pusat interpol di Prancis untuk menerbitkan red notice terhadap Jurist Tan.

    “Untuk JT [Jurist Tan] sudah DPO,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (6/8/2025).

  • Jelang Peringatan Hari Pramuka, Simak Lirik Mars Pramuka

    Jelang Peringatan Hari Pramuka, Simak Lirik Mars Pramuka

    Jakarta: Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus sebagai sebuah momen bersejarah yang merujuk pada pengesahan Gerakan Pramuka oleh Majelis Pimpinan Nasional (Mapinas) pada tahun 1961. Sejak saat itu, Pramuka hadir sebagai bagian penting dari pendidikan karakter di Indonesia.

    Selama ini, banyak orang mengenal Pramuka hanya lewat aktivitas baris-berbaris, seragam cokelat khasnya, atau sekadar sebagai organisasi kepanduan. Namun sejatinya, Pramuka memiliki peran lebih dalam, menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan berjiwa sosial tinggi.

    Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti “Orang Muda yang Suka Berkarya.” Sebutan ini digunakan bagi seluruh anggota Gerakan Pramuka, dari tingkat paling dasar hingga tertinggi.
     

    Sebagai organisasi pendidikan nonformal, Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan kepanduan yang berfokus pada pembelajaran melalui pengalaman langsung. Struktur organisasinya tersusun rapi dari tingkat nasional hingga gugus depan (satuan terkecil di sekolah atau komunitas), agar kegiatan bisa berjalan terarah dan efektif.

    Pramuka bukan hanya soal kegiatan fisik di alam terbuka. Ia adalah proses pendidikan berkelanjutan yang membentuk watak, kepribadian, dan semangat kebangsaan.
     
    Lirik Mars Pramuka

    Dikutip dari buku Panduan Resmi Pramuka oleh Zuli Agus Firmansyah, seperti ini lirik mars Pramuka yang diciptakan oleh Drs H Munatsir Amin:

    Jayalah Pramuka
    Gerakan Pramuka, praja muda karana
    Sebagai wahana, kaum muda suka berkarya

    Kader pembangunan, sebagai perekat bangsa
    Disiplin, berani, dan setia, berakhlak mulia

    Reff:

    Bersatu padu, menyongsong masa depan yang gemilang
    Satu Pramuka, untuk satu Indonesia

    Melangkah maju, menuju masyarakat yang sentosa
    Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia

    Jakarta: Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus sebagai sebuah momen bersejarah yang merujuk pada pengesahan Gerakan Pramuka oleh Majelis Pimpinan Nasional (Mapinas) pada tahun 1961. Sejak saat itu, Pramuka hadir sebagai bagian penting dari pendidikan karakter di Indonesia.
     
    Selama ini, banyak orang mengenal Pramuka hanya lewat aktivitas baris-berbaris, seragam cokelat khasnya, atau sekadar sebagai organisasi kepanduan. Namun sejatinya, Pramuka memiliki peran lebih dalam, menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan berjiwa sosial tinggi.
     
    Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti “Orang Muda yang Suka Berkarya.” Sebutan ini digunakan bagi seluruh anggota Gerakan Pramuka, dari tingkat paling dasar hingga tertinggi.
     

    Sebagai organisasi pendidikan nonformal, Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan kepanduan yang berfokus pada pembelajaran melalui pengalaman langsung. Struktur organisasinya tersusun rapi dari tingkat nasional hingga gugus depan (satuan terkecil di sekolah atau komunitas), agar kegiatan bisa berjalan terarah dan efektif.
     
    Pramuka bukan hanya soal kegiatan fisik di alam terbuka. Ia adalah proses pendidikan berkelanjutan yang membentuk watak, kepribadian, dan semangat kebangsaan.
     

    Lirik Mars Pramuka

    Dikutip dari buku Panduan Resmi Pramuka oleh Zuli Agus Firmansyah, seperti ini lirik mars Pramuka yang diciptakan oleh Drs H Munatsir Amin:
     
    Jayalah Pramuka
    Gerakan Pramuka, praja muda karana
    Sebagai wahana, kaum muda suka berkarya
     
    Kader pembangunan, sebagai perekat bangsa
    Disiplin, berani, dan setia, berakhlak mulia
     
    Reff:
     
    Bersatu padu, menyongsong masa depan yang gemilang
    Satu Pramuka, untuk satu Indonesia
     
    Melangkah maju, menuju masyarakat yang sentosa
    Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

    Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

    Bisnis.com, JAKARTA – Sepekan terakhir ini, warga Pati, Jawa Tengah tiba-tiba menjadi panas dan marah karena munculnya sikap arogansi dari Bupati Pati Sudewo yang menaikan pajak PBB tanpa bertahap atau langsung 250 persen.

    Masyarakat Pati, Jawa Tengah sangat dikenal sebagai penduduk yang paling sabar dan lembut dalam bertutur kata. Namun, saat masyarakat mengeluhkan kenaikan PBB hingga 250 persen, Bupati Pati Sudewo malah menantang masyarakat.

    “Mau 5.000 silakan, 50.000 massa silakan,” ungkap Sudewo lantang. Namun, Bupati Pati tidak menyangka bahwa ucapannya ini menjadi boomerang bagi jabatan dan karir politiknya.

    Simak fakta-fakta Demo Pati, 13 Agustus 2025:

    1. Pajak PBB Pati Mau Naik 250%

    Bupati Pati, Sudewo mau akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Namun, kenaikan pajak ini tidak dilakukan bertahap, alias langsung melonjak tinggi.

    Sudewo mengatakan bahwa bahwa penyesuaian ini PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    2. Atas Nama Pembangunan

    Sudewo mengatakan bahwa kenaikan PBB Pati bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

    “Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya,” ujar Sudewo

    3. Sudewo dari Partai Gerindra, Alumnus Universitas Sebelas Maret dan Undip

    Sudewo juga dikenal kenal dekat dengan Prabowo. Sudewo mengatakan bahwa rencana kenaikan PBB sudah berkoordinasi dengan para camat. 

    Sudewo juga tercatat sebagai alumnus S1 Universitas Sebelas Maret lulus tahun 1993 dan S2 Undip Teknik Pembangunan lulus tahun 2001.

    4. Tidak Mau Turun Jabatan

    Lebih dari 2.000 orang memadati alun-alun Pati dan meminta agar Bupati Pati Sudewo yang arogan turun dari jabatannya, tetapi Sudewo memberanikan diri untuk meminta maaf kepada massa yang tengah marah.

    “Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih,” ungkapnya dari atas mobil polisi.

    5. Tuntutan Demo, Bupati Sudewo Turun

    Masyarakat memiliki satu tuntutan yakni meminta Bupati Pati turun dari jabatannya, karena dinilai bersikap arogan ke masyarakat. “Warga bukanlah warga yang arogan,” ungkap orator melalui alat pengeras suara saat demo Pati.

    6. Keranda Mayat

    Saat demo pati, masyarakat membawa keranda mayat yang ditutupi dengan kain putih. Ini menjadi bukti kekecewaan masyarakat kepada wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat. 

    Di kain keranda ada tulisan “Penindas. Penipu. Selamat tinggal OWEDUS.” Keranda ini digiring hingga sampai ke lokasi demo dan depan kantor Bupati Pati.

    7. Viral di Media Sosial dan Google Tren

    Aksi Bupati Sudewo ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat, dari setiap postingan terkait Bupati Pati, di-reposting hingga lebih dari 2.000 kali. Isu Pati sudah menjadi perhatian nasional.

    Dari berbagai unggahan di media sosial, demo dimulai oleh warga sejak pukul 08.30 WIB. Massa aksi berkumpul di depan Gerbang Kantor Pemkab Pati untuk menyampaikan tuntutan hingga meminta turunnya Bupati Pati Sadewo dari jabatannya.

    8. Bendera One Piece

    Keranda mayat dan bendera one piece menjadi alat untuk menyuarakan kekecewaan terhadap Bupati Pati. Rakyat Pati membawa bendera Jolly Roger One Piece dan menyuarakan agar pemerintah tidak bersikap arogan dan semena-mena.

  • Manfaat Hosting N8N dalam Sistem Kerja dan Bisnis

    Manfaat Hosting N8N dalam Sistem Kerja dan Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi digital semakin mendesak bagi berbagai sektor industri, mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan cloud hosting yang tak lagi sekadar penyimpanan data, tetapi juga menjadi fondasi pengembangan aplikasi dan automasi sistem kerja.

    Integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan platform automasi seperti n8n kini menjadikan cloud hosting sebagai pilihan strategis bagi bisnis yang ingin meningkatkan efisiensi dan daya saing.

    Transformasi ini mencerminkan pergeseran fokus perusahaan dari sekadar penyedia layanan hosting tradisional menjadi mitra strategis bagi bisnis dalam memanfaatkan teknologi AI, automasi, dan integrasi sistem berbasis cloud secara menyeluruh.

    Frendi Triarista, Senior Manager BOC. yang sebelumnya dikenal sebagai Bali Orange Communication, kini resmi bertransformasi menjadi Beyond Ordinary Cloud mengatakan dengan kombinasi layanan Hosting AI Indonesia dan Hosting n8n Indonesia, BOC berkomitmen menghadirkan ekosistem cloud yang mendukung percepatan transformasi digital bisnis di berbagai sektor.

    Dia memaparkan, saat ini ekosistem cloud yang dibutuhkan adalah yang fokus pada layanan cloud hosting terpadu, dengan prioritas pada kemudahan akses, kecepatan, dan keamanan data. 

    Dengan menjadi bagian dari Thrive Internet & Hosting, BOC berharap dapat menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global melalui layanan Hosting AI Indonesia dan Hosting n8n Indonesia.

    Dilansir dari laman institutbanten, N8N.io adalah sebuah platform automasi alur kerja (workflow automation) open-source yang kuat dan fleksibel. Nama “N8N” sendiri merupakan kependekan dari “node-to-node”, yang menggambarkan cara kerjanya: menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan melalui “node” untuk menciptakan alur kerja otomatis.

    N8N.io memungkinkan Anda untuk  Mengintegrasikan Aplikasi yang Berbeda: N8N.io menyediakan ratusan integrasi bawaan (nodes) untuk berbagai aplikasi web populer seperti Google Sheets, Slack, Trello, Salesforce, Mailchimp, dan banyak lagi. Ini berarti Anda bisa membuat aplikasi-aplikasi ini “berbicara” satu sama lain.

    Di tengah tuntutan produktivitas yang tinggi, N8N.io menjadi solusi yang sangat relevan.

    Berikut beberapa alasan mengapa N8N.io krusial:

    Peningkatan Efisiensi Operasional: Dengan mengotomatisasi tugas-tugas manual, karyawan dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tinggi, mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses bisnis.
    Pengurangan Biaya: Mengurangi ketergantungan pada intervensi manual seringkali berarti pengurangan biaya operasional yang signifikan dalam jangka panjang.
    Skalabilitas: Alur kerja otomatis dapat dengan mudah diskalakan untuk menangani volume data atau tugas yang meningkat tanpa perlu menambah staf secara proporsional.
    Integrasi yang Mulus: N8N.io menjembatani kesenjangan antara aplikasi yang berbeda, menciptakan ekosistem teknologi yang lebih terhubung dan efisien.
    Fleksibilitas Tanpa Batas: Sebagai solusi open-source, N8N.io dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang paling unik sekalipun, memberikan kebebasan lebih dari platform proprietary.