Perusahaan: Google

  • Daftar Online Sekarang Juga, Kuota Cepat Habis!

    Daftar Online Sekarang Juga, Kuota Cepat Habis!

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) menyediakan penukaran uang baru lewat website pintar.bi.go.id dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 2025 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Masyarakat dapat menentukan jumlah nominal uang yang akan ditukarkan, memilih lokasi, serta waktu penukaran lewat website tersebut.

    Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta bisa memilih enam lokasi dan waktu tukar uang baru pada tahap awal.

    Setelah berhasil daftar online, pemohon wajib datang ke tempat dengan waktu yang telah dipilih. Berikut enam lokasi penukaran uang baru di DKI Jakarta.

    Batas Maksimal Penukaran Uang Baru

    Lewat website pintar.bi.go.id, batas maksimal tukar uang baru 2025 sebanyak Rp4,3 juta dengan rincian:

    – Rp50.000 sebanyak 30 lembar
    – Rp20.000 sebanyak 25 lembar
    – Rp10.000 sebanyak 100 lembar
    – Rp5.000 sebanyak 200 lembar
    – Rp2.000 sebanyak 100 lembar

    6 Lokasi Penukaran Uang Baru 2025 di Jakarta

    1. Jakarta Barat

    Lokasi: Masjid K.H. Hasyim Asyari, Kecamatan Cengkareng
    Tanggal: 4 Maret 2025

    2. Jakarta Selatan

    Lokasi: Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru
    Tanggal: 4 Maret 2025

    3. Jakarta Pusat

    Lokasi: Masjid Istiqlal, Kecamatan Sawah Besar
    Tanggal: 5 Maret 2025

    4. Jakarta Utara

    Lokasi: Islamic Center, Kecamatan Koja
    Tanggal: 5 Maret 2025

    5. Jakarta Barat

    Lokasi: Masjid K.H Hasyim Asyari, Kecamatan Cengkareng
    Tanggal: 6 Maret 2025

    6. Jakarta Timur

    Lokasi: Masjid At-Tiin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
    Tanggal: 6 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Makna, Jadwal, dan Rangkaian Kegiatan Liturgis

    Makna, Jadwal, dan Rangkaian Kegiatan Liturgis

    PIKIRAN RAKYAT – Masa Prapaskah merupakan waktu untuk umat Kristiani mempersiapkan menyambut Paskah. Aktivitas prapaskah diisi dengan berdoa, matiraga, pertobatan, amal kasih, hidup sederhana, dan penyangkalan diri.

    Masa Prapaskah dimulai dari hari Rabu Abu (5/3/2025) dan berakhir sampai pada malam Paskah. Saat memasuki prapaskah umat Katolik yang berusia 14 tahun ke atas menjalankan puasa dan berpantang kemewahan di hari Rabu Abu berdasarkan ketentuan Kitab Hukum Kanonik 1983.

    Rangkaian prapaskah dimulai dari 5 Maret sampai 17 April 2025, masa ini umat Kristiani akan melakukan pertobatan, puasa, dan pantang.

    Masa Prapaskah 2025

    Pada masa Prapaskah, umat Kristiani melakukan pertobatan, puasa, dan berpantang kemewahan. Gereja – gereja akan melaksanakan tugas sebagai kenangan, persiapan pembaptisan dan pertobatan dalam mempersiapkan hari Paskah.

    Masa ini dimulai pada hari Rabu Abu dan berlanjut selama masa Prapaskah berlangsung, untuk itu umat Kristiani agar menghindari suasana kemeriahan.

    Dianjurkan untuk tidak membunyikan suara logam (lonceng), gantinya, umat bisa membunyikan suara kayu.

    Selain kayu, umat Kristiani juga boleh membunyikan suara alat musik. Namun ada syaratnya, alat musik tersebut dimainkan untuk mengiringi umat Kristiani bernyanyi, bukan untuk dimainkan.

    Pada masa prapaskah umat Kristiani memulai puasa 40 hari dan pertobatan menjelang perayaan Paskah.

    Tradisi yang sudah berlangsung lama, dimana umat Katolik menerima abu di dahi sebagai simbol pertobatan dan pengingat akan kefanaan manusia.

    masa ini ditandai datangnya Jumat Agung sebagai peringatan penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di Bukit Golgota.

    Prosesi dimulai dengan Misa Rabu Abu di gereja yang selanjutnya prosesi penerimaan abu. Masa ini berakhir pada Kamis Putih atau satu hari sebelum Jumat Agung tiba.

    Tata Cara Puasa dan Pantang

    Pada saat puasa dan pantang umat Katolik yang akan menyambut masa Prapaskah agar mempersiapkan diri.

    Karena puasa disini tidak hanya soal makan dan minum namun juga berpantang terhadap segala hal yang biasa dilakukan sehari-hari, seperti merokok, bermain game, mengonsumsi makanan manis, dan Puasa juga menjadi simbol pertobatan dan penyesalan atas dosa serta merenungkan makna hidup.

    Dilansir dari laman resmi Keuskupan Agung Semarang, berikut tata cara puasa dan pantang selama masa Prapaskah bagi umat Katolik.

    Hari puasa pada 2025 dilakukan pada Rabu (5/3/2025) dan Jumat Agung pada hari Jumat (18/4/2025) sedangkan hari Pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan tujuh Jumat dari awal masa Prapaskah hingga Jumat Agung.

    Hari puasa dalam Katolik merupakan makan satu kali dalam sehari, ketika Rabu Abu dan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan Yesus.

    Selama masa prapaskah pantang tidak mengonsumsi daging atau makanan lain yang disukai pada Rabu Abu dan setiap Jumat selama masa Prapaskah berlangsung sesuai dengan tradisi Gereja.

    Pada saat melakukan pantang, dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu merupakan hari pesta wajib.

    Dalam masa ini umat Katolik dianjurkan memanfaatkan masa Prapaskah sebagai momen untuk membina pertobatan dengan melakukan tobat dan mati raga.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Singgung Kasus Codeblu, DPR Soroti Kinerja Kemendag yang Kurang Sigap dan Lengah

    Singgung Kasus Codeblu, DPR Soroti Kinerja Kemendag yang Kurang Sigap dan Lengah

     

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Mufti Anam menyinggung kinerja pemerintah terkait munculnya fenomena content creator yang melakukan review mengenai makanan dan kosmetik, yang dinilai merugikan banyak pihak, termasuk produsen dan konsumen.

    Hal ini disampaikan pada rapat kerja DPR RI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI dan rapat dengar pendapat dengan direktur utama perum Bulog yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Dalam kesempatan ini, Mufti menyoroti perilaku Kemendag yang dianggap lengah dalam memitigasi dan melindungi para konsumen.

    “Akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh para influencer kita untuk melakukan review2 produk skincare dan juga makanan,” ucap Mufti.

    Ia kemudian menyampaikan bahwa kini terdapat pengusaha-pengusaha skincare yang merasa diperas dan ditipu oleh influencer yang melakukan review bisnis skincare-nya dengan cara yang tidak baik.

    Lebih lanjut, Mufti turut menyinggung fenomena yang baru-baru ini ramai di media sosial terkait food reviewer bernama Codeblu yang menyebarkan berita bohong melalui video review makanan yang ia buat.

    Diketahui, Codeblu yang memiliki pengikut 1.4 juta pengikut di TikTok ini mengunggah video yang mengatakan bahwa toko roti Clairmont Patisserie mengirimkan kue nastar yang sudah berjamur ke salah satu panti asuhan.

    Menanggapi situasi ini, pihak Clairmont mengelak dan meminta Codeblu untuk melakukan take down video tersebut. Namun, untuk menyetujui hal tersebut, Codeblu meminta Clairmont untuk membayar kepada dirinya dengan tarif dari Rp350 juta bahkan hingga Rp600 juta.

    Memantik kecaman dari masyarakat luas, Codeblu akhirnya meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa video yang ia buat bersifat tuduhan dan berasal dari sumber yang tidak kredibel.

    “Artinya apa? artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini. Ketika ada ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah, ada ketidakadilan pemerintah untuk bagaimana melindungi para pengusaha kita, melindungi para konsumen kita, sehingga kemudian ada celah-celah itu tadi, pak,” tutur Mufti dalam rapat tersebut.

    Mufti menyoroti Kemendag yang dinilai kurang sigap dalam mengantisipasi dampak dari tren review makanan ini. Ia menilai bahwa para influencer seperti ini memanfaatkan celah hukum demi mencapai kepentingan pribadinya masing-masing.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banjir Mudah Jadi Isu Politik, Jangan Sampai Bencana Merembet ke Lain-lain

    Banjir Mudah Jadi Isu Politik, Jangan Sampai Bencana Merembet ke Lain-lain

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Pratikno merespons bencana banjir yang terjadi di Jabodetabek. Ia meminta agar pemerintah setempat segera menangani persoalan ini, sehingga isu tidak lantas dikait-kaitkan dengan isu politik dan sosial.

    Hal ini diungkapkan Pratikno dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa, 4 Maret 2025. Menurutnya isu semacam ini memang mudah dijadikan bahan argumen politik.

    “Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini kejadian banjir di jantung nasional, Jabodetabek, mudah sekali isu ini akan bergelinding menjadi isu yang sosial, isu politik, dan seterusnya. Karena itu, mohon untuk ditangani secara cepat-cepatnya, koordinasi adalah kunci,” kata Pratikno, sebagaimana dikutip dari pernyataannya, Rabu, 5 Maret 2025.

    Rakor Pengendalian Banjir itu dihadiri pula oleh berbagai pihak, di antaranya Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Muhammad Syafii, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, serta sejumlah perwakilan dari pemerintah daerah dan BPBD lainnya.

    Pratikno menyampaikan, Kemenko PMK siap untuk berkoordinasi lebih intensif dalam mendukung kebutuhan di lapangan.

    Meskipun demikian, ia juga memberikan apresiasi terhadap respons cepat yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menangani bencana banjir ini.

    Warga di sejumlah titik di Kabupaten Bekasi keluhkan banjir hebat yang merendam pemukiman mereka, Selasa (4/3/2025).

    Ia menegaskan pentingnya penanganan banjir dilakukan dengan segera, mengingat situasinya yang sangat darurat.

    “Terima kasih atas kerja keras Bapak-Ibu sekalian. Respons yang cepat dan ini memang ya situasinya SOS itu hanya emergency, bukan hanya isu bencana, tetapi jangan sampai bencana alam nanti merembet ke masalah-masalah lain masalah sosial, masalah politik, dan lain-lain,” ujarnya.

    Pratikno juga menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian lain untuk menangani infrastruktur yang terdampak banjir dan melakukan pembersihan lingkungan. Di antaranya, Kemensos, Kemenkes, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Dan juga tentu saja yang tadi kaitannya dengan pemulihan infrastruktur tadi Pak Kepala BNPB sudah menegaskan kita juga mendekati Idul fitri. Jangan sampai juga kemudian satu dalam jangka pendek ini kegiatan masyarakat tidak segera pulih. Yang kedua nanti menjadi satu masalah serius di waktu mudik,” tutur Pratikno. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News