Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • KUR Bisa Jadi Alternatif Gantikan Pinjol – Espos.id

    KUR Bisa Jadi Alternatif Gantikan Pinjol – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi pinjaman.

    Esposin, JAKARTA — Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya, menyebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi alternatif akses pembiayaan menggantikan pinjaman online (pinjol).

    Dalam pemaparannya, dirinya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan KUR dalam mendapatkan akses pembiayaan di sektor produktif dibandingkan menggunakan layanan pinjol.

    Promosi
    Langkah Tegas Perangi Judi Online, BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening

    “Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menggantikan itu (pinjol). Kita edukasi masyarakat bahwa kita bikin usaha yang bagus dulu, kemudian penuhi syaratnya nanti pasti akan dapat, dan itu pasti akan membantu mereka, karena kan bunganya sangat rendah,” kata Gede dalam acara dalam acara KUR Meets The Press di Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Menurutnya, pembiayaan lewat KUR relatif lebih aman untuk diakses daripada pinjol yang kerap menimbulkan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah.

    Selain itu, dibandingkan pinjol, KUR juga menawarkan bunga yang kompetitif dan tidak perlu adanya tambahan agunan untuk nilai pinjaman maksimal Rp100 juta. Gede menjelaskan, saat ini tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) KUR cukup terjaga, yakni berada di angka 2,19%. 

    “NPL kita saat ini adalah 2,19%. Jadi kemarin isu yang mengatakan 5% itu tidak benar,” tuturnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Gede menilai angka NPL yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa program KUR sejauh ini telah dikelola dengan baik sehingga menjadi pilihan yang lebih aman bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, ke depannya pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap program KUR agar lebih tepat sasaran.

    “Mudah-mudahan nanti juga kalau ini bisa dilakukan dengan baik barangkali nanti yang namanya pinjol mudah-mudahan juga bisa kita bantu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya,” ucapnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi KUR mencapai Rp246,58 triliun per Oktober 2024 yang disalurkan kepada 4,27 juta debitur. Realisasi KUR tersebut mencapai 88,06% dari target penyaluran KUR 2024 yang ditetapkan sebesar Rp280 triliun.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Terungkap Alasan Harga Barang di E-commerce Makin Mahal

    Terungkap Alasan Harga Barang di E-commerce Makin Mahal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google, Temasek, dan Bain & Company merilis riset bertajuk e-Conomy SEA 2024.

    Riset tersebut menujukkan bahwa para perusahaan e-commerce di Asia Tenggara menggenjot pendapatan dengan menaikkan komisi yang mereka pungut dari penjual di platform masing-masing.

    Menurut Google, besaran komisi yang dipungut oleh para platform e-commerce di kawasan terus menanjak dan kini hampir menyentuh “batas atas” yang terbentuk di pasar e-commerce China.

    Mengenai monetisasi ini, Aadarsh Baijal Partner di Bain & Company menjelaskan, terdapat beberapa sumber pendapatan bagi perusahaan e-commerce.

    Foto: Google, Temasek, dan Bain & Company merilis riset bertajuk e-Conomy SEA 2024. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)
    Google, Temasek, dan Bain & Company merilis riset bertajuk e-Conomy SEA 2024. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)

    Salah satu yang masuk dalam perhitungan di report ini adalah core commission rate. Dalam hal ini, pasar China menjadi benchmark.

    Menurut Baijal, core commission rate pada e-commerce di kawasan Asia Tenggara tidak akan setingkat dengan China. Jika dibandingkan dengan AS, China memiliki dinamika dan model bisnis yang berbeda dalam hal penetapan tarif komisi “batas atas”.

    “Jadi, China dan tarif komisi cukup relevan bagi kita untuk dilihat sebagai salah satu perbandingan dengan catatan jika pasar kita berkembang seperti China,” ujarnya saat peluncuran e-Conomy SEA Report di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    “Kita bisa tahu seberapa jauh para pemain dapat menetapkan komisi sehingga kita masukkan dalam laporan. Jadi, kita katakan bahwa komisi di Asia Tenggara tidak perlu dinaikkan,” imbuhnya.

    Komisi Ecommerce di RI

    Di Indonesia terdapat dua e-commerce besar yang baru-baru ini menaikkan komisi, yakni Shopee dan Tokopedia.

    Tokopedia, kembali menyesuaikan besaran biaya layanan yang dibebankan kepada para penjual (seller) yang efektif per 16 September 2024.

    Seller Regular Merchant yang telah berubah status keanggotaan menjadi Power Merchant dan memiliki lebih dari 50 pesanan pada tanggal 1 Mei 2024 juga akan dikenakan biaya layanan Power Merchant.

    Perubahan berlaku untuk Seller Power Merchant dan Power Merchant Pro dengan penyesuaian biaya layanan mulai dari 1% hingga 10% sesuai kategori produk yang dijual.

    Adapun biaya layanan dihitung berdasarkan harga per produk dikurangi diskon dari penjual. Biaya pengiriman dan diskon platform tidak termasuk ke dalam perhitungan biaya layanan.

    Biaya Layanan Tokopedia

    Berikut selengkapnya besaran biaya layanan yang dibebankan kepada penjual mulai 16 September 2024:

    Elektronik: 1.00% – 10.00%

    Fashion: 4.25% – 10.00%

    FMCG: 4.25 – 10.00%

    Gaya Hidup:4.25% – 10.00%

    Lainnya: 1.00% – 10.00%

    Biaya Layanan Shopee

    Sementara Shopee, biaya admin terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu bagi Penjual Non-Star, yakno penjual yang telah terdaftar di Shopee dan menyelesaikan lebih dari 50 pesanan akan dikenakan biaya administrasi Non-Star. Biaya administrasi ini dihitung berdasarkan kategori produk, yaitu:

    Barang jenis A dikenakan admin sebesar 8%

    Barang jenis B dikenakan admin 7,5%

    Barang jenis C dikenakan admin 5,75%

    Barang jenis D serta E dikenakan admin 4,25%

    Penjual Shopee Mall

    Penjual Shopee Mall akan dikenakan biaya pembayaran sebesar 1,8% dari setiap produk yang berhasil terjual

    Penjual Star/Star+

    Penjual yang tergabung ke dalam program Star/Star+ akan dikenakan biaya administrasi Star/Star+. Biaya administrasi ini dihitung berdasarkan kategori produk, yaitu:

    Kategori Produk A: biaya admin 8,00 persen per produk terjual.

    Kategori Produk B: biaya admin 7,50 persen per produk terjual.

    Kategori Produk C: biaya admin 5,75 persen per produk terjual.

    Kategori Produk D: biaya admin 4,25 persen per produk terjual.

    (fab/fab)

  • Cara Mematikan Adblock di Android, iPhone, dan Windows

    Cara Mematikan Adblock di Android, iPhone, dan Windows

    Jakarta –

    Untuk mencegah iklan muncul pada saat sedang browsing, Anda dapat memanfaatkan fitur Adblock. Namun, situs tertentu hanya bisa dibuka dengan syarat kita harus mematikan adblock terlebih dahulu.

    Secara garis besar ada 3 cara mematikan adblock dengan mudah pada Chrome maupun browser lainnya. 3 Cara ini digunakan untuk mematikan adblock di HP Android, iPhone, maupun laptop.

    1. Cara mematikan adblock di Chrome HP Android

    Cara mematikan adblock di Chrome di HP Android sangat mudah. Berikut caranya:

    Buka aplikasi Chrome di HP Android.Ketuk titik tiga di pojok kanan atas untuk membuka berbagai menu.Pilih ‘Settings’.Pilih ‘Site settings’.Pilih ‘Pop-ups and redirects’.Matikan setelan tersebut hingga bagian kanan tidak menyala.2. Cara Mematikan Adblock di Safari iPhone

    Cara mematikan adblock di browser Safari untuk iPhone sangat mudah. Berikut caranya:

    Buka menu ‘Settings’.Pilih menu ‘Safari’.Cari bagian ‘Block pop-ups’, lalu nonaktifkan sampai tidak menyala hijau.3. Cara Mematikan Adblock Chrome di Laptop.

    Dikutip dari Bantuan Google Chrome, lakukan langkah-langkah ini untuk mematikan adblock:

    Buka aplikasi Chrome di laptop atau PC.Klik titik tiga di bagian pojok kanan atas.Pilih ‘Settings’.Klik ‘Privacy and security’, kemudian pilih ‘Site Settings’.Di bagian ‘Additional content settings’, pilih ‘Intrusive Ads’.Aktifkan bagian ‘Any site you visit can show any ad to you’

    Kamu juga bisa mengizinkan pop-ups dengan cara berikut:

    Klik titik tiga di bagian pojok kanan atas Chrome.Pilih ‘Settings’.Klik ‘Privacy and security’, kemudian pilih ‘Site Settings’.Di bagian ‘Content’, pilih ‘Pop-ups and redirects’.Aktifkan bagian ‘Sites can send pop-ups and use redirects’.

    Atau kamu bisa mengizinkan iklan pop-ups pada situs tertentu yang kamu percaya dengan cara berikut ini:

    Masuk ke situs yang ingin kamu buka.Di bagian kotak alamat, tepatnya di sisi kiri tulisan alamat website, terdapat tanda kunci. Klik tanda kunci tersebut yang berisi informasi situs.Izinkan situs untuk membuka website.Reload laman tersebut agar adblock dimatikan.

    Itulah tadi 3 cara mematikan adblock Chrome di HP Android, Safari di iPhone, dan Chrome di laptop/PC dengan mudah. Semoga bermanfaat.

    *Artikel ini ditulis oleh Dita Aliccia Armadani, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

    (fay/fyk)

  • Begini Upaya Kemendagri Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

    Begini Upaya Kemendagri Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.

    “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.

    Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.

    “Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
     

    Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.

    Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang. 

    “Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.

    Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM. 

    “Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan. 

    Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.

    Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.

    Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.
     
    “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.
     
    Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.
    “Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
     

    Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
     
    Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.
     
    Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang. 
     
    “Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.
     
    Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM. 
     
    “Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan. 
     
    Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.
     
    Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.
     
    Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • IHSG Cerah

    IHSG Cerah

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat. IHSG tak mengikuti pergerakan Wall Street yang terpantau merosot.
     
    Melansir laman RTI, Rabu, 13 November 2024, gerak IHSG menguat hingga 34 poin atau setara 0,47 persen ke posisi 7.355. Saat bel pembukaan perdagangan, IHSG bertengger di posisi 7.322.
     
    Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 7.359 dan level terendah di 7.326. Adapun kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12,418 triliun.
    Sementara itu volume perdagangan saham membukukan sebanyak 4,146 miliar lembar senilai Rp1,779 triliun. Sebanyak 232 saham menguat, 197 saham melemah, 180 saham stagnan, dan terjadi 222.524 kali transaksi.
     
     

     

    Wall Street terperosok

    Di sisi lain, saham-saham AS di Wall Street berakhir lebih rendah pada perdagangan Selasa waktu setempat. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 382,15 poin atau 0,86 persen menjadi 43.910,98.
     
    Sedangkan indeks S&P 500 merosot 17,36 poin atau 0,29 persen menjadi 5.983,99. Indeks Komposit Nasdaq turun 17,36 poin atau 0,09 persen menjadi 19.281,4.
     
    Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor material dan kesehatan memimpin penurunan dengan masing-masing turun 1,57 persen dan 1,34 persen.
     
    Sementara itu, sektor layanan komunikasi dan teknologi memimpin kenaikan dengan masing-masing naik 0,51 persen dan 0,45 persen.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Mensos: Bansos Ditunda agar Tak Dijadikan Alat Politik di Masa Pilkada – Espos.id

    Mensos: Bansos Ditunda agar Tak Dijadikan Alat Politik di Masa Pilkada – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Espospedia Bantuan Sosial (Solopos/Whisnupaksa)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan, penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama masa Pilkada 2024 bertujuan agar bansos tidak dijadikan alat politik.

    “Yang penting jangan sampai bansos itu dijadikan alat politik dalam pilkada,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) Desa Sekarwangi, Kecamatan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    Mensos menyatakan, akan mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penundaan sementara jadwal distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 27 November 2024.

    Menurut dia, semua bantuan sosial akan ditunda penyalurannya hingga pelaksanaan Pilkada 2024 selesai dilaksanakan.

    “Semua bantuan sosial diantaranya makanan, pangan, sekolah, lansia, dan lain-lain,” katanya sebagaimana dilansir Antara. 

    Penundaan penyaluran bansos ini akan dikoordinasikan dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

    “Tinggal disampaikan ke Himbara untuk ditunda (penyaluran),” kata Gus Ipul.

    Sementara untuk waktu penyaluran bantuan sosial yang ditunda akan mengikuti arahan Mendagri Tito Karnavian berikutnya.

    “Sesuai dengan suratnya Pak Mendagri nanti. Misalnya setelah pilkada, akhir November ini bisa. Hal ini juga harus diperhatikan oleh pemprov/pemkot/pemkab,” katanya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Dampingi Presiden Prabowo, Mayor Teddy Jabat Tangan Joe Biden – Espos.id

    Dampingi Presiden Prabowo, Mayor Teddy Jabat Tangan Joe Biden – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Seskab Mayor Teddy berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (12/11/2024) waktu setempat. (Istimewa)

    Esposin, WASHINGTON – Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menlu Sugiono berkesempatan berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024). Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Selain bertemu langsung Joe Biden, Prabowo sempat berbicara pertelepon dengan Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Saat bertemu Presiden Joe Biden, Prabowo memperkenalkan Menlu Sugiono dan Seskab Mayor Teddy . Dari video yang direkam Sekretariat Presiden, terlihat Joe Biden dengan tersenyum menjabat tangan Mayor Teddy.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    Sedang delegasi AS yang hadir adalah Asisten Presiden untuk Urusan Keamanan Nasional Jake Sullivan, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Lakhdir, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Dan Kritenbrink, serta Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Mira Rapp-Hooper.  

    Prabowo tiba di Gedung Putih melalui gerbang North West dengan iring-iringan mobil kepresidenan. Ketika  mobil memasuki kawasan  Gedung Putih, barisan tentara yang membawa bendera dari 50 negara bagian AS memberi penghormatan, menunjukkan penghargaan dan keakraban antara kedua negara. 

    Mobil kemudian berhenti di depan West Wing Portico. Ketika Presiden Prabowo turun dari  mobil, ia disambut Penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenzweig. Selanjutnya, Presiden Ke-8 RI itu diarahkan menuju Ruang Roosevelt, untuk mengisi buku tamu kepresidenan sebagai tanda kehormatan kunjungannya. 

    Dari Ruang Roosevelt, Prabowo diajak ke Oval Office. Di sana, Presiden RI  Indonesia  disambut langsung oleh Presiden Joe Biden. Keduanya berjabat tangan dengan hangat sebelum memulai perbincangan. Setelah pertemuan, Joe Biden menghampiri Prabowo serta Mayor Teddy dan Sugiono. 

    Pertemuan Prabowo dan Joe Biden membahas sejumlah isu strategis, di antaranya  kerja sama di sejumlah bidang. Diskusi berlangsunng  dalam suasana bersahabat dan penuh hormat.  “Terima kasih, Presiden Biden. Terima kasih telah menerima saya. Saya juga ingin berterima kasih, Anda secara pribadi menelepon saya untuk memberi selamat atas pemilihan saya,” kata  Prabowo.

    Pertemuan kedua pemimpin itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja resmi Presiden Prabowo di Amerika Serikat untuk  memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang sudah mencapai 75 tahun.

    Kunjungan Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC Amerika Serikat menjadi momen yang istimewa, lantaran menjadi kunjungan pertama Mantan Danjen Kopassus itu setelah terpilih  menjadi presiden RI. 

    Lahir di Manado, Sulawesi Utara, 14 April 1989, Mayor Teddy  merupakan perwira menengah TNI Angkatan Darat berdarah Jawa-Minahasa. Ia berasal dari keluarga militer. Ayahnya Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Ibunya Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.

    Setelah lulus Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, 2011, ia dipercayakan menjadi Komandan Peleton 3,2,1 di Kopassus.  Dari Kopasus ia ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer, termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Sejak menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Mayor Teddy sudah menunjukkan ketertarikannya pada militer. Setelah lulus tahun 2007, ia masuk Akademi Militer Magelang. Orang kepercayaan Presiden Prabowo ini juga menyelesaikan pendidikan  S1 di Universitas Jenderal Achmad Yani  tahun 2012, dan S2 Kajian Terorisme di Universitas Indonesia pada tahun 2021.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Diblokir di Indonesia, Temu Ternyata Aplikasi Paling Populer di Kalangan Gen Z – Page 3

    Diblokir di Indonesia, Temu Ternyata Aplikasi Paling Populer di Kalangan Gen Z – Page 3

    Adapun aplikasi e-commerce serupa, Shein, menjadi rival utama dari Temu dan kini diunduh lebih dari 41,98 juta kali sepanjang periode yang sama.

    Lalu, aplikasi paling populer nomor dua di kalangan Gen Z adalah TikTok. Platform video pendek ini diunduh lebih dari 33,23 juta kali tahun ini.

    Konsumsi konten yang cepat membuktikan kalau kampanye dengan video pendek sangatlah efektif dan populer di kalangan pengguna muda.

    Platform lain yang juga populer meliputi Instagram dan YouTube. Meski begitu di kalangan anak muda atau Gen Z, TikTok bahkan menjadi mesin pencari yang untuk mencari berbagai hal alih-alih Google yang betul-betul merupakan mesin pencari.

    Aplikasi YouTube sendiri bisa dibilang cukup kuat di pasar dengan jumlah unduhan 14,03 juta kali, hingga Oktober.

    Posisi yang kuat ini kemungkinan membuat YouTube meningkatkan harga langganan mereka dari tahun ke tahun.

     

     

  • Mendikdasmen: AI & Coding Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD – Espos.id

    Mendikdasmen: AI & Coding Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi teknologi Artificial Intelligence. (Freepik)

    Esposin, JOGJA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebut mata pelajaran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan coding bakal diajarkan mulai dari kelas 4 SD.

    “Untuk SD itu tidak mulai kelas 1 ya, tapi nanti mulai kelas 4, kelas 5, atau kelas 6,” kata Abdul Mu’ti kepada awak media di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

    Selain itu, lanjut Mu’ti, materi mengenai AI dan coding tersebut juga hanya menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan. 

    “Bukan mata pelajaran wajib,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Menurut dia, gagasan terkait mapel baru tersebut bukan hal baru karena sejumlah SD di Indonesia sebelumnya sudah ada yang mengajarkan.

    “Ternyata beberapa SD di Jakarta, bahkan di Aceh itu sudah ada yang mengembangkan coding untuk SD,” ujar dia.

    Mengenai kebutuhan tenaga pengajarnya, menurut Mu’ti, Mendikdasmen memungkinkan merekrut tenaga baru atau cukup bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang selama ini menyelenggarakan pelatihan terkait AI dan coding.

    Menurut dia, format terkait perekrutan tenaga pengajar mapel baru tersebut masih akan dibahas, termasuk kemungkinan melatih para lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

    “Nanti formatnya akan kita pikirkan belakangan,” kata Mu’ti.

    Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan telah menitipkan pesan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mengupayakan penerapan mata pelajaran AI dan coding di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP.

    “Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi bapak-ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” ujar Wapres dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Senin (11/11/2024).

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut dengan struktur timbunan di atas laut diperkuat dengan matras bambu setebal 13 lapis. (Istimewa)

    Esposin, JAKARTA — Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dwi Purwantoro, menyampaikan pembangunan Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap.

    Tahapan itu dilakukan seiring dengan kebutuhan biaya yang besar dalam proyek yang rencana pembangunannya akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall itu memang kita akan melakukan tahap A dulu, baru tahap B, baru tahap C,” ujar Dwi dalam Seminar Nasional bertajuk Resiliensi Pantai Utara Jawa Terhadap Dampak Perubahan Iklim di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Ia menjelaskan, bahwa pembangunan Tanggul Pantai tahap A dan B akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Ancol, Jakarta Utara.

    Lalu, pembangunan Tanggul Pantai tahap C akan dilakukan mulai dari Pantai Ancol, Jakarta Utara sampai dengan Pantai Utara Kabupaten Bekasi.

    Kemudian, nantinya akan ada tahap-tahap berikutnya hingga pembangunan Tanggul Pantai selesai sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    “Jadi yang A ini dari Banten sampai dengan Ancol, nanti rencana juga tahap B ini dari Banten sampai Ancol. Yang tahap C ini dari Ancol sampai dengan Bekasi,” ujar Dwi sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Terkait anggaran, Dwi mengungkapkan setiap pembangunan Tanggul Pantai sepanjang 1 kilometer (km) membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun.

    Sehingga, untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur, diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

    Namun demikian, lanjutnya, biaya pembangunan Tanggul Pantai itu belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya, yang apabila diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Memang biayanya sangat mahal. Satu kilometer-nya (km) sekitar Rp1 triliun. Jadi. kalau dari Banten sampai Surabaya sekitar Rp600 triliun, itu baru bangunannya. Belum penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya. Jadi, kurang lebih sekitar Rp800-an triliun kalau nggak salah,” ujar Dwi.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut Kementerian PU sedang melakukan studi kelayakan terkait desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Tanggul Laut atau Giant Sea Wall di DKI Jakarta.

    “Saat ini, sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” ujar Dody.

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km.

    Pada tahun 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km, hang dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km.

    Tanggul pantai yang telah dibangun diantaranya Tanggul Kamal Muara – Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.