Jakarta: Petisi terkait kritik terhadap perusahaan internet Starlink beredar di tengah masyarakat karena diduga terlibat dalam penyerangan di Gaza, Palestina. Pemerintah diminta mengecek kebenaran informasi tersebut.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyampaikan pengecekan perlu dilakukan agar pemerintah tak salah dalam mengambil keputusan. Pasalnya, menyangkut pembahasan kerja sama yang tengah dijajaki antara Indonesia dengan Starlink.
“Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data, kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink,” kata Trubus melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 November 2024.
Trubus menilai banyak pertimbangan untuk meninjau kerja sama tersebut, salah satunya dampak peperangan bagi Indonesia.
Menurut Trubus, Indonesia juga mengalami kerugian atas perang di Gaza. Salah satunya, pengeboman Rumah Sakit Indonesia di lokasi konflik. Trubus menekankan jika Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina.
“Benarkah itu, terus kita juga harus mempertimbangkannya dengan Indonesia sendiri, kerugian Indonesia di Gaza juga kan sangat besar, Rumah Sakit yang dibom. Jadi apa perlu kita bersikap, sikap kita kan sudah tegas mendukung kemerdekaan Indonesia,” ungkap dia.
Untuk itu, Trubus berharap pemerintah hati-hati dalam memutuskan kerja sama dengan Starlink. Terlebih, nilai investasi Starlink di Indonesia sangat kecil dan tidak terlalu berdampak baik terhadap ekonomi Tanah Air.
“Toh investasi ke Indonesia juga sangat kecil, kalau enggak salah Rp30 miliar, pegawainya juga sedikit, karena harapannya di situ membawa penyerapan tenaga kerja, tapi nyatanya enggak, karena kantor pusatnya juga di Malaysia. Bukan di Indonesia, kalau di Indonesia kaya kantor cabang,” kata Trubus.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto. Bahkan, politikus Partai Gilkar itu meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Tanah Air.
“Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastructure komunikasi untuk Israel selama perang, di mana secara teknis memang Starlink ini dapat di fungsikan sebagai infrastructure komunikasi di mana-mana,” kata Firnando.
Dia menekankan semangat Indonesia. Yakni, mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
“Jadi seharusnya Starlink ini kita tolak keras karena sesuai dengan semangat Republik Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini,” tegas Firnando.
Jakarta: Petisi terkait kritik terhadap perusahaan internet Starlink beredar di tengah masyarakat karena diduga terlibat dalam penyerangan di Gaza, Palestina. Pemerintah diminta mengecek kebenaran informasi tersebut.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyampaikan pengecekan perlu dilakukan agar pemerintah tak salah dalam mengambil keputusan. Pasalnya, menyangkut pembahasan kerja sama yang tengah dijajaki antara Indonesia dengan Starlink.
“Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data, kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink,” kata Trubus melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 November 2024.
Trubus menilai banyak pertimbangan untuk meninjau kerja sama tersebut, salah satunya dampak peperangan bagi Indonesia.
Menurut Trubus, Indonesia juga mengalami kerugian atas perang di Gaza. Salah satunya, pengeboman Rumah Sakit Indonesia di lokasi konflik. Trubus menekankan jika Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina.
“Benarkah itu, terus kita juga harus mempertimbangkannya dengan Indonesia sendiri, kerugian Indonesia di Gaza juga kan sangat besar, Rumah Sakit yang dibom. Jadi apa perlu kita bersikap, sikap kita kan sudah tegas mendukung kemerdekaan Indonesia,” ungkap dia.
Untuk itu, Trubus berharap pemerintah hati-hati dalam memutuskan kerja sama dengan Starlink. Terlebih, nilai investasi Starlink di Indonesia sangat kecil dan tidak terlalu berdampak baik terhadap ekonomi Tanah Air.
“Toh investasi ke Indonesia juga sangat kecil, kalau enggak salah Rp30 miliar, pegawainya juga sedikit, karena harapannya di situ membawa penyerapan tenaga kerja, tapi nyatanya enggak, karena kantor pusatnya juga di Malaysia. Bukan di Indonesia, kalau di Indonesia kaya kantor cabang,” kata Trubus.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto. Bahkan, politikus Partai Gilkar itu meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Tanah Air.
“Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastructure komunikasi untuk Israel selama perang, di mana secara teknis memang Starlink ini dapat di fungsikan sebagai infrastructure komunikasi di mana-mana,” kata Firnando.
Dia menekankan semangat Indonesia. Yakni, mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
“Jadi seharusnya Starlink ini kita tolak keras karena sesuai dengan semangat Republik Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini,” tegas Firnando.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(ABK)
