Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • PT Baru Buka Dikasih Modal Rp 5 Trilliun, Isinya Gak Kaleng-Kaleng

    PT Baru Buka Dikasih Modal Rp 5 Trilliun, Isinya Gak Kaleng-Kaleng

    Jakarta, CNBC Indonesia – Eks karyawan Google, OpenAI, dan Meta ramai-ramai resign kemudian bekerja sama membuat perusahaan baru. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan kecerdasan buatan (AI) yang mereka rintis sudah mengantongi modal US$ 300 juta (Rp 5 triliun).

    Ekin Dogus Cubuk dan Liam Fedus mendirikan Periodic Labs, perusahaan yang bermisi menciptakan program AI yang bisa bekerja seperti “ilmuwan.” Caranya adalah dengan membangun laboratorium yang berisi robot peneliti. Robot-robot tersebut bisa melakukan eksperimen di lab, mengumpulkan data, belajar, mencoba berulang kali, dan mengembangkan sesuatu yang baru dari hasil eksperimen mereka.

    Cubuk adalah pemimpin tim penelitian material dan bahan kimia di Google Brain dan Deepmind. Salah satu hasil karyanya adalah program AI bernama GNoME. GNoME terkenal karena berhasil menemukan 2 juta kristal baru pada 2023.

    Di sisi lain, Fedus adalah salah satu peneliti pencipta ChatGPT. Ia juga menciptakan neural network pertama yang mencapai parameter triliunan.

    Periodic Labs juga diisi oleh peneliti AI lain yang berpengalaman di OpenAI, Microsoft, hingga Meta. Salah satunya adalah Rishabh Agarwal, eks pegawai Meta.

    Agarwal sempat diajak berbicara langsung oleh pendiri Facebook dan CEO Meta, Mark Zuckerberg, untuk bergabung ke “tim super” AI milik Meta. Namun, ia menolak tawaran gaji dan saham bernilai puluhan miliar untuk bekerja di Periodic Labs. 

    Ambisi Periodic Labs didukung oleh sederet investor ternama seperti Andreessen Horowitz, DST, Nvidia, Accel, Elad Gil, Jeff Dean, Eric Schmidt, dan Jeff Bezos. Total modal yang mereka kumpulkan mencapai US$ 300 juta (Rp 5 triliun).

    Pada tahap pertama, Periodic Labs ingin menciptakan superkonduktor yang bisa bekerja lebih baik dan membutuhkan energi lebih sedikit dibanding material yang saat ini digunakan di komputer. Selain itu, mereka ingin mengumpulkan seluruh data tentang seluruh material yang ada. Data tersebut kemudian akan digunakan oleh “ilmuwan AI” untuk mencampur padu untuk menciptakan material baru.

    “Hingga kini, kemajuan AI berasal dari model yang dilatih menggunakan informasi di internet. Sumber tersebut sudah diperas habis. Kami ingin membangun ilmuwan AI dan laboratorium otonom tempat mereka bekerja,” kata Periodic Labs dalam blog resmi perusahaan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Google App Hadir di Windows, Tawarkan Pencarian Cepat dan Fitur Circle to Search – Page 3

    Google App Hadir di Windows, Tawarkan Pencarian Cepat dan Fitur Circle to Search – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Google semakin memperluas cakupan perangkat apa saja yang bisa memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) miliknya.

    Tak hanya di perangkat tablet dan HP Android, raksasa mesin pencari tersebut siap meluncurkan aplikasi AI khusus platform Windows.

    Langkah ini terhitung mengejutkan, mengingat Google sebenarnya sangat jarang mengeluarkan aplikasi versi desktop untuk Windows, kecuali Chrome, Drive, dan Quick Share.

    Akan tetapi kali ini terjadi sebuah pengecualian, mereka hadirkan aplikasi eksperimental bernama Google App di Windows.

    Mengutip 9to5Google, Rabu (1/10/2025), Google App memudahkan pengguna dalam mencari suatu berkas atau melakukan pencarian secara lokal di komputer, Drive, aplikasi terpasang, sampai website.

    Cukup dengan menekan kombinasi tombol Alt + Space, sebuah kolom pencarian berbentuk pil berisi kolom pencarian dari Google.

    Tak hanya itu, aplikasi ini juga membawa fitur populer Circle to Search, memungkinkan pengguna menyorot bagian tertentu dari gambar untuk diterjemahkan atau disalin.

    Saat ini,Google App masih berstatus eksperimental di Google Labs dan tersedia terbatas dalam bahasa Inggris, dan hanya bisa diakses pengguna di Amerika Serikat.

  • All Indonesia Gandeng BSSN Jaga Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna

    All Indonesia Gandeng BSSN Jaga Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna

    All Indonesia Gandeng BSSN Jaga Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menyampaikan bahwa aplikasi All Indonesia telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan data pribadi penggunanya tetap aman.
    Dengan demikian, Agus memastikan bahwa All Indonesia akan menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat.
    “Jadi kami selalu mengingatkan kepada masing-masing pemilik platform untuk bisa mengamankan datanya sendiri, kami akan menggandeng BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi itu,” ucap Agus di Bandara Soetta, Tangerang, Rabu (1/10/2025).
    Agus menegaskan, pemerintah akan berupaya tetap menjaga keamanan data pribadi masyarakat dari kebocoran di aplikasi All Indonesia.
    “Jadi intinya kita akan sama-sama untuk melakukan upaya penjagaan atas data pribadi yang menjadi privasi masyarakat,” kata dia.
    Dalam penggunaan All Indonesia, penumpang cukup mengisi data melalui aplikasi tersebut dan proses pemeriksaan akan menjadi lebih singkat.
    “Kami mengimbau para penumpang untuk mengisi All Indonesia sebelum kedatangan. Tanpa itu, perjalanan akan lebih lama karena pemeriksaan harus dilakukan manual di konter,” ucap Agus.
    Untuk diketahui, setiap penumpang maupun awak sarana pengangkut yang masuk ke Indonesia wajib untuk mengisi aplikasi All Indonesia mulai 1 Oktober 2025 hari ini.
    Kebijakan ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun wisatawan asing (WNA).
    Sistem digital ini berlaku di semua bandara internasional, pelabuhan penumpang, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
    Aplikasi All Indonesia merupakan platform layanan digital terintegrasi hasil kerja sama Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, dan Badan Karantina Indonesia.
    Lewat aplikasi ini, pengunjung bisa mengisi Electronic Customs Declaration (E-CD) secara online sebelum tiba di Tanah Air.
    All Indonesia merupakan integrasi layanan deklarasi keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina dalam satu aplikasi yang tersedia dalam bentuk web (allindonesia.imigrasi.go.id) maupun aplikasi mobile yang dapat diunduh di Google Play Store maupun App Store.
    Aplikasi ini dapat diisi sejak tiga hari sebelum kedatangan.
    All Indonesia dirancang untuk menyederhanakan prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh penumpang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seorang Pria di Cilincing Nekat Akhiri Hidupnya, Diduga Frustasi Akibat Judi Online – Page 3

    Seorang Pria di Cilincing Nekat Akhiri Hidupnya, Diduga Frustasi Akibat Judi Online – Page 3

    KONTAK BANTUAN

    Bunuh diri bukan jawaban apalagi solusi dari semua permasalahan hidup yang seringkali menghimpit. Bila Anda, teman, saudara, atau keluarga yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, dilanda depresi dan merasakan dorongan untuk bunuh diri, sangat disarankan menghubungi dokter kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit) terdekat.

    Bisa juga mengunduh aplikasi Sahabatku: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tldigital.sahabatku

    Atau hubungi Call Center 24 jam Halo Kemenkes 1500-567 yang melayani berbagai pengaduan, permintaan, dan saran masyarakat.

    Anda juga bisa mengirim pesan singkat ke 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat surat elektronik (surel) kontak@kemkes.go.id.

  • ​BP Taskin Usulkan Buat Koperasi Tambang

    ​BP Taskin Usulkan Buat Koperasi Tambang

    Jakarta: Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menggelar audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengungkap angka kemiskinan di wilayah Konawe Utara mencapai 13,35 persen, padahal wilayah tersebut dikelilingi aktivitas pertambangan nikel. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan di Provinsi Sultra sebesar 10 persen.

    Penyebabnya kata Budiman karena banyak rakyat yang selama ini hidup dari sektor pertanian tidak bisa lagi memanfaatkan lahannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pasalnya lahannya sudah masuk dalam izin usaha pertambangan.

    “Mereka dari asosiasi mengadukan masalah itu ke kami untuk dicarikan solusinya,” kata Budiman saat menerima audiensi dari Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara di Gedung BP Taskin, Jakarta, dalam keteranganya seperti dikutip Rabu, 1 Oktober 2025.

    Solusinya kata Budiman dengan menerapkan skema koperasi tambang rakyat. Skema ini dinilai lebih memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat lokal. Hal ini sebagaimana pengalaman di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengelolaan aktivitas tambang emas dilakukan melalui koperasi rakyat dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum.

    Sebagai langkah awal, Budiman mengatakan, akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara.
     

    Dia ingin ada kepastian keterlibatan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. “Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak saja,” ujar Budiman.

    Ketua Asosiasi IUJP Konawe Utara, Rakhmatullah mengungkap banyak warga yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan kini kesulitan bertahan hidup. Hal itu terjadi karena kerusakan lingkungan di darat maupun laut sebagai akibat lahirnya IUJP.

    “Perusahaan itu punya tanggung jawab sosial terhadap kondisi masyarakat, khususnya Kabupaten Konawe Utara di daerah lingkar tambang,” kata Rakhmat.

    Karena di wilayah tambang Konawe Utara kata Rakhmat sudah terjadi pengalihan fungsi pencaharian masyarakat, dari yang masyarakat bisa bertani menjadi tidak dibolehkan lagi 
    karena sudah menjadi daerah pertambangan. “Itu yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi,” kata dia.

    Selain itu, Rakhman mengklaim Konawe Utara merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, yakni Rp1,446 triliun pada 2024. Potensi besar ini dapat memberi dampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

    “Jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor daerah, maka perekonomian masyarakat Konawe Utara akan tumbuh lebih kuat,” kata dia.

    Rakhmat menyebut dari 159 desa di Konawe Utara terdapat sekitar 30 desa yang berada di lingkar tambang. Desa-desa ini memiliki peluang besar untuk berkembang apabila skema pemberdayaan ekonomi lokal berjalan optimal.

    “Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus berupaya mendorong perusahaan pemegang izin usaha tambang untuk lebih melibatkan masyarakat setempat,” tutup Rakhmat.

    Jakarta: Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menggelar audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
     
    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengungkap angka kemiskinan di wilayah Konawe Utara mencapai 13,35 persen, padahal wilayah tersebut dikelilingi aktivitas pertambangan nikel. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan di Provinsi Sultra sebesar 10 persen.
     
    Penyebabnya kata Budiman karena banyak rakyat yang selama ini hidup dari sektor pertanian tidak bisa lagi memanfaatkan lahannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pasalnya lahannya sudah masuk dalam izin usaha pertambangan.

    “Mereka dari asosiasi mengadukan masalah itu ke kami untuk dicarikan solusinya,” kata Budiman saat menerima audiensi dari Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara di Gedung BP Taskin, Jakarta, dalam keteranganya seperti dikutip Rabu, 1 Oktober 2025.
     
    Solusinya kata Budiman dengan menerapkan skema koperasi tambang rakyat. Skema ini dinilai lebih memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat lokal. Hal ini sebagaimana pengalaman di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengelolaan aktivitas tambang emas dilakukan melalui koperasi rakyat dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum.
     
    Sebagai langkah awal, Budiman mengatakan, akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara.
     

     
    Dia ingin ada kepastian keterlibatan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. “Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak saja,” ujar Budiman.
     
    Ketua Asosiasi IUJP Konawe Utara, Rakhmatullah mengungkap banyak warga yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan kini kesulitan bertahan hidup. Hal itu terjadi karena kerusakan lingkungan di darat maupun laut sebagai akibat lahirnya IUJP.
     
    “Perusahaan itu punya tanggung jawab sosial terhadap kondisi masyarakat, khususnya Kabupaten Konawe Utara di daerah lingkar tambang,” kata Rakhmat.
     
    Karena di wilayah tambang Konawe Utara kata Rakhmat sudah terjadi pengalihan fungsi pencaharian masyarakat, dari yang masyarakat bisa bertani menjadi tidak dibolehkan lagi 
    karena sudah menjadi daerah pertambangan. “Itu yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi,” kata dia.
     
    Selain itu, Rakhman mengklaim Konawe Utara merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, yakni Rp1,446 triliun pada 2024. Potensi besar ini dapat memberi dampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
     
    “Jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor daerah, maka perekonomian masyarakat Konawe Utara akan tumbuh lebih kuat,” kata dia.
     
    Rakhmat menyebut dari 159 desa di Konawe Utara terdapat sekitar 30 desa yang berada di lingkar tambang. Desa-desa ini memiliki peluang besar untuk berkembang apabila skema pemberdayaan ekonomi lokal berjalan optimal.
     
    “Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus berupaya mendorong perusahaan pemegang izin usaha tambang untuk lebih melibatkan masyarakat setempat,” tutup Rakhmat.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • 5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada beberapa link resmi yang bisa Anda gunakan untuk cek daftar penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga awal Oktober 2025, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    4. Situs Kemnaker

    Klik https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki akun atau login jika sudah punya akun.
    Akan ada notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    5.  Situs BPJS Ketenagakerjaan

    Klik link https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi
    Anda akan mendapat notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    Itulah link resmi cek penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

  • Jurnalis Laporkan Dugaan Penganiayaan saat Liput Dapur MBG di Pasar Rebo

    Jurnalis Laporkan Dugaan Penganiayaan saat Liput Dapur MBG di Pasar Rebo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wartawan media nasional, Miftahul Munir telah melaporkan atas kasus dugaan penganiayaan saat meliput isu keracunan MBG di SD Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur.

    Munir menjelaskan kejadian itu bermula saat dirinya mendapatkan informasi terkait peristiwa keracunan sejumlah siswa usai menyantap MBG.

    Dia kemudian mendatangi SPPG atau dapur MBG Gedong II. Namun, ternyata Munir mengakui bahwa dirinya salah mendatangi tempat SPPG 2. 

    Sebab, tempat SPPG yang tercantum di Google Maps hanya SPPG 2. 

    Munir juga sempat memvideokan mobil SPPG di lokasi. Hanya saja saat hendak pergi meninggalkan lokasi, Munir mengaku malah dicekik.

    “Setelah saya dapat info bukan di situ saya pun bergegas ingin tinggalkan tkp tapi malah dicekik,” ujar Munir kepada wartawan, dikutip Rabu (1/9/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa tidak pernah memaksa masuk ke tempat SPPG, justru Munir dipersilakan masuk ke parkiran motor oleh sesosok bapak-bapak di TKP.

    “Saya tidak masuk tanpa izin, tapi bapak itu yang persilakan masuk ke parkiran motor,” pungkasnya.

    Atas kejadian ini, Munir langsung membuat laporan polisi ke Polsek Pasar Rebo. Laporan itu  teregister dengan Nomor LP/B/211/IX/2025/SPKT/POLSEK PASAR REBO/POLRES METRO JAKTIM/POLDA METRO JAYA tertanggal 30 September 2025.

  • NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 

    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 

    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 

    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 

    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
     
    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 
     
    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.
     
    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 
     
    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 
     
    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.
     
    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 
     
    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.
     
    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 
     
    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.
     
    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 
     
    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 
     
    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.
     
    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 
     
    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 
     
    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Segini Kuota Haji 2026, Berapa Alokasi untuk Haji Khusus?

    Segini Kuota Haji 2026, Berapa Alokasi untuk Haji Khusus?

    Jakarta:  Jumlah kuota jemaah haji Indonesia pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2025.  Sebanyak 92 persen di antaranya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler.

    “Terkait dengan kuota kita tetap tahun ini sekitar 221.000 jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

    Menurut Dahnil, sebanyak 92 persen di antaranya  diperuntukkan jemaah haji reguler. Sisanya, akan dialokasikan untuk jemaah haji khusus. “Artinya ada sekitar 203.000 untuk reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17.000-an untuk jamaah haji khusus,” ujar Dahnil.

    Dalam penyelenggaraan tahun depan, Kementerian Haji dan Umrah bakal secara khusus memberi afirmasi pada jemaah perempuan. “Tagline haji tahun ini arahnya aman, nyaman, kemudian afirmasi terhadap perempuan,” tutupnya.

    Dahnil mengatakan, pada tahun 2026 Indonesia akan menggunakan jasa dua syarikah. Tak seperti penyelenggaraan di 2025 yang menggunakan jasa dari 8 syarikah sekaligus.
    Apa Itu Syarikah?
    Syarikah Haji adalah perusahaan penyelenggara layanan haji di Arab Saudi yang mendapatkan mandat resmi dari pemerintah Saudi untuk mengelola layanan-layanan yang dibutuhkan oleh jemaah haji dari seluruh dunia.  Secara bahasa, syarikah berasal dari kata bahasa Arab sharika yang berarti “bermitra” atau “berusaha bersama”. 

    Syarikah ini bukan sekadar perusahaan biasa, tetapi telah melewati proses akreditasi dan pengawasan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.  Syarikah, adalah perusahaan penyedia layanan haji di Tanah Suci yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. 

    Pada penyelenggaraan haji yang lalu, Indonesia menggunakan jasa dari delapan syarikah. 

    “Sekarang kita hanya menggunakan dua syarikah, tidak lagi delapan,” ujar Dahnil.

    Baca Juga :

    Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji 2025, Momentum Perbaikan yang Lebih Komprehensif

    Dengan begitu, kata Dahnil, Kemenhaj mampu menekan menekan biaya syarikah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan biaya syarikah ini, kata Dahnil, karena berkurangnya pungutan liar dan manipulasi anggaran. 

    “Dan Alhamdulillah biaya bisa kita tekan lebih dari 200 riyal Saudi yang tadinya biaya syarikah itu 2300. Tahun ini kita tekan tanpa ada pungli, tanpa ada manipulasi itu menjadi 2100. Dan ke depan kita hanya menggunakan dua syarikah tidak lagi delapan syarikah,” jelasnya.

    Selain jumlah syarikah yang lebih sedikit, menurut Dahnil Kemenhaj juga mengubah sistem kontrak agar lebih transparan dan akuntabel. “Kemudian kontraknya juga multi year, jadi tidak kontrak per tahun. Kemudian pengadaan setiap tahun, tidak, jadi kita tetapkan langsung 3 tahun untuk mencegah praktik-praktik manipulasi, praktik-praktik feedback terkait dengan pelelangan syarikah di Saudi Arabia,” pungkas Dahnil.

    Jakarta:  Jumlah kuota jemaah haji Indonesia pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2025.  Sebanyak 92 persen di antaranya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler.
     
    “Terkait dengan kuota kita tetap tahun ini sekitar 221.000 jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.
     
    Menurut Dahnil, sebanyak 92 persen di antaranya  diperuntukkan jemaah haji reguler. Sisanya, akan dialokasikan untuk jemaah haji khusus. “Artinya ada sekitar 203.000 untuk reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17.000-an untuk jamaah haji khusus,” ujar Dahnil.

    Dalam penyelenggaraan tahun depan, Kementerian Haji dan Umrah bakal secara khusus memberi afirmasi pada jemaah perempuan. “Tagline haji tahun ini arahnya aman, nyaman, kemudian afirmasi terhadap perempuan,” tutupnya.
     
    Dahnil mengatakan, pada tahun 2026 Indonesia akan menggunakan jasa dua syarikah. Tak seperti penyelenggaraan di 2025 yang menggunakan jasa dari 8 syarikah sekaligus.

    Apa Itu Syarikah?
    Syarikah Haji adalah perusahaan penyelenggara layanan haji di Arab Saudi yang mendapatkan mandat resmi dari pemerintah Saudi untuk mengelola layanan-layanan yang dibutuhkan oleh jemaah haji dari seluruh dunia.  Secara bahasa, syarikah berasal dari kata bahasa Arab sharika yang berarti “bermitra” atau “berusaha bersama”. 
     
    Syarikah ini bukan sekadar perusahaan biasa, tetapi telah melewati proses akreditasi dan pengawasan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.  Syarikah, adalah perusahaan penyedia layanan haji di Tanah Suci yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. 
     
    Pada penyelenggaraan haji yang lalu, Indonesia menggunakan jasa dari delapan syarikah. 
     
    “Sekarang kita hanya menggunakan dua syarikah, tidak lagi delapan,” ujar Dahnil.

    Dengan begitu, kata Dahnil, Kemenhaj mampu menekan menekan biaya syarikah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan biaya syarikah ini, kata Dahnil, karena berkurangnya pungutan liar dan manipulasi anggaran. 
     
    “Dan Alhamdulillah biaya bisa kita tekan lebih dari 200 riyal Saudi yang tadinya biaya syarikah itu 2300. Tahun ini kita tekan tanpa ada pungli, tanpa ada manipulasi itu menjadi 2100. Dan ke depan kita hanya menggunakan dua syarikah tidak lagi delapan syarikah,” jelasnya.
     
    Selain jumlah syarikah yang lebih sedikit, menurut Dahnil Kemenhaj juga mengubah sistem kontrak agar lebih transparan dan akuntabel. “Kemudian kontraknya juga multi year, jadi tidak kontrak per tahun. Kemudian pengadaan setiap tahun, tidak, jadi kita tetapkan langsung 3 tahun untuk mencegah praktik-praktik manipulasi, praktik-praktik feedback terkait dengan pelelangan syarikah di Saudi Arabia,” pungkas Dahnil.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Wali Kota Bandung Tekankan Pentingnya Budaya Risiko dalam Pemerintahan

    Wali Kota Bandung Tekankan Pentingnya Budaya Risiko dalam Pemerintahan

    Bandung: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya membudayakan kesadaran terhadap risiko dalam setiap aspek pemerintahan, mulai dari kebijakan, program, hingga pelaksanaan pembangunan. Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Executive Workshop Membangun Budaya Risiko melalui Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kota Bandung yang digelar di eL Hotel Bandung, Selasa, 30 September 2025.

    Farhan menegaskan bahwa membangun budaya risiko bukan hanya soal kewaspadaan, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang cermat, siaga, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyatakan bahwa segala bentuk kebijakan pemerintah pasti mengandung potensi risiko yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akhir.

    “Budaya risiko bukan tentang rasa takut, tetapi soal ketelitian dan kesiapan. Dengan manajemen risiko yang baik, kita bisa mencegah masalah baru di masa depan, termasuk potensi masalah hukum,” ujar Farhan.

    Lebih lanjut, ia memastikan bahwa sejumlah program prioritas Kota Bandung seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Dahsat akan tetap dilanjutkan. Menurutnya, program-program berbasis partisipasi masyarakat tersebut perlu dijalankan secara terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan, mengelola sampah dengan lebih baik, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
     

    “Program ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus simultan, karena ujungnya bisa membantu kita menangani masalah besar seperti TBC dan stunting,” tandasnya.

    Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menambahkan bahwa manajemen risiko seharusnya tidak dipandang sebatas rutinitas administratif. Ia menilai, pendekatan ini harus diinternalisasi sebagai budaya kerja yang baru di lingkungan Pemkot Bandung.

    “Manajemen risiko adalah budaya yang proaktif, cerdas, dan berani berinovasi. Para pimpinan perangkat daerah harus menjadi motor penggerak transformasi budaya ini, sekaligus pemilik risiko di unit kerjanya masing-masing,” kata Dharmawan.

    Ia pun menyampaikan harapannya agar melalui pelatihan ini, pemerintah kota dapat mencapai tiga tujuan utama: pertama, lahirnya komitmen kolektif dari seluruh pimpinan perangkat daerah; kedua, tersusunnya rancangan awal risiko prioritas tingkat kota untuk perencanaan RKPD 2026; dan ketiga, terbentuknya rencana aksi pribadi dari masing-masing pimpinan OPD.

    “Dengan begitu, kita bisa mengamankan pencapaian visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis,” ungkap Dharmawan.

    Bandung: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya membudayakan kesadaran terhadap risiko dalam setiap aspek pemerintahan, mulai dari kebijakan, program, hingga pelaksanaan pembangunan. Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Executive Workshop Membangun Budaya Risiko melalui Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kota Bandung yang digelar di eL Hotel Bandung, Selasa, 30 September 2025.
     
    Farhan menegaskan bahwa membangun budaya risiko bukan hanya soal kewaspadaan, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang cermat, siaga, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyatakan bahwa segala bentuk kebijakan pemerintah pasti mengandung potensi risiko yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akhir.
     
    “Budaya risiko bukan tentang rasa takut, tetapi soal ketelitian dan kesiapan. Dengan manajemen risiko yang baik, kita bisa mencegah masalah baru di masa depan, termasuk potensi masalah hukum,” ujar Farhan.

    Lebih lanjut, ia memastikan bahwa sejumlah program prioritas Kota Bandung seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Dahsat akan tetap dilanjutkan. Menurutnya, program-program berbasis partisipasi masyarakat tersebut perlu dijalankan secara terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan, mengelola sampah dengan lebih baik, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
     

     
    “Program ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus simultan, karena ujungnya bisa membantu kita menangani masalah besar seperti TBC dan stunting,” tandasnya.
     
    Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menambahkan bahwa manajemen risiko seharusnya tidak dipandang sebatas rutinitas administratif. Ia menilai, pendekatan ini harus diinternalisasi sebagai budaya kerja yang baru di lingkungan Pemkot Bandung.
     
    “Manajemen risiko adalah budaya yang proaktif, cerdas, dan berani berinovasi. Para pimpinan perangkat daerah harus menjadi motor penggerak transformasi budaya ini, sekaligus pemilik risiko di unit kerjanya masing-masing,” kata Dharmawan.
     
    Ia pun menyampaikan harapannya agar melalui pelatihan ini, pemerintah kota dapat mencapai tiga tujuan utama: pertama, lahirnya komitmen kolektif dari seluruh pimpinan perangkat daerah; kedua, tersusunnya rancangan awal risiko prioritas tingkat kota untuk perencanaan RKPD 2026; dan ketiga, terbentuknya rencana aksi pribadi dari masing-masing pimpinan OPD.
     
    “Dengan begitu, kita bisa mengamankan pencapaian visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis,” ungkap Dharmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)