Perusahaan: Google

  • Viral Video Diduga Jemaah Diusir saat Gibran Hendak Salat Jumat, Paspampres: Hanya Rapikan Shaf

    Viral Video Diduga Jemaah Diusir saat Gibran Hendak Salat Jumat, Paspampres: Hanya Rapikan Shaf

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Video yang merekam staf Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming, di sebuah masjid viral di media sosial. 

    Dalam video tersebut, staf Gibran Rakabuming tampak menyuruh jemaah lain yang sudah duduk di shaf tersebut, untuk berpindah tempat. 

    Hal itu dilakukan untuk memberi ruang bagi Wapres Gibran Rakabuming dan rombongannya. 

    Video yang diunggah oleh akun TikTok @suhud262626 pada 14 Desember 2024 memperlihatkan beberapa orang yang diduga staf Gibran Rakabuming memasuki masjid. 

    Mereka meminta jemaah di saf depan untuk berpindah agar Gibran dan rombongan bisa salat di saf kedua.

    Gibran sendiri tampak mengenakan batik biru tua dengan peci hitam, berdiri diam di tengah situasi tersebut. 

    Aksi staf ini memicu perbincangan ramai setelah video tersebut dibagikan ulang oleh akun X @ferizandra, yang mempertanyakan hukum meminta jemaah lain untuk berpindah saf demi pejabat.

    Perdebatan di media sosial semakin memanas setelah salah seorang membagikan cuplikan video ceramah Buya Yahya. 

    Dalam ceramah tersebut, Buya Yahya menegaskan bahwa tindakan memindahkan jemaah dari tempatnya di masjid demi mendahulukan pejabat adalah haram.

    “Kalau geser orang, minggir sana, itu haram. Misal ada orang duduk, gara-gara datang pejabat, lalu diusir, itu haram. Mengusirnya itu yang haram, tidak diperkenankan, karena semua punya hak untuk mendekatkan diri kepada Allah,” ujar Buya Yahya dalam video yang diunggah oleh akun X @Nuraniakalsehat.

    Paspampres Klarifikasi

    Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak terjadi pengusiran jemaah saat Gibran Rakabuming Raka melaksanakan shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Semarang pada Jumat (13/12/2024). 

    Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Komandan Paspampres Brigadir Jenderal Samson Sitohang menanggapi video yang viral di media sosial yang menyebutkan adanya pengusiran jemaah shaf depan. 

    “Kalau yang di Semarang jadi begini, sebenarnya itu tidak penggeseran, apalagi pengusiran. Itu anggota saya hanya merapikan dan merapatkan shaf sehingga lebih muat lagi personel yang lain,” jelas Samson di Istana Wakil Presiden, Rabu (18/12/2024). 

    Samson juga menegaskan bahwa tidak ada penggeseran shaf jemaah seperti yang dinarasikan di media sosial. 

    Ia menyebutkan bahwa shaf depan diisi oleh anggota Paspampres. 

    “Kan ada yang berdiri, kalau tidak salah di TikTok itu justru malah anggota saya sendiri. Ini memang anggota kita yang duduk di situ untuk tempat lah, untuk penjabat yang lain. Nah, itu sama sekali tidak ada penggeseran, apalagi pengusiran tidak ada sama sekali,” tambahnya. 

    Lebih lanjut, Danpaspampres menilai narasi yang beredar di media sosial tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 

    Ia menjelaskan bahwa Paspampres memiliki prosedur tetap (protap) untuk menjaga keamanan Wakil Presiden. 
     
    “Biasalah. Ini kan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kalau saya bilang. Jadi, kita punya protap sendiri, apalagi Bapak Wapres itu selalu menekankan kepada kita untuk selalu humanis pada masyarakat,” ungkap Samson. 
     
    “Itu yang poin penting yang saya ingat, kemudian selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” ucapnya. 

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat

    Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat

    Jakarta: Usulan presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD mengundang respons dari para pengamat. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengemukakan wacana tersebut tidak cocok dengan sistem yang saat ini berjalan di Indonesia. 

    Djayadi bahkan mengkritisi pernyataan Prabowo yang menyontohkan kepala daerah dipilih DPRD sudah berjalan di negara tetangga seperti India, Singapura, dan Malaysia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 

    “Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kemarin kan dia mencontohkan India, Singapura, Malaysia, ya ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi ya. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia,” ujar Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

    Djayadi menerangkan negara yang dicontohkan oleh orang nomor satu di Indonesia itu menganut sistem parlementer. Artinya, sejak awal rakyat mengetahui ketika mereka milih DPR, tugas DPR nantinya akan memilih pimpinan pemerintahan. 
     

    Sehingga, rakyat juga memahami pimpinan pemerintahannya yang terpilih akan berasal dari politisi yang terpilih. “Nah kalau di kita (Indonesia) kan rakyat nggak tahu, bahwa nanti mereka akan memilih kan nggak dikasih tahu. Lalu Siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer memang milihnya DPR tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan,” tegasnya.

    Kritik juga datang dari peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti. Ia berpendapat, pilkada lewat jalur DPRD tidak serta merta menekan biaya pilkada.

    “Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” ungkap Felia lewat keterangan tertulis.

    Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

    “Pilkada langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” terang Felia.
    Berisiko memunculkan konflik kepentingan

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan fokus mencari dukungan ke anggota parlemen daerah.

    “Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi langsung dari masyarakat,” pungkasnya.

    Jakarta: Usulan presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD mengundang respons dari para pengamat. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengemukakan wacana tersebut tidak cocok dengan sistem yang saat ini berjalan di Indonesia. 
     
    Djayadi bahkan mengkritisi pernyataan Prabowo yang menyontohkan kepala daerah dipilih DPRD sudah berjalan di negara tetangga seperti India, Singapura, dan Malaysia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 
     
    “Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kemarin kan dia mencontohkan India, Singapura, Malaysia, ya ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi ya. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia,” ujar Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.
    Djayadi menerangkan negara yang dicontohkan oleh orang nomor satu di Indonesia itu menganut sistem parlementer. Artinya, sejak awal rakyat mengetahui ketika mereka milih DPR, tugas DPR nantinya akan memilih pimpinan pemerintahan. 
     

     
    Sehingga, rakyat juga memahami pimpinan pemerintahannya yang terpilih akan berasal dari politisi yang terpilih. “Nah kalau di kita (Indonesia) kan rakyat nggak tahu, bahwa nanti mereka akan memilih kan nggak dikasih tahu. Lalu Siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer memang milihnya DPR tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan,” tegasnya.
     
    Kritik juga datang dari peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti. Ia berpendapat, pilkada lewat jalur DPRD tidak serta merta menekan biaya pilkada.
     
    “Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” ungkap Felia lewat keterangan tertulis.
     
    Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
     
    “Pilkada langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” terang Felia.
    Berisiko memunculkan konflik kepentingan

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan fokus mencari dukungan ke anggota parlemen daerah.
     
    “Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi langsung dari masyarakat,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • “Saya Sayangkan Dia Datang Lagi” Ucap Ibunda George Sudah Suruh Ayu Keluar Toko Saat Sang Anak Emosi

    “Saya Sayangkan Dia Datang Lagi” Ucap Ibunda George Sudah Suruh Ayu Keluar Toko Saat Sang Anak Emosi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Linda, Ibunda George Sugama Halim (35) menyayangkan tindakan Dwi Ayu Darmawati (19) yang kembali ke toko kue Lindayes di Cakung, Jakarta Timur setelah insiden penganiayaan terjadi.

    Padahal, Linda sudah meminta Ayu keluar toko saat anaknya emosi karena permintaannya untuk mengantar makanan ke kamar ditolak pegawainya.

    “Saya sudah teriak-teriak Yu, ayo kamu kabur gitu loh. Suruh dia pergi,” kata Linda dikutip Tribunjakarta.com dari akun Youtube Uya Kuya TV, Rabu (18/12/2024).

    Hal itu dilakukan Linda agar anaknya berhenti melakukan aksi pengaiayaan kepada pegawainya. 

    Apalagi, Linda mengetahui bahwa sang anak memiliki sifat temperamental.

    api kita sudah usahakan supaya ini berhenti gitu tapi dia masuk lagi masalahnya itu yang terjadi itu.

    “Makanya saya berusaha untuk supaya ayo kamu keluar cepat gitu. Tapi yang saya sayngkan dia datang lagi, masuk lagi. itu masalahnya,” kata Linda.

    Bukan tanpa alasan, Dwi Ayu kembali ke toko untuk mengambil tasnya yang berada di dalam laci. 

    Padahal, kata Linda, dirinya bisa mengamankan tas Dwi Ayu agar diambil pada keesokan harinya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Terpidana Seumur Hidup Kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil Bertunangan di Lapas Cirebon. Pakar Reza Indragiri Heran dan Ungkit PK di Mahkamah Agung

    “Cuma mungkin dia mikir tasnya ketinggalan, dia ngambil juga ya, mungkin secara reflek kali ya. Kalau saya pikir-pikir itu kan harusnya udah tinggal pergi kan lebih penting,” imbuhnya.

    Ia lalu menceritakan awal mula penganiayaan itu. Awalnya, ia melihat George dan Ayu telah cekcok.

    Linda lalu menegur George yang menyuruh Ayu mengantarkan makanan ke kamarnya.

    “Geoger merasa sudah suruh Ayu dan Ayu itu mengata-ngatai bahwa dia itu bukan kerjaan dia dan sebagainya. Saya wajti lihat perang mulut,” katanya.

    Setelah ditegur, lanjut Linda, George marah dan melempar mesin EDC. Linda pun telah berusaha menasehati George.

    Namun, Linda mengakui belum mampu mengatasi emosi George. “Dia memang begitu emosional dari dulu kalau terpancing,” katanya.

    Bantah Kirim Pengacara

    Selain itu, Linda juga membantah telah mengirimkan pengacara untuk Dwi Ayu Darmawati.

    Ayu sebelumnya bercerita saat melaporkan George Sugama Halim ia didatangi pengacara.

    Pengacara tersebut mengaku sebagai orang suruhan keluarga George Sugama Halim.

    Bahkan ada juga pengacara yang menipu Dwi Ayu Darmawati. Ibu Ayu sampai menjual motor demi bisa membayar pengacara tersebut.

    Linda ibu George Sugama Halim, membantah telah mengirimkan pengacara untuk Ayu.

    “Kalau memang dia merasa ditipu pengacara dia kejar pengacaranya, kenapa ke saya gitu lho, aneh kan. Mereka ambil duit dia kok ke saya,” kata Linda.

    Linda juga merasa heran ketika mendengar Ayu didampingi pengacara.

    Padahal saat itu George Sugama Halim pun tidak didampingi kuasa hukum.

    “Saya juga kaget, lho kok bisa dia pakai pengacara saya sendiri gak pakai pengacara,” kata Linda.

    Kata Linda saat ini kondisi George makin terpuruk. “Dia nangis, ketakutan,” katanya.

    Khilaf

    Sementara itu, George berdalih khilaf melakukan aksinya menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati (19) hingga babak belur.

    Hal ini disampaikan George saat menjawab pertanyaan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly terkait alasan menganiaya Dwi pada 17 Oktober 2024 lalu.

    “Khilaf, saya khilaf,” kata George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin (16/12/2024).

    George yang mengenakan baju tahanan tak banyak bicara saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur, dia hanya tertunduk dan tampak sekali mengusap matanya.

    Padahal bila mengacu keterangan disampaikan Dwi, sebelum melakukan penganiayaan George sempat menyuruh korban mengantarkan makanan ke ruang kamar pribadinya.

    Kala itu Dwi menolak permintaan karena George menyuruhnya dengan kalimat tak sopan, dan sebelumnya Dwi pernah menjadi korban kekerasan dilakukan George saat bekerja.

    Tapi George yang tidak terima permintaannya ditolak korban justru melemparkan patung, mesin EDC, kursi, dan loyang hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan luka memar.

    George yang dijerat Pasal 351 KUHP, dan atau Pasal 351 ayat 2 juga enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya alasan berkali-kali melakukan penganiayaan kepada Dwi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • TERKUAK Akar Masalah Bikin Elkan Baggott Tak Dipanggil ke Timnas, Exco PSSI Singgung Keputusan STY

    TERKUAK Akar Masalah Bikin Elkan Baggott Tak Dipanggil ke Timnas, Exco PSSI Singgung Keputusan STY

    TRIBUNJAKARTA.COM – Nama Elkan Baggott seolah menghilang dari pembahasan Timnas Indonesia beberapa waktu terakhir.

    Bek bertubuh jangkung itu sudah cukup lama tak masuk dalam daftar pemanggilan pemain Skuad Garuda – Timnas Indonesia.

    Kabar burung yang beredar, hubungan Elkan Baggott dengan Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah tidak harmonis.

    Namun, untuk saat ini, tidak dipanggilnya Elkan murni keputusan taktik dari Shin Tae-yong.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga.

    “PSSI kasih tahu (pemain) yang tersedia nih, siapa yang mau dipilih,” ungkap Arya, dalam kanal YouTube pribadinya.

    “Jadi ya kalau Elkan betul-betul (kebutuhan) pelatih,” sambungnya.

    Arya pun menampik jika pihaknya dalam situasi ini memang tidak dalam posisi menengahkan atau mediator, jika benar Ekan dan Shin Tae-yong berpolemik.

    Persija bisa berkandang lagi di Jakarta International Stadium (JIS), suporter The Jakmania wajib memberikan dukungan kepada tim jagoan berlaga di Liga 1.

    Pria berkacamata itu menilai keputusan pemanggilan pemain itu mutlak menjadi milik pelatih kepala.

    “Ada yang bilang kalau ada masalah damaikan? Saya rasa sebagai pengurus sepak bola bukan damai atau apapun, ini urusan pelatih.”

    “Kami bingung damaikan yang mana, inikan pilihan pelatih,” tutur Arya.

    “Ya semua harus melihat objektif, kami PSSI berusaha selalu objektif, tapi terserah pelatih. Kalau pelatih nggak mau gimana?” jelasnya.

    Bek asal Indonesia, Elkan Baggott menuliskan pujian untuk permainan tim Gillingham setelah mereka lolos babak Keempat Piala Liga Inggris. Dia memosting beberapa foto sambil menuliskan pujian untuk rekan setimnya di akun Instagramnya. (Instagram Elkan Baggott)

    Sebagai catatan, polemik Shin Tae-yong dan Elkan Baggott sendiri sudah terjadi usai Piala Asia 2023.

    Sejak saat itu, nama Elkan Baggott pun mendadak tak kembali masuk radar Timnas Indonesia.

    Elkan sejatinya sempat dapat panggilan Tim Nasional untuk laga play-off Olimpiade 2024.

    Saat itu, Timnas Indonesia U-23 harus berhadapan dengan wakil Afrika, Guinea, untuk memperebutkan tiket terakhir demi tampil di Olimpiade Paris 2024.

    Sayangnya, menurut kabar yang beredar, Baggott tidak menjawab panggilan tersebut dan justru berlibur ke Maladewa.

    Aksi pemain bertahan Elkan Baggott saat memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 yang berlangsung di Singapura. (PSSI)

    Sejak saat itu, pemain kelahiran Thailand itu tidak lagi masuk daftar Skuad Garuda.

    (TribunJakarta/Tribunnews, Alfarizy)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Diprotes Warga, TPS Milik Dinas Pertamanan Jakarta di Lubang Buaya Ditutup Sementara

    Diprotes Warga, TPS Milik Dinas Pertamanan Jakarta di Lubang Buaya Ditutup Sementara

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CIPAYUNG – Tempat pembuangan sampah milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Jalan Rawa Binong, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ditutup sementara.

    Penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) khusus sampah penopingan pohon dan batang pohon tumbang itu dilakukan setelah adanya mediasi membahas protes warga terkait aktivitas TPS.

    Mediasi dihadiri pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kelurahan Lubang Buaya, pengurus RT/RW di sekitar TPS, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Kapospol Lubang Buaya pada Selasa (17/12/2024).

    “Sementara semua kegiatan di luar kedinasan (di TPS) dihentikan,” kata Lurah Lubang Buaya, Dede Syaipulah saat dikonfirmasi di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (18/12/2024).

    Dalam mediasi itu warga mengeluhkan TPS karena mengakibatkan sumber air mereka keruh, karena sampah penopingan dan batang pohon yang dibuang dipendam dalam tanah.

    Kemudian akses jalan di sekitar lokasi menjadi becek karena ceceran tanah merah yang jatuh dari truk angkut, tumpukan buangan sampah menumpuk hingga empat meter.

    Serta keberadaan TPS Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta tersebut dikhawatirkan mengakibatkan banjir ke pemukiman warga di Jalan Rawa Binong, Kelurahan Lubang Buaya.

    “Hasil (mediasi sudah) dilaporkan kepada pimpinan Dinas atau Sudin Pertamanan. Dijadwalkan dalam waktu dekat akan ada kunjungan dari pimpinan Dinas atau Sudin Pertamanan ke lokasi,” ujar Dede.

    Dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta itu nantinya akan ditentukan solusi permanen terhadap masalah dikeluhkan warga.

    Aktivitas TPS milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta di Jalan Rawa Binong, Lubang Buaya diketahui sudah berjalan sekitar satu tahun, dan hanya menampung sampah pepohonan.

    “Sudah berjalan 1 tahunan jadi tempat pembuangan hasil penopingan pohon. Untuk sampah rumah tangga tetap (dibuang) ke (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantar Gebang,” tutur Dede.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Revisi Undang-Undang Advokat Disebut Demi Kepentingan Masyarakat

    Revisi Undang-Undang Advokat Disebut Demi Kepentingan Masyarakat

    Jakarta: Sejumlah polemik muncul usai adanya pernyataan organisasi advokat tunggal sedangkan yang lain ormas. Direktur Eksekutif Awal Institute, Alexander Waas, memberikan pandangan untuk menghentikan perdebatan itu bisa dilakukan dengan revisi terhadap Undang-Undang Advokat.

    Direktur Eksekutif Awal Institute, Alexander Waas, memberikan pandangan untuk menghentikan perdebatan itu bisa dilakukan dengan revisi terhadap Undang-Undang Advokat.

    Perubahan dalam undang-undang ini harus dilakukan untuk memastikan kedudukan organisasi advokat sebagai organ negara harus jelas dan tidak multi tafsir, kemudian bagaimana menyatukan perbedaan pandangan dari banyak organisasi.

    “Revisi Undang-Undang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas, demi kepentingan masyarakat dan juga advokat itu sendiri. Saya mengimbau para pemangku kepentingan, senior-senior agar lebih bijaksana, guyub rukun duduk bersama untuk memecahkan persoalan ini,” kata Alexander dalam keterangan pers, Selasa, 17 Desember 2024.
     

    Dia menjelaskan munculnya banyak organisasi pada saat ini akibat dari segudang persoalan yang belum tuntas, mulai dari perbedaan penafsiran hukum, politik organisasi, hingga kepentingan sekelompok orang tertentu.

    Menurut Alexander usulan yang perlu dikaji dalam revisi Undang-Undang Advokat adalah peningkatan standar kompetensi advokat sejak pendidikan, ujian, dan pengangkatan juga pendidikan lanjutan dan uji kompetensi berkala.

    Usia minimal dan maksimal pengangkatan Advokat pun perlu diperhatikan untuk memastikan setiap advokat memiliki kemampuan dan pengetahuan terkini untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas serta mengeliminasi sumber daya yang tidak layak.

    Selain itu pembentukan dewan etik profesi advokat yang terintegrasi, independen dan representatif juga harus diperhatikan dengan harapan dapat mengawasi praktik yang dilakukan oleh para advokat, memberikan sanksi etik kepada oknum advokat nakal dan juga perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugas profesi secara benar. 

    “Sehingga tidak ada lagi oknum advokat nakal ‘kutu loncat’ yang dipecat pada organisasi satu lalu pindah ke organisasi lainnya,” jelasnya.

    Alexander sebagai seorang advokat dan bagian dari komunitas hukum di Indonesia mendorong semua pihak berkontribusi aktif dalam pembahasan dan penyusunan revisi Undang-Undang Advokat ini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, institusi pendidikan hukum, dan organisasi advokat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan responsif.

    “Revisi undang-undang harus memperkuat integritas profesi advokat dan memastikan bahwa marwah profesi advokat tetap terjaga sebagai penegak hukum yang setara dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman,” ujarnya.

    Jakarta: Sejumlah polemik muncul usai adanya pernyataan organisasi advokat tunggal sedangkan yang lain ormas. Direktur Eksekutif Awal Institute, Alexander Waas, memberikan pandangan untuk menghentikan perdebatan itu bisa dilakukan dengan revisi terhadap Undang-Undang Advokat.
     
    Direktur Eksekutif Awal Institute, Alexander Waas, memberikan pandangan untuk menghentikan perdebatan itu bisa dilakukan dengan revisi terhadap Undang-Undang Advokat.
     
    Perubahan dalam undang-undang ini harus dilakukan untuk memastikan kedudukan organisasi advokat sebagai organ negara harus jelas dan tidak multi tafsir, kemudian bagaimana menyatukan perbedaan pandangan dari banyak organisasi.
    “Revisi Undang-Undang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas, demi kepentingan masyarakat dan juga advokat itu sendiri. Saya mengimbau para pemangku kepentingan, senior-senior agar lebih bijaksana, guyub rukun duduk bersama untuk memecahkan persoalan ini,” kata Alexander dalam keterangan pers, Selasa, 17 Desember 2024.
     

    Dia menjelaskan munculnya banyak organisasi pada saat ini akibat dari segudang persoalan yang belum tuntas, mulai dari perbedaan penafsiran hukum, politik organisasi, hingga kepentingan sekelompok orang tertentu.
     
    Menurut Alexander usulan yang perlu dikaji dalam revisi Undang-Undang Advokat adalah peningkatan standar kompetensi advokat sejak pendidikan, ujian, dan pengangkatan juga pendidikan lanjutan dan uji kompetensi berkala.
     
    Usia minimal dan maksimal pengangkatan Advokat pun perlu diperhatikan untuk memastikan setiap advokat memiliki kemampuan dan pengetahuan terkini untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas serta mengeliminasi sumber daya yang tidak layak.
     
    Selain itu pembentukan dewan etik profesi advokat yang terintegrasi, independen dan representatif juga harus diperhatikan dengan harapan dapat mengawasi praktik yang dilakukan oleh para advokat, memberikan sanksi etik kepada oknum advokat nakal dan juga perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugas profesi secara benar. 
     
    “Sehingga tidak ada lagi oknum advokat nakal ‘kutu loncat’ yang dipecat pada organisasi satu lalu pindah ke organisasi lainnya,” jelasnya.
     
    Alexander sebagai seorang advokat dan bagian dari komunitas hukum di Indonesia mendorong semua pihak berkontribusi aktif dalam pembahasan dan penyusunan revisi Undang-Undang Advokat ini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, institusi pendidikan hukum, dan organisasi advokat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan responsif.
     
    “Revisi undang-undang harus memperkuat integritas profesi advokat dan memastikan bahwa marwah profesi advokat tetap terjaga sebagai penegak hukum yang setara dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Tak Lulus SD, Tabiat George Sugama Penganiaya Karyawan Rutin Banting Barang dan Ajak Ribut Orang

    Tak Lulus SD, Tabiat George Sugama Penganiaya Karyawan Rutin Banting Barang dan Ajak Ribut Orang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Tabiat George Sugama Halim (35) penganiaya karyawan toko kue Dwi Ayu Darmawati (19) terbongkar.

    George tak lulus sekolah dasar. Ia juga rutin setiap minggu membanting barang serta menantang orang.

    Hal itu diungkap adik George, Andre (28). 

    “Pada dasarnya dulu itu hampir rutin tiap minggu itu bisa banting barang bisa ngajakin ribut orang,” kata Andre dilutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Uya Kuya TV, Rabu (18/12/2024).

    Andre juga sempat menjadi korban penganiayaan sang kakak. Bahkan, Andre sempat melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke kantor polisi.

    Andre menuturkan peristiwa penganiayaan yang menimpanya terjadi sekira tahun 2012-2013. 

    Saat itu, Andre dilempar kaleng besi hingga pelipisnya berdarah. Ia lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakung.

    Andre juga telah melakukan visum. Namun, ia tidak melanjutkan proses pelaporan tersebut.

    “Kita tidak proses. Saya juga melihat papa mama saya juga. Gimanapun seburuk-buruknya yan saudara,” kata Andre yang saat kejadian berusia 19 tahun.

    Andre menuturkan hasil visum di sebuah rumah sakit itu tidak diambil sehingga laporan itu tidak dilanjutkan.

    Tabiat George pun dibongkar Andre. Ia menuturkan terkadang perilaku George  kurang ajar dengan orang tua. Nada bicaranya tingg serta arogan.

    KLIK SELENGKAPNYA: Teriakan Warga Terdengar Saat Proses Rekonstruksi Kasus Gadis Penjual gorengan Nia Kurnia Sari. Aksi Keji IS alias In Dragon Terkuak

    “Istilahnya kadang kata-katanya juga kurang pantaslah,” imbuhnya.

    Andre menuturkan kakaknya hanya bersekolah sampai kelas 6 SD sehingga berpengaruh terhadap pergaulannya.

    George disebut belum memiliki istri bahkan pacar. “Kalau kita bilang kasihan, kasihan karena mungkin temannya sendiri sedikit pergaulannya itu terbatas makanya kenapa mungkin temperamentalnya tinggi,” imbuhnya.

    Sehingga, Andre menilai kepribadian kakaknya harus diperiksa.

    “Apakah dia IQ-nya rendah atau EQ-nya rendah pada dasarnya harus mutusin.
    Kita enggap bisa netapin, kan pada akhirnya saksi ahli yang bisa netapin, kan akhirnya psikolog,” katanya.

    Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (17/10/2024) sekira pukul 21.00 WIB.

    Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim.

    George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang.

    Kini ia resmi ditahan sebagai tersangka penganiayaan terhadap pegawainya.

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan penahanan dilakukan terhitung Senin (16/12/2024) setelah George ditetapkan sebagai tersangka.

    George ditetapkan sebagai tersangka atas laporan korban, Dwi Ayu Darmawati (19) yang dianiaya hingga sekujur tubuhnya babak belur dan kepala mengalami pendarahan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Diskon HUT ke-64 Ancol: Bebas Masuk Semua Rekreasi Cuma Rp 164 Ribu dari Harga Normal Rp 1 Juta

    Diskon HUT ke-64 Ancol: Bebas Masuk Semua Rekreasi Cuma Rp 164 Ribu dari Harga Normal Rp 1 Juta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN – Tempat wisata Ancol Taman Impian mengadakan promo tiket rekreasi dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru sekaligus HUT ke-64 Ancol.

    Harga tiket masuk seluruh unit rekreasi yang semula Rp 1.010.000 didiskon hanya Rp 164.000.

    Direktur Operasional PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Eddy Prastiyo mengatakan, promo ini berlangsung selama tiga hari mulai 21-23 Desember 2024.

    “Tahun ini, Ancol mempersembahkan Program Apresiasi 64 Tahun Ancol Untuk keluarga Indonesia dengan menawarkan harga rekreasi super hemat hanya Rp 164.000,” katanya, Rabu (18/12/2024).

    Eddy mengatakan, dengan mengeluarkan Rp 164.000, pengunjung sudah bisa menikmati rekreasi seharian ke seluruh unit rekreasi favorit yaitu Dufan Ancol, Samudra Ancol, Sea World Ancol, Atlantis Ancol, dan Jakarta Bird Land Ancol.

    Harga itu juga sudah termasuk tiket masuk kawasan Ancol untuk individu.

    Harga diskon ini jauh di bawah harga normal masing-masing unit rekreasi, di mana normalnya untuk tiket masuk Dufan per orang dibanderol Rp 400.000, Samudra Ancol Rp 150.000, Sea World Ancol Rp 175.000, Atlantis Water Adventure Rp 150.000, dan Jakarta Bird Land Rp 100.000.

    Sementara harga tiket masuk gerbang Ancol Rp 35.000.

    “Program spesial ini berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Desember 2024. Tidak hanya menikmati wahana-wahana seru di seluruh unit rekreasi, para pengunjung juga bisa menyaksikan konser musik,” ucap Eddy.

    Adapun dalam momen promo harga tiket ini, Ancol juga menghadirkan bintang tamu Club Dangdut Racun dan Armada Band di tanggal 21 Desember, Isyana Saravasti dan Vidi Aldiano di tanggal 22 Desember, dan Slank di tanggal 23 Desember.

    Konser musik ini akan berlangsung di Pantai Carnaval Ancol mulai pukul 16.30 WIB.

    “Kami berharap masyarakat dapat menikmati kebahagiaan liburan akhir tahun bersama keluarga dan teman-teman di Ancol, dengan pengalaman rekreasi yang lengkap dan berkesan,” tutup Eddy.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Ternyata Gen Z dan Milenial Punya Gaya Mencicil Berbeda

    Ternyata Gen Z dan Milenial Punya Gaya Mencicil Berbeda

    Jakarta: Gen Z dan milenial disebut memiliki gaya mencicil yang berbeda, meski kedua generasi itu memilih pola paylater. Perbedaan terdapat pada prioritas pengeluaran terkait cicilan paylater generasi muda.

    “Kami melihat, dengan tren penggunaan pinjaman online dan paylater yang semakin meningkat, penting untuk membekali generasi muda, terutama Gen Z, dengan strategi keuangan yang tepat agar kemudian dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak,” ujar Direktur Insight Investments Ria M Warganda, dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.

    Ria mengutip riset terkini tentang gaya mencicil ini. Menurut dia, milenial cenderung memanfaatkan paylater untuk pengeluaran kebutuhan esensial seperti membayar tagihan internet, dan kebutuhan bulanan lain. Sementara itu, Gen Z, kata dia, lebih banya menggunakan paylater untuk membeli barang fashion, hingga perjalanan, dan hiburan.
     

    Menurut dia, perlu pembekalan terkait cicilan ini, agar risiko finansial generasi muda dapat ditekan sedemikian rupa. Sehingga, tak terjadi kerugian finansial. Termasuk, memilah dan memilih platform finansial.

    “Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan regulasi, untuk menghindari adanya potensi kerugian finansial dan jebakan utang yang berisiko di kemudian hari,” tutur Ria.

    Dia melihat tren cicilan online ini menunjukkan dua kecenderungan, pertama tumbuhnya industri fintech meski dihadapkan berbagai dinamika dan tantangan. Kedua, popularitas paylater menjadi perhatian bersama.

    “Dua tren ini menjadi pengingat pentingnya memiliki strategi keuangan yang terencana dengan baik, agar inovasi layanan keuangan ini dapat dimanfaatkan secara bijak dan mendukung kesejahteraan finansial masyarakat,” jelas Ria.

    Atas dasar itu, Ria membeberkan empat langkah utama dalam mengelola keuangan. Pertama, dengan membatasi cicilan maksimum 30 persen dari pendapatan, kemudian memastikan total cicilan bulanan tak melebihi 30 persen dari total penghasilan.

    Selanjutnya, Ria menyarankan generasi muda memprioritaskan kebutuhan produktif seperti pendidikan hingga pelatihan. Prioritas itu, kata dia, lebih bermanfaat ketimbang fokus pada kebutuhan konsumtif.

    Ria juga menyarankan pembuatan daftar prioritas pengeluaran, kemudian menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan untuk dana darurat. Termasuk, evaluasi anggaran secara berkala untuk memastikan tetap sesuai kebutuhan dan tujuan finansial. Terakhir, yakni berinvestasi sejak dini.

    “Investasi turut menjadi salah satu langkah penting karena dapat membantu generasi muda mempersiapkan masa depan yang lebih stabil, bahkan beberapa instrumen investasi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai yang sering dijunjung oleh Gen Z, yakni kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tutur Ria.

    Pihaknya siap membantu pengelolaan keuangan generasi muda, dengan memberikan pilihan-pilihan investasi yang mencatatkan kinerja cemerlang dan terukur. Serta memiliki dampak sosial yang positif.

    Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan, kata Ria, adalah Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund. Selain karena kinerjanya yang cemerlang, reksa dana ini juga mendukung inisiatif yang memberikan dampak sosial yang positif.

    Jakarta: Gen Z dan milenial disebut memiliki gaya mencicil yang berbeda, meski kedua generasi itu memilih pola paylater. Perbedaan terdapat pada prioritas pengeluaran terkait cicilan paylater generasi muda.
     
    “Kami melihat, dengan tren penggunaan pinjaman online dan paylater yang semakin meningkat, penting untuk membekali generasi muda, terutama Gen Z, dengan strategi keuangan yang tepat agar kemudian dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak,” ujar Direktur Insight Investments Ria M Warganda, dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.
     
    Ria mengutip riset terkini tentang gaya mencicil ini. Menurut dia, milenial cenderung memanfaatkan paylater untuk pengeluaran kebutuhan esensial seperti membayar tagihan internet, dan kebutuhan bulanan lain. Sementara itu, Gen Z, kata dia, lebih banya menggunakan paylater untuk membeli barang fashion, hingga perjalanan, dan hiburan.
     

    Menurut dia, perlu pembekalan terkait cicilan ini, agar risiko finansial generasi muda dapat ditekan sedemikian rupa. Sehingga, tak terjadi kerugian finansial. Termasuk, memilah dan memilih platform finansial.
    “Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan regulasi, untuk menghindari adanya potensi kerugian finansial dan jebakan utang yang berisiko di kemudian hari,” tutur Ria.
     
    Dia melihat tren cicilan online ini menunjukkan dua kecenderungan, pertama tumbuhnya industri fintech meski dihadapkan berbagai dinamika dan tantangan. Kedua, popularitas paylater menjadi perhatian bersama.
     
    “Dua tren ini menjadi pengingat pentingnya memiliki strategi keuangan yang terencana dengan baik, agar inovasi layanan keuangan ini dapat dimanfaatkan secara bijak dan mendukung kesejahteraan finansial masyarakat,” jelas Ria.
     
    Atas dasar itu, Ria membeberkan empat langkah utama dalam mengelola keuangan. Pertama, dengan membatasi cicilan maksimum 30 persen dari pendapatan, kemudian memastikan total cicilan bulanan tak melebihi 30 persen dari total penghasilan.
     
    Selanjutnya, Ria menyarankan generasi muda memprioritaskan kebutuhan produktif seperti pendidikan hingga pelatihan. Prioritas itu, kata dia, lebih bermanfaat ketimbang fokus pada kebutuhan konsumtif.
     
    Ria juga menyarankan pembuatan daftar prioritas pengeluaran, kemudian menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan untuk dana darurat. Termasuk, evaluasi anggaran secara berkala untuk memastikan tetap sesuai kebutuhan dan tujuan finansial. Terakhir, yakni berinvestasi sejak dini.
     
    “Investasi turut menjadi salah satu langkah penting karena dapat membantu generasi muda mempersiapkan masa depan yang lebih stabil, bahkan beberapa instrumen investasi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai yang sering dijunjung oleh Gen Z, yakni kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tutur Ria.
     
    Pihaknya siap membantu pengelolaan keuangan generasi muda, dengan memberikan pilihan-pilihan investasi yang mencatatkan kinerja cemerlang dan terukur. Serta memiliki dampak sosial yang positif.
     
    Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan, kata Ria, adalah Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund. Selain karena kinerjanya yang cemerlang, reksa dana ini juga mendukung inisiatif yang memberikan dampak sosial yang positif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Erupsi Gunung Ruang Berdampak Sistemik, BRINS Bayar Klaim Rp2,4 Miliar

    Erupsi Gunung Ruang Berdampak Sistemik, BRINS Bayar Klaim Rp2,4 Miliar

    Manado:  BRI Insurance (BRINS) menyerahkan klaim Asuransi Gempa Bumi kepada PT Surya Fasifik Indonesia QQ CV Anda Jaya Prima. Nasabah itu mengalami kerugian akibat erupsi eksplosif Gunung Ruang di Sitaro, Sulawesi Utara pada April 2024.
     
    Bangunan gudang dan stok barang milik CV Anda Jaya Primaberupa bahan produksi biji pala serta hasil bumi lainnya hancur. Klaim asuransi yang diberikan kepada perusahaan tersebut Rp2,4 miliar. Selain itu, klaim berupa santunan dilakukan kepada 226 Nasabah asuransi mikro sebesar Rp1,1 miliar.
     
    “Bencana alam dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi, karena bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku usaha. Dan ini memiliki efek domino ke karyawan, keluarga, hingga berdampak pada perekonomian,” kata Pimpinan Cabang BRI Insurance Manado, Entis Sutrisna.
    Entis mengatakan, di negeri yang rentan bencana alam, sudah sepatutnya mitigasi diperkuat di berbagai lini. Di samping hal utama, yakni keselamatan diri, jaring pengaman perekonomian di antaranya aset usaha juga diperlukan. Salah satunya, mengamankan kerugian usaha masyarakat yang terdampak.
     
    “Hal mengingatkan kita semua, tanpa jaring pengaman asuransi, perekonomian bisa merosot karena usaha-usaha lokalnya mengalami kerugian besar ditambah tidak dapat merecovery akibat gempa. Kegiatan produksi bisa terhenti, pekerjanya berhenti, daya beli turun, perekonomian bisa lumpuh,” katanya.
     
    Direktur PT Surya Pasifik Indonesia Tjan Hok Sin bersyukur klaim asuransinya berjalan lancar. “BRIN merespons cepat hingga melakukan proses klaim. Tidak terlalu lama hingga proses pembayaran klaim kami terima,” katanya.
     
    Seperti diketahui, BNPB menyebut letusan gunung merapi dan gempa bumi di Sulawesi serta bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat pada 3 Desember 2024 terjadi akibat tingginya intensitas hujan di penghujung tahun.
     
    Menurut BMKG, kondisi ini merupakan tahap awal dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Januari 2025. Kondisi seperti ini patut diwaspadai oleh berbagai lapisan Masyarakat di seluruh Indonesia baik dalam mengamankan keselamatan dirinya maupun aset berharga lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)