Perusahaan: Google

DPR Hanya Menyaksikan Penyaluran Dana PSBI

Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut tidak ada pimpinan ataupun anggota Komisi XI 2019-2024 yang menerima penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Merujuk mekanisme PSBI yang berjalan selama ini, dia menegaskan BI menyalurkan dana program sosial itu secara langsung kepada pemohon.

“Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai. Semuanya langsung dari rekening Bank Indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI,” kata Misbakhun dalam keterangan pers, Selasa, 31 Desember 2024.

Misbakhun mengakui memang ada kelompok masyarakat maupun organisasi pemohon PSBI dari daerah pemilihan atau dapil anggota Komisi XI DPR. Namun mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan penyaluran PSBI tetap oleh BI.

“Dalam pelaksanaan, para anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapil masing-masing,” jelas Misbakhun.

Misbakhun mengajak semua pihak melihat penyaluran dana secara proporsional dan mengacu mekanisme yang berlaku. Dia mengaku merasa perlu menyampaikan hal tersebut setelah mencuatnya kasus korupsi dana PSBI.

Menurut Misbakhun Komisi XI DPR sebagai mitra BI mencatat PSBI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menegaskan PSBI ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral tersebut membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat.

“Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

PSBI bisa diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya kelompok masyarakat yang mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.

“Proposalnya langsung ke BI,” beber Misbakhun.

Legislator dari Dapil II Jawa Timur itu menambahkan BI melakukan survei untuk menilai kelayakan pemohon PSBI. Selanjutnya BI melalui survei tersebut memverifikasi dan memvalidasi calon penerima dana corporate social responsibility (CSR) dari bank sentral itu.

“Verifikatur dan validatornya oleh tim surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik dalam penyaluran PSBI,” ujarnya.

Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut tidak ada pimpinan ataupun anggota Komisi XI 2019-2024 yang menerima penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Merujuk mekanisme PSBI yang berjalan selama ini, dia menegaskan BI menyalurkan dana program sosial itu secara langsung kepada pemohon.

“Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai. Semuanya langsung dari rekening Bank Indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI,” kata Misbakhun dalam keterangan pers, Selasa, 31 Desember 2024.

Misbakhun mengakui memang ada kelompok masyarakat maupun organisasi pemohon PSBI dari daerah pemilihan atau dapil anggota Komisi XI DPR. Namun mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan penyaluran PSBI tetap oleh BI.
“Dalam pelaksanaan, para anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapil masing-masing,” jelas Misbakhun.

Misbakhun mengajak semua pihak melihat penyaluran dana secara proporsional dan mengacu mekanisme yang berlaku. Dia mengaku merasa perlu menyampaikan hal tersebut setelah mencuatnya kasus korupsi dana PSBI.

Menurut Misbakhun Komisi XI DPR sebagai mitra BI mencatat PSBI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menegaskan PSBI ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral tersebut membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat.

“Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

PSBI bisa diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya kelompok masyarakat yang mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.

“Proposalnya langsung ke BI,” beber Misbakhun.

Legislator dari Dapil II Jawa Timur itu menambahkan BI melakukan survei untuk menilai kelayakan pemohon PSBI. Selanjutnya BI melalui survei tersebut memverifikasi dan memvalidasi calon penerima dana corporate social responsibility (CSR) dari bank sentral itu.

“Verifikatur dan validatornya oleh tim surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik dalam penyaluran PSBI,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

01/01/2025 09:51
PPN 12% Diterapkan untuk Barang Mewah, Daya Beli Masyarakat Dipastikan Aman

Jakarta: Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah mendapatkan apresiasi dari pakar pajak sekaligus mantan Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi.

Ken menyebut langkah ini mencerminkan keberpihakan Prabowo kepada rakyat karena tidak memberatkan masyarakat umum. Ia menegaskan, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN, di mana pajak dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah, bukan kebutuhan pokok.

“Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status,” ujar Ken kepada wartawan, Selasa 31 Desember 2024.
Baca juga: Kado Awal Tahun dari Presiden Prabowo, PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah

Lebih lanjut, Ken menjelaskan bahwa kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat luas tetap bebas PPN, sebagaimana diatur dalam UU HPP dan PP 49 tahun 2022. Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah tidak akan mengganggu daya beli masyarakat secara keseluruhan.

“Sesuai ketentuan tata cara perhitungan PPN adalah DPP dikalikan tarif PPN. Dari hitungan tulisan tangan saya, kenaikan PPN 1% maka kenaikan harga akibat adanya PPN hanya 0,9,” paparnya.

Ken juga merujuk pada data APBN 2025 yang menunjukkan bahwa tarif 12 persen akan memberikan penerimaan PPN sebesar Rp 925 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 525 triliun dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi, sehingga tarif riil PPN yang dikenakan hanya sekitar 6 persen.

“Artinya, secara riil tarif yang dikenakan PPN hanya sebesar 6%,” pungkasnya.

Selain itu, Ken mengingatkan bahwa pemerintah masih menjalankan berbagai program pro rakyat yang turut menjaga daya beli, seperti subsidi BBM sebesar Rp 2.100 per liter. “Jadi, uang BBM yang dikembalikan kepada masyarakat ya jumlah BBM yang dikonsumsi dikalikan dengan Rp 2.100,” jelas Ken.

Kebijakan lain yang mendukung daya beli masyarakat, menurut Ken, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membantu ibu rumah tangga memenuhi kebutuhan makan anak-anak mereka.

“Daya beli rakyat, emak-emak juga terjaga karena konsumsi makan untuk anak-anaknya sudah dibayar oleh pemerintah,” tambahnya.

Terakhir, ia menyoroti kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 10 juta per bulan sebagai langkah strategis untuk melindungi daya beli kelas menengah. “Dengan adanya kenaikan PTKP menjadi Rp 10 juta per bulan maka kelas menengah daya belinya juga terjaga,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

01/01/2025 09:50
Selain Jokowi, Ini Daftar Tokoh Terkorup 2024 Menurut OOCRP

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Nama Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.

“Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024).

Penentuan nominasi tersebut dilakukan melalui Google Form sejak November 2024. Hasilnya, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut.

Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024. Kemudian Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapat julukan “Person of the Year” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Disebutkan, Assad berhasil membawa kabur kekayaan keluar Suriah dengan estimasi puluhan miliar dolar. Di mana setelah digulingkan oleh rakyatnya, ia kini berada di pengasingannya di Rusia.

OCCRP juga menobatkan Presiden Guinea Khatulistiwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo untuk mendapatkan titel “Lifetime Non-Achievement Award” sebagai salah satu diktator dengan periode kekuasaan terlama.

Penerbit OCCRP Drew Sullivan menuturkan korupsi adalah bagian dasar dari membuat suatu negara dan pemerintah otoriter kuat.

“Pemerintahan-pemerintahan yang korup ini melanggar hak asasi manusia, mengelabui pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, serta menciptakan konflik dari ketidakstabilan negara mereka. Masa depan mereka hanyalah keruntuhan atau revolusi,” ujarnya.

Proses Nominasi Tokoh Terkorup 2024

Adapun proses nominasi tahap pertama dilakukan secara terbuka untuk kalangan jurnalis maupun publik, kemudian kelompok juri dan ahli dalam kejahatan terorganisasi serta korupsi memilih satu pemenang dan finalis.

Para tokoh tersebut mengisi form nominasi dengan judul “Who is the Most Corrupt Person of 2024?”

Sejak 2012, OCCRP telah menobatkan beberapa pemimpin dan tokoh dunia sebagai tokoh terkorup. Mulai dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte hingga Presiden Rusian Vladimir Putin.

OCCRP terdiri utamanya dari para jurnalis lintas negara. Organisasi tersebut merupakan anggota dari Global Investigative Journalism Network (GIJN). Kantor jaringan OCCRP pertama dibangun di Sarajevo. Pendanaan untuk pusat kegiatan organisasi tersebut berasal dari United Nations Democracy Fund (UNDEF).

Berawal dari enam jurnalis lintas negara, kini terdapat lebih dari 150 jurnalis dari 30 negara bergabung ke OCCRP.

OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang digerakkan oleh misi yang bermitra dengan media lain untuk menerbitkan cerita yang mengarah pada tindakan nyata. Pada saat yang sama, bagian pengembangan media membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani publik.

Didirikan oleh reporter investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007, OCCRP dimulai di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, dengan menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

01/01/2025 08:47
Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.

Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.

Kritik terhadap UU MD3 (2018)
Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.

“Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen

Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”

Penggembosan KPK (2019)
Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”

Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,

“Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”

“Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.

Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”

Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.

“Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.

Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.

“Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.

Kritikan Diluar OCCRP
Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.

South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR

Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR merupakan sebuah manuver politik

Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.

Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.

“Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.

Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.

Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.

“Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.

Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.

Baca Juga:
Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad

Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.

Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.

Kritik terhadap UU MD3 (2018)
Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.
“Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen

Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”

Penggembosan KPK (2019)
Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”

Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,

“Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”

“Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.

Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”

Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.

“Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.

Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.

“Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.

Kritikan Diluar OCCRP
Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.

South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR

Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR merupakan sebuah manuver politik

Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.

Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.

“Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.

Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.

Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.

“Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.

Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.

Baca Juga:
Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

01/01/2025 08:43
Apple TV Plus Gratiskan Akses di Awal Tahun Baru, Catat Tanggalnya – Page 3

Di sisi lain, dominasi Google di industri mesin pencari memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan Apple untuk ikut bersaing.

Sebagai salah satu perusahaan terkaya dan paling inovatif, Apple tampak sebagai kandidat potensial. Namun, Eddy Cue, seorang eksekutif senior Apple, baru-baru ini menjelaskan alasan mengapa hal ini tidak akan terjadi.

Eddy Cue memberikan keterangan di pengadilan federal AS di Washington, D.C., di mana ia memperjelas posisi Apple. Demikian sebagaimana dikutip dari Gizchina, Senin (30/12/2024).

Perusahaan tersebut tidak sedang mengembangkan mesin pencari untuk menyaingi Google. Cue menguraikan empat alasan utama mengapa Apple memilih untuk tidak terjun ke industri mesin pencari.

1. Biaya Tinggi dan Alokasi Sumber Daya

Membangun mesin pencari akan menghabiskan biaya miliaran dolar bagi Apple. Pengembangannya juga akan memakan waktu bertahun-tahun. Upaya ini akan mengalihkan sumber daya dari proyek lain yang lebih dihargai Apple.

2. Industri yang Berubah Cepat

Industri mesin pencari berkembang cepat, berkat kecerdasan buatan. Memasuki pasar yang bergerak cepat seperti itu akan berisiko dan tidak pasti.

01/01/2025 08:00
Pengguna Gmail Segera Ganti Alamat Email 2025, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia – Kejahatan secara online seperti phishing, email bermuatan malware, hingga spam terus marak terjadi. Bahkan membuat pengguna Gmail diimbau mengganti alamat emailnya.

Google terus berupaya untuk menyetop penyebaran kejahatan itu. Misalnya memblokir 99,9% email phishing dan muatan malware, namun itu masih tidak cukup melindungi 2,5 juta pengguna Gmail.

“Dengan lebih dari 2,5 juta pengguna Gmail, kami saat ini menyebarkan model AI untuk memperkuat pertahanan keamanan di Gmail, termasuk menggunakan bahasa besar (LLM) baru yang dilatih untuk membasmi phishing, malware, dan spam,” kata Google, dikutip dari Forbes.

Meski AI digunakan jadi alat memberantas kejahatan, di sisi lain teknologi itu bisa menjadi petaka. McAfee, firma keamanan siber mengatakan AI digunakan untuk penjahat siber menciptakan kejahatan yang jauh lebih meyakinkan dan personal yang membuatnya sulit dideteksi.

LLM Google yang mampu mendeteksi spam 20% lebih baik dan mengkaji 1000 kali lipat laporan spam setiap harinya, dinilai McAfee belum cukup. Perusahaan perlu menggunakan cara baru yang lebih drastis, misalnya melabeli email dengan kata spam atau berbahaya pada email penipuan.

Sejumlah perusahaan mencoba mencari cara untuk berkomunikasi di lingkungan kerja selain menggunakan email. Misalnya menggunakan platform lain, misalnya dengan Teams, Slack, WhatsApp serta Telegram.

Solusi lainnya adalah menyembunyikan email. Apple telah datang dengan solusi ini melalui fitur Hyde My Email, yang memungkinkan alamat email disembunyikan atau diatur menjadi privat.

“Untuk menjaga kerahasiaan alamat email pribadi Anda, Anda dapat membuat alamat email unik dan acak yang diteruskan ke akun email pribadi Anda, sehingga Anda tidak perlu membagikan alamat email asli Anda saat mengisi formulir atau mendaftar buletin di web, atau saat mengirim email,” begitu keterangan Apple terkait Hide My Email.

“Sekarang pengguna dapat membuat alamat palsu dalam jumlah tak terbatas yang bahkan tidak mereka periksa, sehingga mengurangi interaksi secara signifikan. Mereka dapat dengan mudah menonaktifkannya tanpa mempengaruhi email utama mereka, yang berarti database pemasaran bisa saja penuh dengan alamat yang ‘mati’,” kata Apple menambahkan.

Untuk perlindungan lain dari kejahatan berbasis email adalah dengan membuat alamat email baru. Alamat ini dapat dibuat sebagai email utama yang tidak dibagikan secara umum.

(fab/fab)

01/01/2025 07:35
Ini Reaksi Jokowi Setelah Masuk Daftar Finalis Orang Terkorup Dunia 2024 versi OCCRP

Jakarta: Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengejutkan publik setelah masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut.

“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” ujar Jokowi sembari tertawa saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.
Dugaan Fitnah
Jokowi menyindir fenomena maraknya tuduhan tanpa dasar yang ia anggap sebagai bagian dari framing negatif. Pasalnya tuduhan atau cap tersebut tidak dilengkapi dengan pembuktian yang masuk akan di tengah masyarakat.

“Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang,” katanya.

Saat ditanya soal kemungkinan ada agenda politis di balik nominasi ini, Jokowi tak menampik adanya potensi manipulasi. Ia menyebut OCCRP bisa saja dijadikan alat oleh pihak tertentu.

“Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, tuduhan jahat-jahat seperti itu,” tegasnya.

Baca juga: Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

Dugaan di Balik Cap “Terkorup”
OCCRP belum merinci alasan spesifik masuknya nama Jokowi sebagai finalis. Namun, beberapa isu besar yang diduga menjadi latar belakang penilaian tersebut meliputi:

Revisi UU KPK: Kebijakan yang dianggap melemahkan independensi lembaga antikorupsi pada masa pemerintahan Jokowi menjadi sorotan berbagai pihak.
Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua: Greenpeace menyoroti eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
Proyek Infrastruktur: Kritik atas proyek infrastruktur besar-besaran yang dinilai kurang transparan dalam hal pembiayaan dan tender.
Keterlibatan Keluarga: Spekulasi tentang dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam bisnis negara meskipun belum ada bukti konkret.

Daftar Finalis Lainnya
Nama Jokowi berada di daftar bersama sejumlah tokoh internasional lainnya, yaitu:

Presiden Kenya, William Ruto.
Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.
Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.
Pengusaha India, Gautam Adani.

Proses Seleksi OCCRP
Daftar ini dirilis berdasarkan nominasi yang dihimpun OCCRP dari pembaca, jurnalis, dan jaringan globalnya sejak 22 November 2024. OCCRP, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, selama ini dikenal kerap mengungkap kasus korupsi besar di berbagai negara.

Bukti Adalah Kunci
Meski menjadi sorotan global, Jokowi tetap meminta semua pihak untuk fokus pada fakta dan bukti. “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” tutupnya, mengulangi pernyataan awalnya dengan nada tegas.

Jakarta: Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengejutkan publik setelah masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut.

“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” ujar Jokowi sembari tertawa saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.

Dugaan Fitnah

Jokowi menyindir fenomena maraknya tuduhan tanpa dasar yang ia anggap sebagai bagian dari framing negatif. Pasalnya tuduhan atau cap tersebut tidak dilengkapi dengan pembuktian yang masuk akan di tengah masyarakat.

“Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang,” katanya.
Saat ditanya soal kemungkinan ada agenda politis di balik nominasi ini, Jokowi tak menampik adanya potensi manipulasi. Ia menyebut OCCRP bisa saja dijadikan alat oleh pihak tertentu.

“Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, tuduhan jahat-jahat seperti itu,” tegasnya.

Baca juga: Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

Dugaan di Balik Cap “Terkorup”

OCCRP belum merinci alasan spesifik masuknya nama Jokowi sebagai finalis. Namun, beberapa isu besar yang diduga menjadi latar belakang penilaian tersebut meliputi:

Revisi UU KPK: Kebijakan yang dianggap melemahkan independensi lembaga antikorupsi pada masa pemerintahan Jokowi menjadi sorotan berbagai pihak.
Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua: Greenpeace menyoroti eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
Proyek Infrastruktur: Kritik atas proyek infrastruktur besar-besaran yang dinilai kurang transparan dalam hal pembiayaan dan tender.
Keterlibatan Keluarga: Spekulasi tentang dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam bisnis negara meskipun belum ada bukti konkret.

Daftar Finalis Lainnya

Nama Jokowi berada di daftar bersama sejumlah tokoh internasional lainnya, yaitu:

Presiden Kenya, William Ruto.
Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.
Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.
Pengusaha India, Gautam Adani.

Proses Seleksi OCCRP

Daftar ini dirilis berdasarkan nominasi yang dihimpun OCCRP dari pembaca, jurnalis, dan jaringan globalnya sejak 22 November 2024. OCCRP, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, selama ini dikenal kerap mengungkap kasus korupsi besar di berbagai negara.

Bukti Adalah Kunci

Meski menjadi sorotan global, Jokowi tetap meminta semua pihak untuk fokus pada fakta dan bukti. “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” tutupnya, mengulangi pernyataan awalnya dengan nada tegas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

01/01/2025 07:34
Trial by NGO Dinilai Penghinaan Terhadap Kedaulatan

Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menominasikan Presiden RI ke-7 Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi & Korupsi 2024. Menanggapi ini, Akademisi & praktisi hukum Albert Aries berpendapat publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.

Menurut Albert Aries, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau ‘Trial by NGO’ oleh OCCRP jelas bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi, melainkan juga Pemerintahan Indonesia. Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi.”

“Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” terang Albert Aries.

Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia, dan agar kembali pada asas hukum internasional “Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur”. Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.

“Menominasikan Presiden ke 7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi & korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005” tutupnya.

Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menominasikan Presiden RI ke-7 Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi & Korupsi 2024. Menanggapi ini, Akademisi & praktisi hukum Albert Aries berpendapat publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.

Menurut Albert Aries, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau ‘Trial by NGO’ oleh OCCRP jelas bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi, melainkan juga Pemerintahan Indonesia. Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi.”

“Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” terang Albert Aries.

Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia, dan agar kembali pada asas hukum internasional “Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur”. Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.
“Menominasikan Presiden ke 7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi & korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

01/01/2025 06:27
Tutup Tahun Harga Pangan Turun, Ini Daftarnya!

Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan turun di akhir tahun.

Melansir Antara, Selasa, 31 Desember 2024, berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 08.00 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium turun 0,26 persen atau Rp40 menjadi Rp15.350 per kg.

Meski begitu beras medium naik 0,07 persen atau Rp10 menjadi Rp13.480 per kg; sedangkan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,16 persen atau Rp20 menjadi Rp12.470 per kg.
Selanjutnya komoditas bawang merah terpantau turun 1,86 persen atau Rp760 menjadi Rp40.070 per kg; lalu bawang putih bonggol juga turun 1,32 persen atau Rp560 menjadi Rp42.000 per kg.

Kemudian, harga komoditas cabai merah keriting juga turun 7,71 persen atau Rp3.840 menjadi Rp45.980 per kg; begitu pun cabai rawit merah turun 2,66 persen atau Rp1.560 menjadi Rp57.040 per kg.

Harga daging sapi turun
Selanjutnya harga daging sapi murni turun 0,46 persen atau Rp620 menjadi Rp134.360 per kg; begitu pun daging ayam ras turun 0,55 persen atau Rp210 menjadi Rp37.690 per kg; lalu telur ayam ras juga turun 1,79 persen atau Rp550 menjadi Rp30.250 per kg.

Komoditas kedelai biji kering (impor) terpantau naik 3,37 persen atau Rp350 menjadi Rp10.730 per kg; sedangkan gula konsumsi turun 0,50 persen atau Rp90 menjadi Rp17.890 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 1,92 persen atau Rp360 menjadi Rp18.420 per kg; lalu minyak goreng curah juga turun 3,18 persen atau Rp560 menjadi Rp17.040 per kg.

Kemudian komoditas tepung terigu curah juga turun 0,79 persen atau Rp80 menjadi Rp9.990 per kg; begitu pula terigu non curah juga turun 2,99 persen atau Rp390 menjadi Rp12.660 per kg.

Berbeda dengan harga jagung di tingkat peternak naik 2,95 persen atau Rp180 menjadi Rp6.290 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium turun 1,91 persen atau Rp220 menjadi Rp11.280 per kg.

Selanjutnya, untuk harga ikan kembung terpantau naik 1,65 persen atau Rp640 menjadi Rp39.370 per kg; sedangkan ikan tongkol turun 3,05 persen atau Rp990 menjadi Rp31.420 per kg; sementara itu ikan bandeng turun 4,63 persen atau Rp1.570 menjadi Rp32.340 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

01/01/2025 06:26
SPSL Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia Melalui Sekolah Nirmala

Jakarta: PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan satu set alat musik hadroh, satu set sound system, dan dua unit mesin jahit untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh VP Komunikasi Korporasi, Protokoler dan TJS SPSL, Retno Satiti, kepada Ketua Pengurus Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, Sri Sintawati.

“Bantuan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendukung kualitas hidup lansia, agar para lansia tetap dapat beraktivitas secara sosial dan produktif dalam kehidupan sehari-hari,” kata Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Kiki M. Hikmat, di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

Kiki berharap dengan adanya bantuan sarana yang disalurkan kepada Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara ini, para lansia tidak hanya bisa memperkaya keterampilan, tetapi juga semakin termotivasi untuk belajar, berkreasi dan berkarya.

Kasi Kesejahteraan Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara, Arief Agung, mengapresiasi langkah SPSL dalam memberikan perhatian lebih kepada kelompok lansia.

“Kami sangat mendukung inisiatif PT Pelindo Solusi Logistik yang tidak hanya memberikan bantuan sarana, tetapi juga menciptakan ruang yang mendukung para lansia untuk terus berkembang. Ini akan menjadi dorongan besar bagi para lansia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan memanfaatkan potensi untuk dapat memberikan dampak positif dalam jangka Panjang,” jelas Arief.

Sementara Ketua Pengurus Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, Sri Sintawati, juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh SPSL.

“Program ini sangat berarti bagi kami. Dengan adanya sarana yang memadai, para lansia bisa meningkatkan keterampilan di berbagai bidang, mulai dari keterampilan seni musik hadroh, hingga keterampilan praktis seperti menjahit dan membatik. Semua ini sangat penting dalam mendukung peningkatkan kualitas hidup para lansia,” ujarnya.

SPSL berharap melalui bantuan yang diberikan dapat mendukung pengembangan pendidikan Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, sehingga nantinya semakin banyak lansia yang memperoleh kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidupnya, serta berperan aktif dalam masyarakat

Jakarta: PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan satu set alat musik hadroh, satu set sound system, dan dua unit mesin jahit untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh VP Komunikasi Korporasi, Protokoler dan TJS SPSL, Retno Satiti, kepada Ketua Pengurus Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, Sri Sintawati.

“Bantuan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendukung kualitas hidup lansia, agar para lansia tetap dapat beraktivitas secara sosial dan produktif dalam kehidupan sehari-hari,” kata Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Kiki M. Hikmat, di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

Kiki berharap dengan adanya bantuan sarana yang disalurkan kepada Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara ini, para lansia tidak hanya bisa memperkaya keterampilan, tetapi juga semakin termotivasi untuk belajar, berkreasi dan berkarya.
Kasi Kesejahteraan Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara, Arief Agung, mengapresiasi langkah SPSL dalam memberikan perhatian lebih kepada kelompok lansia.

“Kami sangat mendukung inisiatif PT Pelindo Solusi Logistik yang tidak hanya memberikan bantuan sarana, tetapi juga menciptakan ruang yang mendukung para lansia untuk terus berkembang. Ini akan menjadi dorongan besar bagi para lansia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan memanfaatkan potensi untuk dapat memberikan dampak positif dalam jangka Panjang,” jelas Arief.

Sementara Ketua Pengurus Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, Sri Sintawati, juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh SPSL.

“Program ini sangat berarti bagi kami. Dengan adanya sarana yang memadai, para lansia bisa meningkatkan keterampilan di berbagai bidang, mulai dari keterampilan seni musik hadroh, hingga keterampilan praktis seperti menjahit dan membatik. Semua ini sangat penting dalam mendukung peningkatkan kualitas hidup para lansia,” ujarnya.

SPSL berharap melalui bantuan yang diberikan dapat mendukung pengembangan pendidikan Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, sehingga nantinya semakin banyak lansia yang memperoleh kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidupnya, serta berperan aktif dalam masyarakat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

01/01/2025 05:18

Perusahaan: Google

Dugaan Fitnah

Dugaan di Balik Cap “Terkorup”

Daftar Finalis Lainnya

Proses Seleksi OCCRP

Bukti Adalah Kunci