Xcloud.id

Perusahaan: Google

  • Wujud Gotong Royong Bangsa Lindungi Pekerja

    Wujud Gotong Royong Bangsa Lindungi Pekerja

    Jakarta: Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN.

    Melalui penghargaan bertajuk JKN Award 2025 ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kepedulian dan komitmen badan usaha dalam melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN.

    “Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan. Inilah makna kepatuhan Program JKN, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa, 14 Oktober 2025 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta.

    Ghufron menilai, keterlibatan badan usaha dalam Program JKN juga menjadi elemen penting dalamm mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Per 1 Oktober 2025, jumah kepesertaan Program JKN sudah mencapai 282,7 juta peserta atau 98,6% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pekerja di sektor publik maupun swasta.
     

    “Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran dalam mewujudkan cakupan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan medis saat dibutuhkan. Di sisi lain, badan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya, serta membayarkan iuran secara rutin.

    Oleh karena itu BPJS Kesehatan terus mendorong dan mengajak badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terlindungi dalam Program JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus komitmen dalam menjaga kesejahteraan pekerjanya.

    “Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tutupnya.

    Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan juga melibatkan sejumlah kementerian dan llembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi. Terdapat beberapa indikator pada penilaian yang dilakukan yaitu kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), serta kontribusi dalam program donasi.

    Jakarta: Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN.
     
    Melalui penghargaan bertajuk JKN Award 2025 ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kepedulian dan komitmen badan usaha dalam melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN.
     
    “Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan. Inilah makna kepatuhan Program JKN, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa, 14 Oktober 2025 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta.

    Ghufron menilai, keterlibatan badan usaha dalam Program JKN juga menjadi elemen penting dalamm mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Per 1 Oktober 2025, jumah kepesertaan Program JKN sudah mencapai 282,7 juta peserta atau 98,6% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pekerja di sektor publik maupun swasta.
     

     
    “Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran dalam mewujudkan cakupan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan medis saat dibutuhkan. Di sisi lain, badan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya, serta membayarkan iuran secara rutin.
     
    Oleh karena itu BPJS Kesehatan terus mendorong dan mengajak badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terlindungi dalam Program JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus komitmen dalam menjaga kesejahteraan pekerjanya.
     
    “Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tutupnya.
     
    Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan juga melibatkan sejumlah kementerian dan llembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi. Terdapat beberapa indikator pada penilaian yang dilakukan yaitu kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), serta kontribusi dalam program donasi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Yorsha, Marketplace Freelancer & Produk Digital Terpercaya di Indonesia

    Yorsha, Marketplace Freelancer & Produk Digital Terpercaya di Indonesia

    Jakarta –

    Di era digital saat ini, kebutuhan akan layanan online yang cepat, aman, dan berkualitas semakin meningkat. Baik pelaku bisnis, UMKM, hingga individu kreatif kini mengandalkan platform digital untuk mendapatkan jasa profesional maupun produk digital siap pakai.

    Dengan sistem yang transparan dan komunitas freelancer terpercaya, hadir sebuah marketplace yang mempermudah siapapun untuk berkolaborasi, bertransaksi, dan berkarya tanpa batas.

    Solusi Praktis untuk Bisnis dan Kreator Digital

    Bagi yang ingin mengembangkan bisnis atau menjalankan proyek kreatif, Yorsha menjadi tempat terbaik untuk menemukan freelancer berkualitas di berbagai bidang. Platform ini menghubungkan klien dan freelancer melalui sistem yang mudah, cepat, dan aman.

    “Lewat Yorsha, kami ingin menjadikan proses jual beli jasa digital itu sesederhana belanja online. Semua transparan, aman, dan bisa diakses siapapun – dari mahasiswa, freelancer, hingga UMKM yang ingin go digital,” ujar Founder & CMO Yorsha.com Ebentera Santosa, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    Pengguna bisa mencari berbagai jasa digital seperti Desain Grafis (logo, banner, kemasan), Video Editing & Motion, UI/UX Design, Voice Over & Dubbing, Jasa Edit Excel/PPT, Penulisan Konten & Copywriting, Web Development, Terjemahan Multibahasa hingga Digital Marketing (SEO/SEM, Ads, Sosial Media).

    Prosesnya pun sederhana:

    Cari Layanan sesuai kategori yang dibutuhkan.

    Chat dan Order untuk berdiskusi langsung dan memastikan detail pekerjaan.

    Selesai dan Bayar setelah hasil kerja diterima dan disetujui.

    Seluruh transaksi dilindungi dengan sistem escrow, di mana dana baru diteruskan ke freelancer setelah pekerjaan selesai. Sistem ini memberi rasa aman bagi kedua pihak, klien tidak perlu khawatir dana hilang, sementara freelancer terhindar dari pembatalan sepihak.

    Selain itu, fitur revisi transparan memungkinkan kamu memantau progres pekerjaan dan meminta perubahan sesuai kesepakatan. Semua komunikasi bisa dilakukan langsung melalui fitur chat yang terintegrasi di dalam platform maupun aplikasi mobile-nya.

    Ribuan Produk dan Jasa Digital Siap Pakai

    Marketplace freelancer Foto: dok. Yorsha

    Tidak hanya fokus pada jasa freelancer, Yorsha juga menyediakan berbagai produk digital siap pakai untuk menunjang kebutuhan bisnis, akademik, maupun personal. Kamu bisa menemukan:

    Template desain dan presentasi profesionalPreset video dan filter fotoPaket font, aset ilustrasi, dan elemen grafisTools dan software pendukung kerja digitalTop-up saldo, voucher game, dan produk virtual lainnya.

    Semua produk telah dikurasi agar relevan dan bermanfaat. Bagi pelaku UMKM atau kreator konten, ini menjadi solusi cepat untuk meningkatkan produktivitas tanpa perlu membuat semuanya dari nol.

    Kategori yang tersedia di Yorsha pun sangat beragam, mulai dari Jasa Penulisan, Desain Grafis, Jasa Pembuatan Website, Jasa Pengetikan, Jasa Pemasaran, dan Jasa Konsultasi. Dengan ribuan pilihan yang tersusun rapi, kamu bisa menemukan layanan atau produk digital yang sesuai dengan kebutuhan spesifik hanya dalam beberapa klik.

    Aman, Transparan, dan Didukung Fitur Lengkap

    Keamanan transaksi menjadi prioritas utama di Yorsha. Setiap pembayaran yang dilakukan akan ditahan oleh sistem escrow hingga pekerjaan benar-benar selesai dan disetujui oleh klien.

    Proses ini membuat kedua pihak terlindungi dari risiko penipuan atau ketidaksesuaian hasil kerja. Selain sistem pembayaran yang aman, Yorsha juga menyediakan berbagai fitur pendukung seperti:

    Chat langsung untuk komunikasi cepat dan efisien.Rating & Review dari klien sebelumnya untuk membantu menilai kualitas freelancer.Paket Fleksibel (Basic, Standard, Premium) yang bisa disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan proyek.Metode Pembayaran Lengkap, mulai dari transfer bank, e-wallet, hingga kartu kredit.

    Platform ini juga aktif menghadirkan promo menarik seperti Fast Deal, Festival Freelance, atau Lelang Kreatif yang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mendapatkan layanan digital terbaik dengan harga lebih hemat.

    Ekosistem Digital Terpercaya untuk Semua Kalangan

    Sebagai marketplace freelancer dan produk digital, Yorsha dirancang untuk mendukung berbagai kalangan, mulai dari pelajar, profesional kreatif, hingga perusahaan besar. Di sini, semua orang bisa berkolaborasi dengan mudah tanpa batasan lokasi.

    Bagi freelancer, Yorsha adalah tempat yang ideal untuk menawarkan keahlian, memperluas jaringan, dan mendapatkan proyek baru dengan sistem pembayaran yang terjamin. Sedangkan bagi klien, platform ini menjadi ruang yang aman dan efisien untuk menemukan talenta terbaik tanpa harus repot melakukan proses rekrutmen panjang.

    Menariknya lagi, semua layanan di Yorsha dapat diakses melalui aplikasi mobile di Google Play Store. Fitur ini memudahkan pengguna untuk berdiskusi, melakukan pembayaran, dan menerima hasil pekerjaan langsung dari smartphone.

    Dengan sistem yang profesional dan komunitas yang terus berkembang, Yorsha telah menjadi marketplace digital terpercaya di Indonesia. Ribuan freelancer terverifikasi dan proyek sukses menjadi bukti nyata bahwa platform ini bukan sekadar tempat mencari jasa, tetapi juga wadah untuk tumbuh bersama dalam dunia digital yang kompetitif.

    Di tengah pesatnya transformasi digital, Yorsha hadir sebagai jembatan antara kreativitas dan kebutuhan profesional. Baik kamu yang ingin mencari jasa digital, membeli produk kreatif, maupun menjual keahlian, semuanya bisa dilakukan di satu tempat dengan aman dan transparan.

    Mulailah jelajahi ribuan layanan digital, temukan freelancer terbaik, atau pasarkan produk kreatifmu di marketplace freelancer & produk digital terpercaya di Indonesia Yorsha.com, tempat di mana ide, kolaborasi, dan peluang bertemu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa.

    (prf/ega)

  • California (AS) Atur OpenAI – Meta Cs, UU Kecerdasan Buatan Resmi Berlaku 2026

    California (AS) Atur OpenAI – Meta Cs, UU Kecerdasan Buatan Resmi Berlaku 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baru yang mengatur penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI) pendamping. Regulasi ini resmi berlaku pada 2026.

    Kebijakan ini menjadikan California sebagai negara bagian pertama di Amerika Serikat (AS) yang mewajibkan operator chatbot AI menerapkan protokol keamanan bagi pengguna.

    Melansir TechCrunch, Selasa (14/10/2025), aturan tersebut, Senate Bill (SB) 243, bertujuan melindungi anak-anak dan kelompok rentan dari potensi bahaya penggunaan chatbot AI pendamping. 

    Undang-undang ini juga menegaskan tanggung jawab hukum bagi perusahaan mulai dari raksasa teknologi seperti Meta dan OpenAI hingga startup khusus chatbot seperti Character AI dan Replika apabila produk mereka tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

    RUU SB 243 diperkenalkan pada Januari 2025 oleh Senator Negara Bagian Steve Padilla dan Josh Becker. Dukungan publik terhadap RUU ini meningkat setelah kasus kematian remaja bernama Adam Raine, yang bunuh diri usai menjalani percakapan panjang bertema bunuh diri dengan ChatGPT milik OpenAI.

    Selain itu, aturan ini juga merespons bocornya dokumen internal Meta yang mengungkap chatbot perusahaan sempat diizinkan melakukan percakapan bernada romantis dan sensual dengan anak-anak. 

    Kasus serupa juga terjadi di Colorado, ketika satu keluarga menggugat Character AI setelah putri mereka yang berusia 13 tahun bunuh diri usai terlibat percakapan bermuatan seksual dengan chatbot perusahaan tersebut.

    “Teknologi baru seperti chatbot dan media sosial bisa menginspirasi, mendidik, dan menghubungkan orang. Namun, tanpa pengaman yang nyata, teknologi juga bisa mengeksploitasi, menyesatkan, dan membahayakan anak-anak kita,” kata Newsom dalam pernyataannya.

    Dia menegaskan pemerintah tidak akan berdiam diri melihat perusahaan beroperasi tanpa batas dan tanggung jawab. Menurutnya, kemajuan teknologi AI harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap anak-anak dan pengguna rentan.

    Logo OpenAI

    Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Dalam ketentuannya, SB 243 mewajibkan perusahaan menerapkan verifikasi usia pengguna serta memberikan peringatan mengenai risiko penggunaan media sosial dan chatbot pendamping. Perusahaan juga diwajibkan menyiapkan protokol khusus untuk menangani kasus bunuh diri atau perilaku menyakiti diri sendiri. 

    Protokol tersebut harus dilaporkan kepada Departemen Kesehatan Masyarakat California, beserta data statistik mengenai bagaimana layanan mereka mengarahkan pengguna ke pusat krisis dan layanan pencegahan bunuh diri. 

    Selain itu, platform diwajibkan secara jelas memberi tahu pengguna bahwa setiap percakapan dihasilkan oleh AI, bukan manusia. 

    Chatbot juga dilarang mengaku sebagai profesional kesehatan. Untuk pengguna di bawah umur, chatbot diwajibkan memberikan pengingat untuk beristirahat setelah jangka waktu tertentu, serta mencegah akses atau tampilan gambar eksplisit yang dihasilkan sistem. 

    SB 243 juga memperberat hukuman bagi pihak yang memperoleh keuntungan dari pembuatan atau penyebaran deepfake ilegal, dengan denda mencapai US$250.000 atau sekitar Rp4,1 miliar per pelanggaran.

    Sejumlah perusahaan telah mulai mengambil langkah pencegahan untuk mematuhi aturan ini. OpenAI, misalnya, telah memperkenalkan kontrol orang tua, perlindungan konten, dan sistem deteksi dini terhadap potensi perilaku menyakiti diri bagi anak-anak pengguna ChatGPT.

    Sementara itu, Replika, yang ditujukan untuk pengguna berusia di atas 18 tahun, menyatakan telah mengalokasikan sumber daya besar untuk sistem penyaringan konten dan mengarahkan pengguna ke lembaga krisis terpercaya. 

    Perusahaan tersebut menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

    Character AI juga menyampaikan layanannya telah mencantumkan penjelasan seluruh percakapan bersifat fiksi dan dihasilkan oleh AI. 

    Juru bicara perusahaan mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama dengan regulator dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan aturan baru di bidang ini, serta siap mematuhi SB 243.

    Senator Steve Padilla menilai pengesahan undang-undang ini sebagai langkah penting untuk memastikan adanya pengawasan terhadap teknologi yang berkembang sangat cepat. 

    Dia menekankan tindakan cepat dibutuhkan agar peluang untuk melindungi masyarakat tidak terlewat. 

    Menurutnya, sejumlah negara bagian lain kini tengah membahas isu serupa, dan dirinya berharap mereka juga mengambil langkah nyata, terutama karena pemerintah federal sejauh ini belum memiliki regulasi yang jelas untuk melindungi kelompok rentan.

    SB 243 menjadi aturan kedua terkait AI yang disahkan California dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, pada 29 September 2025, Gubernur Newsom menandatangani SB 53, yang mewajibkan perusahaan besar pengembang AI seperti OpenAI, Anthropic, Meta, dan Google DeepMind untuk lebih transparan mengenai protokol keselamatan yang mereka terapkan.

    Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan bagi karyawan yang melaporkan pelanggaran atau masalah etika di perusahaan pengembang AI. Beberapa negara bagian lain, seperti Illinois, Nevada, dan Utah, telah lebih dulu mengesahkan undang-undang yang membatasi atau bahkan melarang penggunaan chatbot AI sebagai pengganti layanan kesehatan mental berlisensi.

  • Bukan Indonesia, Google Pilih Investasi Data Center Rp165 Triliun di Negara Ini

    Bukan Indonesia, Google Pilih Investasi Data Center Rp165 Triliun di Negara Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Alphabet Inc, induk usaha Google berencana untuk berinvestasi lebih dari U$10 miliar atau setara Rp165 triliun di India bagian selatan untuk mendirikan pusat data raksasa. Rencana ini menjadi rencana ekspansi global terbesar.

    Dikutip dari Bloomberg, Selasa (14/10/2025) investasi tersebut juga termasuk pembangunan pusat kecerdasan buatan di Andhra Pradesh. Google dijadwalkan akan membangun dalam waktu 2 tahun ke depan di kota pelabuhan Visakhapatnam. 

    Nara Lokesh, Menteri Teknologi di wilayah tersebut, mengatakan kapasitas pusat data Google di India itu akan mencapai 6 gigawatt pada 2029. Namun, dalam tahap pertama pembangunan untuk 1 gigawatt. 

    Google akan membangun kampus pusat data berkapasitas 1 gigawatt di kota pelabuhan Visakhapatnam, yang menggabungkan infrastruktur AI, sumber energi berskala besar, dan jaringan serat optik yang diperluas. 

    Perjanjian resmi diperkirakan akan ditandatangani pada hari Selasa. Langkah ini diambil di tengah persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan-perusahaan teknologi besar, yang menghabiskan banyak uang untuk membangun infrastruktur pusat data baru guna memenuhi permintaan layanan AI yang terus meningkat.

    “Di era di mana data adalah sumber daya baru, inisiatif semacam ini akan menjadi keunggulan strategis,” ujar Nara Lokesh.

    Untuk diketahui, India telah muncul sebagai salah satu penerima manfaat terbesar dari ledakan pusat data global, didorong oleh permintaan sistem kecerdasan buatan. 

    Tak hanya Google, Amazon.com Inc. juga berencana berinvestasi US$12,7 miliar atau setara Rp210,4 triliun untuk membangun infrastruktur cloud di negara Asia Selatan tersebut pada 2030.

    Di sisi lain, perusahaan pembuat ChatGPT, OpenAI, juga sedang berupaya membangun pusat data 1 gigawatt di wilayah tersebut. Investasi di pasar pusat data India diperkirakan akan mencapai U$100 miliar pada tahun 2027, menurut CBRE Group Inc. 

  • Larangan Media Sosial untuk Remaja di Bawah 16 Tahun di Australia Mustahil Diterapkan!

    Larangan Media Sosial untuk Remaja di Bawah 16 Tahun di Australia Mustahil Diterapkan!

    JAKARTA – Perusahaan raksasa teknologi Alphabet, induk dari Google, pada Senin 13 Oktober menyatakan bahwa akan “sangat sulit” bagi Australia untuk menegakkan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Google juga memperingatkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak serta-merta membuat anak-anak lebih aman di dunia maya.

    Pemerintah dan perusahaan teknologi di seluruh dunia kini mengamati langkah Australia, yang pada Desember mendatang akan menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

    Menurut ketentuan dalam undang-undang baru itu, platform media sosial tidak diwajibkan melakukan verifikasi usia secara langsung. Sebaliknya, mereka diminta menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan data perilaku pengguna untuk memperkirakan usia secara andal.

    Dalam sidang parlemen mengenai aturan keselamatan online pada Senin, Manajer Senior Urusan Pemerintahan YouTube di Australia, Rachel Lord, mengatakan bahwa program pemerintah tersebut memang memiliki niat baik, namun berpotensi menimbulkan “konsekuensi yang tidak diinginkan”.

    “Peraturan ini tidak hanya akan sangat sulit diterapkan, tetapi juga tidak memenuhi janjinya untuk membuat anak-anak lebih aman di dunia maya,” ujar Lord.

    Ketika ditanya apakah Google melobi pejabat di Washington agar membahas isu ini saat Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertemu Presiden AS Donald Trump pekan depan, Direktur Urusan Pemerintahan Google Australia, Stef Lovett, mengatakan bahwa rekan-rekannya di AS sudah mengetahui persoalan yang dihadapi perusahaan di Australia.

    Pada Juli 2025, pemerintah Australia menambahkan YouTube ke dalam daftar situs yang tercakup oleh undang-undang tersebut, setelah sebelumnya dikecualikan karena popularitasnya di kalangan guru. Keputusan itu diambil menyusul keluhan dari perusahaan teknologi lain. Google berpendapat bahwa YouTube merupakan situs berbagi video, bukan platform media sosial.

    “Peraturan yang dirancang dengan baik dapat menjadi alat efektif untuk memperkuat upaya industri dalam menjaga keamanan anak-anak di dunia maya,” kata Lord. “Namun solusi untuk menjaga anak-anak agar lebih aman bukanlah dengan menjauhkan mereka dari dunia online.”

    Sebaliknya, lanjutnya, alat dan fitur keamanan digital harus digunakan secara optimal untuk melindungi anak-anak, sementara orang tua diberikan kendali yang lebih besar untuk mengawasi aktivitas daring anak mereka.

    Australia, yang khawatir terhadap dampak media sosial terhadap kesehatan mental generasi muda, mengesahkan Online Safety Amendment pada November 2024. Undang-undang itu memberi waktu satu tahun bagi perusahaan untuk mematuhinya, dengan tenggat waktu 10 Desember 2025 untuk menonaktifkan akun pengguna di bawah umur.

  • ​Tolak Penutupan Akses Jalan Serpong Parung, Walkot Tangsel Temui Warga

    ​Tolak Penutupan Akses Jalan Serpong Parung, Walkot Tangsel Temui Warga

    Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menemui warga yang menolak penutupan akses Jalan Serpong-Parung yang melintasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Pagi ini dengan membawa poster puluhan masyarakat di Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mengadakan unjuk rasa damai. Mereka menolak adanya rencana penutupan akses jalan. 

    “Memang warga meminta saya untuk bertemu, beraudiensi dan bersilaturahmi dan hari ini kita laksanakan,” kata Benyamin. 

    Apalagi, kata dia, akses jalan penghubung antar kota dan kabupaten ini sudah memiliki historikal panjang. 

    “Secara historis kecil saya di Tangerang, waktu mau mancing saya ke Gunung Sindur jalan ini sudah ada. Bahkan waktu saya masih kecil jalan ini sudah digunakan masyarakat,” tegasnya. 

    Benyamin memastikan secara hukum akses jalan masyarakat ini juga telah memiliki alas hak yang legal.  

    “Dan jelas secara hukum juga sertifikat hak pakai milik Provinsi Banten dan yang kesananya milik Provinsi Jabar. Jadi bukan milik siapa siapa ini milik Provinsi Banten,” ujarnya. 

    Pemkot Tangsel juga dengan tegas menolak adanya wacana penutupan jalan tersebut.  

    “Dengan demikian jalan ini milik masyarakat sehingga kami juga menolak penutupan jalan raya ini. Secara administrasi saya juga sudah berkirim surat ke BRIN, Saya juga sudah bersurat ke Provinsi Banten bapak Gubernur dan saya juga sudah secara langsung ke bapak Gubernur dan beliau juga menolak dan tidak menghendaki penutupan,” kata dia. 

    Meski demikian Benyamin menambahkan jika terdapat salah satu pihak yang mengeklaim lahan tersebut hal itu bukan masalah. 

    “Kalau pihak BRIN merasa memiliki aset ini kemudian Provinsi Banten berdasarkan sertifikat punya alas hukumnya bertarung aja ke pengadilan kami akan mendampingi dibelakang Provinsi Banten di belakang masyarakat,” ujarnya.

    Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menemui warga yang menolak penutupan akses Jalan Serpong-Parung yang melintasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
     
    Pagi ini dengan membawa poster puluhan masyarakat di Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mengadakan unjuk rasa damai. Mereka menolak adanya rencana penutupan akses jalan. 
     
    “Memang warga meminta saya untuk bertemu, beraudiensi dan bersilaturahmi dan hari ini kita laksanakan,” kata Benyamin. 

    Apalagi, kata dia, akses jalan penghubung antar kota dan kabupaten ini sudah memiliki historikal panjang. 
     
    “Secara historis kecil saya di Tangerang, waktu mau mancing saya ke Gunung Sindur jalan ini sudah ada. Bahkan waktu saya masih kecil jalan ini sudah digunakan masyarakat,” tegasnya. 
     
    Benyamin memastikan secara hukum akses jalan masyarakat ini juga telah memiliki alas hak yang legal.  
     
    “Dan jelas secara hukum juga sertifikat hak pakai milik Provinsi Banten dan yang kesananya milik Provinsi Jabar. Jadi bukan milik siapa siapa ini milik Provinsi Banten,” ujarnya. 
     
    Pemkot Tangsel juga dengan tegas menolak adanya wacana penutupan jalan tersebut.  
     
    “Dengan demikian jalan ini milik masyarakat sehingga kami juga menolak penutupan jalan raya ini. Secara administrasi saya juga sudah berkirim surat ke BRIN, Saya juga sudah bersurat ke Provinsi Banten bapak Gubernur dan saya juga sudah secara langsung ke bapak Gubernur dan beliau juga menolak dan tidak menghendaki penutupan,” kata dia. 
     
    Meski demikian Benyamin menambahkan jika terdapat salah satu pihak yang mengeklaim lahan tersebut hal itu bukan masalah. 
     
    “Kalau pihak BRIN merasa memiliki aset ini kemudian Provinsi Banten berdasarkan sertifikat punya alas hukumnya bertarung aja ke pengadilan kami akan mendampingi dibelakang Provinsi Banten di belakang masyarakat,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Kepala BNN Komjen Sujudi Dorong Masyarakat Tak Takut Rehabilitasi Narkoba

    Kepala BNN Komjen Sujudi Dorong Masyarakat Tak Takut Rehabilitasi Narkoba

    Jakarta: Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika kini semakin diarahkan pada pendekatan berbasis kemanusiaan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Sujudi Ario Seto terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melapor dan mengikuti program rehabilitasi.

    “Rehabilitasi bukan hukuman, melainkan jalan menuju kesembuhan. Negara hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menolong,” ujar Komjen Sujudi Ario Seto kepada wartawan, Senin, 13 Oktober 2025.

    Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting di tengah meningkatnya kesadaran publik bahwa pecandu narkotika tidak semata pelaku kejahatan, melainkan korban yang membutuhkan penanganan secara medis dan sosial.
     

    Mantan Kapolda Banten itu juga menegaskan bahwa setiap penyalahguna narkotika memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Program rehabilitasi, menurut Sujudi, merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya agar bisa pulih dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat. “Paradigma lama yang menganggap pecandu harus dijatuhi hukuman pidana kini harus diubah,” sambungnya.

    Ia menambahkan, pelaporan untuk rehabilitasi bukanlah tindakan yang patut ditakuti. “Kami ingin masyarakat sadar, melapor untuk direhabilitasi tidak berarti akan dipenjara. Justru itu adalah langkah berani untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan masa depan,” tambahnya.

    Melalui pendekatan yang lebih humanis, BNN menempatkan pemulihan martabat manusia sebagai prioritas utama. Rehabilitasi pun dilakukan secara medis dan sosial, guna memastikan penyalahguna dapat pulih secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis.

    Jakarta: Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika kini semakin diarahkan pada pendekatan berbasis kemanusiaan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Sujudi Ario Seto terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melapor dan mengikuti program rehabilitasi.
     
    “Rehabilitasi bukan hukuman, melainkan jalan menuju kesembuhan. Negara hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menolong,” ujar Komjen Sujudi Ario Seto kepada wartawan, Senin, 13 Oktober 2025.
     
    Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting di tengah meningkatnya kesadaran publik bahwa pecandu narkotika tidak semata pelaku kejahatan, melainkan korban yang membutuhkan penanganan secara medis dan sosial.
     

    Mantan Kapolda Banten itu juga menegaskan bahwa setiap penyalahguna narkotika memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
     
    Program rehabilitasi, menurut Sujudi, merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya agar bisa pulih dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat. “Paradigma lama yang menganggap pecandu harus dijatuhi hukuman pidana kini harus diubah,” sambungnya.
     
    Ia menambahkan, pelaporan untuk rehabilitasi bukanlah tindakan yang patut ditakuti. “Kami ingin masyarakat sadar, melapor untuk direhabilitasi tidak berarti akan dipenjara. Justru itu adalah langkah berani untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan masa depan,” tambahnya.
     
    Melalui pendekatan yang lebih humanis, BNN menempatkan pemulihan martabat manusia sebagai prioritas utama. Rehabilitasi pun dilakukan secara medis dan sosial, guna memastikan penyalahguna dapat pulih secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Duh! Data 5 Juta Pelanggan Qantas Bocor di Dark Web

    Duh! Data 5 Juta Pelanggan Qantas Bocor di Dark Web

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekitar lima juta pelanggan maskapai Qantas dilaporkan menjadi korban kebocoran data besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok peretas internasional Scattered Lapsus$ Hunters. Data pribadi tersebut telah beredar di dark web.

    Melansir laman The Guardian pada Senin (13/10/2025) kebocoran ini merupakan bagian dari serangan yang menargetkan lebih dari 40 perusahaan global, termasuk Qantas, Google, Toyota, Disney, McDonald’s, dan Air France-KLM. 

    Pemerintah Australia memperkirakan jumlah upaya penipuan (scam) akan meningkat tajam setelah insiden ini. Qantas mengonfirmasi data pelanggan yang bocor mencakup nama, alamat email, dan nomor keanggotaan frequent flyer milik lebih dari 5 juta pelanggan. 

    Beberapa catatan bahkan mencantumkan alamat rumah dan kantor, tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, hingga preferensi makanan. Sejumlah politisi federal juga termasuk di antara korban kebocoran, menurut pernyataan Koordinator Keamanan Siber Nasional Australia.

    Meski begitu, Qantas menegaskan tidak ada data berupa dokumen identitas, kartu kredit, rincian keuangan, kata sandi, maupun PIN yang bocor. Para peretas juga tidak berhasil mengakses akun frequent flyer pelanggan.

    Qantas telah mendapatkan perintah pengadilan dari Mahkamah Agung New South Wales untuk mencegah akses, penyebaran, atau penggunaan data yang dicuri. Menteri Keamanan Siber Tony Burke menegaskan bahwa mengakses data curian di dark web adalah tindakan ilegal.

    “Tidak ada alasan untuk mencoba mencari data itu, bahkan jika Anda hanya ingin memeriksa milik Anda sendiri,” ujarnya. 

    Namun, pemerintah Australia memperkirakan data yang sudah terlanjur bocor akan tetap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menipu masyarakat. Qantas mengaku telah menerima laporan meningkatnya kasus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan.

    Pemerintah Australia dan Qantas meminta masyarakat waspada terhadap panggilan telepon atau email mencurigakan yang mengaku dari perusahaan resmi. “Jika Anda menerima panggilan tak terduga, tutup telepon dan hubungi kembali melalui saluran resmi,” ujar Burke. 

    Peneliti utama Data61 CSIRO, Dr. Marthie Grobler, memperingatkan data frequent flyer bisa dimanfaatkan untuk membuat penipuan yang tampak meyakinkan, seperti tawaran penukaran poin atau pengaturan ulang jadwal penerbangan palsu. Qantas menegaskan agar pelanggan hanya merespons email resmi yang diakhiri dengan domain @qantas.com atau @qantas.com.au, bukan alamat palsu seperti qantas.net atau qantas.biz. Otoritas privasi nasional juga menyarankan masyarakat untuk mengganti kata sandi email dan mengaktifkan autentikasi dua langkah. 

    Qantas sendiri telah membuka layanan bantuan 24 jam dan menyediakan panduan perlindungan identitas bagi pelanggan terdampak. Hingga saat ini, Qantas belum menawarkan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Menteri Burke mengatakan fokus pemerintah masih pada penyelidikan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan data yang dapat berujung pada denda bagi perusahaan.

    Sementara itu, firma hukum Maurice Blackburn menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum berupa gugatan perwakilan (class action) atas nama pelanggan Qantas. Firma tersebut sebelumnya telah mengajukan keluhan resmi terkait kebocoran data ini pada Juli lalu. Menurut Qantas, peretas tidak mendapatkan data melalui penipuan langsung terhadap pelanggan, melainkan dengan menyusup ke sistem pusat layanan pelanggan (call centre) pada Juni lalu dan mengakses platform layanan pelanggan.

    Investigasi dari Google menunjukkan kelompok peretas berpura-pura menjadi staf dukungan teknis (IT support) dan menipu pegawai perusahaan agar memberikan akses ke sistem Salesforce—platform penyimpanan data pelanggan.

    Salesforce menegaskan tidak ada kerentanan perangkat lunak yang dimanfaatkan dan sistem mereka tidak diretas secara langsung.

  • Google Kritik Aturan Pemerintah, Blak-blakan Bilang Begini

    Google Kritik Aturan Pemerintah, Blak-blakan Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google kritik aturan pembatasan usia pengguna media sosial yang ditetapkan pemerintahan Australia. Raksasa mesin pencari tersebut terang-terangan menyatakan sulit untuk menegakkan aturan tersebut.

    Bahkan Google juga mengingatkan aturan itu tidak akan membuat anak-anak jauh lebih aman saat beraktivitas di internet.

    Hal itu diungkapkan Rachel Lord selaku manajer senior urusan pemerintahan YouTube Australia dalam sidang parlemen terkait aturan keselamatan di internet.

    “Peraturan itu tidak hanya akan sulit ditegakkan, namun tidak memenuhi janji untuk membuat anak lebih aman secara online,” jelasnya dikutip dari Reuters, Senin (13/10/2025).

    Lord juga menegaskan solusi untuk anak tetap bisa aman bukan melarang mereka bermain di internet.

    “Aturan yang disusun dengan baik bisa jadi alat efektif membangun upaya industri untuk menjaga anak tetap aman secara online. Namun solusi menjaga anak tetap bisa aman secara online bukan menghentikannya berinternet,” ungkap Lord.

    Dia menjelaskan alat keamanan itu harus digunakan dalam melindungi anak. Orang tua juga perlu diberi kendali saat anak berada di dunia internet.

    Australia telah menetapkan larangan anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan akan mulai resmi dilaksanakan per Desember mendatang.

    Aturan itu tidak mengharuskan platform melakukan prosedur verifikasi usia pengguna. Namun platform diminta menggunakan AI dan data perilaku untuk bisa menyimpulkan umur para penggunanya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkomsel Hadirkan Pre-Order iPhone 17 Series, Segini Harganya!

    Telkomsel Hadirkan Pre-Order iPhone 17 Series, Segini Harganya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telkomsel akan menawarkan produk terbaru Apple termasuk iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max. Pelanggan dapat melakukan pemesanan awal (pre-order) untuk model iPhone terbaru pada 10 Oktober 2025, dengan ketersediaan mulai 17 Oktober 2025.

    Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng, mengatakan, Telkomsel terus berinovasi untuk menghadirkan solusi digital yang relevan dan bernilai tinggi bagi pelanggan.

    “Melalui bundling iPhone 17 ini, kami ingin memastikan pelanggan dapat menikmati perangkat tercanggih Apple dengan cara yang lebih mudah dan hemat. Didukung oleh kuota eSIM yang besar dan jaringan 5G Telkomsel terluas di Indonesia, pelanggan dapat merasakan konektivitas tanpa hambatan dan pengalaman digital yang maksimal dalam setiap aktivitas mereka,” ungkap Heng dalam keterangan resmi, Senin (13/10/2025).

    Paket bundling Halo+ iPhone Bold 100K 24 Bulan akan ditawarkan secara eksklusif untuk iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max dengan keuntungan Istimewa, yakni:

    • Buy 7 Get 24. Cukup membayar 7 bulan di muka untuk mendapatkan langganan 24 bulan.

    • Penawaran dari Halo+ dengan harga spesial Rp777.000 (termasuk pajak) dari harga normal Rp2.109.000.

    • Kuota data 58 GB dan data eSIM 10 GB setiap bulan.

    • Kuota telepon 80 menit dan 80 SMS setiap bulan, yang dapat digunakan ke semua operator.

    • 1 Extra Benefit tanpa biaya tambahan untuk menikmati langganan layanan digital Disney+ Hotstar, Google Play Pass, Vidio, Capsyl, TREND, Noice, WeTV, Langit Musik Premium, atau Fita.

    Pelanggan juga dapat melakukan pre-order di ragam channel pembelian, seperti Blibli offline store, Blibli.com, Digimap, Digiplus, Erafone, Hello Store, dan iBox dengan cara:

    Channel pembelian offline:

    • Kunjungitsel.id/iPhone17, pilih varian iPhone 17, dan pilih lokasi pembelian mitra offline pilihan Anda

    • Kunjungi mitra offline Telkomsel, dan beli iPhone pilihan di toko offline mitra

    • Beli promo “Halo+ iPhone bold 100k 24 bulan bayar 7 bulan”

    • Selesaikan pembayaran, dan nikmati bundling terbaru Telkomsel dengan Apple

    Channel pembelian online:

    • Kunjungitsel.id/iPhone17, pilih varian iPhone 17, dan pilih lokasi pembelian “Blibli.com”

    • Pilih promo Telkomsel yang ada pada link produk, dan cari “Halo+ iPhone bold 100k 24 bulan bayar 7 bulan”

    • Selesaikan pembayaran di Blibli.com, dan nikmati bundling terbaru Telkomsel dengan Apple

    Untuk menambah keuntungan, pelanggan yang melakukan pre-order di mitra penjualan seperti Blibli Offline Store, Blibli.com, Erafone, Hello Store, dan iBox dapat menukarkan Telkomsel Poin untuk mendapatkan tambahan potongan harga hingga Rp2.000.000.

    Semua rangkaian iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max telah didukung layanan eSIM Telkomsel yang memungkinkan akses ke jaringan 4G dan 5G tanpa kartu SIM fisik. Selain itu, kecanggihan lineup iPhone 17 juga semakin optimal dengan dukungan jaringan broadband 5G tercepat dan terluas milik Telkomsel yang memiliki lebih dari 3.000 BTS 5G Telkomsel di seluruh wilayah Indonesia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]