Perusahaan: Google

Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

“Sesuai undang-undang menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2024.

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 Pram-Doel mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara (50,07%), sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara (39,40%) disusul paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara (10,53%).

Menariknya, pasangan Pramono-Rano ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Kenapa DKJ?

KPU Jakarta menjelaskan penggunakan DKJ karena merujuk pada hasil revisi terakhir UU DKJ yang disahkan pada 12 November 2024 lalu.

Pasal itu menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Selain itu, penetapan tertuang dalam Keputusan KPU Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam keputusan tersebut, dijelaskan Jakarta sudah tak lagi berstatus ibu kota, melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

“Sesuai undang-undang menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2024.

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 Pram-Doel mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara (50,07%), sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara (39,40%) disusul paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara (10,53%).

Menariknya, pasangan Pramono-Rano ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Kenapa DKJ?

KPU Jakarta menjelaskan penggunakan DKJ karena merujuk pada hasil revisi terakhir UU DKJ yang disahkan pada 12 November 2024 lalu.

Pasal itu menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Selain itu, penetapan tertuang dalam Keputusan KPU Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam keputusan tersebut, dijelaskan Jakarta sudah tak lagi berstatus ibu kota, melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

10/01/2025 12:49
Bus Tewaskan 4 Orang di Batu karena Rem Blong, Ini Kata Ditjen Hubdat

Jakarta –

Gara-gara rem blong, bus di Batu Jawa Timur menabrak banyak kendaraan dan menewaskan empat orang. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan memberikan keterangannya mengenai kecelakaan bus pariwisata Sakhindra Trans dari Bali tersebut.

“Ditjen Hubdat terus mengimbau perusahaan angkutan agar memeriksa armada secara periodik dan memastikan kendaraan yang dioperasikan dalam kondisi laik jalan dan berizin serta membawa pengemudi cadangan. Selain itu, diharapkan masyarakat agar dapat menyewa bus dari perusahaan yang terpercaya dan terlebih dulu mengecek kelayakannya melalui aplikasi mitra darat,” tulis Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, lewat siaran pers, Jumat (10/1/2025).

Sebagaimana tertera di Google Play, aplikasi MitraDarat adalah aplikasi rilisan Ditjen Hubdat yang menyediakan beragam informasi soal pengawasan, perizinan, dan operasional bidang transportasi darat. Aplikasi ini dapat mengecek kelaikan jalan kendaraan, pelacakan bus yang terintegrasi dengan peta mudik, serta program mudik gratis.

“Berdasarkan data yang dihimpun dari Aplikasi Mitra Darat, bus pariwisata tersebut status Kartu Pengawasannya sudah tidak berlaku dan status uji berkala sudah berakhir sejak 15 Desember 2023,” tulis Ahmad Yani.

Kecelakaan itu terjadi di Kota Batu, Rabu (8/1) malam. Kecelakaan melibatkan 1 bus pariwisata bernomor polisi DK 7942 GB, 7 kendaraan minibus, dan 5 sepeda motor. Kecelakaan terjadi di depan Hotel Wonderland-Pertigaan Lippo Plaza, pukul 19.15 WIB.

“Adapun kronologi kejadian ialah bus yang membawa rombongan siswa SMK TI Bali Global Badung, Bali sebanyak 39 siswa dan 3 guru tersebut diduga mengalami rem blong saat menuruni Jalan Imam Bonjol sehingga menabrak belasan kendaraan yang ada di depannya,” tulis Ahmad Yani.

(dnu/zap)

10/01/2025 08:02
Kebijakan Ganjil Genap Jakarta Jelang Akhir Pekan Jumat 10 Januari 2025, Cek 26 Titiknya! – Page 3

Bagi Anda yang harus berkendara di Jakarta selama penerapan kebijakan ganjil genap, berikut beberapa tips yang dapat membantu perjalanan Anda tetap lancar dan nyaman:

1. Periksa Jadwal Ganjil Genap:

– Sebelum berangkat, pastikan Anda mengetahui jadwal ganjil genap yang berlaku. Sesuaikan rute perjalanan Anda agar tidak melanggar aturan dan menghindari denda.

2. Gunakan Aplikasi Navigasi:

– Manfaatkan aplikasi navigasi yang dapat memberikan informasi terkini mengenai lalu lintas dan rute alternatif. Aplikasi seperti Google Maps atau Waze dapat membantu Anda menghindari jalanan yang padat.

3. Pertimbangkan Transportasi Umum:

– Jika memungkinkan, gunakan transportasi umum seperti MRT, bus TransJakarta, atau KRL Commuter Line. Selain membantu mengurangi kemacetan, transportasi umum juga lebih ramah lingkungan.

4. Berangkat Lebih Awal:

– Untuk menghindari kemacetan, cobalah berangkat lebih awal dari biasanya. Ini akan memberi Anda waktu lebih untuk menghadapi kemungkinan hambatan di jalan.

5. Carpooling:

– Ajak rekan kerja atau teman yang memiliki tujuan yang sama untuk berbagi kendaraan. Selain mengurangi jumlah kendaraan di jalan, ini juga bisa menghemat biaya perjalanan.

6. Persiapkan Kendaraan:

– Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima sebelum berangkat. Periksa kondisi mesin, rem, dan ban untuk memastikan keselamatan selama perjalanan.

Dengan mematuhi kebijakan ganjil genap dan mengikuti tips berkendara di atas, diharapkan perjalanan Anda di Jakarta dapat berjalan lebih lancar meskipun di tengah padatnya lalu lintas.

Selalu patuhi aturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan Anda.

10/01/2025 07:00
Pagar Misterius Sepanjang 30 Km di Laut Tangerang, Pemerintah Tidak Tahu

Tangerang: Sebuah pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer ditemukan terpasang di perairan Tangerang, Banten. Keberadaan pagar tersebut memicu perhatian publik, terutama setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pagar itu tidak memiliki izin resmi.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, jika terbukti melanggar aturan, pagar tersebut akan dibongkar.

“Ya pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut, ya itu harus punya izin KKPRL. Kalau tidak ada izin KKPRL, tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran,” kata Trenggono kepada wartawan saat meninjau tambak revitalisasi di Karawang, Kamis 9 Januari 2025.

Baca juga: Indonesia Bisa Olah Budi Daya Tuna Jadi Peluang, Begini Caranya

Pagar, yang sebagian besar terbuat dari bambu, dilaporkan mengganggu aktivitas nelayan setempat. Para nelayan mengeluhkan kesulitan mencari ikan akibat keberadaan pagar tersebut.

Menindaklanjuti laporan ini, KKP telah mengirimkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi.

“Kita sudah turunkan Dirjen PSDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Sedang dicek. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan,” tambah Trenggono.

Jika terbukti tidak berizin, pemerintah akan mencabut pagar tersebut dan menghentikan pembangunan lain di sekitar lokasi hingga izin diperoleh. “Pasti dicabut (pagarnya). Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ harus dihentikan. Tetapi kalau izin yang KKPRL-nya ada, tidak apa-apa, mereka harus jalan terus,” tegasnya.

Pagar sepanjang lebih dari 30 kilometer ini menjadi misteri, baik dari segi siapa pelaku pemasangannya maupun tujuannya. Hingga kini, pemerintah masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan ilegal tersebut.

Keberadaan pagar laut ini menjadi perhatian serius karena dianggap melanggar aturan pemanfaatan ruang laut yang diatur oleh pemerintah. KKP mengingatkan bahwa semua aktivitas di laut, termasuk pembangunan struktur fisik, harus mengikuti aturan perizinan yang ketat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir.

Tangerang: Sebuah pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer ditemukan terpasang di perairan Tangerang, Banten. Keberadaan pagar tersebut memicu perhatian publik, terutama setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pagar itu tidak memiliki izin resmi.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, jika terbukti melanggar aturan, pagar tersebut akan dibongkar.

“Ya pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut, ya itu harus punya izin KKPRL. Kalau tidak ada izin KKPRL, tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran,” kata Trenggono kepada wartawan saat meninjau tambak revitalisasi di Karawang, Kamis 9 Januari 2025.

Baca juga: Indonesia Bisa Olah Budi Daya Tuna Jadi Peluang, Begini Caranya

Pagar, yang sebagian besar terbuat dari bambu, dilaporkan mengganggu aktivitas nelayan setempat. Para nelayan mengeluhkan kesulitan mencari ikan akibat keberadaan pagar tersebut.

Menindaklanjuti laporan ini, KKP telah mengirimkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi.

“Kita sudah turunkan Dirjen PSDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Sedang dicek. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan,” tambah Trenggono.

Jika terbukti tidak berizin, pemerintah akan mencabut pagar tersebut dan menghentikan pembangunan lain di sekitar lokasi hingga izin diperoleh. “Pasti dicabut (pagarnya). Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ harus dihentikan. Tetapi kalau izin yang KKPRL-nya ada, tidak apa-apa, mereka harus jalan terus,” tegasnya.

Pagar sepanjang lebih dari 30 kilometer ini menjadi misteri, baik dari segi siapa pelaku pemasangannya maupun tujuannya. Hingga kini, pemerintah masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan ilegal tersebut.

Keberadaan pagar laut ini menjadi perhatian serius karena dianggap melanggar aturan pemanfaatan ruang laut yang diatur oleh pemerintah. KKP mengingatkan bahwa semua aktivitas di laut, termasuk pembangunan struktur fisik, harus mengikuti aturan perizinan yang ketat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

10/01/2025 04:58
100 Kota di Dunia dengan Perekonomian Terbaik, Ada dari Indonesia?

Jakarta –

Resonance Consultancy, perusahaan konsultan global untuk pariwisata, real estate, dan pembangunan ekonomi asal Kanada, kembali merilis daftar 100 kota terbaik di dunia pada 2025. Sejumlah kota ini dianggap layak huni, menarik dikunjungi, serta punya peluang kerja dan bisnis yang bagus.

Kota dari negara tetangga yaitu Singapura dan Kuala Lumpur masuk posisi top 50 dalam daftar kota terbaik dunia tahun ini. Lantas, adakah kota dari Indonesia yang meraih peringkat dalam daftar tersebut?

Apakah Kota dari Indonesia Masuk Daftar Kota Terbaik Dunia di 2025?

Sayangnya, tidak ada satu pun kota Indonesia yang masuk dalam daftar kota terbaik di dunia 2025 yang dirilis Resonance Consultancy belum lama ini.

Jakarta sempat bertengger di peringkat ke-89 sebagai kota terbaik di dunia pada 2023, berada di bawah Kota Phoenix, Amerika Serikat (88) dan di atas Gothenburg, Swedia (90). Namun kini, nama Kota Metropolitan itu tidak ditemukan lagi dalam daftar kota terbaik 2025 terbitan Resonance Consultancy.

Daftar Kota Terbaik di Dunia 2025

Berdasarkan laporan Resonance Consultancy, berikut daftar lengkap 100 kota terbaik di dunia pada 2025:

LondonNew YorkParisTokyoSingapuraRomaMadridBarcelonaBerlinSydneyAmsterdamSan FranciscoDubaiLos AngelesTorontoSeoulChicagoWinaSeattleMilanBostonVancouverMiamiStockholmMelbourneOsloMunichIstanbulLas VegasHelsinkiAtlantaBangkokPrahaWashington DCMontrealBeijingOrlandoSt. LouisPortlandHoustonDublinOsakaPhiladelphiaDenverKopenhagenSan DiegoAucklandFrankfurtZurichKuala LumpurMinneapolisOttawaAustinCalgaryDallasBrusselsLisbonHonoluluDetroitKrakówShanghaiSan JoseNew OrleansNashvilleEdmontonSalt Lake CityBaltimoreBordeauxGothenburgClevelandValenciaGlasgowDohaWarsawSao PauloTaipeiTucsonPittsburghCharlotteLyonNagoyaPortoPerthBilbaoCape TownSapporoAthenaHamburgPhoenixBrisbaneTampaNaplesRichmondBirminghamRaleighRochesterHong KongNantesToulouseRio de Janeiro

Laporan Resonance Consultancy di atas diambil berdasarkan analisis sejumlah faktor yang tergabung dalam tiga kategori utama: kelayakan huni, kesenangan, dan kemakmuran.

Kategori kelayakan huni seperti biaya sewa hunian, rasio harga terhadap pendapatan, dan kualitas udara. Faktor kesenangan meliputi restoran, budaya, hingga popularitas di Google. Serta kategori kemakmuran mencakup tingkat pendidikan, PDB per kapita, hingga tingkat pengangguran dan kemiskinan.

(azn/row)

10/01/2025 04:35
Stafsus Menag Gugun Gumilar Serukan Perdamaian Global melalui Kerukunan Umat Beragama

Jakarta: Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar, menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama dalam konteks pembangunan bangsa dan hubungan internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara revitalisasi program kerja tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Kementerian Agama Republik Indonesia, di Gedung Harmoni PKUB, Jakarta, pada 7 Januari 2025.

Gugun menyebutkan bahwa Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama yang dimilikinya, menjadi perhatian dunia karena mampu menjaga kerukunan di tengah perbedaan.

“Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan keberagaman budaya serta agama. Dalam konteks ini, kita disorot karena mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Sebab itu, kerukunan umat beragama ini dapat menjadi modal penting dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Saya mengajak semua pihak untuk menggaungkan spirit kerukunan umat beragama, baik di level nasional maupun di level global,” ujar Gugun yang dikutip Kamis 9 Januari 2025.

Baca juga: Masyarakat Diajak Lebih Harmonis dan Merumuskan Solusi Berkelanjutan

Lebih lanjut, Gugun juga mengusulkan agar PKUB dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi, khususnya dengan melibatkan duta besar atau perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain.

“Kita bisa bekerjasama dengan negara-negara sahabat melalui duta besar atau perwakilan negara asing di Indonesia. Kita bisa sampaikan pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama. Hal ini tentu menjadi added value bagaimana Indonesia diapresiasi oleh bangsa asing dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman,” kata Gugun.

Gugun juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan anggaran PKUB agar program kerukunan yang dirancang dapat berjalan secara berkelanjutan, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada.

“PKUB harus berinovasi dalam pengelolaan anggaran, mengingat keterbatasannya anggaran (APBN). Kami akan bantu mendorong berbagai pihak untuk hal ini, misalnya seperti konsep cost sharing sebagai solusi pembayaran alternatif untuk mendukung berbagai program keberlanjutan yang baik ini,” ungkap Gugun.

Jakarta: Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar, menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama dalam konteks pembangunan bangsa dan hubungan internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara revitalisasi program kerja tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Kementerian Agama Republik Indonesia, di Gedung Harmoni PKUB, Jakarta, pada 7 Januari 2025.

Gugun menyebutkan bahwa Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama yang dimilikinya, menjadi perhatian dunia karena mampu menjaga kerukunan di tengah perbedaan.

“Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan keberagaman budaya serta agama. Dalam konteks ini, kita disorot karena mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Sebab itu, kerukunan umat beragama ini dapat menjadi modal penting dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Saya mengajak semua pihak untuk menggaungkan spirit kerukunan umat beragama, baik di level nasional maupun di level global,” ujar Gugun yang dikutip Kamis 9 Januari 2025.

Baca juga: Masyarakat Diajak Lebih Harmonis dan Merumuskan Solusi Berkelanjutan

Lebih lanjut, Gugun juga mengusulkan agar PKUB dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi, khususnya dengan melibatkan duta besar atau perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain.

“Kita bisa bekerjasama dengan negara-negara sahabat melalui duta besar atau perwakilan negara asing di Indonesia. Kita bisa sampaikan pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama. Hal ini tentu menjadi added value bagaimana Indonesia diapresiasi oleh bangsa asing dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman,” kata Gugun.

Gugun juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan anggaran PKUB agar program kerukunan yang dirancang dapat berjalan secara berkelanjutan, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada.

“PKUB harus berinovasi dalam pengelolaan anggaran, mengingat keterbatasannya anggaran (APBN). Kami akan bantu mendorong berbagai pihak untuk hal ini, misalnya seperti konsep cost sharing sebagai solusi pembayaran alternatif untuk mendukung berbagai program keberlanjutan yang baik ini,” ungkap Gugun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

10/01/2025 03:52
Raffi Ahmad Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Begini Cara Cek LHKPN Pejabat Negara Secara Online

Jakarta: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

“Saudara Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi,” ujar Budi Prasetyo.

Setelah LHKPN diverifikasi dan dinyatakan lengkap, masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.

Melalui e-LHKPN, masyarakat dapat memantau harta kekayaan pejabat negara dan melaporkan jika ditemukan kejanggalan.

Lantas, bagaimana cara mengecek e-LHKPN pejabat negara secara online? Berikut Medcom.id telah merangkum cara mudah untuk mengecek harta kekayaan pejabat negara melalui e-LHKPN KPK.

Cara cek LHKPN pejabat

Buka situs e-LHKPN di elhkpn.kpk.go.id kemudian klik menu e-Announcement
Masukkan nama, tahun pelaporan, dan lembaga penyelenggara negara
Untuk melihat rincian harta kekayaan, isi nama, usia, dan profesi
Masyarakat dapat membandingkan harta kekayaan pejabat negara dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun wajib lapor LHKPN diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya, terdapat kategori penyelenggara negara Wajib Lapor LHKPN.

Sementara itu, bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam UUU Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya layanan e-LHKPN, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi harta kekayaan pejabat negara dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas pejabat negara menjadi kunci penting dalam membangun tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Jakarta: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

“Saudara Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi,” ujar Budi Prasetyo.

Setelah LHKPN diverifikasi dan dinyatakan lengkap, masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.

Melalui e-LHKPN, masyarakat dapat memantau harta kekayaan pejabat negara dan melaporkan jika ditemukan kejanggalan.

Lantas, bagaimana cara mengecek e-LHKPN pejabat negara secara online? Berikut Medcom.id telah merangkum cara mudah untuk mengecek harta kekayaan pejabat negara melalui e-LHKPN KPK.

Cara cek LHKPN pejabat

Buka situs e-LHKPN di elhkpn.kpk.go.id kemudian klik menu e-Announcement
Masukkan nama, tahun pelaporan, dan lembaga penyelenggara negara
Untuk melihat rincian harta kekayaan, isi nama, usia, dan profesi
Masyarakat dapat membandingkan harta kekayaan pejabat negara dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun wajib lapor LHKPN diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya, terdapat kategori penyelenggara negara Wajib Lapor LHKPN.

Sementara itu, bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam UUU Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya layanan e-LHKPN, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi harta kekayaan pejabat negara dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas pejabat negara menjadi kunci penting dalam membangun tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

10/01/2025 02:43
Kadin Dukung Kemenhut Pemanfaatan Hutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan dukungan atas inisiatif Kementerian Kehutanan dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan. hal itu guna mendukung kemandirian pangan dan energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beberapa waktu yang lalu.

Langkah itu dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ujar Rumantara, Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), dalam keterangannya.

Kadin RFBH, sebuah task force khusus yang dibentuk oleh Kadin Indonesia, bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.

“Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” jelas Rumantara.

Metode intensifikasi, yang memanfaatkan teknologi berkelanjutan, diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri.

“Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah Rumantara, lulusan Master Ekonomi Lingkungan Universitas Wageningen.

Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. “Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.

Kadin RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi ini, jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

“Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Rumantara, yang juga meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University.

Langkah ini, tambahnya, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. “Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,” tutupnya.

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan dukungan atas inisiatif Kementerian Kehutanan dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan. hal itu guna mendukung kemandirian pangan dan energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beberapa waktu yang lalu.

Langkah itu dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ujar Rumantara, Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), dalam keterangannya.

Kadin RFBH, sebuah task force khusus yang dibentuk oleh Kadin Indonesia, bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.

“Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” jelas Rumantara.

Metode intensifikasi, yang memanfaatkan teknologi berkelanjutan, diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri.

“Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah Rumantara, lulusan Master Ekonomi Lingkungan Universitas Wageningen.

Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. “Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.

Kadin RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi ini, jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

“Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Rumantara, yang juga meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University.

Langkah ini, tambahnya, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. “Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

10/01/2025 01:35
Perhormatan bagi Seniman Hardi Melalui Pameran Seni Jejak Perlawanan: Sang Presiden 2001

Jakarta: Galeri Nasional Indonesia (Galnas) akan membuka pameran bertajuk Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001”. Ini merupakan sebuah tribut mendalam untuk mengenang perjalanan (alm.) Hardi (1951-2023).

Hardi merupakan visioner yang menjadikan seni sebagai alat perlawanan, ruang dialog, dan refleksi atas realitas sosial-politik Indonesia dan media komunikasi. Ia menghubungkan tradisi dengan inovasi, lokalitas dengan universalitas, serta menggambarkan dinamika perjalanan bangsa Indonesia.

Pameran ini menghadirkan 66 karya Hardi yang terdiri dari lukisan, sketsa, arsip pribadi, hingga instalasi interaktif berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Diharapkan mampu memberikan pengalaman mendalam tentang perjalanan artistiknya.

Kurator pameran, Dio Pamola C., menegaskan bahwa setiap karya Hardi adalah saksi bisu perjuangan dan manifestasi keberanian berpikir. Karya-karyanya, termasuk lukisan ikonik “Sang Presiden 2001” (1979), menjadi wujud keberanian untuk menyuarakan narasi perjuangan pada masa itu.

(Pameran Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001” dapat dinikmati oleh publik mulai 10 hingga 26 Januari 2025, pukul 09.00-19.00 WIB, di Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

“Pameran ini adalah ruang dialog antara seni, sejarah, dan semangat perlawanan yang diwariskannya,” ungkap Dio dalam pembukaan resmi pameran di Galeri Nasional Indonesia, Kamis, 9 Januari 2025.

Jibril Fitra Erlangga selaku anak bungsu dari Hardi mengatakan ia sangat berterima kasih kepada Dio Pamola sebagai kurator untuk memulai pameran ini.

Selain itu, ia juga berterima kasih terhadap Kementerian Kebudayaan, di mana sebagai instansi yang terus mendukung memajukan seni Indonesia.

“Hal yang bagus Kementerian Kebudayaan dipisahkan, karena seni di Indonesia harus terus dihargai,” kata Jibril.

Pun, acara pembukaan ini dihadirkan oleh Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan dan Giring Ganesha selaku Wakil Menteri Kebudayaan. Menurut Fadli Zon, seniman dianggap sebagai aset nasional.

Baca juga: Mengenal Pameran Tunggal dalam Seni Rupa dan Perbedaannya dengan Jenis Pameran Lainnya

“Para seniman budayawan kita sebenarnya adalah aset nasional kita yang bisa membawakan kita kepada sebuah kebanggaan nasional,” ungkap Fadli Zon.

Pameran Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001” dapat dinikmati oleh publik mulai 10 hingga 26 Januari 2025, pukul 09.00-19.00 WIB, di Gedung A Galeri Nasional Indonesia.

Registrasi pengunjung dapat dilakukan langsung di lokasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram resmi Galnas di @galerinasional.

Jakarta: Galeri Nasional Indonesia (Galnas) akan membuka pameran bertajuk Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001”. Ini merupakan sebuah tribut mendalam untuk mengenang perjalanan (alm.) Hardi (1951-2023).

Hardi merupakan visioner yang menjadikan seni sebagai alat perlawanan, ruang dialog, dan refleksi atas realitas sosial-politik Indonesia dan media komunikasi. Ia menghubungkan tradisi dengan inovasi, lokalitas dengan universalitas, serta menggambarkan dinamika perjalanan bangsa Indonesia.

Pameran ini menghadirkan 66 karya Hardi yang terdiri dari lukisan, sketsa, arsip pribadi, hingga instalasi interaktif berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Diharapkan mampu memberikan pengalaman mendalam tentang perjalanan artistiknya.

Kurator pameran, Dio Pamola C., menegaskan bahwa setiap karya Hardi adalah saksi bisu perjuangan dan manifestasi keberanian berpikir. Karya-karyanya, termasuk lukisan ikonik “Sang Presiden 2001” (1979), menjadi wujud keberanian untuk menyuarakan narasi perjuangan pada masa itu.

(Pameran Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001” dapat dinikmati oleh publik mulai 10 hingga 26 Januari 2025, pukul 09.00-19.00 WIB, di Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

“Pameran ini adalah ruang dialog antara seni, sejarah, dan semangat perlawanan yang diwariskannya,” ungkap Dio dalam pembukaan resmi pameran di Galeri Nasional Indonesia, Kamis, 9 Januari 2025.

Jibril Fitra Erlangga selaku anak bungsu dari Hardi mengatakan ia sangat berterima kasih kepada Dio Pamola sebagai kurator untuk memulai pameran ini.

Selain itu, ia juga berterima kasih terhadap Kementerian Kebudayaan, di mana sebagai instansi yang terus mendukung memajukan seni Indonesia.

“Hal yang bagus Kementerian Kebudayaan dipisahkan, karena seni di Indonesia harus terus dihargai,” kata Jibril.

Pun, acara pembukaan ini dihadirkan oleh Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan dan Giring Ganesha selaku Wakil Menteri Kebudayaan. Menurut Fadli Zon, seniman dianggap sebagai aset nasional.

Baca juga: Mengenal Pameran Tunggal dalam Seni Rupa dan Perbedaannya dengan Jenis Pameran Lainnya

“Para seniman budayawan kita sebenarnya adalah aset nasional kita yang bisa membawakan kita kepada sebuah kebanggaan nasional,” ungkap Fadli Zon.

Pameran Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001” dapat dinikmati oleh publik mulai 10 hingga 26 Januari 2025, pukul 09.00-19.00 WIB, di Gedung A Galeri Nasional Indonesia.

Registrasi pengunjung dapat dilakukan langsung di lokasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram resmi Galnas di @galerinasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

10/01/2025 00:26
Sampai Kubur Gak Bakal Lupa

Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengingatkan masyarakat mengenai program Lapor Mas Wapres melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam postingannya, Gibran mengunggah video singkat dengan keterangan penuh harapan.

“Ikhtiar-ikhtiar agar ‘wong cilik iso gemuyu’,” tulis Gibran disertai tagar #lapormaswapres dan nomor WhatsApp untuk laporan masyarakat, yaitu +6281117042204.

Unggahan tersebut langsung mendapat perhatian luas dari netizen. Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut disukai lebih dari 46.000 orang dan mendapatkan ribuan komentar. Banyak netizen yang mengungkapkan apresiasi, antusiasme, hingga curhatan mengenai kebijakan pemerintah.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Bergulir, NasDem Ajak Semua Pihak Ikut Kawal
Komentar Warganet: Apresiasi hingga Keluhan

“Sampai lobang kubur saya gak bakalan lupa. Subhanallah, ternyata program kek gini sangat terasa manfaatnya untuk masyarakat ,” tulis salah satu warganet, menyoroti dampak positif program tersebut.

“Pak WAPPRES Gibran terkerennnn,” komentar akun lain yang menunjukkan dukungan terhadap Gibran.

“Semangat Mas Wapres,” tulis warganet lain dengan penuh antusiasme.

“Mas, apa tanggapan Mas Gibran tentang makan siang gratis yang dibagikan ke sekolah-sekolah? Rasanya hambar,” keluh seorang netizen yang menginginkan perbaikan pada kebijakan tersebut.

“Gas terus Mas Wapres!,” komentar singkat tetapi penuh dukungan dari seorang pengguna Instagram.

Program Lapor Mas Wapres

Program Lapor Mas Wapres adalah inisiatif Wakil Presiden Gibran untuk menerima laporan langsung dari masyarakat mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi. Melalui nomor WhatsApp yang disediakan, masyarakat dapat melaporkan kendala terkait layanan publik, fasilitas sosial, hingga masalah administrasi pemerintahan.

Dalam beberapa kesempatan, Gibran menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk transparansi dan upaya untuk mempercepat solusi atas permasalahan rakyat kecil. “Kita ingin memastikan setiap laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan adil,” kata Gibran dalam sebuah wawancara sebelumnya.
Respons Gibran Soal Komentar Warganet

Hingga saat ini, Gibran belum menanggapi langsung keluhan maupun saran yang muncul di kolom komentar. Namun, warganet berharap suara mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh tim Lapor Mas Wapres.

Program ini terus mendapatkan perhatian besar karena dianggap membantu menyelesaikan masalah masyarakat kecil yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengingatkan masyarakat mengenai program Lapor Mas Wapres melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam postingannya, Gibran mengunggah video singkat dengan keterangan penuh harapan.

“Ikhtiar-ikhtiar agar ‘wong cilik iso gemuyu’,” tulis Gibran disertai tagar #lapormaswapres dan nomor WhatsApp untuk laporan masyarakat, yaitu +6281117042204.

Komentar Warganet: Apresiasi hingga Keluhan

“Sampai lobang kubur saya gak bakalan lupa. Subhanallah, ternyata program kek gini sangat terasa manfaatnya untuk masyarakat ,” tulis salah satu warganet, menyoroti dampak positif program tersebut.

“Pak WAPPRES Gibran terkerennnn,” komentar akun lain yang menunjukkan dukungan terhadap Gibran.

“Semangat Mas Wapres,” tulis warganet lain dengan penuh antusiasme.

“Mas, apa tanggapan Mas Gibran tentang makan siang gratis yang dibagikan ke sekolah-sekolah? Rasanya hambar,” keluh seorang netizen yang menginginkan perbaikan pada kebijakan tersebut.

“Gas terus Mas Wapres!,” komentar singkat tetapi penuh dukungan dari seorang pengguna Instagram.

Program Lapor Mas Wapres

Program Lapor Mas Wapres adalah inisiatif Wakil Presiden Gibran untuk menerima laporan langsung dari masyarakat mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi. Melalui nomor WhatsApp yang disediakan, masyarakat dapat melaporkan kendala terkait layanan publik, fasilitas sosial, hingga masalah administrasi pemerintahan.

Dalam beberapa kesempatan, Gibran menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk transparansi dan upaya untuk mempercepat solusi atas permasalahan rakyat kecil. “Kita ingin memastikan setiap laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan adil,” kata Gibran dalam sebuah wawancara sebelumnya.

Respons Gibran Soal Komentar Warganet

Hingga saat ini, Gibran belum menanggapi langsung keluhan maupun saran yang muncul di kolom komentar. Namun, warganet berharap suara mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh tim Lapor Mas Wapres.

Program ini terus mendapatkan perhatian besar karena dianggap membantu menyelesaikan masalah masyarakat kecil yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

09/01/2025 21:06