Xcloud.id

Perusahaan: Gojek

  • Dampak Demo Ojol, Aturan Soal Sistem Transportasi Online Mulai Dibahas

    Dampak Demo Ojol, Aturan Soal Sistem Transportasi Online Mulai Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut bahwa aturan mengenai sistem transportasi daring (online) perlu dibuat usai pengemudi ojek online melakukan demonstrasi.

    Adapun, pada hari lalu para pengemudi ojek online (ojol) melakukan demo di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu tuntutannya adalah mengenai hak-hak pengemudi (driver) ojol merujuk konvensi internasional tentang perburuhan.

    Meutya mengatakan bahwa pemerintah lewat Komdigi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan bakal membahas aturan ini.

    “Kita sudah akan janjian untuk bicara tiga kementerian ini karena sebelumnya mungkin satu persatu, untuk memikirkan bagaimana aturan yang baik untuk sistem transportasi online,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Meutya menuturkan, meski saat ini peraturan tersebut belum ada, dirinya sepakat bahwa aturan mengenai sistem transportasi online harus segera dibuat.

    Akan tetapi, bentuk peraturannya akan. seperti apa, Meutya menyampaikan perlu adanya pembahasan lebih dalam dari Lintas Kementerian.

    “Sekaligus menegarkan masukan dari stakeholder, dari penyelenggara sistem transportasi online-nya, dari driver transportasi online-nya dan sebagainya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelummya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa aplikator perlu untuk segera melakukan reformasi status mitra pada driver menjadi pekerja.

    Hal itu sebagaimana mengacu pada International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional yang telah menetapkan posisi para driver sebagai pekerja. 

    Sejalan dengan hal itu, Noel meminta para aplikator untuk dapat melakukan pendataan secara jelas mengenai berapa pastinya total pengemudi ojol yang ada saat ini.

    “Kalau menurut data yang disampaikan ke kita, sekitar 4-5 juta [pengemudi]. Kalau yang mereka sampaikan ke kita ya, itu mencakup akun-akun yang double, ada yang akun tunggal, misalnya dia ngojek cuma di Grab, ada yang di Gojek, ada yang di Maxim. Tapi secara total, secara total yang mereka laporkan ke kita ya, 4-5 juta,” tegas Noel sapaan akrabnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) memastikan para pengemudi ojek online (driver ojol) bakal melakukan demo hingga melakukan aksi off bid atau mematikan aplikasi secara massal pada, Senin (17/2/2025).  

    6 Tuntutan Demo Ojol, Senin (17/2/2025):

    1. Mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur hak-hak pekerja bagi Driver Ojol sebagaimana konvensi internasional tentang perburuhan

    2. Mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan perusahaan aplikasi membayarkan Tunjangan Hari Raya kepada pengemudi Ojol. 

    3. Mendesak negara untuk mengawasi dan mengevaluasi program-program aplikator seperti Aceng (Argo Goceng) untuk jarak 4 Km, Slot (sistem zonasi bagi driver) dan kebijakan lain yang merugikan ojol 

    4. Mendesak perusahaan aplikasi untuk menghapuskan sistem sanksi sepihak dan tidak adil

    5. Mendesak perusahaan aplikasi dan negara untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Ojol secara gratis 

    6. Berikan perlindungan terhadap ojol perempuan

  • Menaker Siapkan Aturan Ojol Dapat THR, Gojek: Bukan Karyawan Tetap

    Menaker Siapkan Aturan Ojol Dapat THR, Gojek: Bukan Karyawan Tetap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan dalam waktu dekat akan menerbitkan regulasi terkait tunjangan hari raya untuk pengemudi ojek online (ojol). Gojek menyatakan para pengemudi ojol yang menggunakan platform Gojek adalah mitra mandiri, bukan karyawan tetap.

    Di hadapan perwakilan ojol pada Senin (17/2/2025), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta agar pihak untuk bersabar karena pihaknya sedang menyelesaikan finalisasi regulasi terkait THR bagi pengemudi online dalam beberapa hari ke depan.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kesejahteraan pekerja, mendapatkan perhatian dari pengusaha, serta menciptakan hubungan industrial yang saling menguntungkan.

    “Kita kombinasi yang bisa memahami aspirasi pengemudi online.THR itu adalah kebudayaan. Ini pertimbangannya, pertama, ayo kita sama-sama diskusi bahwa ini bukan masalah apa-apa, tapi ini adalah bentuk keberpihakan pengusaha kepada pengemudi online,”ucapnya.  “Bisa Permen [Peraturan Menteri], bisa SE [Surat Edaran].”

    Yassierli menjelaskan bahwa momentum THR ini harus menjadi titik awal kerja sama yang lebih baik antara pengusaha platform dan pengemudi online.

    Rencana pemerintah ini telah direspons oleh GoTo Group, induk usaha platform transportasi online Gojek. Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Group Ade Mulya menyatakan para pengemudi adalah mitra Gojek, bukan karyawan tetap.

    “Para driver merupakan mitra mandiri yang memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu dan jam kerja mereka, bukan karyawan tetap,” katanya dalam pernyataan yang diterima oleh CNBC Indonesia, Selasa (18/2/2025).

    Dia menjelaskan bahwa tahun ini Gojek berkomitmen untuk memberikan insentif khusus bagi mitra pengemudi menjelang Hari Raya Idulfitri. 

    “Tahun ini, sebagai bentuk kepedulian dan itikad baik perusahaan, Gojek tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas Tali Asih Hari Raya. Gojek berkomitmen membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami, memastikan mitra driver dapat menjalani Ramadan dengan damai dan merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga mereka,” katanya.

    Ade juga membeberkan sederet wujud komitmen GoTo kepada mitra Gojek, antara lain pemberian saham gratis kepada mitra driver saat Initial Public Offering (IPO) GoTo pada tahun 2022 sehingga banyak mitra kini juga menjadi pemegang saham GoTo dan memperoleh manfaat ekonomi seiring pertumbuhan perusahaan.

    “Sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia, kami sepenuhnya mendukung visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak Mei 2024, Gojek dan GoTo menjalankan dan mendanai program Makan Bergizi Gratis bagi 10.000 anak setiap hari di 11 kota di seluruh Indonesia. Kami sangat menghargai dan menjunjung tinggi makna serta berkah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Gojek senantiasa mendukung mitra driver dengan berbagai program, salah satunya adalah Paket Sembako Bazar Swadaya.”

    (dem/dem)

  • Bisakah Pemerintah Paksa Gojek-Grab Cs Bayar THR ke Driver Ojol?

    Bisakah Pemerintah Paksa Gojek-Grab Cs Bayar THR ke Driver Ojol?

    Jakarta –

    Gabungan driver ojek online (ojol) telah melakukan demo di depan Gedung Kemenaker, Jakarta Selatan, Senin (17/2). Pasukan hijau tersebut meminta pemerintah untuk ‘mendesak’ aplikator seperti Gojek-Grab agar memberikan tunjangan hari raya (THR) ke mereka.

    Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menegaskan, pemerintah tak bisa memaksa aplikator memberikan THR ke mitra driver. Sebab, kata dia, aturan terkait hingga sekarang belum ada.

    “Pemerintah boleh mengimbau, tetapi belum boleh mewajibkan (pembayaran THR ke ojol),” ujar Payaman, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (18/2).

    Wamenaker Temui Ojol yang Demo Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

    Menurutnya, serikat pekerja driver ojol harus mendorong pertemuan dengan pemerintah dan manajemen aplikasi. Payaman menyebut penting untuk mendudukkan terlebih dahulu status pekerja aplikasi tersebut.

    Dia meminta pemerintah segera mengatur hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan aplikator. Dengan begitu, hak-hak semacam THR hingga BPJS Ketenagakerjaan tak lagi abu-abu.

    “Jadi, (driver ojol) bukan melakukan demo menuntut THR. Tuntutan THR belum ada landasan hukumnya,” tuturnya.

    “Siapa saja yang berhak mendapat THR? Berapa besaran yang diterima? Banyak pengemudi online kerja sambilan atau kerja tambahan, apakah mereka juga berhak?” tambah Payaman.

    Menaker dan Wamenaker Lesehan Temui Drivel Ojol Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengaku, sebelum ada demo besar-besaran kemarin, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan driver ojol untuk membahas rencana pemberian THR. Bukan sekali, pertemuan tersebut digelar hingga tiga kali!

    Selain dengan mitra ojol, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah dua kali bertemu perwakilan pengusaha. Dia mengklaim, pengusaha telah memahami permintaan tersebut.

    “Ya, ini kan kita sudah sampaikan sebenarnya terkait dengan THR kemarin. Pengusaha juga sudah katanya memahami,” ungkapnya.

    Meski sudah berkumpul dan ada kata memahami rencana pemberian THR itu, ia mengatakan sampai saat ini belum ada titik temu, terutama soal penentuan dan formula perhitungan THR bagi driver ojol.

    “Kami mencoba mencari formula terbaiknya itu yang kita tunggu nanti. Karena ini kan masalah keuangan mereka harus ada simulasi yang harus dipersiapkan kan? Kita tunggu nanti dari sini dalam beberapa hari akan finalisasi dengan pengusaha,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • GOTO Pakai Tencent Cloud, Patrick Walujo Ingin Operasional Lebih Efisien

    GOTO Pakai Tencent Cloud, Patrick Walujo Ingin Operasional Lebih Efisien

    Bisnis.com, JAKARTA —  Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo menyebut kerja sama pihaknya dengan Tencent Cloud bakal membuat perusahaan lebih efisien.

    Patrick mengatakan kerja sama ini merupakan kesempatan guna membuat perancangan infrastruktur pusat data maupun komputasi awan akan lebih hemat. 

    “Ini merupakan kesempatan bagi kami untuk merancang ulang infrastruktur kami agar lebih efisien, agar dapat ditingkatkan dengan biaya yang kompetitif,” kata Patrick dalam Tencent Cloud AI Day di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, Patrick menyampaikan kerja sama ini juga langkah GOTO mendukung pemerintah untuk kedaulatan data. Salah satunya dengan membawa semua data dan infrastruktur kembali ke Indonesia dan tidak berada di luar negeri.

    “Sebelumnya, infrastruktur kami sebenarnya berlokasi di berbagai tempat di dunia,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, GoTo Group, Tencent Cloud, dan Alibaba Cloud mengumumkan kolaborasi terbaru yang bertujuan mendorong ekonomi digital Indonesia serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. 

    GoTo, Tencent, dan Alibaba meneken perjanjian terkait penguatan infrastruktur komputasi awan (cloud) dan pengembangan talenta digital lokal di Indonesia. 

    Kesepakatan itu diumumkan dalam Forum Bisnis Indonesia-China yang difasilitasi oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) serta disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Beijing, China, Minggu (10/11/2024). 

    GoTo, Tencent, dan Alibaba akan berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dan berkomitmen untuk membekali tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat unggul dalam ekonomi digital global.  

    Secara terperinci, Tencent Cloud akan membangun pusat data internet (IDC) ketiganya di Indonesia. Langkah itu sebagai bagian dari komitmen baru senilai sekitar US$500 juta dalam bentuk infrastruktur, sumber daya, dan investasi di Indonesia hingga 2030. 

  • Demo Ojol, Pemerintah Minta Gojek-Grab Cs Kasih THR ke Driver Online

    Demo Ojol, Pemerintah Minta Gojek-Grab Cs Kasih THR ke Driver Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menemui para pendemo ojek online yang tengah berorasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (17/2/2025).

    Wakil Menteri Immanuel Ebenezer Gerungan keluar dari kantornya menemui para driver. Tidak lama setelah itu dirinya kemudian langsung naik salah satu mobil komando.

    Ia mengatakan akan bernegosiasi dengan para aplikator ojek online (ojol) terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR). Ia akan mengusahakan THR itu dalam bentuk uang.

    Menurutnya, mengenai THR menjadi tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh driver ojek online. Tuntutan ini, kata dia, sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar.

    “Jadi, kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini berilah mereka hak yang menjadi tuntutan merek,” ujar pria yang akrab disapa Noel kepada pendemo.

    “Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar buat kami sebagai pemerintah,” imbuhnya.

    Jadi, menurutnya driver ojol jangan pernah berhenti untuk berjuang karena kawan-kawan mereka adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya.

    Noel menekankan dan meminta kepada para aplikator agar memberikan THR dalam bentuk uang tunai, bukan berupa bantuan sembako maupun insentif lain.

    “Yang penting, yang kita harapkan adalah ada, kewajiban atau apapun namanya terkait bukan lagi beras dan lain-lainnya. Kita mau itu berbentuk duit atau uang,” tegasnya.

    “Agar apa? Yang namanya hari raya itu benar-benar ada di rumahnya kawan-kawan driver. Tidak lagi yang namanya gula atau apapun lah,” sambungnya.

    (fab/fab)

  • Menaker Buka Suara soal Demo Besar-besaran Ojol Hari Ini

    Menaker Buka Suara soal Demo Besar-besaran Ojol Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara terkait demo ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online pada hari ini, Senin (17/2/2025). Para pekerja ojol menuntut pemberian THR oleh penyedia aplikasi transportasi online.

    “Ya sebenarnya kan sebelum demo kami sudah beberapa 3 kali [bertemu] dengan perwakilan dari teman-teman pekerja [ojol]. Kemudian sudah dua kali kami ketemu dengan pengusaha, mereka janji bahwa kami sambut ya. Mereka menyampaikan aspirasi dan menyampaikan akan tetap kondusif. Dan nanti dari habis rapat saya menemui mereka,” kata Yassierli saat ditemui di Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan penyedia platform aplikasi transportasi online sudah memahani tuntutan pekerja ojol terkait THR. Selanjutnya, pengusaha dikatakan akan mencoba mencari formula terbaik.

    “Itu yang kita tunggu nanti,” ujarnya.

    Yassierli mengatakan pihaknya berharap pengemudi ojol akan mendapatkan hak THR. Ia yakin pengusaha bisa memahami aspirasi pekerja ojol terkait THR.

    “Ini masalahnya, besarannya dan formulasinya seperti apa, ini yang sedang kami [dorong],” ia menuturkan.

    Demo Ojol Minta Hapus Aceng dan Slot

    Selain menuntutTHR, para pekerjaojol juga meminta penghapusanAceng dan Slot. Mereka merasa diperbudak dengan adanya Aceng dan Slot.

    Aceng adalah angkutan yang ongkosnya hanya Rp. 5.000. Pengemudi ojol menilai Aceng sangat merugikan karena tarif yang ditetapkan murah meskipun jarak tempuhnya jauh. Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat.

    Sedangkan sistem Slot yang ada di GoRide dianggap membatasi jangkauan pengemudi dan mengurangi pendapatan. Ia menilai ada pengkotak-kontakan wilayah dengan sistem slot ini.

    “Bukan tarif promo, ini terlalu murah. Mereka menyebutnya aceng, karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya,” kata ketua SPAI Lily Pujiastuti.

    “Kalau kami dari serikat hanya satu (bertemu aplikator), dengan hijau sekali. Dan mereka sebetulnya welcome ya, Pak Menteri sendiri sudah memanggil aplikator,” terang Lily.

    Ia percaya Kementerian Tenaga Kerja mempunyai jurus jitu untuk mengatasi tuntutan mereka.

    (fab/fab)

  • Demo Ojol Tak Cuma Tuntut THR, Apa Itu Aceng dan Slot?

    Demo Ojol Tak Cuma Tuntut THR, Apa Itu Aceng dan Slot?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Massa dari driver ojek online (ojol) menggelar demo di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Senin (17/2/2025). Massa menuntut pembayaran tunjangan hari raya atau THR.

    “Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami akan harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati kepada awak media.

    Mengenai hitungan THR yang layak mereka dapatkan, Lily mengatakan akan menyerahkannya pada Kemenaker. Ini karena pemerintah yang punya aturan dan punya rumusannya.

    Selain itu, driver juga menuntut dihapuskannya aceng dan slot, karena itu merugikan driver. Mereka merasa diperbudak dengan adanya aceng dan slot.

    Ia menjalankan aceng adalah angkutan yang ongkosnya hanya Rp. 5.000. Ia menilai aceng sangat merugikan karena tarif yang ditetapkan murah meskipun jarak tempuhnya jauh. Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat.

    Foto: Pengemudi ojek online (ojol) melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (17/2/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Pengemudi ojek online (ojol) melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (17/2/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Sedangkan sistem slot yang ada di GoRide dianggap membatasi jangkauan pengemudi dan mengurangi pendapatan. Ia menilai ada pengkotak-kontakan wilayah dengan sistem slot ini.

    “Bukan tarif promo, ini terlalu murah. Mereka menyebutnya aceng, karena mereka memberikan sebetulnya ini upah murah ya,” jelasnya.

    “Kalau kami dari serikat hanya satu (bertemu aplikator), dengan hijau sekali. Dan mereka sebetulnya welcome ya, Pak Menteri sendiri sudah memanggil aplikator,” terang Lily.

    Ia percaya Kementerian Tenaga Kerja mempunyai jurus jitu untuk mengatasi tuntutan mereka.

    (fab/fab)

  • Ojol Demo Setop Narik Penumpang, Jokowi Dulu Warning Soal Gig Economy

    Ojol Demo Setop Narik Penumpang, Jokowi Dulu Warning Soal Gig Economy

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengemudi ojek online (driver ojol) hari ini, Senin (17/2/2025) akan demonstrasi besar-besaran menuntut hak tunjangan hari raya atau THR. Sebelum mengakhiri jabatannya, Jokowi pernah memberikan peringatan keras soal dampak luar biasa dari gig economy atau ekonomi serabutan jika salah kelola.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengungkapkan aksi ojol dilakukan pada Senin (17/2/2025) pagi mulai pukul 10.00 WIB. Aksi akan digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    “Jadi, 500 sampai 1.000 driver ojol. Dari jam 10.00 sampai selesai,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

    Saat menjalankan aksi demonya, Lily meminta para driver ojol untuk off beat atau setop menarik penumpang. Hal itu juga dia umumkan kepada driver ojol lainnya bukan hanya di Jakarta tapi daerah lainnya.

    “Sudah kami mengimbau kawan-kawan untuk off beat tanggal 17. Untuk wilayah Sukabumi, Dumai, Pontianak dan Pangkal Pinang akan off beat massal,” bebernya.

    Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir. Padahal pengemudi ojol jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

    “Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol,” sebutnya.

    Menurutnya, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam. Profit platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, tapi di lain pihak justru mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol dan kurir. Ketidakadilan ekonomi ini akibat platform tidak memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur Undang Undang Ketenagakerjaan.

    “Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” sebutnya.

    Bagi dia, fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena setiap platform berlomba untuk menerapkan upah (tarif) murah sehingga yang menjadi korban dan miskin adalah pengemudi ojol, taksol dan kurir. Insentif dari perusahaan platform selama ini tidak menyejahterakan pekerja platform karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan jam kerja 8 jam.

    Pengemudi ojek online (ojol) menunggu orderan di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar ojek online di Jakarta bisa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan cara menggunakan plat kuning dalam upaya mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih diakibatkan karena upah (pendapatan) per orderan yang tidak pasti dari hasil perhitungan algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform.

    “Maka Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui aksi ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid (matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,” sebutnya.

    Peringatan Jokowi

    Jokowi pernah melontarkan memperingatkan tentang tren gig economy atau ekonomi serabutan. Gig economy adalah sistem ekonomi yang mengutamakan pekerjaan sementara dan kontrak jangka pendek untuk menjalankan sesuatu. Sistem ini yang menjadi dasar dari pola kerja sama platform seperti Gojek dan Grab dengan mitranya.

    Menurut Jokowi, sistem ekonomi serabutan ini harus diperhatikan. Sebab bila tidak dikelola dengan baik, sistem gig economy bisa menjadi masalah di tengah para pekerja di Indonesia.

    Presiden Jokowi Resmikan Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024, Surakarta,19 Sep 2024. (Tangkapan layar Biro Setpres RI)

    “Gig economy, hati-hati ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola baik ini akan jadi tren,” sebut Jokowi, Kamis (19/9/2024).

    Dia khawatir sistem ini justru membuat perusahaan nyaman menggunakan pekerja serabutan dan memberikan kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi. Jika sudah demikian, kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang tidak diperhatikan.

    “Takutnya perusahaan jadi maunya hanya memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja freelancer, memilih kontrak jangka pendek, untuk kurangi risiko ketidakpastian global,” sebut Jokowi.

    Selain driver online, sistem gig economy juga diterapkan di bidang pekerjaan lain seperti industri kreatif, desain, pekerja kebersihan, hingga konstruksi.

    Sistem mitra

    Perusahaan ojek online seperti Gojek dan Grab sering menyebut para drivernya dengan istilah mitra. Status itu menggambarkan hubungan para driver dengan perusahaan.

    Hubungan mitra dipopulerkan oleh raksasa teknologi Uber dan menjadi standar hingga sekarang. Dengan status tersebut. perusahaan menyebut mitra sebagai wirausaha yang bekerja dengan jam kerja dan penghasilan fleksibel.

    Namun mitra tak mendapatkan hak pekerja karena statusnya itu. Mulai dari batasan jam kerja hingga berbagai tunjangan yang didapatkannya, termasuk seperti Tunjangan Hari Raya.

    Foto: Demo pengemudi Uber di Amerika, Rabu (8/52019) (REUTERS/Kate Munsch)

    Meski begitu, berbagai negara melarang praktik implementasi mitra di wilayahnya. Sejumlah negara tersebut mendorong para penyedia layanan untuk mengangkat mitra sebagai karyawan dan memberlakukan hak yang sama dengan para karyawan.

    Berikut 5 negara yang memberikan driver online hak serupa karyawan:

    1. Inggris

    Tahun 2021, Mahkamah Agung setempat menolak banding Uber pada putusan memberlakukan mitra seperti pegawai. Perusahaan harus memberikan hak cuti dengan tanggungan dan gaji minimum.

    Dalam laporan The Guardian, MA menilai kontrak yang dirancang perusahaan menghindari pemenuhan kewajiban dasar karyawan, ini juga tak sah untuk hukum dan tidak bisa ditegakkan.

    Hak menilai para driver memiliki hak yang sama dengan pegawai lain. Perusahaan juga disebut punya kendali, termasuk menentukan tarif dan tidak memberitahu tujuan penumpang pada driver.

    2. Swiss

    Uber kembali menghadapi sidang di Swiss terkait perkara yang hampir sama. Hakim memutuskan perusahaan bukanlah perantara, namun menentukan tarif, mengendalikan aktivitas pengemudi dan menerbitkan faktur ke pelanggan.

    Untuk itulah, driver harus mendapatkan hak untuk pegawai biasa. Termasuk mendapatkan tunjangan sesuai aturan ketenagakerjaan.

    3. Belanda

    Di Belanda, pengemudi Uber juga diputuskan memiliki hak pegawai dan memiliki kesepakatan mengikat seperti yang diimplementasikan pada serikat pengemudi taksi. Pengadilan Amsterdam menyatakan label pengemudi Uber sebagai wirausawan hanya di atas kertas.

    4. Malaysia

    Air Asia memutuskan memberikan hak driver dalam layanan perusahaan seperti pegawai. Misalnya mendapatkan gaji bulanan sebesar RM 3.000 atau sekitar Rp 10 juta dan keuntungan lainnya.

    Mereka akan mendapatkan rekening tabungan Employee Providence Fund (EPF) atau jaminan hari tua dan Social Security Organizations (Sosco) atau jaminan kecelakaan kerja. Mereka juga akan mendapatkan asuransi kesehatan, cuti tahunan hingga tunjangan perjalanan.

    5. Spanyol

    Deliveroo dan Uber Eats dipaksa menganggap mitra sebagai pegawai dan harus memberikan gaji. Keputusan diambil setelah sejumlah keluhan atas kondisi pekerja pengantar makanan di layanan on-demand tersebut.

    (dem/dem)

  • 10 Ojol Sukabumi Akan Mogok Massal, Demo Hari Ini, Tolak Sistem Aceng dan Slot Bandung

    10 Ojol Sukabumi Akan Mogok Massal, Demo Hari Ini, Tolak Sistem Aceng dan Slot Bandung

    Ojol Sukabumi Akan Mogok Massal, Demo Hari Ini, Tolak Sistem Aceng dan Slot
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Komunitas ojek
    online
    (ojol) di
    Sukabumi
    akan melakukan aksi
    mogok massal
    pada hari ini, Senin (17/2/2025).
    Hendra Mulyadi
    (50 tahun), Ketua Ojol All for One Sukabumi, mengaku aksi mogok tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap kawan ojol yang melakukan aksi di Jakarta.
    “Dalam pertemuan tersebut, kami telah mencapai kesepakatan (untuk melakukan) offbit massal pada hari Senin (17/2/2025), offbit massal untuk semua transportasi,” kata Hendra dalam keterangannya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025) malam.
    Aksi mogok tersebut dimaksudkan oleh para ojol untuk menolak layanan Aceng atau Slot pada layanan ojek
    online
    .
    Hendra menyebut bahwa layanan tersebut dirasa merugikan serta terlalu membebankan kepada para
    driver
    .
    “Alasan offbit adalah masalah layanan Aceng di Gojek dan Slot di Grab, yang mengenakan tarif tidak manusiawi ke ojol, (kemudian) potongan komisi aplikator yang besar, belum biaya-biaya lain yang tidak pro ke driver,” papar Hendra.
    Selain itu, lanjut Hendra, komunitas ojol juga menolak sistem
    suspend
    yang dilakukan aplikator dengan waktu yang terlalu lama.
    Pada Senin (17/2/2025) hari ini nantinya, para ojol Sukabumi berencana akan berkumpul di Lapang Merdeka Kota Sukabumi.
    Offbit
    tersebut juga rencananya bakal dilakukan pukul 08.00 hingga pukul 11.00 WIB.
    Namun, lanjut Hendra, para rekan ojol yang memilih untuk melakukan onbit saat aksi tersebut juga tak dipermasalahkan.
    Akan tetapi, mereka diminta untuk menghargai dengan cara tidak memakai atribut saat menarik penumpang.
    “Bagi rekan-rekan yang onbit tidak akan dipermasalahkan, (dimohon) bisa untuk menghargai yang melakukan offbit dengan cara tidak memakai atribut aplikator dan menonjolkan diri yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Hendra.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Driver Ojol Besok Demo Besar-besaran di Jakarta, Setop Narik Penumpang

    Driver Ojol Besok Demo Besar-besaran di Jakarta, Setop Narik Penumpang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menegaskan para pengemudi ojek online (driver ojol) akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran besok, Senin (17//2/2025). Demo dilakukan para driver ojol agar pemerintah memenuhi beberapa tuntutan, salah satunya soal hak tunjangan hari raya atau THR.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengungkapkan aksi akan dilakukan pada Senin (17/2/2025) pagi mulai pukul 10.00 WIB. Aksi akan digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    “Jadi, 500 sampai 1.000 driver ojol. Dari jam 10.00 sampai selesai,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

    Saat menjalankan aksi demonya, Lily meminta para driver ojol untuk off beat atau setop menarik penumpang. Hal itu juga dia umumkan kepada driver ojol lainnya bukan hanya di Jakarta tapi daerah lainnya.

    “Sudah kami mengimbau kawan-kawan untuk off beat tanggal 17. Untuk wilayah Sukabumi, Dumai, Pontianak dan Pangkal Pinang akan off beat massal,” bebernya.

    Foto: Driver ojek online (ojol) melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Gojek, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Driver ojek online (ojol) melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Gojek, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir. Padahal pengemudi ojol jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

    “Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol,” sebutnya.

    Menurutnya, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam. Profit platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, tapi di lain pihak justru mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol dan kurir. Ketidakadilan ekonomi ini akibat platform tidak memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur Undang Undang Ketenagakerjaan.

    “Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” sebutnya.

    Bagi dia, fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena setiap platform berlomba untuk menerapkan upah (tarif) murah sehingga yang menjadi korban dan miskin adalah pengemudi ojol, taksol dan kurir. Insentif dari perusahaan platform selama ini tidak mensejahterakan pekerja platform karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan jam kerja 8 jam.

    Pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih diakibatkan karena upah (pendapatan) per orderan yang tidak pasti dari hasil perhitungan algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform.

    “Maka Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui aksi ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid (matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,” sebutnya.

    (wur/wur)