Xcloud.id

Perusahaan: Gojek

  • Respons Gojek soal Insiden Driver Ojol Tewas Dilindas Barracuda Brimob

    Respons Gojek soal Insiden Driver Ojol Tewas Dilindas Barracuda Brimob

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pihak GoTo merespons insiden yang menimpa salah satu driver ojek online (ojol) saat demo berlangsung hari ini, Kamis (28/8/2025).

    Salah satu driver ojol dilindas mobil barracuda Brimob di Pejompongan hingga tewas. Informasi ini beredar melalui video kejadian yang tersebar luas di media sosial.

    “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan atas terjadinya insiden di Pejompongan,” kata Ade Mulya, Direktur Public Affairs & Communications GoTo, dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia.

    Lebih lanjut, Ade mengatakan pihaknya akan terus melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan identitas korban lebih lanjut.

    “Kami akan terus menyampaikan informasi resmi apabila terdapat perkembangan baru terkait insiden ini,” Ade menuturkan.

    “Kami juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga situasi tetap kondusif,” ia memungkasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KRL Bakal Rekayasa Perjalanan Rangkasbitung Line Besok (28/8) Imbas Demo Buruh

    KRL Bakal Rekayasa Perjalanan Rangkasbitung Line Besok (28/8) Imbas Demo Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line Rangkasbitung sejalan dengan rencana demo buruh yang bakal dilakukan di kawasan DPR, besok, Kamis (28/8/2025).  

    Melalui akun X, @CommuterLine, hal tersebut sebagai langkah antisipasi perjalanan Commuter Line dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR. Rekayasa dilakukan jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang – Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api.

    “Stasiun alternatif keberangkatan selain Stasiun Palmerah #RekanCommuters dapat berangkat dari Stasiun Kebayoran,” imbau KAI Commuter, dikutip pada Rabu (27/8/2025). 

    Pihaknya juga meminta penumpang untuk selalu utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. 

    Sementara perkembangan informasi terkait perjalanan Commuter Line pada Kamis, akan terus di-update secara berkala melalui akun sosial media resmi KAI Commuter mengenai rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line pada aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR, Kamis 28 Agustus 2025.

    Sebagaimana pada penyampaian pendapat yang dilakukan pada Senin (25/8/2025) di tempat yang sama, terjadi kericuhan sehingga menyebabkan massa memasuki rel kereta. 

    Alhasil, perjalanan KRL Rangkasbitung Line dari arah Tanah Abang ke Palmerah terpaksa diberhentikan. Sementara perjalanan kereta dari arah Rangkasbitung hanya sampai Stasiun Kebayoran. 

    Kelumpuhan KRL tersebut bahkan terjadi sejak sore hari hingga sekitar pukul 22.00 WIB. Setelahnya, kereta yang melaku pun hanya mampu jalan dengan kecepatan terbatas. 

    Bukan hanya berdampak pada KRL, tetapi juga terhadap transportasi umum lainnya. Meski ada pilihan transportasi lain seperti MRT untuk mencapai tujuan, tetapi stasiun keos dan dibanjiri penumpang yang mengantre.  

    Adapun, Kalangan buruh menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang aksi demo besar-besaran yang akan digelar di sejumlah titik lokasi pada Kamis (27/8/2025) besok, mulai pukul 09.00 WIB. 

    Presiden Partai Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan satuan tugas (Satgas) PHK menjadi salah satu tuntutan demo buruh yang akan diikuti 10.000 peserta. 

    Dia turut menyoroti urgensi perlindungan pekerja platform digital seperti Gojek, Grab, Blibli, Tokopedia dan lain-lain yang masih menerapkan skema kemitraan, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja.

  • Buruh Soroti Maraknya PHK di RI Jelang Demo 28 Agustus Besok

    Buruh Soroti Maraknya PHK di RI Jelang Demo 28 Agustus Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang aksi demo besar-besaran yang akan digelar di sejumlah titik lokasi pada Kamis (27/8/2025) besok.

    Presiden Partai Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan satuan tugas (Satgas) PHK menjadi salah satu tuntutan demo buruh yang akan diikuti 10.000 peserta.

    Dia turut menyoroti urgensi perlindungan pekerja platform digital seperti Gojek, Grab, Blibli, Tokopedia dan lain-lain yang masih menerapkan skema kemitraan, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja.

    “Konferensi ILO [Organisasi Perburuhan Internasional] pada Juni 2025 bahkan sudah menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi pekerja platform [online],” kata Said kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Lebih lanjut, pihaknya juga menuntut perlindungan bagi pekerja kampus dan sekolah swasta, dosen, guru, jurnalis, hingga pekerja media yang kerap mengalami PHK sepihak dengan pesangon dicicil.

    Mengenai regulasi, buruh juga berharap terdapat mekanisme dan prosedur PHK yang adil dan pesangon yang layak dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

    Seluruh aspirasi tersebut terangkum dalam tuntutan yang dinamai HOSTUM alias Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah. Said menegaskan bahwa buruh menuntut kenaikan upah minimum (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    “Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru, isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas [satgas] PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kabar PHK yang belakangan menuai sorotan terjadi pada platfom digital TikTok-Tokopedia. Perseroan dikabarkan melakukan PHK terhadap 420 pegawai hingga Agustus 2025.

    TikTok pun buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja ratusan pegawai Tokopedia. Dalam keterangannya, TikTok menyampaikan bahwa hal itu dilakukan setelah melakukan evaluasi yang mengukur jumlah tim dan kebutuhan bisnis. 

    “Kami secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi kami serta memberikan layanan yang lebih baik kepada para pengguna,” kata juru bicara TikTok kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Sementara itu, Kemnaker mencatat angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025.

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang.

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

  • 7 Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini Nasional

    7 Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini Nasional

    Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Elemen buruh disebut bakal mengikuti demo di depan gedung DPR atau Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8/2025). 
    Para buruh ini berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    Ada lima isu yang dibawa di dalam aksi demo besok, apa saja:
    Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
    Menurut Said, inflasi diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen dalam kurun Oktober 2024 hingga September 2025.
    “Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” kata dia.
    Said juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah semestinya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Menurut Said, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.
    Menurut Said, masyarakat di sejumlah daerah menjerit karena beban pajak meningkat. Di Pati, Jawa Tengah, misalnya, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah memicu perlawanan warga.
    “Di tengah kondisi daya beli yang terus melemah, kebijakan menaikkan pajak justru melukai masyarakat. Konsumsi rumah tangga menurun, ekonomi melambat, sementara rakyat dipaksa menanggung beban tambahan. Ironisnya, orang kaya justru diampuni lewat tax amnesty,” ujar Said Iqbal.
    “Di sinilah Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk KSPI, menyerukan perlunya reformasi pajak perburuhan,” tegasnya.
    Buruh, kata dia, menuntut menaikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
    Menurutnya, dengan selisih itu, masyarakat bisa memakainya untuk hal-hal konsumtif yang bisa mendorong perputaran uang dan daya beli di masyarakat.
    Selain itu, Said Iqbal juga meminta hapus pajak atas THR dan pesangon. Selama ini, THR yang diterima buruh sebagian besar habis untuk ongkos mudik, biaya sekolah anak, atau kebutuhan pokok lainnya.
    “Jika pajak THR dan pesangon dihapus, uang itu tidak hilang dari perputaran ekonomi. Justru akan kembali ke pasar dalam bentuk konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya menghasilkan PPN untuk negara. Artinya, negara tidak benar-benar kehilangan penerimaan, hanya cara pungutnya yang lebih adil,” ujarnya.
    Ia menegaskan, reformasi pajak bukan hanya sekadar menjadi kepentingan buruh pabrik atau karyawan kantor, tapi juga pekerja di sektor informal lain yang selama ini kerap terbebani.
    Menurut Said Iqbal, dengan reformasi pajak perburuhan, keadilan fiskal bisa lebih terasa. Sehingga, pajak tidak lagi menjadi alat negara untuk menarik uang dari masyarakat, tapi juga menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan menggerakkan roda ekonomi. 
    “Ketika daya beli rakyat terjaga, produksi meningkat, PHK bisa ditekan, bahkan ada peluang penyerapan tenaga kerja baru.
    Said mengatakan, panitia kerja di DPR tak kunjung membahas secara serius, usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI.
    Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang ketenagakerjaan baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.
    “Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.
    Ada tujuh isu yang menjadi dasar gugatan para buruh ke MK, yaitu upah layak yang melindungi pekerja, penghapusan outsourcing, pembatasan karyawan kontrak, prosedur PHK yang adil, pesangon yang layak, pembatasan tenaga kerja asing terutama unskilled workers, hingga hak cuti melahirkan, cuti hamil dan cuti panjang.
    Selain tujuh poin di atas, ada beberapa isu baru yang semakin penting. Misalnya, perlindungan pekerja digital platform seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia.
    Selama ini mereka disebut “mitra”, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja. Konferensi ILO pada Juni 2025 bahkan sudah menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi pekerja platform.
    “Kami berharap Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal peduli pada orang kecil—petani, buruh, nelayan, dan guru—dapat mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Undang-undang ini bukan sekadar payung hukum, tetapi benteng perlindungan bagi pekerja di seluruh sektor,” pungkasnya.
    Said menilai, para perawat, bidan, dan dokter di banyak rumah sakit besar menerima upah minim dengan jam kerja tinggi. Sementara, beban kerja mereka sangat vital bagi keselamatan orang lain.
    Begitu juga pekerja transportasi yang dipaksa mengejar target dengan sistem ritase, hingga mengancam keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan.
    Buruh juga menuntut perlindungan bagi pekerja kampus dan sekolah swasta, dosen, guru, jurnalis, hingga pekerja media yang kerap mengalami PHK sepihak dengan pesangon dicicil.
    Semua ini menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan baru harus hadir untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia tanpa terkecuali.
    “Kami meyakini, dua tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan undang-undang baru. Kini tinggal satu tahun tersisa sebelum tenggat MK berakhir. Jika tidak, maka pemerintah dan DPR akan mencederai keadilan hukum sekaligus mengkhianati jutaan buruh,” ujar Said Iqbal.
    Selain di Jakarta, aksi serupa juga digelar serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar di Indonesia.
    Wilayah itu meliputi Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatera Utara; Banda Aceh, Aceh; Batam, Kepulauan Riau; Bandar Lampung, Lampung; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; Samarinda, Kalimantan Timur; Makassar, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

    Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam sepekan terakhir, gaji DPR yang naik atau mendapatkan tunjangan rumah hingga Rp50 juta per bulan sebagai menjadi viral di media social dan menjadi perbincangan dunia maya.

    Polemik gaji DPR ini menjadi pembahasan panjang di media social Indonesia, sebab netizen membandingkan dengan gaji-gaji pimpinan di negara-negara lain. Sebab, beberapa negara menggaji pejabat negara tidak lebih dari 5x UMR di negara tersebut.

    Adapun gaji DPR di Indonesia mencapai Rp154 juta atau 28 kali UMR Kota Jakarta. Rinciannya ada tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta dan gaji pokok plus tunjangan lainnya sebesar Rp104 juta.

    Jika dibagi 30 hari, setiap anggota DPR mendapatkan lebih dari Rp3 juta per hari—jumlah yang sangat jauh dari keberuntungan buruh dan pekerja informal. Mereka harus berjuang mati-matian untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara anggota DPR menikmati kemewahan dari uang rakyat.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kembali mengingatkan tentang kenyataan pahit soal ketimpangan pendapatan yang terus menganga di Indonesia. Menurutnya, saat rakyat berjuang keras mencari nafkah, anggota legislatif justru menikmati penghasilan yang fantastis setiap bulan.

    Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, dia menyoroti betapa jauh berbeda pendapatan anggota DPR RI dari para buruh, pekerja informal, dan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.

    Contoh nyata dari ketimpangan pendapatan ini adalah buruh outsourcing di Jakarta yang hanya menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan, atau sekitar Rp170 ribu per hari. Sangat menyedihkan. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, maupun sektor jasa lainnya hanya mampu menelan Rp1,5 juta per bulan—setara Rp50 ribu per hari.

    Bahkan, pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab, yang saat ini semakin banyak jumlahnya, hanya bisa mengantongi rata-rata Rp600 ribu per bulan—sekitar Rp20 ribu per hari.

    “Ibarat bayi mendapatkan susu, anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih setiap hari, sementara buruh di jalanan cuma mendapatkan Rp20 ribu. Mereka inilah yang benar-benar menopang roda ekonomi nasional, tetapi belum mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang layak,” tegas Iqbal dalam pernyataannya pada Sabtu (23/8/2025).

    Selain soal ketimpangan pendapatan, Said Iqbal juga mengkritik sistem ketenagakerjaan yang dinilai sangat timpang. Banyak buruh yang bekerja dalam sistem outsourcing dan tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, sehingga rentan di-PHK kapan saja tanpa kepastian keamanan ekonomi.

    Dia menambahkan, sistem pensiun anggota DPR pun dinilai tidak adil, karena mereka yang hanya bekerja selama lima tahun bisa mendapatkan pensiun seumur hidup, sementara nasib pekerja puluhan tahun masih dalam ketidakpastian.

    Salah satu tuntutannya adalah reformasi sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi pekerja di seluruh negeri. “Pekerja di garis terdepan dalam pembangunan bangsa harus dihormati dan dilindungi, bukan justru dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian,” tegas Iqbal.

    Kata-kata Said Iqbal ini menjadi pengingat penting bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia harus menjadi perhatian utama pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Kesejahteraan pekerja adalah indikator keberhasilan pembangunan nasional, dan harus ada reformasi nyata agar keadilan sosial bisa benar-benar tercapai.

    Polemik Tunjangan Rumah DPR

    Anggota DPR 2024-2029 di Indonesia memperoleh tambahan tunjangan senilai Rp50 juta sebagai kompensasi dari dihapusnya fasilitas rumah pejabat. Tambahan tunjangan itu terjadi ketika pemerintah sedang menggenjot efisiensi anggaran dan wacana menyesuaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu soal adanya kenaikan gaji anggota DPR. Dia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, melainkan perubahan fasilitas terkait rumah jabatan.

    Menurutnya, skema kompensasi tersebut diberikan semata-mata karena anggota DPR tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas sebagaimana periode sebelumnya. Dengan begitu, kompensasi dianggap sebagai pengganti fasilitas, bukan penambahan penghasilan baru.

    “Engggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan kompensasi uang rumah, itu saja, karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” kata Puan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (17/8/2025).

    Sebelumnya, isu seputar gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp3 juta per hari viral di media sosial. Apalagi, jika dikalkulasi, besar gaji DPR per bulan bisa mencapai Rp90 juta.

    Ini Gaji DPR

    DPR RI mendapat pendapatan per bulan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.

    Gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pemimpin Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

    Diketahui, gaji pokok anggota DPR dibagi menjadi tiga kategori utama yakni gaji anggota, gaji anggota merangkap wakil ketua, serta gaji anggota merangkap ketua.

    Sedangkan tunjangan DPR RI diatur dalam Surat Edaran (SE) Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

    Berikut ini rincian gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI per bulannya.

    Gaji dan Tunjangan DPR RI

    Gaji Ketua DPR
    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 menyebutkan bahwa gaji ketua DPR sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sedangkan untuk gaji Wakil ketua DPR sebesar Rp4.620.000 per bulan.

    Gaji Anggota DPR
    Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan gaji anggota DPR RI sebesar Rp4.200.000 per bulan.

    Tunjangan Ketua dan Anggota DPR
    Selain gaji, ketua dan anggota DPR juga menerima beberapa tunjangan dan fasilitas. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015.

    Tunjangan yang Diterima Ketua dan Anggota DPR seperti:

    Tunjangan anak 2% dari gaji pokok.
    Tunjangan istri sebesar 10% dari gaji ketua dan anggota DPR
    Tunjangan jabatan. Ketua DPR menerima Rp18.900.000, wakil ketua DPR Rp15.600.000, sedangkan anggota Rp9.700.000.
    Uang sidang/paket Rp2.000.000
    Tunjangan komunikasi intensif ketua DPR menerima Rp16.468.000, wakil Rp16.009.000, dan anggota Rp15.554.000.
    Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Ketua DPR sebesar Rp5.250.000, diikuti wakil ketua menerima Rp4.500.000, sedangkan anggota DPR Rp3.750.000
    Tunjangan kehormatan Rp6.690.000 untuk ketua DPR, Rp6.450.000 untuk wakil ketua dan anggota DPR menerima Rp.5.580.000.
    Tunjangan PPh pasal 21 Rp2.699.813.
    Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan.

  • Said Iqbal Soroti Kesenjangan Pendapatan: DPR Terima Rp3 Juta per Hari, Buruh Hanya Rp20.000

    Said Iqbal Soroti Kesenjangan Pendapatan: DPR Terima Rp3 Juta per Hari, Buruh Hanya Rp20.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kesenjangan pendapatan antara anggota DPR dan para pekerja di Indonesia.

    Dalam pernyataannya yang dikutip dari unggahan video pendek di media sosial, Iqbal membandingkan langsung penghasilan anggota legislatif dengan para buruh, khususnya pekerja informal dan sektor jasa.

    Iqbal menyebutkan bahwa total penghasilan anggota DPR RI per bulan mencapai Rp154 juta. Rinciannya terdiri dari tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta dan gaji pokok serta tunjangan kesejahteraan lainnya sebesar Rp104 juta. Jika dibagi 30 hari, maka setiap anggota DPR mendapatkan lebih dari Rp3 juta per hari.

    Sebaliknya, nasib buruh dan pekerja informal sangat jauh dari sejahtera. Iqbal mencontohkan buruh outsourcing di Jakarta yang menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan—setara Rp170 ribu per hari.

    “Pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari anggota DPR,” katanya, Sabtu (23/8/2025).

    Lebih memprihatinkan lagi, menurut Iqbal, banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, dan sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan atau sekitar Rp50.000 per hari. Sementara pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab, yang kini semakin banyak jumlahnya, hanya menghasilkan rata-rata Rp600.000 per bulan—sekitar Rp20.000 per hari.

    “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20.000. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa,” tegas Iqbal.

    Dia juga menyoroti sistem ketenagakerjaan yang dinilainya eksploitatif, seperti praktik outsourcing dan kemitraan tanpa perlindungan jaminan sosial.

    Buruh, kata Iqbal, bisa dengan mudah di-PHK tanpa kepastian masa depan. Tak hanya itu, Said Iqbal juga mengkritik sistem pensiun bagi anggota DPR yang dinilai tidak adil.

    “Anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara buruh yang mengabdi puluhan tahun tetap hidup dalam ketidakpastian,” pungkas Said Iqbal.

  • Warga Cipulir Minta Aplikator Lacak dan Blokir Pelaku Order Fiktif Megapolitan 19 Agustus 2025

    Warga Cipulir Minta Aplikator Lacak dan Blokir Pelaku Order Fiktif Megapolitan 19 Agustus 2025

    Warga Cipulir Minta Aplikator Lacak dan Blokir Pelaku Order Fiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga di Jalan Haji Amsar, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, meminta pihak aplikator ojek
    online
     (ojol) untuk melacak pelaku orderan fiktif terhadap ratusan pengemudi taksi
    online
    dan ojol.
    “Harusnya di-
    block
    dulu jalannya atau dilacak orangnya,” sebut Fedrik, salah satu warga sekitar kepada
    Kompas.com
    , Selasa (19/8/2025).
    Fedrik mengaku sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak aplikator. Namun, belum ada solusi yang diberikan aplikator kepada warga yang sudah resah.
    “Sudah, sudah dilaporkan. Aplikatornya cuma jawabannya ‘Maaf ya, Pak, gini-gini kita proses sebentar ya’. Pokoknya enggak ada jawaban, enggak ada solusi,” tuturnya.
    Ketua RT 007 RW 009 Cipulir, Masniari, juga berharap aplikator dapat segera memblokir orderan fiktif dari lingkungannya.
    Ia khawatir bila masalah ini terus menyebar ke kalangan pengemudi, warga setempat tidak lagi bisa menggunakan layanan ojol dalam jangka panjang.
    “Ya, kita kan jangan sampai Gojek ini nanti tidak kepercayaan kepada warga di Amsar ini loh” katanya.
    Masniari menambahkan, pihaknya belum melaporkan kasus ini ke polisi.
    Menurut dia, laporan sebaiknya dilakukan oleh pihak aplikator dengan membawa bukti data pemesanan.
    “Nah, baru kan laporannya dari aplikator ke polisi kan, untuk
    cyber
    -nya. Untuk aplikasinya kan harusnya bisa dilacak, siapa yang bermain di sini, tujuannya, motifnya apa,” jelas Masniari.
    Saat ini, diperkirakan sudah lebih dari 200 pengemudi taksi
    online
    dan ojol dari beragam aplikasi menjadi korban orderan fiktif di Jalan Haji Amsar sejak Minggu (17/8/2025) malam.
    Semua pesanan tercatat menggunakan nama pemesan yang mirip, seperti Hendro, Andhika, Chandra, Ardiansah, Farhat, atau gabungan dari nama-nama tersebut.
    Sementara untuk titik pengantaran, pengemudi ojol menerima pesanan untuk diantar ke Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sedangkan pengemudi taksi online diminta untuk mengantarkan ke Bandara Soekarno-Hatta.
    “Tujuannya sama semua, kalau motor ke Stasiun Kebayoran, kalau mobil ke Bandara (Soekarno Hatta),” kata Fedrik.
    Kompas.com
    sudah menghubungi pihak Communication Coorporate Gojek untuk mengonfirmasi kejadian ini.
    Saat ini, pihak Gojek masih mencari tahu kejadian dan akan memberikan tanggapannya dalam waktu dekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT RI, Ribuan Driver Gojek Pecah Rekor MURI Konvoi Terbanyak Se-Indonesia

    HUT RI, Ribuan Driver Gojek Pecah Rekor MURI Konvoi Terbanyak Se-Indonesia

    Jakarta –

    Ribuan mitra driver Gojek yang terdiri dari 2.025 mitra dan 80 Srikandi (pengemudi perempuan ibu tunggal) berhasil memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) untuk konvoi driver ojol terbanyak dalam sejarah Indonesia.

    Para driver ojol ini turun ke jalan melakukan konvoi dengan tertib. Jumlah peserta itu juga merepresentasikan usia kemerdekaan Indonesia tahun ini. Para peserta konvoi memulai start dari Transmart MT Haryono menuju Slipi Jakarta Barat.

    “Mari kita sama-sama tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa rekan-rekan Gojek bisa merepresentasikan bagaimana tertib berlalu lintas,” kata Kasubag Tahti Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Bait Ferdinand, dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

    Momen tersebut terjadi pada Minggu siang (17/8) demi memperkuat persatuan Indonesia dalam rangka perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI.

    “Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selamat untuk kalian semua, para driver, yang sudah memecahkan rekor MURI untuk hari ini,” kata Wakil Direktur Utama MURI Osmar Semesta Susilo.

    Driver Gojek asal Jakarta Husni Iryahadi menjadi inisiator dalam gerakan ini. Husni mengatakan konvoi tahun ini adalah yang pertama kali dalam rangka untuk memperingati HUT ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia.

    “Ini adalah bentuk ungkapan kami para driver ojek online untuk ikut memperingati Hari Kemerdekaan, di mana kami terdiri dari banyak komunitas driver, hari ini ada 80 Srikandi driver perempuan dan 2.025 driver yang ikut meramaikan,” kata Husni.

    Ribuan driver Gojek bersama dengan manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengadakan upacara bendera dan berbagai kegiatan dengan semangat solidaritas demi memaknai HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025 di Kemang Timur, Jakarta. Foto: Gojek

    Upacara Bendera

    Sebelumnya di pagi hari, ribuan driver Gojek, unit bisnis dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Grup GoTo), juga mengadakan upacara bendera dan berbagai kegiatan dengan semangat solidaritas demi memaknai hari besar bagi bangsa Indonesia ini.

    Manajemen GoTo menyatakan tema HUT RI ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’ itu selaras dengan komitmen Gojek yakni dalam melindungi, menyejahterakan, dan mendengarkan mitra.

    Direktur Utama Grup GoTo, Patrick Walujo mengatakan Gojek merupakan Karya Anak Bangsa yang #BerjuangUntukIndonesia, dan mitra driver Gojek adalah bagian penting dari perjuangan ini.

    “Setiap hari Anda melayani masyarakat dengan tulus, membantu roda perekonomian berputar, dan menjadi wajah semangat gotong royong Indonesia,” kata Patrick.

    Upaya ini diwujudkan melalui Program Gojek Swadaya, pelopor program kesejahteraan mitra driver di industri sejak 2016 yang dirancang untuk meringankan beban operasional, memberikan perlindungan perjalanan, hingga dukungan untuk kebutuhan harian dan produktif.

    Lima pilar Gojek Swadaya mencakup solusi finansial (dana siaga, KPR, asuransi, tabungan), jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, dukungan kebutuhan harian (diskon sembako, atribut dan kebutuhan operasional lainnya), telekomunikasi (paket data khusus mitra), serta perawatan kendaraan (promo oli, ban, dan servis). Inisiatif ini merefleksikan kemitraan yang inklusif, berakar pada semangat gotong royong.

    “Mari kita lanjutkan perjuangan para pendahulu dengan cara kita: bekerja dengan jujur, melayani dengan hati, dan menjaga persatuan. Kita berjuang bersama agar kita dapat berjaya dan menjadi tuan rumah bagi negeri sendiri,” kata Patrick.

    “Dengan itu, kita yakin Indonesia akan semakin maju dan sejahtera,” sambungnya.

    Sementara itu, Direktur/Chief Operating Officer GoTo dan President Gojek, Hans Patuwo menambahkan melalui lima pilar Program Swadaya Gojek ini, pihaknya berusaha memperkuat kesejahteraan mitra dengan berbagai dukungan.

    “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup mitra, sehingga kita semua dapat berjuang bersama menuju masa depan yang lebih cerah,” kata Hans.

    Selain Program Swadaya, Gojek juga meluncurkan Mitra Juara Bulanan, penghargaan bagi mitra dengan kinerja terbaik dan kontribusi positif bagi komunitas. Dari ratusan penerima penghargaan, dipilih ‘Mitra Juara Paling Mantul’ setiap bulan untuk apresiasi khusus.

    (hnu/ega)

  • HUT ke-80 RI: XLSmart Banjir Promo Layanan Internet, Mulai Rp 17.000 untuk Internetan Sepuasnya – Page 3

    HUT ke-80 RI: XLSmart Banjir Promo Layanan Internet, Mulai Rp 17.000 untuk Internetan Sepuasnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) turut merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI) dengan meluncurkan berbagai promo spesial untuk para pelanggan.

    Promo ini berlaku untuk layanan XL Prioritas, AXIS, Smartfren, XL Satu, dan XL Satu Biz.

    Chief Commercial Officer-Consumer XLSmart, David Arcelus Oses, mengatakan bahwa penawaran ini dirancang untuk mendukung inklusi digital dan memfasilitasi komunikasi pelanggan di momen spesial ini.

    “Merayakan kemerdekaan, kami hadir dengan promo menarik agar masyarakat tetap terhubung, berkreasi, dan berkarya tanpa batas. Kami ingin mendukung masyarakat mengoptimalkan aktivitas komunikasinya, sejalan dengan semangat ‘Bersama Melaju Tanpa Batas’,” ujarnya, dikutip Sabtu (17/8/2025).

    Berikut deretan promo menarik dari XLSmart dalam merayakan HUT ke-80 RI:

     XL Prabayar

    Paket Merdeka: Tersedia eksklusif di aplikasi myXL, mulai dari Rp17.000.
    Paket Merdeka 17GB: Kuota utama 5GB + kuota aplikasi 12GB (YouTube, Instagram, TikTok) seharga Rp25.000 dengan masa aktif 8 hari.
    Paket Merdeka 8GB: Kuota utama 4GB + kuota aplikasi 4GB (YouTube, Instagram, TikTok) seharga Rp17.000 dengan masa aktif 5 hari.
    Diskon Merdeka 17%: Untuk pelanggan terpilih, tersedia diskon hingga 17% untuk Paket Merdeka Kuota Utama 8GB/7 hari di myXL.
    Promo “Merdeka dari Mager!”: Tukar 17 XL Poin dengan kuota khusus untuk berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Vidio, Free Fire, Gojek, Grab, Shopee, dan Tokopedia.

     

     

  • HUT ke-80 RI: XLSmart Banjir Promo Layanan Internet, Mulai Rp 17.000 untuk Internetan Sepuasnya – Page 3

    HUT ke-80 RI: XLSmart Banjir Promo, Internetan Sepuasnya Mulai Rp 17.000 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) turut merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI) dengan meluncurkan berbagai promo spesial untuk para pelanggan.

    Promo ini berlaku untuk layanan XL Prioritas, AXIS, Smartfren, XL Satu, dan XL Satu Biz.

    Chief Commercial Officer-Consumer XLSmart, David Arcelus Oses, mengatakan bahwa penawaran ini dirancang untuk mendukung inklusi digital dan memfasilitasi komunikasi pelanggan di momen spesial ini.

    “Merayakan kemerdekaan, kami hadir dengan promo menarik agar masyarakat tetap terhubung, berkreasi, dan berkarya tanpa batas. Kami ingin mendukung masyarakat mengoptimalkan aktivitas komunikasinya, sejalan dengan semangat ‘Bersama Melaju Tanpa Batas’,” ujarnya, dikutip Sabtu (17/8/2025).

    Berikut deretan promo menarik dari XLSmart dalam merayakan HUT ke-80 RI:

     XL Prabayar

    Paket Merdeka: Tersedia eksklusif di aplikasi myXL, mulai dari Rp17.000.
    Paket Merdeka 17GB: Kuota utama 5GB + kuota aplikasi 12GB (YouTube, Instagram, TikTok) seharga Rp25.000 dengan masa aktif 8 hari.
    Paket Merdeka 8GB: Kuota utama 4GB + kuota aplikasi 4GB (YouTube, Instagram, TikTok) seharga Rp17.000 dengan masa aktif 5 hari.
    Diskon Merdeka 17%: Untuk pelanggan terpilih, tersedia diskon hingga 17% untuk Paket Merdeka Kuota Utama 8GB/7 hari di myXL.
    Promo “Merdeka dari Mager!”: Tukar 17 XL Poin dengan kuota khusus untuk berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Vidio, Free Fire, Gojek, Grab, Shopee, dan Tokopedia.