Perusahaan: Freeport

  • Ekonomi Indonesia Selama 2024 dan Dampaknya bagi Masyarakat pada 2025

    Ekonomi Indonesia Selama 2024 dan Dampaknya bagi Masyarakat pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi Indonesia. Berbagai kebijakan yang diterapkan pada tahun ini tak hanya membawa dampak signifikan pada perekonomian nasional dan kondisi masyarakat saat ini, tetapi juga secara jangka panjang termasuk untuk 2025 mendatang.

    Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik  Achmad Nur Hidayat merangkum sejumlah sejumlah kebijakan ekonomi yang menjadi sorotan masyarakat, pelaku usaha, dan dunia internasional sepanjang tahun 2024 ini.

    Januari: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP)
    Pemerintah membuka 2024 dengan pengesahan UU HPP. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing investasi.

    “Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa pada 2025, dengan beban pajak yang lebih terstruktur tetapi tidak secara langsung meningkatkan daya beli,” ungkap Achmad, dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Februari: Pengetatan Subsidi BBM
    Pemerintah mulai mengusulkan perubahan mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi yang sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

    “Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tidak memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat,” ujar Achmad.

    Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
    Pada Maret, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Kontrak baru ini mencakup kewajiban membangun smelter dan peningkatan royalti yang harus dibayarkan kepada negara.

    “Perpanjangan kontrak ini dipandang strategis untuk menjaga stabilitas investasi asing di sektor pertambangan, meskipun mendapat kritik dari pihak-pihak yang menganggap pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal,” kata Achmad dalam pemaparan ekonomi Indonesia 2024.

    April: Kebijakan Ekspor Pasir Laut
    Pemerintah mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan devisa negara, tetapi juga memicu kekhawatiran terkait dampak lingkungan.

    “Kebijakan ini mendapat sorotan luas dari kalangan pemerhati lingkungan dan masyarakat pesisir yang merasa kebijakan tersebut dapat merusak ekosistem laut,” tutur Achmad.

    Mei: Pajak Barang Mewah dan Tarif PPN
    Pemerintah meningkatkan tarif pajak barang mewah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara.

    Selain itu, isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai mencuat.

    “Dampak langsung dari kenaikan PPN di akhir 2024 akan dirasakan masyarakat kelas menengah di 2025, dengan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi yang semakin mahal,” jelas Achmad.

    Juni: Fokus pada Investasi
    Achmad menilai, Juni menjadi momentum penting dengan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan untuk menarik lebih banyak investasi asing.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

    Juli: Starlink dan Program Food Estate
    Starlink, perusahaan satelit milik Elon Musk, resmi berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 30 miliar. Investasi ini bertujuan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di wilayah terpencil Indonesia, sebuah langkah strategis dalam mendorong digitalisasi nasional.

    “Pada bulan yang sama, pemerintah meluncurkan program Food Estate di Papua dengan target membuka 2 juta hektare sawah dalam lima tahun. Program ini diproyeksikan mendukung swasembada pangan nasional,” paparnya.

    Agustus: Program Tapera
    Pemerintah mulai mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini mewajibkan kelas menengah menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk dana perumahan.

    Menurut Achmad, kebijakan ini akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat pada 2025, karena menjadi tambahan beban finansial di tengah tekanan ekonomi lainnya.

    September: Subsidi KRL dan Pengetatan BBM
    September menandai perubahan skema subsidi KRL yang berbasis nomor KTP. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

    Selain itu, pembatasan penyaluran Pertalite mulai diberlakukan, di mana pembelian BBM subsidi hanya diperbolehkan bagi pengguna tertentu yang terdaftar.

    Oktober: Mobil Maung dan Pailit Sritex
    Pada Oktober, pemerintah mulai menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas pejabat. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri.

    Namun, di sisi lain, kabar buruk datang dari sektor tekstil. Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar Indonesia, dinyatakan pailit, yang berpotensi menyebabkan PHK massal bagi ribuan pekerja.

    November: Penetapan Upah, PPN 12%, dan Makan Bergizi Gratis 
    Achmad menilai, November menjadi bulan penuh kebijakan penting. Pemerintah menetapkan sistem pengupahan baru yang berbasis kebutuhan hidup layak untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada buruh.

    Selain itu, isu ekonomi Indonesia pada 2024 yang paling menonjol, yakni penetapan tarif PPN yang dinaikkan menjadi 12%. Hal ini langsung memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah pada 2025 dengan lonjakan harga kebutuhan pokok.

    Pemerintah juga meluncurkan program makan bersama gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dengan alokasi Rp 10.000 per anak, yang dampaknya lebih terasa di kalangan bawah dibanding kelas menengah.

    Desember: Anggaran 2025 dan Transisi Pemerintahan
    Pada Desember, anggaran 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun disahkan dengan defisit 2,53% dari PDB. Anggaran ini memprioritaskan belanja infrastruktur, pendidikan, dan transisi pemerintahan. Langkah ini menjadi penutup tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi.

    “Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tutup Achmad yang memaparkan ekonomi Indonesia selama 2024.

  • Divestasi Vale: “Akhirnya Satu Lagi Tambang Asing Dikuasai NKRI”

    Divestasi Vale: “Akhirnya Satu Lagi Tambang Asing Dikuasai NKRI”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID resmi menggenggam kepemilikan saham mayoritas di PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Hal tersebut seiring dengan adanya penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham divestasi 14% pada tahun 2024 ini.

    Divestasi saham Vale Indonesia ini menjadi salah satu berita yang disorot dan masuk ke dalam Big Stories CNBC Indonesia di tahun 2024. Simak ulasan lengkapnya..

    Sejatinya, aksi pengambilalihan saham tambang milik asing yang ada di Indonesia ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, pada tahun 2018 pemerintahan Presiden Jokowi resmi menjadi pemilik saham mayoritas atau 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui MIND ID.

    Divestasi Vale sendiri merupakan salah satu syarat agar Kontrak Karya (KK) perusahaan yang akan berakhir pada Desember 2025 bisa diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan divestasi saham INCO menjadi pertanda penting bagi program hilirisasi nikel Indonesia ke depannya. Terutama untuk menyuplai kebutuhan produk turunan nikel kepada pasar Eropa dan Amerika Serikat.

    Luhut membeberkan pihaknya baru saja kembali dari AS untuk mendiskusikan mengenai kebijakan pengurangan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) dengan pemerintahan AS. Mengingat, melalui kebijakan ini, pabrik atau kendaraan listrik yang mendapatkan pasokan nikel dari RI dikecualikan dari insentif hijau pemerintah AS.

    “Kita berharap itu bisa kita tuntaskan dalam beberapa waktu ke depan tentu agak terhambat karena pemilu presiden di sana,” ujar Luhut pada acara penandatanganan Divestasi Vale Indonesia di Jakarta, dikutip Selasa (27/2/2024).

    Selain itu, Luhut juga mendorong agar program hilirisasi yang dilakukan PT Vale dapat digenjot kembali. Pasalnya, program hilirisasi yang dilakukan perusahaan masih tertinggal dengan perusahaan lain.

    Meski demikian, ia mengakui Vale sebagai salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia memiliki pengelolaan ESG yang baik.

    “Jadi jangan ada juga berkomentar kita hilirisasi dari sendok garpu kita lakukan. Dari iron steel kami ingin turun sampai kepada perangkat dapur juga yang menggunakan, ini bisa dibuat Indonesia, sehingga betul-betul downstreaming ini sampai kepada hal-hal sekecil-kecilnya, saya kira itu akan menciptakan lapangan kerja,” kata Luhut.

    Sebagaimana diketahui, MIND ID menjadi pemegang saham terbesar dengan total kepemilikan 34%. Sementara itu, VCL dan SMM masing-masing memiliki 33,9% dan 11,5%. Sedangkan sekitar 20,6% masih dimiliki publik melalui Bursa Efek Indonesia.

    (pgr/pgr)

  • Divonis 15 Tahun Penjara, Budi Said Dihukum Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa – Page 3

    Divonis 15 Tahun Penjara, Budi Said Dihukum Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Terdakwa Budi Said selaku pengusaha yang kerap dijuluki Crazy Rich Surabaya divonis pidana 15 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli emas PT Antam Tbk.

    Budi Said juga divonis pidana denda sejumlah Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 58,841 kilogram emas Antam atau Rp35,53 miliar subsider 8 tahun penjara.

    “Menyatakan Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta TPPU secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer,” ujar Hakim Ketua Tony Irfan dalam sidang putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

    Dengan demikian, Budi Said dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Dalam menjatuhkan vonis terhadap Budi Said, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, yakni perbuatan Budi Said telah menyebabkan kerugian atas keuangan negara serta memperkaya diri sendiri dan orang lain.

    PT Freeport Indonesia dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) jalin kerja sama. Hal itu diungkap oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

  • Erick Thohir Sebut Smelter Freeport Beroperasi Lagi September 2025

    Erick Thohir Sebut Smelter Freeport Beroperasi Lagi September 2025

    Jakarta

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat kembali beroperasi normal pada September 2025. PTFI telah menghentikan operasional smelter tersebut usai terjadi kebakaran di area kerja smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik.

    Erick mengatakan, memang terjadi penundaan produksi sehingga smelter baru kembali beroperasi pada September 2025.

    “Kan nanti akan produksinya di bulan September (tahun depan). Ada delay beberapa bulan,” kata Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

    Beberapa waktu lalu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan pihaknya menghentikan operasional smelter karena area yang terbakar vital yang mengkonversi gas karbondioksida (CO2). Insiden kebakaran tersebut terjadi pada fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant di smelter PTFI.

    “Begitu terbakar ya memang harus berhenti beroperasi. Itu unitnya unit kecil dari kompleks yang besar, tapi itu vital karena dia mengkonversi atau mengolah gas CO2 supaya nggak terbuang ke udara karena itu kan mencemari,” kata Tony Wenas saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

    Dia menjelaskan area pemisahan gas bersih ini berfungsi mengkonversi CO2 menjadi asam sulfat (H2SO4). Meskipun termasuk unit kecil, Tony menyebut tanpa area itu, pihaknya tidak bisa berproduksi.

    “Jadi fungsi gas cleaning itu mengonversi CO2 ini menjadi H2SO4 itu fungsi kecil, tapi tanpa itu kita tidak bisa berproduksi,” jelas Tony.

    (ara/ara)

  • Indonesia Siap Jadi Pemain Global Hilirisasi Tembaga

    Indonesia Siap Jadi Pemain Global Hilirisasi Tembaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berada pada posisi strategis dalam tren transisi energi global dengan mengembangkan industri hilirisasi tembaga. Langkah ini dinilai mampu mendukung teknologi rendah karbon sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia telah berkembang secara signifikan dan memiliki potensi strategis besar untuk menjawab kebutuhan pasar global.

    Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti menyebut Indonesia menempati posisi ke-10 dengan kepemilikan sekitar 3% dari total cadangan tembaga dunia, setara dengan 24.000 ton.

    ”Sejajar dengan China dan berada di atas negara-negara seperti Kazakhstan, Zambia, dan Canada. Sisa cadangan global sebesar 22% tersebar di berbagai negara lainnya. Meskipun bukan merupakan pemilik cadangan tembaga terbesar, posisi Indonesia cukup strategis dalam industri tembaga global. Besarnya cadangan yang dimiliki memberikan fondasi kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan industri tembaga yang terintegrasi dan berkelanjutan. Posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan tembaga terbesar ke-10 di dunia menunjukkan potensi signifikan dalam industri tembaga global,” kata Esther.

    Seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi rendah karbon, kebutuhan global terhadap tembaga terus meningkat. Industri kendaraan listrik menjadi salah satu pendorong utama permintaan, mengingat teknologi ini membutuhkan logam tembaga dalam jumlah signifikan.

    Selain itu, pengembangan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, serta digitalisasi infrastruktur, memperkuat peran tembaga sebagai bahan strategis.

    ”Tren ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat sektor hilir tembaga melalui peningkatan nilai tambah. Dari pengolahan bijih tembaga menjadi konsentrat hingga produksi kabel listrik dan komponen kendaraan listrik, setiap tahapan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” kata Esther menjelaskan.

    Esther menekankan bahwa Indonesia memiliki kepastian pasar untuk investasi jangka panjang dalam hilirisasi tembaga. Pengembangan produk seperti komponen kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, dan infrastruktur energi pintar dinilai strategis untuk memperkuat daya saing nasional.

    Keberhasilan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang menciptakan ekosistem industri terintegrasi. Implementasi UU Minerba menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya rantai pasok yang kuat antara sektor hulu dan hilir.

    “Kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan inovasi teknologi menjadi kunci transformasi industri tembaga di Indonesia. Transformasi sektor tembaga melalui hilirisasi diproyeksikan memberikan dampak signifikan, baik dalam peningkatan nilai ekspor maupun penciptaan lapangan kerja. INDEF mencatat bahwa sektor ini dapat menghasilkan ratusan ribu lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi signifikan terhadap GDP nasional,” ujar Esther.

    Selain itu, dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap produk teknologi rendah karbon, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

    Langkah ini tidak hanya memperkuat perekonomian domestik tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai pemimpin regional di sektor teknologi hijau.

    Sebagai contoh PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyelesaikan pembangunan smelter tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

    Smelter ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024, menandai langkah signifikan dalam hilirisasi industri tembaga di Indonesia. Smelter ini merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia yang dapat menghasilkan sekitar 600.000 hingga 700.000 ton katoda tembaga per tahun.

    Selain itu, Indonesia memiliki smelter tembaga dan fasilitas pemurnian logam mulia di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) di Bawah naungan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga turut memuji smelter tersebut karena menciptakan lapangan pekerjaan dan menaikkan pendapatan negara.

    “Lapangan kerjanya pun udah paten. Pendapatan negara udah mulai naik. Harapan kita besok pengusaha nasional yang sudah dikasih izin tambang, kalau tidak bangun smelter, saya akan tinjau aja, harus dipaksa bangun smelter,” kata Bahlil.

  • Hilirisasi Tembaga Dorong Pertumbuhan Strategis di Indonesia

    Hilirisasi Tembaga Dorong Pertumbuhan Strategis di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui kajian terbarunya mengungkapkan perkembangan positif dalam pembentukan ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia. Temuan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, dalam paparan hasil kajian di Jakarta hari ini.

    “Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta tembaga global dengan kepemilikan sekitar 3% dari cadangan tembaga dunia. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan tembaga terbesar ke-10 di dunia dan produsen tembaga terbesar di Asia Tenggara,” ungkap Esther.

    Menurut kajian INDEF, momentum ini diperkuat dengan tren global menuju transisi hijau yang membuka peluang besar bagi Indonesia. Konsumsi tembaga global diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2035 dengan pertumbuhan rata-rata 14% sejak 2016, terutama didorong oleh perkembangan industri kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan.

    “Hilirisasi tembaga memiliki nilai strategis yang signifikan. Peningkatan nilai tambah dari hulu ke hilir sangat substansial, mulai dari pengolahan bijih tembaga menjadi konsentrat yang meningkat 2 kali lipat, hingga produk akhir berupa kabel listrik yang bisa mencapai 71 kali lipat nilai tambah,” jelas Esther.

    Dari sisi ekonomi, pengembangan industri hilir tembaga memiliki potensi dampak yang besar, mulai dari nilai ekspor yang mencapai 282 juta USD, penciptaan lapangan kerja (253.583 lapangan kerja) dengan kontribusi terhadap GDP sebesar 34,9 juta USD.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, menekankan bahwa hilirisasi tembaga wajib memberikan manfaat kepada negara. Menurutnya hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    “Kita ingin proses nilai tambah yang panjang itu sebanyak mungkin memberi dampak bagi negara, untuk meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian (energi),” katanya.

    Selain itu INDEF mencatat bahwa pembentukan ekosistem menjadi aspek krusial dalam pengembangan hilirisasi industri tembaga.

    “Tanpa adanya ekosistem yang terintegrasi, sulit untuk mendorong hilirisasi karena membutuhkan keterkaitan antar sektor yang kuat,” kata Esther.

    Kajian INDEF menunjukkan bahwa ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia mulai terbentuk dengan baik, terutama setelah implementasi UU Minerba. Hal ini terlihat dari terbentuknya rantai nilai yang melibatkan berbagai aktor utama, dari produsen hulu hingga pemain hilir, termasuk industri kabel listrik.

    “Peran negara melalui kebijakan yang tepat terbukti krusial dalam membentuk ekosistem hilirisasi. Ini membuktikan pentingnya state-led development dalam transformasi industri. Kebijakan pemerintah telah berkembang dari penetapan dasar hukum hingga penguatan ekosistem industri yang terintegrasi, dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi teknologi,” kata Esther menjelaskan.

    Seperti diketahui, salah satu Langkah strategis yang dilakukan pemerintah melalui PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah dengan membangun smelter baru di Gresik, Jawa Timur.

    Smelter ini, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024, merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain single-line terbesar di dunia, mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun menjadi sekitar 600.000 ton katoda tembaga.

    Investasi sebesar Rp58 triliun dalam pembangunan smelter ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan tembaga nasional tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya industrialisasi di Indonesia, khususnya di area Gresik, Jawa Timur. Beroperasinya smelter ini diperkirakan akan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja, terdiri dari 1.200 pekerja kontraktor dan 800 karyawan PTFI.

  • Keterbatasan Teknologi Jadi Tantangan Pengembangan Industri Nikel Indonesia – Page 3

    Keterbatasan Teknologi Jadi Tantangan Pengembangan Industri Nikel Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Industri nikel dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dalam penguasaan teknologi untuk menghasilkan nilai tambah bagi sumber mineral tersebut.

    Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal, Heldy Satrya Putera.

    “Saat kita ingin memproses kekayaan alam ini, ada beberapa hal yang saat ini masih terkendala atau punya masalah. Pertama adalah teknologi, jadi walaupun kekayaan alam kita banyak, tetapi penguasaan teknologi kita masih kurang atau masih sangat sedikit,” ujar Heldy dalam Executive Forum yang digelar di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

    Ia melanjutkan, hal ini yang menyulitkan sumber kekayaan alam Indonesia, termasuk bahan mineral, mempunyai nilai tambah.

    “Maka dari itu yang kita usahakan saat ini adalah mengundang para pengusaha, investor, hingga juara yang memiliki teknologi untuk mengembangkannya di Indonesia,” beber Heldy.

    Ia pun mengakui teknologi tersebut sebagian besar dapat diperoleh dari hasil investasi asing, mengingat besarnya biaya yang diperlukan.

    “Untuk hilirisasi hasil tambang mineral-batu bara investasinya besar sekali. Bayangkan satu contoh: Freeport yang ada di Gresik investasinya mencapai Rp.80 triliun. Butuh investasinya, sementara pemain lokal kita sangat terbatas yang bisa melakukan,” jelas dia.

    “Perbankan kita pun belum ada yang berani untuk memberikan support financial,” ia menambahkan.

    Untuk pengadaan teknologi, Heldy menyampaikan, Pemerintah membuat kebijakan yang mendorong agar para pelaku usaha memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia untuk bisa menguasai teknologi itu. 

    “Maka sewaktu mereka membangun infustrinya, anak-anak terbaik bangsa kita sudah terlatih. Sehingga begitu pabriknya sudah selesai, yang menjalankan industrinya termasuk tenaga-tenaga Indonesia. Harapannya mereka bisa menjadi cikal bakal untuk industri,” imbuhnya.

  • Kepemimpinan Berdampak, Dirut MIND ID Kembali Dapat Penghargaan

    Kepemimpinan Berdampak, Dirut MIND ID Kembali Dapat Penghargaan

    Jakarta

    BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menjadi acuan bagi perusahaan sektor pertambangan Indonesia dalam menjalankan program hilirisasi yang berdampak signifikan pada kinerja pertumbuhan ekonomi.

    Hal ini tidak lepas dari figur profesional Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso yang memiliki komitmen kuat dalam menjalankan mandat hilirisasi mineral terintegrasi. Atas kepemimpinannya, Hendi menerima penghargaan Impact on Downstream Industry Leadership dari salah satu media swasta di Jakarta.

    “Industri pertambangan mineral batu bara Indonesia memiliki potensi yang sangat luas. Kami mengajak pelaku industri manufaktur untuk memanfaatkan kesempatan ini, sehingga mampu memberi nilai tambah dan kontribusi yang lebih besar lagi bagi negara di masa depan,” kata Hendi dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

    Upayanya tersebut mampu berkontribusi pada peningkatan nilai tambah mineral batu bara yang lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi agresif menuju Indonesia Emas 2045. Hendi dinilai berhasil menavigasi MIND ID dalam merealisasikan proyek strategis seperti smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, serta sinergi emas antara ANTAM dan Freeport.

    Penguatan ekosistem industri baterai kendaraan listrik juga menjadi langkah solutif perusahaan yang dipimpin Hendi dalam mendukung transisi energi nasional. Tak hanya bagi negara, kepemimpinannya juga telah mampu membawa perusahaan mencatatkan kinerja keuangan yang sangat progresif.

    Perseroan membukukan lonjakan laba signifikan, dari Rp 1,82 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 14,32 triliun pada 2021. MIND ID konsisten mencetak laba progresif, yakni Rp 22,49 triliun pada 2022, dan tumbuh 22,4% secara tahunan menjadi Rp 27,5 triliun pada 2023.

    MIND ID pun mampu masuk dalam jajaran perusahaan dunia dan menjadi penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi agresif menuju Indonesia Emas 2045. Hendi mengajak seluruh pelaku industri untuk bersama-sama memajukan perekonomian Indonesia.

    “Sebagai Holding Tambang memiliki berbagai mineral strategis yang dapat dioptimalkan nilai manfaatnya untuk berbagai kebutuhan industri turunan strategis, khususnya ekosistem EV Battery,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Ekosistem Hilirisasi Tembaga Indonesia Disebut Positif dan Punya Nilai Strategis yang Signifikan

    Ekosistem Hilirisasi Tembaga Indonesia Disebut Positif dan Punya Nilai Strategis yang Signifikan

    Ekosistem Hilirisasi Tembaga Indonesia Disebut Positif dan Punya Nilai Strategis yang Signifikan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Institute for Development of Economics and Finance (
    INDEF
    ) melalui kajian terbaru mengungkapkan, perkembangan dalam pembentukan ekosistem
    hilirisasi tembaga
    di Indonesia menunjukkan hasil positif. 
    Temuan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, dalam paparan hasil kajian di Jakarta, Kamis (19/12/2024).
    Dia mengatakan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta tembaga global dengan kepemilikan sekitar 3 persen dari cadangan tembaga dunia. 
    “Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan tembaga terbesar ke-10 di dunia dan produsen tembaga terbesar di Asia Tenggara,” ungkapnya dalam siaran pers.
    Menurut kajian INDEF, momentum itu diperkuat dengan tren global menuju transisi hijau yang membuka peluang besar bagi Indonesia. 
    Konsumsi tembaga global diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2035 dengan pertumbuhan rata-rata 14 persen sejak 2016, terutama didorong perkembangan industri kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan.
    Esther mengatakan, hilirisasi tembaga memiliki nilai strategis yang signifikan. 
    “Peningkatan nilai tambah dari hulu ke hilir sangat substansial, mulai dari pengolahan bijih tembaga menjadi konsentrat yang meningkat 2 kali lipat, hingga produk akhir berupa kabel listrik yang bisa mencapai 71 kali lipat nilai tambah,” jelasnya.
    Dari sisi ekonomi, pengembangan industri hilir tembaga memiliki potensi dampak yang besar, mulai dari nilai ekspor yang mencapai 282 juta dollar Amerika Serikat (AS), penciptaan lapangan kerja (253.583 lapangan kerja) dengan kontribusi terhadap
    gross domestic product
    (GDP) sebesar 34,9 juta dollar AS.
    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin menekankan, hilirisasi tembaga wajib memberikan manfaat kepada negara. 
    Menurutnya, hal itu merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    “Kami ingin proses nilai tambah yang panjang itu sebanyak mungkin memberi dampak bagi negara, untuk meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian (energi),” jelasnya.
    Selain itu, INDEF mencatatkan pembentukan ekosistem menjadi aspek krusial dalam pengembangan hilirisasi industri tembaga. 
    “Tanpa adanya ekosistem yang terintegrasi, sulit untuk mendorong hilirisasi karena membutuhkan keterkaitan antar sektor yang kuat,” kata Esther.
    Kajian INDEF menunjukkan, ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia mulai terbentuk dengan baik, terutama setelah implementasi UU Minerba. 
    Hal itu terlihat dari terbentuknya rantai nilai yang melibatkan berbagai aktor utama, dari produsen hulu hingga pemain hilir, termasuk industri kabel listrik.
    Esther mengatakan, peran negara melalui kebijakan yang tepat terbukti krusial dalam membentuk ekosistem hilirisasi. 
    Menurutnya, hal tersebut membuktikan pentingnya
    state-led development
    dalam transformasi industri. 
    “Kebijakan pemerintah telah berkembang dari penetapan dasar hukum hingga penguatan ekosistem industri yang terintegrasi, dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi teknologi,” ujarnya.
    Seperti diketahui, salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah melalui PT
    Freeport
    Indonesia (
    PTFI
    ) adalah dengan membangun
    smelter
    baru di Gresik, Jawa Timur. 
    Smelter
    yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024 itu merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain single-line terbesar di dunia, mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun menjadi sekitar 600.000 ton katoda tembaga.
    Investasi sebesar Rp 58 triliun dalam pembangunan
    smelter
    ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan tembaga nasional tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya industrialisasi di Indonesia, khususnya di area Gresik, Jawa Timur. 
    Beroperasinya
    smelter
    itu diperkirakan akan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja, terdiri dari 1.200 pekerja kontraktor dan 800 karyawan PTFI.
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Merdeka Copper Gold Beber Progres Tambang Emas Primer Terbesar RI

    Merdeka Copper Gold Beber Progres Tambang Emas Primer Terbesar RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) membeberkan progres pembangunan tambang emas terbesar di Indonesia, yakni di Pani, Gorontalo.

    Berdasarkan keterangan di situs MDKA, proyek ini dikelola PT Pani Bersama Jaya (PBJ), PT Pani Bersama Tambang, PT Puncak Emas Gorontalo, PT Puncak Emas Tani Sejahtera, dan PT Gorontalo Sejahtera Mining.

    Nah, PBJ merupakan anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk, dengan kepemilikan saham sebesar 70 persen.

    “Project Pani ini akan menjadi tambang emas primer terbesar di Indonesia,” kata Chief of External Affairs MDKA sekaligus Presiden Direktur Pani Gold Project Boyke Abidin dalam Media Year-End Luncheon di Senopati, Jakarta Selatan, Senin (16/12).

    “Kita tahun depan masih selesaikan konstruksi, sampai akhir 2025. First gold pour, artinya penuangan emas pertama itu direncanakan awal 2026. Ini semua masih berjalan sesuai rencana. Masih akan tepat waktu sampai sekarang,” tegasnya.

    Tambang Pani di Gorontalo mengandung lebih dari 6,9 juta ounces emas. Ini menjadi proyek emas primer terbesar, selain tambang tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), serta PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang juga menghasilkan emas.

    Boyke menyebut Merdeka Copper Gold akan mempekerjakan sekitar 2.000 orang di tambang Pani. Ia menegaskan pekerjanya adalah warga Gorontalo.

    “Masyarakat setempat itu artinya KTP-nya berasal dari kabupaten ataupun paling jauh dari Provinsi Gorontalo. Ini menjadi komitmen kita untuk mulai Januari (2025) melakukan yang namanya recruitment plus training,” bebernya.

    “Jadi, kita akan melakukan recruitment, kemudian dilatih agar masyarakat setempat itu mempunyai skill (dan) kemampuan (setara) dengan masyarakat Indonesia yang sudah biasa bekerja di tambang,” sambung Boyke.

    Proyek di Gorontalo itu diklaim bisa menghasilkan sekitar 300 ribu ounces emas per tahun. Boyke menegaskan produksi tambang Pani menyamai hasil dari perusahaan berskala menengah besar.

    Bahkan, MDKA mengklaim produksi tambang emas primer terbesar itu bisa lebih banyak. Situs resmi perseroan menyebut tambang ini diperkirakan bisa menghasilkan 500 ribu ounces emas per tahun pada produksi puncaknya.

    (skt/pta)