Xcloud.id

Perusahaan: Freeport

  • Sinergi Freeport dan Antam Jadi Langkah Strategis Hilirisasi Emas Nasional

    Sinergi Freeport dan Antam Jadi Langkah Strategis Hilirisasi Emas Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dimulainya penjualan emas olahan PT Freeport Indonesia (PTFI) ke PT Aneka Tambang (Antam) merupakan bentuk kolaborasi dalam mendukung hilirisasi demi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sebanyak 125 kilogram emas hasil olahan Freeport telah dijual ke Antam sebagai bagian dari kontrak kerja sama jangka panjang selama 5 tahun, dengan nilai mencapai US$ 12,5 miliar.

    Erick menyebut, sinergi ini merupakan upaya Mining Industry Indonesia (MIND ID) dalam memperkuat hilirisasi emas serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    Fasilitas pemurnian emas Freeport diketahui memiliki kapasitas produksi hingga 50 ton per tahun, dengan Antam menyerap sekitar 30 ton dari total produksi tersebut.

    “Kerja sama ini sangat berdampak bagi perekonomian nasional. Hilirisasi merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditawar,” ujar Erick dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).

    Ia juga menegaskan, kebijakan Freeport dan Antam dalam hilirisasi emas nasional ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta Kabinet Merah Putih untuk menjalankan program strategis, termasuk dalam hal swasembada energi dan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

    Dengan strategi ini, Erick optimistis bahwa hilirisasi sektor pertambangan, terutama emas, akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global sekaligus memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 2.600 metrik ton, menjadikannya yang keenam terbesar di dunia. Namun, dalam hal cadangan emas batangan, kita masih berada di peringkat ke-43 secara global,” jelasnya.

    Melalui kerja sama antara Freeport dan Antam, Erick menekankan bahwa Indonesia tidak perlu lagi mengekspor bahan mentah, melainkan dapat mengolahnya di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Hal ini juga sebagai langkah hilirisasi emas nasional.

    Ia juga menyoroti dampak besar kerja sama ini terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

    “Dengan produksi Freeport sebesar 50 ton emas per tahun, dan Antam menyerap 30 ton di antaranya, kita dapat menghemat cadangan devisa hingga ratusan triliun rupiah dalam lima tahun ke depan,” kata Erick.

    Penjualan emas ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian jual beli logam mulia yang telah disepakati antara Freeport dan Antam pada awal November lalu. Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Antam terhadap impor bahan baku emas batangan dan sebagai langkah hilirisasi emas nasional.

  • Freeport Cetak Emas 50 Ton/Tahun, 30 Ton Diborong Antam

    Freeport Cetak Emas 50 Ton/Tahun, 30 Ton Diborong Antam

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia (PTFI) memiliki kapasitas produksi mencapai 50 ton emas per tahun. Sebanyak 30 ton emas itu akan diserap PT Aneka Tambang Tbk.

    “Freeport memproduksi 50 ton emas, dan Antam menyerap 30 ton. Dampaknya luar biasa karena mampu menghemat cadangan devisa hingga ratusan triliun dalam lima tahun,” kata Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2/2025).

    Freeport sendiri mulai menjual emas hasil olahannya kepada Antam. Penjualan emas olahan Freeport seberat 125 kg ke Antam ini merupakan bagian dari kontrak kerja sama selama lima tahun dengan nilai mencapai US$ 12,5 miliar.

    Lebih lanjut, Erick menilai langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki swasembada energi dan hilirisasi sumber daya alam. Produksi PTFI sendiri dinilai sebagai langkah strategis mendorong hilirisasi sektor pertambangan, khususnya emas.

    Saat ini, kata Erick, Indonesia memiliki cadangan emas nomor 6 terbesar di dunia. Namun begitu, ia tak menampik cadangan emas batangan Indonesia masih berada di peringkat 43 dunia.

    “Cadangan emas kita itu nomor enam terbesar di dunia sekitar 2.600 metric ton, tapi untuk cadangan emas batangan, kita berada di peringkat 43 dunia,” tutupnya.

    Ia menambahkan, penjualan emas yang dilakukan PTFI dan Antam merupakan tindak lanjut dari perjanjian jual beli logam emas yang telah disepakati pada awal November lalu. Melalui kerja sama ini, Erick meyakini mengurangi ketergantungan Antam terhadap impor emas batangan.

    “Kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional. Hilirisasi adalah opsi yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

    Direktur Utama Antam Nico Kanter menjelaskan, sinergi yang dijalin bersama PTFI menjadi komitmen perseroan mendorong hilirisasi industri emas dalam negeri. Ia menilai, kerja sama ini dapat meningkatkan sourcing bahan baku emas.

    “Emas dari PT Freeport Indonesia nantinya akan diolah di pabrik pengolahan dan pemurnian milik kami untuk diproses menjadi produk logam mulia Antam,” katanya.

    Nico menambahkan, kerjasama ini akan mengoptimalkan produksi produk emas logam mulia Antam di tengah tingginya permintaan pasar. “Kami terus mengoptimalkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan kinerja Antam,” tutupnya.

    Sementara itu, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan bahwa insiden yang terjadi di salah satu fasilitas kompleks Smelter PTFI tidak membuat perusahaan berhenti untuk menjalankan komitmen perusahaan untuk hilirisasi pertambangan.

    Pembangunan PMR telah selesai dan memproduksi emas murni merupakan bukti keseriusan PTFI dalam menjalankan hilirisasi. “Sebagai perusahaan yang memiliki pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam negeri mulai hulu hingga hilir, PTFI telah mewujudkan hilirisasi tembaga dan saat ini hilirisasi emas. Dalam waktu dekat akan menyusul hilirisasi perak,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • Hanya Freeport yang Dipastikan Dapat Izin Ekspor Konsentrat Lagi

    Hanya Freeport yang Dipastikan Dapat Izin Ekspor Konsentrat Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa hanya PT Freeport Indonesia yang akan kembali mendapat izin ekspor konsentrat tembaga.

    Pemberian rekomendasi izin ekspor tersebut seiring terjadinya kondisi kahar akibat insiden kebakaran smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Insiden itu menyebabkan Freeport belum bisa menyerap seluruh produksi konsentratnya untuk diolah di dalam negeri. Freeport pun kemudian kembali mengajukan izin ekspor.

    Adapun, pemerintah telah mengantongi laporan dari kepolisian dan pihak asuransi terkait hasil investigasi terhadap insiden kebakaran smelter Freeport. Berdasarkan laporan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan akan kembali memberikan izin ekspor bagi Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi.

    Keberlangsungan operasi produksi Freeport dan pendapatan negara juga menjadi pertimbangan pemerintah.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak akan kembali memberikan izin ekspor kepada badan usaha lain yang izin ekspornya telah berakhir pada Desember 2024.

    “Hanya Freeport saja,” ujar Tri kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025) malam.

    Selain Freeport, PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor konsentrat tembaga. Hal ini seiring proses commissioning smelter yang dibangun Perusahaan berjalan lebih lambat dari rencana.

    Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau mengatakan, proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan Perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkap Rachmat dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Adapun, Amman memulai proses commissioning sejak Juni 2024. Ini dilakukan setelah menyelesaikan tahap mechanical completion pada Mei 2024.

    Namun, karena kompleksitas teknologi yang digunakan yakni menggabungkan teknologi dari Yanggu, China, serta beberapa penyedia lainnya seperti Merin dan Ototec, proses startup smelter mengalami kendala teknis.

    “Tentunya tantangan teknis adalah tantangan yang terberat yang kami hadapi. Di mana kita rely pada pihak lain. Ini bukan teknologi yang memang sudah biasa buat kami,” kata Rachmat.

    Dengan kapasitas operasi yang masih di bawah target, Amman menilai relaksasi ekspor konsentrat tembaga akan membantu menjaga keseimbangan produksi dan operasional.

    “Saat ini bisa saya sampaikan juga bahwa kami ada inventory sekitar 200.000 ton konsentrat yang sebenarnya bisa dijual kalau memang diizinkan untuk ekspor dan bisa dimaksimalkan juga untuk pendapatan negara,” jelas Rachmat.

    Smelter Freeport

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan bahwa kebakaran pada fasilitas common gas cleaning plant (CGCP) di smelter baru Freeport mengakibatkan kerusakan parah di west electro-static precipitation vessels, ducting, valves, instalasi kelistrikan, dan instrumentasi.

    Dia menyebut, dari 3.500 item, 30% rusak dan perlu diganti. Sementara itu, 70% sisanya dapat diperbaiki atau digunakan kembali.

    Tony pun menargetkan perbaikan smelter bisa rampung pada Juni 2025 mendatang. Selain itu, kapasitas produksi bisa mencapai 100% pada Desember 2025.

    “Kami yakin bisa selesai di minggu ketiga Juni dan mulai rampung minggu keempat Juni dengan kapasitas [produksi] 40%, Agustus 50%, September 60%, Oktober 70%, November 80%, baru 100% Desember,” kata Tony dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Lebih lanjut, Tony mengatakan, terbakarnya smelter membuat pihaknya mengajukan relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga PTFI telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Tony menuturkan, belum terealisasinya izin ekspor seiring terbakarnya smelter, membuat stok konsentrat tembaga menumpuk di gudang penyimpanan Amamapare, Mimika, Papua. Selain itu, perusahaan juga telah menurunkan produksi konsentratnya sebesar 40%.

    Dia menyebut terdapat potensi konsentrat tembaga 1,5 juta ton yang tidak dapat dimurnikan di dalam negeri karena dampak terhentinya operasi smelter. Tony mengeklaim jika seluruh konsentrat tembaga itu bisa diekspor, negara bisa mendapat penerimaan dari dividen, pajak, bea keluar, dan royalti senilai US$4 miliar atau sekitar Rp65 triliun.

    “Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari US$5 miliar. Di mana US$5 miliar dolar itu berupa bea keluar, royalti, dividen, pajak perseroan badan akan bisa mencapai US$4 miliar atau Rp65 triliun,” kata Tony.

    Tony menegaskan bahwa berdasarkan perjanjian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport, ekspor konsentrat dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar. Namun, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur ekspor karena keadaan kahar ini. (Lili Sunardi)

  • Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan agar pemerintah mengubah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) jika mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor konsentrat tembaga tahun ini.

    Pemerintah memberi sinyal untuk kembali memberi izin ekspor kepada PTFI. Hal ini dilakukan lantaran salah satu smelter milik perusahaan terbakar sehingga tergolong kondisi kahar. Padahal, izin ekspor untuk PTFI telah berakhir sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai, tidak ada celah bagi pemerintah memberikan izin ekspor kepada PTFI. 

    Sebab, dalam Pasal 170 UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa penjualan ke luar negeri terhadap mineral logam yang belum dimurnikan maksimal 3 tahun setelah UU Minerba 2020.

    Oleh karena itu, jika pemerintah ingin memberikan izin ekspor kembali kepada PTFI, mereka harus merevisi UU Minerba lagi.

    “Idealnya kebijakan izin ekspor harus didahului dengan perubahan UU,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

    Kendati, Bisman berseloroh bahwa praktik melanggar UU sudah kerap terjadi. Buktinya, pada tahun lalu juga lolos saja kebijakan relaksasi.

    Namun, dia menilai jika pemerintah saat ini tidak ingin tidak melanggar UU, maka hal tersebut positif dan harus apresiasi. Di sisi lain, Bisman juga menilai tidak ada klausul tentang kahar dalam UU Minerba.

    “Jadi kahar tidak bisa menjadi alasan tidak dilaksanakannya ketentuan UU. DPR dan Kementerian ESDM tidak usah malu-malu melanggar UU kan toh sudah sering,” tutur Bisman.

    Sementara itu, Bisman mengaku sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan bea ekspor untuk PTFI jika kelak mendapat izin ekspor lagi.

    “Pengenaan bea ekspor yang tinggi sebagai kompensasi atas relaksasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan PTFI akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil menuturkan insiden kebakaran pada smelter di Gresik, Jawa Timur membuat produksi PTFI terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi. 

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025). 

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan. 

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

  • Pegunungan Bintang minta dikecualikan dari kebijakan efisiensi

    Pegunungan Bintang minta dikecualikan dari kebijakan efisiensi

    Kalau semua diefisiensi, khususnya di bidang infrastruktur dan pendidikan, bagaimana kami bisa berjalan? Pembangunan fisik sekolah dasar saja tidak ada, apalagi jalan dan jembatan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, menyampaikan permintaan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto agar daerahnya dikecualikan dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.

    Hal itu dikemukakan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, usai dilantik oleh Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Harapannya, Bapak Presiden, kembalikan dana itu supaya kami bisa jalan. Kalau tidak, nanti kami sulit membangun, karena di sana kan masih daerah baru yang perlu membuka jalan, jembatan, listrik, air bersih, bangun sekolah dasar,” katanya.

    Spei mengatakan efisiensi anggaran sebesar Rp170 miliar dari total Rp1,2 triliun yang diterima daerahnya berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

    Spei menyebutkan bahwa dana efisiensi tersebut mencakup anggaran untuk pembangunan jalan, Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan.

    “Akibatnya, pembangunan fisik tahun ini menjadi nol,” ujarnya.

    Bupati Spei mengatakan bahwa kondisi infrastruktur di Pegunungan Bintang yang masih jauh dari kata memadai. Dari 34 distrik yang ada, baru tujuh distrik di wilayah ibu kota yang telah memiliki akses jalan yang sebagian besar masih berupa jalan tanah.

    Terkait kebutuhan anggaran, Spei menyebutkan bahwa idealnya Kabupaten Pegunungan Bintang membutuhkan sekitar Rp1,7 hingga Rp2 triliun. Namun, dengan efisiensi anggaran saat ini, ia merasa pembangunan akan sulit terlaksana.

    Ia juga menyoroti ketergantungan Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap transfer dana dari pemerintah pusat yang mencapai 99 persen.

    “Kami di Papua masih sangat tergantung pada pusat, kecuali Mimika yang punya pendapatan asli daerah dari Freeport,” katanya.

    Bupati Spei berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, mengingat Papua memiliki spesialisasi undang-undang khusus yang seharusnya menjadikan kebijakan anggaran lebih berpihak kepada wilayah tersebut.

    “Kalau semua diefisiensi, khususnya di bidang infrastruktur dan pendidikan, bagaimana kami bisa berjalan? Pembangunan fisik sekolah dasar saja tidak ada, apalagi jalan dan jembatan,” katanya.

    Spei berencana menyampaikan langsung keluhannya kepada Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kunjungan mereka ke Magelang dalam agenda retret kepala daerah.

    “Kami akan sampaikan langsung kepada Presiden dan Menteri Keuangan. Kami berharap ada solusi konkret untuk Pegunungan Bintang,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

  • Freeport Belum Bisa Ekspor, Negara Kehilangan Pendapatan Rp 65 Triliun

    Freeport Belum Bisa Ekspor, Negara Kehilangan Pendapatan Rp 65 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Freeport Indonesia (PTFI) membeberkan bahwa negara berpotensi kehilangan pendapatan hingga mencapai Rp 65 triliun. Hal tersebut menyusul kebakaran di area smelter yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan terhentinya produksi.

    Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas mengatakan selama smelter tidak beroperasi, konsentrat yang diproduksi di Papua hanya 40% yang dapat diolah di PT Smelting Gresik.

    “Dan kalau dilihat jumlahnya itu bisa mencapai 1,5 juta ton konsentrat yang tidak bisa diproses di PT Smelting. Dan kalau kita nilai dengan harga yang sekarang ini, itu nilainya bisa lebih dari 5 miliar dolar,” kata Tony dalam RDP bersama Komisi XII dikutip Kamis (20/2/2025).

    Menurut Tony, dari jumlah tersebut, potensi penerimaan negara yang hilang dari bea keluar, royalti, dividen, dan pajak perseroan sekitar US$ 4 miliar atau setara dengan Rp 65 triliun.

    “Di mana dari 5 miliar dolar itu pendapatan negara berupa bea keluar, royalti, dividen, pajak perseroan badan, itu akan bisa mencapai 4 miliar dolar, atau sekitar Rp 65 triliun,” katanya.

    Sementara, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengungkapkan bahwa tim investigasi dari Direktorat Jenderal Minerba merekomendasikan sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh PTFI guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

    Di antaranya adalah pemasangan pengatur suhu atau detektor, pemasangan kamera pemantau di area WESP, serta penjadwalan ulang start-up heating untuk memastikan kesiapan pengawas teknis dan operasional.

    Selain itu, PTFI juga diminta untuk melakukan pemasangan sistem pemadam api otomatis di area WESP, menyusun instrumen tombol darurat yang mudah diakses, serta memasang alarm indikasi kondisi darurat di control room dan lapangan.

    “Kemudian mencari tahu, menerapkan referensi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan lain dengan teknologi dan kegiatan operasional pengolahan yang relatif sama,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Usai Kebakaran, Smelter Freeport Beroperasi Lagi Mulai Juni 2025

    Usai Kebakaran, Smelter Freeport Beroperasi Lagi Mulai Juni 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) telah berkomitmen akan merampungkan perbaikan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga terbarunya pada Juni 2025 mendatang. Hal itu disebabkan kejadian kebakaran pada smelter tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur pada Oktober 2024 lalu.

    “Alhamdulillah kemarin kita sudah memutuskan dengan jalan tengah bahwa pabrik itu akan selesai di bulan Juni (2025) dan Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada,” kata Bahlil dikutip Kamis (20/2/2025).

    Bahlil juga menyebut pemerintah akan kembali menerbitkan surat izin eskpor tembaga mentah untuk Freeport usai tertahan sejak Desember lalu. Menurut Bahlil, keputusan tersebut merupakan hasil persetujuan dari rapat terbatas (Ratas) yang digelar Prabowo pada awal minggu ini bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dan juga kementerian terkait.

    “Kemarin kita sudah melakukan ratas dipimpin oleh bapak presiden dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan,” ucap Bahlil.

    Dia menjelaskan, alasan pemerintah mengizinkan eskpor tembaga kendati sebelumnya sudah ada aturan soal pembatasan ekspor tembaga mentah adalah pendapatan Freeport yang menurun. Ia menyebut bagaimana pun 50% saham Freeport merupakan milik negara.

    Dengan kata lain, apabila pendapatan Freeport menurun maka penerimaan negara juga berkurang. Selain itu, Bahlil mengatakan ada ribuan karyawan yang berpotensi dirumahkan jika Freeport tak kunjung bisa ekspor.

    “Karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan,” tuturnya.

    Meski demikian, pemerintah tetap memberikan sanksi kepada Freeport karena masih mengekspor tembaga kendati jatah ekspornya telah habis pada 2024. “Sanksinya adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia sudah selesai pada 31 Desember 2024 lalu. Dengan keputusan tersebut mereka tak bisa lagi mengekspor bahan mentah tembaga di tahun ini.

    Namun, pada saat bersamaan, Freeport mengalami kebakaran di smelter mereka. Hal itu membuatnya tak bisa mengolah atau menghilirisasi konsentrat. Di sisi lain, penyimpanan konsentrat juga mengalami over kapasitas sementara izin tak kunjung keluar. Kondisi ini membuat Freeport harus mengurangi produksi mereka dan secara otomatis menurunkan pendapatan yang berimbas pada penerimaan negara sekaligus para pekerja di sana.  
     

  • Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bakal mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor kembali konsentrat tembaga secara bertahap. Relaksasi izin ekspor bagi Freeport sebelumnya telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Sebagai informasi, smelter Freeport di Gresik mengalami kebakaran pada Oktober 2024. Kondisi itu membuat perusahaan tak bisa mengolah hasil tambangnya dan menyebabkan adanya penumpukan tembaga di gudang Freeport.

    Meski begitu Bahlil menyebut Freeport akan terkena sanksi kendati mendapat restu ekspor. Sanksi yang dimaksud adalah biaya ekspor yang lebih besar dari sebelumnya.

    “Sanksinya kita memberikan, sanksinya adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” tegas Bahlil di Shangri-La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Bahlil menambahkan, pemerintah sudah melakukan rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas nasib Freeport, khususnya menyangkut insiden kebakaran. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta persoalan tersebut segera diatasi.

    “Namun ketika smelter mereka sudah jadi semua, dan kemudian terjadi kebakaran di smelternya, khususnya di bagian pabrik asam sulfatnya, Menko perekonomian Pak Airlangga pernah memimpin rapat langsung untuk rapat berkoordinasi dengan menteri-menteri teknis untuk menyelesaikan masalah ini,” tutur Bahlil.

    Isu ini juga sudah dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut solusi yang diutamakan adalah memastikan produksi Freeport tetap berjalan demi mencegah PHK, serta menekan potensi kerugian bagi pemerintah. Apalagi 51% saham Freeport dikuasai pemerintah Indonesia.

    “Kemarin kita sudah lakukan ratas dipimpin oleh Bapak Presiden Dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan. Karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan total kerusakan akibat kebakaran pada fasilitas smelter di Gresik Jawa Timur mencapai 100 juta Dolar AS. Adapun kerusakan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh asuransi setelah dinyatakan sebagai kejadian kahar atau force majeur.

    “Total biaya kerusakan 100 juta dolar AS dan sepenuhnya ditanggung pihak asuransi dan surat asuransi sudah diterbitkan Desember lalu. Sudah kami sampaikan ke pemerintah melalui Kementerian ESDM,” uajrnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu, 19 Februari.

    Tony melanjutkan, pihaknya menargetkan proses perbaikan baru akan selesai pada Juni 2025. Saat ini pihaknya telah mendatangkan sejumlah peralatan baru sehingga perbaikan smelter bisa berjalan dengan lancar.

    “Minggu lalu sudah tiba 3 Boeing 737 cargo yang memuat peralatan dan tiba di Surabaya (dengan berat) 30 ton lebih. Ada pesawat Antonov yang kami sewa juga, tiba disurabaya bawa peralatan,” beber Tony..

    Rencananya proses commissioning dan precommissioning dari fasilitas ini baru  akan dimulai pada pertengahan Maret hingga minggu ke-3 bulan Juni.

    “Kami yakin bisa selesai di minggu ke 3 Juni dan mulai ramp up minggu ke 4 Juni dengan kapasitas 40 persen, Agustus 50 persen, September 60 persen, Oktober 70 persen, November 80 persen, baru 100 persen Desember,” ucap Tony.

    Lebih jauh Tony melanjutkan, kebakaran ini kemudian menyebabkan terhentinya kegiatan produksi di smelter yang baru diresmikan ini. Dengan penyetopan kegiatan produksi tersbeut, lanjut Tony, konsentrat tembaga yang diproduksi di Papua hanya bisa diolah sebanyak 40 persen di PT Smelting Gresik dan sisanya tidak dimanfaatkan atau menjadi idle.

    “Jumlahnya bisa mencapai 1,5 juta ton konsnetrat yang tidak bisa diproses di PT Smelting. Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari 5 miliar dolar,” beber Tony.

    Tony melanjutkan, potensi penerimaan negara berkurang sebesar 4 miliar dolar atau setara dengan Rp65 triliun dengan rincian dividen sebesar 1,7 miliar dolar AS atau Rp28 tiliun, pajak sebesar 1,6 miliar dolar AS atau senilai Rp26 triliun, bea keluar ekspor sebesar 0,4 miliar atau Rp6,5 triliun dan royalti sebesar 0,3 miliar dolar AS atau Rp4,5 triliun.

    Adapun dampak terhadap daerah jika tidak melakukan ekspor konsentrat tembaga, kata Tony, antara lain pengurangan pendapatan daerah di tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp5,6 triliun dengan rincian Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1,3 triliun, Kabupaten Mimika sebesar Rp2,3 triliun dan kabupaten lain di Papua Tengah sebesar Rp2 triliun.

    Terakhir, potensi berkurangnya alokasi dana kemitraan PTFI untuk program pengembangan masyarakat sebesar 60 juta dolar AS atau Rp960 miliar di tahun 2025.

    “Sesuai dengan IUPK PTFI, konsentrat dapat diekspor apabila terjadi keadaan kahar namun perlu penyesuaian Permen ESDM untuk mengatur ekspor tersebut karena keadaan kahar ini,” tandas Tony.

  • Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) berupa naiknya nilai pajak ekspor. Hal ini berkaitan dengan relksasi ekspor konsentrat tembaga yang sejatinya berakhir di 31 Desember 2024.

    Sebagaimana diketahui, Freeport Indonesia seharusnya tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat, dengan beroperasi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur.

    Namun sayangnya, smelter tembaga yang mengolah konsentrat menjadi katoda tembaga itu mengalami insiden kebakaran, yang berakibat pada berhentinya produksi.

    Atas insiden itu, Bahlil menyebutkan, pihaknya akan memberikan ruang untuk mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga dengan syarat naiknya pajak ekspor.

    “Sanksinya kita memberikan adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayarkan negara lebih besar daripada sebelumnya. (Pemberian sanksi) baru diputuskan Februari (2025) ini,” katanya saat ditemui di sela acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Pemerintah bersama dengan pihak Freeport Indonesia juga sudah melakukan pembahsan perihal relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini. Dengan catatan, smelter konsentrat di Gresik sudah bisa berjalan pada Juni 2025 ini.

    “Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada dan secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk melakukan ekspor konsentrat,” tegas Bahlil.

    Pertimbangan relaksasi ekspor konsetrat ini, kata Bahlil, karena Freeport yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah ini berkontribusi besar dalam pendapatan negara.

    Sehingga, ada potensial kehilangan pendapatan negara bila PTFI tidak melakukan produksi tembaga dan tak bisa diekspor.

    Ditambah, ada potensi ribuan karyawan yang dirumahkan imbas dari belum bisa berjalannya smelter tembaga terbaru PTFI itu.

    “(Solusi) win-winnya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport kita berjalan karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss. Tapi di sisi lain, bagi saya sebagai Menteri ESDM adalah bagaimana memastikan agar pabrik itu segera berjalan,” bebernya.

    (pgr/pgr)