Xcloud.id

Perusahaan: Freeport

  • Bos Freeport Waswas Permintaan Tembaga Terganggu Imbas Tarif Trump

    Bos Freeport Waswas Permintaan Tembaga Terganggu Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – CEO Freeport-McMoRan (FCX) Kathleen Quirk waswas kebijakan tarif resiprokal ala Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengganggu permintaan tembaga global.

    Menurutnya, Trump yang memberlakukan tarif impor tinggi mulai dari 10% hingga 50%, dapat memperburuk ekonomi global hingga mendorong resesi dan inflasi.

    Selain itu, kebijakan Trump juga memicu kerugian di pasar keuangan dan meningkatkan ketegangan dengan China dan Uni Eropa (UE).

    “Kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa perang dagang dapat menyebabkan orang tidak berinvestasi, tidak membeli, mengubah pola mereka dan memengaruhi permintaan,” kata Quirk dikutip dari Reuters, Selasa (8/4/2025).

    Quirk menjelaskan, tembaga digunakan secara luas di seluruh ekonomi global. Khususnya sebagai komponen dalam pembangkitan listrik, elektronik, dan konstruksi.

    Dia pun mengatakan bahwa saat ini perusahaan tambang perlu menunggu dan melihat perkembangan dari kebijakan Trump. Apalagi, penurunan harga tembaga baru-baru ini tidak baik untuk jangka panjang bagi industri tersebut, yang bergantung pada investasi bernilai miliaran dolar.

    Quirk mengatakan, meskipun tarif tembaga AS dapat meningkatkan laba Freeport sebesar US$$400 juta per tahun, dia tetap khawatir tentang dampaknya terhadap ekonomi global.

    “Kita semua akan bergantung pada pasar yang permintaannya akan terus meningkat dan tidak tunduk pada resesi besar yang telah kita lihat dari waktu ke waktu,” katanya.

    Freeport yang berbasis di AS memang memiliki operasi besar di Chili, Peru, Eropa, dan Indonesia. Namun, Quirk mengatakan bahwa dia menyambut baik gagasan untuk memproduksi lebih banyak tembaga di AS.

    Hal ini selaras dengan tujuan Trump untuk meningkatkan produksi dalam negeri guna mengimbangi dominasi China.

    Perusahaan tersebut sudah menjadi produsen tembaga terbesar di AS dan mengoperasikan satu dari dua pabrik peleburan tembaga di AS.

  • KSPI Ungkap 50 Ribu Buruh Terancam PHK Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump

    KSPI Ungkap 50 Ribu Buruh Terancam PHK Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mewanti-wanti adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu kebijakan tarif baru impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Adapun dalam daftar yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat, produk ekspor Indonesia dikenakan tarif imbal balik sebesar 32 persen, ditambah tarif global sebesar 10 persen.

    Said Iqbal bilang, kebijakan ini sangat mempengaruhi beberapa sektor industri, seperti tekstil, sepatu, hingga elektronik.

    Bahkan, beberapa serikat pekerja disebutnya telah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK.

    “Namun belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal,” ucapnya dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (6/4/2025).

    Berdasarkan temuan KSPI, sebelum lebaran sejumlah perusahaan sudah berada dalam kondisi goyah dan sedang mencari format untuk menghindari PHK.

    Kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat ini pun diprediksi bakal semakin memperparah kondisi perusahaan-perusahaan tersebut.

    Said Iqbal pun menyayangkan lambatnya langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif Amerika Serikat ini.

    “Ironis, karena tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal,” ujarnya.

    KSPI pun memprediksi, kebijakan baru yang diterbitkan Presiden Amerika Serikat ini bakal berdampak pada 50 ribu buruh di Indonesia.

    Gelombang PHK ini pun diprediksi bakal terjadi tiga bulan setelah diberlakukannya tarif baru tersebut pada 9 April 2025 mendatang.

    “Kenaikan tarif sebesar 32 persen membuat barang produksi Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS. Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK,” tuturnya.

    “Bahkan, dalam beberapa kasus perusahaan memilih tutup operasionalnya,” sambungnya.

    Kondisi ini juga diperparah dengan fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan makanan-minuman umumnya dimiliki investor asing.

    Jika situasi ekonomi di Indonesia tidak menguntungkan, investor asing ini disebut Said Iqbal dapat dengan mudah memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah di Amerika Serikat.

    Ia pun mencontohkan, sektor tekstil yang kemungkinan akan pindah ke Bangladesh, India, atau bahkan Sri Lanka yang tidak terkena kebijakan tarif dari Amerika Serikat.

    Di sisi lain, ada juga industri yang tidak bisa begitu saja pindah, seperti Freeport atau industri kelapa sawit. 

    “Namun bukan berarti mereka tidak akan melakukan PHK, justru PHK menjadi langkah paling mudah untuk menekan biaya operasional,” ucapnya.

    Oleh karena itu, KSPI menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK.

    Menurutnya, Satgas PHK perlu dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya PHK, memastikan hak-hak buruh dipenuhi, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, termasuk mendorong re-negosiasi dengan Amerika Serikat. 

    “Usulan pembentukan Satgas PHK ini telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI dan mendapat respon positif,” ujarnya.

    Selanjutnya, pemerintah harus segera melakukan re-negosiasi perdagangan dengan AS. 

    Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mengganti bahan baku dengan produk dari AS, seperti kapas, karena ini bisa membuka peluang pengurangan tarif. 

    Selama ini, Indonesia banyak menggunakan kapas dari China dan Brasil, padahal jika menggunakan bahan baku dari Amerika, tarif bisa lebih ringan.

    Dalam kunjungan bersama Kapolri ke perusahaan sepatu di Brebes, terlihat bahwa investor dari Taiwan dan Hongkong dalam sektor sepatu mengalami tekanan akibat kebijakan tarif ini. 

    Sementara Vietnam, yang terkena tarif hingga 46 persen, mulai menurunkan kapasitas produksinya dan mengalihkan pesanan ke Indonesia. 

    Pemerintah harus melihat peluang ini dan memberi perlindungan kepada industri sepatu yang ada di dalam negeri dengan memberikan kemudahan regulasi agar kapasitas produksi bisa ditingkatkan.

    KSPI dan Partai Buruh juga memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi sasaran empuk perpindahan pasar dari negara-negara lain ke Indonesia. 

    Sebagai contoh, ketika China kehilangan pasar ekspornya ke Amerika, maka mereka bisa membanjiri Indonesia dengan produk murah. Jika hal ini dibiarkan, maka pasar domestik akan dikuasai barang impor murah, industri dalam negeri tertekan, dan PHK semakin tak terhindarkan.

    Karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2023 harus segera dicabut dalam waktu dekat. 

    Jika tidak, impor akan makin tak terkendali, produk dijual murah, dan pasar dalam negeri terancam. Pada akhirnya, hal ini hanya akan memperburuk gelombang PHK yang sudah ada.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRK minta PT HAL pulangkan 65 karyawan dari Jakarta ke Mimika

    DPRK minta PT HAL pulangkan 65 karyawan dari Jakarta ke Mimika

    Pemerintah daerah dan DPRK setempat juga tidak diberi informasi terkait dengan proyek pengelolaan tailing.

    Timika (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah, meminta PT Honay Ajkwa Lorenz (PT HAL) segera memulangkan 65 karyawan asli Papua yang direkrut dan telah mengikuti pelatihan soft skill oleh Pusat Bantuan Mediasi Gereja Kristen Injili (PBM GKI) di Surabaya, Jawa Timur.

    “Saat ini 65 karyawan tersebut masih berada di Jakarta dan Surabaya. Kami belum mengetahui kapan mereka pulang dan hak-hak mereka dari perusahaan juga tidak jelas,” kata anggota DPRK Mimika Anton Niwilingame di Timika, Kamis.

    Menurut Anton, sebelumnya PT HAL telah meluncurkan proyek pengelolaan tailing (limbah tambang) menjadi semen, paving block, dan keramik.

    “Perusahaan ini telah merekrut sebanyak 6.000 karyawan dan kebanyakan karyawan mendapatkan rekomendasi dari gereja. Namun, perekrutan ini tidak transparan,” ujarnya.

    Anton menjelaskan bahwa PT Freeport Indonesia sebagai pemilik tailing tidak mengetahui perekrutan karyawan. Begitu pula dengan lembaga adat seperti Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) tidak dilibatkan.

    “Selain itu, pemerintah daerah dan DPRK setempat juga tidak diberi informasi terkait dengan proyek pengelolaan tailing,” katanya lagi.

    Wakil rakyat ini menambahkan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen PT HAL untuk segera meluangkan 65 karyawan dan pengawasan proyek pengelolaan tailing dengan ketat karena lokasi pabrik dari perusahaan tersebut beras di antara permukiman warga.

    “Ini berbahaya terhadap lingkungan sehingga harus dikaji kembali karena bahan kimia tailing bisa mencemari ribuan hektare tanah ulayat. Jadi, kami minta proyek ini dihentikan sementara hingga ada kajian yang jelas,” ujarnya.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN siap penuhi kebutuhan listrik dan energi bersih KEK Gresik

    PLN siap penuhi kebutuhan listrik dan energi bersih KEK Gresik

    Kami akan memastikan penyambungan baru curah 40 MW dapat direalisasikan dan menyala sesuai target pada Juli 2025

    Surabaya (ANTARA) – PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik dan energi bersih untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

    Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti dalam keterangan diterima di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, memaparkan rencana pasokan listrik serta pengembangan energi hijau untuk kawasan tersebut.

    “PLN tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN, serta peraturan dari Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN,” kata Edi Srimulyanti.

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Ahmad Mustaqir menegaskan PLN akan mempercepat permohonan penyambungan listrik guna mendukung percepatan pembangunan di KEK Gresik.

    “Kami akan memastikan penyambungan baru curah 40 MW dapat direalisasikan dan menyala sesuai target pada Juli 2025,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, PLN dan PT BKMS juga membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ground mounted dan floating dengan total kapasitas 148 MWp.

    PLTS ini direncanakan terkoneksi dengan Gardu Induk PLN, mendukung pasokan listrik yang ramah lingkungan bagi industri di KEK Gresik.

    Pengelola kawasan JIIPE, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), menyebutkan bahwa kebutuhan total daya listrik kawasan mencapai 500 MVA.

    Saat ini, daya listrik PT Freeport sebesar 170 MVA, sementara daya listrik tarif curah tegangan menengah PT BKMS mencapai 29,5 MVA.

    Direktur Operasi PT BKMS Naresh Kumar Anchalia menyampaikan bahwa kebutuhan daya ke depan untuk New BKMS diperkirakan mencapai 300,5 MVA, dengan tahapan tambahan 40 MVA pada 2025, 260 MVA pada 2028, dan 300,5 MVA pada 2029.

    Naresh Kumar Anchalia mengapresiasi langkah PLN dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan.

    “Dengan adanya sinergi yang kuat antara PLN dan BKMS, kami optimistis KEK Gresik dapat berkembang pesat dan menarik lebih banyak investor,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rio Tinto Bangun Pusat SDM Pertambangan Mongolia

    Rio Tinto Bangun Pusat SDM Pertambangan Mongolia

    Bisnis.com, JAKARTA – Rio Tinto Mining Corporation (Rio Tinto) bakal mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Mongolia di sektor pertambangan lewat peluncuran South Gobi Underground Mass Mining Institute (SGUMMI). Langkah tersebut dilakukan lewat kerja sama dengan University of Queensland.

    South Gobi Underground Mass Mining Institute (SGUMMI) menawarkan program pelatihan kelas dunia yang komprehensif yang dirancang untuk para profesional pertambangan lokal dan internasional yang memanfaatkan tambang tembaga Oyu Tolgoi sebagai pusat pelatihan praktis. 

    Di Monngolia dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah mahasiswa yang belajar di bidang teknik pertambangan, yang menyebabkan kekurangan profesional pertambangan yang sangat terampil. Oleh karena itu, pembentukan program pelatihan tambang bawah tanah ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dalam industri dan mengangkat industri pertambangan Mongolia di panggung global.

    “Saya berterima kasih atas peluncuran South Gobi Underground Mass Mining Institute yang didedikasikan untuk melatih para profesional pertambangan Mongolia dan asing yang kompetitif secara global,” kata Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa, seperti dikutip dari keterangan resmi Rio Tinto, Kamis (27/3/2025), 

    Chief Executive Officer (CEO) Rio Tinto Jakob Stausholm mengatakan bahwa Oyu Tolgoi adalah tambang Mongolia kelas dunia, yang dibangun oleh lebih dari 20.000 orang Mongolia.

    “Ini adalah prestasi luar biasa dalam bidang teknik, kemajuan teknologi, dan standar keselamatan – keterampilan dan pengetahuan yang akan terus kami kembangkan secara lokal dengan pendirian Institut Pertambangan Massal Bawah Tanah South Gobi,” ujarnya.

    Tambang Oyu Tolgoi akan menjadi tempat pelatihan utama bagi kelompok pertama, yang tahun ini menyambut beragam kelompok yang terdiri dari 28 peserta dari berbagai organisasi. Sementara itu, Universitas Queensland akan bertanggung jawab atas pengelolaan Institut, serta mengembangkan dan menyampaikan kurikulum.

    Kurikulum SGUMMI berfokus pada mata kuliah teknik inti, seperti pertambangan bawah tanah, geoteknik, dan teknik pertambangan, dengan topik-topik tertentu yang dipilih untuk mengatasi tuntutan industri dan kekurangan keterampilan. Akademisi dan pakar pertambangan terkemuka berkolaborasi dalam pengembangan dan penyampaian pelatihan. 

    Mulai 2026, institut tersebut akan terbuka bagi perusahaan pertambangan lokal dan internasional untuk pelatihan. Pada tahun ketiga, Institut ini bertujuan untuk mendapatkan akreditasi dari universitas pertambangan yang diakui secara global.

    Selain meningkatkan pengembangan keterampilan, institut ini akan membangun dirinya sebagai pusat strategis untuk pendidikan pertambangan di Asia, yang akan memberi manfaat bagi masyarakat pertambangan Mongolia setempat dan berkontribusi pada tenaga kerja pertambangan global.

    KELAS DUNIA

    Pada 2022, Rio Tinto memperkirakan tambang Oyu Tolgoi ke depan bakal menjadi tambang tembaga kelima terbesar dunia ketika tambang bawah tanah mereka beroperasi secara penuh. Tambang ini diproyeksi bakal memproduksi 500.000 ton tembaga per tahun pada 2028 hingga 2036. Jumlah ini sama dengan produksi Freeport McMoRan Inc. di tambang Cerro Verde, Peru.

    Dengan beroperasinya tambang bawah tanah tersebut, maka tambang Oyu Tolgoi bakal menjadi tambang tembaga terbesar keempat dunia setelah Escondida, Grasberg, dan Collahuasi pada 2026–2030 dengan produksi tembaga sebesar 510.000 ton.

    Adapun, penambangan terbuka di Oyu Tolgoi dimulai pada 2011, sedangkan konsentrator tembaga, kompleks industri terbesar yang pernah dibangun di Mongolia, mulai memproses bijih tambang menjadi konsentrat tembaga pada 2013. Infrastruktur saat ini di Oyu Tolgoi akan memungkinkan tambang tersebut beroperasi selama beberapa dekade mendatang.

    Pada Maret 2023, produksi bawah tanah dimulai di Oyu Tolgoi, menjadikannya bisnis tembaga terintegrasi permukaan dan bawah tanah berkinerja tinggi dan salah satu produsen tembaga terpenting di dunia.

    Pada aset tembaga di Oyu Tolgoi Pemerintah Mongolia menggenggam kepemilikan 34% dan Rio Tinto memiliki kepemilikan 66%. Rio Tinto mengelola operasi pertambangan ini atas nama para pemilik.

  • Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Seksi Killer, Dandhy Laksono, memberikan respons terhadap tuduhan bahwa aksi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI didalangi oleh kepentingan asing. 

    Dalam cuitannya di media sosial X, Dandhy menanggapi unggahan akun @GuruGembull yang menduga adanya “titipan asing” dalam demonstrasi mahasiswa.

    “Jangan malu-maluin orang gembul,” ujar Dandhy (26/3/2025).

    Tuduhan itu muncul karena salah satu tuntutan aksi adalah menarik seluruh militer dari Papua. 

    “Sepanjang sejarah dari New York Agreement sampai masuknya Freeport justru asing lah yang paling berkepentingan militer Indonesia ada di Papua,” tandasnya.

    Dandhy mengingatkan kembali sejarah panjang keterlibatan asing dalam kebijakan militer di Papua.

    Termasuk dalam konteks perjanjian internasional dan kepentingan ekonomi di wilayah tersebut. 

    Sebelumnya, dalam demonstrasi mahasiswa yang tersebar di berbagai kota, sejumlah tuntutan diajukan, termasuk menolak revisi UU TNI.

    Tuntutan itu menentang perluasan fungsi militer dalam ranah sipil, serta menolak penambahan kewenangan TNI di luar perang.

    Salah satu poin yang disorot adalah seruan untuk menarik seluruh militer dari Papua. 

    Tudingan adanya campur tangan asing dalam aksi mahasiswa bukan hal baru.

    Namun, Dandhy menegaskan bahwa justru kepentingan asing selama ini berperan dalam keberadaan militer di Papua, bukan sebaliknya. 

    Aksi mahasiswa menolak revisi UU TNI terus berkembang, dengan berbagai kalangan ikut memberikan komentar, baik yang mendukung maupun yang menuding adanya agenda tertentu di balik gerakan tersebut.

  • Profil Junimart Girsang, Politisi PDI Perjuangan yang Ditunjuk Prabowo Jadi Duta Besar RI di Italia – Halaman all

    Profil Junimart Girsang, Politisi PDI Perjuangan yang Ditunjuk Prabowo Jadi Duta Besar RI di Italia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ini profil Junimart Girsang, politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Duta Besar untuk Republik Italia.

    Junimart Girsang hadir dalam prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Kepres itu masing-masing ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2025 dan 21 Maret 2025 oleh Presiden Prabowo.

    Selain Duta Besar untuk Republik Italia, Junimart juga merangkap Dubes Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).

    Junimart Girsang lahir di Medan 3 Juni 1963.

    Ia adalah anggota DPR RI dua periode dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

    Junimart mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara III untuk periode 2014–2019 dan 2019–2024.

    Untuk periode 2019-2024, Junimart  duduk di kursi Wakil Ketua Komisi II yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.

    Junimart seperti layaknya anak kecil lainnya, ia gemar bermain bola di halaman gedung nasional, mandi di parit, dan membantu orang tuanya berternak.

    Saat umur 14 tahun, Junimart sudah memasuki masa remaja ia memberanikan diri untuk berhijrah ke Pulau Jawa yaitu Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan pelajaran dan pengalaman hidup.

    Ia bersekolah dan kuliah di sana.

    Ternyata menjadi orang rantau malah membuatnya matang dan memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang berhasil.

    Sejak kecil, Junimart selalu disiplin dalam mengerjakan tugas dan belajar.

    Ia mengenyam pendidikan sekolah tingginya dan mendapat gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

    Ia juga mendapatkan dua gelar master di bidang yang berbeda.

    Magister Manajemen dari Universitas Satyagama, Jakarta dan Magister Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Tak hanya itu, Junimart berhasil meraih gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Karier pengacara Junimart dimulai saat ia pertama kali magang di firma hukum TR Messakh & Rekan.

    Semua pengalaman dan pengetahuan yang ia dapat dari tempat magangnya kemudian dipraktikan langsung dengan membuka praktik hukum sendiri yaitu Kantor Hukum JnR pada tahun 1991.

    Pengacara berdarah batak ini juga aktif dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan PERADI.

    Junimart sering menangani kasus yang melibatkan petinggi publik, pesohor, serta kasus-kasus artis yang ada di Indonesia.

    Selain itu, Junimart juga tercatat sebagai aktivis gereja dalam berbagai kegiatan rohani hingga ia merilis 2 album lagu rohaninya sendiri.

    Setelah malang melintang di dunia pengacara, Junimart terjun ke dunia politik.

    Sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Junimart Girsang juga dikenal sebagai advokat hukum yang sering bertindak selaku kuasa hukum banyak perusahaan, baik dalam maupun luar negeri.

    Selama bertindak selaku pengacara dan atau kuasa hukum, Girsang banyak menangani kasus yang melibatkan para petinggi publik dan pesohor Indonesia.

    Junimart Girsang sempat mendampingi para wartawan harian umum Berita Buana, bertindak selaku tim kuasa hukum Mabes Polri atas pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat, menjadi tim penasihat hukum Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden RI,

    Sebagai kuasa hukum mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, dan yang mungkin juga banyak diingat publik, ketika resmi menjadi advokat hukum Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata saat menggugat cerai suaminya, Hutomo Mandala Putra, yang juga putra bungsu mantan penguasa Orde Baru, Soeharto.

    Kasus yang paling santer adalah ketika ia ikut dalam Tim pembela bagi terdakwa korupsi Muhammad Nazaruddin dalam kasus membongkar kasus korupsi dalam tubuh DPR pada tahun 2013.

    Junimart juga kakak kandung dari pengacara kondang lainnya, yakni Juniver Girsang.

    Nama Junimart juga terkenal sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada akhir tahun 2015 saat sedang menangani Skandal Politik di Kasus PT Freeport Indonesia 2015 atau “Papa Minta Saham” oleh Mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    PENDIDIKAN

    SD Negeri Teladan di Sidikalang, Sumut

    SMP Negeri I Sidikalang, Sumut

    SMA BPPK Bandung, Jawa Barat

    S1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

    S2, Program Magister Management Universitas Satyagama, Jakarta

    S2, Magister Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung

    S3, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

    KARIER

    Pengacara swasta

    Ketua Presidium, Forum Diskusi Advokat Indonesia

    Anggota, Tim Pemeriksa Hasil Uji Calon Advokat

    Staf Pengajar, Kursus Advokat, Universitas Indonesia Esa Unggul (IEU) Jakarta

    Anggota, PERADI

    Anggota, DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum

    PENGHARGAAN

    Best Dressed Executive versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production

    Tokoh Eksekutif Muda versi Yayasan Prestasi & Penghargaan Indonesia

    Tokoh Peduli Sosial Termuda Indonesia 1997

    Penghargaan CITRA ADHIKARSA PEMBANGUNAN INDONESIA 1996-1997 versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production. 

    Gagal lolos ke Senayan periode 2024-2029

    Junimart Girsang mengaku kecewa terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang kerap bermasalah saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.

    Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    “Saya sangat kecewa dengan KPU telah memperkenalkan Sirekap menjadi hal yang membuat bingung rakyat Indonesia,” kata Junimart.

    Padahal, lanjutnya, Sirekap hanya merupakan alat bantu.

    Namun, masyarakat menjadi bergantung terhadap sistem itu, termasuk Junimart sendiri.

    Ia mengungkapkan pada awal rekapitulasi, perolehan suaranya paling tinggi di daerah pemilihan Sumatera Utara III.

    Namun, Junimart mengatakan hari berikutnya, perolehan suaranya justru mengalami penurunan.

    Sebagimana diketahui, KPU memutuskan untuk tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg saat proses rekapitulasi berlangsung.

    Sebagai gantinya, KPU hanya menetapkan kebijakan untuk menampilkan formulir model C hasil plano saja di Sirekap. Hal itu pun dipertanyakan Junimart.

    “Ada apa dengan KPU? Sirekap itu hanyalah alat bantu. Last menit berhenti. Jadi apa motivasi KPU ya, dengan menerbitkan Sirekap? Padahal, ya, hasil suara yang dari daerah itu belum tentu valid A1, Pak,” ujarnya.

    Namun, ia kembali menekankan tidak kecewa lantaran tidak lolos kembali ke parlemen. Tetapi, dia hanya menyesalkan cara kerja KPU.

    “Saya tidak kecewa, saya tidak lolos, Pak. Tetapi saya sesalkan cara kerja KPU yang sekian lama kita rapat, rapat, rapat terus, bahkan membutuhkan anggaran 76T,” katanya.

    Junimart merupakan caleg di dapil Sumut III yang gagal lolos ke Senayan.

    Junimart meraih suara lebih tinggi sebesar 75.401 dan menempati posisi ketiga suara tertinggi di partainya.

    Dalam dapil Sumut III, PDIP berhasil mengamankan dua kursi DPR dari 10 kursi yang diperberutkan.

    Dua kursi itu ditempati Bob Andika Mamana Sitepu (PDIP) dengan 94.621 suara dan Bane Raja Manalu (PDIP) dengan 91.169 suara.

  • Profil Rozik Boedioro Soetjipto, Mantan Menteri PU Tutup Usia

    Profil Rozik Boedioro Soetjipto, Mantan Menteri PU Tutup Usia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar duka datang dari dunia pertambangan dan infrastruktur Indonesia, mantan Menteri Pekerjaan Umum, Rozik Boedioro Soetjipto di era Kabinet Persatuan Nasional, meninggal dunia pada Senin (24/3/2025).

    Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan di Instagram Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, M Basuki Hadimuljono.

    “Keluarga Besar Otorita Ibu Kota Nusantara turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Dr Ir Rozik Boedioro Soetjipto,” tulis unggahan tersebut, dikutip pada Senin (24/3/2025).

    Profil dan Perjalanan Karier Rozik Boedioro Soetjipto

    Rozik Boedioro Soetjipto lahir pada 20 Agustus 1943 dan merupakan lulusan teknik pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1961. Ia dikenal sebagai dosen senior di fakultas teknik pertambangan dan perminyakan (FTTM) ITB.

    Selama kariernya, ia pernah menjabat sebagai direktur jenderal di Kementerian Pertambangan dan Energi sebelum akhirnya ditunjuk sebagai menteri pekerjaan umum periode 1999-2001.

    Selain aktif di pemerintahan, Rozik juga memiliki pengalaman akademik yang kuat. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Katolik Leuven, Belgia, dengan disertasi yang membahas pemulihan logam transisi menggunakan resin penukar ion. Kemampuannya dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Prancis, dan Belanda, turut mendukung kiprahnya di tingkat internasional.

    Jabatan Strategis di Dunia Pertambangan

    Setelah meninggalkan jabatan sebagai menteri, Rozik melanjutkan perannya di industri pertambangan. Ia menjadi salah satu Komisaris PT Freeport Indonesia sejak tahun 2000 dan kemudian diangkat sebagai presiden direktur perusahaan tersebut pada 27 Januari 2012, menggantikan Armando Mahler. Masa kepemimpinannya di Freeport berakhir pada 2015, dan posisinya digantikan oleh Maroef Sjamsuddin.

    Di luar Freeport, Rozik juga menjabat sebagai komisaris independen PT Bayan Resources dan aktif dalam Natural Resource Centre, sebuah lembaga yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam. Salah satu peninggalan pentingnya adalah hibah Gedung Freeport SBM ITB yang kini dikenal sebagai Gedung Labtek XIV ITB, yang diresmikan pada 2017.

    Dedikasi di Dunia Pendidikan dan Pertambangan

    Semasa hidupnya, Rozik berkontribusi besar di berbagai bidang, termasuk akademik dan pengelolaan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa posisi yang pernah diembannya:

    Dosen Teknik Pertambangan dan Manajemen Geologi FTTM ITB.Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana ITB.Direktur Pembinaan di Ditjen Pertambangan Umum.Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.Direktur Jenderal Pertambangan Umum.Menteri Pekerjaan Umum (1999-2001).Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (2012-2015).Komisaris Independen PT Bayan Resources.Pendiri dan pegiat di Natural Resource Centre.

    Kepergian Rozik Boedioro Soetjipto meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar ITB dan dunia pertambangan Indonesia. Jasa dan dedikasi yang telah ia torehkan akan selalu dikenang sebagai inspirasi bagi generasi penerus. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan

  • Target Royalti PNBP Minerba, Airlangga dan Sri Mulyani Tunggu PP

    Target Royalti PNBP Minerba, Airlangga dan Sri Mulyani Tunggu PP

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa Pemerintah saat ini tengah merampungkan revisi dua peraturan pemerintah (PP) guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

    Dia pun mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu PP tersebut rampung sebelum dapat menyampaikan target royalti yang akan dipatok oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ya, tunggu PP, targetnya sudah ada, cuma kita tunggu PP-nya karena ada perubahan sedikit,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025). 

    Senada, terkait pendapatan negara dari royalti, Sri Mulyani belum memberikan angka soal target yang akan dikejar secara pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkat Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perubahan regulasi terkait penyesuaian tarif royalti tersebut akan segera selesai.

    “Perubahan sekarang sudah hampir final, dikit lagi,” ucap Bahlil kepada awak media usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

    Bahlil menambahkan, pada rapat tersebut turut dibahas mengenai beberapa sumber pendapatan baru lainnya. Hal ini termasuk dengan peningkatan royalti pada beberapa komoditas unggulan mulai dari emas hingga batu bara.

    “Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara,” ujarnya. 

    Berkaitan dengan royalti, Bahlil mengatakan bahwa royalti ini dikenakan mulai dari bahan baku hingga barang jadi guna menunjang proses hilirisasi. Sementara untuk besarannya berkisar antara 1,5% hingga 3% bergantung pada kondisi harga komoditas di pasar global.

    “Tergantung dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar pada pengusaha karena kita juga butuh pengusaha berkembang,” jelasnya.

    Menteri ESDM pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia juga akan dikenakan tarif royalti sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Sesuai aturan kan kita kenakan pajak yang paling tinggi,” tandas Bahlil.

  • Pemerintah Incar Pendapatan Baru dari Mineral & Batu Bara, Ini Bocorannya

    Pemerintah Incar Pendapatan Baru dari Mineral & Batu Bara, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mengincar sumber pendapatan baru dari sektor mineral dan batu bara (minerba). Untuk itu, pemerintah akan merampungkan revisi dua peraturan pemerintah (PP) untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan utama PP tersebut mengenai revisi terkait penyesuaian tarif royalti yang akan segera selesai. Hal ini dibahas saat Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sesaat setelah berbuka puasa di Istana Merdeka, pada Kamis, 20 Maret 2025.

    “Perubahan sekarang sudah hampir final, dikit lagi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Bahlil menerangkan rapat tersebut turut dibahas mengenai beberapa sumber pendapatan baru lainnya. Hal ini termasuk dengan peningkatan royalti pada beberapa komoditas unggulan mulai dari emas hingga batu bara.

    “Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara,” terang Bahlil.

    Selain itu, menurut Bahlil, pemerintah juga mempertimbangkan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap produk turunan mineral yang belum masuk dalam skema pendapatan negara. Upaya ini diharapkan mendorong strategi hilirisasi pemerintah guna meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan.

    Berkaitan dengan royalti, Bahlil menerangkan royalti ini dikenakan mulai dari bahan baku hingga barang jadi untuk menunjang proses hilirisasi. Sementara untuk besarannya berkisar antara 1,5-3% yang tergantung pada kondisi harga komoditas di pasar global.

    “Tergantung dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar pada pengusaha karena kita juga butuh pengusaha berkembang,” jelas Bahlil.

    Bahlil pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia juga akan dikenakan tarif royalti sesuai dengan aturan yang berlaku. “Sesuai aturan kan kita kenakan pajak yang paling tinggi,” imbuh dia.

    (hns/hns)