Perusahaan: Freeport

Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar bagi komoditas batu bara dan emas. Rencananya, kebijakan ini diberlakukan mulai tahun depan, 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah memang berencana untuk mengenakan bea keluar untuk ekspor batu bara. Dengan catatan, bea keluar tersebut akan dikenakan jika harga batu bara dunia tengah ‘meroket’.

Bahlil menyebutkan, jika harga batu bara global mengalami peningkatan di atas harga keekonomiannya, maka sudah sewajarnya negara mendapatkan pendapatan lebih dari peningkatan harga batu bara tersebut.

“Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Selain itu, dia mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

“Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno. Tri menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut kemungkinan akan diterapkan pada tahun depan dengan menyesuaikan kondisi harga.

“Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

“Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

“Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

“Mungkin bahan mentah nya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

“Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batubara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

(wia)

[Gambas:Video CNBC]

15/07/2025 09:50
Siap-Siap Batu Bara dan Emas Bakal Dikenakan Bea Keluar di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bea keluar khususnya untuk komoditas batu bara dan emas akan diterapkan pada 2026 mendatang. Saat ini rencana tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut akan diterapkan dengan menyesuaikan kondisi harga.

“Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan nantinya akan ada aturan turunan terhadap pengenaan bea keluar ekspor batu bara. Dia menyebutkan, pemerintah akan mengenakan bea keluar ekspor batu bara berdasarkan nilai keekonomian batu bara dunia.

“Itu kan nanti ada aturan turunannya. Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Meskipun akan dikenakan bea keluar, Bahlil mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

“Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

Seperti diketahui, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

“Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

“Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

“Mungkin bahan mentahnya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

“Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batu bara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

(wia)

[Gambas:Video CNBC]

14/07/2025 21:39
Batam Pioner Industri Hijau, Diawali Pabrik Solder Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Batam – Batam menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memiliki pabrik solder ramah lingkungan. Adalah PT Solder Tin Andalan Indonesia (STANIA), anak perusahaan Arsari Tambang itu diresmikan Kamis (10/7/2025).

Berlokasi di Tunas Prima Industrial Estate, menurut Komisaris Utama Arsari Tambang, Hasyim Djojohadikusumo, pabrik ini bukan sekadar fasilitas produksi, melainkan simbol komitmen Indonesia menuju industri hijau yang berkelanjutan.

“Ini lompatan besar menuju masa depan industri yang ramah lingkungan dan mandiri,” kata Hashim S. Djojohadikusumo.

Ditambahkan bahwa pabrik ini mendukung visi hilirisasi mineral nasional yang digagas Presiden Prabowo dan menjadikan Batam sebagai pusat teknologi hijau.

Dengan kapasitas awal 2.000 ton solder bar per tahun dan rencana ekspansi hingga 16.000 ton untuk produk seperti solder wire, powder, dan paste, STANIA menargetkan pendapatan tahunan Rp1 triliun. Menurutnya, ini lebih dari sekadar angka, pabrik ini dirancang sebagai green factory.

Direktur Utama Arsari Tambang, Aryo P Djojohadikusumo menyebutkan bahwa pabrik ini seluruh operasionalnya menggunakan listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) bersertifikat Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN. Bahkan desain bangunan juga memanfaatkan cahaya alami untuk hemat energi.

“Kami buktikan industri berat bisa ramah lingkungan, sejalan dengan tren global menuju energi bersih,” kata Aryo P. Djojohadikusumo.

Ia memastikan keberlanjutan bahan baku melalui kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Pasokan timbal dan perak dipastikan bebas dari praktik ilegal, memperkuat prinsip produksi yang bertanggung jawab.

Tak hanya untuk pasar lokal, STANIA menggandeng Volex, perusahaan konektivitas elektronik global, untuk mengekspor solder ke pasar dunia.

“Hilirisasi adalah strategi nyata untuk kemandirian industri kita,” kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI, Todotua Pasaribu, yang turut hadir.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyebut kehadiran STANIA sebagai sinyal kuat posisi Batam di kancah global.

“Pabrik ini membawa teknologi, lapangan kerja, dan kebanggaan sebagai pusat industri hijau,” katanya.

Ia optimis Batam tidak hanya menjadi bagian dari rantai pasok global, tetapi juga pelopor industri pertambangan yang hijau dan ekspansif, menunjukkan bahwa ekonomi dan lingkungan bisa berjalan seiring.

12/07/2025 20:00
10 Kasus-kasus yang Menyeret Nama Riza Chalid Selain Korupsi Pertamina, Ada "Papa Minta Saham" Nasional

Kasus-kasus yang Menyeret Nama Riza Chalid Selain Korupsi Pertamina, Ada “Papa Minta Saham”
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung (
Kejagung
) menetapkan Muhammad
Riza Chalid
(MRC) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023
Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan delapan orang lainnya karena diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285 triliun.
“(Ditetapkan sebagai tersangka adalah) MRC selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar, saat konferensi pers di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Kejagung diketahui telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Sehingga, total sudah ada 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina tersebut.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka di kasus
korupsi Pertamina
, nama Riza Chalid beberapa kali terseret dalam sejumlah skandal minyak dan gas (migas).
Berikut sejumlah kasus yang menyeret nama Riza Chalid dirangkum
Kompas.com
.
Nama Riza Chalid sempat terseret dalam skandal “
papa minta saham
” yang membuat Ketua DPR RI periode 2014-2019, Setya Novanto, mengundurkan diri dan diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Riza disebut berada dalam pertemuan antara Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia ketika itu, Maroef Sjamsoeddin di salah satu hotel di Jakarta pada 8 Juni 2015.
Keberadaan Riza itu diketahui dari rekaman percakapan yang direkam Maroef. Dalam pertemuan itu diduga ada permintaan saham Freeport Indonesia oleh Setya Novanto dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Adanya Riza Chalid dalam pertemuan itu lantas dilaporkan Maroef kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Sudirman Said.
Sudirman Said akhirnya membuat laporan terkait adanya rekaman tersebut dan dugaan keterlibatan Setya Novanto ke MKD DPR RI.
Pelaporan dan proses sidang etik oleh MKD tersebut membuat Setya Novanto mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR RI.
Setya Novanto menyampaikan pengunduran diri melalui surat tertanggal 16 Desember 2015 yang ditandatanganinya di atas meterai dan ditembuskan kepada pimpinan MKD.
Dalam surat itu disebutkan bahwa mundur sehubungan dengan penanganan dugaan pelanggaran etika yang ditangani di DPR RI, untuk menjaga martabat, dan untuk menciptakan ketenangan masyarakat.
Kejagung juga diketahui menyelidiki kasus dugaan permintaan saham tersebut karena adanya dugaan pemufakatan jahat.
Bahkan,
kejagung
sudah meminta keterangan Sudirman Said, Sekjen DPR, dan Maroef Sjamsuddin.
Namun, Kejagung selalu gagal menghadirkan Riza Chalid untuk dimintai keterangan.
Hingga akhirnya, Setya Novanto mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyadapan atau perekaman yang dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.
MK lantas memutuskan, penyadapan terhadap satu pihak harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ketentuan sesuai UU ITE. Dengan kata lain, rekaman “papa minta saham” itu tidak bisa menjadi bukti dan patut dikesampingkan.
Adanya putusan MK itu membuat penyidikan di Kejaksaan terhenti. Jaksa Agung ketika itu, HM Prasetyo menjelaskan bahwa tidak semua perkara itu berkonotasi ke persidangan.
“Tergantung kepada fakta dan bukti yang ada, kalian tahu persis perjalan kasus itu. Ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil rekaman yang dinyatakan bukan barang bukti. Kamu tahu enggak itu? Tahu tidak tuh?” kata Prasetyo sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 18 Juli 2018.
“Jadi bukti-bukti yang tadinya kita anggap sebagai bisa melengkapi penanganan perkara ini, ternyata oleh MK dinyatakan tidak sah sebagai barang bukti itu, dan sekarang prosesnya sudah selesai,” ujarnya lagi.
Senada dengan Kejagung, MKD DPR juga akhirnya mengabulkan permintaan pemulihan nama baik Setya Novanto yang diajukan Fraksi Partai Golkar.
Nama Riza Chalid juga disebut-sebut terkait dengan kasus mafia migas yang diduga terjadi di dalam tubuh perusahaan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang telah dibubarkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2015.
Menurut laporan
DW.com
, selama bertahun-tahun Riza Chalid disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), anak usaha PT Pertamina.
Kasus yang berawal dari audit investigatif terhadap Petral yang dipimpin oleh Faisal Basri menemukan adanya kecurangan dalam proses pengadaan minyak melalui perusahaan minyak pemerintah asing (ENOC).
Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) menetapkan Mantan Direktur Utama Petral Bambang Irianto yang pernah menjadi Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES) sebagai tersangka kasus suap terkait dengan
kasus Petral
.
“KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni, BTO, Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd periode 2009-2013,” kata Wakil Ketua KPK saat itu Laode M Syarif dalam konferensi pers pada 10 September 2019.
Dalam kasus ini, Bambang diduga menerima 2,9 juta Dollar AS dari perusahaan Kernel Oil yang merupakan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES atau Pertamina.
Uang itu diperoleh Bambang atas jasanya mengamankan jatah alokasi kargo perusahaan itu dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.
Laode mengungkapkan, dalam proses tender pada 2012, Bambang dan sejumlah pejabat PES lainnya diduga menentukan sendiri rekanan yang akan diundang mengikuti tender tanpa mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Salah satu peserta tender yang akhirnya terpilih asalah perusahaan Emirates National Oil Company (ENOC). Namun, ENOC dalam kasus ini hanyalah ‘perusahaan bendera’ untuk menyamarkan Kernel Oil yang tidak masuk daftar.
Namun, penyidikan kasus ini tidak berkembang hingga memasuki pertengahan tahun 2025.
Bahkan, KPK sempat digugat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia ( LP3HI ) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) lantaran dugaan mangkraknya kasus Petral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Gugatan Praperadilan ini dimaksudkan memaksa KPK untuk terlibat melakukan pembenahan tata kelola BBM yang diduga telah terjadi penyimpangan puluhan tahun. KPK harus berani berlomba dengan Kejagung yang telah menangani kasus di Pertamina,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya pada 18 Maret 2025.
Masih terkait dengan Petral, Riza Chalid juga pernah tersandung kasus impor minyak Petral pada tahun 2008.
Dikutip dari pemberitaan
Kompas.id
pada 2 Maret 2025, kala itu, Petral membeli 600 barel minyak seharga 54 juta dollar AS atau setara dengan Rp 524 miliar melalui perusahaan Global Resources Energy dan Gold Manor. Kedua perusahaan itu ditengarai terafiliasi dengan Riza.
Saat itu, impor minyak oleh Petral tersebut menuai kontroversi karena minyak yang diimpor itu disebut jenis baru yakni Zatapi.
Anggota Komisi Komisi VII DPR kala itu, Alvin Lie mengatakan, Zatapi kemungkinan besar merupakan campuran minyak mentah Sudan Dar Blend dengan minyak mentah Malaysia.
Menurut dia, berdasarkan pemberitaan Kompas pada 24 Maret 2008, harga Zatapi disamakan harga Tapis, yaitu sekitar 100 dollar Amerika Serikat (AS) per barel. Padahal, harga sebenarnya Dar Blend sekitar 70 dollar AS.
Kemudian, kasus impor minyak Zatapi ini akhirnya ditangani Mabes
Polri
dan lima orang ditetapkan sebagai tersangka
Mereka adalah Direktur Gold Manor SN, VP; Bagian Perencanaan dan Pengadaan Chrisna Damayanto; Manajer Pengadaan Kairuddin; Manajer Perencanaan Rinaldi; dan staf Perencanaan Operasi Suroso Atmomartoyo.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri saat itu, Irjen Pol Abubakar Nataprawira menyebut, kelima tersangka tersebut terbukti melanggar Pasal 2 dan atau 3 Undang-Undang No. 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tipikor.
Namun, pada Februari 2010, Polri memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus impor minyak Zatapi itu. Dengan alasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak menemukan adanya kerugian negara dalam perkara tersebut.
“Sudah kami hentikan sejak beberapa minggu lalu karena menurut BPKP tidak ada kerugian negara,” ujar Kapolri saat itu, Jenderal Bambang Hendarso Danuri di Gedung DPR, Jakarta pada 23 Februari 2010.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 05:27
Trump Mau Pasang Tarif Impor Tembaga 50% dan Farmasi 200%

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump belum juga berhenti mengeluarkan kebijakan kontroversi. Terbaru, Trump berencana mengenakan tarif untuk impor tembaga sebesar 50% dan produk farmasi hingga 200%.

“Hari ini, kami akan mengenakan tarif untuk tembaga. Saya yakin tarif untuk tembaga akan kami kenakan hingga 50%. Juga akan segera mengumumkan tarif yang sangat-sangat tinggi, seperti 200% pada impor farmasi,” kata dia dikutip dari CNBC, Rabu (9/7/2025).

Trump menyebut masih banyak waktu perusahaan farmasi dunia membangun pabrik di AS untuk menghindari tarif tersebut. Namun, Trump belum mengatakan secara spesifik kapan tarif tersebut akan berlaku.

Harga tembaga melonjak ke rekor tertinggi setelah pengumuman mendadak Trump dan mengakhiri perdagangan dengan kenaikan 13,12%, yang tertinggi sejak 1989. Sementara itu, saham perusahaan tambang tembaga Freeport-McMoRan naik 5% karena investor mengharapkan produsen dalam negeri mendapat keuntungan dari tarif tersebut.

Tembaga adalah logam ketiga yang paling banyak dikonsumsi, setelah besi dan aluminium. Menurut data dari Survei Geologi AS, Negeri Paman Sam itu mengimpor hampir setengah dari tembaga yang digunakannya.

Sebagai informasi, pengumuman perdagangan baru atas tembaga dan farmasi terpisah dari tarif balasan yang diumumkan Trump kepada belasan pemimpin negara.

(ada/ara)

09/07/2025 08:40
ITB Anugerahi Freeport atas Kontribusi Pendidikan dan SDM

Bisnis.com, BANDUNG – PT Freeport Indonesia (PTFI) meraih Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai mitra strategis jangka panjang Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB dalam pengembangan pendidikan, riset, dan sumber daya manusia di bidang teknik pertambangan dan energi.

“Sebuah kehormatan bagi kami dapat meraih Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama. Pencapaian ini merupakan komitmen PTFI untuk berkontribusi membangun kapasitas keilmuan nasional berdaya saing global,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas usai menerima penghargaan di ITB, Bandung, Kamis, 3 Juli 2025.

Kontribusi ini diwujudkan melalui dukungan terhadap kerja praktik, tugas akhir, hingga disertasi 60 mahasiswa, serta penyediaan data lapangan yang telah membantu kelulusan puluhan mahasiswa dari berbagai jenjang.

Selain itu, program unggulan seperti Papuan Bridge Program turut membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Papua di ITB dan pada tahun 2022 memberi pendanaan riset serta beasiswa bagi mahasiswa Papua. Di sisi akademik, PTFI juga mendukung kegiatan seperti International Student Mining Competition dan seminar keilmuan, serta mendanai enam topik riset pada 2023.

“Pada tahun 2025 ini, kami juga menjalin kemitraan strategis melalui program Pra-Universitas Kelas Inspirasi ITB untuk anak-anak Papua yang menerima beasiswa dari PTFI sebagai upaya memperluas kesempatan dan daya saing untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Tony.

Penghargaan diberikan langsung oleh Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., dalam acara Sidang Terbuka Peringatan 105 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia (PTTI) di Aula Barat ITB, Kampus Ganesha, Bandung.

Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB, Dr. A. Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn., atas nama ITB menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan.

“Semoga penganugerahan penghargaan ini dapat mendorong kemajuan perguruan tinggi teknik lebih jauh lagi serta memotivasi kita semua untuk terus berkontribusi bagi kemajuan perguruan tinggi teknik di Indonesia,” ujarnya.

Penghargaan diberikan kepada 34 individu maupun institusi yang terbagi dalam enam kategori, yakni Ganesa Widya Jasa Adiutama, Ganesa Widya Jasa Utama, Ganesa Widya Jasa, Ganesa Wirya Jasa Adiutama, Ganesa Wirya Jasa Utama, dan Ganesa Wira Adiutama.

05/07/2025 14:17
Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo Mesti Kejar Setoran Lebih Tinggi Rp 9 T

Jakarta –

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mendapatkan target baru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Target baru tersebut yakni penerimaan bea cukai yang dinaikkan dari semula Rp 301,6 triliun menjadi Rp 310,4 triliun di 2025.

“Kami sudah minta pada Pak Dirjen Bea Cukai baru, Pak Djaka target yang lebih tinggi karena kita lihat outlook-nya di Rp 310,4 triliun, jadi hampir Rp 9 triliun lebih tinggi dari APBN awal,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025) malam.

Sri Mulyani bahkan berharap Djaka bisa merealisasikan penerimaan bea cukai lebih tinggi dari target. Mengingat penerimaan dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan tidak akan capai target tahun ini.

“Moga-moga lebih tinggi lagi karena Pak Djaka kayaknya tidak mau kalah untuk bisa menunjukkan bahwa penerimaan bea cukai kita bisa lebih baik,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan salah satu faktor yang mendukung peningkatan penerimaan bea cukai adalah tambahan bea keluar dari ekspor yang dilakukan PT Freeport Indonesia.

“Tentu untuk bea cukai ini juga karena kita memberikan izin ekspor untuk Freeport pada saat smelternya mereka kemarin mengalami kebakaran, jadi memberikan tambahan bea keluar,” jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya tercapai Rp 2.076,9 triliun dari target awal Rp 2.189,3 triliun. Lalu PNBP diperkirakan terkumpul Rp 477,2 triliun dari target awal Rp 513,6 triliun.

Dengan demikian pendapatan negara di 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp 2.865,5 triliun. Jumlah itu hanya 95,4% dari target awal Rp 3.005,1 triliun.

“Ini karena beberapa hal seperti PPN kenaikan yang terbatas. PPN yang tadinya 11% ke 12% seharusnya menambah penerimaan Rp 70 triliun, kita tidak mendapatkan itu karena hanya diberlakukan pada barang mewah. Kemudian berbagai stimulus dari perpajakan tetap kita lakukan, beberapa harga komoditas dan produksi minyak yang di bawah asumsi itu juga mempengaruhi penerimaan perpajakan,” beber Sri Mulyani.

“Untuk PNBP dari target APBN Rp 513,6 triliun, kemungkinan hanya tercapai Rp 477,2 triliun. Ini karena Rp 80 triliun dividen yang dalam APBN awal harusnya masuk ke APBN, sekarang diserahkan ke Danantara,” tambahnya.

Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo

Djaka merupakan Dirjen Bea dan Cukai pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sebelum dilantik, ia dipanggil langsung ke Istana Kepresidenan untuk diberikan arahan langsung bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.

“Untuk rumpun penerimaan saya tidak ulang, tapi saya tahu ini menjadi perhatian publik yang paling besar. Pak Bima dan Pak Djaka sudah dipanggil langsung oleh presiden, diberikan arahan dan sekaligus tugas,” ucap Sri Mulyani di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/5).

Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani melakukan rombak besar-besaran terhadap eselon I Kemenkeu pada 23 Mei 2025. Dua di antaranya adalah posisi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.

(acd/acd)

05/07/2025 07:30
Lowongan Kerja BUMN Terbaru, Lulusan SMA Bisa Daftar!

Jakarta –

Sejumlah perusahaan pelat merah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) atau entitas anak usahanya tengah membuka lowongan pekerjaan (loker). Lowongan ini ada yang dibuka untuk lulusan SMA!

Lowongan ini dibuka oleh BUMN atau anak usahanya yang bergerak di berbagai sektor seperti perbankan, transportasi, energi, logistik dan lain sebagainya. Sementara posisi yang dibuka jauh lebih bermacam-macam lagi.

Dirangkum detikcom dari berbagai sumber, berikut sejumlah lowongan kerja BUMN terbaru yang bisa coba dilamar:

1. Perum DAMRI

Dalam akun Instagram resmi Perum DAMRI (@damriindonesia) dikatakan BUMN bidang transportasi itu tengah membuka lowongan kerja untuk lulusan SMA/sederajat sebagai Pengemudi Bus.

Kualifikasi:
– Pendidikan minimal SMA/SMK atau pendidikan setara lainnya;
– Usia maksimal 35 tahun;
– Memiliki SIM BI Umum atau BII Umum;
– Memiliki pengalaman mengemudikan armada bus;
– Bersedia ditempatkan di Perum DAMRI Cabang Makassar;
– Memiliki profesionalisme dan integritas dalam bekerja;
– Memiliki Sertifikat BNSP Pengemudi menjadi nilai tambah.

Berkas Admistrasi:
– CV Terbaru;
– Pas Foto terbaru;
– Ijazah dan Transkrip nilai pendidikan terakhir;
– KTP;
– Kartu Keluarga;
– SIM BI Umum atau BII Umum (yang berlaku);
– Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
– Surat Pengalaman Kerja/Paklaring;
– Surat Keterangan Sehat;

Dalam unggahan DAMRI pada Senin (30/6) itu tidak dijelaskan sampai kapan lowongan kerja ini dibuka. Namun bagi kamu yang berminat bisa langsung mendaftar secara online melalui link https://bit.ly/RegistrasiPengemudi-PerumDAMRI.

2. PT Freeport Indonesia

Dalam situs resminya, anak usaha Mind ID ini tengah membuka dua lowongan kerja, yakni ‘Management Information System – Senior Engineer, Data Center Infra.’ dan ‘Operation Readiness – Analyst, Supply Chain Logistics’.

Namun ketiga posisi ini dibuka untuk mereka minimal lulusan sarjana (S1) dan sudah berpengalaman di bidang tersebut. Sebagai contoh, berikut kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi Smelter Operation Readiness – Senior Marketing Analyst

– Memiliki gelar Sarjana di bidang Logistik, Rantai Pasokan, Teknik Industri, Manajemen Maritim atau Bisnis, TI/Ilmu Komputer, Statistik atau yang setara.
– Memiliki minimal 3 tahun pengalaman kerja di bidang yang relevan.
– Pengalaman dalam analisis data dan penggunaan perangkat lunak terkait logistik, seperti sistem manajemen transportasi (TMS) dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) yaitu SAP, S4/Hana, Ellipse, dan lain-lain.
– Memiliki pengetahuan tentang praktik dan prinsip terbaik manajemen logistik dan rantai pasokan
– Memiliki pengetahuan Pergudangan dan Pengiriman
– Manajemen Kontrak
– Analisis dan visualisasi data
– Standar dan peraturan Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan
– Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang sangat baik
– Keterampilan manajemen proyek dengan kemampuan untuk mengelola beberapa proyek dan prioritas secara bersamaan
– AI/Pembelajaran Mesin
– Analisis Big Data
– Ilmu Data
– Bahasa Inggris yang fasih baik lisan maupun tulisan.
– Kecerdasan Data SAP dan Business Objects
– Sistem MS Office
– Microsoft Sharepoint
– Microsoft Project
– Power BI atau Alat BI lainnya (Tableau)
– Kueri SQL
– Bahasa Pemrograman untuk Analisis Data (R, Phyton)

Lowongan ini dibuka hingga 12 Juli 2025 mendatang. Jika berminat segera kunjungi situs resmi perusahaan di laman https://ptfi.co.id/id/karir?kat=

3. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tengah membuka sejumlah lowongan pekerjaan. Lowongan ini dapat dilihat dalam situs resmi perusahaan. Namun saat posisi yang tersedia di klik, detail lowongan kerja akan diarahkan ke situs https://jobs.talentics.id.

Secara keseluruhan terdapat 14 lowongan kerja yang tersedia. Ada lowongan yang dibuka sampai hari ini saja, Selasa (1/7), hingga paling lambat hingga 1 Desember 2025.

Sebagai contoh ada lowongan untuk posisi Relationship Manager Private Banking yang dibuka sampai 31 Juli 2025. Adapun kriteria yang dicari adalah

– Usia maksimal 40 tahun.
– Memiliki gelar Sarjana Ekonomi, Manajemen, Keuangan atau bidang terkait. Gelar Magister merupakan nilai tambah.
– Memiliki minimal 8 tahun pengalaman di bidang perbankan.
– Pengalaman sebagai relationship management atau private banking minimal 5 tahun.
– Sertifikasi yang Diperlukan: WAPERD, AAJI, CFP, Certified Wealth Management, Internal Investment Certification (IIC)
– Memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mencapai target penjualan dan klien HNWI.
– Pemahaman mendalam tentang produk investasi (produk investasi (reksa dana, obligasi, saham, produk asuransi terkait investasi, dll.) dan pasar modal.
– Keterampilan analisis keuangan yang kuat dan pemikiran strategis.
– Memiliki sertifikasi pasar modal (WPPE/WMI) akan menjadi keuntungan.
– Keterampilan komunikasi, negosiasi, dan presentasi yang sangat baik
– Jaringan yang luas di segmen klien dengan kekayaan bersih tinggi.
– Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim.
– Berorientasi pada target dan hasil

4. PT Paguntaka Cahaya Nusantara (Anak Usaha di PLN Group)

PT Paguntaka Cahaya Nusantara adalah anak perusahaan dari PT PLN Nusa Daya, dimana PT PLN Nusa Daya sendiri adalah anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang O&M Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Pelayanan Pelanggan di Indonesia Tengah dan Timur.

Dalam situs resminya, anak usaha PLN ini tengah membuka lowongan untuk tiga posisi. Salah satunya ada posisi sebagai pekerja satuan pengamanan tugas kerja PT Samator Depo. Lowongan ini dibuka hanya sampai 2 Juni 2025.

– Pria
– Usia maksimal 30 tahun
– Pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat
– Memiliki sertifikat Gada Pratama
– Berbadan sehat dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya
– Wajib memiliki NPWP
– Sehat jasmani dan rohani
– Rapi, pekerja keras, jujur, teliti, bertanggung jawab dan berpenampilan menarik

Persyaratan Lainnya :
– Tidak dalam proses hukum dan atau status hukuman pidana
– Tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan atau instansi lain
– Bersedia ditempatkan diseluruh area kerja PT Paguntaka Cahaya Nusantara (Sesuai dengan lowongan kerja yang terbuka)

Berkas Yang Perlu Dipersiapkan :
– Scan Surat lamaran (PDF)
– Scan CV (PDF)
– Scan E-KTP (PDF)
– Scan Kartu Keluarga (PDF)
– Scan NPWP (Wajib) (PDF)
– Scan Ijazah Pendidikan terakhir & Transkrip Nilai (PDF)
– Scan SKCK (PDF)
– Pas foto Latar Merah (JPEG/JPG/PNG)
– Scan SIM A / SIM B (Untuk Pekerjaan Driver) (PDF)
– Scan Sertifikat keahlian (Untuk Pekerjaan Teknik) (PDF)

Tonton juga “Penipuan Loker di Padang, Korban Diminta Setor Rp 500 Ribu-5 Juta” di sini:

(igo/fdl)

02/07/2025 15:00
Di Balik Kilau Emas: Animo Tinggi Tapi Cadangan Menipis – Page 3

Meskipun tantangan di depan mata, Indonesia tetap menjadi salah satu pemain besar di kancah internasional. Yaitu menduduki urutan ke-enam dunia. Negara dengan cadangan emas terbesar dipegang oleh Australia, yang memiliki 12.000 ton emas.

Kemudian, Rusia menyusul di peringkat kedua dengan 11.100 ton emas, diikuti Afrika Selatan dengan 5.000 ton emas, Amerika Serikat dan China dengan 3.000 ton emas.

Jika berbicara soal daerah kaya emas di Indonesia, Papua masih memegang rekor tertinggi. Kawasan tersebut telah menjadi pusat perhatian dunia, salah satunya karena tambang Grasberg milik Freeport.

Sumbawa menyusul di posisi kedua, lalu wilayah-wilayah di Jawa bagian timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Halmahera. Budi menjelaskan bahwa tidak semua gunung di Indonesia menyimpan emas. Semua tergantung pada kondisi geologis dan proses alam di masa lalu.

Untuk menemukan emas pun bukanlah perkara menggali tanah sembarangan. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang geologi dan penerapan teknologi eksplorasi modern. Prosesnya dimulai dari pemetaan geologi untuk mengetahui kondisi batuan.

Lalu dilanjutkan dengan survei geofisika dan pengambilan sampel batuan di permukaan maupun bawah tanah.

“Dilakukan eksplorasi secara sistematis dan komprehensif mengaplikasikan konsep di atas dan teknologi baik yg sifatnya untuk mengidentifikasi potensi secara regional (skala luas) maupun skala detil,” ujar dia.

25/06/2025 11:00
Indonesia-Rusia Pererat Kerja Sama Strategis di SPIEF 2025

Indonesia-Rusia Pererat Kerja Sama Strategis di SPIEF 2025
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mempererat
kerja sama strategis
dengan Rusia di berbagai bidang. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto
saat memberikan pidato pembukaan dalam Russia-Indonesia Business Dialogue 2025 yang berlangsung di Rusia.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) Ke-28, sekaligus menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia.
Selain Menko Airlangga, Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia
Denis Manturov
juga turut hadir dan menyampaikan pidatonya.
SPIEF dikenal sebagai forum ekonomi internasional bergengsi yang mempertemukan para pemimpin negara, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan global. Forum ini menjadi wadah merumuskan arah baru kerja sama ekonomi dunia di tengah dinamika geopolitik dan transformasi digital.
Dalam sambutannya, Manturov menjelaskan bahwa dialog bisnis oti merupakan tindak lanjut dari Forum Bisnis Indonesia-Rusia yang digelar di Jakarta pada April 2025 sebagai bagian dari Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik.
“Sebagaimana disampaikan pada April lalu, Rusia berminat untuk semakin meningkatkan kerja sama strategis dengan Indonesia di berbagai bidang, seperti
sovereign wealth fund
, transportasi, energi, pupuk, pangan, hingga
digital health
,” ujar Manturov seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/6/2025).
Lebih lanjut, Manturov menambahkan bahwa Rusia juga menjajaki potensi kerja sama yang lebih luas di sektor
energi terbarukan
dan dukungan terhadap berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Manturov turut menyatakan kepuasannya atas kemajuan substansial dalam Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (
I-EAEU FTA
). Ia berharap, perjanjian tersebut bisa segera ditandatangani tahun ini.
“Rusia juga mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pameran Industri INNOPROM 2025 di Ekaterinburg. Bahkan, Indonesia akan menjadi “Partner Country” pada INNOPROM 2026 dengan dukungan penuh dari Presiden RI
Prabowo Subianto
,” jelas Manturov.
Menko Airlangga dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas undangan Rusia kepada Indonesia untuk berpartisipasi di
SPIEF 2025
. Ia menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis memperkuat kemitraan ekonomi, membuka dialog tingkat tinggi, dan menciptakan peluang investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
“SPIEF adalah salah satu forum ekonomi terbesar di dunia. Indonesia membuka diri untuk diskusi komprehensif terkait peningkatan kerja sama perbankan dan keuangan dengan Rusia, termasuk kerja sama retail dan skema pembayaran,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menyoroti pembukaan kembali jalur penerbangan langsung Moskow-Denpasar pulang pergi oleh maskapai Aeroflot yang kini melayani tiga sampai empat kali penerbangan per minggu.
“Presiden Prabowo Subianto bahkan telah meminta kepada Presiden Vladimir Putin agar jadwal penerbangan ini bisa ditambah,” ucap Airlangga.
Terkait perundingan perdagangan bebas I-EAEU FTA, Airlangga menyatakan rasa puas karena perundingan telah selesai secara substansial.
“Saya mendorong kedua pihak untuk segera menyelesaikan hal-hal teknis yang tersisa agar dapat ditandatangani tahun ini,” lanjutnya.
Dialog bisnis itu juga menghadirkan sejumlah tokoh penting dari Indonesia dan Rusia, di antaranya Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Direktur Jenderal State Atomic Energy Corporation ROSATOM, perwakilan khusus Presiden Rusia untuk hubungan dengan organisasi internasional dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, serta Direktur Jenderal URALCHEM.
Para pembicara mengangkat beragam isu kerja sama strategis, mulai dari penyelesaian perundingan I-EAEU FTA, kolaborasi dalam platform
BRICS
, modernisasi sektor pertanian, isu pekerja migran, pengembangan infrastruktur, pengembangan energi nuklir, keamanan siber, platform digital, kerja sama pendidikan, hilirisasi mineral kritis, energi terbarukan, hingga suplai bahan baku pupuk.
Menutup dialog, Airlangga kembali mengundang para pelaku usaha Rusia untuk terus memperluas kemitraan strategis di Indonesia.
“Ada banyak potensi kerja sama yang bisa terus dikembangkan, mulai dari pengembangan mineral kritis, baterai kendaraan listrik, hilirisasi produk minyak sawit, hingga ekspor produk pertanian Rusia seperti gandum,” katanya.
Partisipasi Indonesia dalam SPIEF 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih inklusif, adil, dan tangguh di era multipolar dan terdigitalisasi.
Selain itu, keikutsertaan Indonesia juga mencerminkan tekad untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan membangun kemitraan strategis jangka panjang dengan mitra global, termasuk Rusia.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan ini, antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Staf Khusus Menko Perekonomian Boo Hyung Lee.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/06/2025 18:00