Xcloud.id

Perusahaan: Facebook

  • Geger! Wanita Thailand Ternyata Masih Hidup Saat Akan Dikremasi

    Geger! Wanita Thailand Ternyata Masih Hidup Saat Akan Dikremasi

    Bangkok –

    Seorang wanita di Thailand mengejutkan staf kuil ketika dia tiba-tiba bergerak saat berada di dalam peti jenazah ketika dibawa untuk dikremasi. Wanita berusia 65 tahun yang sakit selama bertahun-tahun ini dikira sudah meninggal dunia oleh keluarganya, setelah dia berhenti bernapas.

    Insiden menggegerkan ini, seperti dilansir Associated Press, Selasa (25/11/2205), terjadi di sebuah kuil Buddha bernama Wat Rat Prakhong Tham, yang berada di Provinsi Nonthaburi, pinggiran Bangkok.

    Pihak kuil memposting video via Facebook yang memperlihatkan seorang wanita berbaring di dalam peti jenazah berwarna putih yang ditempatkan di bak truk pikap. Wanita itu terlihat sedikit menggerakkan tangan dan kepalanya, membuat staf kuil itu bingung.

    Manajer urusan umum dan keuangan kuil tersebut, Pairat Soodthoop, mengatakan pada Senin (24/11) bahwa wanita berusia 65 tahun yang dikira sudah meninggal itu ditempatkan di dalam peti jenazah dan diantarkan oleh saudara laki-lakinya dari Provinsi Phitsanulok untuk dikremasi.

    Dia mengatakan bahwa mereka tiba-tiba mendengar suara ketukan dari dalam peti jenazah.

    “Saya agak terkejut, jadi saya meminta mereka untuk membuka peti jenazah, dan semua orang terkejut,” tutur Pairat.

    “Saya melihat wanita itu membuka matanya sedikit dan mengetuk bagian samping peti jenazah. Dia pasti sudah mengetuk cukup lama,” ucapnya.

    Menurut Pairat, sang saudara laki-laki mengatakan bahwa wanita itu hanya terbaring di tempat tidur selama sekitar dua tahun, ketika kesehatannya memburuk dan dia menjadi tidak responsif, bahkan tampak berhenti bernapas dua hari yang lalu.

    Wanita itu kemudian ditempatkan di dalam peti jenazah karena keluarganya mengira dia sudah meninggal dunia.

    Peti jenazah itu lalu dibawa menempuh perjalanan sejauh 500 kilometer ke sebuah rumah sakit di Bangkok, yang menjadi tempat wanita itu sebelumnya menyatakan keinginan untuk mendonorkan organ tubuhnya jika dia meninggal. Namun pihak rumah sakit menolak karena tidak ada sertifikat kematian resmi.

    Ketika sang saudara laki-laki mengetahui Wat Rat Prakhong Tham menawarkan layanan kremasi gratis, dia membawa peti jenazah itu ke sana pada Minggu (23/11) waktu setempat. Namun dia kembali ditolak, karena tidak adanya sertifikat kematian resmi.

    Dituturkan Pairat bahwa ketika dirinya sedang menjelaskan cara mendapatkan sertifikat kematian kepada sang saudara laki-laki, mereka tiba-tiba mendengar suara ketukan dari dalam peti jenazah. Mereka kemudian memeriksa peti jenazah itu dan mendapati wanita yang ada di dalamnya masih hidup.

    Wanita itu pun bergegas dibawa ke rumah sakit terdekat. Pairat menambahkan bahwa pihak kuil akan menanggung biaya pengobatan wanita itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hati-hati Kejahatan Siber akibat Over Sharing di Medos, Data Keuangan Bisa Bocor!

    Hati-hati Kejahatan Siber akibat Over Sharing di Medos, Data Keuangan Bisa Bocor!

    Liputan6.com, Jakarta – Di era digital yang serba mudah dan cepat, media sosial telah berkembang menjadi ruang untuk berbagi aktivitas harian, membangun jaringan, hingga mempromosikan bisnis. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap celah kejahatan siber yang dapat muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak.

    Melalui kampanye edukasi, Danamon mengajak masyarakat lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di dunia maya. Berdasarkan Indonesia Digital Report 2025, tercatat sekitar 143 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, atau lebih dari setengah populasi nasional.

    Tingginya jumlah pengguna ini membuat ragam aktivitas digital semakin beragam, mulai dari WhatsApp, Facebook, dan LinkedIn hingga Instagram, TikTok, dan YouTube.

    Namun, fenomena over sharing semakin mengkhawatirkan. Banyak pengguna tanpa sadar mengunggah data pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas, bahkan informasi perbankan seperti nomor kartu debit/kredit, kode OTP, hingga CVV/CVC.

    Informasi ini dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk berbagai modus penipuan, termasuk akses ilegal ke platform perbankan dan pengajuan pinjaman online.

     

  • Hoaks, Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh

    Hoaks, Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah narasi di Facebook mengklaim Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudha, karena menolak menangani utang proyek kereta cepat Whoosh.

    Konten dengan video itu diawali sebuah cuplikan yang menampilkan Jokowi sedang berpidato membahas isu transportasi publik.

    Dalam paparannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan bahwa Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), dan kereta cepat Whoosh memang masih menimbulkan kerugian negara secara pendapatan ekonomi.

    Walau demikian, kerugian yang dialami negara akibat kemacetan angkanya lebih besar, kata Jokowi dalam pidato itu.

    Unggahan tersebut disimpulkan sebagai bentuk kemarahan Jokowi terhadap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dalam video di Facebook juga disematkan tulisan:
    Pak Purbaya Di Skak Jokowi, Terlalu Ikut Campur Urusan Kereta Cepat..!!!!!
    Baru kali ini liat Jokowi marah
    Beginilah pernyataan Jokowi atas kerugian kreta cepat yang Tak mau hutangnya di tanggung Pak Purbaya, Minggu (19/10/2025).

    Namun, benarkah konten itu memuat kemarahan Jokowi terhadap Purbaya yang menolak tanggung utang Whoosh?

    Tangkapan layar unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh (Facebook)

    Penjelasan:
    Video yang menampilkan Jokowi di Facebook itu merupakan pidato lama, tepatnya pada 13 Agustus 2024.

    Saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai Kepala Negara dan sedang memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Video aslinya dapat dilihat di sini.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa baru diangkat jadi Menteri Keuangan RI oleh Presiden Prabowo pada 8 September 2025, sebagaimana diberitakan Antara di sini.

    Purbaya memang sempat menarik perhatian publik karena pernyataannya soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan ikut menanggung beban utang Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Ia mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis itu dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), seperti dilansir berita Antara pada Oktober 2025.

    Namun, Purbaya mengaku akan ikuti arahan Presiden Prabowo soal penyelesaian utang Whoosh.

    Perbedaan waktu antara penayangan video pidato Jokowi dengan pernyataan Purbaya terkait Whoosh, memperlihatkan bahwa pengunggah konten di Facebook itu telah memuat narasi yang direkayasa.

    Faktanya, paparan Jokowi di video Facebook sama sekali tak terkait dengan pernyataan Purbaya soal utang Whoosh.

    Klaim: Jokowi marahi Purbaya karena tolak tanggung utang Whoosh
    Rating: Hoaks

    Cek fakta: Hoaks! Purbaya nyatakan uang negara 1000 triliun hilang tiap tahunnya di era Jokowi

    Cek fakta: Hoaks! Luhut minta Prabowo untuk ganti Menkeu Purbaya

    Cek fakta: Hoaks! Jokowi sebut utang Whoosh akan dibayar rakyat dalam waktu 3 tahun

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara Vilnius di Lituania Dibuka Kembali Setelah Insiden Balon

    Bandara Vilnius di Lituania Dibuka Kembali Setelah Insiden Balon

    JAKARTA – Otoritas Bandara Vilnius di Lituania pada Hari Senin mengumumkan bandara tersebut kembali beroperasi, setelah setelah dua kali ditutup sementara semalaman karena balon bergerak menuju wilayah udaranya, menyebabkan sejumlah penerbangan dialihkan ke kota-kota lain.

    Lituania mengatakan gangguan tersebut disebabkan oleh balon cuaca yang mengangkut rokok selundupan dari negara tetangga Belarus, dan menyalahkan Presiden Belarus Alexander Lukashenko karena mengizinkan praktik tersebut, menyebutnya sebagai bentuk “serangan hibrida.”

    “Pembatasan wilayah udara dicabut pada 24 November sekitar pukul 03.25 pagi (waktu setempat),” kata pihak bandara di Facebook pada Hari Senin, melansir Al Arabiya dari Reuters 24 November.

    Pada Minggu malam, otoritas bandara menyatakan operasi terganggu karena “tanda khas balon yang bergerak ke arah Bandara Vilnius,” dan dijadwalkan untuk dibuka kembali pada pukul 23.30 GMT.

    Namun, pada Senin pagi, bandara kembali menyatakan telah memberlakukan pembatasan sementara pada pukul 23.40 GMT karena balon-balon bergerak menuju wilayah udaranya.

    Diketahui, penerbangan Eropa telah berulang kali dilanda kekacauan dalam beberapa bulan terakhir akibat penampakan dan penyusupan drone, termasuk di bandara-bandara di Kopenhagen dan Brussels. Penutupan di Vilnius merupakan penutupan kesembilan ibu kota Lituania sejak awal Oktober.

    Bulan lalu, Lituania menutup kedua titik penyeberangan di perbatasannya dengan Belarus sebagai tanggapan atas insiden balon, tetapi membukanya kembali awal pekan ini karena gangguan lalu lintas udara tampaknya telah berhenti.

  • Google Ingin Gunakan Email Anda untuk Melatih AI

    Google Ingin Gunakan Email Anda untuk Melatih AI

    JAKARTA – Google kembali mengambil langkah kontroversial terkait privasi pengguna. Perusahaan tersebut kini ingin menggunakan email Anda — termasuk lampiran di dalamnya — untuk melatih model kecerdasan buatan (AI) mereka. Untungnya, ada cara mudah untuk menonaktifkan fitur ini.

    Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan teknologi besar berupaya memanfaatkan data pengguna untuk melatih model bahasa mereka. Sebelumnya, Meta sempat memicu kontroversi setelah meminta pengguna Facebook memberikan izin untuk mengunggah seluruh isi galeri foto mereka ke cloud secara permanen.

    Kini, Google melakukan hal serupa. Gmail ingin menggunakan email serta lampiran pengguna untuk melatih fitur seperti Smart Compose dan balasan otomatis berbasis AI. Yang membuat situasi semakin meresahkan, fitur ini aktif secara default (opt-out), bukan meminta persetujuan pengguna terlebih dahulu (opt-in). Lebih buruk lagi, fitur ini ternyata diaktifkan di dua pengaturan berbeda, sebagaimana ditemukan oleh MalwareBytes.

    AppleInsider menekankan bahwa sangat penting bagi pengguna untuk mematikan fitur ini. Email sering berisi informasi sensitif seperti data kesehatan, tagihan listrik, rekening bank, atau percakapan tempat kerja yang sifatnya rahasia — hal-hal yang seharusnya tidak diakses Google tanpa izin eksplisit.

    Berikut cara mematikan fitur pelatihan AI Gmail sepenuhnya:

    1. Cara Mematikan Smart Features di Gmail, Chat, dan Meet

    Buka Gmail di desktop atau aplikasi iPhone

    Ketuk ikon gear (pengaturan), lalu pilih Settings atau See All Settings

    Gulir ke bagian Smart Features

    Hapus centang pada opsi Turn on smart features in Gmail, Chat, and Meet

    Pengguna desktop harus mengklik Save Changes

    2. Cara Menonaktifkan Smart Features di Google Workspace

    Setelah langkah pertama selesai, Anda harus mematikan pengaturan kedua ini:

    Buka Gmail di desktop atau mobile

    Ketuk ikon gear dan pilih Settings / See All Settings

    Gulir ke bawah lalu klik Manage Workspace smart feature settings

    Nonaktifkan:

    Ketuk atau klik Save jika tersedia

    Pengaturan ini berlaku untuk seluruh akun Google Anda, tidak hanya perangkat atau browser tertentu. Artinya, Anda hanya perlu menonaktifkannya sekali, dan perubahan akan berlaku di semua perangkat.

    Pengguna di Uni Eropa, Jepang, Swiss, dan Inggris dilaporkan otomatis tidak diikutsertakan dalam pengumpulan data ini (opt-out secara default), kemungkinan karena regulasi privasi yang lebih ketat. Jika Anda berada di negara tersebut, Anda tidak perlu mengubah apa pun.

    Seperti biasa, sangat disarankan untuk membantu teman atau keluarga yang kurang memahami teknologi agar mereka tidak tanpa sadar menyetujui penggunaan data sensitif oleh Google.

  • Beruang Serang Kelompok Murid dan Guru di Kanada, 11 Orang Terluka-2 Kritis

    Beruang Serang Kelompok Murid dan Guru di Kanada, 11 Orang Terluka-2 Kritis

    Jakarta –

    Seekor beruang grizzly menyerang sekelompok anak sekolah dan guru yang berada di jalur pejalan kaki di British Columbia, Kanada. Insiden itu menyebabkan 11 orang terluka, dua diantaranya dalam kondisi kritis.

    Dilansir Associated Press, Jumat (21/11/2025), serangan itu terjadi pada Kamis (20/11) sore waktu setempat. Beruang dilaporkan masih berkeliaran di sekitar lokasi hingga malam hari.

    “Dua orang mengalami luka kritis dan dua lainnya mengalami luka serius,” kata juru bicara Layanan Kesehatan Darurat Brian Twaites.

    Veronica Schooner, orang tua dari salah satu murid yang menjadi korban, mengatakan banyak orang mencoba menghentikan serangan saat beruang itu mengamuk. Seorang guru laki-laki bahkan terluka dan dievakuasi dengan helicopter dari lokasi kejadian.

    Anak Schooner yang berusia 10 tahun, Alvarez, mengaku sangat dekat dengan beruang ketika hewan itu menyerang teman-teman dan gurunya. Kepada orang tuanya, Alvarez bahkan bisa merasakan bulu sang beruang.

    “Ia bilang beruang itu berlari begitu dekat dengannya, padahal sebenarnya ia sedang mengejar orang lain,” kata Schooner.

    Ia menambahkan bahwa beberapa anak terkena semprotan beruang saat para guru melawan beruang tersebut, sementara Alvarez tertatih-tatih dan sepatunya berlumpur karena berlari mencari tempat aman.

    “Dia terus menangis memanggil teman-temannya, dan astaga, dia langsung berdoa untuk teman-temannya,” tambah Schooner.

    Sekolah Acwsalcta, sebuah sekolah independen yang dikelola oleh Nuxalk First Nation di Bella Coola, mengatakan dalam sebuah unggahan Facebook bahwa sekolah akan ditutup pada hari ini dan konseling akan disediakan.

    “Sulit untuk menentukan apa yang harus dikatakan selama masa sulit ini. Kami sangat berterima kasih kepada tim dan siswa kami,” tulis unggahan tersebut.

    Lihat juga Video: Jepang Darurat Serangan Beruang, 220 Kasus Terjadi Sejak April 2025

    (ygs/jbr)

  • Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Pakai Medsos, Caranya?

    Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Pakai Medsos, Caranya?

    Jakarta –

    Pemerintah Australia akan mewajibkan berbagai perusahaan media sosial mengambil “langkah yang masuk akal” untuk mencegah anak di bawah 16 tahun membuat akun mulai 10 Desember. Akun yang telah dibuat pun harus dinonaktifkan atau dihapus.

    Pemerintah menyebut larangan ini, kebijakan pertama di dunia yang mendapat dukungan luas dari banyak orang tua bertujuan mengurangi “tekanan dan risiko” bagi anak-anak di media sosial.

    Risiko itu muncul dari “fitur desain yang mendorong anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di layar, sambil menyajikan konten yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka,” demikian pernyataan pemerintah Australia.

    Sebuah studi pesanan pemerintah Australia pada awal tahun ini menunjukkan, sebanyak 96% anak berusia 1015 tahun menggunakan media sosial.

    Sementara tujuh dari 10 di antara mereka terpapar konten serta perilaku berbahaya. Paparan itu meliputi dari materi misoginis, video perkelahian, hingga konten yang mempromosikan gangguan makan serta bunuh diri.

    Satu dari tujuh anak juga melaporkan mengalami perilaku diduga grooming dari orang dewasa atau anak yang lebih tua. Lebih dari separuh mengatakan mereka pernah menjadi korban perundungan siber.

    Platform apa saja yang terdampak?

    Sejauh ini, pemerintah Australia telah menyebut 10 platform yang masuk dalam larangan, yakni Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, serta platform streaming Kick dan Twitch.

    Platform seperti Roblox dan Discord belakangan menerapkan pemeriksaan usia pada sejumlah fiturnya, sebagai upaya menghindar dari pelarangan pemerintah Australia.

    Pemerintah Australia menyatakan akan terus meninjau daftar platform yang terdampak, dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama.

    Kriteria pertama, tujuan utama atau “tujuan signifikan” platform adalah menciptakan interaksi sosial daring antara dua pengguna atau lebih.

    Kedua, platform memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sebagian atau seluruh pengguna lain.

    Ketiga, platform memungkinkan pengguna mengunggah materi.

    YouTube Kids, Google Classroom, dan WhatsApp tidak termasuk dalam daftar karena dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut.

    Anak-anak juga tetap dapat menonton sebagian besar konten di platform seperti YouTube, yang tidak mensyaratkan pembuatan akun.

    Bagaimana larangan ini akan ditegakkan?

    Anak-anak dan orang tua tidak akan dikenai hukuman jika kedapatan melanggar larangan ini.

    Pemerintah Australia menyatakan, perusahaan media sosial yang bertanggung jawab menegakkannya. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikenai denda hingga US$32 juta (sekitar Rp534,6 miliar) jika melakukan pelanggaran berat atau berulang.

    Pemerintah Australia juga menyatakan perusahaan-perusahaan itu harus mengambil “langkah yang masuk akal” untuk menjaga anak-anak tetap berada di luar platform mereka, serta menerapkan penggunaan teknologi verifikasi usiatanpa memerinci data yang akan digunakan.

    Sejumlah kemungkinan telah disebutkan, termasuk penggunaan kartu identitas pemerintah, pengenalan wajah atau suara, dan age inference.

    Metode terakhir ini memakai informasi daring selain tanggal lahir seperti perilaku atau interaksi daring untuk memperkirakan usia seseorang.

    Sebuah studi terbaru pemerintah Australia menemukan bahwa 96% anak usia 1015 tahun memakai media sosial dan tujuh dari 10 di antaranya pernah terpapar konten atau perilaku berbahaya. (Getty Images)

    Pemerintah mendorong platform media sosial menerapkan berbagai metode sekaligus.

    Pemerintah juga menegaskan bahwa platform medsos tidak diperkenankan mengandalkan pengguna untuk menyatakan umur mereka sendiri, atau mengandalkan orang tua untuk membenarkan umur anak.

    Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan Threads mengumumkan bahwa mereka akan mulai menutup akun remaja mulai 4 Desember.

    Akun orang dewasa yang terkena penutupan bisa memakai kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah atau mengirim video selfie untuk memverifikasi usia, terang Meta.

    Sementara platform lain yang terdampak sejauh ini belum menyampaikan bagaimana mereka akan mematuhi aturan tersebut.

    Apakah aturan ini akan efektif?

    Tanpa gambaran jelas tentang metode apa yang akan dipakai perusahaan-perusahaan medsos, sulit memastikan apakah larangan ini akan benar-benar efektif.

    Di sisi lain, sejumlah kekhawatiran sudah bermunculan.

    Teknologi verifikasi usia dikhawatirkan dapat salah memblokir pengguna yang sah dan gagal menangkap anak-anak yang berbohong soal usia mereka.

    Laporan pemerintah menunjukkan bahwa teknologi pemindaian wajah, misalnya, justru paling tidak akurat untuk kelompok usia yang menjadi sasaran utama aturan ini.

    Pertanyaan lain muncul soal besaran denda.

    Mantan pejabat eksekutif Facebook, Stephen Scheeler, mengatakan kepada kantor berita Australia bahwa Meta hanya butuh sekitar satu jam 52 menit untuk meraup pendapatan US$50 juta (sekitar Rp835 miliar), yang setara dengan nilai denda maksimum.

    Sebagian pengkritik menilai, sekalipun aturan ini ditegakkan dengan benar, dampaknya terhadap keamanan anak di dunia maya mungkin tetap terbatas.

    Pasalnya, situs kencan dan platform gim tidak masuk aturan ini.

    Chatbot AI juga tidak tercakup, padahal belakangan jadi sorotan setelah diduga mendorong anak untuk bunuh diri atau melakukan percakapan “sensual” dengan anak di bawah umur. Ada pula kekhawatiran bahwa remaja yang mengandalkan media sosial untuk mencari komunitas akan makin terisolasi.

    Mereka berpendapat, mengajari anak cara menjelajahi media sosial secara aman lebih masuk akal ketimbang menutup aksesnya.

    Menteri Komunikasi Australia, Annika Wells, mengakui larangan ini mungkin tidak akan “sempurna”.

    “Prosesnya akan terlihat agak berantakan,” ujarnya awal November.

    “Reformasi besar memang selalu begitu.”

    Apakah ada kekhawatiran soal perlindungan data?

    Kritik lain menyasar pada kebutuhan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi dalam jumlah besar demi memverifikasi usia pengguna.

    Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data kembali jadi perhatian, mengingat Australia dalam beberapa tahun terakhir berkali-kali diguncang insiden pencurian data berskala besar.

    Namun pemerintah menegaskan bahwa aturan ini memuat “perlindungan kuat” bagi data pribadi.

    Aturan itu menyatakan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak boleh dipakai untuk tujuan selain verifikasi usia dan harus dimusnahkan setelah proses selesai.

    Pemerintah juga menyatakan akan memberikan “sanksi serius” bagi pelanggaran.

    Pemerintah juga mewajibkan platform menyediakan opsi selain identitas pemerintah untuk proses verifikasi usia, agar pengguna punya pilihan yang lebih aman.

    Bagaimana respons perusahaan media sosial?

    Sejumlah perusahaan media sosial mengaku terkejut tatkala pemerintah Australia mengumumkan larangan itu pada November 2024.

    Mereka menilai aturan tersebut sulit diterapkan, mudah diakali, memakan waktu bagi pengguna, dan berisiko terhadap privasi mereka.

    Selain itu, mereka berpendapat kebijakan itu bisa mendorong anak-anak masuk ke sudut gelap internet dan membuat remaja kehilangan ruang untuk berinteraksi sosial.

    Snap perusahaan pemilik Snapchat dan YouTube bahkan membantah bahwa mereka adalah perusahaan media sosial.

    Google, perusahaan induk YouTube, dilaporkan masih mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terkait masuknya platform itu dalam daftar.

    BBC menghubungi Google untuk mengonfirmasi langkah tersebut, tapi tidak beroleh balasan.

    Ilustrasi gedung dengan logo Youtube di fasadnya. (Getty Images)

    Meski mengumumkan akan menerapkan aturan itu lebih cepat, Meta masih bersikukuh bahwa pelarangan ini akan membuat remaja menghadapi “perlindungan yang tidak konsisten di berbagai aplikasi yang mereka gunakan.”

    Dalam sesi dengar pendapat di parlemen pada Oktober, TikTok dan Snap menyatakan mereka tetap menolak aturan itu, namun akan tetap menerapkannya.

    Kick satu-satunya perusahaan Australia yang masuk dalam daftar menyatakan akan memperkenalkan “sejumlah langkah” dan terus berkomunikasi “secara konstruktif” dengan otoritas.

    Apakah negara lain punya aturan serupa?

    Larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ini merupakan yang pertama di dunia, tapi sejumlah negara lain diperkirakan akan mengamati penerapan di Australia.

    Berbagai pendekatan sudah dicoba di sejumlah wilayah untuk membatasi waktu layar dan akses media sosial bagi anak, serta mencegah mereka melihat konten berbahaya.

    Namun, belum ada yang menerapkan larangan total terhadap platform-platform tersebut.

    Di UK, aturan keselamatan yang diberlakukan pada Juli lalu membuat perusahaan daring terancam denda besar, bahkan para eksekutifnya dapat dipenjara, jika gagal menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak dari konten ilegal dan berbahaya.

    Beberapa negara Eropa memperbolehkan penggunaan media sosial di bawah usia tertentu, tapi hanya dengan persetujuan orang tua.

    Pada September, penyelidikan parlemen Prancis merekomendasikan larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, serta “jam malam” media sosial untuk pengguna usia 15 hingga 18 tahun.

    Denmark mengumumkan rencana untuk melarang media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, sementara Norwegia sedang mempertimbangkan usulan serupa.

    Pemerintah Spanyol pun telah mengirim rancangan undang-undang ke parlemen yang mewajibkan persetujuan wali sang anak di bawah 16 tahun untuk mengakses platform medsos.

    Sebaliknya di Amerika Serikat, upaya Negara Bagian Utah untuk melarang remaja di bawah 18 tahun menggunakan media sosial tanpa persetujuan orang tua menemui jalan buntu, setelah tidak mendapat persetujuan hakim federal tahun lalu.

    Apakah anak-anak akan mencoba mengakali larangan itu?

    Remaja yang diwawancarai BBC mengaku mulai membuat akun baru dengan usia palsu menjelang pemberlakuan aturan tersebut meski pemerintah telah memperingatkan perusahaan media sosial bahwa mereka diharapkan mendeteksi dan menghapus akun-akun seperti itu.

    Di internet, para remaja juga saling berbagi rekomendasi aplikasi alternatif atau memberikan strategi menghindari pelarangan.

    Sejumlah remaja, termasuk influencer, beralih menggunakan akun bersama dengan orang tua.

    Sementara para pengamat memperkirakan penggunaan VPN akan melonjak teknologi yang menyembunyikan lokasi pengguna. Fenomena ini terjadi di UK setelah aturan kontrol usia diberlakukan.

    Lihat juga Video Cara Kemkomdigi Deteksi Anak yang Terpapar Konten Negatif di Medsos

    (ita/ita)

  • Presiden Taiwan Unggah Foto Makan Sushi, Tunjukkan Dukungan untuk Jepang

    Presiden Taiwan Unggah Foto Makan Sushi, Tunjukkan Dukungan untuk Jepang

    Jakarta –

    Foto-foto Presiden Taiwan Lai Ching-te memegang sepiring sushi diunggah di media sosial sebagai bentuk dukungan untuk Tokyo. Unggahan foto Lai makan sushi setelah laporan bahwa China akan menghentikan impor makanan laut Jepang.

    Dilansir AFP, Kamis (20/11/2025), perselisihan antara Jepang dan Tiongkok dipicu oleh Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, yang bulan ini mengisyaratkan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer dalam setiap serangan terhadap Taiwan.

    China mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk membawa pulau yang berpemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya.

    Lai, seorang pembela kedaulatan Taiwan yang vokal dan dibenci oleh Tiongkok, menuduh Beijing sangat memengaruhi perdamaian regional dalam perselisihan yang semakin memanas ini. Sebuah foto Lai yang tersenyum sambil memegang sepiring sushi diunggah di halaman Facebook-nya.

    “Makan siang hari ini adalah sushi dan sup miso,” demikian bunyi pesan yang diunggah bersama foto tersebut, disertai tagar #Yellowtail dari Kagoshima dan kerang dari Hokkaido.

    Foto-foto serupa diunggah di akun X milik Lai, dengan pesan dan tagar berbahasa Jepang. Sebuah video Lai yang mengisyaratkan kepada para pengikutnya bahwa sekarang “mungkin saat yang tepat untuk menikmati masakan Jepang” juga dibagikan di laman Instagram-nya.

    “Ini sepenuhnya menunjukkan persahabatan yang erat antara Taiwan dan Jepang,” kata Lai sambil memegang sepiring sushi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut unggahan Lai sebagai “aksi tipuan”.

    Unggahan tersebut menyusul laporan media di Tokyo pada Rabu (19/11) bahwa Tiongkok akan menangguhkan impor makanan laut Jepang. Kedua pemerintah belum mengonfirmasi langkah tersebut. China telah memanggil duta besar Tokyo dan mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang setelah perselisihan mengenai komentar Takaichi.

    Perilisan setidaknya dua film Jepang juga akan ditunda di Tiongkok, menurut media pemerintah.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pada Kamis (20/11), bahwa Jepang harus “berperilaku bermartabat” dan mengambil “tindakan nyata”, termasuk mencabut pernyataan Takaichi, untuk memperbaiki hubungan.

    “Sekadar menegaskan bahwa posisinya (terkait Taiwan) tetap tidak berubah sama sekali tidak menjawab kekhawatiran Tiongkok,” ujarnya dalam konferensi pers rutin.

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, pekan lalu mengatakan bahwa posisi negaranya terhadap Taiwan “tidak berubah” terlepas dari pernyataan Takaichi.

    Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, mengatakan Partai Komunis Tiongkok (PKT) “telah menggunakan taktik seperti pemaksaan ekonomi dan intimidasi militer untuk menindas negara lain” tetapi mendesak warga Taiwan untuk pergi ke Jepang dan membeli produk-produk Jepang.

    “Pada momen kritis ini, kita harus mendukung Jepang agar dapat menstabilkan situasi, untuk menghentikan perilaku menindas PKT,” ujarnya.

    Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, berjanji bahwa Washington akan mendukung Tokyo selama perselisihan ini.

    “Pemaksaan adalah kebiasaan yang sulit dihentikan bagi Beijing,” tulis Glass di X.

    “Namun, sebagaimana Amerika Serikat mendukung Jepang selama larangan Tiongkok terakhir yang tidak beralasan terhadap makanan laut Jepang, kami akan mendukung sekutu kami lagi kali ini.”

    Lihat juga Video: Filadelfia Sushi Kini Ada di Jakarta, Owner-nya Jebolan MasterChef

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/eva)

  • Polda Jabar pastikan Rizki bukan korban TPPO di Kamboja

    Polda Jabar pastikan Rizki bukan korban TPPO di Kamboja

    “Yang bersangkutan sudah diamankan di KBRI Kamboja dan untuk kondisinya saat ini baik-baik saja. Bahwa dari keterangan yang kita dapatkan dari KBRI memang Rizki ini bukan sebagai korban TPPO, dan juga bukan kasus dari TPPO,”

    Bandung (ANTARA) – Kepolisian Daerah Jawa Barat memastikan bahwa Rizki Nurfadilah, pemuda asal Kabupaten Bandung bukan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

    Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, setelah sebelumnya Rizki disebut merupakan korban TPPO di Kamboja.

    “Yang bersangkutan sudah diamankan di KBRI Kamboja dan untuk kondisinya saat ini baik-baik saja. Bahwa dari keterangan yang kita dapatkan dari KBRI memang Rizki ini bukan sebagai korban TPPO, dan juga bukan kasus dari TPPO,” kata Hendra di Bandung, Kamis.

    Hendra mengungkapkan Rizki membuat pengakuan bohong kepada keluarganya serta publik untuk mendapatkan simpati.

    Dalam kenyataannya, kata dia, Rizki mendaftarkan diri melalui media sosial dan secara sadar menerima pekerjaan sebagai operator penipuan daring di Kamboja.

    “Dia sadar sendiri bahwa di akan menjadi scammer disana dengan gaji sekian. Dia hanya menduga enak atau tidak, tetapi berbicara kepada orang tuanya adalah sebagai pemain sepakbola di PSMS Medan,” kata dia.

    Hendra menambahkan proses pemulangan Rizki memiliki mekanisme khusus karena statusnya bukan korban TPPO. Polda Jabar tetap akan membantu koordinasi dengan KBRI.

    “Karena ini bukan korban TPPO, ada klausul tersendiri yang kita kembalikan dibantu oleh KBRI, tetapi nanti ada biaya. Nanti kita akan koordinasikan dengan pak Kapolda. Pak Kapolda support betul untuk pemulangan yg bersangkutan,” katanya.

    Ia mengatakan setibanya di Indonesia, Rizki akan dimintai keterangan mengenai kronologi keberangkatannya.

    “Ketika kembali nanti, akan kita mintai keterangan mulai dari proses dia berangkat hingga kejadian di sana,” ujar Hendra.

    Sebelumnya, pihak keluarga mengungkapkan Rizki sebelumnya diiming-imingi untuk mengikuti seleksi tim sepak bola PSMS Medan oleh seseorang yang dikenalnya melalui media sosial Facebook.

    Namun, alih-alih dibawa ke Medan, ia justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring yang menyasar warga negara China.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meta Bakal Nonaktifkan Akun Facebook & Instagram Anak di Bawah 16 Tahun di Australia

    Meta Bakal Nonaktifkan Akun Facebook & Instagram Anak di Bawah 16 Tahun di Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Meta mulai mengirimkan pemberitahuan penonaktifan kepada pengguna Facebook dan Instagram berusia di bawah 16 tahun. 

    Langkah ini dilakukan menjelang penerapan aturan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah usia tersebut menggunakan media sosial.

    Melansir TechCrunch, Kamis (20/11/2025), Meta akan menutup akses akun yang sudah ada ketika kebijakan mulai berlaku pada 10 Desember 2025. 

    Selain itu, mulai 4 Desember, pengguna baru berusia di bawah 16 tahun tidak lagi bisa membuat akun.

    Meta menyatakan akun yang dinonaktifkan akan tetap tersimpan dan dapat diakses kembali setelah pengguna berusia 16 tahun. Namun, tantangan terbesar bagi perusahaan adalah memverifikasi usia pengguna, mengingat banyak orang tidak memasukkan data umur secara akurat ketika mendaftar.

    Celah keamanan sekecil apa pun berpotensi membahayakan data pribadi pengguna, termasuk dokumen resmi yang tersimpan dalam sistem. Kasus kebocoran data verifikasi pernah terjadi sebelumnya. 

    Pada tahun lalu, 404 Media mengungkap AU10TIX, perusahaan penyedia layanan verifikasi identitas yang digunakan TikTok dan Uber meninggalkan kredensial administratif terbuka di internet selama lebih dari setahun, sehingga data sensitif pengguna dapat diakses pihak tidak berwenang.

    Aturan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial merupakan turunan dari amandemen Online Safety Act yang disahkan pemerintah federal Australia pada 29 November 2024. 

    Aturan ini mewajibkan platform media sosial melakukan upaya yang dinilai memadai untuk menegakkan larangan, dengan risiko denda hingga 50 juta dolar Australia bagi perusahaan yang tidak mematuhi. 

    Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi dampak buruk media sosial terhadap anak, mengembalikan masa kecil mereka, serta memberi ketenangan bagi orang tua.

    Dorongan regulasi ini didukung berbagai faktor. Pada Mei 2024, pemerintah membentuk Joint Parliamentary Select Committee untuk menyelidiki dampak media sosial terhadap masyarakat. 

    Pada periode yang sama, News Corp bersama gerakan 36months mengampanyekan peningkatan batas usia minimum menjadi 16 tahun dengan mengaitkan penggunaan media sosial pada peningkatan masalah kesehatan mental remaja. 

    Kampanye tersebut mendapat dukungan luas dari orang tua, politisi, pendidik, tenaga kesehatan, serta ditandatangani lebih dari 127.000 pendukung. Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari 140 akademisi domestik dan internasional serta sejumlah organisasi kesehatan mental yang menilai larangan usia terlalu simplistis dan membutuhkan pendekatan regulasi yang lebih struktural. 

    Kelompok pegiat HAM juga menyatakan kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak anak atas akses informasi dan privasi. Meski demikian, larangan ini mendapat dukungan bipartisan. Survei pada November 2024 menunjukkan 77% publik Australia mendukung kebijakan tersebut. 

    Menariknya, laporan akhir komite parlemen di bulan yang sama tidak merekomendasikan larangan usia, namun pemerintah tetap meloloskan aturan tersebut secara cepat dengan ruang konsultasi publik terbatas. Kebijakan ini akan berlaku penuh pada akhir 2025.