Xcloud.id

Perusahaan: Facebook

  • Menteri Keuangan Nepal Dikejar dan Dipukuli Demonstran di Jalanan

    Menteri Keuangan Nepal Dikejar dan Dipukuli Demonstran di Jalanan

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Nepal dikejar dan dipukuli oleh para demonstran pada hari Selasa setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri setelah protes keras yang dipimpin mahasiswa selama berhari-hari menentang korupsi dan larangan media sosial. Video yang dibagikan daring menunjukkan Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel berlari di jalan ketika massa mengejarnya. Seorang pria menendangnya sementara yang lain memukulnya sebelum petugas keamanan turun tangan. Insiden ini menunjukkan kemarahan yang mendalam terhadap kepemimpinan Nepal setelah polisi melepaskan tembakan ke arah kerumunan awal pekan ini, menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Protes, yang sebagian besar dipimpin oleh demonstran muda yang menyebut diri mereka “Gen Z”, telah mengguncang ibu kota dan distrik-distrik sekitarnya meskipun jam malam telah diberlakukan dan polisi dikerahkan secara besar-besaran. Demonstran menyerbu parlemen, membakar kendaraan, dan menyerang rumah-rumah politisi senior, termasuk Presiden Ramchandra Paudel.

    Nepal’s finance minister chased on street, thrashed by protesters as Oli govt collapses

    A video, which surfaced today (Sept 9), shows Finance Minister Bishnu Prasad Paudel being chased on a road and thrashed by demonstrators.

    In the video, over two dozen people were seen… pic.twitter.com/aoKBjKlUkZ

    — The Indian Express (@IndianExpress) September 9, 2025

    Ovo je Bishnu Prasad Paudel, zamenik premijera i ministar finansija, ganjaju ga Nepalci!
    Ovo se desi kada pošaljete Nepalce da rade u Srbiju, pa 10 meseci pumpaju sa Srbima, vrate se u Nepal da ostvare proročanstvo Jove Bakića koje su doneli iz Srbije pic.twitter.com/acCi1mZTMW

    — Consigliere® (@santickaopesnik) September 9, 2025

    Nepal Finance Minister Bishnu Prasad Paudel seized by his arms and legs.

    Dear Kenyans, copy this for the coming days.

    Congratulations Nepal pic.twitter.com/KN0n5IQBQf

    — BILL  (@Bill_Valar) September 9, 2025
    Menlu Nepal diserang

    Oli mengundurkan diri beberapa jam setelah ratusan agitator memasuki kantornya menuntut pertanggungjawaban atas kematian tersebut. Dalam suratnya kepada presiden, ia menyebutkan “keadaan luar biasa” dan mengatakan ia mengundurkan diri untuk memungkinkan penyelesaian yang “konstitusional dan politis”.

    Layanan penerbangan di Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu dihentikan sementara karena kekerasan meluas di seluruh kota. Para pengunjuk rasa membakar ban untuk memblokir jalan di Kalanki dan melempari rumah pejabat di Lalitpur dengan batu.

    Beberapa jam sebelum pengunduran diri Oli, para demonstran membakar rumah pribadinya di Balkot. Kediaman mantan perdana menteri Pushpa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba, serta Menteri Komunikasi Prithvi Subba Gurung — yang telah memerintahkan pelarangan media sosial — juga diserang.

    Larangan terhadap 26 platform, termasuk Facebook dan X, dicabut Senin malam, tetapi para pengunjuk rasa terus berunjuk rasa, menuduh para pemimpin melakukan korupsi dan membungkam kebebasan berbicara. “KP chor, desh chhod” (“Pencuri KP, tinggalkan negara ini”) dan “Tindakan terhadap pemimpin korup” termasuk di antara slogan-slogan yang terdengar di jalanan.

    Para aktivis Gen Z telah menggunakan platform seperti Reddit dan Instagram untuk menuduh keluarga menteri memamerkan kekayaan hasil korupsi. Mereka menuntut pemerintahan persatuan nasional, jaminan kebebasan berekspresi, dan usia pensiun bagi politisi.

    Para pemimpin oposisi segera menyerukan dialog. “PM Oli harus segera mengundurkan diri dan bertanggung jawab atas situasi ini,” tulis Sekretaris Jenderal Kongres Nepal, Gagan Thapa, di media sosial pada Selasa pagi.

  • Rumah Dibakar Massa, Istri Mantan PM Nepal Tewas Terpanggang Hidup-hidup

    Rumah Dibakar Massa, Istri Mantan PM Nepal Tewas Terpanggang Hidup-hidup

    GELORA.CO – Gelombang protes besar-besaran di Nepal memakan korban jiwa dari kalangan elit politik. Rajyalaxmi Chitrakar, istri mantan Perdana Menteri Nepal Jhalanath Khanal, meninggal dunia akibat luka bakar serius setelah rumahnya di kawasan Dallu, Kathmandu, dibakar oleh massa pada Selasa, 9 September 2025.

    Menurut laporan media lokal Khabarhub, Rajyalaxmi sempat terjebak di dalam rumah ketika para pengunjuk rasa menyulut api. Ia mengalami luka bakar parah di berbagai bagian tubuh, termasuk di paru-parunya. Korban kemudian dilarikan ke Kirtipur Burn Hospital dalam kondisi kritis, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal saat menjalani perawatan.

    Kerusuhan yang didorong oleh generasi muda, terutama Generasi Z Nepal, telah mengguncang negara itu sejak Senin, 8 September 2025. Aksi protes dipicu oleh isu korupsi, pengangguran, dan larangan penggunaan media sosial, termasuk Facebook dan X (Twitter), yang sempat diberlakukan pemerintah.

    Situasi politik semakin memanas ketika Perdana Menteri KP Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa, di tengah eskalasi kekerasan. Para demonstran tidak hanya membakar rumah pribadi sejumlah pejabat, tetapi juga membakar gedung parlemen di Kathmandu. Rekaman video insiden tersebut tersebar luas di media sosial dan menjadi viral.

    Selain itu, beredar pula laporan bahwa Menteri Keuangan Bishnu Paudel mengalami serangan langsung dari massa. Meski begitu, Hindustan Times menyebut pihaknya belum bisa secara independen memverifikasi keaslian video yang beredar.

    Presiden Nepal Ram Chandra Poudel, yang memiliki peran lebih seremonial sebagai kepala negara, menyerukan agar massa melakukan dialog demi meredakan situasi. Ia menegaskan perlunya penyelesaian damai agar kerusuhan tidak semakin meluas.

    Kekacauan terus berlanjut meskipun larangan penggunaan media sosial telah dicabut sejak Senin malam. Massa tetap melancarkan aksi pembakaran gedung-gedung pemerintahan hingga menyebabkan Bandara Internasional Kathmandu ditutup sementara.

    Di tengah kondisi genting tersebut, pemerintah India mengeluarkan imbauan resmi kepada warganya di Nepal. Mereka diminta untuk tetap berada di tempat tinggal masing-masing, tidak keluar rumah, dan mengikuti arahan keselamatan dari otoritas lokal maupun Kedutaan Besar India di Kathmandu.

    Sebagai catatan, Jhalanath Khanal sendiri merupakan salah satu tokoh politik penting di Nepal. Pada 2011, ia pernah menyampaikan secara resmi di parlemen niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri, setelah keputusan tersebut disetujui oleh komite pusat partainya, Partai Komunis Nepal (Unified Marxist Leninist).

  • Mirip di Indonesia Demo Berdarah di Nepal Dipicu Pejabat ‘Flexing’, Massa Bakar Gedung Parlemen dan Rumah Pejabat

    Mirip di Indonesia Demo Berdarah di Nepal Dipicu Pejabat ‘Flexing’, Massa Bakar Gedung Parlemen dan Rumah Pejabat

    GELORA.CO – Perdana Menteri Nepal telah mengundurkan diri setelah lebih dari selusin orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam protes yang dipimpin pemuda yang dipicu oleh larangan pemerintah terhadap platform media sosial, korupsi yang merajalela, dan minimnya peluang ekonomi.

    Pasukan keamanan mengerahkan amunisi langsung, meriam air, dan gas air mata selama protes di beberapa kota, yang menurut pihak berwenang menewaskan sedikitnya 19 orang, menurut kantor berita Reuters.

    Nepal, negara di kaki pegunungan Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa, dikenal karena politiknya yang bergejolak dan telah mengalami lebih dari selusin pemerintahan sejak bertransisi menjadi republik setelah menghapuskan monarki yang telah berusia 239 tahun pada tahun 2008 menyusul perang saudara yang berlangsung selama satu dekade.

    Namun, protes terbaru, yang dipimpin oleh orang-orang berusia 13 hingga 28 tahun kelompok yang dikenal sebagai Generasi Z merupakan kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di Nepal dalam beberapa dekade.

    Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Selasa(9/9/2025) dalam sebuah surat yang menyebutkan situasi luar biasa di negara itu, menurut salinan surat yang diunggah di media sosial oleh seorang ajudan utamanya.

    Para pengunjuk rasa kemudian kembali turun ke jalan di ibu kota pada hari Selasa, menentang jam malam yang diberlakukan di pusat kota, dan setelah pemerintah mencabut larangan media sosial. Foto-foto dari Reuters menunjukkan para pengunjuk rasa membakar pos polisi dan perabotan di luar kantor Kongres Nepal, partai politik terbesar di Nepal. Bandara Internasional ditutup karena kekerasan di kota tersebut yang mempengaruhi operasional.

    Di selatan Kathmandu, di kotamadya Chandrapur polisi melepaskan tembakan ke udara saat para pengunjuk rasa melanggar jam malam untuk berkumpul, kata seorang pejabat setempat kepada CNN. Para pengunjuk rasa juga membakar mobil polisi, kata sumber tersebut.

    Kemarahan terhadap pemerintah atas apa yang dianggap banyak orang sebagai korupsi yang merajalela dan telah berlangsung puluhan tahun di Nepal sudah membara, dan meluap ke jalan-jalan ibu kota minggu lalu setelah pemerintah memblokir platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X, dalam sebuah langkah yang banyak dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.

    Pemerintah telah menulis aturan baru yang menurutnya diperlukan untuk memberantas berita palsu dan ujaran kebencian, serta mengancam akan memblokir perusahaan media sosial mana pun yang tidak terdaftar.

    Hingga tengah malam Kamis lalu, 26 platform telah ditutup, menurut media lokal.

    Namun, para penyelenggara mengatakan protes yang menyebar di seluruh negeri tidak hanya terkait larangan media sosial, tetapi juga mencerminkan frustrasi generasi atas minimnya peluang ekonomi.

    Tingkat pengangguran pemuda berusia 15-24 tahun di Nepal mencapai 20,8 persen pada tahun 2024, menurut Bank Dunia.

    Sementara itu, sebuah gerakan daring yang viral menentang “Nepo Kids” atau anak-anak politisi yang memamerkan gaya hidup mewah mereka memicu kemarahan lebih lanjut dengan menyoroti kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan rakyat Nepal biasa.

    Perekonomian Nepal sangat bergantung pada uang yang dikirim pulang oleh warga Nepal yang tinggal di luar negeri. Lebih dari sepertiga (33,1 persen) PDB Nepal berasal dari remitansi pribadi, menurut Bank Dunia, angka yang terus meningkat selama tiga dekade terakhir.

    “Semua warga Nepal muak dengan korupsi. Setiap pemuda pergi ke luar negeri. Jadi, kami ingin melindungi pemuda kami dan memperbaiki perekonomian negara,” kata seorang pengunjuk rasa.

    Protes kemudian berubah menjadi kekerasan pada hari Senin(8/9/2025) ketika para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di kompleks parlemen di Kathmandu. 

    Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah ribuan pengunjuk rasa muda, banyak diantaranya mengenakan seragam sekolah atau perguruan tinggi.

    Para pengunjuk rasa membakar sebuah ambulans dan melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru hara yang menjaga gedung legislatif, mengutip seorang pejabat setempat.

    “Polisi menembak tanpa pandang bulu,” kata seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita India ANI.

    Para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal dan membakar gedung tersebut, menurut seorang pejabat. Pembakaran gedung parlemen itu terjadi setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri menyusul tindakan keras mematikan terhadap demonstrasi antipemerintah.

    “Ratusan orang telah menerobos area parlemen dan membakar gedung utama,” ungkap Ekram Giri, juru bicara Sekretariat Parlemen.

    Al Jazeera telah memverifikasi secara independen rekaman video yang dibagikan daring oleh media dan aktivis Nepal hari ini, yang menunjukkan demonstrasi besar-besaran di Kathmandu.

    Rekaman video tersebut menunjukkan ratusan demonstran berjalan di jalan-jalan ibu kota, sementara media lokal mengindikasikan beberapa rumah pejabat telah diserbu, dan beberapa di antaranya dibakar.

    Ramyata Limbu, jurnalis Nepal yang berbasis di Kathmandu, mengatakan, “Tampaknya tidak ada yang bertanggung jawab di jalan-jalan ibu kota, dengan sekelompok anak muda dan penonton merusak properti para menteri senior dan kantor partai.”

    Setidaknya 17 orang tewas di Kathmandu dan dua lainnya di kota Itahari di bagian timur, menurut pejabat rumah sakit.

    Lebih dari 400 orang, termasuk staf pasukan keamanan, dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka-luka pada hari Senin, menurut laporan Kementerian Kesehatan Nepal.

    Organisasi-organisasi internasional segera mengecam tindakan keras mematikan yang dilakukan oleh polisi dan menyerukan penyelidikan independen.

  • PM Nepal K.P. Sharma Oli Mundur Setelah Gen Z Mengamuk karena Pemblokiran Medsos

    PM Nepal K.P. Sharma Oli Mundur Setelah Gen Z Mengamuk karena Pemblokiran Medsos

    GELORA.CO –  Perdana Menteri Nepal K.P. Sharma Oli resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9), setelah meletusnya gelombang protes besar-besaran terkait larangan media sosial yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai ratusan lainnya.

    Langkah ini menjerumuskan Nepal ke dalam babak baru ketidakpastian politik, di tengah kerusuhan terburuk yang dialami negara Himalaya tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

    Larangan Media Sosial Dicabut

    Seiring dengan pengunduran diri Oli, pemerintah Nepal juga mencabut kebijakan larangan media sosial yang sempat diberlakukan selama beberapa hari. Menteri Komunikasi, Informasi, dan Penyiaran Nepal, Prithvi Subba Gurung, mengatakan keputusan itu diambil untuk “menjawab tuntutan Generasi Z.”

    Pekan lalu, pemerintah melarang platform yang tidak terdaftar, termasuk Facebook, X, dan YouTube, dengan alasan mencegah berita palsu, ujaran kebencian, serta kejahatan siber. Namun kebijakan itu justru memicu amarah publik yang menilai pemerintah bersikap otoriter.

    “Karena protes dilakukan dengan menggunakan isu ini sebagai dalih, keputusan telah diambil untuk membuka kembali situs media sosial,” ujar Gurung dalam pernyataannya.

    Bentrokan Berdarah di Kathmandu

    Pada hari pengumuman pengunduran dirinya, ribuan pengunjuk rasa tetap turun ke jalan ibu kota Kathmandu. Mereka menentang jam malam tanpa batas, membakar ban, melempar batu ke arah polisi anti huru-hara, hingga memaksa aparat mundur ke jalan-jalan sempit.

    Asap hitam pekat membubung ke langit, sementara sebagian warga merekam aksi itu dengan ponsel mereka. Laporan resmi mencatat 19 orang tewas dan 347 orang terluka dalam bentrokan sejauh ini.

    Meskipun larangan media sosial menjadi pemicu kerusuhan, akar kemarahan publik jauh lebih dalam. Banyak anak muda Nepal kecewa terhadap pemerintah yang dinilai gagal mengatasi pengangguran, ketimpangan, dan korupsi.

    Menurut Bank Dunia, lebih dari 20 persen dari 30 juta penduduk Nepal hidup dalam kemiskinan. Sementara data resmi terbaru mencatat angka pengangguran pemuda mencapai 22 persen.

    Desakan Internasional

    Kelompok hak asasi manusia mendesak pemerintah Nepal menghormati kebebasan berekspresi dan menghindari penggunaan kekuatan berlebihan.

    “Kami telah menerima tuduhan yang sangat mengkhawatirkan tentang penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan selama protes,” kata juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani.

    Menanggapi eskalasi ini, kabinet Nepal membentuk komite investigasi dengan mandat 15 hari untuk menyelidiki kekerasan yang terjadi.

  • Blak-blakan Mark Zuckerberg, Kesal Akun Ditutup Hingga Gugat Meta

    Blak-blakan Mark Zuckerberg, Kesal Akun Ditutup Hingga Gugat Meta

    Jakarta –

    Mark Zuckerberg meluapkan kekesalannya hingga menggugat Meta. Pasalnya, Meta memblokir akunnya berulangkali karena mencurigai dia mempermainkan nama sang bos, yang juga adalah Mark Zuckerberg.

    Mark Zuckerberg ini adalah seorang pengacara kebangkrutan di Indianapolis, Amerika Serikat, yang sudah 38 tahun berkarier. Dia mengalami masalah kesalahan identitas di Facebook selama 15 tahun karena berbagi nama dengan pendirinya.

    Akun pribadinya yang terverifikasi telah ditutup lima kali, dan setelah kehilangan dana iklan sebesar USD 11.000 ketika halaman firma hukumnya ditutup pada bulan Mei untuk keempat kalinya, ia mengajukan gugatannya ke pengadilan.

    “Biasanya Anda akan berkata, ya, ini hanya Facebook dan bukan masalah besar, tapi kali ini hal ini memengaruhi keuntungan saya karena saya membayar iklan untuk bisnis saya dalam upaya mendapatkan klien,” katanya yang dikutip detikINET dari New York Post.

    “Jadi mereka mengambil uang saya, tapi setelah mengambilnya, mereka menutup saya karena apa yang mereka katakan menyamar sebagai selebritas, tidak menggunakan nama asli, dan melanggar standar komunitas mereka. Dan itu pesan yang sama yang saya terima setiap kali mereka menutup saya,” keluhnya.

    Zuckerberg menuduh perusahaan induk Facebook itu lalai dan melanggar kontrak lantaran menangguhkan akunnya karena alasan yang tidak berdasar dan tidak pantas.

    Halaman Facebook-nya pertama kali dinonaktifkan tahun 2010, dan setiap kali sejak itu, dia harus menjalani proses banding sangat panjang. Itu termasuk mengirimkan foto diri, SIM, dan kartu kredit, untuk membuktikan bahwa dia orang sungguhan dan tidak iseng meniru nama Mark Zuckerberg.

    “Saya pikir sangat menyinggung bahwa perusahaan yang seharusnya sangat paham teknologi di dunia tidak dapat menemukan cara untuk menandai akun saya dan mencegah hal ini terjadi,” kata Zuckerberg, yang telah berpraktik hukum kepailitan selama 38 tahun.

    Meta sendiri mengaku sudah mengaktifkan kembali akunnya. “Kami tahu ada lebih dari satu Mark Zuckerberg di dunia, dan kami sedang menyelidiki masalah ini,” kata juru bicara Meta.

    Meskipun Zuckerberg bercanda bahwa berbagi nama CEO Meta yang terkenal itu memiliki keuntungan tersendiri, cseperti mendapatkan meja yang bagus di restoran setelah melakukan reservasi, hal itu juga menyebabkan masalah.

    Firma hukumnya sering ditelepon pengguna Facebook yang mencari bantuan, menerima banyak paket yang ditujukan untuk tokoh media sosial tersebut, dan tahun 2020, ia secara keliru dituntut Departemen Layanan Sosial di Washington atas dugaan eksploitasi finansial.

    Zuckerberg terpaksa masih mengandalkan platform seperti Facebook untuk menarik klien baru dan bersaing dengan praktik hukum lokal lain yang juga menghabiskan uang iklan di jejaring sosial tersebut. “Faktanya adalah mereka memengaruhi bisnis saya sekarang, klien saya tak bisa menemukan saya,” ucap pengacara yang frustrasi itu.

    (fyk/fay)

  • Unjuk Rasa Maut Renggut 19 Nyawa di Nepal, Menteri Dalam Negeri Mundur

    Unjuk Rasa Maut Renggut 19 Nyawa di Nepal, Menteri Dalam Negeri Mundur

    GELORA.CO – Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak menyatakan pengunduran dirinya pada Senin malam waktu setempat usai mengaku bertanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan pihak berwajib dalam unjuk rasa, dilaporkan Himalayan Times.

    Menurut pengelola rumah sakit, sekurangnya 17 orang tewas di beberapa rumah sakit di Kathmandu. Dua korban lainnya, yang ditembak dalam unjuk rasa di Itahari, juga dilaporkan tewas setelah dirawat di Sunsari.

    Dengan demikian, jumlah korban tewas akibat unjuk rasa di berbagai kota di Nepal saat ini menyentuh angka 19 jiwa.

    Lekhak mengajukan pengunduran dirinya saat rapat kabinet di Baluwatar, yang dipimpin oleh Perdana Menteri KP Sharma Oli.

    Sekurangnya 347 orang terluka, puluhan di antaranya dalam kondisi kritis, sementara berbagai rumah sakit dilaporkan penuh, menurut Kathmandu Post.

    Otoritas setempat masih belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait korban jiwa yang jatuh dalam unjuk rasa.

    Namun, otoritas kemudian menerjunkan personel militer usai kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa. Keputusan tersebut diteken “usai pengunjuk rasa menerobos wilayah terlarang dan merangsek masuk ke kompleks Parlemen Federal”, sehingga memicu pemberlakuan jam malam.

    Otoritas setempat juga memberlakukan jam malam di Kathmandu.

    Dalam demonstrasi yang terjadi, para pengunjuk rasa “Generasi Z” mendobrak barikade polisi dan memanjat pagar kompleks parlemen di Kathmandu.

    Pihak keamanan membalas dengan menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa, yang sebelumnya berjanji akan melangsungkan protes secara damai, demikian dilaporkan media setempat serta yang tampak dari dokumentasi yang beredar secara daring.

    “Saya belum pernah melihat situasi sesulit ini di rumah sakit,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di fasilitas yang menerima banyak korban luka.

    “Gas air mata juga memasuki area rumah sakit, sehingga menyulitkan para dokter untuk bekerja,” ujarnya dari Rumah Sakit Sipil.

    Media Nepal melaporkan polisi menggunakan tembakan langsung terhadap para pengunjuk rasa, sebuah klaim yang tidak dapat segera diverifikasi.

    “Polisi telah menembak tanpa pandang bulu,” ujar seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita ANI. “(Mereka) menembakkan peluru yang meleset dari saya, tetapi mengenai seorang teman yang berdiri di belakang saya. Ia terkena di tangan.”

    Protes yang merebak di berbagai kota di Nepal tersebut, antara lain ibu kota Kathmandu, kemudian Pokhara, Butwal, dan Biratnagar, para pengunjuk rasa mengecam korupsi di pemerintahan dan pelarangan media sosial.

    Pekan lalu, Nepal memblokir sejumlah media sosial besar setelah pengelolanya tak kunjung mendaftarkan aplikasi mereka kepada otoritas Nepal.

    Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal memberlakukan larangan tersebut setelah memberi waktu selama 7 hari sejak 28 Agustus kepada pengelola media sosial untuk mendaftar.

    Atas keputusan tersebut, berbagai media sosial terdampak pemblokiran di Nepal, antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (dahulu Twitter), Reddit, dan LinkedIn.

    Pemerintah Nepal menjamin pemblokiran tersebut akan dicabut begitu pengelola sosial media mendaftarkan aplikasinya kepada pemerintah. Kebijakan tersebut dikecam oleh partai oposisi utama di Nepal.

    Situs media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan X kembali beroperasi di Nepal pada Senin malam seperti dilaporkan NDTV. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Komunikasi, Informasi, dan Penyiaran Nepal Prithvi Subba Gurung mengatakan pemerintah telah memerintahkan instansi terkait untuk memulai proses pembukaan kembali situs media sosial.

    Penyelenggara protes, yang menyebar ke kota-kota lain di negara Himalaya tersebut, menyebutnya “demonstrasi oleh Gen Z”.

    Mereka mengatakan protes tersebut mencerminkan rasa frustrasi yang meluas di kalangan anak muda terhadap pemerintah dan kemarahan atas kebijakannya.

    “Ini adalah protes oleh generasi baru di Nepal,” ujar seorang pengunjuk rasa lainnya kepada ANI. Sekitar 90 persen dari 30 juta penduduk Nepal menggunakan internet.

    “Kami terpicu oleh larangan media sosial, tetapi itu bukan satu-satunya alasan kami berkumpul di sini,” kata mahasiswa Yujan Rajbhandari, 24 tahun. “Kami memprotes korupsi yang telah melembaga di Nepal.”

  • MA Thailand Perintahkan Eks PM Thaksin Masuk Bui!

    MA Thailand Perintahkan Eks PM Thaksin Masuk Bui!

    Bangkok –

    Mahkamah Agung (MA) Thailand memutuskan pada Selasa (9/9) bahwa mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra harus menjalani hukuman satu tahun penjara. Mahkamah Agung menyatakan penahanan Thaksin sebelumnya di kamar VIP rumah sakit, sebagai pengganti hukuman penjara, telah melanggar hukum.

    Thaksin, yang seorang miliarder dan tokoh berpengaruh di Thailand ini, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023 lalu, setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan diri di luar negeri.

    Namun Thaksin, yang kini berusia 76 tahun, tidak pernah menghabiskan satu malam pun di dalam penjara. Dia hanya dipenjara selama beberapa jam sebelum dipindahkan ke kamar pribadi di Rumah Sakit Umum Kepolisian di Bangkok setelah mengeluhkan masalah jantung dan nyeri dada.

    Pemindahan penahanan ke rumah sakit itu memicu skeptisisme dan kemarahan publik yang meluas.

    Hukumannya kemudian diperingan menjadi satu tahun penjara oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, sebelum Thaksin akhirnya dibebaskan bersyarat setelah hanya enam bulan, yang keseluruhan masa hukumannya dihabiskan di rumah sakit.

    “Mengirimnya ke rumah sakit adalah tidak sah, terdakwa mengetahui bahwa penyakitnya bukan masalah yang mendesak, dan tinggal di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman penjara,” tegas putusan Mahkamah Agung Thailand yang dibacakan oleh salah satu hakim agung negara tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (9/9/2025).

    Majelis hakim yang beranggotakan lima hakim agung mengatakan bahwa tanggung jawab atas lamanya masa inap Thaksin di rumah sakit tidak sepenuhnya berada di tangan para dokter. Disebutkan juga bahwa Thaksin sengaja memperpanjang masa inapnya di rumah sakit.

    Pembacaan putusan itu dihadiri langsung oleh Thaksin, yang didampingi oleh putrinya, mantan PM Paetongtarn Shinawatra.

    Thaksin Shinawatra langsung dibawa ke penjara Bangkok usai Mahkamah Agung memerintahkan dia dipenjara selama satu tahun Foto: REUTERS/Panumas Sanguanwong Purchase Licensing Rights

    Mahkamah Agung langsung memerintahkan penerbitan surat perintah untuk membawa Thaksin ke Penjara Bangkok.

    Segera setelah sidang berakhir, Thaksin mencopot jas yang dikenakannya dan masuk ke dalam mobil van milik departemen pemasyarakatan Bangkok. Seorang saksi mata Reuters kemudian mengonfirmasi bahwa Thaksin telah tiba di penjara.

    Thaksin Usai Dihukum 1 Tahun Bui: Saya Akan Tetap Kuat

    Thaksin merilis pernyataan via Facebook setelah putusan dijatuhkan Mahkamah Agung Thailand.

    “Hari ini, saya mungkin tak lagi memiliki kebebasan, tetapi memiliki kebebasan berpikir untuk menciptakan manfaat bagi negara dan rakyat,” ujar Thaksin dalam pernyataannya.

    “Saya akan tetap kuat secara fisik dan mental, meluangkan waktu untuk mengabdi kepada raja, negara, dan rakyat Thailand,” ucapnya.

    Tonton juga video “PM Thailand: Kami Tidak Akan Menyerahkan Kedaulatan Kami” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Nepal Cabut Larangan Medsos Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Nepal Cabut Larangan Medsos Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Kathmandu –

    Pemerintah Nepal mencabut larangan media sosial (medsos) setelah terjadi unjuk rasa yang menewaskan sedikitnya 19 orang di negara tersebut. Unjuk rasa itu menuntut pemerintah mencabut pembatasan medsos yang diberlakukan sejak pekan lalu, dan menuntut pemberantasan korupsi.

    Menteri Komunikasi Nepal Prithvi Subba Gurung, seperti dikutip media lokal dan dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), mengatakan bahwa pemerintah telah mencabut larangan media sosial setelah rapat kabinet darurat digelar.

    Laporan seorang reporter AFP di ibu kota Kathmandu menyebut semua aplikasi media sosial utama kini telah berfungsi kembali.

    Beberapa situs media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X, diblokir di Nepal sejak Jumat (5/9) pekan lalu, setelah pemerintah memblokir 26 platform yang tidak terdaftar.

    Pemblokiran itu memicu kemarahan publik yang meluas, terutama di kalangan generasi muda yang sangat bergantung pada aplikasi tersebut untuk berkomunikasi.

    Hal itu juga memicu kemarahan terhadap pemerintah di negara dengan tingkat pengangguran sekitar 10 persen, dan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita menurut Bank Dunia, hanya US$ 1.447 (Rp 23,8 juta).

    Massa menggelar aksi protes pada Senin (8/9) di ibu kota Kathmandu dan kota-kota lainnya.

    Kepolisian Kathmandu menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri yang dipasang dan mencoba menyerbu area terlarang di dekat gedung parlemen Nepal.

    Amnesty International, dalam pernyataannya, menyebut peluru tajam telah digunakan terhadap para demonstran di Nepal.

    Kepolisian Nepal, menurut laporan media lokal, mengumumkan sedikitnya 17 orang tewas di area ibu kota Kathmandu dan dua orang lainnya tewas di distrik Sunsari, bagian timur negara tersebut.

    Sejak Jumat (5/9), video-video yang membandingkan kesulitan hidup yang dialami warga biasa di Nepal dengan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah serta liburan mahal menjadi viral di TikTok, yang tidak diblokir.

    Tonton juga video “19 Orang Tewas dalam Demo Gen Z di Nepal Tolak Pemblokiran Medsos” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dampak Medsos Diblokir: DPR Dibobol, 19 Orang Tewas di Nepal

    Dampak Medsos Diblokir: DPR Dibobol, 19 Orang Tewas di Nepal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 19 orang tewas dalam kerusuhan di Nepal pada Senin (8/9), yang disebut sebagai aksi protes terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

    Bentrokan pecah setelah pemerintah memblokir akses ke sejumlah platform media sosial, termasuk Facebook, dan memicu kemarahan publik terutama dari kalangan muda.

    Polisi di ibu kota Kathmandu menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa yang menyerbu gedung parlemen.

    Massa bahkan berhasil menerobos barikade, membakar sebuah ambulans, dan melempari polisi antihuru-hara yang menjaga kompleks parlemen.

    “Polisi menembak secara membabi buta,” kata seorang demonstran kepada ANI, seperti dikutip Reuters, Selasa (9/9/2025). Ia mengaku temannya terluka akibat terkena tembakan di tangan.

    Polisi menyebut lebih dari 100 orang luka-luka, termasuk 28 aparat. Para korban dibawa ke rumah sakit dengan bantuan sesama demonstran menggunakan sepeda motor. Dari total korban tewas, dua di antaranya berasal dari kota Itahari, di bagian timur Nepal.

    Aksi ini dipicu keputusan pemerintah pekan lalu yang memblokir akses ke sejumlah media sosial. Pemerintah beralasan langkah itu diambil karena platform tidak mendaftar ke otoritas terkait, padahal selama ini banyak digunakan untuk penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, hingga penipuan.

    Namun, kebijakan tersebut memicu protes luas. Sekitar 90% dari 30 juta penduduk Nepal adalah pengguna internet aktif.

    Massa, sebagian besar anak muda termasuk pelajar dan mahasiswa, turun ke jalan dengan membawa poster bertuliskan “Hentikan korupsi, bukan media sosial” serta “Anak muda melawan korupsi.”

    Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengundurkan diri dengan alasan “tanggung jawab moral” atas jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menggelar rapat darurat kabinet untuk membahas situasi.

    Aksi tersebut mencerminkan kekecewaan para GenZ terhadap pemerintah yang dianggap lamban memberantas korupsi dan menciptakan lapangan kerja. “Ini adalah protes generasi baru di Nepal,” ujar seorang demonstran kepada ANI.

    Pemblokiran media sosial di Nepal terjadi di tengah tren global ketika banyak pemerintah memperketat pengawasan terhadap media sosial dan raksasa teknologi dengan alasan penyebaran misinformasi, privasi data, keamanan nasional, hingga dampak buruk daring.

    Para pengkritik menilai langkah-langkah tersebut berisiko mengekang kebebasan berekspresi, sementara regulator beralasan pengawasan ketat diperlukan untuk melindungi pengguna dan menjaga ketertiban sosial.

    Nepal sendiri masih menghadapi ketidakstabilan politik sejak menghapus monarki pada 2008. Hingga kini sudah ada 14 pemerintahan, namun tidak ada satupun yang mampu menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Demo Tolak Blokir Medsos di Nepal Ricuh, 19 Orang Tewas-400 Terluka

    Demo Tolak Blokir Medsos di Nepal Ricuh, 19 Orang Tewas-400 Terluka

    Jakarta –

    Demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah wilayah Nepal. Demo yang berakhir ricuh itu mengakibatkan 19 orang meninggal dunia.

    Dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), demo itu terkait tuntutan massa yang menolak pemerintah Nepal memblokir akses media sosial di negara tersebut. Beberapa situs media sosial seperti Facebook, YouTube, dan X tidak bisa diakses di Nepal sejak Jumat (5/9). Pemerintah Nepal telah memblokir 26 platform media sosial.

    Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri dan mencoba menyerbu ke area terlarang di dekat gedung parlemen.

    “Tujuh belas orang tewas,” kata Shekhar Khanal, juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, kepada AFP. Dua orang lainnya tewas di Distrik Sunsari di Nepal timur, lapor media lokal.

    Demo ricuh di Nepal itu terjadi pada Senin (8/9) waktu setempat. Khanal mengatakan sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 polisi.

    Sirene meraung-raung di seluruh kota saat para korban luka dibawa ke rumah sakit. PBB menuntut penyelidikan yang cepat dan transparan atas kekerasan tersebut.

    “Kami terkejut dengan pembunuhan dan cedera yang dialami para pengunjuk rasa di Nepal hari ini dan mendesak penyelidikan yang cepat dan transparan,” kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, dalam sebuah pernyataan.

    “Kami telah menerima beberapa tuduhan yang sangat mengkhawatirkan tentang penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan.”

    Amnesty International mengatakan peluru tajam telah digunakan terhadap para pengunjuk rasa. Pemerintah distrik memberlakukan jam malam di beberapa area utama kota.

    Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (7/9), pemerintah Nepal mengatakan bahwa mereka menghormati kebebasan berpikir dan berekspresi serta berkomitmen untuk “menciptakan lingkungan untuk perlindungan dan penggunaan tanpa batas”.

    Pemerintah Nepal diketahui telah memblokir akses ke aplikasi perpesanan Telegram pada bulan Juli, dengan alasan meningkatnya penipuan daring dan pencucian uang. Sebelumnya, pemerintah Nepal juga sempat memblokir TikTok selama sembilan dan mencabut pemblokiran tersebut pada Agustus 2024.

    (ygs/ygs)