Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Sebastian Salang: Efisiensi Anggaran Kebijakan Setengah Hati dan Pemerintah Lakukan Standar Ganda – Halaman all

    Sebastian Salang: Efisiensi Anggaran Kebijakan Setengah Hati dan Pemerintah Lakukan Standar Ganda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI), Sebastian Salang menilai, Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran menilai kebijakan itu setengah hati.

    Diketahui pemerintah melakukan efisiensi di tingkat kementerian dan lembaga mencapai Rp256 triliun, sementara pemotongan anggaran untuk daerah sekitar Rp50 triliun.

    Sebastian mencontohkan pemotongan anggaran di daerah yang dinilai kurang tepat karena sebagian besar dana yang dipangkas berkaitan dengan infrastruktur dan konektivitas, seperti pembangunan jalan dan jembatan. 

    “Padahal, banyak daerah yang saat ini terdampak musim hujan dengan infrastruktur yang rusak,” kata Salang saat penandatanganan MoU GSRI dengan XYZ Creatif Media di Jakarta, Rabu (26/2/2025). 

    Bastian juga mengungkapkan adanya 17 kementerian dan lembaga tidak mengalami pemotongan anggaran menunjukkan adanya standar ganda dalam kebijakan efisiensi ini.

    “Jika dilakukan secara adil, sebenarnya ada potensi efisiensi tambahan hingga Rp150 triliun,” kata Bastian.

    Ia juga menyinggung masalah tumpang tindih program yang memiliki tujuan serupa tetapi tersebar di berbagai kementerian, menyebabkan duplikasi anggaran. 

    “Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki setidaknya empat program serupa yang berjalan bersamaan,” katanya.

    Dikatakannya, jika efisiensi ini benar-benar dilakukan dengan serius, anggaran bisa lebih efektif, tidak terjadi pemborosan, dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Salang melakukan analisis anggaran ke dalam beberapa klaster berdasarkan besarnya alokasi anggaran. 

    Klaster pertama adalah pendidikan, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp700 triliun.

    Program-program terkait pendidikan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk bank.

    Namun, masalah utama yang dihadapi adalah kevalidan data untuk memastikan siapa yang benar-benar menerima manfaat dari program-program ini.

    Berdasarkan data yang ditetapkan oleh Bappenas, untuk membiayai satu mahasiswa kuliah, ditetapkan anggaran Rp7 juta per semester.

    “Jika angka ini dikalikan dengan total mahasiswa di Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, maka kebutuhan anggaran diperkirakan Rp163 triliun,” katanya.

    Artinya, dengan total anggaran pendidikan Rp700 triliun, Indonesia sebenarnya mampu memberikan pendidikan tinggi secara gratis.

    “Namun, permasalahannya adalah dana yang begitu besar ini tersebar di berbagai program dan belum digunakan secara optimal,” katanya.

    Klaster kedua adalah program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos) dan subsidi.

    Anggaran untuk bantuan sosial sekitar Rp560 triliun, sementara subsidi mencapai Rp300 triliun.

    Dua program ini memiliki karakteristik yang mirip, sering kali sasarannya sama, dan bahkan ada tumpang tindih dalam implementasinya.

    Ditambah lagi dengan program baru yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memiliki anggaran Rp171 triliun.

    Bastian mencatat bahwa data penerima manfaat belum dipersiapkan dengan baik.
    Padahal, menurut kajian Bappenas, tujuan utama program ini adalah untuk menekan angka kemiskinan.

    Saat ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 25,2 juta orang.

    Jika anggaran dari tiga program besar ini digabungkan dan benar-benar diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, setiap orang miskin bisa menerima bantuan sebesar Rp3,2 juta per bulan.

    Jumlah ini lebih besar dari rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Indonesia.

    “Artinya, jika pemerintah serius dalam mengatasi kemiskinan, dengan anggaran yang ada, masalah ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan,” kata Salang.

    Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pemerintah memiliki data yang akurat mengenai 25 juta orang miskin tersebut.

    “Apakah mereka tahu di mana mereka tinggal? Apakah data tersebut bisa diverifikasi? Saat ini, banyak program pemerintah yang menetapkan targetnya masing-masing tanpa koordinasi yang jelas, sehingga tumpang tindih antar kementerian dan lembaga kerap terjadi,” katanya.

  • Klaim Sudah Buka-bukaan ke KPK, Japto Soerjosoemarno: Saya Warga Negara yang Baik

    Klaim Sudah Buka-bukaan ke KPK, Japto Soerjosoemarno: Saya Warga Negara yang Baik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (26/2/2025). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi perizinan tambang batu bara yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Berdasarkan pantauan, Japto hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 09.30 WIB dan baru selesai diperiksa sekitar pukul 16.45 WIB, dengan total durasi pemeriksaan sekitar tujuh jam. Seusai pemeriksaan, ia menyatakan telah memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

    “Saya memenuhi panggilan KPK sebagai warga negara yang baik. Saya telah menjelaskan semuanya dan menjawab semua pertanyaan,” ujar Japto di hadapan awak media.

    Namun, ia enggan mengungkapkan detail materi pemeriksaan. Japto hanya berharap keterangannya sudah mencukupi kebutuhan penyidik.

    “Semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan. Untuk hal lain, silakan tanyakan kepada pihak berwenang,” kata Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarnonya.

    Sebelumnya, KPK sempat menelusuri keterkaitan Japto Soerjosoemarno dan politikus Nasdem, Ahmad Ali, dalam kasus dugaan gratifikasi tambang batu bara yang melibatkan Rita Widyasari. Rumah keduanya telah digeledah penyidik KPK beberapa waktu lalu.

    KPK mengungkapkan selama menjabat sebagai bupati Kukar, Rita diduga menerbitkan sekitar 100 izin pertambangan dengan meminta kompensasi sebesar US$ 3,5 hingga US$ 5 per metrik ton batu bara.

    “Praktik ini menghasilkan dana hingga jutaan dolar,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur.

    Saat ini, KPK tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini. Penyelidikan mengarah pada dugaan aliran uang gratifikasi melalui PT BKS ke salah satu ketua organisasi pemuda di Kalimantan Timur. Rumah tokoh tersebut telah digeledah, dan penyidik menemukan sejumlah dokumen serta keterangan saksi yang menguatkan dugaan aliran dana ke beberapa pihak.

    “Dari sana, aliran dana diduga mengarah ke Japto dan Ahmad Ali. Karena itu, kami menggunakan metode follow the money untuk menelusuri keterkaitan mereka,” tambah Asep.

    KPK masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk dengan memeriksa Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarnonya, untuk mengungkap lebih jauh dugaan gratifikasi serta aliran uang yang terjadi dalam perizinan tambang batu bara di Kutai Kartanegara.

  • Bahlil Dorong Danantara Danai Pembangunan Kilang dan Penyimpanan BBM

    Bahlil Dorong Danantara Danai Pembangunan Kilang dan Penyimpanan BBM

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) gelombang pertama untuk pembangunan kilang minyak dan tempat penyimpanan BBM.

    Bahlil mengatakan, pembangunan ini diperlukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ia mengatakan, cadangan minyak Indonesia saat ini 21 hari dan akan ditingkatkan menjadi 30 hari untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah.

    “Kita kan punya Perpres tentang ketahanan energi, di mana kita hari ini untuk minyak kita kan hanya bisa kapasitas 21 hari. Nah, kita tambah 30 hari. Nah yang kedua, impor kita ini kan terhadap minyak kan banyak sekali maka kita mendorong untuk membangun refinery. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai cadangan dan minyaknya langsung dari kita,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Bahlil mengatakan, untuk membangun kilang minyak dan tempat penyimpanan BBM diperlukan dana yang besar, sehingga perlu adanya investasi.

    “Dan ini butuh investasi besar. Makanya dalam hilirisasi salah satu proyek yang kita akan dorong untuk kita melaporkan kepada pak presiden adalah storage untuk BBM dan refinery,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut, Danantara akan memiliki modal kelolaan mencapai US$ 900 miliar atau Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350). Hal itu membuat Danantara disebut menjadi badan pengelola investasi terbesar di dunia.

    “Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia,” ucap Presiden Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Prabowo bilang, gelombang investasi pertama Danantara akan difokuskan untuk sektor-sektor terkait hilirisasi nikel dan bauksit. Kemudian pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, hingga terkait ketahanan pangan.

    Danantara akan menggelontorkan dana investasi sekitar US$ 20 miliar atau Rp 327 triliun. Dana ini rencananya disalurkan ke 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor tadi.

    “Gelombang pertama investasi senilai US$ 20 miliar dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” terang Prabowo.

    “Ini lah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita dan kemandirian bangsa kita,” sambungnya.

    (ara/ara)

  • Rosan Tegaskan Modal Danantara Bukan dari Operasional BUMN: Itu Menyesatkan

    Rosan Tegaskan Modal Danantara Bukan dari Operasional BUMN: Itu Menyesatkan

    Jakarta –

    CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa dana kelolaan Danantara bukan berasal dari operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apalagi dari tarikan dana yang ada di bank-bank pelat merah.

    Rosan mengatakan dana kelolaan Danantara berasal dari dividen BUMN. Oleh karena itu, informasi tentang Danantara kelola dana operasional BUMN hingga picu ajakan tarik dana di bank-bank pelat merah dinilai sesuatu yang salah besar.

    “Dana yang kita dapatkan ini adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh BUMN. Jadi kita investasi ini bukan kita ambil dari operasional BUMN, bukan, salah. Oh nanti duit dari Bank Mandiri, BRI kita ambilin buat investasi, itu salah, salah total,” kata Rosan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

    Rosan menyebut dividen BUMN yang selama ini dikelola Kementerian Keuangan akan diambil alih Danantara untuk diinvestasikan ke sektor-sektor strategis.

    “Justru kita bisa investasi dari dividen, dari keuntungan yang selama ini dikelola Kementerian Keuangan, sekarang kita kelola sendiri untuk investasi,” ucap Rosan.

    “Ini biar sama dulu nih, bukan dana-dana bank, dana-dana masyarakat diambilin, itu benar-benar sangat menyesatkan,” tambahnya lagi menegaskan.

    Rosan menyebut dana kelolaan Danantara akan diinvestasikan ke bidang hilirisasi, energi baru terbarukan (EBT), ketahanan pangan, hingga ketahanan energi dengan mengutamakan asas kehati-hatian. Intinya investasi ke sektor yang mempunyai dampak besar terhadap perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan.

    “Jadi kita terbuka karena dana ini kita investasikan dalam proses yang panjang, bukan hanya keputusan dari saya saja, kita punya komite investasi juga, ini asas kehati-hatian kita utamakan,” imbuhnya.

    (aid/ara)

  • PAN dukung Danantara kelola investasi demi sejahterakan rakyat

    PAN dukung Danantara kelola investasi demi sejahterakan rakyat

    Setelah itu, UMKM dan ekonomi kecil secara perlahan perlu disentuh.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa PAN mendukung keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pengelola investasi dana dan aset negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

    Walaupun banyak pihak yang meragukan, dia menegaskan bahwa PAN tidak turut dalam perdebatan tersebut.

    “Presiden Prabowo pasti sudah menghitung segala aspek yang terkait,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Saleh yakin pembentukan lembaga tersebut sudah berdasarkan pertimbangan dan kajian mendalam.

    Meski demikian, dia berharap Danantara dapat dikelola secara profesional oleh orang-orang yang harus memiliki latar belakang yang memahami investasi. Selain itu, orang-orang yang terlibat memiliki integritas dan terbuka menerima masukan dari semua pihak.

    Menurut dia, pengelola Danantara tersebut sama-sama merupakan manusia biasa. Oleh karena itu, kinerja orang-orang tersebut tidak akan lepas dari kekurangan.

    “Kalau diberi masukan, mestinya bergembira dan mencoba mempelajari dan beradaptasi. Tentu tidak semua masukan relevan. Paling tidak, mau menerima masukan adalah bagian dari kerendahan hati yang merupakan ciri penting bagi diri yang berkemajuan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Selain itu, dia berharap Danantara tidak hanya memperhatikan industri besar saja. Pada saat tertentu, UMKM dan ekonomi kreatif harus menjadi bagian yang diminati dan diseriusi.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi sektor UMKM di DPR RI, dia mengatakan bahwa modal besar yang dikelola oleh Danantara sudah selayaknya membawa dampak signifikan pada ekonomi kecil dan menengah.

    “Saya dengar Danantara masih diarahkan mengelola pekerjaan-pekerjaan besar. Itu tentu baik saja. Namun, setelah itu, UMKM dan ekonomi kecil secara perlahan perlu disentuh. Dengan begitu, kehadiran Danantara itu bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rosan Bicara Hilirisasi Dalam Danantara, Seperti Apa?

    Rosan Bicara Hilirisasi Dalam Danantara, Seperti Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pembahasan mengenai rencana masuknya hilirisasi ke dalam valuasi Danantara Indonesia.

    Hal ini mengingat, hilirisasi mampu menciptakan nilai tambah yang signifikasi. Seperti contoh nikel, pada saat sudah dihilirisasi nilai ekspor nikel melejit dari yang tahun 2017-2018 hanya US$ 3,3 miliar menjadi US$ 30 miliar di tahun 2024.

    “Dari nikel yang sudah kita olah dan kembali lagi yang penting penciptaan lapangan kerja di Danantara. Ide-ide sangat banyak tapi bagaimana meningkatkan nilai Danatara dengan memasukkan valuasi mineral (hilirisasi) sudah dalam pembicaraan,” tegas Rosan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Di acara yang sama, Rosan menerangkan, investasi yang akan dilakukan Danantara akan melalui proses panjang. Artinya bukan hanya dari jajaran direksi, tetapi juga harus melalui persetujuan level dewan pengawas. “Ini memang buat berlapis untuk kehati-hatian tanpa mengurangi dari segi efisiensi dan produktivitas,” katanya.

    Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi senilai US$ 20 miliar atau Rp 326 triliun setiap tahun.

    “Dana US$ 20 miliar dolar itu tahun ini. Tahun depan Pak Prabowo dan pemerintah optimis ada tambahan US$ 20 miliar lagi. Dan US$ 20 miliar setiap tahun,” kata Hashim, dalam acara yang sama.

    Hashim mengatakan, dengan efisiensi senilai US$ 20 miliar setiap tahun, dalam 5 tahun masa pemerintahan Prabowo, maka Indonesia dapat mengantongi ekuitas hingga US$ 100 miliar.

    Dia menilai dana sebesar itu bila dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan, dapat berkembang hingga 3-4 kali lipat.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo Bakal Bangun 30 Juta Rumah Kalau Lanjut Dua Periode

    Prabowo Bakal Bangun 30 Juta Rumah Kalau Lanjut Dua Periode

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan membangun 30 juta unit rumah dan apartemen apabila kembali terpilih sebagai Presiden RI pada 2029 mendatang. Hal ini sebagai bagian dari program 3 juta rumah per tahun.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pembangunan 3 juta rumah akan dilakukan setiap tahun. Artinya, dalam 5 tahun kepemimpinan Prabowo, akan terbangun 15 juta unit rumah dan apartemen.

    “Kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjutkan lagi lima tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” kata Hashim, dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Hashim mengatakan, program 3 juta rumah akan segera dimulai. Hal ini ditandai dengan masuknya Qatar, sebagai proyek pertamanya, pada bulan April mendatang. Adapun nilai investasinya mencapai US$ 20 miliar.

    “Proyek pertama nanti bulan April, setelah Lebaran, saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar untuk 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan,” ujarnya.

    Selain Qatar, Uni Emirat Arab (UEA) juga akan masuk ke proyek 3 juta rumah ini. Pemerintah melalui BUMN Mubadala juga akan membangun 1 juta apartemen. Baik dana yang masuk dari Qatar maupun UEA merupakan investasi.

    “Pemerintah Abu Dhabi (UEA) melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan investasi 1 juta apartemen. Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector,” kata dia.

    Di samping itu, Bank Indonesia (BI) juga telah menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan. Namun Hashim tak merinci dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

    “Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar,” kata dia.

    Ia menambahkan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

    Sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

    “Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, so the supply is there. Dan sektor perumahan ada hubungan dengan 185 sektor di sektor ekonomi,” ujarnya.

    (kil/kil)

  • 8 Korban Penipuan Istri Tentara di Purworejo Bertambah Jadi 104 orang, Kerugian Capai Rp 26,9 Miliar Regional

    8 Korban Penipuan Istri Tentara di Purworejo Bertambah Jadi 104 orang, Kerugian Capai Rp 26,9 Miliar Regional

    Korban Penipuan Istri Tentara di Purworejo Bertambah Jadi 104 orang, Kerugian Capai Rp 26,9 Miliar
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Jumlah korban penipuan yang dilakukan oleh seorang oknum persit atau istri anggota TNI di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terus bertambah.
    Hingga kini, total korban mencapai 104 orang dari berbagai daerah.
    Istri tentara bernama Dwi Rahayu, seorang warga Dusun Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, diduga menipu para pensiunan hingga meraup dana sebesar Rp 26,9 miliar.
    Kuasa hukum korban, Abung Nugraha Fauzi, yang didampingi rekannya, Erni Azanaryati, membenarkan jumlah korban yang terus meningkat.
    “Ya betul kami kuasa hukum dari 104 korban tindak pidana penipuan yang dilakukan Dwi Rahayu yang merupakan oknum anggota persit Kodim Kebumen,” kata Abung saat ditemui, Rabu (26/2/2025).
    Sebelumnya, korban yang melaporkan kasus ini berjumlah 72 orang. Mayoritas korban adalah pensiunan TNI, Polri, guru, PNS, dan janda.
    Seiring dengan bertambahnya jumlah korban, nilai kerugian yang dialami juga meningkat secara signifikan.
    Dari total 104 korban, jumlah kerugian kini diperkirakan mencapai Rp 26,9 miliar.
    Modus penipuan yang dilakukan Dwi Rahayu adalah dengan menawarkan investasi dalam proyek pembangunan rest area di Bandara YIA. Namun, proyek tersebut ternyata fiktif dan tidak pernah ada.
    “Para korban diimingi-imingi bagi hasil antara Rp 4 sampai 5 juta, para korban karena tidak mempunyai uang tunai akhirnya diberikan solusi oleh Dwi Rahayu untuk mengajukan kredit dengan jaminan SK,” jelas Abung.
    Salah satu korban, Yasmin Istono, berharap para korban yang mayoritas lansia dapat mendapatkan kembali SK mereka yang telah dijadikan agunan.
    Sebagai bentuk dukungan kepada hakim agar memberi keputusan yang adil, Yasmin bersama puluhan korban lainnya mendatangi Pengadilan Negeri Purworejo.
    Puluhan korban yang hadir juga membawa poster berisi tuntutan agar SK pensiun mereka segera dikembalikan.
    “Ini spontan dari kami, penipuan ini telah terjadi lama dan tidak pernah terselesaikan. Teman-teman kami yang tertipu sudah banyak yang sakit hingga stres,” ungkap Yasmin.
    Dia pun berharap agar tuntutan mereka segera dipenuhi dan SK pensiun yang dijadikan jaminan kredit akibat tipu daya oknum persit tersebut bisa dikembalikan.
    “Jadi tolong kembalikan SK kami,” tutup Yasmin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Alasan Bantuan BPNT 2025 Rp600.000 Kamu Belum Cair

    Ini Alasan Bantuan BPNT 2025 Rp600.000 Kamu Belum Cair

    JABAR EKSPRES – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi andalan banyak keluarga di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar.

    Namun, pada tahun 2025, banyak penerima yang mengeluhkan keterlambatan pencairan bantuan ini. Lantas, apa penyebabnya? Berikut alasan, penyebab dan solusi yang telah kami rangkum.

    Keterlambatan pencairan BPNT dan PKH pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

    Periode Bantuan Masih Berjalan

    Banyak penerima yang baru menerima bantuan terakhir pada periode September-Oktober 2024. Proses penyaluran berikutnya untuk November-Desember 2024 masih dalam tahap penyelesaian, sehingga pencairan BPNT tahap awal 2025 belum dapat dilakukan.

    Baca juga : Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 via PT Pos Indonesia per Februari 2025, Cek Jadwal dan Syaratnya

    Masalah Data PenerimaPenerima telah meninggal dunia, tetapi ahli waris belum mengurus perubahan data dalam sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).Perubahan status kepesertaan, seperti penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria karena peningkatan ekonomi atau faktor lainnya.Ketidaksesuaian data dalam sistem, yang bisa menyebabkan bantuan tertunda.Pemutakhiran dan Validasi Data

    Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan data untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jika ada perubahan status ekonomi atau ketidaksesuaian data, maka penerima bisa dikeluarkan dari daftar penerima manfaat.

    Siklus Anggaran Pemerintah

    Penyaluran BPNT dan PKH bergantung pada siklus anggaran tahunan. Biasanya, pencairan dana membutuhkan waktu untuk proses administrasi, verifikasi, dan validasi, sehingga bantuan bisa saja baru cair pada akhir Maret 2025.

    Bagi penerima yang belum mendapatkan pencairan BPNT atau PKH 2025, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:

    Cek Melalui Bank Penyalur

    Jika Anda menerima bantuan melalui bank tertentu, kunjungi kantor cabang atau gunakan layanan perbankan online untuk melihat saldo bantuan.

    Kunjungi Kantor Dinas Sosial Setempat

    Anda bisa menanyakan langsung ke Dinas Sosial untuk mengetahui status kepesertaan dan kendala yang mungkin terjadi.

    Baca juga : Ini Penyebab Saldo ATM Kosong, Tetapi di Aplikasi Cek Bansos Terdata Sebagai Penerima

    Berkonsultasi dengan Pendamping Sosial

    Setiap daerah memiliki pendamping sosial yang dapat membantu mengecek dan mengonfirmasi apakah Anda masih terdaftar sebagai penerima bantuan.

  • Bantah Oplos BBM, Bahlil Jamin Pertamax Pertamina Sesuai Spesifikasi – Page 3

    Bantah Oplos BBM, Bahlil Jamin Pertamax Pertamina Sesuai Spesifikasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya isu pengoplosan BBM Pertalite (RON 90) jadi Pertamax (RON 92) oleh Pertamina dan anak usahanya.

    Bahlil menekankan, kualitas produk BBM Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sehingga, ia menepis isu jika Pertamax yang dijual Pertamina setara dengan produk dengan kadar oktan lebih rendah, yakni Pertalite.

    Semakin tinggi kadar oktan RON pada suatu produk BBM, maka nilai jualnya pun akan semakin mahal. Itu pun berlaku untuk BBM di SPBU Pertamina, dimana Pertamax Turbo (RON 98) jadi produk dengan spesifikasi tertinggi.

    “Enggak ada (BBM oplosan). Apanya yang kualitas? Kualitas kita kan sudah sesuai standar. Kan sudah ada semuanya. Jadi kalau mau membeli harga minyak yang bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta bahwa seluruh dana subsidi, termasuk BBM subsidi seperti Pertalite bisa didistribusikan secara merata kepada masyarakat.

    Sayangnya, ia masih menemukan bahwa penyaluran BBM subsidi di lapangan masih belum tepat sasaran.

    “Saya kasih contoh ya, subsidi BBM itu kan untuk rakyat. Tapi faktanya sebagian dipakai untuk yang tak berhak. Ini kan subsidi tidak tepat sasaran. Subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, tapi kan masih dipakai juga oleh orang kaya,” ungkapnya.

    Terkait penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh Pertamina dan anak usaha, Bahlil menghormati putusan hukum tersebut.

    “Kami dari Kementerian ESDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum,” kata Bahlil.