Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Saran Ahli untuk Pemilu & Pilkada Mendatang: Politik Uang Ditangani Polisi hingga Pelibatan PPATK – Halaman all

    Saran Ahli untuk Pemilu & Pilkada Mendatang: Politik Uang Ditangani Polisi hingga Pelibatan PPATK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tercetus usul agar politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ditangani langsung oleh pihak kepolisian. 

    Ide itu disampaikan oleh ahli hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini. Ia menilai langkah itu untuk memungkinkan dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT).

    Politik uang dalam pemilu dan pilkada hingga saat ini ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Penanganan politik uang langsung oleh pihak kepolisian untuk memungkinkan OTT dan debirokratisasi penindakan,” kata Titi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Dalam kesempatan itu Titi juga mengusulkan beberapa poin seperti pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama pemilu dan pilkada dapat dihentikan. 

    Titi mengapresiasi sudah tidak diterapkannya bansos saat Pilkada 2024. Hal itu ia sebut sebagai sebuah kemajuan.

     

    Usul lainnya adalah ihwal melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye serta diharapkan adanya pengesahan undang-undang terkait pembatasan transaksi uang tunai.

    “Pengesahan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal/Tunai untuk memotong mata rantai jual beli suara di pemilu dan pilkada,” tuturnya.

    Titi juga memberi saran terkait penggunaan e-voting. Menurutnya, hal itu dapat membantu pemilih di luar negeri menggunakan hak pilihnya.

    Lebih lanjut, Titi menyoroti pula terkait penanganan pelanggaran saat pilkada. Menurutnya, waktu penanganan pelanggaran yang sempit membuat penegakan hukum tidak efektif. 

    “Sempitnya kerangka waktu penanganan pelanggaran membuat penegakan hukum pilkada menjadi tidak optimal dan efektif memberikan keadilan pemilu dan efek jera,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar dalam rangka meminta masukan terkait evaluasi Pilkada 

    Sejumlah pakar pemilu di antaranya Peneliti Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim dan Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini.

    Kemudian, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustiyanti, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi yang hadir secara daring.

  • Prabowo Sebut Kebijakan DHE 100 Persen hingga Danantara Agar RI Bisa Berdikari Ekonomi – Halaman all

    Prabowo Sebut Kebijakan DHE 100 Persen hingga Danantara Agar RI Bisa Berdikari Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memaparkan kebijakan strategis pemerintah yang telah direalisasikannya, mulai dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru, bank emas, hingga Danantara Indonesia.

    Hal tersebut Prabowo beberkan saat Peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di The Gade Tower, Kantor Pusat Pegadaian, Rabu (26/2).

    “Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi menuju Indonesia yang aman adil makmur buat berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo

    Pertama, Prabowo telah meneken Kebijakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025 kewajiban devisa hasil ekspor disimpan 100 persen di Indonesia selama 12 bulan.

    “Pertama, tanggal 17 Februari yang lalu kita telah mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri,” papar Prabowo

    “Dengan langkah ini yang mulai berlaku mulai Maret tanggal 1 maka Devisa Hasil Ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar US Dollar Amerika di tahun 2025 karena kita mulai satu Maret diperkirakan 1 tahun akan mencapai minimal 100 miliar dolar devisa kita,” jelas Prabowo.

    Kedua, Prabowo juga bersyukur dan bangga atas lahirnya Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) yang juga baru saja diluncurkan pada 24 Februari 2025 lalu.

    “Penuh rasa syukur dan penuh kebanggaan kita telah meluncurkan satu dana investasi yang kita beri nama Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) daya energi, kekuatan anagata adalah masa depan Nusantara yaitu tanah air kita. Dana ini dengan aset yang dikelola total aset lebih dari 900 miliar dolar AS akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri kita,” imbuhnya.

    Prabowo pun meluncurkan layanan bank emas pertama di Indonesia yang diharapkan bisa mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 245 triliun dan mampu membuka 1,8 juta lapangan pekerjaan baru. 

    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produk domestik bruto kita kalau tidak salah bisa menambah Rp 245 triliun kemudian akan membuka lapangan kerja baru 1,8 juta,” ucap Prabowo.

    Dengan adanya layanan bank emas, pengolahan emas dari hulu ke hilir akan lebih optimal dilakukan di dalam negeri. 

    Selain itu, Prabowo mengatakan bank emas juga akan menghemat devisa negara dan dapat menjadi instrumen pengendalian stabilitas moneter melalui likuiditas emas. 

    Prabowo melanjutkan bahwa saat ini produksi emas di Indonesia sudah naik dari 100 ton menjadi 160 ton dalam setahun. 

    Oleh karena itu sekarang saatnya memperbaiki ekosistem pelayanan untuk mengoptimalkan cadangan emas di negara ini. 

    “Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita,” katanya. 

    “Indonesia yang punya cadangan emas keenam di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih semua pihak yang bekerja keras untuk mencapai hari ini,” ujar Prabowo.

  • 10 Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk: Danantara, Korupsi, dan Ironi Reformasi Nasional

    10 Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk: Danantara, Korupsi, dan Ironi Reformasi Nasional

    Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk: Danantara, Korupsi, dan Ironi Reformasi
    Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
    PELUNCURAN
    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) pada Februari 2025, seharusnya menjadi tonggak baru dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
    Dengan ambisi mengelola aset lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, Danantara digadang-gadang sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi nasional.
    Pemerintah menjanjikan bahwa badan ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara, sekaligus menekan potensi kebocoran keuangan yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan BUMN.
    Namun, hanya dalam hitungan hari setelah peresmian tersebut, publik dikejutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi besar di tubuh PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.
    Ironi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas reformasi struktural dan integritas tata kelola BUMN di Indonesia.
    Kasus korupsi sebesar ini terungkap di tengah upaya modernisasi dan efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah.
    Terungkapnya kasus korupsi ini menimbulkan disonansi kognitif dalam masyarakat. Harapan publik yang tinggi terhadap peningkatan tata kelola BUMN pasca-peluncuran Danantara bertabrakan dengan realitas yang menunjukkan masih maraknya praktik korupsi di institusi negara.
    Fenomena ini menegaskan bahwa perubahan struktural semata tidak cukup untuk memberantas korupsi jika tidak diiringi dengan perubahan budaya dan komitmen kolektif dalam menjalankan prinsip tata kelola yang bersih.
    Kekecewaan ini berpotensi memperkuat sinisme sosial, di mana masyarakat semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
    Ketika kasus besar seperti ini kembali mencuat, publik semakin percaya bahwa reformasi yang digaungkan pemerintah hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
    Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap BUMN dan pemerintah menjadi semakin rapuh, yang pada akhirnya dapat menggerus legitimasi negara di mata rakyat.
    Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan struktural seperti pembentukan Danantara tidak otomatis menghilangkan masalah mendasar yang telah mengakar lama, yaitu korupsi sistemik dalam BUMN.
    Reformasi yang dilakukan sering kali hanya sebatas perubahan pada bentuk organisasi, tetapi tidak menyentuh aspek fundamental seperti penguatan integritas individu yang terlibat di dalamnya.
    Tanpa reformasi budaya kerja yang serius, mekanisme baru justru dapat menjadi instrumen baru bagi praktik korupsi yang lebih canggih.
    Jika perubahan hanya bersifat kosmetik tanpa membangun budaya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, maka reformasi hanya menjadi ilusi belaka.
    Pemerintah perlu memahami bahwa kebijakan seperti pembentukan superholding bukan solusi instan jika tidak disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
    Pengalaman menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah kelemahan sistem, tetapi juga masalah moralitas dan budaya yang telah berkembang selama bertahun-tahun.
    Penetapan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk petinggi Pertamina, menegaskan bahwa korupsi di BUMN masih terjadi di level tinggi.
    Ini menimbulkan pertanyaan kritis: di mana sistem pengawasan internal dan eksternal yang seharusnya mendeteksi praktik korupsi sebelum mencapai skala yang begitu besar?
    Lemahnya sistem pengawasan menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan BUMN masih jauh dari prinsip
    good corporate governance
    yang ideal.
    Ketidakberdayaan sistem pengawasan ini mencerminkan lemahnya mekanisme
    check and balance
    dalam tata kelola BUMN.
    Jika sistem pengawasan tidak diperbaiki, maka praktik serupa akan terus berulang, dan upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi reaksi terhadap skandal yang sudah terjadi, bukan pencegahan yang efektif.
    Pemerintah perlu mempertimbangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih transparan dan melibatkan lebih banyak aktor independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.
    Fenomena ini menunjukkan bahwa isu korupsi tetap menjadi perhatian utama masyarakat. Publik bereaksi keras terhadap kasus ini karena skala kerugian yang luar biasa besar dan fakta bahwa itu terungkap hanya beberapa saat setelah pengumuman reformasi besar-besaran.
    Keterkejutan publik bukan hanya pada nilai korupsinya, tetapi juga pada bagaimana praktik tersebut masih bisa berlangsung dalam sistem yang seharusnya sudah diperbaiki.
    Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga bagi pemerintahan. Ketika kepercayaan ini dirusak oleh skandal seperti ini, maka pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam membangun legitimasi dan dukungan untuk kebijakan ekonomi dan reformasi lebih lanjut.
    Kesenjangan antara retorika anti-korupsi dan realitas yang terjadi di lapangan membuat masyarakat semakin apatis terhadap upaya pemerintah dalam menata ulang sistem ekonomi dan administrasi negara.
    Kasus ini menegaskan bahwa reformasi dalam pengelolaan BUMN harus bersifat holistik. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan internal dengan menerapkan teknologi audit yang lebih canggih dan melibatkan lembaga independen dalam pemantauan BUMN.
    Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah meningkatkan transparansi melalui platform digital yang memungkinkan publik mengawasi pengelolaan dana dan aset negara secara
    real-time.
    Tidak cukup hanya menangkap para pelaku; hukuman yang diberikan harus memiliki efek jera yang kuat.
    Korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar seharusnya mendapatkan hukuman yang sebanding agar dapat memberikan efek deterens bagi pejabat lain yang berpotensi melakukan hal serupa.
    Selain itu, proses hukum terhadap pelaku korupsi harus berlangsung transparan agar masyarakat dapat melihat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
    Publik harus memiliki akses terhadap informasi mengenai kinerja dan keuangan BUMN, sehingga kontrol sosial dapat berfungsi lebih efektif.
    Jika pengelolaan BUMN terus berlangsung secara tertutup, maka peluang terjadinya korupsi akan selalu ada.
    Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi prioritas dalam reformasi tata kelola BUMN untuk memastikan bahwa praktik korupsi tidak lagi menjadi bagian dari sistem.
    Dalam jangka panjang, pendidikan dan pembinaan karakter menjadi kunci dalam menciptakan pemimpin dan pegawai BUMN yang berintegritas.
    Integritas harus menjadi nilai utama dalam proses rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
    Dengan demikian, reformasi tidak hanya berlangsung di level kebijakan, tetapi juga tertanam dalam nilai-nilai yang dianut oleh individu yang menjalankan organisasi tersebut.
    Ironi antara peluncuran Danantara dan terbongkarnya kasus korupsi Pertamina harus menjadi pelajaran bagi pemerintah bahwa reformasi bukan sekadar perubahan nama dan struktur, tetapi membutuhkan perubahan budaya dan komitmen nyata dalam memberantas korupsi.
    Reformasi sejati membutuhkan keberanian politik untuk menindak pelaku korupsi di segala level, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.
    Tanpa langkah konkret yang mengarah pada perbaikan sistem secara menyeluruh, reformasi hanya akan menjadi sekadar wacana yang terus diulang tanpa hasil nyata bagi masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Jokowi Vs Hasto soal Dalang Revisi UU KPK

    Kronologi Jokowi Vs Hasto soal Dalang Revisi UU KPK

    Kronologi Jokowi Vs Hasto soal Dalang Revisi UU KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Video Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    yang membahas mengenai dalang dari revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) tiba-tiba mencuat setelah dirinya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    DIketahui, KPK menetapkan
    Hasto
    sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
    Hasto mengatakan, dalang dari
    revisi UU KPK
    adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ), bukan PDI-P ataupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
    Adapun revisi UU KPK sempat menjadi kontroversi pada 2019 lalu. Sebab, banyak poin yang melemahkan KPK.
    Setelah dituding mendalangi revisi UU KPK, Jokowi pun tidak tinggal diam.
    Jokowi membantah tudingan tangan kanan Megawati tersebut dan berbicara mengenai logika.
    Dalam video yang beredar, Hasto menuduh bahwa segala hal positif selalu diklaim oleh Jokowi, sementara hal buruk ditimpakan kepada PDI-P.
    “Ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan,” ujar Hasto melalui akun YouTube miliknya, dikutip Sabtu (22/2/2025).
    Hasto juga menegaskan bahwa PDI-P berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, sehingga tuduhan bahwa partainya menginisiasi revisi UU KPK dianggap tidak berdasar.
    “Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah,” katanya.
    Dia juga mengklaim bahwa revisi UU KPK dilakukan Jokowi untuk melindungi Gibran dan Bobby dalam pencalonan mereka sebagai wali kota.
    Hasto mengaku, pernah bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka mengenai pencalonan anak dan menantunya serta risiko politik yang mungkin muncul.
    Bahkan, masih kata Hasto, seorang menteri di kabinet Jokowi pernah mengungkapkan bahwa diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk meloloskan revisi UU KPK.
    “Saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta dollar Amerika untuk mengegolkan revisi Undang-Undang KPK,” ujar Hasto dalam video itu.
    “Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby,” katanya lagi.
    Jokowi pun membalas Hasto yang menyebut dirinya sebagai inisiator revisi UU KPK.
    Dia meminta masyarakat menelusuri kembali kronologi pembentukan UU KPK secara runtut, mengingat saat ini adalah era keterbukaan informasi.
    Jokowi menyoroti peristiwa tahun 2015, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
    “Coba dilihat lagi. Saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas,” ujar Jokowi saat ditemui di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (26/2/2025).
    Jokowi menjelaskan bahwa upaya revisi kembali muncul pada periode 2016 hingga 2018, namun tetap tidak berlanjut.
    “2016, 2017, 2018, juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi,” katanya.
    Kemudian, pada 2019, DPR kembali membahas revisi UU KPK melalui Prolegnas.
    Jokowi menegaskan bahwa semua fraksi di DPR menyetujui pembahasan tersebut.
    “Karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai akhirnya dibahas dan digodok di rapat paripurna. Atas semuanya, atas inisiatif DPR,” ujarnya menegaskan.
    Setelah DPR menyepakati revisi, lahirlah Surat Presiden (Surpres) mengenai perubahan UU KPK.
    Dia mengaku, harus mempertimbangkan efek politik dari revisi UU KPK karena semua fraksi di DPR setuju.
    “Ya, surpresnya itu, kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju,” kata Jokowi.
    “Ya presiden kalau tidak, musuhan dengan semua fraksi dong, politiknya harus dilihat seperti itu,” ujarnya lagi.
    Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak menandatangani RUU KPK yang diusulkan DPR, meskipun aturan menyatakan bahwa RUU tetap berlaku setelah 30 hari.
    “Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi,” katanya.
    “Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Ya, itu aja,” ujar Jokowi melanjutkan.
    Sementara itu, Jokowi kembali membantah keras dirinya menjadi dalang dari revisi UU KPK.
    Jokowi menegaskan Hasto hanya mengarang cerita saja, yang mana semua orang bisa melakukannya.
    “Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita,” tegasnya.
    Dia juga membantah bahwa revisi UU KPK berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019.
    “Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu, pakai logika. Untuk apa, masalah menggantungkan hal-hal yang kecil, yang beneran saja. Logika kita, kita pakai lah,” kata Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mesir Tolak Tawaran Israel, Tegaskan Ogah Pimpin Gaza Meski Dijanjikan Hadiah Fantastis – Halaman all

    Mesir Tolak Tawaran Israel, Tegaskan Ogah Pimpin Gaza Meski Dijanjikan Hadiah Fantastis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Mesir menolak keras perintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, untuk memerintah Jalur Gaza seperti yang diminta Israel

    Mesir menegaskan bahwa pihaknya akan teguh pada pendiriannya untuk tidak mengambil alih Gaza, lantaran tanggung jawab tersebut merupakan tanggung Palestina untuk memerintah Gaza.

    Penolakan itu diungkap setelah Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan bahwa Mesir harus memerintah Jalur Gaza setidaknya selama delapan tahun, setelah perang berakhir.

    Menurut Lapid, Mesir memiliki pengaruh yang lebih besar di wilayah tersebut.

    Jika Mesir terlibat, diharapkan dapat membantu menciptakan kestabilan yang lebih besar.

    Mengingat Mesir juga memiliki kepentingan langsung dalam mencegah kekerasan di perbatasannya.

    Alasan tersebut yang mendorong Lapid untuk menunjuk Mesir agar negara tersebut mau memimpin pasukan perdamaian dan masyarakat internasional untuk mengelola serta membangun kembali Gaza.

    Dengan kepemimpinan Mesir selama periode tersebut akan menciptakan kondisi pemerintahan Gaza yang sehat serta tercapainya proses demiliterisasi Gaza.

    “Solusinya adalah Mesir akan bertanggung jawab atas pengelolaan Jalur Gaza selama delapan tahun dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun,” kata Lapid kepada lembaga pemikir Foundation for Defense of Democracies (FDD) yang berhaluan agresif di Washington, seperti dilansir AFP.

    Israel Janjikan Utang Mesir Lunas

    Untuk memikat Mesir agar negara tersebut mau memerintah Jalur Gaza seperti yang diminta Israel, Lapid menjanjikan imbalan yang fantastis.

    Adapun hadiah yang ditawarkan berupa imbalan untuk keringanan utang Mesir.

    Lapid mengusulkan utang luar negeri Mesir akan dibayar oleh komunitas internasional dan sekutu regional jika Mesir bersedia memimpin Gaza.

    Diketahui Mesir menjadi salah satu negara yang terlilit utang luar negeri yang besar.

    Per September 2024, utang luar negeri Mesir tercatat sebesar 155,2 miliar dolar AS, meningkat dari 152,9 miliar dolar AS pada Juni 2024.

    Selain itu, Mesir memiliki utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang signifikan.

    Pada September 2024, utang Mesir kepada IMF tercatat sebesar 41,88 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu negara dengan utang terbesar kepada IMF.

    Dengan total tersebut, maka Utang luar negeri Mesir mewakili sekitar 39,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

    Meski ditawari dengan imbalan yang fantastis, namun hal tersebut tak membuat pendirian Mesir luntur.

    Mesir bersikukuh untuk menolak tawaran Israel memimpin Gaza.

    Mesir khawatir bahwa keterlibatan langsung di Gaza dapat memperburuk situasi keamanan di wilayahnya sendiri.

    Ini karena Hamas memiliki afiliasi dengan kelompok-kelompok ekstremis lainnya. Mesir tidak ingin mengambil alih tanggung jawab atas wilayah yang penuh dengan ketegangan dan potensi kekerasan.  

    Selain itu jika Mesir memimpin Gaza, negara ini bisa menghadapi tekanan internasional, baik dari Israel maupun negara-negara Barat, yang mungkin melihat peran Mesir sebagai pendukung Hamas.

    Mesir juga tidak ingin menjadi pihak yang disalahkan jika upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza gagal.

    Lantaran hal tersebut bisa merusak hubungan Mesir dengan beberapa negara besar.

    Karena alasan-alasan ini, Mesir memilih untuk tidak mengambil alih pengelolaan Gaza dan lebih memilih untuk berperan sebagai mediator dalam upaya mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Prabowo pelajari pengalaman 20 tahun pimpin negara dari SBY dan Jokowi

    Prabowo pelajari pengalaman 20 tahun pimpin negara dari SBY dan Jokowi

    Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo pelajari pengalaman 20 tahun pimpin negara dari SBY dan Jokowi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengaku mempelajari pengalaman 20 tahun memimpin negara dari pejabat terdahulunya, yakni Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang keduanya masing-masing memimpin selama 10 tahun.

    Dalam pidatonya di depan peserta Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, termasuk di depan SBY pada Selasa malam, Presiden Prabowo membantah SBY melakukan “cawe-cawe” atau ikut campur saat Prabowo meminta nasihat.

    “Jangan ada pikiran ih cawe-cawe lah, apa enggak ada. Saya minta dicawe-cawe, saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak enggak pernah titip-titip apa-apa ke saya, enggak pernah, saya datang,” kata Prabowo dalam pidatonya itu.

    Prabowo juga membantah Joko Widodo juga melakukan cawe-cawe saat dirinya mendatangi mantan Wali Kota Solo itu.

    Menurut Prabowo, kedekatannya dengan SBY dan Jokowi bertujuan untuk mempelajari kepemimpinan dari dua sosok mantan Presiden RI tersebut.

    “Pak SBY mimpin 10 tahun, Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman,” kata Prabowo.

    Atas dasar itu lah, Prabowo pun mengundang SBY dan Jokowi untuk bersama-sama meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/2) lalu.

    Prabowo Subianto diapit oleh Joko Widodo di sisi kirinya, dan SBY di sisi kanannya saat menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    Kepala Negara mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    “Ini bisa (dilakukan) karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga Republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi negara lain, yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain,” kata Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Wamenlu RI Ungkap Rencana Pendirian Kampung Indonesia di Gaza Palestina – Halaman all

    Wamenlu RI Ungkap Rencana Pendirian Kampung Indonesia di Gaza Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Anis Matta mengungkap soal rencana pembangunan kampung Indonesia di Gaza, Palestina, dengan harapan tak ada lagi konflik berujung perang dengan Israel.

    Anis mengatakan, pembangunan kampung Indonesia yang merupakan bagian dari upaya rekonstruksi Gaza pasca perang, merupakan rencana bersama dari lembaga filantropi dan badan amil zakat.

    “Jadi kita akan membuat rencana bersama. Jadi koordinasi ini salah satu tujuannya adalah kita akan membuat rencana bersama. Salah satunya ini adalah kampung Indonesia,” kata Anis usai meluncurkan kampanye penggalangan dana bagi Gaza, di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Seluruh lembaga filantropi dan badan amil zakat yang tergabung dalam kampanye penggalangan dana bagi Gaza ini akan ambil peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyaluran dana bantuan kemanusiaan tersebut.

    Di mana salah satu alokasi bantuannya juga untuk membangun sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, masjid, dan apartemen di wilayah Gaza yang masuk dalam program rekonstruksi Gaza. Kementerian Luar Negeri kata Anis, sebatas menjadi fasilitator dari kerja sama ini.

    “Nanti semua NGO ini, lembaga-lembaga ini ikut mengambil share dalam program bersama itu tadi. Jadi mereka ikut dalam perencanaannya, ikut dalam pelaksanaannya, ikut dalam pengawasannya bersama. Dalam hal ini Kemlu hanyalah fasilitator ya. Memfasilitasi kerjasama ini,” kata Anis.

    Anis sendiri berharap tak ada lagi eskalasi antara Israel dengan Hamas, Palestina pada masa mendatang, serta berharap kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera bisa berlanjut pada tahapan – tahapan berikutnya demi terciptanya perdamaian di Timur Tengah.

    “Kita tidak berharap ada eskalasi lagi ya,” ungkap Anis.

    Adapun rencana pembangunan kampung Indonesia di Gaza ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad. 

    Ia mengatakan pembangunan kampung Indonesia di Gaza jadi bentuk dukungan bagi Palestina sampai merdeka.

    Guna merealisasikan rencana ini, BAZNAS juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Wamenlu RI Anis Matta.

    Katanya, langkah membangun kampung Indonesia di Gaza ini menyusul terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.

    “Anggaran yang dibutuhkan sementara Rp500 miliar sudah cukup,” kata Noor pada peringatan Isra Mi’raj di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, Jumat (7/2/2025).

    Selain itu lembaga kemanusiaan, International Networking for Humanitarian (INH) juga mengemukakan program serupa.

    Gagasan untuk melahirkan kota Indocity atau kampung Indonesia di Gaza, merupakan wilayah yang dibangun dengan konsep Indonesia.

    Di mana nantinya direncanakan pembangunan kawasan perumahan terpadu yang berisi apartemen, hotel bagi tamu, gedung sekolah, rumah ibadah dan pasar bergaya nusantara dalam satu kawasan.

    “Jadi ini adalah seperti satu ruang tertutup saling berkaitan terdiri dari berbagai tower bangunan apartemen untuk warga Gaza yang rumahnya rusak hancur disertai dengan fasilitas umumnya,” kata Founder INH, Muhammad Husein. (*)

  • IHSG ditutup menguat ditopang sektor teknologi

    IHSG ditutup menguat ditopang sektor teknologi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat ditopang sektor teknologi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat ditopang oleh saham-saham sektor teknologi.

    IHSG ditutup menguat 19,09 poin atau 0,29 persen ke posisi 6.606,18. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 0,25 poin atau 0,03 persen ke posisi 747,45.

    “Bursa saham regional Asia cenderung bergerak mixed (variatif), pasar cemas akan kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) pasca rilis indeks kepercayaan konsumen yang mengalami penurunan dari 105,3 menjadi 98,3,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

    Penurunan indeks kepercayaan konsumen AS menunjukkan adanya penurunan daya beli konsumen, yang tidak terlepas sikap konsumen dalam konsumsinya di tengah masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global dampak kebijakan tarif dagang, inflasi dan suku bunga, sehingga mendorong konsumen cenderung menahan diri untuk membelanjakannya sehingga berdampak terhadap kondisi ekonomi yang tidak solid.

    Sementara itu, pelaku pasar tampak menyambut baik apa yang dilakukan oleh kongres rakyat China, sehingga memberikan sentimen membaik untuk pelaku pasar mencari katalis baru.

    Pasar menyerap pembaruan dari pertemuan Kongres Rakyat Nasional yang baru-baru ini berakhir, yang mana para pembuat kebijakan menekankan upaya untuk memperkuat ekonomi swasta, meningkatkan kepercayaan bisnis, serta menstabilkan kondisi pasar.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar merespon rilis terbaru dari Morgan Stanley Capital International yang menurunkan peringkat saham Indonesia dari posisi equal-weight (EW) menjadi underweight (UW).

    Posisi itu memberikan indikasi bahwa bahwa saham-saham di Indonesia mungkin akan berkinerja lebih buruk dibandingkan dengan saham-saham di negara lain yang terdapat dalam indeks MSCI.

    Dalam rilisnya, MSCI mengungkapkan bahwa penurunan ini dikarenakan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang melemah dan meningkatnya tekanan terhadap profitabilitas.

    Sehingga, penurunan ini menjadi suatu tantangan bagi pasar saham Indonesia, termasuk nilai tukar rupiah, karena dapat memicu aliran keluar dana asing yang semakin deras.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tiga sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi yang naik sebesar 8,25 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen non primer dan sektor kesehatan yang masing-masing naik sebesar 0,34 persen dan 0,25 persen.

    Sedangkan, delapan sektor melemah yaitu sektor barang konsumen primer turun paling dalam minus sebesar 2,37 persen, diikuti oleh sektor barang baku dan sektor industri yang masing-masing turun sebesar 1,19 persen dan 0,71 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu VAST, WAPO, INAI, PART dan LION. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni XSSI, BSML, BTEX, FMII, dan ANDI.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.056.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,67 miliar lembar saham senilai Rp10,84 triliun. Sebanyak 253 saham naik 383 saham menurun, dan 319 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 95,42 poin atau 0,25 persen ke 38.142,37, indeks Shanghai menguat 34,17 poin atau 1,02 persen ke 3.380,21, indeks Kuala Lumpur melemah 20,68 persen atau 1,32 poin ke posisi 1,588,71, dan indeks Straits Times melemah 7,82 poin atau 0,20 persen ke 3.908,05.

    Sumber : Antara

  • Rosan: Sumber dana Danantara dari dividen, bukan dari dana bank BUMN

    Rosan: Sumber dana Danantara dari dividen, bukan dari dana bank BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa sumber dana dari badan yang dipimpinnya berasal dari dividen yang diperoleh setiap tahun, bukan dari dana perbankan BUMN.

    Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk investasi oleh BPI Danantara adalah dividen tahunan yang dihasilkan oleh seluruh BUMN, dan bukan dari operasional atau dana yang ada di bank BUMN.

    “Dana yang kita dapatkan, ini kan adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN ini. Nah ini biar pemahamannya sama dulu nih. Jadi kita investasi ini di level Danantara ini, bukan kita ambilin dari misalnya operasional BUMN, bukan, salah. Ini pengertian yang benar-benar salah,” katanya.

    Ia menekankan bahwa anggapan terkait dana yang digunakan berasal perbankan seperti Bank Mandiri atau Bank BNI untuk investasi adalah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPI Danantara.

    “Biar ini sama dulu nih, clear dulu, bukan kita bilang oh dana bank-bank diambilin untuk investasi, dari dana masyarakat, itu benar-benar sangat-sangat menyesatkan,” tegasnya.

    Menurut Rosan, dana yang diperoleh bukanlah dana masyarakat yang ada di bank BUMN, tetapi dividen yang sebelumnya disetorkan ke Menteri Keuangan dan sekarang dikelola secara mandiri oleh Danantara.

    “Nanti duit dari Bank Mandiri, Bank BNI, kita ambilin buat investasi, itu adalah pengertian yang salah, salah total. Justru kita bisa berinvestasi dari dividen dari keuntungan yang dibagikan kepada yang selama ini diberikan kepada Menteri Keuangan. Sekarang dapat kami kelola sendiri, untuk apa? Untuk investasi,” jelasnya.

    Rosan juga menjelaskan bahwa dengan pengelolaan dana dividen yang lebih terstruktur, BPI Danantara dapat lebih optimal dalam melakukan investasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan ketahanan pangan.

    “Kita bisa investasikan ke bidang-bidang tentunya hilirisasi, energi baru terbarukan, ketahanan pangan, ketahanan energi, yang intinya mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia,” ucapnya.

    Rosan menambahkan bahwa pengelolaan dana investasi dilakukan dengan hati-hati dan transparan, bukan hanya keputusan sepihak, melainkan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak dalam struktur organisasi Danantara.

    Dalam proses pengelolaan investasi, BPI Danantara memiliki komite investasi yang terdiri atas berbagai level, termasuk CEO, Chief Investment Officer, hingga pengawas internal yang bertugas memastikan prinsip kehati-hatian.

    Pengelolaan yang berlapis ini dimaksudkan untuk menjaga efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan investasi, sembari tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian yang sangat penting dalam sektor ini.

    Rosan menegaskan bahwa dengan struktur pengawasan yang jelas, BPI Danantara dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor energi baru terbarukan.

    “Jadi ini memang kita buat berlapis untuk asas kehati-hatian, kita selalu utamakan. Tapi tanpa mengurangi dari segi efisiensi dan juga produktivitas,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Qatar Mulai Bangun 1 Juta Apartemen di Indonesia setelah Lebaran 2025

    Qatar Mulai Bangun 1 Juta Apartemen di Indonesia setelah Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Investor Qatar akan memulai pembangunan 1 juta unit apartemen di Indonesia pada April 2025, setelah Lebaran. Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama investasi untuk mendukung program 3 juta rumah dan 1 juta apartemen ini yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, proyek ini tidak hanya terbatas pada pembangunan rumah tapak, tetapi juga mencakup apartemen di berbagai wilayah.

    “Proyek pertama nanti bulan April (2025) setelah Lebaran. Investor dari Qatar membawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Nilai investasi yang dikucurkan Qatar untuk proyek 1 juta apartemen ini mencapai US$ 18 miliar hingga US$ 20 miliar atau sekitar Rp 295 triliun hingga Rp 328 triliun (dengan kurs saat ini).

    Tak hanya itu, Qatar juga berencana untuk membawa tambahan investasi guna membangun 3 hingga 5 juta unit rumah dan apartemen di wilayah pedesaan Indonesia. 

    “Nanti akan ada lagi dari pemerintah Qatar untuk 3 juta hingga 5 juta apartemen dan rumah di pedesaan,” tambah Hashim.

    Tak hanya Qatar, investasi besar pada program 3 juta rumah dan 1 juta apartemen ini juga menarik perhatian investor dari Abu Dhabi, India, Singapura, dan Turki. Perinciannya, Abu Dhabi, melalui Mubadala Investment Company, akan membangun 1 juta apartemen.

    Sementara itu, India, Singapura, dan Turki juga telah menyatakan minatnya untuk membiayai proyek perumahan di Indonesia. “Kawan-kawan di sektor perumahan semakin optimis. Dana akan tersedia, investor banyak. India, Singapura, dan Turki juga siap mendukung,” ungkap Hashim.

    Program 3 juta rumah per tahun ini diproyeksikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2% hingga 3% per tahun.

    “Saya telah berkonsultasi dengan beberapa konsultan asing dan mereka memperkirakan proyek ini bisa menambah pertumbuhan ekonomi 2% hingga 3% per tahun,” jelas Hashim.

    Dengan investasi besar dari Qatar, Abu Dhabi, dan investor global lainnya, program 3 juta rumah dan apartemen ini akan mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia, membuka lapangan kerja dan mendukung sektor konstruksi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 3% per tahun.

    Program 3 juta rumah dan apartemen ini menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat Indonesia sekaligus menarik investasi asing dalam skala besar.