Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Kajati Jatim Resmikan Gedung Milik Kejari Kabupaten Mojokerto

    Kajati Jatim Resmikan Gedung Milik Kejari Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Aula Grha Bhakti Adhyaksa milik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto. Pembangunan gedung tersebut merupakan bentuk komitmen Kejari Kabupaten Mojokerto.

    Yakni dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat serta mendukung transparansi dan efisiensi kerja di lingkungan Kejari Kabupaten Mojokerto. Peresmian gedung tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto, para Pejabat Utama Kejati Jatim, Kejari se-Jatim serta tokoh masyarakat setempat.

    Peresmian gedung ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Dalam kesempatan tersebut, Kajati Jatim, Mia Amiati peninjauan langsung fasilitas gedung baru milik Kejari Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basoeni Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto tersebut.

    “Dengan adanya gedung PTSP ini, kami berharap pelayanan hukum kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan transparan. Sementara Aula Grha Bhakti Adhyaksa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, baik internal maupun untuk edukasi hukum kepada masyarakat. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas dukungannya,” harapnya.

    Menurutnya, Kejaksaan tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya (tupoksinya), namun juga bersinergi dan berkordinas dengan pemerintah daerah dan steakholder lainnya. Dan tak kalah penting, pihaknya juga berharap dukungan dan peran serta dari masyarakat.

    “Hal itu sebagai kunci keberhasilan untuk dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan memanfaatkan hukum. Kejaksaan juga terlibat tugas dan fungsi lain, khususnya saat ini mendukung program Asta Cita dari Bapak presiden RI. Salah satunya memperkokoh hak asasi manusia dan memperkuat tranformasi hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pembatasan korupsi dan narkotika,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) kabupaten Mojokerto, Endang Tirtana menjelaskan, jika pembangunan gedung tersebut dari dana hibah Pemkab Mojokerto senilai Rp2,736 miliar tahun 2024. “Pembangunan ini mencakup gedung, berbagai fasilitas, termasuk ruang PTSP, aula, ruang pengambilan barang bukti, gapura serta toilet yang nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.

    Kajari berharap, dengan adanya gedung PTSP dan Aula Grha Bhakti Adhyaksa, kinerja Kejari Kabupaten Mojokerto semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. [tin/but]

  • Kemendagri sebut ada 18 daerah anggarannya belum sanggup gelar PSU

    Kemendagri sebut ada 18 daerah anggarannya belum sanggup gelar PSU

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan ada sebanyak 18 daerah yang anggarannya belum sanggup menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, setelah adanya putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjelaskan bahwa ke-18 daerah itu terdiri dari 16 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK, dan dua daerah yang perlu PSU karena kemenangan kotak kosong.

    “Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” kata Ribka saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun dari 40 perkara PHPU Kada Tahun 2024 yang diperiksa secara lanjut, MK mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara. Sehingga dari 26 perkara yang dikabulkan, ada 16 daerah yang anggarannya belum sanggup dan ada 8 daerah yang sanggup.

    Dia mengatakan Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan menyampaikan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD 2025.

    Kemudian, dia mengatakan Kemendagri akan mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam APBD TA 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Namun dia tak menampik ada kendala yang dihadapi oleh daerah, karena kondisi kepala daerahnya baru terpilih.

    Menurut dia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun tengah mencari mekanisme yang tepat agar pemerintah daerah segera menyiapkan dana tambahan.

    “Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah memaksimalkan, mengefisiensi, kemudian memprioritaskan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, kiranya disiapkan di biaya tak terduga (BTT) daerah,” katanya.

    Berikut daerah yang sanggup menggelar PSU:

    1. Kabupaten Bungo

    2. Kabupaten Bangka Barat

    3. Kabupaten Barito Utara

    4. Kabupaten Magetan

    5. Kabupaten Mahakam Ulu

    6. Kabupaten Kutai Kartanegara

    7. Kabupaten Siak

    8. Kabupaten Banggai

    Daerah yang masih membutuhkan tambahan anggaran untuk PSU:

    1. Provinsi Papua

    2. Kabupaten Kepulauan Talaud

    3. Kabupaten Buru

    4. Kabupaten Pulau Taliabu

    5. Kabupaten Pasaman

    6. Kabupaten Empat Lawang

    7. Kabupaten Pesawaran

    8. Kabupaten Bengkulu Selatan

    9. Kabupaten Serang

    10. Kabupaten Tasikmalaya

    11. Kabupaten Boven Digoel

    12. Kabupaten Gorontalo Utara

    13. Kabupaten Parigi Moutong

    14. Kota Banjarbaru

    15. Kota Palopo

    16. Kota Sabang

    17. Kota Pangkalpinang (kotak kosong menang)

    18. Kabupaten Bangka (kotak kosong menang)

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BTN dan MAPCLUB jalin kerja sama pembangunan ekosistem digital

    BTN dan MAPCLUB jalin kerja sama pembangunan ekosistem digital

    Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pengembangan ekosistem digital dan aksesibilitas masyarakat untuk bertransaksi melalui BTN

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menjalin kerja sama dengan PT MAPCLUB Digital Asia (MAPCLUB) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pembangunan ekosistem digital antara ritel dan perbankan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan kerja sama yang dilakukan dengan MAPCLUB meliputi antara lain kerja sama kolaborasi pelanggan digital, peningkatan aktivitas transaksional, pengelolaan dana lembaga maupun ritel, kredit lembaga maupun ritel serta kolaborasi lainnya yang mampu mendukung peningkatan bisnis kedua belah pihak.

    “Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pengembangan ekosistem digital dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk bertransaksi melalui BTN,” kata Nixon di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Nixon menilai kemitraan yang dijalin antara BTN dan MAPCLUB itu dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN maupun MAP yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

    Jalinan eksplorasi kesepakatan bisnis secara strategis tersebut diharapkan juga mampu mendukung tercapainya Visi BTN sebagai Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia melalui penggunaan Bale by BTN secara menyeluruh di setiap sektor keseharian masyarakat Indonesia.

    Per Februari 2025, Bale sudah tersambung dengan 2,3 juta user dan volume transaksi sebesar Rp6,6 triliun per bulan.

    Setiap bulan terdapat 100.000 pengguna baru Bale by BTN. Nixon menargetkan pada akhir tahun ini angka pengguna Bale by BTN bisa menembus 4 juta orang.

    “Kolaborasi BTN dan MAPCLUB ini dapat menambah loyalitas nasabah BTN dengan tersedianya semua akses transaksional baik dari sektor perumahan hingga ke fesyen dan gaya hidup,” ujar Nixon.

    Pada kesempatan yang sama, CEO PT MAPCLUB Digital Asia Michel Hamilton mengatakan kerja sama dengan BTN sejalan dengan strategi MAPCLUB untuk memperluas jangkauan dan memperkenalkan platformnya kepada lebih dari 12 juta nasabah BTN.

    Mulai 24 Februari 2025, BTN bekerja sama dengan MAPClub menghadirkan program promo khusus. Melalui program ini, nasabah yang membuka tabungan secara daring dan mengaktifkan Bale by BTN berkesempatan memperoleh reward sebesar 50.000 Poin MAPCLUB.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Amerika PHK Massal, Elon Musk Pimpin Rapat Kabinet Bahas Efisiensi

    Amerika PHK Massal, Elon Musk Pimpin Rapat Kabinet Bahas Efisiensi

    Jakarta –

    Sebuah memo baru menginstruksikan lembaga-lembaga di Amerika Serikat (AS) untuk menyerahkan rencana pengurangan staf paling lambat 13 Maret 2025. Ini adalah bagian dari upaya besar efisiensi Presiden Donald Trump dan Elon Musk.

    Sejauh ini, PHK difokuskan pada pekerja masa percobaan, tetapi putaran berikutnya akan menargetkan pegawai negeri sipil veteran.

    Pada rapat kabinet, Trump mengatakan bahwa Lee Zeldin, administrator Badan Perlindungan Lingkungan, berencana memangkas hingga 65% dari 15.000 pegawainya.

    100.000 pekerja federal sipil di AS dipecat

    Pada hari Selasa (25/02), seorang sumber dari Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa biro, seperti Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS, harus bersiap menghadapi pengurangan tenaga kerja hingga 40%.

    Sekitar 100.000 dari 2,3 juta pekerja federal telah dipecat atau menerima pesangon.

    Trump mendukung Musk dengan mengundang dan memuji miliarder tersebut di rapat kabinet kepresidenan.

    Musk, yang bukan pejabat setingkat kabinet, menyatakan keyakinannya bahwa ia dapat memangkas anggaran dari $6,7 triliun (Rp110 kuadriliun) menjadi $1 triliun (Rp16 kuadriliun) tahun ini. Trump kemudian menandatangani perintah eksekutif untuk meninjau dan mengakhiri semua kontrak yang tidak perlu.

    Trump: Apakah ada yang tidak senang dengan Elon?

    Trump menegaskan dukungannya terhadap upaya Musk dengan memberinya kesempatan berbicara di awal pertemuan. Trump kemudian bertanya kepada para pejabat, “Apakah ada yang tidak senang dengan Elon?” yang disambut tawa.

    Pada hari Rabu (26/02), Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan lembaga-lembaga untuk bekerja sama dengan DOGE demi meninjau dan mengakhiri semua kontrak yang “tidak perlu”. General Services Administration, yang mengelola real estat pemerintah, juga diperintahkan untuk membuat rencana pelepasan properti yang tidak lagi dibutuhkan.

    Namun, Trump dan Musk belum berhasil memperlambat laju pengeluaran. Menurut analisis Reuters, pengeluaran pemerintah meningkat 13% selama bulan pertama Trump menjabat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama karena pembayaran bunga utang dan biaya kesehatan serta pensiun yang meningkat.

    Trump menegaskan kembali janjinya untuk tidak memotong tunjangan kesehatan dan dana pensiun yang menyumbang hampir setengah dari anggaran.

    “Kami tidak akan menyentuhnya,” kata Trump.

    Trump secara bersamaan mendorong Kongres untuk memperpanjang pemotongan pajak tahun 2017, yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Komite non-partisan untuk Anggaran Federal yang bertanggung jawab memperkirakan pemotongan tahun 2017 menambah $2,5 triliun (Rp38,5 kuadriliun) pada utang negara, yang sekarang mencapai $36 triliun (Rp554,4 kuadriliun). Pemotongan pajak dapat menelan biaya lebih dari $5 triliun (Rp77 kuadriliun) dalam satu dekade.

    Partai Republik sedang mempertimbangkan pemotongan layanan kesehatan dan bantuan pangan untuk orang miskin untuk membantu membayar pemotongan pajak, meskipun rinciannya belum muncul.

    Kebingungan dan ancaman

    Beberapa sekretaris kabinet terkejut ketika pekerja federal menerima email yang mengharuskan mereka mencantumkan prestasi mingguan mereka, dengan ancaman pemecatan jika diabaikan.

    Beberapa lembaga meminta karyawan untuk mengabaikan arahan tersebut, yang memicu kebingungan mengenai apakah ancaman tersebut dapat dipenuhi.

    Musk, orang terkaya di dunia, mengatakan di depan kabinet bahwa email tersebut merupakan upaya untuk mencari tahu apakah gaji pemerintah diberikan kepada para pekerja aktif.

    “Kami pikir ada sejumlah orang dalam daftar gaji pemerintah yang sudah meninggal,” katanya, tanpa memberikan bukti.

    Trump pun mengisyaratkan bahwa sekitar 1 juta pekerja yang tidak menanggapi email dari Musk mungkin berisiko kehilangan pekerjaan mereka.

    Perombakan pemerintahan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh Trump dan Musk juga telah membekukan bantuan asing dan mengganggu proyek-proyek konstruksi serta penelitian ilmiah.

    Pemerintahan Trump mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah membatalkan hampir 10.000 hibah dan kontrak.

    mel/ha (Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bank Muamalat kantongi izin Bappebti jadi bank penyimpan dana jaminan

    Bank Muamalat kantongi izin Bappebti jadi bank penyimpan dana jaminan

    Sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang mengantongi izin ini, pembeli maupun pedagang emas fisik secara digital punya opsi yang lebih beragam dan sesuai preferensi dalam bertransaksi. Termasuk apabila ingin difasilitasi oleh bank syariah,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan di industri perbankan syariah di Indonesia.

    Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, dengan izin ini Bank Muamalat dapat melayani untuk menyimpan dana transaksi jual beli emas fisik secara digital yang diperdagangkan oleh pedagang emas fisik digital yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari Bappebti.

    “Sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang mengantongi izin ini, pembeli maupun pedagang emas fisik secara digital punya opsi yang lebih beragam dan sesuai preferensi dalam bertransaksi. Termasuk apabila ingin difasilitasi oleh bank syariah, sebab selama ini belum ada yang melakukannya. Pengelolaan margin menjadi lebih efisien, optimal, dan sesuai prinsip syariah dari hulu ke hilir,” kata Karno di Jakarta, Kamis.

    Melalui website resminya per Februari 2025, Bappebti mencatat ada 16 Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan termasuk Bank Muamalat. Bank ini merupakan satu-satunya bank syariah dalam daftar tersebut.

    Menurut Karno, Bank Muamalat berkomitmen untuk terus menyediakan solusi keuangan syariah yang inovatif dan mendukung perkembangan ekosistem perdagangan emas fisik secara digital di Indonesia.

    Hingga Januari 2025, Bappebti telah memberi izin kepada tujuh entitas pedagang emas fisik secara digital. Saat ini, Bank Muamalat sudah bermitra dengan tiga di antaranya.

    “Insya Allah, kami menargetkan bisa menggandeng semuanya,” ujar Karno.

    Bank Muamalat menilai bahwa emas masih menjadi pilihan instrumen keuangan yang menarik bagi masyarakat, apalagi volume transaksi perdagangan emas pun signifikan setiap hari.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • 8 Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia Nasional

    8 Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia Nasional

    Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus dugaan
    korupsi
    pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di
    PT Pertamina
    , yang diketahui publik sebagai korupsi oplosan bahan bakar minyak, menambah daftar panjang kasus rasuah dengan kerugian negara yang fantastis.
    Selain kasus tata kelola bisnis minyak di perusahaan pelat merah itu, di Indonesia juga tercatat berbagai kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
    Berikut adalah daftar
    kasus mega korupsi
    dengan kerugian negara triliunan rupiah dari yang terbesar.
    1. Korupsi Tata Niaga Timah Rp 300 Triliun
    Kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk sejauh ini tercatat masih menjadi kasus rasuah dengan kerugian negara paling banyak, yakni Rp 300 triliun.
    Kasus korupsi itu terjadi dalam
    tempus delict
    i (waktu terjadinya tindak pidana) pada 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung.
    Perkara ini menyeret lebih dari 20 orang tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Kerugian Rp 300 triliun itu meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sebesar Rp 271 triliun.
    Kemudian, kerugian akibat kerja sama sewa smelter yang terlalu mahal Rp 2,85 triliun dan kerugian akibat PT Timah membeli bijih timah dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) mereka sendiri sebesar Rp 26,649 triliun.
    2. Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina Rp 193,7 Triliun
    Baru dirilis oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), kasus korupsi di perusahaan minyak dan gas negara ini langsung menempati urutan kedua dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 193,7 triliun.
    Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk di antaranya eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan broker MKAR selaku pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebut kerugian negara ini bersifat sementara dan baru berdasarkan pada lima komponen yang terjadi pada 2023.
    “Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin (Senin) itu sebesar Rp 193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap lima komponen itu baru di tahun 2023,” katanya dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).
    3. Kasus BLBI Rp 138 Triliun
    Sebelum kasus tata kelola minyak di Pertamina dirilis, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menempati kasus korupsi kedua dengan kerugian negara terbanyak dengan angka Rp 138 triliun.
    Perkara ini dimulai dari krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk.
    Bank Indonesia (BI) kemudian mengucurkan bantuan dana Rp 137,7 triliun untuk menyelamatkan 48 bank, tetapi dana itu tidak dikembalikan.
    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil audit yang menyatakan negara rugi Rp 138,44 triliun.
    Pada 2007, Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, namun penyidikan dihentikan pada 2008.
    Meski mengakui ada kerugian negara, Korps Adhyaksa menyebut tidak ada tindakan melawan hukum.
    4. Kasus Duta Palma Rp 78 Triliun
    Kasus berikutnya adalah korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37 hektar di Riau yang menjerat taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi.
    Perkara rasuah ini turut melibatkan eks Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, R Thamsir Rachman.
    Adapun kerugian Rp 78 triliun itu terdiri dari kerugian negara Rp 4,7 triliun; Rp 1,27 triliun; dan kerugian perekonomian negara Rp 73,9 triliun.
    5. Kasus PT TPPI Rp 37,8 Triliun
    Kasus rasuah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur, menempati urutan kelima dengan kerugian negara terbanyak, yakni Rp 37,8 triliun.
    Perkara ini menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan tempus delicti 2009-2011.
    Dalam kasus ini, eks Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan eks Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, dihukum 12 tahun penjara.
    6. PT Asabri Rp 22,7 Triliun
    Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri).
    Kasus ini merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun.
    Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara.
    Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro), ke dalam bui dan dituntut hukuman mati.
    Namun, ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya.
    7. PT Jiwasraya Rp 16,8 Triliun
    Selain Asabri, kasus korupsi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
    Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu gagal membayar polis nasabah sebesar Rp 12,4 triliun.
    Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi Rp 16,8 triliun akibat korupsi ini.
    Dalam perkara ini, Benny Tjokro dihukum 20 tahun penjara.
    8. Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah Rp 12 Triliun
    Kasus mega korupsi
    lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya pada kurun 2021-2022.
    Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri.
    Hasil audit BPK pada 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan Rp 2 triliun dan kerugian perekonomian Rp 10 triliun.
    9. Kasus Pengadaan Pesawat di Garuda Indonesia
    Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada 2011 masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia.
    Perkara ini menjerat eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.
    Negara disebut rugi 609 juta dollar AS atau Rp 9,37 triliun pada kurs saat itu.
    10. Korupsi Proyek BTS 4G
    Korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 menempati urutan ke-10.
    Perkara yang menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate itu merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejaksaan Banjar Terima Aspirasi LSM

    Kejaksaan Banjar Terima Aspirasi LSM

    JABAR EKSPRES – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar menerima kunjungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyampaikan aspirasi untuk mempercepat penyelesaian kasus dugaan korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Pertemuan ini digelar pada Kamis, 27 Februari 2025, di kantor Kejari Kota Banjar, dengan dihadiri perwakilan LSM Aksioma, Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB), Lentera, dan Jalapaksi.

    Dalam pertemuan tersebut, Kejaksaan diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Akhmad Fakhri, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Indra Sumarno, serta tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus). Proses dialog berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

    BACA JUGA: Dana Desa Kota Banjar Tahun 2025 Capai Rp18,55 Miliar, Nasib Anggaran Desa Masih Mengambang
    Kasi Intel Kejari Kota Banjar, Akhmad Fakhri, menjelaskan bahwa kasus ini sedang dalam tahap penyidikan. “Tim masih terus mendalami perhitungan kerugian negara bersama Inspektorat serta mengumpulkan alat bukti. Kami menegaskan bahwa kasus ini masih terus berjalan,” tegas Akhmad Fakhri.

    Sementara itu, Kasi Datun Indra Sumarno menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus memproses perkara ini. Pihaknya memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan.

    “Kasus dugaan korupsi tunjangan dewan periode 2017–2021 tidak dihentikan. Kami fokus pada periode tersebut terlebih dahulu,” ujar Indra.

    Presiden Aksioma, Akhmad Dimyati, mendesak Kejaksaan mempercepat penetapan tersangka. “Jika bukti sudah cukup, segera tetapkan pihak yang bertanggung jawab,” kata Dimyati.

    Dukungan serupa disampaikan Ketua FRDB Kota Banjar, Soedrajat Argadireja. “Aspirasi ini bentuk dukungan kami agar proses hukum transparan dan cepat. Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan mengungkap kasus ini,” tambahnya.

    Kegiatan penyampaian aspirasi ini diawasi langsung oleh aparat kepolisian dan Satpol PP untuk memastikan keamanan dan ketertiban. (CEP)

  • Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU karena Anggaran Kurang

    Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU karena Anggaran Kurang

    loading…

    Wamendagri Ribka Haluk mengungkapkan 16 daerah tak sanggup menggelar PSU saat raker bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024). Foto: Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Dari jumlah itu, terdapat 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU lantaran keterbatasan anggaran.

    Hal itu diungkap Ribka saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024).

    Sebanyak 24 daerah telah mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri. “Dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan pendanaan sebagaimana yang sudah kami koordinasikan dari Kemendagri,” ujar Ribka.

    Dari jumlah itu, ada 8 daerah yang siap menggelontorkan dana untuk melaksanakan PSU. Delapan daerah itu yakni Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai.

    “Sedangkan daerah yang tidak sanggup atau masih membutuhkan kebutuhan atau bantuan dana baik dari provinsi maupun APBN terdapat 16 daerah,” ucapnya.

    Sebanyak 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU yakni Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang.

    Kemudian Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutoung, Kota Banjarbaru, Kota Palopo, serta Kota Sabang.

    (jon)

  • Saldo Jutaan Rupiah Pengguna Aplikasi Kantar Raib Usai Web Tak Bisa Diakses, Fix SCAM

    Saldo Jutaan Rupiah Pengguna Aplikasi Kantar Raib Usai Web Tak Bisa Diakses, Fix SCAM

    JABAR EKSPRES – Sejak Senin (26/02), ribuan pengguna aplikasi Kantar dikejutkan dengan tidak bisa diaksesnya situs resmi mereka, idkantar.com.

    Jika sebelumnya perubahan domain atau pemeliharaan server sering terjadi, kali ini situasinya berbeda.

    Banyak pihak meyakini bahwa aplikasi Kantar telah resmi melakukan scam dan terbukti sebagai penipuan besar-besaran.

    Baca juga : Kantar Selesai Audit, Penarikan Saldo Dana Sudah Bisa Dilakukan, Benarkah? Ini Penjelasannya

    Ketika mencoba mengakses situs resmi, pengguna hanya disuguhkan pesan “Situs ini tidak dapat menyediakan sambungan aman”.

    Hal ini memperkuat dugaan bahwa aplikasi ini telah tutup dan kabur membawa uang pengguna.

    Kantar sendiri selama ini mengklaim sebagai aplikasi penghasil uang yang menggunakan sistem level dengan skema deposit dan bonus.

    Namun, berbagai sumber menyebutkan bahwa aplikasi ini diduga beroperasi sebagai money game berbasis skema ponzi, di mana uang dari anggota baru digunakan untuk membayar keuntungan anggota lama.

    Begitu aliran uang baru berhenti, sistem akan runtuh dan dana pengguna akan hilang.

    Sejak awal kemunculannya, beberapa influencer finansial telah memperingatkan bahwa aplikasi ini berpotensi menipu anggotanya.

    Banyak pengguna baru yang terjebak dalam skema kenaikan level dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih besar, hanya untuk akhirnya kehilangan seluruh uang mereka.

    Di media sosial, kekesalan para anggota Kantar semakin meronta-ronta.

    Berbagai tangkapan layar menunjukkan bahwa aplikasi tidak lagi dapat diakses, dan akun-akun media sosial Kantar pun menghilang.

    Sejumlah pengguna mengungkapkan kekecewaan mereka, @Fa******* “KANTAR fix udah menghilang… link sudah tidak bisa dibuka!!”

    Sementara akun @An*********** “Kantar resmi scam malam ini. Situs tidak bisa diakses kembali.”

    Lalu ada juga korban berkomentar, “Dari awal sudah curiga, tampilan aplikasinya sangat sederhana. Benar saja, hari ini semuanya lenyap. Dari terima kasih berujung penyesalan ini namanya,” tulis @VannR*****.

    Nama-nama seperti Miss Olivia, Miss Selena, dan Miss Julia, yang sebelumnya dikenal sebagai admin dan mentor aktif di grup obrolan Kantar, kini menghilang.

    Mereka yang biasanya responsif terhadap pertanyaan anggota, kini menutup kolom komentar dan menghilang tanpa jejak.

  • Kandidat dan Peta Koalisi Bisa Berubah

    Kandidat dan Peta Koalisi Bisa Berubah

    JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar masih menunggu arahan teknis dari pusat terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya, sehingga kandiat dan gerbong koalisi berpeluang untuk berubah.

    Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat menuturkan bahwa aturan teknis mengenai tahapan itu tengah dibahas antara KPU RI dengan Komisi II, sehingga petunjuk teknisnya masih belum turun.

    Namun demikian, KPU Jabar juga telah mulai berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya terkait PSU itu. “Ini kami bahas dengan KPU Tasikmalaya,” terang Ahmad di sela FGD Evaluasi Pilkada, Kamis (27/2/2025).

    BACA JUGA:Pemdaprov Jabar Bantu Anggaran Penyelenggaraan PSU Tasikmalaya, Diperkirakan Total Kebutuhan Rp60 Miliar

    Ahmad melanjutkan, tahapan PSU itu tetap akan mengikuti tahapan pilkada pada umumnya, misalnya ada pendaftaran paslon, kampanye, pencoblosan hingga penghitungan suara. “Hanya memang waktu dipadatkan,” cetusnya.

    Menurut Ahmad, komposisi kandidat termasuk peta koalisi dalam PSU yang bakal digelar itu juga masih belum bisa dipastikan, karena bisa saja berubah. “Itu kan sesuai keputusan dari partai politik. Siapa yang akan diusung, apakah tinggal mengganti Pak Ade, atau berubah peta,” ujarnya.

    Masih kata Ahmad, terkait PSU di Tasikmalaya itu, KPU Jabar hanya bertindak sebagai supervisi sebagaimana putusan MK. Eksekutornya tetap di KPU Kabupaten Tasikmalaya. “Beda cerita kalau diputuskan diambil alih oleh KPU Jabar,” imbuhnya.

    BACA JUGA:KPU Kabupaten Tasikmalaya Tunggu Regulasi untuk Pelaksanaan Pilkada Ulang

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemprov Jabar pun bersiap untuk membantu kucuran dana untuk pelaksanaan PSU itu.

    Keputusan itu juga merupakan hasil rapat koordinasi antara Pemprov Jabar dengan sejumlah pihak terkait. Kebutuhan anggaran untuk PSU itu tidak sedikit, menurut Perhitungan sementara, kebutuhan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp60 miliar.

    Sementara dalam pilkada yang berlangsung November lalu, hasil perhitungan menunjukkan kemenangan atas pasangan Ade Sugianto – Iip Miftahul Paoz dengan perolehan lebih dari 52 persen suara. Urutan ke dua dimenangkan pasangan Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Alayubi dengan 27 persen suara. Lalu pasangan Iwan Saputra – Dede Muksit Aly dengan 20 persen suara.(son)