Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Komisi II DPR Taksir Biaya Gelar PSU Pilkada 2024 Telan Biaya Hampir Rp1 Triliun

    Komisi II DPR Taksir Biaya Gelar PSU Pilkada 2024 Telan Biaya Hampir Rp1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR memperkirakan besaran anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan besaran ini didapatkan setelah menghitung jumlah perkiraan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang lebih sebesar Rp486 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekitar Rp215 miliar.

    “Tambah kalau ada pilih kata ulangnya kurang lebih Rp250 [miliar]. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 [miliar] sampai Rp1 triliun,” jelasnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia menyebut anggaran PSU dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, jika masih belum mencukupi, dapat pula dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sisanya ya mungkin pemerintah pusat lah, sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa jika pemerintah daerah tidak sanggup, maka pemerintah pusat dapat [membantu],” ucapnya.

    Amanat Undang-Undang tersebut, ujar eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini, perlu dibahas lebih lanjut untuk menentukan mekanisme bantuan dana dari APBN.

    “Konotasi ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama. Dapat itu semuanya kah? Atau nanti ambil dari provinsi kah? Atau yang lainnya?” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyebut butuh anggaran Rp486,3 miliar untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dan merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di satu daerah.

    Afifuddin menjelaskan dari 26 satuan kerja atau satker KPU yang melaksanakan PSU ada 6 satker KPU yang tak memerlukan tambahan anggaran karena masih punya sisa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024. 

    Sementara itu, masih ada 19 Satker KPU yang dia sebutkan mengalami kekurangan anggaran untuk menggelar PSU. Kekurangannya ini mencapai Rp373,7 miliar.

    “Kemudian terdapat satu Satker KPU yaitu kabupaten Jayapura yang tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK saja,“ katanya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

  • Dana Otsus Kena Efisiensi, Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangan

    Dana Otsus Kena Efisiensi, Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangan

    loading…

    Anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafma melontarkan kritik terkait Keputusan Menkeu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Foto: Ist

    JAKARTA – Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdampak serius pada pengurangan APBD 2025. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 nyatanya dipotong sebesar Rp50,59 triliun.

    Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Terkait ini, Anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafma melontarkan kritiknya. Dia menyoroti Keputusan Menkeu (KMK) yang menetapkan 6 item dana TKD yang dipotong antara lain Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Dana Desa.

    Berdasarkan data, DAU yang pagu awalnya Rp446,63 triliun dipotong menjadi Rp430,95 triliun. DAK Fisik dipotong Rp18,3 triliun dari pagu Rp36,95 triliun. Dana Otsus dipotong Rp509,45 miliar dari pagu Rp14,51 triliun.

    “Khusus untuk Papua, dana Otsus Papua tersisa Rp9,69 triliun dari pagu Rp10,04 triliun. Sementara, dana Otsus Aceh dari Rp4,46 triliun dipotong menjadi Rp4,3 triliun. Untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dari pagu Rp27,80 triliun dipotong Rp13,90 triliun dari total pagu Rp27,80 triliun. Dana Keistimewaan DIY dari Rp1,2 triliun dipotong Rp200 miliar. Dana Desa dari pagu Rp71 triliun dipotong Rp2 triliun. Semua pemotongan ini pasti berdampak pada pembangunan, bukan sekadar infrastruktur melainkan pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang krusial lainnya,” ungkap Filep, Kamis (27/2/2025).

    “Dari perspektif Otsus, kita semua tahu bahwa Dana Otsus sangat bernilai bagi pembangunan masyarakat juga DBH. Dana Otsus dan DBH itu merupakan hak yang harus dikembalikan kepada masyarakat. Dengan mengatakan hak, berarti dana tersebut memang seharusnya tidak boleh dipotong. Memang benar KMK 29/2025 membagi alokasi 6 item transfer ke daerah menjadi 2 bagian yaitu reguler dan cadangan di mana Pemda hanya bisa memakai dana reguler, sementara yang dipotong adalah dana cadangan. Namun, ini mengindikasikan ketidakadilan karena pemerintah mengambil bagian yang bukan haknya,” ujar Filep.

    Pace Jas Merah itu kemudian menyoroti dampak pemotongan dana pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, utamanya sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Dana Otsus, kalau saya melihat dari konteks Papua saja, sesuai Pasal 34 ayat (3) huruf e UU Otsus ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat selain infrastruktur dan penguatan masyarakat adat. Sedangkan, DBH Migas sesuai Pasal 36 ayat (2) UU Otsus diperuntukkan bagi belanja pendidikan, belanja kesehatan dan perbaikan gizi, belanja infrastruktur, dan belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Jika dana tersebut dipotong dampaknya pasti sangat besar bagi implementasi PP 106/2021 yang memerintahkan pendidikan gratis bagi OAP mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi,” kata Filep.

    Senator yang sekaligus akademisi hukum ini berpendapat efisiensi anggaran melalui pemotongan Dana Otsus telah mencederai hak dasar masyarakat. Dana Otsus merupakan hak yang tidak dapat diambil dengan alasan efisiensi.

    “Maka, pertama, saya meminta pemerintah mengevaluasi kembali KMK 29/2025 dengan mengeluarkan dana Otsus dari kewajiban efisiensi. Kedua, dalam hari-hari akhir ini, melihat fakta maraknya korupsi sistematik dengan nilai yang sangat fantastis. Saya meminta untuk mempercepat pembahasan terkait regulasi perampasan aset. Masyarakat tidak boleh mengalami penderitaan karena ulah koruptor, terutama di sektor migas,” katanya.

    “Ketiga, memikirkan ulang dan menyesuaikan kembali anggaran makan bergizi gratis untuk dialokasikan pada investasi pendidikan dan kesehatan jangka panjang baik dalam hal pendidikan gratis, kesehatan gratis, beasiswa, kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan. Keempat, saya mendorong ASN, para pejabat publik untuk menghindari pemborosan anggaran terkait kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak urgen. Saya kira ini akan menjadi teladan baik bagi masyarakat,” ungkapnya.

    (jon)

  • Tokocrypto menekankan keamanan industri kripto pascaperetasan Bybit

    Tokocrypto menekankan keamanan industri kripto pascaperetasan Bybit

    Keamanan aset pengguna adalah prioritas utama kami.

    Jakarta (ANTARA) – Tokocrypto menekankan, insiden peretasan salah satu platform perdagangan kripto, Bybit harus menjadi momentum bagi industri ini untuk meningkatkan perlindungan bagi aset pengguna.

    Selain itu, para platform perdagangan aset kripto diharapkan selalu mengoptimalkan keamanan sistem, agar kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto tetap terjaga dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

    “Keamanan aset pengguna adalah prioritas utama kami. Exchange harus terus mengevaluasi sistem mereka, berkolaborasi dengan mitra kustodian, serta mengimplementasikan teknologi pemantauan yang lebih canggih untuk mencegah kejadian serupa,” ujar CMO Tokocrypto Wan Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Insiden peretasan yang menimpa Bybit menyebabkan kerugian mencapai 1,46 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp23,8 triliun dalam bentuk Ethereum (ETH).

    Peristiwa itu memicu penurunan harga aset kripto utama dan meningkatkan kekhawatiran investor terhadap keamanan dana mereka di platform perdagangan terpusat.

    Dampak langsung dari kejadian ini terlihat pada harga Bitcoin yang turun tajam ke level 97.000 dolar AS, sementara Ethereum merosot di bawah 2.700 dolar AS.

    Selain itu, terjadi peningkatan arus keluar dana dari platform kripto terpusat (CEX), menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap keamanan bursa masih rapuh.

    Lebih lanjut, Iqbal menilai peristiwa ini juga mempercepat dorongan regulator global dalam menetapkan aturan yang lebih ketat untuk industri kripto.

    Beberapa kebijakan yang kini mendapat perhatian lebih besar, di antaranya adalah Peraturan Pasar Aset Kripto (MiCA) di Uni Eropa dan Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) di AS, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta transparansi dalam ekosistem kripto.

    Di Indonesia, meski belum terlihat dampak signifikan pada aktivitas perdagangan kripto lokal, regulator dan pelaku industri terus memantau situasi.

    Menurut Iqbal, beberapa exchange kripto di Indonesia telah memperketat sistem perlindungan serta meningkatkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dana pengguna.

    “Beberapa exchange kripto di Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan keamanan dana pengguna dengan memperketat sistem perlindungan serta memperkuat kerja sama dengan regulator. Langkah-langkah ini mencakup penerapan teknologi keamanan terbaru, audit keamanan rutin oleh pihak ketiga yang independen, serta peningkatan protokol verifikasi identitas pengguna (KYC/AML),” kata Iqbal lagi.

    Selain itu, beberapa exchange juga mengumumkan pembentukan dana perlindungan investor, sebagai jaminan tambahan bagi pengguna dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

    Pada sisi lain, edukasi kepada pengguna juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan aset digital yang aman, termasuk opsi self-custody bagi mereka yang ingin menyimpan asetnya sendiri guna mengurangi risiko dari bursa terpusat.

    Adapun pasar kripto mengalami penurunan tajam dengan mayoritas aset digital berada di zona merah dalam beberapa hari terakhir. Bitcoin (BTC) sempat turun ke level 84.436 dolar AS, sementara Ethereum (ETH) anjlok ke 2.330 dolar AS.

    Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menyebut bahwa koreksi ini dipicu oleh kombinasi faktor makroekonomi, arus keluar besar dari ETF, serta dampak peretasan yang menimpa platform Bybit.

    Meski demikian, ia menilai bahwa dampak peretasan ini terhadap pasar global cenderung sementara, mengingat fundamental Bitcoin dan aset kripto lainnya masih kuat.

    Dalam kondisi pasar yang masih bergejolak, Fyqieh menyarankan investor untuk menerapkan strategi yang lebih disiplin. Bagi trader jangka pendek, disarankan untuk menghindari penggunaan leverage tinggi, karena volatilitas yang masih tinggi dapat memicu likuidasi lebih lanjut.

    “Memantau level support utama Bitcoin di 80.000 dolar AS dan Ethereum di 2.000 dolar AS dapat membantu dalam mencari peluang beli jika muncul tanda-tanda pembalikan tren. Selain itu, penggunaan stop-loss yang ketat sangat dianjurkan guna membatasi risiko,” katanya lagi.

    Sementara itu, investor jangka panjang dapat mempertimbangkan strategi akumulasi bertahap (DCA) di area support kuat seperti BTC di 80.000 dolar AS dan ETH di 2.000 dolar AS.

    Memantau arus masuk kembali ke ETF Bitcoin dan Ethereum juga bisa menjadi indikator potensi pemulihan pasar. Selain itu, investor perlu terus mencermati kebijakan The Fed serta kebijakan perdagangan yang diumumkan oleh Trump, karena kedua faktor ini masih menjadi pemicu utama volatilitas di pasar.

    “Langkah mitigasi dari Bybit terhadap peretasan juga patut diperhatikan guna mengantisipasi dampak lanjutan pada pasar kripto. Dengan ketidakpastian yang masih tinggi, investor disarankan untuk tetap waspada terhadap volatilitas serta mengatur strategi investasi dengan lebih berhati-hati,” katanya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trimegah incar AUM hingga Rp200 miliar lewat reksa dana sepak bola

    Trimegah incar AUM hingga Rp200 miliar lewat reksa dana sepak bola

    mungkin Rp100 miliar-Rp200 miliar dulu untuk tahap pertama. Kalau momentumnya bagus, market mendukung, kami harapkan bisa lebih

    Jakarta (ANTARA) – PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management menargetkan dana kelolaan (asset under management/AUM) pada produk “Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Sepak Bola Merah Putih” dapat mencapai hingga Rp200 miliar pada tahap awal.

    Produk reksa dana ini merupakan hasil kerja sama antara Trimegah dengan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia (YSBI).

    “Target awal, mungkin Rp100 miliar-Rp200 miliar dulu untuk tahap pertama. Kalau momentumnya bagus, market-nya mendukung, kami harapkan bisa lebih dari itu,” kata Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Philmon Samuel Tanuri di Jakarta, Kamis.

    Philmon menyebutkan komposisi reksa dana ini didominasi oleh portofolio berupa obligasi pemerintah. Sejak diluncurkan pada 14 Februari 2025, ujar dia, dana kelolaan melalui Reksa Dana Sepak Bola Merah Putih telah mencapai Rp17 miliar.

    Setelah grand launching yang turut dihadiri oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir pada Kamis, Philmon meyakini dana kelolaan produk reksa dana ini dapat meningkat ke depan sebagaimana yang ditargetkan.

    Dengan menyumbangkan sebagian pendapatannya dari pengelolaan produk ini, Trimegah ingin menyediakan sumber pendanaan alternatif yang stabil dan berkelanjutan bagi ekosistem sepak bola Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas persepakbolaan Indonesia.

    Melalui kerja sama ini, YSBI diharapkan dapat semakin optimal menjalankan program-programnya dalam memberikan dukungan kepada mantan pemain Tim Nasional (legenda) melalui pengembangan karier, kesejahteraan, dan pemberdayaan mereka setelah pensiun dari dunia sepak bola.

    “Reksa Dana Sepak Bola Merah Putih ini adalah reksa dana di mana sebagian dari management fee dari dana yang kami kelola itu akan dikontribusikan ke yayasan PSSI (YSBI). Jadi harapan kami, lebih besar AUM yang bisa kami dapatkan, lebih besar kontribusi ke yayasan PSSI,” kata Philmon.

    Ia menambahkan Trimegah bangga meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap Trimegah Sepak Bola Merah Putih sebagai wujud komitmennya dalam menghubungkan pasar modal dengan kegiatan filantropi dan sosial.

    Menurut dia, momentum kebangkitan tim nasional Indonesia menjadi peluang besar untuk memperkuat ekosistem olah raga di tanah air. Melalui produk ini, Trimegah berharap dapat berperan lebih besar dalam mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi dunia sepak bola Indonesia.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Trimegah Asset Management Antony Dirga menyebutkan bahwa reksa dana ini berjenis pendapatan tetap dengan tenor pendek sehingga memiliki risiko volatilitas yang lebih rendah.

    “Reksa dana ini tidak hanya menawarkan potensi pertumbuhan bagi investornya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dan pecinta sepak bola di tanah air untuk ikut mendukung pengembangan talenta muda dan berkontribusi bagi kesejahteraan para atlet dalam ekosistem sepak bola Indonesia,” kata Antony.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dana THR PNS Sudah Siap, Menpan RB: Tunggu Kemenkeu

    Dana THR PNS Sudah Siap, Menpan RB: Tunggu Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa anggaran Tunjangan Hari Raya atau THR bagi PNS sudah disiapkan, namun masih menunggu arahan dari Kementerian Keuangan.

    Rini menyampaikan nantinya THR akan diberikan sesuai ketentuan seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni mulai H-10 Lebaran atau Idulfitri.

    “InsyaAllah, biasanya [diberikan] 10 hari sebelum [Idulfitri]. Bisa saja dipercepat, tergantung Kemenkeu,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kamis (27/2/2025).

    Meski demikian, Rini enggan menyampaikan besaran jumlah THR yang disiapkan peemrintah pada tahun ini. Sebagai gambaran, tahun lalu Kementerian Keuangan memberikan Rp99,5 triliun untuk THR dan Gaji ke-13.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumukan bahwa pemerintah akan membagikan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai bagian dari kebijakan pendorong perekonomian kuartal I/2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, Senin (17/2/2025).

    Pada tahun lalu, kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS 2024 tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2024.

    Anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah dananya mencapai Rp99,5 triliun atau hampir Rp100 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD.

    Berkaca dari tahun lalu juga, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan Kementerian Dalam Negeri akan mengumumkan THR dan Gaji ke-13 pada pekan pertama Ramadan.

    Lantas, apakah tahun ini alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 akan lebih besar?

  • Samosir tingkatkan pendampingan kepada petani bawang

    Samosir tingkatkan pendampingan kepada petani bawang

    Samosir (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir Sumatera Utara meningkatkan pendampingan kepada petani bawang setempat sehingga hasil panen diharapkan lebih maksimal.

    “Pendampingan kepada kelompok tani akan terus dilakukan dari proses penanaman hingga panen. Sehingga dengan demikian produksi bawang akan semakin meningkat,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, Tumiur Gultom di Samosir, Kamis.

    Guna meningkatkan produksi bawang merah di daerah itu, Bank Sumut bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir menyalurkan bantuan bibit bawang kepada petani bawang.

    Bantuan tersebut berupa 1 ton bibit bawang merah varietas batu ijo, 2 ton pupuk organik padat dan 10 liter pupuk organik cair yang bersumber dari dana pertanggungjawaban sosial (CSR) Bank Sumut kepada Kelompok Tani Makmur Desa Simanindo, Kecamatan Simanindo.

    Tumiur Gultom menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut atas bantuan CSR kepada Poktan Makmur Desa Simanindo, seraya berharap agar bantuan itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya guna meningkatkan produktivitas bawang merah dari Kabupaten Samosir.

    “Setiap tahun produktivitas bawang merah di Samosir terus mengalami peningkatan. Untuk Tahun 2024, produktivitas mencapai 15 Ton per hektare. Hal itu dipengaruhi salah satunya oleh peningkatan pemahaman yang semakin baik oleh para petani dalam membudidayakan bawang merah,” katanya.

    Ia mengatakan kini sudah ada lima kelompok penangkar bibit bawang merah di Kabupaten Samosir, yakni di Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo, Desa Sitolu Huta Kecamatan Pangururan, Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu dan Desa Lumban Suhisuhi Toruan Kecamatan Pangururan.

    Pimpinan Unit CSR Bank Sumut, Abdul Hamid menyampaikan jika bantuan yang diberikan kepada petani tersebut merupakan bagian dari CSR, yang salah satu programnya adalah penyediaan bibit bawang merah melalui kemitraan.

    “Semoga bantuan itu dapat ditanam sebaik-baiknya sehingga menghasilkan panen yang memuaskan sehingga dapat meningkatkan perekonomian kelompok penerima manfaat,” katanya.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasar Lagi Sepi, Danantara Buka Peluang Jadi Standby Buyer Saham BUMN

    Pasar Lagi Sepi, Danantara Buka Peluang Jadi Standby Buyer Saham BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan strategi superholding BUMN ini dalam menjaga kinerja saham emiten BUMN di pasar modal.

    Pandu menyebutkan bahwa Danantara terbuka untuk menjadi pembeli siaga (standby buyer) bagi perusahaan yang ingin memperkuat permodalan, terutama di tengah menurunnya minat investor belakangan ini.

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi awal Danantara setelah resmi beroperasi. Namun, Pandu menegaskan manajemen risiko dan tata kelola tetap menjadi prioritas utama.

    “Jika ada perusahaan, misalnya bank, yang ingin melepas saham guna meningkatkan likuiditas di tengah kekhawatiran pasar, Danantara bisa berperan sebagai pembeli siaga untuk seluruh alokasi saham tersebut,” ujar Pandu dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (27/2/2025).

    Menurutnya, langkah ini memungkinkan dilakukan oleh Danantara, tetapi tetap membuka peluang bagi investor swasta untuk berpartisipasi. Yang terpenting, lanjutnya, Danantara tetap mengutamakan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

    “Jadi, kemungkinan besar ini adalah langkah sederhana karena kami ingin mendukung perusahaan-perusahaan BUMN yang telah melantai di bursa. Jika perusahaan tersebut memiliki kinerja baik tetapi harga sahamnya melemah dalam empat bulan terakhir, dan kami menilai itu menarik, mengapa tidak kami berinvestasi?” kata Pandu.

    Untuk satu bulan ke depan, Danantara akan fokus menyusun komposisi investasi antara Danantara dan sektor swasta, menyelesaikan regulasi, menuntaskan proses inbreng, serta membangun tim terbaik sebelum memaparkannya kepada publik.

    “Kami sedang mengkaji langkah yang paling masuk akal agar publik bisa memahami. Namun, kemungkinan besar, investasi pertama Danantara akan bersifat konvensional, tetapi relatif aman,” imbuhnya.

    Optimalisasi BUMN dan Pemanfaatan Dividen
    Ke depan, Danantara juga akan mendorong kinerja perusahaan BUMN agar lebih gesit dan efisien, dengan harapan kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional semakin besar.

    “Fokus utama kami adalah bagaimana membuat perusahaan BUMN lebih lincah, lebih cepat, dan semakin berkembang dalam hal investasi,” tambah Pandu.

    Selain itu, optimalisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai dividen BUMN. Jika sebelumnya dividen masuk ke kas negara, kini dana tersebut akan diinvestasikan kembali melalui Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Soal investasi, kami masih dalam tahap diskusi. Selama ini, dividen langsung masuk ke kas negara. Sekarang, dividen tersebut bisa diinvestasikan kembali, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB,” tutup Pandu.

  • Kemendagri Sebut Ada Peluang Pemungutan Suaran Ulang Pilkada 2024 Dibiayai APBN

    Kemendagri Sebut Ada Peluang Pemungutan Suaran Ulang Pilkada 2024 Dibiayai APBN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terdapat peluang penggunaan APBN untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kemungkinan itu pun sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Pasal 166 disebut pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Jadi nanti kita cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya [menggunakan APBD] seperti apa, kalau memang tidak bisa ya barulah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaan dari APBN,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia pun menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bila memang nantinya PSU akan menggunakan dana tambahan dari APBN.

    Mantan Pj Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan penggunaan APBN ini memang sangat dimungkinkan meski di tengah efisiensi yang ada di pemerintahan saat ini.

    “Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan ada 18 daerah yang anggarannya belum sanggup menggelar PSU Pilkada 2024. 

    Ribka menjelaskan dari 18 daerah itu, 16 di antaranya gugatannya dikabulkan oleh MK, sedangan dua daerah lainnya perlu PSU karena kotak kosong yang menang.

    “Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” tuturnya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, ujarnya, daerah yang sanggup dan memiliki dana untuk menggelar PSU ada sekitar delapan daerah yaitu Kabupaten Bungo, Bangka Barat, Barito Utara, Magetan, Mahakam Ulu, Kutai Kertanegara, Siak, dan Banggai. 

  • Danantara Jangan Dianggap Perebutan Kekuasaan, Enggak

    Danantara Jangan Dianggap Perebutan Kekuasaan, Enggak

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa cara kerja Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan kementeriannya itu sinergi bukan rebutan kekuasaan sebagaimana anggapan publik.

    Antara dirinya dengan Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Erick memastikan hanya akan ada kerja sama saling berkesinambungan.

    Hal itu diungkapkannya dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Ia sekaligus membantah adanya anggapan perebutan kekuasaan di Danantara.

    “Sekarang sudah tidak perlu dividen policy approval ini, approval ini, langsung ke Pak Rosan, saya cuma, oke Pak Rosan tinggal investasinya apa? Visinya apa? Jadi jangan seakan-akan ada anggapan di publik, ini jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak, kita orang market, kita sama-sama orang private sector dan kita ngerti jobnya,” ucap dia.

    “Dan kita akan nanti punya hal yang sesuai dengan undang-undang mana yang Pak Rosan tidak perlu approval, mana yang saya approval, mana yang harus approval bersama, atau saya approval,” ujarnya menambahkan.

    Erick percaya bahwa ke depan, koordinasi yang lebih baik antara dirinya dan Rosan akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta mendukung kemajuan BPI Danantara.

    Dia juga menambahkan bahwa kolaborasi yang solid di antara mereka akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan investasi strategis nasional secara lebih efisien dan produktif.

    “Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa ini justru menjadi percepatan. Dan ini hal yang positif yang selama ini kami di BUMN tidak punya luxury itu. Ini yang sebagai catatan paling penting, jangan dikonotasikan negatif seakan-akan ini seperti 8 ya,” ucap Erick.

    “Kan nggak ada juara yang diingat nomor 8, palingnya top three. Top three ini yang kita dorong sama-sama. Nah prosesnya berapa tahun nanti konsolidasi yang kita coba dorong,” tutur dia.

    Di kesempatan yang sama, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa mereka siap untuk bekerja sama dengan Kementerian BUMN.

    “Justru antara Danantara dan Kementerian BUMN ini kita bersinergi, kolaborasinya justru makin akan makin penting dan makin dekat menurut saya, karena memang kita membicarakan proyeksinya, anggaran seperti apa, ini kita bicara bersama,” kata Rosan.

    Klarifikasi Anggaran Rp300 Triliun

    Penasihat Khusus Presiden untuk Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp300 triliun yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah dana operasional untuk Danantara, melainkan dialokasikan untuk investasi.

    Bambang menjelaskan bahwa Danantara sudah memiliki modal yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan BUMN yang berada di bawah naungannya.

    Pembentukan superholding ini dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan saham BUMN dari Kementerian BUMN secara langsung ke Danantara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mengelola Keuangan Cerdas dan Simpel di Era Digital

    Cara Mengelola Keuangan Cerdas dan Simpel di Era Digital

    Jakarta: Mengatur keuangan di era digital itu gampang-gampang susah. Kalau nggak terencana, pengeluaran bisa jebol dan tabungan pun mandek. 
     
    Mengutip keterangan tertulis Shopee, supaya dompet tetap sehat yuk simak cara kelola keuangan digital dengan lebih bijak!

    1. Kenali kondisi keuanganmu
    Sebelum bikin anggaran, kamu harus tahu dulu berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua transaksi supaya kamu bisa melihat pola pengeluaran dan menghindari kebiasaan boros.

    2. Susun anggaran yang jelas
    Bagi keuanganmu ke dalam beberapa kategori, seperti kebutuhan pokok (makanan, transportasi, tagihan), tabungan, dana darurat, hiburan serta lifestyle (nongkrong, belanja, hobi).
     
    Dengan anggaran yang tertata, kamu bisa lebih disiplin dan nggak gampang tergoda belanja impulsif.
     

    3. Batasi pengeluaran yang nggak perlu
    Sebelum checkout belanjaan, coba pikir lagi: “Butuh atau cuma pengen?” Kalau cuma keinginan sesaat, lebih baik ditunda. 

    Manfaatkan dompet digital seperti ShopeePay buat mencatat transaksi supaya lebih rapi dan terkontrol.

    4. Bayar tagihan tepat waktu
    Jangan biarkan tagihan menumpuk! Gunakan transaksi digital supaya lebih praktis dan bebas denda keterlambatan. Dengan dompet digital seperti ShopeePay, kamu bisa membayar tagihan dalam satu aplikasi.

    5. Kirim uang tanpa ribet
    Mau kirim uang ke teman atau keluarga? Gunakan fitur Kirim Uang ShopeePay:
    – Ke sesama ShopeePay – Transfer instan & gratis!
    – Ke dompet digital lain – Bisa ke DANA, GoPay, LinkAja, OVO.
    – Ke rekening bank – Transfer kapan saja, gratis admin.
     
    Mulai kelola keuangan digitalmu dengan bijak dan nikmati transaksi yang lebih hemat! 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)