Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Waspada Investasi Bodong, OJK Susun Buku Saku Berisi Informasi Produk Keuangan

    Waspada Investasi Bodong, OJK Susun Buku Saku Berisi Informasi Produk Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di era digital. Upaya dilakukan untuk mengurangi dampak penipuan investasi bodong.

    Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Cecep Setiawan, menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi keuangan bagi generasi muda. 

    “Harapannya, melalui era digital ini, kita bisa mengambil hal positif. Banyak ilmu keuangan yang bisa diakses melalui media sosial, termasuk bagaimana membangun budaya menabung, membuat anggaran, serta memilih produk keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing individu,” jelas Cecep Setiawan dalam talkshow Dupoin Futures Indonesia bertema “Menguatkan Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi” di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    OJK sedang menyusun berbagai buku saku yang berisi informasi tentang produk keuangan, termasuk aset kripto, derivatif, dan koperasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan.

    Selain itu, Cecep menekankan pentingnya memahami prinsip dasar investasi, yaitu mengetahui alasan berinvestasi serta memahami risiko yang menyertainya.

    “Jangan hanya melihat return-nya, tetapi juga pahami risikonya. Prinsipnya adalah ‘why you buy it, and know what you buy’,” tambahnya.

    Menanggapi upaya OJK, Direktur Ekonomi Digital Centre of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti meningkatnya risiko investasi seiring dengan masifnya informasi yang tersebar di media sosial.

    Menurutnya, banyak masyarakat yang belum mampu memilah informasi yang valid, sehingga mudah terjebak dalam investasi bodong.

    “Anak muda sering kali terpengaruh oleh influencer yang hanya menyoroti keuntungan tanpa membahas risikonya. Fenomena ‘muda dan kaya’ membuat mereka tergiur investasi dengan imbal hasil tinggi tanpa mempertimbangkan legalitas dan logisnya,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya menerapkan prinsip “2L” dalam berinvestasi, yaitu legal dan logis. “Jika investasi tidak memiliki izin resmi, maka sebaiknya dihindari. Selain itu, imbal hasil yang ditawarkan juga harus masuk akal. Jangan mudah percaya dengan skema yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat,” tegasnya.

    Berdasarkan data OJK, tingkat literasi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 49,68% pada 2022 menjadi 65,43% pada 2024. Namun, tingkat inklusi keuangan justru mengalami penurunan dari 85,10% pada 2022 menjadi 75,02% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

    OJK mengimbau masyarakat untuk mengakses informasi resmi terkait produk keuangan melalui kanal yang telah disediakan, seperti situs web OJK, media sosial @ojkindonesia, serta layanan pengaduan di kontak OJK 157. Dengan peningkatan literasi keuangan, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan menghindari jebakan investasi ilegal.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Dupoin, Gunawan, memperkenalkan fitur terbaru dalam teknologi trading perusahaan, yakni Fairing Stock. Fitur ini dirancang untuk membantu investor mengelola risiko dan melindungi keuntungan dalam perdagangan berjangka. 

    “Trading teknologi kami cukup satu titik untuk menentukan harga beli dan konfirmasi secara tahunan, serta berjalan real-time. Selain itu, kami memiliki fitur Fairing Stock yang memungkinkan investor melindungi keuntungannya,” jelasnya.

    Gunawan menjelaskan, Fairing Stock memungkinkan investor untuk menetapkan batas penurunan harga yang akan memicu penjualan otomatis guna menghindari kerugian lebih lanjut. 

    Misalnya, jika seorang investor membeli aset pada harga Rp 15.000 dan harga naik ke Rp 16.000, maka keuntungan sebesar Rp 1.000 bisa dilindungi dengan menetapkan batas pemotongan harga.

    “Jika harga turun 500 poin, sistem akan otomatis menjual di harga tersebut, sehingga investor tetap mendapatkan keuntungan yang sudah diamankan sebelumnya. Jika harga terus naik, batas Fairing Stock juga ikut naik, memastikan keuntungan tetap terlindungi,” tambahnya.

    Gunawan menekankan pentingnya pemahaman psikologi trading bagi investor. “Banyak yang terjebak dalam fenomena FOMO (fear of missing out) atau keputusan emosional dalam trading. Oleh karena itu, kami tidak hanya menawarkan teknologi, tetapi juga edukasi agar investor dapat mengambil keputusan berdasarkan analisis matang,” jelasnya.

    Untuk meningkatkan pemahaman nasabah, Dupoin mengadakan pelatihan gratis terkait teknologi trading dan strategi investasi.

    “Kami ingin memastikan setiap nasabah memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan peluang dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, kami membuka pelatihan di kantor kami bagi yang ingin belajar lebih dalam,” katanya.

    Regulasi di sektor perdagangan berjangka juga mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2025, pengawasan derivatif keuangan yang sebelumnya berada di bawah BAPPEBTI kini beralih ke OJK, sementara pengawasan valuta asing berpindah ke Bank Indonesia.

    Gunawan menegaskan, Dupoin berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku guna menjamin keamanan dana nasabah.

    “Seluruh transaksi yang dilakukan nasabah tercatat dalam sistem informasi OJK, sehingga transparansi dan keamanan tetap terjaga,” tutup Direktur Utama Dupoin, Gunawan soal OJK berusaha melindungi masyarakat dari investasi bodong.

  • 2 Wanita di Sampang Madura Ditetapkan Tersangka Polda Jatim, Diduga Korupsi Dana Hibah Rp1,5 M

    2 Wanita di Sampang Madura Ditetapkan Tersangka Polda Jatim, Diduga Korupsi Dana Hibah Rp1,5 M

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Sampang tahun 2020 untuk perbaikan jembatan yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp1,5 miliar. 

    Informasinya, para tersangka itu, dua orang diantaranya berjenis kelamin wanita warga Tambelangan, Sampang, yakni SR (26) dan WF (27). 

    Keduanya merupakan ketua pimpinan kelompok masyarakat (pokmas) bernama ‘Dewan Baru’ dan ‘Panca Indera’, yang terlibat dugaan korupsi tersebut. 

    Dan seorang pria berinisial MS (33) warga Tambelangan, yang merupakan sekretaris sekaligus bendahara pokmas milik Tersangka SR. 

    Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana hibah pokmas di Kabupaten Sampang pada tahun 2020 untuk pembangunan jembatan, yang merugikan negara sekitar Rp1,5 miliar. 

    Para tersangka itu, sudah dilakukan penahanan sejak Rabu (19/2/2025) untuk merampungkan berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Sampang. 

    “Iya benar (mereka status tersangka) saat ini akan dilakukan penahanan. Baru ditahan tanggal 19 Februari 2025 kemarin. Kalau berkas sudah dinyatakan lengkap akan di limpahkan ke JPU,” ujarnya saat dihubungi TribunJatim.com, pada Kamis (27/2/2025). 

    Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto mengatakan, kasus tersebut merupakan dugaan korupsi terkait bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jatim melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020.

    Dana tersebut disalurkan kepada Pokmas Panca Indra dan Pokmas Dewan Daru untuk pembangunan Jembatan di Desa Banjarbillah Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

    “Iya dana hibah,” ujarnya saat dihubungi TribunJatim.com.

    Saat disinggung mengenai adanya potensi penambahan tersangka baru dalam kasus tersebut. Edy tak menampiknya. Karena pengembangan atas kasus tersebut masih terus dilakukan. 

    “Intinya kasus masih dikembangkan. Keterangan dari fakta-fakta tersebut masih kami kembangkan lagi. Tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lain. Benda yang disita gak ada (harta benda; rumah atau mobil),” pungkasnya. 

  • Muhamadiyah dan LPPOM MUI Jakarta Dukung Ekosistem Halal Diperkuat, 500 UMKM Segera Bersertifikat – Halaman all

    Muhamadiyah dan LPPOM MUI Jakarta Dukung Ekosistem Halal Diperkuat, 500 UMKM Segera Bersertifikat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dukungan UMKM Halal Indonesia jadi tema dalam kegiatan Penandatanganan kerja sama kolaborasi antara LPPOM MUI DKI Jakarta, LPM UMKM Muhammadiyah Jakarta dengan Maybank Jakarta Indonesia, Kamis (27/2/2025).

    Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta drg. Deden Edi mengatakan terdapat 500 UMKM sudah selesai menjalani pelatihan dan akan segera menerima sertifikat halal.

    “Terima kasih Maybank dan Muhammadiyah DKI Jakarta. Selain membangun ekosistem halal di Jakarta, sekaligus membina pelaku usaha UMKM agar bisa bertahan dan menjangkau pasar lebih luas,” kata drg.Deden.

    Menurutnya berdasarkan data, ada 400 ribu pelaku UMKM yang tergabung Jakpreneur di Jakarta.

    Dirinya mengungkap ada tiga tantangan utama, yaitu, kebutuhan modal, bahan baku dan kebutuhan pembinaan.

    Sementara itu, Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia Romy Buchari mengatakan bahwa penandatanganan kolaborasi dan kerjasama yang digelar merupakan dukungan atas ekosistem halal di Jakarta.

    “Ekosistem halal yang besar namun seperti belum terkoordinir. InsyaAllah ini baru permulaan. Dan akan ditingkatkan lagi kedepannya. Memberikan pemberdayaan, demi tumbuhnya ekosistem halal yang lebih besar kedepan. Semoga menjadi permulaan yg baik,” ucap Romy.

    Dirinya menambahkan, dana bantuan yang disampaikan adalah dana bantuan dari maybank islamic Malaysia.

    Dimana Maybank Islamic jadi terbesar keempat perbankan syariah dunia.

    Sementara Maybank punya 300 cabang dengan 20 cabang syariah.

    Meski konvensional tapi juga menerapkan Syariah First.

    “Mybanker mengedepankan layanan syariah. Tidak hanya kompetitif sebagai produk syariah. Tapi juga kompetitif dari segi layanan perbankan secara umum,” kata Romy.

    Kegiatan ini dihadiri Direktur LPPOM MUI Pusat Muti Arintawati, Sekum MUI DKI Jakarta, KH. Auzai Mahfudz, Lc. Perwakilan LPM UMKM Muhammadiyah Jakarta, Nosri, Serta sejumlah pelaku UMKM.

    Maybank Syariah telah menyerahkan bantuan dana untuk UMKM di Jakarta, Malang dan Yogyakarta sebesar Rp3,5 Miliar atau setara 1 juta ringgit melalui LP UMKM Muhamadiyah.
     
     
     
     
     

  • Zelensky Terbang ke AS Temui Trump, Tekan Kesepakatan Jual Sumber Daya Mineral Ukraina – Halaman all

    Zelensky Terbang ke AS Temui Trump, Tekan Kesepakatan Jual Sumber Daya Mineral Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky akan mengunjungi Washington, Amerika Serikat (AS) untuk menemui Presiden Donald Trump pada Jumat (28/2/205).

    Mengutip dari BBC International, kunjungan itu dilakukan Zelensky untuk menandatangani perjanjian pembagian sumber daya mineral negaranya.

    Adapun Sumber daya alam yang dimaksud, termasuk mineral yang dianggap harta karun, yakni rare earth atau logam tanah jarang (LTJ).

    Zelensky menggambarkan kesepakatan bilateral itu sebagai awal, untuk memperkuat hubungannya dengan AS.

    Melalui kesepakatan ini Ukraina berharap AS akan memberikan jaminan keamanan gunamencegah agresi Rusia yang diperbarui.

    “Jaminan perdamaian dan keamanan adalah kunci mencegah Rusia menghancurkan kehidupan negara lain,” imbuh Zelensky.

    Isi Kesepakatan AS-Ukraina

    Sebelum Ukraina menyetujui kesepakatan penjualan sumber daya mineral, Awalnya, Zelensky menolak menandatangani draf perjanjian pertama yang disampaikan Menteri Keuangan AS Scott Bessent di Kyiv.

    Penolakan itu sontak memicu amarah Trump, hingga pemimpin AS itu menyebut Zelensky sebagai diktator.

    Trump bahkan mendorong Ukraina untuk segera mengembalikan uang bantuan yang telah diberikan Amerika Serikat (AS) sejak dimulainya perang melawan Rusia sebesar 350 miliar dolar AS.

    Apabila Kyiv tak segera melunasi utangnya, Trump meminta agar Ukraina menyerahkan sumber daya alamnya sebagai bentuk kompensasi.

    Merespon kemarahan Trump, Ukraina setuju untuk menyumbangkan 50 persen dari pendapatan masa depan yang diperoleh dari ekstraksi mineral, minyak, dan gas ke dalam dana investasi bersama yang akan dikelola oleh kedua negara.

    Kesepakatan ini mengatur bahwa dana investasi akan digunakan untuk pengembangan proyek-proyek di Ukraina.

    Termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri energi, serta eksplorasi dan pemrosesan mineral tanah jarang.

    Lewat kesepakatan tersebut nantinya pemerintah Ukraina dan AS akan berbagi kepemilikan dana ini dengan proporsi yang masih akan dinegosiasikan dalam perjanjian tambahan.

    Keputusan mengenai tata kelola dana, investasi, dan distribusi keuntungan akan ditentukan melalui kesepakatan lebih lanjut.

    Pemerintah Ukraina juga berkomitmen bahwa kontribusi dari pendapatan sumber daya mineral akan digunakan untuk proyek yang menunjang pemulihan ekonomi dan ketahanan energi.

    Sebagai imbalannya, Amerika Serikat berkomitmen untuk melindungi investasi di sektor mineral Ukraina.

    Meskipun perjanjian ini tidak mencakup jaminan keamanan spesifik atau komitmen bantuan militer di masa depan, ukraina berharap bahwa kesepakatan ini akan memastikan aliran dukungan yang sangat dibutuhkan selama konflik dengan Rusia.

    AS Tidak Jamin Keamanan Ukraina

    Namun, kerangka kesepakatan ini tampaknya tidak mencakup jaminan keamanan eksplisit bagi Ukraina.

    CNN International  melaporkan bahwa teks kesepakatan hanya menyebut bahwa AS mendukung upaya Ukraina untuk mendapatkan jaminan keamanan, tetapi tidak memberikan komitmen konkret.

    Trump berdalih bahwa tanggung jawab keamanan Ukraina seharusnya lebih banyak berada di tangan Eropa, bukan di AS.

    Trump juga tampaknya menutup kemungkinan Ukraina menjadi anggota NATO, salah satu ambisi utama Zelensky sejak lama.

    Dalam pertemuan kabinetnya, Trump mengatakan keberadaan pekerja Amerika yang mengekstraksi logam tanah jarang di tanah Ukraina akan memberikan “keamanan otomatis” bagi negara tersebut.

    Maka dari itu Ia meminta Kyiv untuk melupakan keinginan bergabung dengan NATO.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Bikin Negara Bangkrut? Ini 5 Dampak Mengerikan dari Korupsi

    Bikin Negara Bangkrut? Ini 5 Dampak Mengerikan dari Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dampak dari korupsi begitu luas dan merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Negara yang terjerat dalam praktik korupsi yang sistemik akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, serta degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

    Korupsi bukan hanya sekadar tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas dan kemajuan sebuah negara. Ketika korupsi menjadi budaya dalam sistem pemerintahan, kepercayaan publik terhadap negara akan terus menurun.

    Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, dan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

    Dilansir dari jurnal Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012-2022 karya Ridho Irawan dan Irsad Lubis, berikut adalah beberapa dampak utama korupsi bagi negara.

    Dampak Korupsi bagi Negara

    1. Kerugian ekonomi

    Korupsi menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi per kapita dapat menurun hingga 1% per tahun.

    Selain itu, tingkat korupsi yang tinggi juga membuat investor enggan menanamkan modalnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya investasi, pengangguran yang meningkat, serta lemahnya daya saing negara di kancah global.

    2. Ketidakadilan sosial

    Salah satu dampak paling nyata dari korupsi adalah ketidakadilan sosial. Praktik korupsi memperparah ketimpangan ekonomi karena hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara masyarakat umum tetap berada dalam kondisi yang sulit. 

    Ketimpangan ini memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin, menciptakan ketidakpuasan sosial, serta meningkatkan potensi konflik di dalam masyarakat.

    3. Kerusakan lingkungan

    Korupsi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam dapat menyebabkan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus di mana izin pertambangan dan deforestasi diberikan tanpa memperhatikan dampak lingkungan akibat adanya suap dan kolusi antara pejabat dan pengusaha.

    Akibatnya, terjadi pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta bencana alam yang merugikan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

    4. Penurunan kepercayaan publik

    Ketika korupsi terjadi secara masif dalam suatu negara, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara akan semakin menurun. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan cenderung bersikap apatis terhadap kebijakan publik dan partisipasi politik. Hal ini melemahkan legitimasi pemerintah, menghambat kebijakan reformasi, serta memperburuk stabilitas politik dan ekonomi suatu negara.

    5. Tantangan dalam penegakan hukum

    Korupsi juga menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan. Banyak kasus di mana aparat penegak hukum justru terlibat dalam praktik korupsi, sehingga proses penindakan terhadap para pelaku menjadi lemah.

    Kolusi antara pejabat tinggi dan aparat hukum menciptakan impunitas bagi koruptor, sehingga mereka dapat terhindar dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem hukum yang transparan, independen, dan tegas dalam menindak segala bentuk praktik korupsi.

    Korupsi memberikan dampak yang sangat luas dan merugikan bagi negara, baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

  • 4 Kades Kohod Arsin Didenda Rp 48 M karena Bangun Pagar Laut, Warga: Dia Mandor Sejak 2021 Regional

    4 Kades Kohod Arsin Didenda Rp 48 M karena Bangun Pagar Laut, Warga: Dia Mandor Sejak 2021 Regional

    Kades Kohod Arsin Didenda Rp 48 M karena Bangun Pagar Laut, Warga: Dia Mandor Sejak 2021
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, didenda Rp 48 miliar sebagai pelaku pembangunan
    pagar laut
    di perairan
    Kabupaten Tangerang
    , Banten.
    Warga Desa Kohod menyebut
    Kades Arsin
    memang terlibat dalam pembangunan pagar laut, bahkan dia bertanggung jawab sebagai mandor proyek pagar laut di wilayah Kohod.
    “Kalau masalah pemasangan pagar laut itu, ya, data dan fakta yang kami peroleh itu memang mandor utama adalah Arsin, itu sejak dari 2021,” kata pengacara warga Alar Jiban Kohod, Henri Kusuma, di Kohod, Kamis (27/2/2025).
    Dia memastikan Arsin memang terlibat dalam proyek pemasangan pagar laut, namun untuk biaya pembangunan itu berasal dari mana, Henri menyerahkan ke Bareskrim untuk menyelidiki.
    Henri mengatakan biaya pembangunan pagar laut itu tidak sedikit, dan tidak mungkin berasal dari kantong pribadi Arsin maupun dana desa.
    “Sangat tidak mungkin menurut saya. Nah, oleh karena itu, ya, itu ranah penyidik Bareskrim, dari mana biaya-biaya itu,” kata dia.
    Henri menambahkan, dari taksiran pihaknya, biaya pembangunan pagar laut nilainya lebih dari denda yang dibebankan kepada Arsin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
    “Menurut perhitungan kami, dana itu sekitar Rp 50 miliar sampai 60 miliar, tidak mungkin Arsin biaya sendiri,” kata dia.
    Sebelumnya dilaporkan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menerapkan
    denda Rp 48 miliar
    kepada pelaku pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
    Sakti menyebutkan ada dua pelaku yang disanksi ini, yakni kepala desa inisial A dan perangkat desa inisial T.
    Sakti menambahkan pihak Arsin sudah membuat pernyataan kesanggupan membayar denda tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan,
    lembaga filantropi
    hingga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menggunakan 
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ).
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa akses itu dibuka agar lembaga-lembaga itu dapat berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan secara sinergi dengan pemerintah dan tapat sasaran,
     
    “Kita juga bersyukur
    data tunggal sosial ekonomi
    nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi, lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial, dan lembaga berbasis keagamaan serta keumatan zakat, infak, sedekah, dan lembaga keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial,” kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sehingga partisipasi yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan badan-badan sosial lainnya non-pemerintah bisa bersinergi,” ujar dia.
    Menurut Cak Imin, dana sosial berbasis keagamaan  dapat dikelola lebih terukur dengan menggunakan data yang sama dengan yang dimiliki pemerintah.
    Harapannya, bantuan dari pemerintah dan badan sosial non-pemerintah bisa lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait lembaga bantuan sosial dan perlindungan sosial nonpemerintah untuk memastikan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan.
    “Mereka merasa sudah waktunya diberi satu regulasi yang memberi kepastian. Tapi tahap awal tentu dalam koordinasi yang lebih serius,” kata dia.
    Cak Imin menegaskan bahwa semua bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, harus berbasis data tunggal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan upaya
    pengentasan kemiskinan
    bisa lebih efektif.
    “Pada akhirnya, semua harus menggunakan data tunggal agar upaya kita dalam menanggulangi kemiskinan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Cak Imin.
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, Registrasi Sosial Ekonomi, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan akurasi data.
    Ke depan, DTSEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari negara.
    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    saat menggelar rapat tingkat menteri membahas penyempurnaan DTSEN.
    “Pemerintah akan memastikan DTSEN ini juga berdampak nyata bagi seluruh bentuk-bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan sosial kepada para guru non-ASN,” kata Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengatakan bahwa rencana ini merupakan janji Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, saat ini Kemendikdasmen masih melakukan pemadanan data terkait berapa jumlah guru yang akan menerima bansos.
    “Sekarang dalam proses pemadanan data dengan DTSEN. Jadi, saya belum bisa menyebutkan berapa angkanya dan berapa dana per gurunya, sedang dalam penggodokan,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana memberikan bantuan uang tunai (cash transfer) kepada guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
    Hal tersebut menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan guru yang tengah diprioritaskan.
    “Pemerintah sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum dapat sertifikasi melalui bantuan cash transfer,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
    Adapun besaran dan jumlah penerimanya akan diumumkan tahun 2025.
    Sebab, penerima harus didata terlebih dahulu oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari by nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat itu,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Malam Ini INTERUPSI Korupsi Sulap Pertalite Jadi Pertamax bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Lainnya, Live Hanya di iNews

    Malam Ini INTERUPSI Korupsi Sulap Pertalite Jadi Pertamax bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Lainnya, Live Hanya di iNews

    loading…

    Malam Ini INTERUPSI Korupsi Sulap Pertalite Jadi Pertamax bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Lainnya, Live Hanya di iNews

    JAKARTA – Indonesia kembali diguncang skandal korupsi di sektor energi. Kali ini, dugaan penyimpangan muncul dalam tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM). Pertalite yang seharusnya menjadi BBM bersubsidi diduga “disulap” menjadi Pertamax yang lebih mahal. Praktik ini diduga melibatkan oknum pejabat yang memanfaatkan selisih harga demi keuntungan pribadi, sementara rakyat harus menanggung dampaknya hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.

    Dugaan praktik ini tentu berdampak luas. Selain merugikan masyarakat yang semakin terbebani dengan harga BBM yang mahal, negara juga kehilangan dana subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Jika benar terbukti, ini bisa menjadi salah satu skandal korupsi paling besar dalam sejarah distribusi BBM di Indonesia.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan tata kelola minyak mentah. Nama yang ikut terseret adalah Riva Siahaan, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, dan Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping.

    Praktik ini berimbas besar pada keuangan negara. Kerugian yang ditimbulkan mencakup berbagai aspek, mulai dari ekspor minyak mentah yang dilakukan secara tidak semestinya, impor minyak mentah dan BBM melalui perantara, hingga meningkatnya beban kompensasi serta subsidi. Benarkah ada permainan di balik harga BBM yang terus melonjak? Apakah kasus ini akan terus menyeret nama-nama besar di industri energi?

    Saksikan selengkapnya dalam INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Eri Purnamahadi-Anggota Dewan Energi Nasional, Nailul Huda-Direktur Ekonomi Celios, dan Achmad Nur Hidayat-Ekonom, pukul 20.00 WIB, Live hanya di iNews.

    (zik)

  • LPKR Perkuat Komitmen Keberlanjutan lewat Lippo untuk Indonesia PASTI

    LPKR Perkuat Komitmen Keberlanjutan lewat Lippo untuk Indonesia PASTI

    Jakarta, Beritasatu.com – Lippo Karawaci Tbk (LPKR), perusahaan real estate dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, terus berkomitmen dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Melalui program “Lippo untuk Indonesia PASTI” (Pintar, Asri, Sejahtera, Tangguh, Independen), LPKR aktif berkontribusi dalam berbagai program sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

    Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, LPKR menciptakan budaya kesukarelawanan yang bertujuan memberikan dampak sosial signifikan di wilayah operasionalnya. Sejak dua tahun terakhir, perusahaan mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, mengeksplorasi cara inovatif untuk berinteraksi dengan komunitas, serta mendukung berbagai inisiatif penting.

    Pada 2023, melalui “Lippo untuk Indonesia PASTI,” LPKR melaksanakan 1.284 program dan kegiatan keterlibatan masyarakat, yang mencakup beasiswa untuk mahasiswa di bidang kesehatan dan perhotelan, serta pengoperasian klinik gratis di Papua. Total dana yang dihabiskan untuk kegiatan ini mencapai lebih dari Rp 25,1 miliar.

    Program “Lippo untuk Indonesia PASTI” mencerminkan semangat yang kuat dan berani dalam mendorong kemajuan holistik agenda keberlanjutan di Indonesia. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen LPKR untuk meningkatkan kualitas hidup semua pemangku kepentingan dalam ekosistem perusahaan, guna memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

    CEO Group Lippo, John Riady,  menjelaskan dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang semakin dinamis, aspek keberlanjutan menjadi fondasi ketangguhan bisnis. LPKR meyakini bahwa keberlanjutan adalah strategi penting yang dapat menciptakan nilai serta mendorong pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi.

    Dengan demikian, LPKR menekankan pentingnya integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis inti, pekerjaan, dan manajemen risiko. Hal ini bertujuan agar direksi dan tim manajemen menerapkan pendekatan menyeluruh dan mengakomodasi berbagai aspek Environmental, Social and Governance (ESG), sekaligus memaksimalkan potensi peningkatan efisiensi dan membuka peluang baru.