Perusahaan: Dana

Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas Danantara yang juga Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara tidak disamakan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018, Najib Razak.

Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib.

Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB.

Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

Erick mengakui adanya anggapan negatif terhadap Danantara di kalangan masyarakat.

Namun, ia meminta agar lembaga baru ini tidak disamakan dengan 1MDB.

“Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. Pak, nanti Danantara menjadi seperti 1MDB loh. Jangan melihat gitu,” kata Erick di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025)

Menurut Erick, pemerintah membentuk Danantara dengan mencontoh negara-negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) sukses.

Ia menyebutkan beberapa contoh SWF terkemuka seperti Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dari Uni Emirat Arab, dan Qatar Investment Authority.

Danantara yang diklaim berada di posisi tujuh atau delapan terbesar sovereign wealth fund di dunia menjadikan ketiga lembaga tersebut sebagai acuan.

“Kita harus berani membuka diri benchmarking mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini yang nomor 7 atau nomor 8 di dunia, benchmarkingnya yang enggak bagus. Berarti ya sama aja setback, kemunduran,” ujar Erick.

Ia juga yakin bahwa Danantara bisa menjadi sentimen positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Namun, menurut dia, hal tersebut memerlukan waktu.

Sebab saat ini masih ada anggapan bahwa nasib Danantara akan sama seperti 1MDB.

“Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan yang tadi membenchmarking Danantara dengan sovereign wealth yang enggak bagus. Itu salah besar,” ucap Erick.

Pemerintah Diingatkan

Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Danantara tidak mengikuti jejak 1MDB.

Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian yang terjadi pada 1MDB.

“Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa, (18/2/2025).

Ia mengatakan jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus.

“Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non-korporasi, terutama dari hal politik.

Selama ini ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

“Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

“Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade-offnya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris dan direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

02/03/2025 09:53
Hasil Audit e-Fishery: Menjabat CEO, Segini Gaji Gibran

Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus eFishery menarik banyak perhatian, karena start up tersebut pernah menjadi salah satu start up kebanggaan Indonesia. Sayangnya, kini eFishery kembali menjadi buah bibir, bukan karena prestasi namun karena dugaan fraud.

Pendiri eFishery Gibran Huzaifah mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan seiring dengan menggelembungnya valuasi perusahan agritech tersebut. Valuasi eFisfhery dilaporkan adalah hasil dari pemalsuan laporan keuangan oleh Gibran.

Laporan Deal Street Asia yang mengutip hasil audit menyatakan Gibran menerima gaji bulanan senilai Rp 1,28 miliar per bulan sebagai CEO eFishery pada 2024. Hasil audit menyertakan gaji Gibran sejak 2018.

Gaji Gibran pada 2018 Rp 29 juta per bulan, kemudian terus meningkat menjadi Rp 44 juta per bulan pada 2019, Rp 55 juta per bulan pada 2020, Rp 82 juta per bulan pada 2021, hingga Rp 198 juta per bulan pada 2022. Pada 2023, Gibran dilaporkan menerima gaji Rp 284 juta per bulan.

Persetujuan dewan komisaris atas kenaikan gaji Gibran disebut terkait dengan kesuksesannya menggalang dana tambahan dari investor. Pada Juli 2023, Gibran sukses mengumpulkan US$ 200 juta dalam tahapan pendanaan seri D dan mencapai valuasi US$ 1,35 miliar.

Beberapa sumber CNBC Indonesia, menyatakan bahwa data gaji yang dilaporkan oleh DealStreet Asia kurang akurat soal gaji Gibran pada 2024. Kabarnya, gaji Gibran hanya sekitar Rp 300 juta per bulan.

CNBC Indonesia telah menghubungi Gibran dan eFishery untuk meminta konfirmasi atas data gaji yang dilaporkan oleh DealStreet Asia.

Gibran mengarahkan kepada pernyataannya yang diberikan kepada Tech In Asia. Di situ, ia membantah menerima gaji Rp 1,28 miliar.

“Angka tersebut tak benar, saya tak tahu mereka mendapatkan data dari mana,” kata Gibran kepada Tech in Asia.

Adapun, eFishery tidak memberikan tanggapan kepada CNBC Indonesia. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengaku masih terus menyelidiki kasus eFishery yang mendapat sorotan publik setelah terungkapnya dugaan tindakan pemalsuan laporan keuangan oleh pendiri dan mantan CEO, Gibran Huzaifah.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pelaporan atas nama Gibran dan oknum yang berinisial C sudah dilakukan sejak 2024 lalu.

“Sudah dilakukan pelaporan itu sejak tahun 2024. Awalnya ya, awal tahun yaitu sekitar bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Kemudian di Bareskrim juga menerima laporan tersebut, itu di Polda Metro juga,” ujarnya saat ditemui di kantornya, dikutip Selasa (11/2/2025).

Selain itu, kasus tersebut juga ditelusuri oleh lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Maka laporan itu sudah dilakukan ada yang pada tahap penyelidikan dan juga penyidikan,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, Bareskrim-Polri nanti akan melakukan gelar bersama. Sebab ada beberapa laporan yang sudah diterima, baik itu laporan di Polda Metro, Mabes-Polri Barreskrim, dan OJK.

“Nanti akan dilakukan gelar bersama Bareskrim dengan Polda Metro Jaya dan OJK. Tentu itu yang bisa kami sampaikan,” pungkasnya.

Pemalsuan Laporan Keuangan eFishery

Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, perusahaan yang sudah mencapai status unicorn lewat pendanaan Seri D US$ 200 juta pada 2023 lalu tersebut memiliki dua buku laporan keuangan yang berbeda, yakni eksternal dan internal.

Berdasarkan laporan eksternal, eFishery membukukan profit sebelum pajak senilai Rp261 miliar selama periode Januari-September 2024. Padahal, versi laporan internal menunjukkan eFishery justru rugi Rp578 miliar dalam periode yang sama.

Sejak 2021 hingga 9 bulan di 2024, laporan eksternal eFishery memperlihatkan pertumbuhan profit sebelum pajak yang positif dan stabil. Berbanding terbalik dengan laporan internal yang menunjukkan perusahaan terus merugi sejak 2021. Kerugian paling parah pada 2022 sebesar Rp784 miliar. Kemudian pada 2023 sebesar Rp759 miliar.

Parahnya, dua pembukuan ini dimulai sejak 2018 dengan keterlibatan para eksekutif, sehingga fraud yang dilakukan bersifat sistemik.

Dalam dokumen yang sama disebut beberapa nama yang diduga aktif mengelola laporan keuangan ganda antara lain Gibran dan Angga Hadrian. Adapun, co-founder Crisna Aditya disebut sebagai salah satu orang yang mengetahui soal laporan keuangan ganda.

(tep/haa)

02/03/2025 09:45
Hasil Audit e-Fishery: Menjabat CEO, Gaji Gibran Rp 1,28 M per Bulan

Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus eFishery menarik banyak perhatian, karena start up tersebut pernah menjadi salah satu start up kebanggaan Indonesia. Sayangnya, kini eFishery kembali menjadi buah bibir, bukan karena prestasi namun karena dugaan fraud.

Pendiri eFishery Gibran Huzaifah mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan seiring dengan menggelembungnya valuasi perusahan agritech tersebut. Valuasi eFisfhery dilaporkan adalah hasil dari pemalsuan laporan keuangan oleh Gibran.

Laporan Deal Street Asia yang mengutip hasil audit menyatakan Gibran menerima gaji bulanan senilai Rp 1,28 miliar per bulan sebagai CEO eFishery pada 2024. Hasil audit menyertakan gaji Gibran sejak 2018.

Gaji Gibran pada 2018 Rp 29 juta per bulan, kemudian terus meningkat menjadi Rp 44 juta per bulan pada 2019, Rp 55 juta per bulan pada 2020, Rp 82 juta per bulan pada 2021, hingga Rp 198 juta per bulan pada 2022. Pada 2023, Gibran dilaporkan menerima gaji Rp 284 juta per bulan.

Persetujuan dewan komisaris atas kenaikan gaji Gibran disebut terkait dengan kesuksesannya menggalang dana tambahan dari investor. Pada Juli 2023, Gibran sukses mengumpulkan US$ 200 juta dalam tahapan pendanaan seri D dan mencapai valuasi US$ 1,35 miliar.

Beberapa sumber CNBC Indonesia, menyatakan bahwa data gaji yang dilaporkan oleh DealStreet Asia kurang akurat soal gaji Gibran pada 2024. Kabarnya, gaji Gibran hanya sekitar Rp 300 juta per bulan.

CNBC Indonesia telah menghubungi Gibran dan eFishery untuk meminta konfirmasi atas data gaji yang dilaporkan oleh DealStreet Asia.

Gibran mengarahkan kepada pernyataannya yang diberikan kepada Tech In Asia. Di situ, ia membantah menerima gaji Rp 1,28 miliar.

“Angka tersebut tak benar, saya tak tahu mereka mendapatkan data dari mana,” kata Gibran kepada Tech in Asia.

Adapun, eFishery tidak memberikan tanggapan kepada CNBC Indonesia. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengaku masih terus menyelidiki kasus eFishery yang mendapat sorotan publik setelah terungkapnya dugaan tindakan pemalsuan laporan keuangan oleh pendiri dan mantan CEO, Gibran Huzaifah.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pelaporan atas nama Gibran dan oknum yang berinisial C sudah dilakukan sejak 2024 lalu.

“Sudah dilakukan pelaporan itu sejak tahun 2024. Awalnya ya, awal tahun yaitu sekitar bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Kemudian di Bareskrim juga menerima laporan tersebut, itu di Polda Metro juga,” ujarnya saat ditemui di kantornya, dikutip Selasa (11/2/2025).

Selain itu, kasus tersebut juga ditelusuri oleh lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Maka laporan itu sudah dilakukan ada yang pada tahap penyelidikan dan juga penyidikan,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, Bareskrim-Polri nanti akan melakukan gelar bersama. Sebab ada beberapa laporan yang sudah diterima, baik itu laporan di Polda Metro, Mabes-Polri Barreskrim, dan OJK.

“Nanti akan dilakukan gelar bersama Bareskrim dengan Polda Metro Jaya dan OJK. Tentu itu yang bisa kami sampaikan,” pungkasnya.

Pemalsuan Laporan Keuangan eFishery

Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, perusahaan yang sudah mencapai status unicorn lewat pendanaan Seri D US$ 200 juta pada 2023 lalu tersebut memiliki dua buku laporan keuangan yang berbeda, yakni eksternal dan internal.

Berdasarkan laporan eksternal, eFishery membukukan profit sebelum pajak senilai Rp261 miliar selama periode Januari-September 2024. Padahal, versi laporan internal menunjukkan eFishery justru rugi Rp578 miliar dalam periode yang sama.

Sejak 2021 hingga 9 bulan di 2024, laporan eksternal eFishery memperlihatkan pertumbuhan profit sebelum pajak yang positif dan stabil. Berbanding terbalik dengan laporan internal yang menunjukkan perusahaan terus merugi sejak 2021. Kerugian paling parah pada 2022 sebesar Rp784 miliar. Kemudian pada 2023 sebesar Rp759 miliar.

Parahnya, dua pembukuan ini dimulai sejak 2018 dengan keterlibatan para eksekutif, sehingga fraud yang dilakukan bersifat sistemik.

Dalam dokumen yang sama disebut beberapa nama yang diduga aktif mengelola laporan keuangan ganda antara lain Gibran dan Angga Hadrian. Adapun, co-founder Crisna Aditya disebut sebagai salah satu orang yang mengetahui soal laporan keuangan ganda.

(tep/haa)

02/03/2025 09:45
Harga Emas Antam, UBS & Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini (Periode: Minggu, 2 Maret 2025)

JABAR EKSPRES – Harga emas Pegadaian per hari ini, 2 Maret 2025 memiliki harga yang bervariasi, di mana untuk Antam, UBS maupun Galeri 24. Investasi jangka panjang yang sangat direkomendasikan salah satunya adalah emas, bagi anda yang berniat berinvestasi, berikut terdapat harga terbaru emas di Pegadaian.

Diketahui bahwa harga emas, Minggu, 2 Maret 2025, kembali menarik perhatian karena sempat mengalami penurunan, saat ini harga emas mulai kembali naik.

Berdasarkan harga yang dikeluarkan Pegadaian, yang merupakan salah satu lembaga keuangan terpercaya, yang menawarkan berbagai produk emas mulai dari emas batangan Antam, Galeri 24 hingga UBS.

BACA JUGA: Pinjaman Saldo Dana Rp300.000 Diterima Langsung Ke Akun E-wallet

BACA JUGA: Hasilkan Reward Hingga Rp320.000, Dapatkan Lewat Aplikasi Penghasil Uang

Cara Membuka Tabungan Emas di Pegadaian:

Siapkan identitas (KTP atau Paspor).Isi formulir pendaftaran di kantor cabang Pegadaian.Bayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan Rp 30.000 untuk satu tahun.Mulai menabung dengan nominal minimum 0,01 gram.

Proses pencetakan emas dapat dilakukan di kantor cabang tempat pengguna Pegadaian membuka rekening dengan membawa buku tabungan dan identitas asli.

Selain itu, Pegadaian juga menyediakan layanan Tabungan Emas, yang memudahkan masyarakat untuk memiliki emas dengan sistem cicilan ringan.

Pegadaian memberikan peluang investasi emas yang aman dan mudah diakses. Dengan harga yang bersaing dan layanan yang fleksibel, Tabungan Emas Pegadaian menjadi solusi cerdas untuk masyarakat yang ingin memulai investasi logam mulia.

BACA JUGA: Saldo DANA Gratis Harian Langsung Cair Ke Rekening Hingga Rp99.000

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini

Pegadaian memasarkan emas dengan berbagai ukuran. Berikut ini terdapat daftar harga emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian.

Harga pada Minggu, 2 Maret 2025, pukul 00:00 WIB:

Tabungan Emas: Harga Beli: Rp 15.740/ 0,01gramHarga Jual: Rp 15.260/ 0,01 gram Antam:0,5 gram: Rp 909.0001 gram: Rp 1.7140.0005 gram: Rp 8.339.00050 gram: Rp 82.764.000

BACA JUGA: Terima Bonus Rp290.000 Lewat Koin di Aplikasi Penghasil Uang

UBS:0,5 gram: Rp 892.0001 gram: Rp 1.651.0005 gram: Rp 8.091.00050 gram: Rp80.155.000Galeri 24: 0,5 gram: Rp 892.0001 gram: Rp 1.655.0005 gram: Rp 8.026.00050 gram: Rp 79.561.000

02/03/2025 09:07
Langkah Pemerintah usai Sritex Tutup dan PHK 10 Ribu Karyawan: Siapkan BLK hingga Loker Alternatif – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah langkah disiapkan pemerintah merespons PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang resmi tutup mulai Sabtu (1/3/2025).

Lebih dari 10 ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam penghentian operasi perusahaan yang sudah berdiri sejak 1966 itu.

Pabrik Tekstil ini, tak lagi beroperasi karena tak bisa membayar utang atau dinyatakan pailit.

Sritex dalam kondisi tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang, sehingga tidak dapat melakukan keberlanjutan usaha atau going concern.

Lantas, seperti apa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi gelombang PHK di Sritex ini?

Lowongan Kerja Alternatif

Pemeritah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah berkomunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menuturkan bahwa pihaknya melakukan pemetaan peluang lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di wilayah Solo.

Yassierli mengatakan, ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya,” ujar Yassierli, Sabtu (1/3/2024).

Yassierli mengatakan, peluang kerja itu ada di industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa.

Lowongan kerja itu, diharapkan bisa menjadi alternatif nantinya bagi para pegawai Sritex yang di PHK.

Pastikan Pekerja Sritex Dapat Pesangon hingga JHT

Kementerian Ketenagakerjaan juga berupaya memastikan Sritex Group tetap memenuhi hak-hak semua pekerja yang terdampak.

Yassierli mengatakan, pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan pihak manajemen, sejak Sritex diputuskan pailit bulan Oktober 2024.

Ia memastikan, pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan haknya berupa, pesangon, Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tegas Yassierli.

Gubernur Jateng Siapkan BLK

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengaku sudah memiliki opsi mengatasi gelombang PHK, termasuk di Sritex.

Luthfi mengaku akan menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK).

Hal itu ia sampaikan saat ditemui usai bertamu di kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Jumat (28/2/2025) sore.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Badan Latihan Kerja). Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” kata Luthfi, Jumat, dikutip dari Tribun Solo.

Selain itu, ia sudah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan di Jateng untuk menampung karyawan yang di-PHK dari Sritex.

“Mereka yang terkena PHK akan ditampung perusahaan lain di Jateng yang mungkin membutuhkan.”

“Kita tampung (PHK Sritex) sehingga Jateng tidak terlalu banyak yang terkait dengan pengangguran,” tutupnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Ahmad Luthfi Koordinasi dengan Perusahaan di Jateng, Minta Tampung Karyawan Sritex yang Kena PHK.

(Tribunnews.com/Milani) (TribunSolo.com/ Andreas Chris Febrianto)

02/03/2025 08:56
Panduan investasi forex yang aman

Memilih broker forex yang aman menjadi faktor terpenting dalam investasi forex. (ANTARA/HO-OctaInvestasiBerjangka)

Panduan investasi forex yang aman
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Sabtu, 01 Maret 2025 – 09:47 WIB

Elshinta.com – Prinsip investasi high risk high return memang tak pernah usang. Namun, untuk mencapai titik low risk high return, seseorang harus benar-benar memahami jenis investasi yang dipilihnya.

Forex atau foreign exchange, tak terkecuali. Selama ini jenis investasi itu dikenal menjanjikan potensi keuntungan yang besar.

Forex merupakan jenis investasi yang melibatkan penggunaan modal untuk memperoleh keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang.

Sama seperti saham atau obligasi, forex memberikan peluang bagi trader untuk mendapatkan keuntungan jika mereka mampu memprediksi pergerakan harga dengan benar.

Wajar jika jenis investasi ini menarik cukup banyak peminat karena memang menawarkan benefit tinggi dengan cepat, sepanjang tahu cara mainnya. Apalagi, teknologi yang berkembang dengan begitu dinamis membuat akses terhadap pasar ini semakin mudah.

Kendati begitu, di balik peluang yang ditawarkan, selalu ada risiko yang tidak bisa diabaikan.

Misalnya saja, kemudahan dari sisi teknologi yang membuka celah bagi broker-broker nakal untuk beroperasi tanpa izin resmi. Banyak trader, terutama yang masih pemula, tidak menyadari bahwa tidak semua platform trading bisa dipercaya.

Mereka kerap tertarik pada promosi yang menggiurkan, seperti bonus besar atau spread rendah, tanpa benar-benar memahami legalitas dan keamanan platform yang digunakan.

Fungsional Umum Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Hanifah Setyaningrum, menuliskan dalam kajiannya bahwa dengan masifnya promosi investasi menggiurkan namun ilegal, semakin menumbuhkan keinginan masyarakat untuk melakukan investasi dimaksud

Prinsip hidup seperti You Only Live Once (YOLO) dan Fear of Missing Out (FOMO) membuat seorang individu merasa tertinggal ketika tidak mengikuti tren.

Hal ini mengakibatkan masyarakat dengan mudahnya melakukan investasi tanpa memeriksa keamanan instrumen investasi yang dipilih dengan iming-iming return yang tinggi dan cepat.

Sehingga dalam forex trading pun, pemilihan broker menjadi salah satu faktor terpenting yang akan menentukan sukses tidaknya dalam berinvestasi.

Pilihan broker

Memilih broker akan menentukan apakah seorang trader akan menjalani pengalaman yang aman dan transparan, atau justru terjebak dalam sistem yang merugikan.

Terlebih sekarang ini, banyak sekali broker yang bagi para pemula menjadi pedang bermata dua, sukses investasi berkat pemilihan broker tepat atau justru buntung lantaran memilih broker abal-abal.

Misalnya ada kasus nama broker yang nyaris serupa, Octa Investama Berjangka dan OctaFX, bisa menjadi contoh yang relevan untuk menggambarkan pentingnya memahami legalitas sebuah broker sebelum memulai trading.

Octa Investama Berjangka dikenal sebagai salah satu contoh broker yang memiliki izin dari BAPPEBTI dan telah beroperasi secara resmi sejak tahun 2012. Broker ini juga mendapatkan penghargaan Most Transparent Broker (Indonesia) dari Capital Finance International pada tahun 2022, yang menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan perlindungan dana nasabah.

Sebaliknya, ada broker seperti OctaFX, yang meskipun populer dan merupakan broker forex internasional yang teregulasi oleh otoritas seperti Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) di Uni Eropa dan Mwali International Services Authority (MISA), ternyata tidak memiliki izin resmi dari BAPPEBTI.

Bahkan pada tahun 2022, Satgas Waspada Investasi (SWI) melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasukkan OctaFX dalam daftar investasi ilegal.

Broker ini bahkan sempat diblokir, tetapi kemudian muncul kembali dengan nama baru, Octa Broker, sebagai upaya untuk tetap beroperasi di Indonesia. Namun, hal ini berarti bahwa layanan mereka tidak berada di bawah pengawasan dan perlindungan hukum Indonesia, yang dapat menimbulkan risiko bagi trader lokal.

Banyak trader yang melaporkan kesulitan menarik dana mereka, akun yang tiba-tiba dibekukan, hingga perubahan kebijakan yang merugikan tanpa ada mekanisme perlindungan.

Perbedaan antara broker legal dan broker ilegal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya memahami regulasi sebelum memilih tempat untuk berinvestasi.

Legalitas bukan sekadar formalitas, ini adalah jaminan bahwa dana nasabah dikelola dengan aman, transaksi dilakukan secara transparan, dan ada mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah.

Trader yang memilih broker legal memiliki perlindungan hukum, sementara mereka yang memilih broker ilegal harus menghadapi risiko yang jauh lebih besar.

Hal ini tak seharusnya lagi-lagi terjadi, apalagi nilai kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal (investasi bodong) terus meningkat. Data OJK mencatat kerugian mencapai Rp139,67 triliun sejak tahun 2017 hingga tahun 2023. Meski sejak tahun 2017, OJK telah menutup 10.890 entitas ilegal yang meliputi investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Pastikan keamanan

Untuk memastikan keamanan dalam trading, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih broker. Hal yang pasti adalah broker harus memiliki izin resmi dari regulator yang diakui.

Di Indonesia, regulator yang bertanggung jawab dalam mengawasi perdagangan berjangka adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Lembaga inilah yang akan memastikan bahwa broker yang beroperasi memiliki izin resmi dan mematuhi standar yang telah ditetapkan untuk melindungi nasabah.

Legalitas bisa dicek melalui situs resmi regulator. Kemudian, periksa reputasi broker melalui ulasan pengguna, penghargaan yang diterima, serta rekam jejak dalam dunia trading.

Broker yang memiliki banyak keluhan atau pernah diblokir oleh regulator patut dicurigai. Selanjutnya juga penting untuk memperhatikan bagaimana broker mengelola dana nasabah.

Broker yang kredibel akan menggunakan sistem segregasi dana, yang berarti uang trader disimpan terpisah dari dana operasional perusahaan. Ini penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana oleh pihak broker.

Selain juga harus diperhatikan transparansi kebijakan dan biaya. Karena broker yang baik akan memberikan informasi jelas mengenai spread, biaya transaksi, serta aturan lainnya.

Kasus di atas bukanlah satu-satunya contoh broker ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan. Ada banyak broker lain yang menggunakan strategi serupa untuk menarik trader yang tidak waspada.

Mereka mungkin menawarkan keuntungan besar, tetapi tanpa jaminan legalitas, trader bisa saja kehilangan dana mereka tanpa ada jalan keluar. Keberadaan broker resmi menunjukkan bahwa ada pilihan yang lebih aman bagi mereka yang ingin serius dalam dunia trading forex.

Memahami perbedaan antara broker legal dan ilegal bukan hanya penting bagi trader yang sudah berpengalaman, tetapi juga bagi masyarakat umum agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming investasi cepat untung.

Tidak sedikit kasus di mana seseorang tertarik untuk mencoba trading setelah melihat iklan yang menjanjikan keuntungan besar, tetapi akhirnya mengalami kerugian karena mereka memilih broker yang salah.

Edukasi dan literasi mengenai regulasi, keamanan dana, serta cara mengenali broker yang kredibel perlu terus disebarluaskan agar semakin banyak orang yang terhindar dari jebakan investasi ilegal.

Pada akhirnya, keputusan untuk memilih broker ada di tangan masing-masing individu. Namun, keputusan ini harus diambil dengan penuh kesadaran akan risiko yang ada.

Jika ada satu hal yang bisa dipelajari dari kasus Octa Investama Berjangka dan OctaFX, itu adalah bahwa keamanan dan legalitas harus menjadi prioritas utama dalam memilih broker.

Tidak peduli seberapa menarik penawaran sebuah platform, jika mereka tidak memiliki izin resmi, risikonya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya.

Lebih baik memilih broker yang telah teruji dan memiliki regulasi yang jelas daripada mengambil risiko besar dengan platform yang tidak memiliki perlindungan hukum.

Keamanan dalam trading bukan hanya soal strategi atau analisis pasar, tetapi juga soal memilih platform yang bisa dipercaya.

Sebelum tergiur dengan janji-janji keuntungan besar, pastikan bahwa broker yang digunakan benar-benar memiliki izin dan diawasi oleh lembaga yang kredibel.

Dengan begitu, trader bisa fokus pada aktivitas tradingnya tanpa khawatir kehilangan dana akibat sistem yang tidak transparan. Keputusan cerdas dalam memilih broker adalah langkah awal menuju investasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Sumber : Antara

02/03/2025 08:26
Tata Kelola Danantara Harus Diperketat untuk Tekan Potensi Korupsi

JAKARTA – Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah memperketat tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) guna menekan potensi korupsi.

Menurut dia, Danantara memiliki mandat mengelola aset negara dalam jumlah sangat besar, namun transparansi yang minim dan sistem audit lemah bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan.

“Kata kuncinya kelemahan dalam tata kelola aset negara berpotensi menjadi ladang korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar,” ucap Hardjuno mengutip Antara.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa transparansi penuh menjadi keharusan, di mana publik harus memiliki akses terhadap laporan pengelolaan aset Danantara untuk mencegah potensi penyimpangan.

Dengan demikian, sambung dia, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara menjadi kunci dalam mengawal integritas keuangan negara.

Selain itu, ia menambahkan bahwa audit independen yang dilakukan secara reguler oleh lembaga independen sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan.

“Akademisi, jurnalis investigatif, dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam upaya transparansi ini,” tutur dia.

Apalagi, Hardjuno berpendapat terdapat tantangan besar berupa potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan Danantara, sehingga tanpa adanya saringan yang kuat, politisi dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah menyalahgunakan aset Danantara demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurutnya, ketiadaan pengawasan yang jelas akan memperburuk keadaan dan membuat penyelewengan dana semakin sulit diungkap.

Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas turut diperlukan, di mana skema pencegahan dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku korupsi harus diperketat.

“Jangan sampai Danantara jatuh ke tangan para politisi yang hanya mencari keuntungan pribadi. Negara harus menyerahkannya kepada profesional yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas, dengan audit profesional yang melibatkan akademisi serta pakar independen,” ucap Hardjuno.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara Indonesia harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan transparansi, serta bisa diaudit oleh siapa pun.

“Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

Danantara sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS atau Rp300 triliun, yang berasal dari efisiensi belanja negara pada tahun 2025.

Dana tersebut bakal dikelola untuk membiayai 20 proyek strategis nasional (PSN) mencakup proyek-proyek hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, pembangunan kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, proyek-proyek produksi pangan dan protein, akuakultur, serta proyek-proyek energi baru dan terbarukan.

02/03/2025 07:01
5 Deretan Korupsi di Pertamina: Dari Minyak Mentah hingga Dana Pensiun Nasional

Deretan Korupsi di Pertamina: Dari Minyak Mentah hingga Dana Pensiun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Skandal korupsi di
Pertamina
tak hanya terjadi pertama kali ini saja. Perusahaan pelat merah itu sudah beberapa kali digerogoti
kasus korupsi
.
Berikut beberapa kasus korupsi di Pertamina:
1. Tata kelola minyak mentah dan produk kilang
Terbaru,
Kejaksaan Agung
mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Kasus korupsi
ini menyeret nama beberapa petinggi Pertamina, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS);
Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS); VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; dan pejabat di PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF).
Kemudian, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR); Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati (DW);
Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ); dan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya serta VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.
Dalam perhitungan sementara, kerugian negara pada tahun 2023 akibat korupsi ini mencapai Rp 193,7 triliun.
Dilansir dari keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-
blending
atau dioplos di depo/storage menjadi Pertamax. Pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.

“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir pada Selasa (25/2/2025).
“Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
2. Pengadaan LNG
Kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pertamina periode 2011-2014 menyeret nama eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.
Karen disangkakan melakukan pembelian gas secara sepihak dan tanpa mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku, seperti kajian komprehensif.
Hal ini menyebabkan kargo LNG mengalami kelebihan suplai sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 triliun.
Atas perbuatannya, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Karen dari 9 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara, pada Jumat (28/2/2025).
3. Perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES
Pada 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemberian hadiah dalam kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte.Ltd (PES).
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bambang Irianto selaku Managing Director periode 2009-2013 sebagai tersangka.
Kasus dugaan suap ini menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan KPK pada 2019 silam.
Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun, KPK baru berhasil menetapkan Bambang sebagai tersangka pada September 2019.
Bambang diduga menerima uang sedikitnya 2,9 juta dollar AS atau setara Rp 40,75 miliar karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES.
4. Pengelolaan dana pensiun
Pada 2017, Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina periode 2013-2015 Muhammad Helmi Kamal Lubis ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina.
Tak hanya Helmi, putra sulung pendiri Astra Internasional William Soeryadjaja, Edward Seky Soeryadjaya juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus tersebut bermula pada pertengahan 2014. Edward yang juga Direktur Ortus Holding Ltd berkenalan dengan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Muhammad Helmi Kamal Lubis.
Perkenalan itu berlanjut dengan deal bisnis, yakni permintaan agar dana pensiun Pertamina membeli saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI).
Dari pertemuan itu, Muhammad Helmi Kamal Lubis pun melakukan pembelian saham SUGI senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara dalam pembelian saham SUGI tersebut sebesar Rp 599 miliar.
5. Korupsi Investasi di BMG Australia
Pada 2018, Kejaksaan Agung menetapkan seorang Manajer MNA Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero), berinisial BK terkait dugaan korupsi penyalahgunaan investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia oleh Pertamina tahun 2009.
Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus itu bermula saat PT Pertamina (Persero) pada tahun 2009, melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd.
Perjanjian jual beli ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2009, dengan modal sebesar 66,2 juta dollar Australia atau senilai Rp 568 miliar dengan asumsi mendapatkan 812 barrel per hari.
Namun, ternyata Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 hanya dapat menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pty.Ltd rata-rata sebesar 252 barrel per hari.
Pada 5 November 2010, Blok BMG Australia dinyatakan ditutup setelah ROC Oil Ltd, Beach Petroleum, Sojitz, dan Cieco Energy memutuskan penghentian produksi minyak mentah (non production phase/npp) dengan alasan lapangan tidak ekonomis.
6. Digitalisasi SPBU
Pada 2025, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, perkara korupsi ini sedang bergulir di tahap penyidikan.
“Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) bulan September 2024,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan tersangka dalam korupsi
digitalisasi SPBU
PT Pertamina. Namun, ia tidak mengungkapkan identitas tersangka tersebut.
“Sudah ada tersangkanya,” ujar Tessa.
Adapun dugaan korupsi digitalisasi PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023 muncul pertama kali dalam jadwal pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/03/2025 06:26
2 Petinggi Danantara Bocorkan Masa Depan Megaproyek Prabowo di BNI Investor Daily

PIKIRAN RAKYAT – Bahasan hangat mengenai megaproyek Presiden Prabowo Subianto, Danantara, masih terus bergulir. Banyak pertanyaan publik tentang masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum terjawab hingga menimbulkan narasi negatif yang perlu diluruskan.

Diskusi investasi BNI Investor Daily Round Table yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama B-Universe Group menjawab hal tersebut dengan menghadirkan dua petinggi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara, yakni Chief Operation Officer Danantara Donny Oskaria dan Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir.

Diskusi tersebut berlangsung di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis, 27 Februari 2025. Hampir 150 tamu undangan dari nasabah BNI dan kalangan investor turut menyaksikan diskusi tersebut.

COO Danantara, Donny Oskaria dalam paparannya menjelaskan, superholding operation Danantara akan fokus pada konsolidasi yang bertujuan untuk memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami berinteraksi langsung dengan berbagai BUMN dan melihat peluang signifikan untuk mengurangi potensi risiko fraud. Penempatan personel di Danantara didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme untuk memastikan pengelolaan dilakukan oleh individu yang benar-benar qualified,” ujar Donny.

Donny mengatakan bahwa Danantara akan mengelola dana aset dividen BUMN, bukan dana dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensi tersebut, lanjutnya, apabila Danantara mengalami kerugian maka hal tersebut bukan merupakan kerugian negara.

Selain itu, pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara berlapis, termasuk audit yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Danantara sebagai Agent of Economic Growth

BNI direct hadirkan dua petinggi Danantara, jawab kegelisahan publik.

Pandu menambahkan, sektor swasta tetap menjadi mitra strategis BUMN dalam ekosistem investasi Danantara. “Danantara hadir sebagai agent of economic growth, dengan fokus pada personalisasi investasi dan pengembangan keterampilan bernilai tinggi. Kami juga berupaya merekrut talenta Indonesia yang berada di luar negeri,” kata Pandu.

Lebih lanjut Pandu menegaskan, fokus utama Danantara saat ini adalah governance dan manajemen risiko. Dengan fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan nasional.

Ia mengatakan untuk periode awal ini, Danantara akan fokus pada investasi yang bukan high risk, namun high return, sehingga akan lebih stabil. “Kami memohon dukungan dari seluruh pihak untuk mewujudkan tujuan tersebut,” ujar Pandu.

Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan bahwa penekanan pada tata kelola perusahaan (corporate governance) dan manajemen risiko akan membawa BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.

Hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan pengelolaan BUMN untuk melanjutkan pertumbuhan positif yang telah berjalan di bawah kepemimpinan Erick Thohir.

“Misi Danantara sebagai agent of economic growth turut mendorong BNI dan BUMN lainnya untuk mengambil peran dalam mewujudkan dampak positif bagi perekonomian negeri,” jelas Paolo yang hadir dalam BNI Investor Daily Round Table.

Paolo melanjutkan, keberadaan Danantara menjadi kesempatan bagi perbankan BUMN untuk meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun regional. “Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ambisi agar perbankan nasional dapat menjadi pemimpin di kawasan,” ungkap Paolo.

“Kami berharap Danantara dapat mendukung tercapainya cita-cita tersebut sehingga perbankan BUMN dapat bersaing lebih baik dengan perbankan swasta dan regional,” kata Paolo.

Melalui forum diskusi ini, BNI dan Danantara menegaskan komitmen mereka dalam mendukung transformasi ekonomi nasional melalui tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang terukur, serta sinergi strategis dengan sektor swasta. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan Danantara dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat regional maupun global.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/03/2025 06:04
Survei: Perempuan Indonesia Kini Lebih Sejahtera Secara Finansial – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam hal keamanan finansial, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kekayaan dan perencanaan keuangan mereka.

Menurut survei terbaru Sun Life Asia berjudul Women’s Wealth in Focus: Building Confidence and Security, mayoritas perempuan Indonesia merasakan peningkatan dalam kesejahteraan finansial mereka dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, tekanan finansial dari tanggung jawab keluarga dan kurangnya akses terhadap produk keuangan yang sesuai masih menjadi kendala utama.

“Survei ini menggarisbawahi bahwa perempuan di Indonesia semakin percaya diri dalam mengelola keuangan mereka, namun masih menghadapi tantangan dalam menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Kami di Sun Life berkomitmen untuk menghadirkan produk dan layanan yang lebih personal serta mendukung perjalanan finansial perempuan dengan solusi yang fleksibel dan inovatif,” kata Chief Client Officer Sun Life Indonesia Kah Jing Lee, dikutip Minggu (2/3/2025)

Kemajuan Antar Generasi, tetapi Generasi Sandwich Menghadapi Tekanan

Lebih dari tiga perempat (78%) perempuan di Indonesia merasa bahwa kondisi keuangan mereka lebih baik dibandingkan saat ibu mereka seusia mereka. Namun, beban finansial yang muncul dari tanggung jawab multi-generasi tetap menjadi tantangan utama.

Sebanyak 32% ibu melaporkan stres akibat harus mengatur kebutuhan anak dan orang tua secara bersamaan, mencerminkan tanggung jawab finansial yang signifikan dalam keluarga. Meskipun 65% perempuan telah menabung untuk perawatan lansia orang tua mereka, hanya 11% yang mengharapkan dukungan penuh dari anak-anak mereka di masa depan. Hal ini menunjukkan keinginan perempuan untuk membangun ketahanan finansial secara mandiri tanpa harus bergantung pada generasi berikutnya.

Mengatasi Hambatan untuk Mencapai Aspirasi Finansial

Masalah kesehatan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi keputusan finansial perempuan, dengan 59% menyebutnya sebagai pemicu utama dalam mengambil keputusan besar, diikuti oleh pembelian rumah (46%) dan perubahan signifikan dalam pendapatan (38%).

Kurangnya literasi keuangan menjadi hambatan besar bagi masa depan finansial yang lebih cerah bagi lebih dari setengah responden (56%). Hambatan lainnya termasuk pendapatan perempuan yang sering lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam profesi yang sama (45%) serta tingginya biaya kesehatan (43%).

Bagi para ibu, aspirasi finansial utama mereka adalah memastikan keamanan jangka panjang. Tujuan yang paling umum meliputi menabung untuk pendidikan anak (69%), membangun dana darurat (53%), dan mengajarkan literasi keuangan serta konsep investasi kepada anak-anak mereka (50%).

Ketika ditanya arti dari keamanan finansial, sebagian besar perempuan menyebut memiliki tabungan yang cukup untuk pengeluaran tak terduga (74%), bebas dari utang (68%), dan memiliki pendapatan pasif yang stabil (48%).

02/03/2025 06:00