Perusahaan: Dana

  • PKH 2025 Kapan Cair di Jawa Barat? Cek Jadwalnya di Sini

    PKH 2025 Kapan Cair di Jawa Barat? Cek Jadwalnya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar baik bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Barat! Pencairan bantuan sosial PKH tahap pertama tahun 2025 telah mulai dilakukan. Proses pencairan ini berlangsung secara bertahap dan dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya melalui kartu KKS Bank Mandiri.

    Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah melaporkan bahwa bantuan sudah masuk ke rekening mereka.

    Jadwal Pencairan PKH 2025 di Jawa Barat

    Pencairan PKH 2025 dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun. Untuk tahap pertama, proses pencairan telah dimulai pada Februari 2025 dan akan berlanjut hingga akhir bulan Maret.

    Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pencairan ini, mencakup berbagai daerah seperti Bandung, Garut, Bogor, Sukabumi, dan Subang.

    Sementara itu, tahap kedua diperkirakan akan cair pada Mei 2025 setelah proses verifikasi data selesai. Tahap ketiga kemungkinan akan berlangsung pada Agustus 2025, dan tahap keempat diprediksi cair pada November 2025.

    Metode Pencairan PKH 2025

    Bantuan PKH disalurkan melalui beberapa metode, yaitu:

    Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri)

    Penerima manfaat yang memiliki kartu KKS dapat melakukan pengecekan saldo secara berkala melalui ATM atau mobile banking.

    PT Pos Indonesia

    Penerima yang tidak memiliki rekening bank akan menerima undangan untuk mengambil bantuan di kantor pos terdekat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    E-warong atau Agen Perbankan

    Beberapa penerima juga bisa mencairkan bantuan melalui e-warong atau agen perbankan yang bekerja sama dengan pemerintah.

    Cara Mengecek Status Penerima PKH 2025

    Penerima manfaat dapat melakukan pengecekan status bantuan melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan data kependudukan. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP. Ketik kode verifikasi yang tertera di layar. Klik tombol “CARI DATA” untuk melihat hasil pencarian.

    Jika nama tercantum dalam daftar penerima, sistem akan menampilkan jenis bantuan sosial yang diterima, seperti PKH atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    Verifikasi Data Penerima PKH 2025

    Verifikasi penerima bantuan dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diperbarui setiap tahun oleh pendamping sosial melalui aplikasi SIKSMA.

    Penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti memiliki penghasilan di atas UMR atau daya listrik rumah tangga di atas 2.200 VA, berisiko dicoret dari daftar penerima.

    Pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia sedang melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini diperkirakan selesai pada akhir Maret 2025, sehingga pencairan tahap kedua bisa segera dilakukan.

    Penggunaan Dana Bantuan

    Bantuan PKH bertujuan untuk membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dana yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk:

    Biaya pendidikan anak Kebutuhan kesehatan ibu dan anak Pemenuhan gizi keluarga Modal usaha kecil

    Penting untuk berhati-hati terhadap informasi palsu terkait pencairan PKH. Jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal dan pastikan informasi diperoleh dari sumber resmi, seperti Kemensos atau bank penyalur.

    Dengan adanya pencairan PKH 2025, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Pantau terus informasi terbaru seputar bansos melalui kanal resmi pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo tolak pengadaan mobil dinas baru

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo tolak pengadaan mobil dinas baru

    Yogyakarta (ANTARA) – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan serta meminta anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung penanganan sampah di Kota Yogyakarta.

    “Saya mau dibelikan mobil baru gitu ya, untuk mobil dinas. Saya bilang mobil lama kan masih bagus itu, meskipun mungkin sudah tiga tahun atau empat tahun yang lalu,” ujar Hasto usai acara Serah Terima Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta, Senin.

    Hasto menyebutkan, anggaran yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas bagi dirinya dan wakilnya diperkirakan mencapai hampir Rp3 miliar.

    Dia menilai dana tersebut lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pengadaan gerobak sampah bagi seluruh RW di Kota Yogyakarta. Apalagi, persoalan sampah tengah menjadi salah satu perhatian di Kota Gudeg.

    “Lebih baik mobil yang mau dibelikan untuk saya dan untuk Pak Wakil itu kan paling enggak anggarannya bisa jadi hampir Rp3 miliar. Itu kan lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah. Makanya dengan mekanisme yang ada, anggaran yang untuk beli mobil itu akan saya ‘refocusing’ untuk di (APBD) perubahan, saya pakai untuk bikin gerobak sampah,” jelasnya.

    Hasto mengaku telah menghitung kebutuhan anggaran untuk pengadaan gerobak sampah di seluruh RW. Dengan rata-rata harga satu unit sekitar Rp5 juta, dana yang tersedia bisa digunakan untuk membuat sekitar 600 gerobak sampah.

    “Saya sudah menghitung, kalau bikin gerobak sampah sebanyak 600 sekian, sebanyak jumlah RW di Kota Yogyakarta, itu hanya butuh sekitar Rp3 sekian miliar,” tambahnya.

    Tak hanya menolak mobil dinas baru, Hasto juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk fasilitas kerja dan rumah dinasnya.

    “Jadi ngapain saya diberikan mobil dinas, wong mobil dinas yang lama masih bagus. Mau dibelikan mebel baru, tempat tidur baru ya ‘enggak’ usah. Tempat tidur yang lama ada, mebel lama juga ada. Itu kan juga bisa saya pakai untuk beli bikin gerobak sampah, ya,” kata dia.

    Keputusan ini, menurut Hasto, didasarkan pada semangat efisiensi yang harus diterapkan di semua lini pemerintahan, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat daerah.

    “Pada prinsipnya di era 2025 ini kan ada semangat untuk perubahan ‘mindset’ ya, bahwa pemerintah daerah itu diselenggarakan dengan cara yang efektif, efisien gitu. Semangat itu saya kira penting untuk kita wujudkan di tahun 2025. Itu yang mendasari dari semua kegiatan,” tutur Hasto.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Melonjak 44%, Asuransi Jiwa Taspen Cetak Laba Rp 130,03 Miliar di 2024 – Page 3

    Melonjak 44%, Asuransi Jiwa Taspen Cetak Laba Rp 130,03 Miliar di 2024 – Page 3

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pihaknya optimis pada pertumbuhan industri asuransi dan dana pensiun (dapen) di tahun 2025 mendatang. Hal ini seiring dengan optimisme pada pertumbuhan ekonomo nasional.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa program Pemerintahan terbaru di bidang kesehatan (fasilitas & infrastruktur), pendidikan (bangunan sekolah) dan pembangunan perumahan rakyat tentunya menjadi peluang bagi industri asuransi untuk mendukung dan menopang program-program tersebut.

    “Sektor kesehatan yang terus bertumbuh tentunya membutuhkan eksistensi asuransi jiwa, dengan seiring penguatan prudential underwriting dan kebutuhan medical advisory board yang menjadi rujukan dalam pemrosesan klaim asuransi kesehatan,” ungkap Ogi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Selain itu, dia melihat, program intensifikasi pangan juga dapat didukung sektor asuransi khususnya asuransi mikro.

    Dengan mempertimbangkan growth aset dana pensiun (wajib dan sukarela) yang masih konsisten tumbuh dalam rate double digit (10,35% yoy per Oktober 2024), melanjutkan tren pertumbuhan pada tahun 2023, Ogi menyampaikan, OJK cukup optimis terhadap potensi pertumbuhan dana pensiun pada tahun 2025 mendatang. Hal itu utamanya dengan mempertimbangkan upaya perluasan coverage kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara program pensiun wajib, serta peran penting dana pensiun sebagai salah satu investor institusional untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

     

  • Aplikasi WPONE Kalbar Masih Gencar Promosi Padahal Diduga Sudah SCAM

    Aplikasi WPONE Kalbar Masih Gencar Promosi Padahal Diduga Sudah SCAM

    JABAR EKSPRES – Pengurus aplikasi WPONE cabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) masih gencar melakukan promosi untuk menarik anggota baru, padahal diduga aplikasi ini sudah mengalami scam.

    Hal ini terungkap saat salah satu akun facebook membagikan undangan sosialisasi aplikasi WPONE untuk calon pengguna barunya.

    Dalam undangan tersebut diketahui bahwa pengurus WPONE Landak mengadakan acara sosialisasi yang diselenggarakan pada 2 Maret 2025 pukul 14.00 WIB. adapun tempatnya tidak bisa diketahui karena ditutup.

    “Kamu mengundang dan mengajak Bapak/Ibu?sdr/i calon pengguna WPONE untuk hadir mengikuti sosialisasi WPONE,” tulis undangan tersebut.

    Dibagaian tengah undangan tersebut juga dijelaskan apa saja acara yang akan lakukan.

    Baca juga :  Modus Penipuan CEO Aplikasi WPONE Terbongkar, DANA Anggota Diduga Disalahgunakan Untuk ini

    “Kegiatan sosialisasi ini memberikan motivasi serta untuk menguatkan Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai calin pengguna oleh para pengguna WPone yang telah sukses dan telah merasakan keuntungan dari Wpone,” jelasnya.

    Undangan tersebut juga menyebut bahwa dengan bergabung di WPONE akan memberikan kesempatan baik untuk memperbaiki ekonomi keluarga.

    Sementara dibagian bawahnya, ada catatan yang diperuntukkan bagi calon anggota barunya.

    “Bagi peserta yang mau langsng gabung di Wpone pada hari kegiatan, agar membawa HP android, KTP dan dana aal Rp500.00 (Minimal)” pungkasnya.

    Diduga kuat para pengurus WPONE di Kabupaten Landak ini merasa yakin jika aplikasi WPONE masih akan terus beroperasi normal seperti biasa, sehingga mengajak banyak orang untuk bergabung.

    baca juga : Rezeki Ramadhan, Terkumpul Rp145 Ribu Sehari dari Aplikasi Penghasil Uang Terlaris 2025

    Padahal sudah banyak yang menyebut jika aplikasi bermasalah, apalagi saat ini aplikasi sudah tidak bisa melakukan penarikan sejak 25 Februari hingga 13 Maret 2025 mendatang, dengan alasan sedang mengakukan penawaran IPO di Nasdaq.

    Tidak ada yang bisa menjamin aplikasi akan kembali bisa melakukan penarikan setelah tanggal 14 Maret 2025 nanti. Bahkan sudah bayak yang bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk jika aplikasi WPONE ini sampai terbukti SCAM.

    Karenanya banyak yang heran saat mengetahui WPONE Kabupaten Landak masih melakukan promosi perekrutan anggota baru, jika sampai benar-benar scam, maka sama saja menjerumuskan anggota barunya untuk menjadi korban penipuan WPONE.

  • Bantuan PKH dan BPNT Cair Serentak Maret 2025, Cek Penerimanya di Sini!

    Bantuan PKH dan BPNT Cair Serentak Maret 2025, Cek Penerimanya di Sini!

    JABAR EKSPRES – Kamu penerima bantuan sosial dari pemerintah? Kabar baik untukmu! Mulai 1 Maret 2025, dua bantuan tunai, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako, mulai dicairkan serentak.

    Buat kamu yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT tapi belum menerima pencairan sebelumnya, jangan khawatir! Hari ini, dana bantuan untuk periode Januari hingga Maret 2025 sudah mulai ditransfer.

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menetapkan jadwal pencairan ini sesuai dengan sistem triwulanan. Jadi, segera cek rekening atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milikmu!

    BACA JUGA: Akhirnya! iPhone 16 Series Siap Rilis di Indonesia, Ini Prediksi Harganya

    BPNT atau Sembako Juga Sudah Bisa Dicairkan, Begini Cara Ceknya

    Bantuan BPNT atau sembako juga mulai cair hari ini dengan dua mekanisme pencairan. Pastikan kamu tahu cara mencairkannya agar tidak ketinggalan:

    Melalui ATM/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)Jika kamu biasa menerima bantuan melalui KKS, langsung saja cek saldo kartumu hari ini.

    Jika sudah masuk, kamu bisa segera membelanjakannya sesuai kebutuhan!

    Melalui PT Pos IndonesiaJika pencairan dilakukan melalui PT Pos, kamu akan menerima undangan dari pihak Pos untuk mengambil bantuan.

    Namun, jika belum menerima undangan, jangan panik dulu. Bisa jadi bantuannya masih diproses atau malah sudah ditransfer ke KKS lamamu!

    Bingung Kok Bantuan Belum Masuk? Coba Cek KKS Lama!

    Beberapa penerima bantuan pernah mengalami kejadian unik. Mereka mengira belum mendapatkan bantuan karena tak mendapat undangan dari PT Pos, tapi setelah cek saldo di KKS lama, ternyata dananya sudah masuk! Jadi, kalau kamu masih punya kartu lama, coba cek dulu sebelum panik.

    Gunakan Aplikasi ‘Cek Bansos’ untuk Konfirmasi Status Bantuan

    Masih bingung apakah kamu menerima bantuan atau tidak? Tenang! Gunakan aplikasi ‘Cek Bansos’ yang bisa diunduh di smartphone-mu. Caranya gampang:

    Masukkan data diri sesuai KTP, termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.Sistem akan menampilkan informasi bantuan yang kamu terima.Jika tertulis ‘PKH Januari – Maret 2025’ dengan status ‘Ya’, artinya bantuannya sudah cair. Segera cek KKS!

  • Trump Jual Visa ‘Kartu Emas’, Apa Itu?

    Trump Jual Visa ‘Kartu Emas’, Apa Itu?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menawarkan visa “kartu emas” bagi warga negara asing yang kaya dan ingin menjadi warga negara AS. Visa itu bisa ditebus seharga Rp82 miliar (US$5 juta).

    “Mereka akan kaya dan sukses, dan mereka akan menghabiskan banyak uang, membayar banyak pajak, serta mempekerjakan banyak orang. Kami pikir ini akan sangat sukses,” kata Trump di Gedung Putih, pada Selasa (25/02) lalu.

    Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengatakan bahwa “kartu emas” yang diusulkan akan menggantikan skema visa EB-5 yang menawarkan visa kepada investor asing.

    Apa yang diusulkan Trump?

    Trump sama sekali tidak menyebutkan bahwa orang yang menerima visa tersebut harus menciptakan lapangan kerja. “Yang berhak adalah orang-orang dengan uang,” katanya.

    Meskipun jumlah visa EB-5 dibatasi, Trump ingin agar pemerintahannya menjual 10 juta “kartu emas” guna mengurangi defisit. Dia mengatakan visa tersebut “bisa menjadi luar biasa, mungkin akan sangat fantastis.”

    “Ini adalah jalur menuju kewarganegaraan bagi orang-orang kaya atau orang-orang yang bertalenta, sehingga orang-orang kaya bisa membayar agar orang-orang bertalenta bisa masuk. Para perusahaan akan membayar agar orang-orang bisa masuk dan memiliki status jangka panjang di negara ini,” katanya.

    Ketika ditanya oleh wartawan apakah warga Rusia yang kaya bisa memenuhi syarat, Trump menjawab: “Ya, mungkin. Saya mengenal beberapa oligarki Rusia yang merupakan orang-orang baik.”

    Selain itu, belum jelas juga berapa lama pemegang visa kartu emas harus menunggu untuk memperoleh kewarganegaraan.

    Pemegang kartu hijau (green card)termasuk penerima manfaat dari inisiatif EB-5 saat inibiasanya harus tinggal sebagai penduduk tetap yang sah di AS selama lima tahun sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.

    Kongres menentukan kualifikasi untuk kewarganegaraan AS, tetapi Trump mengeklaim bahwa “kartu emas” tidak memerlukan persetujuan kongres.

    Rincian dari kartu emas ini akan dirilis dalam dua minggu, tambahnya.

    Mengapa mengganti skema EB-5?

    Getty ImagesMenteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan “visa emas” Trump akan menggantikan skema visa investor EB-5 yang telah berlaku selama 35 tahun.

    Menurut Lutnick, “program EB-5… penuh dengan omong kosong, kepura-puraan, dan penipuan. Itu adalah cara untuk mendapatkan green card dengan harga murah. Jadi Presiden berkata, daripada memiliki program EB-5 yang konyol seperti ini, kami akan mengakhiri program EB-5 ini.”

    Kongres AS menetapkan skema EB-5 sejak 1990 untuk menarik investasi asing. Skema ini memungkinkan individu untuk memenuhi syarat dengan berinvestasi sekitar Rp16 miliar (US$1 juta) dalam bisnis yang menciptakan setidaknya 10 pekerjaan.

    Dalam program ini, investor langsung menerima green card jalur menuju kewarganegaraan di masa depan sebagai imbalan atas investasi mereka.

    Sebaliknya, sebagian besar pemohon kartu hijau harus menunggu waktu yang bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk mendapatkan status penduduk tetap.

    Baca juga:

    Program EB-5 dibatasi hingga 10.000 visa per tahun, dengan 3.000 dicadangkan untuk investor di area dengan pengangguran tinggi, menurut Departemen Luar Negeri AS.

    Tujuannya adalah untuk “merangsang ekonomi AS melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi modal oleh investor asing,” menurut Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

    Pada periode 12 bulan yang berakhir pada 30 September 2022, sekitar 8.000 orang memperoleh visa investor, menurut Buku Tahunan Statistik Imigrasi versi terbaru dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

    Selain itu, pada 2021, Layanan Penelitian Kongres AS menemukan bahwa visa EB-5 “menimbulkan risiko penipuan” dibandingkan dengan visa imigran lainnya.

    “Risiko semacam itu terkait dengan kesulitan memverifikasi bahwa dana investor diperoleh secara sah dan dengan potensi visa untuk mendapatkan keuntungan moneter yang besar, yang dapat memotivasi individu untuk mengambil keuntungan dari investor dan membuat visa rentan terhadap kesan favoritisme,” kata laporan itu.

    Bagaimana skema serupa di negara lain?

    Getty ImagesVisa dan paspor emas populer di kalangan orang kaya.

    Skema serupa juga umum dilakukan di seluruh dunia.

    Skema “visa emas” menawarkan hak bagi warga asing kaya untuk tinggal dan bekerja di negara lain sebagai imbalan atas investasi besar yang mereka tanamkan.

    Ada juga skema “paspor emas,” yang populer di beberapa negara Karibia. Paspor ini melalui mengizinkan orang-orang kaya untuk mendapatkan semua hak dan kebebasan sebagai warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan memilih (pemilu) di negara tempat mereka mengajukan permohonan.

    Henley & Partners, sebuah firma penasihat yang berbasis di Inggris, melaporkan bahwa lebih dari 100 negara menawarkan “visa emas” kepada individu kaya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Yunani, Malta, Australia, Kanada, dan Italia.

    Namun, program-program ini telah menuai kritik dan pengawasan yang semakin ketat.

    “[Program ini] dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing secara langsung, tetapi juga menarik bagi para penjahat dan pejabat korup yang berusaha menghindari hukuman dan mencuci hasil kejahatan yang mencapai miliaran dolar,” menurut laporan yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2023.

    Transparency International, LSM global yang berfokus untuk melawan korupsi di lebih dari 100 negara, memperingatkan bahwa skema di Uni Eropa “bukan tentang investasi atau migrasi tetapi tentang melayani kepentingan-kepentingan korup.”

    Kritik juga datang dari berbagai badan Uni Eropa. Pada 2022, Komite Kebebasan Sipil, Kehakiman, dan Urusan Dalam Negeri Uni Eropa memberikan suara mereka untuk melarang paspor emas dan meminta negara-negara ketiga dengan akses bebas visa ke Uni Eropa untuk menghentikan skema paspor emas mereka.

    Kekhawatiran ini telah menyebabkan beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Spanyol, Belanda, dan Yunani, mencabut program visa emas mereka dalam beberapa tahun terakhir.

    Spanyol, misalnya, menghapus program “visa emas” yang dibuat pada 2013, yang memberikan visa kepada investor sebagai imbalan atas pembelian properti senilai 500.000 ($525.000) atau lebih. Batas waktu untuk pengajuan terakhir adalah 3 April 2025.

    Tahun lalu, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, mengatakan niat pemerintahnya untuk menghapus skema ini adalah untuk “menjamin bahwa perumahan adalah hak dan bukan sekadar subjek spekulasi bisnis.”

    Sebuah studi tentang visa emas Uni Eropa oleh London School of Economics and Political Science di Inggris dan Harvard University di AS juga mempertanyakan alasan ekonomi dari skema ini, dengan kesimpulan bahwa skema tersebut hanya mewakili “proposisi kecil” dari investasi asing dengan dampak ekonomi yang “tidak signifikan”.

    Sebuah investigasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Projectjaringan jurnalis investigasi duniayang diterbitkan pada Oktober 2023 juga mengungkapkan bahwa seorang mantan kolonel Libya yang dituduh melakukan kejahatan perang dan seorang pengusaha Turki yang dijatuhi hukuman penjara di negaranya dapat membeli paspor Dominika melalui skema ini.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Siap-siap, Siang Ini jadwal Penukaran Uang Baru BI, Cek Caranya di Sini

    Siap-siap, Siang Ini jadwal Penukaran Uang Baru BI, Cek Caranya di Sini

    JABAR EKSPRES – Memasuki Bulan Ramdhan banyak orang yang sudah mulai mencari-cari jadwal penukaaran uang baru untuk lebaran nanti. Karena banyak yang mudik dan membagikan THR dengan uang baru.

    Jika ingin melakukan penukaran yang mudah tanpa biaya sama sekali, bisa langsung menukarkannya ke Bank Indonesia.

    Tahun ini penukaran uang baru melalui Bank Indonesia akan mulai dibuka pada Senin 3 Maret 2025 hari ini hingga Kamis 27 Maret 2025 mendatang.

    Baca juga : Modus Penipuan CEO Aplikasi WPONE Terbongkar, DANA Anggota Diduga Disalahgunakan Untuk ini

    Dilansir dari laman isntagram resmi Bank Indonesia @bank_indonesia, BI sudah menetapkan jadwal lengkapnya sebagai berikut :

    – Periode I (3 Maret 2025 mulai pukul 12.00 WIB), untuk masa penukaran 4-9 Maret 2025.

    – Periode II (9 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB), untuk masa penukaran 10-16 Maret 2025.

    – Periode III (16 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB), untuk masa penukaran 17-23 Maret 2025.

    – Periode IV (23 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB), untuk masa penukaran 24-27 Maret 2025.

    Cara Tukar Uang Baru Lebaran 2025

    Penukaran uang baru masih menggunakan metode pemesanan seperti yang diterapkan pada tahun sebelumnya.

    Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi PINTAR berbasis web atau pada situs https://pintar.bi.go.id. Ini caranya.

    Baca juga : Anggota Aplikasi WPONE Sudah Siap Rugi Jika Terbukti SCAM atau Penipuan

    Untuk lebih jelasnya bisa mengikuti cara berikut ini :

    1. Buka situs PINTAR (https://pintar.bi.go.id/)

    2. Klik menu ‘Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling’

    3. Kemudian, pilih ‘Provinsi’ sebagai lokasi untuk melakukan penukaran uang baru

    4. Setelah itu, klik ‘Lihat Lokasi’ untuk melihat lokasi penukaran terdekat

    5. Tentukan tanggal dan jam penukaran, lalu klik ‘Pilih’

    6. Masukkan data pemesan, seperti nomor KTP/NIK, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email. Klik ‘Lanjutkan’

    7. Selanjutnya, isi jumlah lembar atau keping uang Rupiah yang akan ditukarkan sesuai dengan batas penukaran

    8. Checklist kotak pernyataan, lalu klik ‘Pesan’

    9. Setelah selesai melakukan pemesanan, situs PINTAR akan menampilkan kode pemesanan

    10. Simpan bukti pemesanan. Anda bisa mengunduh bukti pemesanan dengan mengklik ‘Download Bukti Pemesanan’

    11. Bawa bukti pemesanan beserta KTP asli ke petugas kas keliling saat melakukan penukaran uang baru.

  • Danantara Diklaim Bisa Tingkatkan Investasi, Ini Alasannya!

    Danantara Diklaim Bisa Tingkatkan Investasi, Ini Alasannya!

    JABAR EKSPRES – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat meningkatkan kualitas investasi.

    Menurutnya, kehadiran Danantara akan mendorong investasi dan operasional untuk lebih bertransformasi dan meningkatkan transparansi. Terlebih, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

    “Dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya, ini sebuah langkah yang maju,” kata Erick dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (3/3).

    Selanjutnya, sambung dia, dengan adanya komite investasi ini, maka seluruh usulan investasi atau pengembangan yang memakan dana besar akan melalui komite investasi tersebut.

    BACA JUGA:Kehadiran Danantara Ciptakan Lapangan Kerja, Benarkah?

    Kemudian, mengenai masalah operasional, korporasi dan penugasan, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI itu memastikan pihaknya tetap memeriksa penugasan dan operasional meski telah ada undang-undang yang baru diterbitkan itu.

    “Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. ini peningkatan-peningkatan yang harus kita lihat secara optimis,” katanya.

    Selain itu, Erick juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan pengawasan operasional. Fungsi Kementerian BUMN dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tersebut yakni salah satunya adalah mengawasi.

    “Ya, memang salah satunya di undang-undang itu fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, meng-approve rencana kerja, memastikan antara dividen dan suntikan modal. Seperti itu perannya. Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation. Apalagi misalnya, subsidi kompensasi. Proyek strategis nasional? Masih. Nanti secara operasionalnya masih,” katanya.

    BACA JUGA:Danantara Kukuh Tak Sedot Dana Nasabah Bank BUMN, Benarkah?

    Sementara itu, terkait peralihan saham dari perusahaan-perusahaan BUMN milik pemerintah ke Danantara, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses.

    “Ini masih proses. Nanti, habis ini ada kita mendorong peraturan pemerintah (PP) Inbreng. Sama kalau ditanya, Pak Erick kenapa nggak tujuh? Kenapa semuanya? Ya, kalau saya melihatnya begini, kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management,” kata Erick.

  • Rezeki Ramadhan, Terkumpul Rp145 Ribu Sehari dari Aplikasi Penghasil Uang Terlaris 2025

    Rezeki Ramadhan, Terkumpul Rp145 Ribu Sehari dari Aplikasi Penghasil Uang Terlaris 2025

    JABAR EKSRPES – Memasuki bulan suci Ramadhan, akan punya banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Hanya dengan mengandalkan satu aplikasi penghasil uang 2025, kamu bisa menghasilkan Rp145 ribu setiap harinya.

    Jumlah ini sangat lumayan jika mau dikumpulkan untuk lebaran nanti, apalagi semua kebutuhan pokok bakal naik harganya, sehingga tidak ada salahnya jika mulai dari sekarang mempersiapkannya.

    Kamu tidak harus repot-repot bekerja keras, apalagi disaat puasa seperti sekarang ini, kamu hanya perlu menggunakan HP-mu yang sudah mendowload aplikasi ini, maka kamu sudah bisa memulai mencari penghasilan tambahan untuk lebaran nanti.

    Baca juga : Jawab Pertanyaan Langsung Dapat Saldo Gratis Rp125.000 ke Dompet Elektronik, Begini Caranya

    Untuk mendapatkan aplikasi penghasil uang 2025  ini juga sangat mudah dan cepat, cukup di download di Google Play store untuk pengguna android dan APP store bagi pengguna iPhone.

    Setelah di download, kamu bisa langsung mendaftar agar memiiki akun di aplikasi ini. Akun inilah yang nantinya bisa digunakan untuk mengumpulkan poin yang kelak bisa ditukar dengan uang atau saldo ewallet seperti DANA.

    Cara kerjanya juga tidak rumit, bisa dilakukan oleh siapapun selama usianya lebih dari 18 tahun. Kamu hanya disuru menjawab semua pertanyaan yang muncul di aplikasi ini.

    Setelah semua pertanyaan kamu jawab, maka kamu akan mendapatkan point. Jumlah poin yang diberikan bervariasi, tergantung dari soal yang kamu jawab.

    Nilainya akan besar jika soalnya banyak dan juga dari perusahaan besar. Namun jangan kuatir ada bayak pilihan soal yang mudah dan sedikit, tapi konsekuensinya, bayaran dari soal itu juga tidak banyak.

    Aplikasi ini merupakan aplikasi survey, dimana setiap paket survey yang kamu jawab, sudah mencantumkan nominal pembayarannya, untuk soal termudah dengan 5 pertanyaan, kamu bisa mendapatkan 5-10 poin dengan nilai sekitar Rp1.000 sampai Rp.5000.

    Baca juga : Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis Terbesar di Indonesia, Langsung Cair 3 Menit

    Untuk soal yang sedang, biasanya terdiri dari 10-30 soal, akan mendapatkan poin sekitar 10-30 poin dengan bayaran sekitar Rp10.000 keatas.

  • Erick Thohir Bicara Soal UU BUMN, Danantara, hingga Kasus Pertamina

    Erick Thohir Bicara Soal UU BUMN, Danantara, hingga Kasus Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir cukup optimistis bahwa Kasus korupsi tata kelola minyak mentah di sub holding Pertamina tidak akan terulang dengan implementasi UU No.1/2025 tentang BUMN. 

    Erick beralasan UU BUMN yang baru, sektor investasi di BUMN akan mengalami perbaikan signifikan. Hal itu dilakukan salah satunya dengan pembentukan Danantara.

    Menurutnya, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap keputusan investasi besar yang menggunakan dana publik.

    “Dulu, investasi BUMN tidak pernah didiskusikan secara terbuka. Dengan adanya Komite Investasi, kini seluruh usulan investasi akan melalui proses yang lebih transparan dan akuntabel,” ucap Erick, dikutip Senin (3/3/2025).

    Meskipun tidak terlibat dalam operasional harian, pihaknya tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan direksi dan komisaris BUMN menjalankan tugas mereka dengan baik.

    Dia menekankan Menteri BUMN tidak terlibat dalam operasional sehari-hari. Namun, dengan adanya undang-undang baru, maka dapat memantau dan memeriksa operasional serta penugasan yang diberikan kepada BUMN.

    “Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kami bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus,” tuturnya. 

    Erick berkomitmen mendukung penuh terhadap penegakan hukum yang sedang dilakukan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi.

    “Nah ini improve-improve, yang harus kami lihat secara optimistis. Jangan justru ini jadi set-back (kemunduran),” terang Erick.

    Review Total Pertamina

    Erick Thohir juga mengatakan upaya ini termasuk untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan energi terbesar di Indonesia tersebut.

    Kendati demikian, sebagai Menteri BUM, pihaknya tak dapat langsung terlibat dalam keputusan perusahaan.

    Namun, pihaknya telah koperatif dengan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki masalah tersebut termasuk dugaan oplosan atau blending bahan bakar.

    “Saya rapat jam 11 malam, mengenai isu apakah ini blending oplosan, kami tidak mau berargumentasi. Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kami, tadi sudah di laporan ini kan dari Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending?,” ujarnya usai menghadiri Konferensi Pers Penurunan Harga Tiket Pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025)

    Menurutnya blending dalam industri perminyakan sebenarnya sudah biasa terjadi. Namun yang menjadi hal penting terkait bleding apakah merupakan tindakan koruptif atau bagian dari upaya untuk meningkatkan performa bensin.

    “Blending ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda, apakah itu koruptif atau bagian dari peningkatan performa bensin,” katanya.

    Kerugian Negara 

    penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) mengemukakan bahwa kerugian negara kasus minyak mentah Pertamina bisa bertambah. Apalagi kerugian negara senilai Rp193,7 triliun hanya terjadi pada tahun 2023. Sementara penyidikan kasus tersebut di mulai dari tahun 2018.

    “[Dugaan nilai kerugian keuangan negara] Rp193,7 triliun itu pada tahun 2023,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung pada Rabu (26/2/2025). 

    Dia menjelaskan kerugian tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi periode 2023 sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar Rp21 triliun.

    Harli mengatakan jumlah kerugian tersebut berdasarkan perkiraan sementara penyidik Kejagung bersama ahli. Meski demikian, dia memprediksi bahwa kerugian negara bisa membengkak lantaran kasus ini terjadi pada 2018–2023.

    Oleh karena itu, penyidik Kejagung akan mendalami ada atau tidaknya kompensasi dan subsidi yang diberikan oleh negara pada tahun-tahun sebelum 2023.

    “Nanti juga kami akan melihat, mendorong penyidik apakah bisa ditelusuri mulai dari 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kami juga mengharapkan kesiapan ahli untuk melakukan perhitungan terhadap itu,” ujarnya.