Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • KPU koordinasi dengan Kemendagri soal biaya PSU Pilkada 2024

    KPU koordinasi dengan Kemendagri soal biaya PSU Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sumber pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengaku bahwa koordinasi terkait anggaran penyelenggaraan PSU masih menjadi tantangan. Pasalnya, KPU hanya penerima anggaran dari instansi.

    “Kalau pemerintah daerahnya tidak tersedia lagi terutama daerah yang PSU 100 persen tps di kabupaten/kota atau provinsi tersebut, maka kami berkomunikasi dengan Kemendagri untuk kemudian dicarikan solusinya, dikoordinasikan apakah masih bisa pakai anggaran APBD atau disupport pakai APBN,” kata Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan masih melakukan pengecekan terhadap daerah yang hanya mampu menanggung kurang dari 30 persen dari total kebutuhan pembiayaan sekitar Rp1 triliun.

    Afifuddin tak menutup kemungkinan apabila dana di kabupaten sudah tidak ada, akan tetapi di tingkat provinsi masih tersedia dana untuk pilkada. Kendati demikian, dirinya tidak mengetahui dana tersebut dapat digunakan atau tidak.

    “Nah itu yang kita berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan dan instansi-instansi terkait,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan kesiapan anggaran PSU di 24 daerah masih sangat terbatas.

    Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, daerah-daerah tersebut hanya mampu menanggung kurang dari 30 persen dari total kebutuhan pembiayaan yang mencapai sekitar Rp1 triliun.

    Untuk memastikan PSU berjalan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan jadwal yang telah ditetapkan KPU, DPR RI kini tengah mengupayakan alokasi APBN sebesar Rp700 miliar.

    Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah menyanggupi hal ini. Keputusan resmi terkait dukungan APBN akan diumumkan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, serta penyelenggara pemilu pada 10 Maret 2025.

    Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sumber pembiayaan pemilihan kepala daerah berasal dari APBD masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    MK resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin (24/2), dengan seluruh sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto tetap memprioritaskan pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lanjutan pembangunan hingga pengembangannya telah ia tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

    Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 pembangunan IKN itu ia masukkan ke dalam Asta Cita program prioritas nasional ke-6. Bahkan, dalam program prioritas ke-6 oa telah mendesain rancangan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN juga ia masukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

    “Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, lbu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029, Senin (3/3/2025).

    Dalam rancangan pembangunannya, pembangunan IKN dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan.

    “Melalui perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke lbu Kota Nusantara dan pembangunan sosial, superlab ekonomi, dan pengelolaan lingkungan lbu Kota Nusantara,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029.

    Dalam daftar kegiatan prioritas utama di dokumen RPJMN 2025-2029, disebutkan pula bahwa Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) memanfaatkan sumber dana dari belanja K/L dan badan usaha, antara lain OIKN, Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian BUMN, Kemenhub, Kementerian PPN/Bappenas, serta badan usaha.

    Untuk target kegiatan terselenggarannya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, sumber dananya juga dirancang melalui belanja K/L dan badan usaha, antara lain BSSN, OIKN, Kemenkeu, Kementerian Komdigi, Polri, serta badan usaha.

    Prabowo juga menetapkan pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, khususnya di Pulau Derawan dari Pulau Maratua.

    Adapula penyusunan rencana induk/masterplan penataan darl pengembangan di kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan Tourist Information Center sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata.

    Pengembangan IKN juga dirancang dengan pengembangan kawasan superhub ekonomi di wilayah sekitar IKN, melalui beberapa sektor, yaitu:

    1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan output pembangunan SPAM Regional Kalimantan Tirnur.

    2. Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition MICE) dalam negeri.

    3. Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan, penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta musik.

    4. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara

    5. Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir, kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan output kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, dan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF) – Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel berbahan baku technical oil, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian.

    6. Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan output rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (lndonesia Deepwater Development Project /IDD), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan.

    7. Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan output penyusunan data supply-demand dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki.

    8. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan output pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan penerapan making Indonesia 4.0 pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan.

    9. Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan output pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

    10. Peningkatan produksi pangan nabati, dengan output alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura

    11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan output preservasi pada sejumlah jalan atau jembatan koridor logistik.

    12. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan output pengembangan pelabuhan

    13. Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan output pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)

    14. Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan output pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5

    15. Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan output pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (Buy the Service) di Kota Balikpapan.

    Rancangan pembangunan IKN juga didasarkan pada skema Kawasan Inti Pusat Pemerintah, Kawasan Ibu KOta Nusantara, dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara, berikut ini rinciannya:

    1. Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti dan sekitamya, dengan output Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan ibu kota negara.

    2. Pembangunan gedung/perkantoran, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    3. Pembangunan gedung/hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    4. Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output Rumah Susun ASN dan Hankam, hunian/perumahan umum, serta operasional dan pemeliharaan.

    5. Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan output: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, operasional dan pemeliharaan, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkit listrik tenaga surya.

    6. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan output jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), infrastruktur jalan dan multi utility tunnel (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan.

    7. Pemindahan ASN dan personel hankam, dengan output, diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, serta koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/Hankam ke lbu Kota Nusantara

    8. Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan output sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

    Di luar itu, target pembangunan IKN selama lima tahun ini yaitu pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan IKN, mulai dari pembangunan kesehatan, pendidikan, kawasan lindung dan kehutanan, penanggulangan bencana, serta pertanian berkelanjutan.

    (arj/mij)

  • Dorong Kreativitas Anak Muda, Gojek Resmi Luncurkan Program Ambassador Alumni 2025

    Dorong Kreativitas Anak Muda, Gojek Resmi Luncurkan Program Ambassador Alumni 2025

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Gojek kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kreativitas dan inovasi anak muda melalui program Gojek Ambassador Alumni 2025.

    Inisiatif yang melibatkan alumni dari angkatan 2023 dan 2024 ini bertujuan untuk memberdayakan para alumni program Gojek Ambassador agar terus berinovasi dan berkontribusi dalam menciptakan dampak positif bagi komunitas. 

    Tahun ini, para alumni akan berpartisipasi dalam Content Competition dan Go Create.

    Content Competition dalam program Gojek Ambassador Alumni 2025 tidak hanya berfokus pada kuantitas konten yang dihasilkan, tetapi menekankan kualitas sebagai aspek utama. 

    Setiap konten yang dibuat oleh para alumni harus memiliki daya tarik visual yang kuat, storytelling yang autentik, serta relevansi yang tinggi dengan target audiens.

    Selain itu, konten harus mengandung pesan yang selaras dengan nilai-nilai Gojek seperti inovasi, keberlanjutan, dan dampak sosial positif.

    Dengan pendekatan ini, diharapkan kampanye seperti COBAINGOJEK dan Ramadan Campaign dapat lebih efektif menjangkau dan menginspirasi masyarakat, bukan hanya sebagai materi promosi, tetapi juga menjadi ajakan yang positif bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup yang lebih mudah, hemat, dan berkelanjutan. 

    Sedangkan GoCreate adalah program kompetisi ide yang mengambil tema terkait kampanye Ramadan.

    Setelah melalui proses seleksi oleh tim Gojek, satu ide terbaik di setiap kota akan dipilih untuk dikembangkan.

    Ide yang terpilih harus mampu menunjukkan manfaat beragam layanan Gojek selama bulan Ramadan.

    Gojek akan memberikan dukungan dana penuh untuk implementasi kampanye tersebut, dimana pemilik ide akan bertindak sebagai project leader.

    Hal ini sengaja dilakukan agar anak muda dapat mewujudkan dan mengelola kreativitas mereka menjadi hal yang nyata.

    Harris S Riparev, Head of User Growth Gojek Regional Central & West Java menyampaikan, Gojek terus berkomitmen mendukung kreativitas anak muda, terutama mahasiswa, dalam mengeksplorasi potensi mereka melalui program Gojek Ambassador. 

    “Dengan melibatkan kembali para alumni, kami berharap mereka dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi Gojek untuk aktivitas sehari-hari dan mendorong lebih banyak talenta muda untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang selaras dengan semangat keberlanjutan dan inklusivitas.”

    “Ini sejalan dengan komitmen Gojek dalam menghadirkan teknologi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.”

    Salah satu alumni Gojek Ambassador 2024, Chindy Arendika Putri turut mengapresiasi program ini.

    “Mengikuti program Gojek Alumni Ambassador adalah pengalaman berharga yang membuka banyak peluang.”

    “Program ini tidak hanya mengasah keterampilan, tetapi juga membangun kepercayaan diri untuk berani berkreasi dan mengeksplorasi hal-hal baru.”

    “Melalui berbagai kegiatan dan kolaborasi, saya belajar bagaimana memberikan dampak positif bagi sekitar dan terus berkembang dalam ekosistem digital yang dinamis.”

    “Semoga pengalaman ini dapat menginspirasi lebih banyak anak muda untuk terus berkarya dan berani mengambil peluang.”

    Dengan adanya program Gojek Ambassador Alumni 2025, Gojek semakin mempertegas perannya dalam mendukung kreativitas mahasiswa dan mengembangkan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

    Program ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan mereka dalam dunia digital dan aktivasi kampus. (*)

  • Jalan berliku mencari pemimpin daerah di Pesawaran

    Jalan berliku mencari pemimpin daerah di Pesawaran

    Bandarlampung (ANTARA) – Kabar dari Jalan Merdeka Barat Nomor 6, tempat Mahkamah Konstitusi (MK) bernaung, bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Pesawaran, Lampung.

    Pada Senin (24/2) lalu, MK memutuskan mendiskualifikasi Aries Sandi Darma Putra sebagai calon bupati Pesawaran karena tidak memenuhi syarat pencalonan, meski telah unggul suara dalam Pilkada serentak 2024.

    MK menilai penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Aries Sandi bertanggal 19 Juli 2018 cacat hukum secara materiil sehingga dokumen tersebut tidak bisa digunakan sebagai pengganti ijazah SMA untuk memenuhi persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024.

    MK juga menyatakan bahwa dengan pertimbangan hukum dan demi menghadirkan legitimasi dan dukungan rakyat kepada calon yang kelak terpilih dan memimpin Kabupaten Pesawaran maka harus dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).

    Sebelum pelaksanaan PSU, penyelenggara terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik dan gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung calon nomor urut 1 untuk mendaftarkan pasangan calon yang baru, tanpa kehadiran Aries Sandi.

    Dalam pilkada yang berlangsung 27 November 2024 lalu, pasangan nomor urut 1 Aries Sandi dan Supriyanto dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperoleh 143.391 suara, atau unggul dari pasangan nomor urut 2 Nanda Indira dan Antonius M Ali meraih 97.625 suara.

    Aries Sandi dan Supriyanto tercatat menang di 10 dari 11 kecamatan yang berada di wilayah Pesawaran.

    Namun, pasangan Nanda Indira dan Antonius M Ali mengajukan gugatan atas kemenangan tersebut kepada MK. Selain Pesawaran, tercatat ada empat daerah lainnya di Lampung yang mengajukan gugatan hasil Pilkada 2024 yaitu Pringsewu, Pesisir Barat, Mesuji dan Tulangbawang.

    Hanya gugatan di Pesawaran yang berlanjut hingga tahap persidangan akhir, setelah gugatan di wilayah lainnya ditolak dan tidak dapat diproses lebih lanjut oleh MK.

    Keputusan ini sempat menimbulkan keraguan atas pelaksanaan pesta demokrasi di daerah, khususnya terhadap para penyelenggara pilkada, mengingat Aries Sandi pernah menjabat sebagai Bupati Pesawaran periode 2010-2015.

    Tantangan PSU

    Terkait pelaksanaan PSU, MK memastikan penyelenggaraan pilkada ulang tersebut dapat menggunakan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih pindahan yang digunakan dalam pemungutan suara 27 November 2024.

    Sementara itu, dalam hal partai politik, termohon harus melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Aries Sandi sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 ayat 2 UU 10/2016. Namun verifikasi tidak berlaku bagi Supriyanto bila diajukan kembali sebagai calon bupati maupun wakil bupati.

    MK juga menekankan bahwa waktu PSU yang diperlukan oleh penyelenggara pemilu Kabupaten Pesawaran yakni 90 hari sejak diucapkannya putusan MK tersebut.

    Sebagai penyelenggara, KPU segera menindaklanjuti putusan MK untuk melaksanakan PSU di 24 daerah, termasuk Pesawaran, setelah adanya keputusan atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

    Saat ini, KPU sedang mengkaji, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggaran. Koordinasi dan supervisi juga sedang dilakukan oleh KPU ke jajaran di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka tindak lanjut putusan MK.

    Setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan tersebut selesai, maka koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Tantangan selanjutnya adalah kebutuhan pembiayaan yang terbatas untuk melaksanakan PSU, mengingat pemilihan ulang membutuhkan biaya yang tidak sedikit di tengah adanya program efisiensi anggaran.

    Kemendagri mencatat ada 18 daerah yang harus melaksanakan PSU, termasuk Pesawaran, tidak mempunyai anggaran yang memadai sehingga dibutuhkan tambahan biaya dari pos APBD. Sedangkan hanya 8 daerah yang mengaku sanggup mengadakan PSU.

    Kemendagri akan mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam APBD TA 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Namun, terdapat kendala administrasi yang dihadapi daerah, mengingat hampir sebagian besar kepala daerah baru terpilih, sehingga dibutuhkan mekanisme yang tepat agar pemerintah daerah dapat menyiapkan dana tambahan di waktu yang mendesak.

    Salah satu upayanya adalah mendorong pemerintah daerah memaksimalkan, mengefisiensikan, kemudian memprioritaskan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, untuk kepentingan biaya tak terduga (BTT) daerah.

    PR bagi penyelenggara

    Jalan terjal untuk menyelenggarakan pilkada ulang ini menjadi catatan bagi KPU maupun Bawaslu setempat agar kejadian serupa tidak terulang dan suara masyarakat bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemimpin sesuai pilihannya.

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung Darmawan Purba mengharapkan penyelenggara pemilu bisa melakukan evaluasi dalam proses verifikasi dokumen syarat pencalonan agar kasus di Pesawaran tidak terulang kembali.

    Menurut dia, kepercayaan publik atas praktik demokrasi di daerah bisa semakin memburuk apabila tidak ada mitigasi serta respon yang memadai dari kejadian pilkada di Pesawaran lalu, mengingat sudah banyak muncul kerugian moril dan materiil.

    Kepercayaan publik yang rendah ini bisa menjadi alasan para pemilih enggan untuk kembali ke kotak suara untuk mencoblos ketika nantinya PSU dijalankan dalam kurun Waktu tiga bulan ke depan.

    Oleh karena itu, Darmawan mengusulkan keberadaan tim pengawas atau pemantau independen pada pilkada ulang di Pesawaran mendatang guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terulang kembali.

    Nasi pun sudah menjadi bubur, dan PSU harus dilaksanakan sesuai dengan putusan MK, sehingga semua pihak terkait harus menghormati dan taat kepada norma hukum yang berlaku.

    Selain itu, sangat penting untuk menjaga kondisi keamanan tetap harmonis dan damai di Pesawaran, mengingat putusan MK, meski sudah mengecewakan banyak pihak, merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang berlandaskan hukum.

    Pemangku kepentingan terkait bersama aparat keamanan juga harus mampu menggandeng masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi oleh kabar bohong yang beredar.

    Selama masa transisi, menjaga kondisi tetap aman dan kondusif menjadi tugas yang harus diupayakan, mengingat Pesawaran merupakan salah satu kabupaten unggulan di Lampung karena memiliki prospek sektor pariwisata yang sangat potensial.

    Copyright © ANTARA 2025

  • BUMN Bakal Bergabung ke Danantara, Siapa Saja yang Masuk?

    BUMN Bakal Bergabung ke Danantara, Siapa Saja yang Masuk?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengonsolidasikan seluruh badan usaha milik negara (BUMN) ke dalam satu entitas. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

    Sebagai langkah awal, ada tujuh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PT PLN, PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID yang asetnya akan dikelola oleh Danantara. Nantinya, seluruh aset BUMN akan dikelola secara bertahap.

    Danantara menargetkan total aset kelolaan melebihi US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun. Pada tahap awal, investasi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 325,8 triliun akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis yang berfokus pada hilirisasi dan sektor berkelanjutan.

    CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa seluruh BUMN akan masuk ke dalam pengelolaan Danantara secara bertahap. Proses ini dijadwalkan akan mulai berlangsung pada Maret 2025.

    “Memang nanti (BUMN) yang masuk ke Danantara ini adalah keseluruhannya,” kata Rosan pada saat peluncuran Danantara, Senin (24/2/2025).

    Lantas, ada berapa BUMN di Indonesia dan perusahaan apa saja? Dilansir dari laman resmi Kementerian BUMN, berikut lengkapnya!

    Daftar Lengkap BUMN yang Akan Bergabung

    Saat ini, pemerintah memiliki berbagai BUMN yang bergerak di berbagai sektor, seperti energi, kesehatan, manufaktur, mineral dan batu bara, perkebunan, telekomunikasi, hingga jasa keuangan. Berikut daftar lengkap BUMN yang akan masuk ke dalam Danantara:

    1. Industri Energi, Minyak, dan Gas

    PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)PT Pertamina (Persero)

    2. Industri Kesehatan

    3. Industri Manufaktur

    PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)PT Len Industri (Persero)

    4. Industri Mineral dan Batu Bara

    PT Krakatau Steel (Persero) TbkPT Mineral Industri Indonesia (Persero)

    5. Industri Pangan dan Pupuk

    PT Pupuk Indonesia (Persero)Perum BulogPT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

    6. Industri Perkebunan dan Kehutanan

    Perum PerhutaniPT Perkebunan Nusantara III (Persero)

    7. Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

    PT Asabri (Persero)PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)PT Taspen (Persero)

    8. Jasa Infrastruktur

    Perum PerumnasPT Adhi Karya (Persero) TbkPT Brantas Abipraya (Persero)PT Wijaya Karya (Persero) TbkPT Jasa Marga (Persero) TbkPT Pembangunan Perumahan (Persero) TbkPT Semen Indonesia (Persero) TbkPT Waskita Karya (Persero) TbkPT Hutama Karya (Persero)

    9. Jasa Keuangan

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    10. Jasa Logistik

    PT Industri Kereta Api (Persero)PT Pos Indonesia (Persero)PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)Perum DamriPT Varuna Tirta Prakasya (Persero)PT Pelabuhan Indonesia (Persero)PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)PT Kereta Api Indonesia (Persero)

    11. Jasa Pariwisata dan Pendukung

    Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan IndonesiaPT Garuda Indonesia (Persero) TbkPT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

    12. Jasa Telekomunikasi dan Media

    PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TbkPT Produksi Film Negara (Persero)Perum Percetakan Negara IndonesiaPerum Lembaga Berita Nasional AntaraPT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)PT Danareksa (Persero)

    Konsolidasi seluruh BUMN ke dalam Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aset negara. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

  • Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyoroti dugaan skandal korupsi besar-besaran di tubuh PT Pertamina.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Dikatakan Poyuono, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.

    Kejagung menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, termasuk dari kalangan pejabat yang lebih tinggi.

    (Muhsin/fajar)

  • Danantara Harus Berdampak bagi Ekonomi dan Rakyat

    Danantara Harus Berdampak bagi Ekonomi dan Rakyat

    Jakarta, BeritaSatu.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berperan penting dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Ia memastikan agar seluruh investasi yang dikelola oleh Danantara dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Berbagai program intervensi strategis pun telah disusun pemerintah untuk melengkapi peran Danantara untuk mencapai target tersebut, salah satunya yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk memberikan akses pangan yang cukup dan berkualitas kepada masyarakat.

    “Kita harus memastikan seluruh investasi yang dikelola dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Rachmat saat bertemu dengan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dikutip pada Senin (3/3/2025).

    Pertemuan tersebut diketahui membahas sinergi dan kolaborasi strategis dalam rangka mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

    “Pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi agar semua program dapat terintegrasi dengan baik dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Danantara berperan dalam mendorong investasi dan menciptakan dampak sosial yang mendukung berbagai program strategis lainnya,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Rachmat dan Rosan turut mempertimbangkan berbagai model pengelolaan investasi yang dapat dikembangkan, seperti model Temasek di Singapura dan Tiongkok.

    Untuk menindaklanjuti hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengaku siap berkolaborasi dalam menyusun Nota Kesepahaman Bersama dengan Danantara. Tujuannya agar langkah yang diambil dapat terkoordinasi dengan baik dan mengoptimalkan sumber daya yang optimal.

    Menurutnya, dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah, birokrasi harus dapat bekerja sama dan menjadi penggerak percepatan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Birokrasi harus bekerja untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah, mencapai target pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

    Dalam mendukung kerja Danantara, Rachmat menegaskan pihaknya akan memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil agar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas siap bersinergi dengan Danantara untuk memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Danantara Menggunakan Pendekatan Komersial

    Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Syahrir, mengatakan semua dana yang masuk ke Danantara akan digunakan secara komersial dan produktif. Dana tersebut tidak terbatas pada investasi perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek negara.

    “Semua uang yang masuk ke Danantara akan digunakan secara komersial dan produktif untuk menghasilkan kegiatan ekonomi,” katanya.

    Prabowo telah menjanjikan US$ 20 miliar untuk gelombang investasi pertama Danantara, menargetkan proyek-proyek dalam pengolahan sumber daya alam (SDA), pengembangan artificial intelligent (AI), serta ketahanan energi dan pangan. Modal awal diketahui berasal dari pemerintah dan pembayaran dividen dari saham perusahaan negara.

    “Kami akan berhati-hati dalam kegiatan investasi kami, karena tugas kami sebenarnya adalah untuk menemukan keuntungan yang baik,” tutur Pandu.

    Ia menambahkan, manajemen risiko merupakan hal paling krusial mengingat pengawasan publik yang akan dihadapi. Pemerintah juga telah menjanjikan transparansi dengan mengatakan bahwa dana tersebut dapat diaudit kapan saja.

    Pada tahun pertama, Danantara akan fokus pada investasi domestik, termasuk di pasar ekuitas swasta dan utang. Setelahnya, perusahaan akan terbuka untuk investasi luar negeri. Hingga saat ini, sejumlah investor dilaporkan telah melirik Danantara untuk potensi kerja sama, termasuk di antaranya dari Amerika Serikat (AS), Timur Tengah, Asia Utara, dan Asia Tenggara.

    Sementara itu, berdasarkan laporan Fitch Ratings, profil kredit beberapa BUMN dapat melemah jika Danantara membutuhkan pembayaran dividen yang lebih tinggi atau jika mereka mengejar proyek yang lebih berisiko.

  • Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 pada 24 daerah saat Ramadhan atau menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang karena bulan suci merupakan waktu untuk fokus melaksanakan ibadah.

    “Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketakwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tetapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda,” kata Toha di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU pilkada, rinciannya 15 daerah melaksanakan PSU di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dan sembilan daerah melaksanakan PSU di sebagian TPS dengan waktu pelaksanaannya pun berbeda-beda.

    Yang paling cepat, menurut dia, PSU akan digelar pada 26 Maret 2025 di Kabupaten Magetan (Jawa Timur), Kabupaten Barito (Kalimantan Selatan), Kabupaten Siak (Riau), dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya (Papua Tengah).

    Menurut Toha, tanggal 26 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1446 Hijriah atau lima hari sebelum (H-5) Idul Fitri.

    Dia menilai momen tersebut kurang tepat untuk PSU, sebab umat Islam harus memperbanyak ibadah dan disibukkan dengan berbagai kebutuhan perayaan Idul Fitri, termasuk keperluan mudik, berkunjung ke pemakaman orang tua, keluarga, dan kegiatan lainnya.

    “Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang,” katanya.

    Selain itu, dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan anggaran untuk PSU itu berpotensi mencapai Rp1 triliun. Dana tersebut cukup besar sehingga perlu perencanaan dan pemeriksaan lebih cermat.

    “Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara,” katanya.

    Saat ini, menurut Toha, pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran yang dampaknya telah mengagetkan seluruh lembaga negara, juga masyarakat.

    Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN dan APBD untuk menyejahterakan rakyat melalui program Astacita Presiden Prabowo.

    “Tentu ini butuh waktu, jangan sampai pada masa transisi ini, KPU dan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas, apalagi dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp73 triliun belum dilakukan audit secara menyeluruh,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mensesneg: Tak Ada Aturan yang Dilanggar

    Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mensesneg: Tak Ada Aturan yang Dilanggar

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan buka suara terkait laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pelaksanaan retret kepala daerah.

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tak menyeleweng dari aturan negara.

    “Ya itu hak kalo melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kami buktikan,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa semua proses dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Khususnya, terkait adanya dana yang masuk ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia, perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan kader Partai Gerindra.

    “Ya, itu kan prosesnya. Pengelolanya memang begitu. Tapi saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” katanya.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah PT Lembah Tidar Indonesia ikut dalam mekanisme tender sebelum menerima dana tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai aturan.

    “Iya dong, [tentu saja melalui mekanisme tender terlebih dahulu],” tegas Hadi.

  • Cara Daftar Mudik Gratis 2025 BPKH dan Syarat-syaratnya, Kuota 2.500 Orang

    Cara Daftar Mudik Gratis 2025 BPKH dan Syarat-syaratnya, Kuota 2.500 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menggelar program mudik gratis bertema “Balik Kerja Bareng BPKH 2025”.

    Dilansir dari laman resmi BPKH, program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Berkah Ramadhan 1446 H/2025 M yang bertujuan untuk mendukung masyarakat yang ingin kembali ke tempat kerja setelah merayakan Idul Fitri atau Lebaran di kampung halaman.

    “Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 merupakan wujud komitmen BPKH dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Melalui program ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dilansir dari laman resmi BPKH.

    Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 akan memberangkatkan 58 bus eksekutif dengan kapasitas 40/45 seat atau dengan target 2500 orang.  Peserta akan mendapatkan fasilitas berupa kaos, snack, dan makan. 

    Titik keberangkatan program ini meliputi 5 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung.

    Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya dan antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap program Balik Kerja BPKH dari tahun ke tahun.  

    Program ini dimulai sejak tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan kualitas layanan. Pada tahun ini, BPKH membuka rute baru yang mencakup wilayah Jawa Barat dan Pulau Sumatera.

    Pendaftaran program ini dibuka untuk masyarakat umum dan komunitas yang kurang mampu dengan melampirkan bukti penghasilan (maksimal UMR Jakarta).  Calon pendaftar wajib mengisi formulir dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan.

    Informasi lebih lanjut mengenai Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 dapat diakses melalui link pendaftaran https://bit.ly/BalikKerjaBarengBPKH-2025  

    Pada kesempatan yang sama Anggota Badan Pelaksana BPKH Sullistyowati menyatakan program ini merupakan salah satu program kemaslahatan yang menggunakan hasil pengelolaan atau nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) yang masuk ke dalam ruang lingkup Sosial Keagamaan.

    Titik tujuan lokasi di Jabodetabek disebar untuk memudahkan para peserta menjangkau tempat tinggal terdekat, yaitu untuk wilayah Bekasi di Terminal Pulo Gebang, wilayah Jakarta Timur di Terminal Kampung Rambutan, wilayah Bogor di Terminal Baranangsiang dan wilayah Tangerang di Terminal Poris.

    Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 akan dilaksanakan secara serentak pada Minggu, 6 April 2025 dan berkolaborasi dengan empat mitra kemaslahatan, yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM), Solo Peduli, LAZ Ummul Quro’, dan DT Peduli.