Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Wamenaker dukung pemberantasan premanisme di kawasan industri

    Wamenaker dukung pemberantasan premanisme di kawasan industri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menindak tegas premanisme di kawasan industri dan pabrik-pabrik di Jawa Barat.

    “Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya premanisme di lingkungan pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jabar ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Wamenaker Noel dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Wamenaker juga mendukung langkah Pemberantasan percaloan tenaga kerja di wilayah Jawa Barat (Jabar).

    “Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan ‘outsourcing’ yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja,” tegasnya.

    Wamenaker menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung langkah-langkah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    Jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat.

    “Karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” ujar dia.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari premanisme.

    “Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” ujarnya.

    Ia pun menekankan bahwa segala bentuk pemungutan atau permintaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan ditertibkan.

    “Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Karena itu, tidak boleh ada pemungutan tambahan yang bersifat ilegal,” katanya.

    Gubernur juga menyoroti adanya anggapan keliru di masyarakat yang menganggap pabrik sebagai sumber dana tak terbatas.

    Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. “Karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” kata Dedi.

    Sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar juga berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK).

    “Kami ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo bentuk Koperasi Desa Merah Putih serap hasil pertanian lokal

    Prabowo bentuk Koperasi Desa Merah Putih serap hasil pertanian lokal

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/3/2025). ANTARA/Cahya Sari

    Prabowo bentuk Koperasi Desa Merah Putih serap hasil pertanian lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto segera membentuk pusat kegiatan ekonomi di tiap desa bernama Koperasi Desa Merah Putih guna menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa atau Kop Des Merah Putih itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dipimpinnya pada Senin (3/3).

    “Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Disebutkan bahwa Kop Des Merah Putih akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.

    Zulkifli Hasan atau Zulhas memperkirakan setiap desa butuh anggaran sebesar Rp3 miliar sampai Rp5 miliar untuk pembangunan dan pengembangan Kop Des.

    Anggaran tersebut nantinya dapat dialokasikan dari dana desa yang diberikan pemerintah sebesar Rp1 miliar per tahun.

    “Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran Rp3 miliar sampai Rp5 miliar. Kita ada dana desa Rp1 miliar per tahun. Kalau 5 tahun, satu desa Rp1 miliar, berarti 5 tahun Rp5 miliar. Akan tetapi, ini diperlukan di depan,” kata Zulhas.

    Oleh karena itu, Himpunan Bank Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan awal sehingga desa dapat mengangsur selama 3—5 tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

    Dalam implementasinya, kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga model, yakni membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan ketiga membangun serta mengembangkan koperasi.

    Budi mencatat ada sekitar 64.000 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang siap bermigrasi menjadi koperasi sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.

    “Yang pasti dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan memutus mata rantai distribusi barang yang efeknya merugikan kepada konsumen maupun kepada produsen supaya bisa lebih murah harga-harga di tengah masyarakat,” kata Budi Arie.

    Sumber : Antara

  • Kabar Terbaru Nasib Proyek DME di Tanjung Enim dari Menteri Bahlil

    Kabar Terbaru Nasib Proyek DME di Tanjung Enim dari Menteri Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan perkembangan terbaru terkait proyek dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

    Dia angkat bicara terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) yang hingga saat ini belum mendapatkan investor setelah kandas ditinggal oleh investor asal Amerika Serikat (AS)

    Dia mengungkapkan bahwa pemerintah kini tidak lagi bergantung pada investor asing untuk mengembangkan proyek tersebut.

    “Tahun-tahun sebelumnya, proyek DME ini sudah pernah kami jalankan bahkan sudah dilakukan groundbreaking. Namun, saat itu investornya dari Air Products [AS] kemudian mundur,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025).

    Bahlil melanjutkan, setelah Air Products mundur, ada investor dari China yang menawarkan kerja sama. Namun, hingga kini investasi tersebut juga belum bisa diimplementasikan.

    Oleh sebab itu, kata Bahlil, pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mencari investor asing, melainkan mengandalkan sumber daya dalam negeri.

    “Sekarang kami tidak butuh investor, [dana dari] negara semua lewat kebijakan bapak presiden memanfaatkan resource dalam negeri,” ucapnya.

    Bahlil menekankan bahwa pemerintah hanya membutuhkan teknologi dari luar negeri untuk dapat merealisasikan rencana tersebut.

    Dengan strategi ini, Bahlil optimistis proyek DME bisa berjalan lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan energi nasional.

    “Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya capex-nya dari pemerintah dan swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita kemudian offtaker-nya pun dari kita. Jadi, saya pikir kali ini enggak ada ketergantungan kepada pihak lain,” pungkas Bahlil.

  • AS-China Batal, Prabowo Lanjut Proyek Pengganti LPG Pakai Danantara?

    AS-China Batal, Prabowo Lanjut Proyek Pengganti LPG Pakai Danantara?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan proyek gasifikasi batu bara atau dimetil eter (DME), yang merupakan energi alternatif pengganti liquified petroleum gas (LPG). Rencananya pemerintah akan membangun proyek ini dengan sumber dana dari dalam negeri.

    Hal ini diungkapkan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hilirisasi di Istana Negara, Senin (3/3/2025) malam.

    “Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku dari pada batu bara, low calorie sebagai substitusi dari pada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor,” kata Bahlil.

    Bahlil juga menjelaskan, proyek DME sebetulnya sudah ada rencana pembangunan dari investor asal Amerika Serikat (AS) dan China. Namun rencana itu urung dilakukan dengan alasan tertentu.

    “Saya ingin menjelaskan bahwa tahun-tahun sebelumnya DME itu sudah pernah kita lakukan dan bahkan sudah lakukan groundbreaking, tapi waktu itu investornya dari Air Products itu, kemudian mundur. Tapi kemudian ada investor dari China tapi juga tidak mampu diimplementasikan,” kata Bahlil.

    Namun menurut Bahlil, kini RI berencana menggunakan kekuatan dari dalam negeri untuk merealisasikan proyek itu, baik dari modal negara maupun swasta nasional. Meski diakui terkait teknologi masih membutuhkan kerja sama dari pihak asing.

    “Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan bapak presiden memanfaatkan resource dalam negeri, yang kita butuh mereka (asing) adalah teknologinya. Uang capex-nya dari pemerintah dan swasta nasional, kemudian bahan bakunya, offtaker-nya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini enggak ada ketergantungan kepada pihak lain,” katanya.

    Ia pun menjelaskan kemungkinan besar salah satu pemodal yang akan membangun proyek ini berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara (Danantara).

    Selain itu, menurut Bahlil rencananya proyek DME itu akan direalisasikan di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan.

    “Ada tiga ada empat proyek yang akan kita dorong DME secara paralel,” kata Bahlil.

    (dce)

  • Dedi Mulyadi Bakal Sikat Preman, Outsourcing dan Kades Nakal di Kawasan Industri Jabar: Hentikan! – Halaman all

    Dedi Mulyadi Bakal Sikat Preman, Outsourcing dan Kades Nakal di Kawasan Industri Jabar: Hentikan! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya dalam pemberantasan premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan industri yang ada di Jabar.

    Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih, efisien, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat peresmian PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Jawa Barat, pada Senin (3/3/2025).

    Dalam acara peresmian perusahaan yang juga dihadiri  Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, Kapolda Jawa Barat, Bupati Garut, dan sejumlah pejabat daerah lainnya, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk praktik ilegal yang mengganggu dunia usaha di wilayah yang dipimpinnya.

    Ia menegaskan, bahwa Pemprov Jawa Barat yang dipimpinnya akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari praktik premanisme, baik mengatasnamakan organisasi masyarakat, kepala desa hingga outsourcing kepada tenaga kerja dan perusahaan.

    “Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” tegas Dedi Mulyadi. 

    Ia juga menekankan bahwa setiap pungli, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kerja dan perusahaan adalah ilegal, dan akan segera ditertibkan.

    Dedi mengingatkan bahwa perusahaan sudah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara, sehingga tidak ada alasan untuk adanya pungutan tambahan ilegal. 

    “Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada pungutan tambahan yang bersifat ilegal,” katanya.

    Ditegaskannya, adalah adanya anggapan keliru di masyarakat bahwa pabrik sebagai sumber dana tak terbatas. 

    “Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” tegasnya.

    Sekadar informasi, sedianya PT Ultimate Noble Indonesia di Garut yang baru diresmikan ini diproyeksikan akan membuka hingga 10.000 lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal. 

    Komitmen Pengembangan Tenaga Kerja

    Sebagai bagian dari dukungannya terhadap pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayahnya. 

    “Kami akan pastikan pabrik-pabrik tidak perlu membangun BLK sendiri, karena nantinya pemerintah daerah akan memfasilitasi itu,” tambah Dedi Mulyadi, yang berharap program ini dapat mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap pakai.

    Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jabar, terutama dalam pemberantasan premanisme dan pungutan liar di kawasan industri, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih, efisien, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Wamenaker Dukung Gebrakan Dedi Mulyadi

    Wamenaker RI Immanuel Ebenezer alias Noel saat ditemui awak media di Kantor Kemenaker RI, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024). (Tribunnews/Rizki Sandi Saputra)

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel menyatakan mendukung langkah tegas pemberantasan praktik premanisme terhadap pabrik-pabrik di kawasan industri yang akan diambil Gubernur Dedi Mulyadi.

    Noel menilai kebijakan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kondusif di Indonesia.

    “Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya praktik premanisme yang mengganggu operasional pabrik. Kami berharap langkah yang diambil Jabar ini bisa menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Noel usai peresmian PT Ultimate Noble Indonesia.

    Selain memerangi premanisme, Noel juga menyatakan dukungan Kementerian Tenaga  Kerja terhadap upaya Gubernur Dedi Mulyadi yang berfokus pada pemberantasan praktik percaloan tenaga kerja.

    “Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan outsourcing yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja,” tegasnya.

    Noel menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung langkah-langkah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    “Jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” pungkasnya.
     

  • Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina terus mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengutuk praktik rasuah itu.

    Kecaman masyarakat semakin menjadi-jadi apalagi nilai kerugian negara dalam kasus itu disebut-sebut mencapai seribu triliun rupiah.

    Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Wulan Sari mengatakan, pengungkapan kasus itu oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga momentum penting untuk mengedukasi publik tentang esensi akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara, khususnya di sektor energi yang strategis.

    “Angka Rp193,7 triliun ini lebih dari sekadar data statistik. Ini adalah representasi nyata dari potensi pembangunan yang terhambat, hak masyarakat yang terampas. Mari kita visualisasikan, dana sebesar itu setara dengan anggaran pembangunan ratusan rumah sakit, ribuan sekolah, atau jutaan lapangan kerja,” ujar Wulan Sari kepada wartawan pada Senin (3/3).

    Wulan menyebut, setiap rupiah yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Perbuatan para tersangka itu sangat merampas hak-hak dasar rakyat Indonesia, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. “Ini adalah saatnya kita memahami dampak korupsi secara lebih mendalam,” imbuhnya.

    Dalam pengungkapan kasus Pertamina ini, KOPRI PB PMII mendukung penuh Kejagung dalam upaya penegakan hukum. Korps Adhyaksa itu memahami bahwa mengungkap kasus korupsi dengan skala yang besar dan kompleks membutuhkan keberanian, integritas, dan profesionalisme.

  • Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud

    Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ketika mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 yang digelar di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin (3/3/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT.

    Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 19:54 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan optimistis agenda swasembada atau kemandirian pangan dapat segera terwujud, terutama apabila ada kolaborasi dari beragam pihak.

    “Insya Allah, swasembada pangan yang kita impikan bakal segera terwujud jika ada kolaborasi,” kata Mendes PDT Yandri Susanto seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.

    Hal tersebut diungkapkan Mendes ketika mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 yang digelar di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Senin (3/3).

    Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) senantiasa siap menyukseskan swasembada pangan.

    “Kementerian Desa siap sukses swasembada pangan,” kata Mendes Yandri Susanto.

    Ia menyebutkan upaya Kemendes PDT mewujudkan swasembada pangan antara lain dengan mengamanatkan alokasi Dana Desa minimal sebesar Rp16 triliun untuk implementasi Program Ketahanan Pangan.

    Dalam Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 , Mendes Yandri dan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengawali acara dengan melakukan tradisi methel, yaitu kegiatan panen perdana sebagai simbol rasa syukur sebelum panen raya dilakukan. Tradisi itu menjadi bentuk penghormatan kepada alam dan hasil bumi.

    Setelah prosesi methel, Mendes Yandri mengenakan topi caping mendampingi Menko Pangan secara simbolis menggelar panen raya.

    Setelah itu Menko Pangan menyaksikan transaksi pembelian gabah langsung dari petani setempat sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani dan stabilisasi harga gabah yang diputuskan dibeli Rp6.500 per kilogram.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan swasembada pangan, mengingat sektor itu mencakup berbagai komoditas penting, seperti padi dan jagung untuk karbohidrat, kemudian ayam, telur, susu, dan daging sebagai sumber protein.

    Ia mengatakan keberhasilan swasembada pangan tidak bisa dicapai oleh pemerintah pusat sendirian, tetapi juga harus melibatkan berbagai elemen, baik dari pemerintah daerah hingga masyarakat luas.

    Sumber : Antara

  • ASN Trenggalek sepakat donasikan TPP untuk pembangunan infrastruktur

    ASN Trenggalek sepakat donasikan TPP untuk pembangunan infrastruktur

    Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur bersepakat medonasikan sebagian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerahnya.

    Kesepakatan ini disampaikan dalam apel perdana ASN yang dipimpin oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin.

    Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah selama dua periode kepemimpinannya.

    Pada periode pertama, ia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan pembangunan.

    Sementara di periode kedua, tantangan efisiensi anggaran menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam perbaikan infrastruktur yang rusak.

    “Saya sangat sedih ketika mendengar ada warga yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak bisa serta-merta memperbaikinya,” ujar Mas Ipin.

    Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia mengajak ASN berpartisipasi dalam upaya gotong royong dengan cara menyisihkan sebagian hak mereka melalui skema donasi TPP.

    Penggalangan dana ini akan dikombinasikan dengan langkah-langkah efisiensi anggaran guna mengatasi pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan jalan daerah yang batal turun.

    “Esensi dari efisiensi ini adalah mengurangi hak penyelenggara negara, bukan hak masyarakat. Kita harus mencari solusi agar kebutuhan rakyat tetap terpenuhi,” tegasnya.

    Mas Ipin juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari semangat berpuasa dalam konteks tata kelola pemerintahan.

    “Dalam bernegara, kita sedang berpuasa, yang disebut efisiensi. Itu berarti mengurangi hak kita, bukan mengurangi hak rakyat. Kalau ada dana pembangunan yang tidak jadi turun, kita harus mencari gantinya,” lanjutnya.

    Menurutnya, berbagai langkah penghematan telah dilakukan, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas dan rapat, sehingga satu-satunya opsi yang tersisa adalah pengurangan “take home pay” ASN.

    “Daripada dipotong secara sepihak, lebih baik ASN berpartisipasi dalam bentuk sedekah. Dan tadi, semuanya sepakat untuk berkontribusi,” tandasnya.

    Langkah ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Trenggalek dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Lumajang jalankan pemerintahan bersih tanpa balik modal politik

    Bupati Lumajang jalankan pemerintahan bersih tanpa balik modal politik

    Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa praktik balik modal politik saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

    “Kami tidak akan pernah mengembalikan dana cost politik meskipun jumlahnya besar. Saya bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma tidak akan pernah berpikir untuk melakukan korupsi demi kesejahteraan masyarakat,” katanya saat apel besar ASN di Alun-Alun Kabupaten Lumajang, Senin.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah berpikir untuk mengembalikan dana modal politik dengan cara yang tidak benar, sehingga dapat dipastikan bahwa pemerintahan berjalan bersih dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

    Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu mengatakan bahwa ASN di Kabupaten Lumajang diwajibkan menerapkan tiga dimensi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yakni dimensi ketuhanan, kepemimpinan, dan kedisiplinan.

    Dalam arahannya, pihaknya memastikan bahwa dimensi ketuhanan tersebut merupakan pondasi moral yang harus dimiliki oleh setiap ASN di lingkungan Pemkab Lumajang.

    “Setiap tugas yang kami emban harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Itu menjadi komitmen bagi kami semua untuk bekerja dengan kejujuran dan integritas,” ujarnya.

    Kemudian dimensi kepemimpinan menuntut ASN untuk memiliki jiwa kepemimpinan dalam melayani masyarakat, sehingga ASN bukan sekadar pelaksana, tetapi juga harus menjadi pemimpin yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.

    “Kepemimpinan yang baik adalah kunci dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan dimensi terakhir yakni kedisiplinan, menjadi aspek krusial dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga perlu ditekankan pentingnya kedisiplinan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

    Melalui penerapan tiga dimensi itu diharapkan ASN Kabupaten Lumajang dapat semakin profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

    Sementara Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma mengatakan bahwa integritas dan transparansi adalah kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Tidak ada ruang bagi praktik korupsi dalam pemerintahan kami. Setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” katanya.

    Apel besar ASN ini menjadi momentum bagi seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Lumajang untuk semakin memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan semangat anti-korupsi yang kuat, diharapkan pemerintahan yang bersih dapat terus terwujud demi kesejahteraan masyarakat Lumajang.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sasar 82,9 Juta Penerima, Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 25 Triliun Per Bulan Mulai September

    Sasar 82,9 Juta Penerima, Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 25 Triliun Per Bulan Mulai September

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 25 triliun per bulan mulai September 2025.

    Kebutuhan dana ini dihitung berdasarkan target 82,9 juta penerima MBG pada akhir 2025. Saat ini, program MBG baru menjangkau sekitar 3 juta siswa SD dan SMP, dengan anggaran sebesar Rp 2 triliun per bulan.

    “Saat ini kami menganggarkan sekitar Rp 1 triliun per bulan untuk 3 juta penerima. Jika jumlah penerima meningkat menjadi 82,9 juta, maka kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan seusai menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Senin (3/3/2025).

    Dadan menjelaskan peningkatan anggaran ini akan dimulai pada September 2025 dan berlaku hingga akhir tahun, mencakup periode September, Oktober, November, dan Desember.

    “Tambahan anggaran ini juga didukung oleh alokasi dana yang telah disiapkan, yaitu Rp 71 triliun pada 2025. Jadi, kebutuhan tambahan per bulan bisa mencapai Rp 25 triliun,” tambahnya terkait program makan bergizi gratis.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, anggaran MBG saat ini masih berkisar Rp 1-2 triliun per bulan.

    “Persiapan sudah berjalan selama dua bulan. Diperkirakan pada Maret, program MBG bisa berjalan dengan anggaran Rp 1-2 triliun per bulan,” jelas Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin.

    Menurutnya, angka ini masih rendah karena saat ini program MBG banyak mendapat dukungan dari mitra dapur MBG yang membantu menyediakan makanan tanpa mengandalkan sepenuhnya dari anggaran negara.

    “Kenapa selama ini anggarannya kecil? Karena dapur-dapur makan bergizi gratis masih bermitra dengan pihak lain. Namun, saat anggaran selesai dibahas dan penerima bertambah, kebutuhannya tentu akan meningkat,” pungkasnya.