Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Rencana Alternatif Mesir atas Rencana Pembersihan Etnis Palestina di Gaza akan Menyingkirkan Hamas – Halaman all

    Rencana Alternatif Mesir atas Rencana Pembersihan Etnis Palestina di Gaza akan Menyingkirkan Hamas – Halaman all

    Rencana Alternatif Mesir Terhadap Rencana Pembersihan Etnis di Gaza akan ‘menyingkirkan Hamas’

    TRIBUNNEWS.COM- Inisiatif Mesir yang sangat dinanti-nantikan untuk melawan rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza bertujuan untuk “menyingkirkan” Hamas dan mengganti pemerintahannya dengan “badan sementara” yang dipimpin barat dan Arab, menurut rancangan rencana yang dilihat oleh Reuters . 

    Rencana tersebut akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Arab di ibu kota Mesir, Kairo, pada tanggal 4 Maret. 

    Rencana tersebut kabarnya bertujuan untuk membentuk badan ‘sementara’ yang dipimpin oleh negara-negara Barat dan Arab untuk menggantikan pemerintah saat ini di wilayah tersebut.

    Dokumen ini menyerukan “Misi Bantuan Pemerintahan” yang akan menggantikan pemerintah saat ini di wilayah tersebut untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

    Komite ini akan bertanggung jawab untuk memulai rekonstruksi dan memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan. 

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi rancangan rencana Mesir tersebut. 

    Keamanan akan diawasi oleh “dewan pengarah” yang dipimpin oleh negara-negara Arab, anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIP), AS, Inggris, dan negara-negara anggota UE. 

    Otoritas Palestina (PA) yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa Gaza berada di bawah yurisdiksi PA, dan bahwa otoritas tersebut telah sepakat dengan Kairo mengenai komite ahli yang dikelola Palestina yang akan berkoordinasi dengan Ramallah.

    “Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina,” kata pejabat anonim tersebut.

    Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa dia belum mendengar adanya rencana semacam itu. 

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina. Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza,” kata Abu Zuhri. 

    Al-Araby al-Jadeed  melaporkan bulan lalu bahwa alternatif Mesir untuk rencana Trump di Gaza akan mencakup pendistribusian kembali penduduk Palestina di Gaza dan meluncurkan inisiatif rekonstruksi berskala luas yang akan berlangsung beberapa tahun. 

    Menurut laporan tersebut, persenjataan Hamas dan faksi-faksi perlawanan lainnya akan ditangani sedemikian rupa sehingga pengaturan dapat dilakukan untuk memberlakukan “pembatasan dan kontrol” pada depot-depot senjata tanpa pelucutan senjata secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai kekhawatiran dan tuntutan para pemodal dan donor, sementara juga mempertimbangkan penolakan faksi-faksi bersenjata untuk menyerahkan senjata sampai negara Palestina terbentuk.

    Ini juga mencakup jalan menuju pembentukan solusi dua negara. 

    Presiden AS mengumumkan pada bulan Februari bahwa Washington bermaksud mengambil alih Gaza dan mengusir penduduknya. Ia mengklaim inisiatif tersebut bertujuan untuk menemukan lokasi yang lebih aman bagi warga Palestina sementara tim pembangunan internasional mengambil alih tugas membangun kembali jalur yang hancur dan terkepung itu.

    Trump menarik kembali pernyataannya pada tanggal 21 Februari, dengan mengatakan bahwa meskipun idenya “benar-benar berhasil,” ia tidak akan memaksakannya dan akan “menimbang dan merekomendasikannya.”

    Meskipun demikian, negara-negara Arab semakin menegaskan penolakannya terhadap pemindahan warga Palestina sebagai bagian dari rencana rekonstruksi dan pengelolaan pascaperang di Gaza. 

     

    Rencana Alternatif Mesir untuk ‘Gaza Riviera’ Donald Trump

    Sebuah rencana untuk Gaza yang disusun oleh Mesir sebagai balasan terhadap upaya Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza secara etnis dan mengubahnya menjadi “Riviera” akan mengesampingkan Hamas dan menggantinya dengan badan-badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim dan Barat, menurut rancangan yang dilihat oleh Reuters .

    Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab besok, tidak menyebutkan secara rinci apakah proposal tersebut akan dilaksanakan sebelum atau sesudah kesepakatan damai permanen untuk mengakhiri perang genosida Israel di daerah kantong tersebut.

    Rencana Trump , yang bertujuan membersihkan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang sudah berlangsung lama yang berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di kalangan warga Palestina dan negara-negara Arab serta kelompok-kelompok hak asasi manusia yang memperingatkan hal itu akan menjadi kejahatan perang.

    Siapa yang akan memimpin Gaza setelah konflik berakhir masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab dalam negosiasi mengenai masa depan daerah kantong itu. Hamas sejauh ini menolak gagasan tentang usulan yang dipaksakan kepada warga Palestina oleh negara lain.

    Rencana Kairo tidak membahas isu kritis seperti siapa yang akan menanggung biaya pembangunan kembali Gaza atau menguraikan rincian spesifik seputar bagaimana Gaza akan diperintah, atau bagaimana Hamas akan disingkirkan.

    Berdasarkan rencana Mesir, Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah di Gaza untuk periode sementara yang tidak ditentukan dan akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong tersebut, yang telah dihancurkan oleh kampanye pemboman Israel.

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” kata pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.

    Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Disebutkan bahwa misi tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin.”

    Rencana tersebut dengan tegas menolak usulan AS untuk pemindahan massal warga Palestina dari Gaza, yang dianggap negara Arab seperti Mesir dan Yordania sebagai ancaman keamanan.

    Draf proposal tersebut dibagikan kepada Reuters oleh seorang pejabat yang terlibat dalam negosiasi Gaza yang ingin tetap anonim karena draf tersebut belum dipublikasikan.

    Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya tidak mengetahui adanya usulan seperti itu dari Mesir.

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. 

    “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”

    Draf Mesir tidak menyebutkan pemilihan umum mendatang.

    Kementerian Luar Negeri Mesir tidak segera menanggapi permintaan komentar, begitu pula kantor Perdana Menteri Israel, yang dukungannya terhadap rencana apa pun dipandang vital untuk mengamankan komitmen bahwa rekonstruksi di masa mendatang tidak akan dihancurkan lagi.

    Visi

    Usulan tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang terutama ditarik dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran penyediaan keamanan dari Hamas, dengan pembentukan pasukan polisi lokal baru.

    Baik badan keamanan maupun badan pemerintahan akan “diatur, dibimbing, dan diawasi” oleh dewan pengarah. 

    Draf tersebut menyatakan bahwa dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lain-lain.

    Rencana tersebut tidak merinci peran pemerintahan pusat bagi Otoritas Palestina (PA), yang menurut jajak pendapat memiliki sedikit dukungan di antara warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah tagihan yang diperkirakan oleh PBB lebih dari $53 miliar . Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya $20 miliar pada tahap awal rekonstruksi.

    Usulan Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.

    Rencana tersebut tidak memuat janji keuangan spesifik apa pun.

    Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut.

     

     

    SUMBER: THE CRADLE, MIDDLE EAST MONITOR

  • Ada Dana Rp 16 Triliun untuk Ketahanan Pangan

    Ada Dana Rp 16 Triliun untuk Ketahanan Pangan

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menegaskan dukungannya terhadap swasembada pangan. Yandri dalam acara #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 mengatakan, Kemendes PDT menyiapkan dana Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

  • Heboh Kasus Korupsi di Pembuka Tahun 2025: Pertamina hingga LPEI

    Heboh Kasus Korupsi di Pembuka Tahun 2025: Pertamina hingga LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia digemparkan dengan sejumlah kasus korupsi di pembuka 2025 yang baru seumur 62 hari atau sekitar dua bulan.

    Kasus-kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga triliun rupiah menyita perhatian hingga memicu amarah publik. 

    Pengungkapan kasus-kasus tersebut pun turut mewarnai perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang juga baru seumur jagung. Enam bulan pun belum sampai. 

    Kasus korupsi tersebut ditangani oleh penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Berikut daftar kasus korupsi yang terjadi pada awal 2025

    1. Korupsi Pertamina 

    Belakangan ini, kasus tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) paling banyak menyita perhatian publik. Selain kerugian negaranya yang bernilai fantastis.

    Modus yang diduga digunakan oleh para tersangka dalam melawan hukum turut memantik kemarahan publik.

    Kasus dugaan korupsi pada tata kelola minyak mentah itu ditangani oleh Jampdisus Kejaksaan Agung (Kejagung). Periode dugaan korupsi itu pun terjadi pada 2018-2023, di mana para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum pada tata kelola impor minyak mentah.   

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyebut angka kerugian keuangan negara pada kasus tersebut ditaksir mencapai Rp193,7 triliun untuk 2023 saja. 

    Kerugian itu bersumber dari lima komponen. Terbesar adalah biaya subsidi BBM dari APBN yang dikeluarkan saat pemenuhan minyak dalam negeri berasal dari produk impor yang melawan hukum. Nilainya mencapai Rp126 triliun. 

    Harli pun tidak menutup kemungkinan kerugian keuangan negara di kasus tersebut bisa melebihi angka yang saat ini sudah dirilis. Apalagi, Rp193,7 triliun itu hanya angka kerugian yang diduga terjadi pada 2023 saja. 

    “Nah, bagaimana dengan karena tempusnya kan di 2018 sampai 2023. Nah, nanti juga kita akan melihat, mendorong penyidik, apakah bisa di-trace [lacak, red] sampai mulai dari tahun 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kita juga mengharapkan kesiapan ahli untuk melakukan perhitungan terhadap itu,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu. 

    Atas dugaan korupsi itu, penyidik Jampdisus Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka.

    Beberapa di antaranya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan serta anak pengusaha minyak Riza Chalid, yakni beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza.

    Selain pengondisian untuk melakukan impor, para tersangka turut diduga mengimpor bensin RON 90 atau lebih rendah namun melakukan pembayaran untuk bensin dengan kualitas lebih tinggi yakni RON 92 atau Pertamax.

    Di sisi lain, para tersangka diduga melakukan blending di Storage/Depo agar bensin tersebut menjadi RON 92.

    “Ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik terkait bahwa Pertamina Patra Niaga melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92, katakan RON 88. Artinya, barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar,” ungkapnya.

    Kasus minyak mentah juga saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni kaitannya dengan kasus mafia migas Petral.

    Beberapa kasus lain yang juga saat ini tengah diusut yakni kasus pengadaan gas alam cair atau LNG hingga digitalisasi SPBU Pertamina. 

    Kasus-kasus di Pertamina itu hanya lapisan atas gunung es dari praktik korupsi yang melibatkan BUMN maupun kementerian/lembaga.

    Pada kurun waktu Februari-Maret 2025 saja, penegak hukum mengungkap kasus dugaan korupsi lainnya dengan nilai kerugian ratusan miliar hingga triliunan rupiah. 

    2. Kredit Fiktif LPEI

    Belum genap 10 hari kasus minyak mentah Pertamina diumumkan Kejagung, KPK pun mengungkap babak baru penyidikan kasus 

    dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Senin (3/3/2025).

    Sebanyak lima orang di antaranya direksi LPEI resmi ditetapkan tersangka. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima orang tersangka itu meliputi di antaranya dua orang Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS).

    Kemudian, tiga orang dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy (PE), yaitu pemilik perusahaan yakni Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD).

    KPK menduga kasus dugaan fraud pemberian kredit ekspor LPEI ke PT PE itu merugikan keuangan negara hingga US$60 juta atau setara kurang lebih Rp900 miliar. 

    Penegak hukum di KPK menduga kredit ekspor itu diberikan LPEI ke PT PE sejak 2015 kendati mengetahui keuangan perusahaan tersebut tidak bagus.

    Current ratio PT PE berada di bawah 1 atau tepatnya 0,86 ketika menerima fasilitas pembiayaan ekspor dari LPEI.

    Sebaliknya, perusahaan energi itu diduga memalsukan berbagai dokumen seperti purchase order, invoice serta kontrak yang dijadikan dasar pengajuan kredit kepada LPEI. 

    Tidak sampai di situ, KPK mengendus terdapat aliran dana berbentuk ‘uang zakat’ yang diterima oleh tersangka direksi LPEI sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari kredit yang diberikan ke PT PE.  

    “Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan bahwa memang ada namanya uang zakat yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut,” ungkap Kasatgas Penyidikan yang mewakili Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3/2025). 

    Budi menerangkan bahwa kasus kredit LPEI ke PT PE bukan satu-satunya dugaan fraud yang tengah diusut. Ada total 11 debitur LPEI yang tengah diusut KPK, salah satunya yakni PT PE. 

    Secara keseluruhan 11 debitur LPEI, total potensi kerugian keuangan negara pada dugaan fraud tersebut mencapai Rp11,7 triliun.

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” pungkas Budi. 

    Sebagaimana kasus Pertamina, kasus LPEI pun tidak hanya ditangani oleh KPK. Kortas Tipikor Polri pun diketahui tengah mengusut dugaan fraud kredit ekspor yang diberikan Eximbank itu kepada debitur-debitur lain. 

    Masih banyak lagi kasus-kasus rasuah yang kini masih di tahap penyidikan maupun penuntutan, baik ditangani Kejagung, KPK maupun Polri.

    3. Kasus Korupsi Lainnya

    Beberapa di antaranya seperti kasus tata kelola timah di PT Timah Tbk., kasus impor gula, kasus dugaan korupsi di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., kasus jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN, kasus akuisisi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan masih banyak lagi. 

    Kasus-kasus rasuah bernilai fantastis belakangan ini semakin banyak terungkap melalui penegak hukum.

    Layaknya berlomba-lomba dalam mengungkap kasus, penegak hukum di Kejagung, KPK hingga Polri yang berwenang mengusut dugaan korupsi secara satu per satu mengungkap praktik korupsi di berbagai institusi milik negara.

    Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dia kerap membicarakan agar tidak terjadi kebocoran dan penyelundupan.

    “Dengan niat yang baik dengan tekad yang kuat dengan belajar dari semua pengalaman dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih yang bebas dari korupsi kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita,” ujarnya pada peluncuran BPI Danantara, Senin (24/2/2025). 

    PR pemerintahan Prabowo pun sangat besar dalam melakukan pengusutan maupun pencegahan korupsi.

    Saat ini, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RI masih berada di 37 atau untuk 2024. Meski, naik tipis dari perolehan 2023 yakni 34, angka itu belum bisa kembali ke perolehan tertinggi yakni 40 di 2019 silam. 

    Pemerintah dalam RPJMN 2025-2029 pun menargetkan agar skor IPK kembali melambung ke skor 43 pada 2029 mendatang. 

    Meski demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia atau TII Danang Widoyoko mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah hanya meliputi kebocoran uang negara atau APBN. 

    Danang menyoroti pesan pemberantasan korupsi Prabowo yang kerap kali hanya fokus pada kebocoran uang negara.

    Padahal, dia menyebut korupsi juga banyak bersinggungan dengan konflik kepentingan. 

    “Presiden Prabowo kurang mengerti atau yang disampaikan kurang lengkap atau barangkali bias. Sehingga yang dipahami korupsi itu adalah uang negara yang bocor. Sehingga kemudian pemberantasan korupsi dilakukan dengan menarik uang-uang yang bocor itu tadi, agar kemudian bisa dipakai untuk program-program pemerintah,” kata Danang. 

  • Cara Membeli Saham BCA, Gampang untuk Pemula

    Cara Membeli Saham BCA, Gampang untuk Pemula

    PIKIRAN RAKYAT – Apa sobat PR tertarik untuk membeli saham? Salah satu saham yang banyak diminati investor adalah saham BCA (BBCA), yang merupakan blue chip di Indonesia. Baik pemula maupun berpengalaman bisa membeli saham ini. Saham BCA juga sering menjadi pilihan utama karena cenderung memberikan keuntungan jangka panjang yang konsisten.

    Untuk membeli saham BCA, kamu perlu memiliki akun di sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa aplikasi populer untuk membeli saham BCA antara lain Ajaib, Stockbit, Bibit, IPOT, dan MOST (Mandiri Sekuritas).

    Jika suatu saat ingin menjual saham BCA, caranya juga cukup mudah. Kamu hanya perlu masuk ke aplikasi sekuritas yang digunakan, lalu memilih saham BBCA di portofolio investasimu. Setelah itu, tentukan jumlah lot yang ingin dijual serta harga jualnya.

    Keuntungan memiliki saham BCA cukup menarik, terutama dalam jangka panjang. Dengan harga saham BBCA yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, investor bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain (selisih harga beli dan harga jual). Selain itu, BCA juga rutin membagikan dividen kepada pemegang saham, sehingga pemilik saham bisa mendapatkan tambahan penghasilan.

    Cara Membeli Saham BCA

    Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membeli saham BCA di beberapa aplikasi populer.

    Cara Membeli Saham BCA Lewat BCA Sekuritas

    Sebelum membeli saham BCA melalui BCA Sekuritas, pastikan kamu sudah memiliki rekening saham atau Rekening Dana Nasabah (RDN). Jika RDN sudah aktif, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk membeli saham BCA melalui aplikasi BEST Mobile.

    Login ke aplikasi BCA Sekuritas dengan memasukkan user ID dan password. Di halaman utama, klik Home, lalu pilih menu Stock di bagian bawah layar. Gunakan kolom pencarian untuk mengetikkan kode saham BCA (BBCA). Pilih kolom harga dan sesuaikan dengan harga beli yang kamu inginkan. Masukkan jumlah lot saham yang ingin dibeli. Jika ingin menggunakan fitur Good Till Cancel (GTC), klik kolom GTC List. Klik Expired, lalu pilih tanggal maksimum hingga 7 hari. Tekan tombol Buy untuk melakukan pembelian. Konfirmasi pesanan dengan memastikan seluruh data sudah benar, lalu klik OK. Jika muncul notifikasi Order Accepted, maka transaksi berhasil.

    Cara Membeli Saham BCA Lewat Bibit

    Pastikan akunmu telah ditingkatkan ke Bibit Plus sebelum melakukan transaksi. Jika belum, silakan lakukan upgrade dengan mengikuti panduan yang tersedia.

    Dari halaman utama aplikasi Bibit, pilih menu investasi Saham. Selanjutnya, cari dan pilih saham yang tersedia di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan preferensimu. Klik opsi Beli pada saham yang ingin kamu investasikan. Masukkan harga beli yang diinginkan serta jumlah lot yang akan dibeli, lalu tekan tombol Beli. Setelah itu, lanjutkan dengan menekan tombol Konfirmasi untuk menyelesaikan pesanan. Setelah transaksi dibuat, kamu hanya perlu menunggu hingga proses pembelian saham selesai dilakukan.

    Cara beli saham BCA di Bibit Bibit.id

    Cara Membeli Saham BCA Lewat IPOT

    Tentukan saham yang ingin dibeli, lalu pilih opsi EZ Buy untuk mempermudah transaksi. Kamu juga bisa melihat informasi mengenai saham yang dapat menggunakan fasilitas ODT (One Day Trading) di bagian bawah logo emiten.

    Pastikan kamu memahami beberapa istilah penting sebelum membeli saham:

    Max Leverage: Jumlah maksimum dana yang bisa digunakan dengan Booster Modal. Full Cash: Dana yang tersedia untuk transaksi tanpa tambahan leverage. Free Cash: Saldo yang sudah settled dan dapat ditarik ke rekening. Rasio: Perbandingan antara kewajiban dan jaminan yang dimiliki. Agar portofolio tetap aman, pastikan rasio berada di bawah 98%, karena jika melebihi batas tersebut, sistem akan otomatis menjual sahammu (Force Sell).

    Masukkan harga saham serta jumlah lot yang ingin dibeli, lalu geser atau swipe untuk menyelesaikan transaksi.

    Cara Membeli Saham BCA Lewat Ajaib

    Mulailah dengan mengunduh aplikasi Ajaib dan melakukan pendaftaran akun. Buat rekening dana nasabah serta rekening saham melalui aplikasi Ajaib. Lakukan penyetoran dana ke rekening saham untuk modal investasi. Gunakan fitur pencarian di aplikasi untuk menemukan saham BBCA atau saham lain yang ingin dibeli. Masukkan jumlah lot saham yang ingin dibeli sesuai dengan modal yang tersedia. Pilih opsi pembayaran yang sesuai untuk menyelesaikan transaksi. Setelah semua langkah selesai, lakukan konfirmasi pembelian dan transaksi pun berhasil.

    Cara Membeli Saham BCA Lewat Stockbit

    Stockbit adalah salah satu aplikasi investasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika ingin membeli saham BCA melalui Stockbit, ikuti langkah-langkah berikut:

    Unduh aplikasi Stockbit di ponsel dan buat akun terlebih dahulu. Pastikan saldo RDN mencukupi sebelum melakukan pembelian. Jika saldo kurang, lakukan pengisian dana terlebih dahulu. Pembelian saham minimal 1 lot atau setara dengan 100 lembar saham. Gunakan fitur pencarian untuk menemukan saham BCA dengan mengetik kode saham BBCA. Klik tombol “Buy” untuk memulai transaksi pembelian. Masukkan harga beli serta jumlah lot yang ingin dibeli sesuai keinginan. Tekan tombol “Buy” lalu konfirmasi transaksi agar pesanan diproses.

    Setelah transaksi berhasil, saham BCA resmi menjadi milikmu dan akan muncul di portofolio investasi.

    Beli Saham di BCA Minimal Berapa?

    Untuk beli saham di BCA, kamu harus bertransaksi minimal 1 lot atau 100 lembar. Harga 1 lot dapat berubah-ubah setiap harinya seiring dengan fluktuasi harga pasar. Terkadang, harga saham mengalami penurunan, sehingga investor berkesempatan membelinya dengan harga lebih rendah.

    Sebagai salah satu bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI), BBCA memiliki valuasi mencapai Rp1.183 triliun. Sepanjang tahun berjalan (year to date), saham BBCA mengalami kenaikan sebesar 2,13 persen.

    Jika dibandingkan tahun per tahun, saham BBCA telah meningkat 6,37 persen. Dalam jangka waktu lima tahun terakhir, BBCA mencatatkan kenaikan nilai sebesar 62,85 persen.

    1 Lot Saham BCA Berapa Rupiah?

    Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa harga 1 lot saham BCA berubah setiap harinya. Dengan demikian, keuntungannya juga selalu berubah-ubah.

    Untuk hari ini 4 Maret 2025, harga 1 lot saham BCA tercatat Rp8.850,00. Harga hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen dari kemarin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Menggunakan Fitur PayBank di MyIM3 dan Bima+, Kolaborasi Indosat

    Cara Menggunakan Fitur PayBank di MyIM3 dan Bima+, Kolaborasi Indosat

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Indosat Tbk. (ISAT) bekerja sama dengan Indepay menghadirkan fitur PaybyBank di aplikasi myIM3 dan bima+, yang membantu pengguna dalam transaksi digital secara instan dan aman.

    Fitur ini tidak hanya mempermudah pembayaran super cepat yang langsung menghubungkan nomor ponsel ke rekening bank, tapi juga memiliki sistem enkripsi canggih yang menjaga keamanan data.

    Chief Commercial Officer & Director Indosat Ooredoo Hutchison Ritesh Kumar Singh mengatakan kolaborasi antara pihaknya dengan Indepay akan membawa pelanggan Indosat ke pengalaman digital kelas dunia.

    “Dengan fitur terbaru ini kami percaya bahwa kemudahan transaksi tanpa biaya ini akan membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital secara lebih inklusif,” kata Ritesh dalam keteranganya, Selasa (4/3/2025).

    Di sisi lain, Co-founder and Chief Executive Officer of Setara Networks Worldwide Rajib Saha menyebut pembayaran digital memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian. 

    Seiring pesatnya pertumbuhan e-commerce global, pihaknya percaya bahwa Indonesia siap beralih dari transaksi konvensional ke digital yang lebih cepat, bebas biaya, dan praktis hanya dengan sekali klik. 

    “Kami ingin memperkuat ekonomi digital Indonesia dengan infrastruktur canggih, dan Indepay hadir sebagai solusi pembayaran digital inovatif yang bisa diakses masyarakat di seluruh Tanah Air,” ujarnya.

    Adapun berikut cara Menggunakan PaybyBank di Aplikasi myIM3 dan bima+ :

    1. Buka aplikasi myIM3 atau bima+ yang telah terinstal di perangkat Anda dan sudah login menggunakan akun aktif.

    2. Pilih menu Pembayaran untuk membayar tagihan, melakukan isi ulang pulsa, atau pembelian paket data.

    3. Aktifkan opsi PaybyBank yang akan menghubungkan nomor ponsel Anda langsung ke rekening bank.

    4. Pilih Sumber Dana seperti kartu debit, kartu kredit, atau sumber dana lain yang telah terdaftar di platform Indepay .

    5. Pilih Bank Penerbit kartu kredit/debit dan masukkan detail kartu.

    6. Lakukan verifikasi keamanan sesuai instruksi di aplikasi, seperti memasukkan PIN

    atau one-time password (OTP) untuk melindungi transaksi.

    7. Konfirmasi pembayaran dan selesaikan transaksi tanpa biaya tambahan.

    8. Setelah transaksi selesai, pelanggan dapat mengecek riwayat pembayaran melalui fitur laporan transaksi real-time.

  • Tanggapan Pemerintah soal Retret Dilaporkan ke KPK, Sebut Sudah Transparan dan Sesuai Aturan – Halaman all

    Tanggapan Pemerintah soal Retret Dilaporkan ke KPK, Sebut Sudah Transparan dan Sesuai Aturan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). 

    Merespons hal tersebut, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penyelenggara retret mempunyai mekanisme dalam melaksanakan kegiatan retret.

    “Kementerian Dalam Negeri pasti punya mekanisme sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025).

    Ia meyakini, Kemendagri dalam menyelenggarakan kegiatan retret sudah sesuai aturan dan berlaku. 

    Kemendagri juga transparan dalam menjalankan kegiatan yang digelar sejak 21-28 Februari 2025 tersebut.

    “Kami yakin proses yang dijalani oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai dengan aturan, sudah transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Mensesneg

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyebut tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan retret.

    “Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan, setiap orang memiliki hak untuk mengadukan laporan kepada penegak hukum.

    Prasetyo hanya menegaskan, pemerintah selalu transparan dalam menggelar setiap kegiatan.

    “Ya itu hak kalau melaporkan. Semua bisa kita buka,” ucapnya.

    Mengenai keterlibatan PT Lembah Tidar dalam kegiatan tersebut, Prasetyo memastikan, tidak ada yang dilanggar. 

    PT tersebut, merupakan pengelola acara, dan penunjukkannya telah sesuai prosedur.

    “Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” ucapnya.

    Wamendagri

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, juga memastikan retret kepala daerah dilaksanakan sesuai aturan dan transparan.

    “Kami pastikan bahwa semuanya transparan, semuanya sesuai aturan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersih dan transparan,” kata Bima Arya saat ditemui di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin.

    Terkait penggunaan anggaran, Bima membantah pendanaan retret kepala daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

    Ia berujar, seluruh pelaksanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Enggak ada dari APBD, semuanya dari APBN kecuali transportasi para kepala daerah ke lokasi tertentu dari APBD seperti lazimnya kegiatan kepala daerah kalau ada acara pemerintah pusat,” jelasnya.

    Bima pun mengaku siap apabila diminta melaporkan penggunaan dana retreat kepala daerah secara detail ke KPK. 

    “Kami memastikan semuanya transparan dan kami siap untuk menyampaikan itu, laporan itu secara detail,” ucapnya.

    Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menduga, ada konflik kepentingan dalam kegiatan retret kepala daerah yang berlangsung di Magelang.

    Mewakili koalisi, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan pelaksanaan retret diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan.

    Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaran retret kepala daerah, seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret.

    Koalisi Masyarakat Sipil mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan.

    “Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka,” ucap Feri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

    Menurutnya, proses penunjukkan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan.

    Namun, prinsip tersebut, tidak terealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu.

    “Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia.”

    “Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian,” sambungnya.

    Sementara itu, peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Annisa Azzahra, menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku.

    Ia mengatakan, kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD.

    “Sehingga di situ kita menemukan ada celah anggaran yang sangat besar, yaitu ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan.”

    “Jumlahnya sangat besar sekitar Rp6 miliar itu ternyata di-cover oleh APBD,” kata Annisa dalam kesempatan yang sama.

    Menurutnya, hal tersebut, sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah.

    Padahal, lanjutnya, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN.

    “Harusnya, kegiatan orientasi dan retret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Ternyata, keadaannya itu tidak terjadi,” sebutnya.

    Dari kejanggalan itu, Annisa mengungkapkan bahwa diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah adalah PT Lembah Tidar Indonesia.

    Ia menyebut, jajaran petinggi PT Lembah Tidar Indonesia diisi oleh kader Partai Gerindra.

    “Kita melihat bahwa komisaris lama dan juga direksi utama dari LTI ini adalah anggota Gerindra dan juga pejabat aktif saat ini.”

    “Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan,” ujar Annisa.

    “Ditambah lagi terkait dengan konflik kepentingan ini dibuktikan bahwa tidak adanya proses pemilihan tender yang jelas,” imbuhnya.

    Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

    (Tribunnews.com/Deni/Taufik)

  • Pengamat Wanti-wanti Ancaman BTS Palsu 2G, Curi Data dan Dana Nasabah

    Pengamat Wanti-wanti Ancaman BTS Palsu 2G, Curi Data dan Dana Nasabah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertindak cepat memberantas Base Transceiver Station (BTS) palsu.

    Pemancar sinyal 2G itu kerap digunakan digunakan oleh oknum untuk menyebarkan SMS penipuan dengan salah satu targetnya adalah perbankan. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward menjelaskan BTS palsu atau “Fake BTS” dengan teknologi 2G sering digunakan untuk mengirimkan SMS tanpa identitas kartu operator. 

    Penipu berusaha memanfaatkan kelemahan pada desain protokol 3GPP, yang memungkinkan kemudahan dan keandalan komunikasi data, namun dengan sistem keamanan yang minim.

    “BTS palsu ini menjadi sarana efektif bagi pelaku kejahatan untuk menyebarkan SMS penipuan atau bahkan virus dan trojan yang berbahaya,” ujar Ian kepada Bisnis, Selasa (4/3/2025).

    Dia mengatakan bahwa oknum yang menggunakan BTS palsu ini menyasar seluruh pengguna layanan seluler, terutama yang masih menggunakan teknologi 2G. Masyarakat yang masih bergantung pada teknologi 2G seperti menerima kode OTP lewat SMS, berisiko menjadi korban. 

    “Banyak yang menawarkan jasa yang diawali dengan melakukan SMS blasting menggunakan BTS palsu,” kata Ian. 

    Ian tidak memiliki data spesifik, tetapi dia menduga bahwa fenomena ini telah berlangsung cukup lama dan makin marak seiring dengan meningkatnya kasus penipuan digital. Kasus-kasus ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih mengandalkan jaringan 2G.

    Meskipun teknologi telah berkembang, Ian mengingatkan bahwa ancaman tidak terbatas pada jaringan 2G saja. Ini menunjukkan bahwa evolusi teknologi tidak serta merta menghilangkan risiko penipuan digital.

    “Sebenarnya untuk 4G ke atas pun banyak yang melakukan penipuan dengan message lainnya,” jelasnya. 

    Ian mengatakan pemberantasan BTS palsu menjadi prioritas pihak berwenang. Namun, dia menekankan bahwa tantangan utama terletak pada kesadaran masyarakat. 

    Masyarakat harus mengetahui cara membedakan antara SMS penipuan dengan SMS asli, untuk mencegah praktik penipuan. 

    “Tantangannya adalah masyarakat sadar keamanan berkomunikasi. Baik 2G/4G/5G semua dapat dilakukan untuk penyebaran informasi penipuan; yang penting masyarakat sadar akan keamanan data,” tegasnya.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan SMS penipuan dengan metode fake base transceiver station (BTS). 

    Kasus ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan belakangan ini yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, dirinya telah memerintahkan Ditjen Infrastruktur Digital (DJID) mengambil sejumlah langkah untuk menangani kasus ini. 

    “Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) juga sudah dikerahkan guna memantau dan melacak sumber sinyal frekuensi radio ilegal yang digunakan para pelaku,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (3/3/2025).

    Meutya menjelaskan bahwa dengan menggunakan perangkat fake BTS atau BTS palsu, para pelaku dapat memancarkan sinyal seolah-olah sebagai BTS operator resmi. Dengan cara ini pelaku mengirim SMS secara massal ke ponsel di sekitarnya tanpa terdeteksi oleh sistem operator. 

    Sebelumnya, ramai di media sosial mengenai pesan SMS penipuan yang menyasar sejumlah nasabah perbankan. Uniknya, SMS penipuan ini menggunakan kanal resmi. Nasabah penerima pesan diarahkan pada website, yang digunakan aktor untuk menyedot data dan uang nasabah. 

  • Antisipasi Tekanan Global Tahun Ini, BTN Naikkan Alokasi Dana CKPN – Halaman all

    Antisipasi Tekanan Global Tahun Ini, BTN Naikkan Alokasi Dana CKPN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengantisipasi tekanan global di 2025 dengan meningkatkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

    Dalam laporan keuangan bulanan per Januari 2025, BTN mencatatkan peningkatan pembentukan CKPN sebesar 27,56 persen (yoy).

    Di sisi lain, penyaluran kredit BTN tercatat senilai Rp356,99 triliun per akhir Januari 2025, tumbuh 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp333,28 triliun.

    Sementara itu, dana pihak ketiga mencapai Rp374 triliun per akhir Januari 2025, tumbuh 8,7% yoy dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp344,25 triliun.

    Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P Napitupulu menjelaskan pertumbuhan kredit perseroan yang tetap positif memperlihatkan bahwa permintaan KPR memang tidak pernah lesu, seberat apapun tantangan kondisi ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen. 

    “Sebagai bank yang mendapat mandat khusus di sektor ini, tentu kami harus mampu menyediakan akses pembiayaan seluas luasnya bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Apapun situasinya, termasuk ketika industri bank menghadapi isu likuiditas berbiaya tinggi,” kata Nixon dikutip Selasa (4/3/2025).

    Nixon menjelaskan, transformasi digital yang terus disempurnakan dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi game changer bagi bisnis BTN.

    “Kami juga secara agresif mempertebal bisnis KPR non subsidi dan high yield loan untuk memperbaiki tingkat margin. Agenda transformasi digital dan ekspansi ke segmen komersil kami lakukan secara simultan, berkelanjutan untuk membawa bank ini ke level lebih tinggi,” kata Nixon. 

    Dari aktivitas penyaluran kredit, BTN meraih pendapatan bunga Rp2,36 triliun. Setelah dikurangi beban bunga Rp1,5 triliun, pendapatan bunga bersih mencapai Rp854 miliar. Sementara itu, laba bersih tahun berjalan senilai Rp102 miliar.

     

     

  • Eks PM Malaysia Ismail Sabri Jadi Tersangka Korupsi, Uang Rp626 Miliar dan 16 Kilogram Emas Batangan Disita

    Eks PM Malaysia Ismail Sabri Jadi Tersangka Korupsi, Uang Rp626 Miliar dan 16 Kilogram Emas Batangan Disita

    KUALA LUMPUR – Komisi Antirasuah Malaysia (SPRM) menetapkan mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan penggunaan ilegal dana promosi dan publisitas semasa menjabat.

    Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki di Putrajaya pada Senin (3/3) mengatakan PM ke-9 Malaysia itu telah dikenakan Pasal 36 (1) Undang-Undang SPRM 2009 terkait laporan harta kekayaan.

    Dalam penggeledahan kondominium, ditemukan uang yang diduga berkaitan dengan Sabri. Jika benar uang tersebut miliknya, maka dia harus memberikan penjelasan, kata Azam.

    Penggeledahan juga dilakukan di sebuah rumah dan tiga lokasi lainnya, di mana SPRM menemukan dan menyita uang tunai senilai sekitar 170 juta ringgit (sekitar Rp626 miliar) dalam berbagai mata uang asing dan 16 kilogram emas batangan yang nilainya diperkirakan hampir 7 juta ringgit.

    Penggeledahan dilakukan setelah SPRM menahan empat pejabat senior pada pemerintahan Sabri.

    SPRM telah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi dan penggunaan ilegal dana promosi dan publisitas program Keluarga Malaysia pada awal 2024.

    Azam mengatakan proyek promosi dan publisitas itu bernilai hingga 700 juta ringgit (setara Rp2,6 triliun).

    Saat ini, sedikitnya 31 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

    Pada November 2024, SPRM telah mengeluarkan pemberitahuan agar Sabri dan seorang individu lainnya untuk melaporkan harta kekayaan mereka.

    Dilansir ANTARA, Senin, 3 Maret, menurut Azam, Sabri telah menyerahkan laporan harta kekayaannya pada 10 Februari dan dia dimintai keterangan oleh SPRM pada 19 Februari.

    SPRM akan meminta keterangan lagi dari Sabri pada Rabu (5/3) dan memanggil sekitar 10 saksi lain hingga dua pekan mendatang.

    SPRM membekukan rekening bank berisi 2 juta ringgit yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

    Namun, kata Azam, SPRM tidak membekukan rekening bank milik Sabri saat ini karena masih melakukan pemeriksaan.

    Ismail Sabri Yaakob menjabat sebagai PM pada 2021-2022, menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri.

     

  • Bukti Baru Aplikasi WPONE Penipuan, Ternyata Tidak Ada Catatan IPO di Amerika

    Bukti Baru Aplikasi WPONE Penipuan, Ternyata Tidak Ada Catatan IPO di Amerika

    JABAR EKSPRES – Aplikasi WPONE yang saat ini mengaku sedang IPO di bursa saham NASDAQ Amerika terbukti sebagai penipuan karena ternyata tidak ditemukan catatan apapun.

    Padahal, jika sedang IPO atau Initial Public Offering, seharusnya sebuah perusahaan sedang gencar melakukan promosi dan banyak penawaran ke publik.

    Yang dimaksud dengan IPO adalah penawaran umum perdana saham kepada publik. IPO merupakan proses ketika perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat luas untuk pertama kalinya.

    Tujuan dilakukannya IPO adalah agar sebuah perusahaan mendapatkan pendanaan dari investor, meningkatkan modal ekuitas dari investor publik, dan menjadikan perusahaan terbuka sehingga bisa dimiliki siapa saja.

    Baca juga : Modus Penipuan CEO Aplikasi WPONE Terbongkar, DANA Anggota Diduga Disalahgunakan Untuk ini

    Untuk bisa melakukan IPO, sebuah perusahaan harus bisa memenuhi syarat berikut ini :

    1. Memiliki track record keuangan yang baik
    2. Memiliki potensi keuntungan di masa depan
    3. Laporan keuangan harus di audit oleh Kantor Akuntan Publik
    4. Memiliki tujuan yang jelas atas penerbitan saham

    Sementara untuk aplikasi WPONE ini diketahui sama sekali tidak ditemukan catatan apapun di Amerika, hal ini diketahui setelah salah satu akun sosial media Facebook bernama Masriniati Eva Belisima melakukan pengecekan melalui rekannya yang ada di Amerika.

    “Info terkini ternyata saya cek di US (Amerika) dimana WPONE berasal yang katanya katanya dari Colorado Amerika 🇺🇸 nah aku punya teman2 yang tinggal di Amerika sana dari teman bule bahkan orang Indonesia yang nikah dan tinggal disana katanya gak ada jenis Investasi yang namanya WPONE disana dan dia telurusi di website WPONE sendiri ke blok karena di Amerika emang sangat ketat pengawasan gak main2 dan pemerintah disana bener2 luar biasa.”

    Akun tesebut juga membagikan tangkapan layar obrolannya dengan rekannya tersebut.

    “Ga ada WPONE di US kak, udah coba di check website dan review di reddit (ini semacam kaskus di US, dan sangat terkenal, klo orang mau lihat review apapun bisa check di raddit dan tidak ada pembahasan soal WPONE) menurutku no one know ahaout teh apps, dan aplikasi investasi si US tu sangat ketet jg, suamiku sih gak tahu dan ga pernah denger,” tulis rekan tersebut melalui pesan singkat.