Perusahaan: Dana

  • Pengadaan alat bantu fisik bagi difabel di Jakbar pada Maret

    Pengadaan alat bantu fisik bagi difabel di Jakbar pada Maret

    untuk mendapatkan ABF cukup mudah, warga difabel bisa langsung mengajukan kepada  RT/RW sesuai tempat tinggalnya

    Jakarta (ANTARA) – Pengadaan sebanyak 720 alat bantu fisik (ABF) bagi difabel di Jakarta Barat (Jakbar) dilaksanakan pada minggu ketiga Maret 2025.

    “Pengadaan barangnya sedang dalam proses. Insyaallah pengadaannya pada minggu ketiga Maret,” ucap Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Suprapto melalui pesan singkat kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Suprapto menyebut dana yang disiapkan sebesar Rp1,1 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan 460 kursi roda dan 260 alat bantu dengar (hearing aid).

    “Pengadaan Rp1,1 miliar saya rasa sudah mencukupi sehingga tidak ada penambahan lagi pada tahun ini,” kata Suprapto.

    Hingga kini, sudah ada lebih dari 100 warga difabel yang mengajukan ABF sesuai dengan domisilinya.

    “Jumlahnya masih akan terus bertambah,” ujar dia.

    Suprapto juga menjelaskan untuk mendapatkan ABF cukup mudah, warga difabel bisa langsung mengajukan kepada RT/RW sesuai tempat tinggalnya.

    “Warga difabel cukup minta pengantar dari RT/RW setempat,” kata Suprapto.

    Suprapto mengatakan surat pengantar itu nanti akan dilanjutkan ke kelurahan, dan pihak kelurahan akan mengeluarkan surat pengantar masyarakat (Surat PM 1) yang ditujukan ke Suku Dinas Sosial Jakarta Barat (Sudinsos Jakbar).

    “Setelah itu Sudinsos Jakbar akan menugaskan Kasatpel kecamatan untuk berkunjung ke yang bersangkutan dan jika benar warga tidak mampu dan benar sakit (difabel) maka kursi roda akan diberikan kepada yang bersangkutan,” kata Suprapto.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bima Arya Buka-Bukaan soal Pilkada Ulang, Dananya dari Mana?

    Bima Arya Buka-Bukaan soal Pilkada Ulang, Dananya dari Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi terkait pendanaan untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 24 kota dan kabupaten. 

    Menurutnya, sebagian daerah telah menyatakan kesiapan untuk menganggarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi masih ada yang belum memberikan kepastian terkait kemampuan pendanaan.   

    “Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan,” ujar Bima Arya dalam keterangannya.   

    Untuk memastikan kesiapan daerah, Bima mengatakan bahwa Kemendagri melakukan pertemuan daring dengan seluruh daerah yang terdampak serta merencanakan kunjungan langsung ke masing-masing wilayah.

     “Siang tadi kami melakukan zoom meeting dengan semua. Dan nanti satu-satu akan kami datangi, kami telisik, kami lihat APBD-nya. Karena kalau dibilang tidak mampu, kami harus cek apakah betul tidak mampu. Bisa saja anggaran digeser-geser,” jelasnya.  

    Lebih lanjut, Bima Arya juga menegaskan bahwa selain memastikan kesiapan APBD, Kemendagri akan memeriksa komposisi penganggaran agar lebih efisien. 

    “Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu, seperti sosialisasi dan lain-lain,” tambahnya.  

    Menurutnya, ada dua hal utama yang menjadi perhatian pertama, memastikan apakah APBD mampu membiayai PSU, dan kedua, memastikan penganggaran dilakukan dalam versi minimal.

    Bima menekankan bahwa jika APBD daerah tidak cukup, maka pembiayaan dapat ditarik ke tingkat provinsi.

     “Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan,” katanya.  

    Bima Arya mengakui bahwa pemerintah berpacu dengan waktu karena ada batas waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, dia memastikan bahwa pemerintah pusat akan berkoordinasi dilakukan semaksimal mungkin agar PSU, baik yang seluruhnya maupun sebagian, bisa terselenggara dengan baik.   

    Terkait kemungkinan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bima Arya menyatakan bahwa skema pendanaannya akan bersifat berbagi beban (cost-sharing).

    “Bisa. Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN,” ungkapnya.  

    Ketika ditanya apakah anggaran dari APBN akan berasal dari pos kementerian tertentu, Bima Arya menyatakan bahwa hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.

    “Kami akan komunikasikan dan Kementerian Keuangan post-nya dari mana nanti ya,” pungkas Bima.  

  • 2 Mantan Menteri Iran Dibui Atas Korupsi Impor Teh

    2 Mantan Menteri Iran Dibui Atas Korupsi Impor Teh

    Teheran

    Dua mantan Menteri Iran dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan setempat terkait kasus korupsi miliaran dolar Amerika, yang melibatkan impor teh.

    Kasus ini yang dikenal di Iran sebagai Skandal Teh Debsh, seperti dilansir AFP, Selasa (4/3/2025), mulai diselidiki tahun 2023 dan melibatkan lebih dari 60 orang, dengan total kerugian mencapai total US$ 3,7 miliar.

    Laporan outlet media kehakiman Iran, Mizan Online, menyebut sekitar 42 terdakwa telah dijatuhi hukuman dalam kasus ini, termasuk mantan Menteri Pertanian Javad Sadatinejad dan mantan Menteri Industri Reza Fatemi Amin.

    Sadatinejad, menurut Mizan Online, dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Sedangkan Fatemi Amin dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

    Kedua menteri, yang menjabat dalam pemerintahan mendiang Presiden Ebrahim Raisi, dinyatakan bersalah atas keterlibatan dalam mengganggu sistem ekonomi negara. Hukuman yang dijatuhkan itu dianggap “final dan mengikat”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Pengadilan Iran juga menjatuhkan hukuman kepada kepala eksekutif perusahaan The Debsh, Akbar Rahimi-Darabad, dengan 66 tahun penjara untuk berbagai tindak kejahatan, termasuk mengganggu perekonomian Iran, penyelundupan mata uang asing dan penyuapan.

    Tak hanya dihukum bui, Rahimi-Darabad juga diperintahkan untuk membayar kembali dana selundupan senilai lebih dari US$ 2,38 miliar dan membayar denda sebesar US$ 1,5 miliar.

    Di bawah aturan hukum yang berlaku di Iran, hukuman penjara dijalani secara bersamaan, yang berarti Rahimi-Darabad akan menjalani hukuman 25 tahun penjara, yang merupakan hukuman paling lama dari masa hukuman yang harus dijalaninya.

    Pada April 2023 lalu, para anggota parlemen Iran memakzulkan Fatemi Amin karena melonjaknya harga mobil.

    Pada bulan yang sama, Sadatinejad dipecat dari jabatannya. Kemudian pada Mei 2024, dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas kasus korupsi impor pakan ternak.

  • Kurangi Curah Hujan di Jabodetabek, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca – Halaman all

    Kurangi Curah Hujan di Jabodetabek, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca – Halaman all

    Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi intensitas hujan, baik di wilayah  hulu maupun di wilayah hilir.

    Tayang: Selasa, 4 Maret 2025 18:00 WIB

    Tribunnews/Taufik Ismail

    MODIFIKASI CUACA – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Pemerintah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Kurangi curah hujan di Jabodetabek yang sedang dilanda banjir. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Kurangi curah hujan di Jabodetabek yang sedang dilanda banjir.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi intensitas hujan, baik di wilayah  hulu maupun di wilayah hilir.

    “Karena ini banjir, masalahnya juga ada kiriman dari hulu, juga di hilirnya sendiri hujan terus, makanya ini harus dikurangi curah hujannya,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    OMC ini ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Pemerintah juga berharap Pemprov DKI Jakarta dapat turut serta menambah upaya modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan.

    Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan Pemprov DKI kata dia bisa menggunakan dana siap pakai.

    “Iya dana siap pakai,” katanya.

    Pratikno mengatakan bahwa modifikasi cuaca dilakukan hingga pekan kedua Maret ini.

    Karena berdasarkan prediksi BMKG, hujan lebat masih akan mengguyur Jabodetabek hingga minggu kedua Maret.

    “Karena itu kita akan coba turunkan kurangi,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kurangi Potensi Banjir Jabodetabek, Menko PMK Bakal Tambah Operasi Modifikasi Cuaca

    Kurangi Potensi Banjir Jabodetabek, Menko PMK Bakal Tambah Operasi Modifikasi Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah terus berupaya mengatasi banjir yang melanda wilayah Jabodetabek dengan berbagai langkah darurat.

    Dia menyatakan bahwa selain upaya evakuasi dan penyelamatan warga terdampak, pemerintah juga memperluas operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi curah hujan di kawasan tersebut.  

    “Iya tadi pagi saya bersama Kepala BNPB sudah menggelar rapat koordinasi, yang hadir ada perwakilan dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Basarnas, dan BMKG. Saat ini fokus utama kita adalah penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu, evakuasi sudah dikerahkan, kita sudah koordinasi soal lokasi mana yang butuh bantuan dan pengungsian,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).  

    Selain menangani dampak langsung banjir, kata Pratikno pemerintah juga meningkatkan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan, terutama yang berasal dari wilayah hulu.

    “Karena ini banjir ini masalahnya juga ada dikiriman dari hulu dari hulu, juga di hilirnya sendiri juga hujan terus ya di daerah kawasan Jabodetabek. makanya ini harus dikurangi curah hujan, curah hujannya dikurangi,” imbuhnya.  

    Pratikno pun melanjutkan bahwa selain evakuasi dan penanganan korban, pemerintah juga mulai melakukan pemulihan terhadap infrastruktur yang terdampak.

    “Ada beberapa daerah yang kita juga sudah melakukan pemulihan, jadi pemulihan mengenai jalan, jembatan, fasilitas umum seperti rumah ibadah apalagi sekarang Ramadan,” ucapnya

    Menurut perkiraan BMKG, curah hujan tinggi diprediksi masih akan berlangsung hingga awal minggu kedua Maret.

    Sejauh ini, kata Pratikno, BNPB menggunakan dana siap pakai untuk membiayai operasi ini. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan kontribusi dari pemerintah daerah.

    “Iya pakai dana siap pakai,” kata Pratikno.

  • Honorer RSUD Nunukan Protes Gaji Berkurang, Ini Penjelasan Manajemen
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        4 Maret 2025

    Honorer RSUD Nunukan Protes Gaji Berkurang, Ini Penjelasan Manajemen Regional 4 Maret 2025

    Honorer RSUD Nunukan Protes Gaji Berkurang, Ini Penjelasan Manajemen
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Tenaga
    honorer
    RSUD Nunukan, Kalimantan Utara, menuntut penjelasan terkait pemotongan gaji yang mereka.
    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Nunukan, Selasa (4/2/2025), juru bicara honorer, Muslimin, menyampaikan keresahan mereka soal nominal gaji yang berkurang.
    “Yang kami pertanyakan, kenapa gaji kami yang masuk rekening tidak seperti sebelumnya. Kok jumlahnya berkurang?” ujarnya.
    Sebelumnya, gaji seorang supir ambulans seperti Muslimin masuk rekening sebesar Rp 1,3 juta. Namun, berdasarkan janji eks Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, seharusnya ada tambahan Rp 500.000 sebagai kenaikan gaji.
    “Menurut hitungan kami, seharusnya gaji yang masuk nambah Rp 500.000, yaitu Rp 1,8 juta. Kenapa yang masuk rekening saya hanya Rp 1.650.000?” kata Charles, honorer bagian kelistrikan RSUD Nunukan.
    Para tenaga honorer juga mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan hak libur, bahkan saat Hari Raya Lebaran.
    “Itu kenapa kami emosi. Mungkin angka yang kami perjuangkan tidak seberapa. Janji Rp 500.000 itu sangat berarti karena bagi kami, itu menambah kesejahteraan meski dianggap kecil saja jumlahnya,” imbuhnya.
    Penjelasan RSUD Nunukan
    Plt Direktur RSUD Nunukan, Sabarudin, menjelaskan bahwa perubahan regulasi dari BLUD ke APBD berdampak pada standar gaji yang diterima tenaga honorer.
    “Saat regulasi BLUD berganti menjadi APBD, maka standar besaran gaji juga berubah, menganut Standar Satuan Harga (SSH). Dan memang, standar APBD lebih kecil dibanding BLUD,” jelasnya.
    Gaji supir ambulans yang sebelumnya Rp 1,3 juta mengikuti standar BLUD, kini hanya Rp 1,1 juta dengan sistem APBD. Dengan tambahan Rp 500.000 dana kesejahteraan, maka total gaji menjadi Rp 1.650.000.
    “Dan angka tersebut sudah sesuai standar SSH. Karena sekali lagi, penggajian 518 tenaga honor RSUD dibackup APBD, bukan lagi BLUD,” tuturnya.
    Sabarudin juga memastikan bahwa perubahan ini sebenarnya membawa keamanan finansial bagi tenaga honorer, karena skema APBD menjamin stabilitas gaji, tidak bergantung pada pendapatan rumah sakit seperti BLUD.
    Selain itu, dengan gaji berbasis APBD, ada peluang tenaga honorer terdata dalam database BKN, yang bisa meningkatkan peluang status mereka di masa depan.
    “Dan ini sebenarnya tanda sayang kami ke para honorer,” katanya lagi.
    DPRD Desak Evaluasi Manajemen RSUD Nunukan
    Ketua Komisi 3 DPRD Nunukan, Rian Antoni, menilai kurangnya sosialisasi dari manajemen RSUD menjadi penyebab munculnya protes dan ketidakpuasan tenaga honorer.
    “Seharusnya masalah ini dikomunikasikan dengan baik. Dijelaskan pelan-pelan supaya tidak miss persepsi,” sesalnya.
    Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi RSUD Nunukan yang masih dalam sorotan tajam pasca kasus korupsi BLUD Nunukan yang merugikan negara Rp 2,52 miliar.
    Anggota DPRD lainnya, Gat Khaleb, mengkritik minimnya tenaga kesehatan di pedalaman, yang berdampak buruk pada pelayanan BPJS.
    “Apalagi ternyata gaji Nakes maupun tenaga honorer kita paling rendah dibanding Kabupaten Malinau, Tanjung Selor, dan Kota Tarakan. Wajar minat Nakes ke Nunukan minim akibat kesejahteraan yang minus,” tegasnya.
    DPRD juga meminta evaluasi total manajemen RSUD, karena sistem yang lama dianggap masih menyisakan banyak permasalahan.
    Sekretaris Komisi 1 DPRD Nunukan, Mansur Rincing, bahkan meminta Bupati Nunukan segera mengambil kebijakan tegas untuk mengganti jajaran lama di RSUD.
    “Saya ingatkan, sampai hari ini penyidik masih memantau RSUD Nunukan. Dengan manajemen lama dan terus munculnya masalah, saya berharap Bupati Nunukan yang baru ambil kebijakan tegas mengganti orang-orang lama di RSUD,” tegasnya.
    Selain itu, DPRD berencana segera membahas kenaikan standar gaji honorer dengan instansi terkait.
    “Jadi kita akan segera rapatkan masalah standar gaji honorer dengan instansi terkait. Kita akan melihat regulasi yang ada, dan harapan kami, keputusan nanti berpihak pada tenaga honorer,” tutup Rian Antoni.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaspol Hari Ini: Blak-blakan Emil Dardak soal Pengorbanan Arumi Bachsin

    Gaspol Hari Ini: Blak-blakan Emil Dardak soal Pengorbanan Arumi Bachsin

    Gaspol Hari Ini: Blak-blakan Emil Dardak soal Pengorbanan Arumi Bachsin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim)
    Emil Dardak
    menceritakan bagaimana pengorbanan istrinya,
    Arumi Bachsin
    , untuk mendukung karier politiknya.
    Baginya, Arumi banyak berkorban dari sisi finansial karena harus mengurangi jadwal kerjanya sebagai selebritas.
    Di sisi lain, Emil juga blak-blakan soal rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur (
    Pemprov Jatim
    ) mengurangi dana sekolah gratis untuk SMA dan SMK negeri.
    Pasalnya, Pemprov Jatim kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 4 triliun, yang membuat Khofifah Indar Parawansa dan Emil harus memikirkan cara terbaik untuk mengalokasikan dana pendidikan.
    Tak hanya itu, Emil juga menceritakan rencana politiknya ke depan, termasuk kemungkinan menjadi calon gubernur di
    Pilkada Jatim 2029
    .
    Simak selengkapnya di
    Gaspol! Kompas.com
    . Tayang Kamis (4/3/2025) hari ini pukul 17.00 WIB di
    YouTube Kompas.com
    .

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Gelontorkan Rp2,09 Miliar untuk Warga Terdampak Banjir Jakarta, Bogor, dan Bekasi

    Kemensos Gelontorkan Rp2,09 Miliar untuk Warga Terdampak Banjir Jakarta, Bogor, dan Bekasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) telah menggelontorkan dana bantuan senilai Rp2,09 miliar bagi warga terdampak banjir di Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi. 

    Mengutip keterangan resmi Kemensos pada Selasa (4/3/2025), Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menuturkan pihaknya telah menyalurkan bantuan dan mendirikan dapur umum pada area-area terdampak banjir.

    Untuk penanganan banjir di Jakarta, tutur Gus Ipul, Kemensos telah menggulirkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar senilai Rp815,5 juta.

    “Bantuan tersebut berupa 35.000 paket makanan siap saji, 2.500 paket lauk pauk siap saji, 600 lembar kasur, 600 lembar selimut, dan 300 paket kids ware,” katanya. 

    Gus Ipul melanjutkan, Kemensos juga mengirimkan bantuan berupa 500 paket makanan siap saji, 500 paket lauk pauk, 100 lembar kasur, 100 lembar tenda gulung, 150 selimut, 150 paket kids ware dan 150 paket family kit bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Bogor pada Senin (3/3/205). 

    Adapun, total bantuan tahap pertama itu mencapai Rp308,5 juta. Kemudian pada Selasa (4/3/2025), Gus Ipul menyebut Kemensos kembali menggulirkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Bogor, tepatnya ke Desa Bojongkulur Gunung Putri.

    “Bantuan yang diserahkan berupa 2.000 paket makanan siap saji, 200 paket kids ware, 300 lembar selimut, 200 lembar kasur dan 100 paket family kit. Total bantuan tahap kedua untuk Kabupaten Bogor mencapai Rp 451,1 juta,” jelasnya.

    Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini turut menyampaikan Kemensos telah memberikan bantuan pada warga terdampak banjir di Kota Bekasi. Bantuan ini berupa 2.000 paket makanan siap saji, 100 paket kids ware, 200 lembar selimut, dan 100 lembar kasur. 

    “Tak hanya bantuan, kami juga mengirimkan perahu karet untuk membantu proses evakuasi, 3 unit perahu karet beserta mesin untuk membantu proses evakuasi yang masih berjalan,” pungkasnya.

  • Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) disebut akan menang. Jika didukung dana korupsi Pertamina.

    Hal tersebut ditanggapi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Menurutnya, hal itu sudah dicium publik.

    “Aroma seperti ini tercium publik,” kata Mulyanto dikutip dari unggahannya di X, Selasa (4/3/2025).

    Pernyataan demikian, sebelumnya diungkapkan eks petinggi Partai Gerindra, Arief Poyuono.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Poyuono mengatakan, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Ini Tips Jitu Atur Keuangan Biar Tetap Aman saat Tekena PHK!

    Ini Tips Jitu Atur Keuangan Biar Tetap Aman saat Tekena PHK!

    Jakarta: Kabar kurang sedap datang dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjelang Ramadan. Perusahaan tekstil ternama ini resmi tutup pada 1 Maret 2025.
     
    Setidaknya ada 10 ribu karyawan Sritex terkena PHK imbas penutupan perusahaan itu. Situasi seperti ini bisa bikin siapa saja panik. Tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau penghasilan tentu mempengaruhi kondisi keuangan. 
     
    Tapi jangan khawatir, merangkum berbagai sumber, berikut beberapa tips mengatur keuangan setelah terkena PHK:
    1. Evaluasi kondisi keuangan saat ini
    Langkah pertama, cek semua aset, utang, dan pengeluaran bulanan. Catat sumber pendapatan lain, seperti tabungan atau investasi, untuk mengetahui seberapa lama dana tersebut bisa menopang kebutuhan hidup. 

    2. Buat anggaran baru
    Setelah tahu kondisi keuangan, buat anggaran baru yang menyesuaikan dengan pendapatan saat ini. Prioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Tunda dulu pengeluaran yang sifatnya hiburan atau belanja barang mewah.
     

    3. Manfaatkan dana pesangon dengan bijak
    Jika menerima pesangon, gunakan dengan bijak. Jangan langsung habiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Alokasikan untuk kebutuhan hidup beberapa bulan ke depan sambil mencari pekerjaan baru. 

    4. Cari sumber penghasilan sementara
    Sambil menunggu pekerjaan baru, cari penghasilan tambahan. Bisa dengan freelance, jualan online, atau pekerjaan paruh waktu lainnya. Selain menambah pemasukan, aktivitas ini juga bisa menjaga produktivitas.

    5. Kurangi pengeluaran tidak penting
    Tinjau kembali pengeluaran bulanan dan kurangi yang tidak penting. Misalnya, langganan streaming yang jarang ditonton atau makan di luar. Fokus pada kebutuhan utama agar keuangan tetap stabil.

    6. Manfaatkan bantuan pemerintah atau pelatihan ulang
    Beberapa perusahaan atau pemerintah menyediakan pelatihan ulang bagi karyawan yang terkena PHK. Misalnya, eks karyawan Sritex disiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan mereka. 

    Manfaatkan kesempatan ini untuk menambah skill dan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan baru.

    7. Jaga kesehatan mental
    Terkena PHK bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jaga pikiran tetap positif, berbicara dengan keluarga atau teman dekat, dan tetap aktif dengan kegiatan yang disukai. Kesehatan mental yang baik akan membantu dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat.
     
    Menghadapi PHK memang tidak mudah, tapi dengan perencanaan keuangan yang baik dan sikap proaktif, kamu bisa melewati masa sulit ini. Tetap semangat dan terus berusaha!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)