Perusahaan: Dana

  • Jamu Duta Besar Tajikistan, Menlu Sugiono Bicarakan Asta Cita Presiden Prabowo di Sektor Hilirisasi – Halaman all

    Jamu Duta Besar Tajikistan, Menlu Sugiono Bicarakan Asta Cita Presiden Prabowo di Sektor Hilirisasi – Halaman all

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri

    Tayang: Rabu, 5 Maret 2025 04:52 WIB

    Dokumentasi Kementerian Luar Negeri

    KERJA SAMA EKONOMI – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri di Kantor Kemlu RI, Jakarta pada Selasa (4/3/2025). Sugiono bahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri di Kantor Kemlu RI, Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

    Dalam pertemuan bilateral itu, Sugiono menyampaikan, hubungan diplomatik Indonesia dengan Tajikistan telah berlangsung selama 30 tahun.

    Pertemuan ini lanjutnya, juga merupakan respons positif atas kunjungan pejabat tinggi antar kedua negara di mana sebelumnya Perdana Menteri Tajikistan berkunjung ke Bali saat penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada tahun 2024 lalu.

    Dalam kesempatan itu, Sugiono juga membahas penguatan komitmen kerja sama bilateral kedua negara, khususnya terkait harapan perluasan investasi sektor hilirisasi industri mineral. 

    Mengingat, Tajikistan merupakan investor terbesar dari kawasan Asia Tengah yang menanamkan dana mencapai 5 juta dolar AS dalam kurun 5 tahun terakhir di Indonesia.

    “Hal tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” kata Sugiono dalam keterangan Kemlu RI, Selasa.

    Selain sektor ekonomi, Sugiono juga menyampaikan harapan kedua negara bisa segera menandatangani beberapa perjanjian untuk penguatan kerja sama bilateral di bidang politik maupun ekonomi.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • DANA KAGET 5 Maret 2025, Dapatkan Saldo Gratis Didalamnya Langsung Cair Hingga Rp99.000

    DANA KAGET 5 Maret 2025, Dapatkan Saldo Gratis Didalamnya Langsung Cair Hingga Rp99.000

    JABAR EKSPRES – Dapatkan keuntungan berupa saldo DANA gratis yang bisa langsung dicairkan ke akun rekening pengguna yang beruntung melalui link penghasil uang berikut ini.

    Bagi kamu yang sudak tidak asing mengenai link penghasil uang ini, tentunya kamu akan langsung mencari link penghasi uang tersebut. Namun bagi kamu yang belum mengetahui tentang link ini, kamu bisa terus menyimak pembahasan dalam artikel ini hingga akhir.

    Dalam artikel ini tersedia link penghasil uang yang bernama DANA Kaget, bagi  kamu yang penasaran mengenai DANA Kaget, berikut ini akan dijelaskan lebih lengkapnya.

    BACA JUGA: Terima Bonus Rp290.000 Lewat Koin di Aplikasi Penghasil Uang

    BACA JUGA: Cair Saldo DANA Gratis Hingga Rp330.000 Langsung Lewat Cara Tercepat

    Aplikasi e-wallet DANA memiliki slah satu fitur yang berfungsi untuk memudahkan para penggunanaya untuk berbagai saldo dengan mudah dan juga cepat, fitur tersebut adalah DANA Kaget.

    Penasaran bagaiaman cara penggunaannya? Berikut cara penggunaan fitur DANA Kaget dan cara klaim saldo gratis langsung cair didalamnya.

    Cara Menggunakan Fitur DANA KAGET Langkah awal yang perlu di pastikan yaitu kamu perlu memiliki aplikasi e-wallet DANA Pilih kolom “Lihat Semua”Klik kolom “DANA Kaget ”  Jika sudah isi nominal saldo DANA gratis yang akan dibagikan secara gratis, kemudian tentukan kembali berapa jumlah penerimanyaLangkah akhir DANA Kaget akan muncul dan bisa kamu bagikan pada teman sesama pengguna aplikasi e-wallet ini   

    BACA JUGA: Terima Saldo DANA Gratis Langsung Cair Hingga Rp274.000 Ke Akun

    Berikut ini cara melakukan pengambilan saldo DANA gratis dari link penghasil uang:

    Pastikan kamu telah memiliki akun pada aplikasi e-wallet DANATemukan link DANA Kaget yang dibagikan pengguna lain aplikasi e-wallet DANAJika sudah memiliki link DANA KAGET, kamu bisa langsung KLIK link yang tersediaSaldo akan langsung masuk ke akun kamu, apabila saldo DANA gratis yang dibagi masih tersedia  

    UNTUK KLAIM LINK DANA KAGET, KLIK LAMAN BERIKUTNYA

    Penting untuk di ingat bahwa sedikit banyaknya saldo DANA gratis yang kamu dapatkan tidak dapat diperkirakan, karena keuntungan saldo yang kamu peroleh nantinya tergantung dari berapa banyak saldo di dalam link dan seberapa cepat dan beruntung kamu dalam mengklaim link tersebut.

  • KPK Dalami Dugaan Korupsi LPEI di Tiga Sektor, Kerugian Negara Hampir Rp12 Triliun

    KPK Dalami Dugaan Korupsi LPEI di Tiga Sektor, Kerugian Negara Hampir Rp12 Triliun

    “Untuk sementara kami tidak bisa menyebutkan karena masih dalam proses pendalaman, namun terkait sektornya kurang lebih adalah di sektor macam-macam ya. Ada di sektor perkebunan, kemudian di shipping, ada juga kemudian di industri terkait dengan energi. Jadi di tiga sektor itu,” kata Budi.

    KPK pada Senin (3/3), mengumumkan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana yang bersumber dari APBN di lingkungan LPEI.

    “Lima orang tersangka ini terdiri atas dua orang, yaitu direktur dari LPEI dan tiga orang dari PT Petro Energy atau PT PE,” kata Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, para tersangka tersebut adalah Direktur Pelaksana 1 LPEI Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan.

    Selain mereka yang menjadi tersangka, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energy Susi Mira Dewi Sugiarta.

    Budi menerangkan perkara tersebut berawal pada tahun 2015, atau saat itu PT PE menerima kredit dari LPEI sebesar kurang lebih 60 juta dolar AS atau sekitar Rp988,5 miliar.

    Kredit tersebut diterima dalam tiga termin, yakni termin pertama pada tanggal 2 Oktober 2015 sekitar Rp297 miliar rupiah, kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp400 miliar rupiah, dan pada tanggal 14 September 2017 sebesar Rp200 miliar.

    Para direksi dari LPEI ini, kata dia, mengetahui bahwa current ratio PT PE ini di bawah 1 atau tepatnya 0,86, yang artinya pengeluaran perusahaan lebih besar dari pendapatan yang berpotensi membuat PT PE kesulitan melakukan pembayaran terhadap kredit yang diberikan oleh PT LPEI.

  • Dipersidangan Kasus Korupsi Smart City Kota Bandung Yana Mulyana dan Ema Sumarna Saling Serang!

    Dipersidangan Kasus Korupsi Smart City Kota Bandung Yana Mulyana dan Ema Sumarna Saling Serang!

    JABAR EKSPRES – Terpidana Mantan wali Kota Bandung Yana Mulyana dihadirkan sebagai Saksi kasus Korupsi Smart City yang melibatkan terdakwa Mantan Sekda Ema Sumarna.

    Dalam persidangan, Jaksa Penuntu Umum (JPU) KPK langsung memberondong Yana Mulyana dengan sejumlah pertanyaan mengenai spak terjang Ema Sumarna dalam mengelola anggaran di Pemerintaha Kota Bandung.

    BACA JUGA: Mantan Ketua DPRD Kota Bandung Mengaku Terima Fee Proyek, Tapi Sudah Dikembalikan

    JPU KPK yang dipimpin oleh Tito Jaelani menanyakan kepada Yana Mulyana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait adanya pengaturan anggaran yang dilakukan Ema Sumarna selaku ketua TAPD.

    Yana menyebutkan bahwa Ema Sumarna adalah orang yang mengatur pembagian anggaran untuk setiap Dinas. Pernyataan tersebut diakui Yana didapatkan dari para kepala dinas.

    “Itu yang saya dengar dari beberapa kadis-kadis (kepala dinas) yang lapor,” ucap Yana dalam persidangan

    BACA JUGA: Ini Dia, Asal-usul Anggaran Proyek Smart City Kota Bandung yang Dikorupsi!

    Tak puas dengan hasil jawaban itu, JPU KPK kemudian menanyakan mengenai adalah setoran dari tiap kadis untuk Ema Sumarna. Sebab, dalam BAP disebutkan harus ada setoran kepada Ema.

    Mendapat pertanyaan tersebut Yana mengakui kemungkinan setoran itu ada dari tiap kadis. Sebab, kedudukan Ema sebagai Ketua TAPD yang mengatur anggaran untuk dinas-dinas.

    “Iya karena tadi, pak Ema Sumarna itu kan sebagai ketua TAPD. Dan penganggaran di semua dinas itu, tentu pengaruh pak Ema selalu ketua TAPD ada disitu,” ujarnya.

    BACA JUGA: Fakta Kesaksian Aliran Dana ke DPRD Kota Bandung Terus Diusut

    Mendengar jawaban dari Yana Mulyana, Ema Sumarna langsung meminta izin kepada majelis hakim untuk menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut.

    Dalam tanggapannya Ema mengaku, sebagai Wali Kota Yana Mulyana tidak memahami undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

    Ema mengaku keberatan dengan tuduhan bahwa sekda merupakan orang yang mengatur pembagian kuota anggaran untuk setiap Dinas. Sebab pembagian anggaran sudah ditentukan besaran pagunya sesuai dengan aturan.

    BACA JUGA: Begini Kelakuan Dishub Kota Bandung Minta Jatah Fee Proyek Sampai Rp 1,2 Miliar!

  • BNI Dukung Pembiayaan PT SMI untuk Proyek Infrastruktur Strategis, Kucuran Dana Total Rp550 M

    BNI Dukung Pembiayaan PT SMI untuk Proyek Infrastruktur Strategis, Kucuran Dana Total Rp550 M

    PIKIRAN RAKYAT – Komitmen PT Bank Negara Indonesia (Persero) alias BNI tidak main-main dalam mendukung pembiayaan proyem strategis nasional, salah satunya menandatangani kerja sama strategis dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI melalui transaksi Repurchase Agreement (repo) senilai Rp550 miliar.

    Kerja sama ini pertama kali dilakukan BNI dalam rangka memperkuat likuiditas nasabah korporasi sekaligus mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati serta Direktur Operasional dan Keuangan SMI Aradita Priyanti yang disaksikan oleh Treasury Division Head BNI Hariadi Hendrawan dan Pgs International Division Head Dyah Paramitha di Grha BNI pekan lalu.

    SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati mengatakan, melalui transaksi repo, BNI menyediakan dana kepada SMI dengan jaminan surat berharga  sehingga SMI dapat memperoleh pendanaan jangka pendek secara lebih efisien.

    “Transaksi repo ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi BNI, transaksi ini merupakan salah satu cara mengoptimalkan penempatan dana. Sementara bagi SMI, transaksi ini memberikan kemudahaan dalam memperoleh likuiditas dengan cepat dan fleksibel, sehingga dapat mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang saat ini sedang berjalan,” kata Ita dalam siaran pers.

    Di tempat yang sama, Direktur Keuangan dan Operasional PT SMI Aradita menambahkan, kerja sama tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Transaksi repo ini diharapkan menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

    ”Dengan adanya dukungan dari BNI, SMI dapat lebih leluasa dalam menjalankan perannya sebagai katalisator pembiayaan infrastruktur,” katanya.

    BNI dan SMI berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama dan mengembangkan berbagai inisiatif pembiayaan inovatif lainnya. Melalui sinergi yang kuat antara sektor perbankan dan lembaga pembiayaan infrastruktur, akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kain Lukis Nasrafa, Jejak Kreativitas dari Solo ke Panggung Dunia – Halaman all

    Kain Lukis Nasrafa, Jejak Kreativitas dari Solo ke Panggung Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di sudut Kota Solo yang sarat budaya, sebuah kisah inspiratif lahir dari tangan-tangan kreatif yang berani bermimpi besar.

    Kain Lukis Nasrafa, bukan sekadar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  biasa, tetapi sebuah ruang bagi seni dan ekspresi yang menggema hingga ke mancanegara.

    Berawal dari Kampung Petoran, Kecamatan Jebres, kini karya-karya Nasrafa telah menjejak di panggung internasional, menjadi saksi perjalanan ketekunan dan kecintaan pada seni yang tiada henti.

    Galeri Nasrafa bukan hanya tempat bagi sekadar transaksi jual beli, tetapi juga menjadi laboratorium kreatif yang menarik banyak sekolah dan komunitas untuk datang, belajar, serta menyelami proses panjang dari sehelai kain polos yang kemudian disulap menjadi mahakarya penuh warna.

    Produk-produk Nasrafa telah menyabet berbagai penghargaan bergengsi, termasuk apresiasi dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Namun lebih dari sekadar trofi dan piagam, kehadiran Nasrafa telah menjadi bukti bahwa kreativitas, jika diasah dengan sepenuh hati, mampu menembus batas hingga ke Negeri Sakura.

    Lahir pada 20 Januari 2012, Nasrafa bukan sekadar bisnis, melainkan misi untuk mewadahi kreativitas anak muda Solo yang berbakat dalam seni lukis.

    Sang pendiri, Yani Mardiyanto, memilih nama Nasrafa sebagai akronim dari ketiga buah hatinya, yakni Nasywa, Rafi, dan Fadhil, sebagai bentuk doa dan harapan agar usaha ini terus berkembang.

    Bermodalkan Rp 12 juta, ia memulai segalanya dari nol, membeli kain jilbab polos, cat air, serta peralatan sederhana lainnya.

    Namun, seperti banyak kisah sukses lainnya, jalan yang ditempuh tidaklah mudah.

    Pada masa-masa awal, Yani harus berkeliling dari pintu ke pintu, menyodorkan brosur, dan memperkenalkan produk Nasrafa kepada para wisatawan di Pasar Klewer dan Pasar Gedhe.

    Kala itu, belum ada media sosial yang bisa mempercepat promosi. 

    Semua dilakukan dengan kesabaran, keyakinan, dan kerja keras.

    “Dulu belum ada media sosial buat promosi seperti sekarang ini, jadi harus susah payah jualan mulut (memasarkan) sampai sebar brosur,” ungkapnya ketika ditemui Tribunnews pada Minggu (2/3/2025).

    Kesabaran itu membuahkan hasil. 

    Nasrafa mulai dikenal luas setelah mengikuti berbagai pameran seni dan produk kreatif yang difasilitasi dinas Pemerintah Kota Surakarta hingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

    Bagi Yani, pameran bukan sekadar ajang jualan, tetapi juga medan terbaik untuk memperkenalkan produk yang tidak bisa sekadar dijelaskan dalam katalog, tetapi perlu dirasakan langsung keindahan dan keunikannya.

    Berkat ketekunannya, Nasrafa akhirnya lolos kurasi Dinas UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta, membuka pintu bagi lebih banyak kesempatan.

    Dari sehelai kain, kini karya seni Nasrafa telah hadir dalam berbagai bentuk.

    Motif khas bunga dan daun tetap menjadi identitas utama, tetapi Nasrafa tak berhenti berinovasi.

    Berevolusi, kreativitas para seniman Nasrafa dapat ditemukan dalam bentuk tas, pouch, syal, kemeja, kaus, payung, hingga topi. 

    Setiap sapuan kuas menghadirkan kisah, menjadikan setiap produk bukan hanya barang konsumsi, tetapi juga bagian dari seni yang hidup dan bercerita.

    Tembus Pasar Global

    Produk kain lukis Nasrafa, Industri Kecil Menengah (IKM) asal Solo, Jawa Tengah, turut serta dalam Indonesia Fair di Namba Marui Department Store, Osaka, Jepang. Pameran tersebut berlangsung dari 24-30 Mei 2023. (Dok Nasrafa / ITPC Osaka)

    Karya-karya Nasrafa pun mulai mencuri perhatian dunia.

    Pada 2019, Nasrafa menerima undangan eksklusif untuk mengikuti pameran Manila Fame di Filipina.

    Tak lama berselang, produk-produk Nasrafa mulai diekspor ke Singapura dan Amerika Serikat, membawa cita rasa seni Solo ke berbagai belahan dunia.

    Tahun 2022 menjadi tonggak bersejarah lainnya ketika Nasrafa dipilih sebagai satu dari lima UMKM Indonesia yang dipamerkan di Osaka Lifestyle Show Jepang, di bawah naungan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka.

    Tahun berikutnya, Nasrafa kembali menorehkan jejak di Namba Marui Department Store, Osaka, melalui ajang Indonesia Fair.

    Di sana, motif sakura menjadi primadona, membaur harmonis dengan nuansa budaya Jepang yang kaya.

    Seperti halnya ombak yang tak selalu tenang, perjalanan Nasrafa pun diwarnai pasang surut.

    Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah dampak dari konflik Rusia-Ukraina yang membuat ekspor ke Eropa terhenti sejak akhir 2022.

    Namun, di balik setiap tantangan, selalu ada peluang. Yani kini tengah membidik pasar Turki dengan produk unggulan terbaru: tas pandan lukis, yang menghadirkan keindahan alami dalam sentuhan seni yang unik dan berkelas.

    Terbantu Dana Pinjaman

    Grafis – Perjalanan Nasrafa dari dibentuk hingga ikuti pameran internasional (Tribunnews/Wahyu Gilang Putranto)

    Dalam menjaga stabilitas bisnisnya, Yani memanfaatkan berbagai fasilitas perbankan, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.

    Menurutnya, KUR BRI menjadi jawaban saat tak ada peluang lagi untuk mengembangkan usaha.

    Apalagi dampak pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar tak hanya baginya, bahkan bagi sebagian besar pengusaha.

    Bermula dari pinjaman Rp 20 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 100 juta, dana ini menjadi darah segar yang memungkinkan Nasrafa terus berinovasi.

    Tak hanya permodalan, BRI juga membuka pintu bagi Nasrafa untuk mengikuti berbagai pameran, sekaligus membantu penguatan merek agar lebih dikenal luas.

    “KUR BRI ini kan memang dikenal para pelaku UMKM dan pengusaha ya, jadi saya mengajukan dan sangat terbantu untuk permodalan saat situasi sedang susah,” paparnya.

    Di usianya yang ke-57, Yani tak hanya bermimpi untuk membesarkan Nasrafa, tetapi juga ingin menjadikannya sebagai warisan bagi generasi mendatang.

    Baginya, Nasrafa bukan sekadar bisnis, tetapi juga media untuk menginspirasi, membuka peluang bagi para seniman muda, dan mengangkat seni lukis kain ke tingkat yang lebih tinggi.

     “Kami ingin terus berinovasi, menembus pasar baru, dan memastikan bahwa warisan budaya ini tetap lestari hingga anak cucu,” ujarnya penuh keyakinan.

    KUR BRI

    Grafis Pengajuan KUR BRI

    BRI telah menyalurkan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2024 sebesar Rp 184,98 triliun.

    Sepanjang tahun 2024, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 184,98 triliun.

    Demikian menjadikan BRI sebagai perbankan dengan penyaluran KUR terbesar dibanding perbankan nasional lainnya.

    Penyaluran KUR BRI itu pun menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia, memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Keberhasilan penyaluran KUR BRI tersebut juga diikuti dengan kualitas kreditnya yang terjaga.

    Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, strategi pengelolaan KUR yang diterapkan BRI berhasil menjaga tingkat Non-Performing Loan (NPL) tetap sehat, yaitu di level 2 persen. Hal ini menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM.

    “KUR itu 100?nanya berasal dari bank. Dana bank dihimpun dari masyarakat, deposito, tabungan, dan giro. KUR diberikan kepada masyarakat yang belum bankable namun feasible. Jadi, ketika terjadi kredit macet, 70 persen risiko dibayar oleh asuransi, dan 30 persen ditanggung bank. Dan itu kita sekarang bisa di-manage NPL KUR itu di sekitar 2%,” ujar Sunarso dalam siaran pers, Kamis (23/1/2025).

    Sunarso menambahkan bahwa tingkat NPL sebesar 3% pada kredit di segmen UMKM masih dianggap ideal, mengingat karakteristik segmen tersebut berbeda dengan kredit korporasi.

    Menurutnya, pada tahap awal (front-end), fokusnya adalah menjangkau sebanyak mungkin nasabah baru tanpa proses seleksi yang terlalu ketat. 

    Kemudian, pada tahap mid-end dilakukan maintenance.

    Apabila terjadi kredit macet, tahap back-end berperan untuk mengelola risiko, mencakup penagihan yang diwujudkan dalam recovery rate untuk menjaga kualitas kredit.

    Strategi ini memungkinkan BRI untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM dengan tetap menjaga kesehatan portofolio kredit.

    Upaya BRI tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja.

    Dalam hal ini Asta Cita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan juga Asta Cita keenam khususnya dalam hal mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Sementara itu, Kementerian BUMN RI berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.

    Menteri BUMN RI Erick Thohir menjabarkan bahwa inisiasi tersebut mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

    Baginya, kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

    “Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan,” pungkas Erick Thohir.

    (*)

  • Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mesir berkukuh untuk melawan rencana pencaplokan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas wilayah Gaza, Palestina. Hal ini tertuang dalam Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab, Selasa (4/3/2025).

    Dalam laporan Reuters, visi ini akan menjadi penangkal ambisi Trump untuk Riviera Timur Tengah. Rencana ini juga akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.

    Berdasarkan rencana Mesir, lembaga yang dinamakan Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Badan ini bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali daerah itu, yang telah hancur akibat perang Hamas dan Israel.

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Dikatakan bahwa rencana tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin”.

    Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump mencaplok Gaza dan mengusir warganya. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.

    Rencana Trump, yang membayangkan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab. Meski begitu, ada satu garis merah yang telah ditetapkan oleh Washington.

    “Presiden Trump telah menegaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes ketika ditanya tentang rencana Mesir untuk Gaza dan apakah AS akan mendukungnya.

    “Meskipun Presiden tetap berpegang pada visinya yang berani untuk Gaza pasca perang, ia menyambut masukan dari mitra Arab kami di kawasan tersebut. Jelas usulannya telah mendorong kawasan tersebut untuk berunding daripada membiarkan masalah ini berubah menjadi krisis lebih lanjut.”

    Sementara itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut tidak mengetahui usulan semacam itu dari Mesir. Namun ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang menguasai Gaza.

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”

    Kelompok Islam Palestina Hamas telah memerintah daerah kantong pantai tersebut sejak 2007. Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan memicu gempuran balik dari Tel Aviv

    Serangan balik Israel sejak itu telah menewaskan 48.400 warga sipil Gaza, termasuk lansia dan anak-anak. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu telah hancur hingga 70%.

    Rancangan Mesir tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak melucuti senjata atau mundur dari politik. Proposal tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran dalam memberikan keamanan.

    “Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan ‘diatur, dibimbing, dan diawasi’ oleh dewan pengarah. Rancangan tersebut mengatakan dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lainnya,” ujar rencana Mesir itu.

    “Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina.”

    Biaya Pembangunan

    Sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina dari Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007, Hamas telah menghancurkan semua oposisi di sana. Didukung oleh Iran, Hamas membangun aparat keamanan dan organisasi militer yang luas yang berbasis di sekitar jaringan terowongan.

    Rencana Mesir sendiri tidak merinci siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah RUU yang diperkirakan oleh PBB lebih dari US$ 53 miliar (Rp 871 triliun). Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya US$ 20 miliar (Rp 328 triliun) pada tahap awal.

    Proposal Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.

    Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut. Namun UEA, misalnya, melihat Hamas sebagai ancaman eksistensial dan tidak mungkin menawarkan pendanaan apapun hingga Hamas disingkirkan.

    Kementerian Luar Negeri di Qatar dan UEA serta kantor media internasional Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana Mesir, atau pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk memberikan dana guna membangun kembali Gaza.

    (luc/luc)

  • Mantan Ketua DPRD Kota Bandung Mengaku Terima Fee Proyek, Tapi Sudah Dikembalikan

    Mantan Ketua DPRD Kota Bandung Mengaku Terima Fee Proyek, Tapi Sudah Dikembalikan

    JABAR EKSPRES – Mantan Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan hadir sebagai saksi dalam persidangan korupsi Bandung Smart City yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan Surapati, Selasa, (4/03/2024).

    Dalam persidangan Tedy Rusmawan dicecar beberapa pertanyaan mengenai aliran dana fee proyek yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Bandung.

    Teddy yang waktu itu menjabat Ketua DPRD Kota Bandung mengaku, bahwa usulan penambahan anggaran untuk pengadaan CCTV berasal dari Riantono yang merupakan salah satu anggota Badan anggaran (Banggar).

    BACA JUGA: Ini Dia, Asal-usul Anggaran Proyek Smart City Kota Bandung yang Dikorupsi!

    Menurutnya, usulan dilontarkan ketika rapat yang memaparkan mengenai bentuk aspirasi dari warga tentang keamanan jalanan di Kota Bandung yang banyak terjadi aksi kriminalitas.

    ‘’Ini untuk menyikapi atas keresahan masyarakat terhadap isu Bandung Poek dan Ghotam City,’’ ujar Tedy.

    Ketika Ditanya mengenai Fee Proyek, Teddy mengaku tidak tahu menahu kalau dalam pelaksanaan proyek tersebut ada atensi fee sebesar 10-20 persen untuk dewan.

    BACA JUGA: Fakta Kesaksian Aliran Dana ke DPRD Kota Bandung Terus Diusut

    “Tidak mengetahui (soal atensi dewan tersebut),” cetus Teddy kepada Majelis Hakim.

    Meski begitu, JPU KPK Tito Jaelani langsung mencecar pertanyaan mengenai pemberian uang THR yang sempat diterima dari Dishub Kota Bandung.

    Mendapat pertanyaan menudutkan tersebut, akhir Teddy mengakui telah menerima uang tersebut melalui ajudannya sebesar Rp 5 juta. Namun uang tersebut tidak disentuh sama sekali dan apalagi digunakan.

    BACA JUGA: KPK Sebut OTT Wali Kota Bandung jadi Pintu Masuk Bongkar Kasus Proyek Lainnya

    Teddy beralasan bahwa uang tersebut hanyalah titipan dan telah menjadi barang bukti KPK. Bahkan Teddy mengaku tidak pernah menyentuh uang tersebut dan mengetahui nominalnya juga menurut informasi dari ajudannya.

    “Saya terima, terus saya minta kembalikan lagi karena saat itu ada OTT (oprasi tangkap tangan),’’ kata dia.

    Untuk diketahui, aliran dana fee proyek sempat menjadi isu panas di kalangan anggota DPRD Kota Bandung.

    BACA JUGA: Petugas ACTS Dishub Mengaku Pernah Antar Fee Proyek ke Ketua DPRD Kota Bandung

  • Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Baru untuk Petani dan UMKM di Pedesaan – Halaman all

    Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Baru untuk Petani dan UMKM di Pedesaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih).

    Program ini akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.

    Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai bahwa secara konsep, kebijakan ini dapat menjadi solusi untuk mengembangkan ekonomi daerah.

    “Secara konsep ini baik dan dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian di daerah,” ujarnya, Selasa (4/3).

    Agar koperasi ini optimal, Eliza menyarankan agar setiap desa memiliki unit usaha yang belum ada sebelumnya, sehingga tidak mematikan usaha eksisting. 

    Contohnya, koperasi dapat mengembangkan hilirisasi pertanian, seperti mengolah limbah padi (jerami, sekam, bekatul) menjadi produk bernilai tinggi atau memproduksi cabai pasta, cabai kering, hingga olahan buah seperti selai dan keripik.

    “Banyak yang masih bisa dikembangkan di desa agar tidak mematikan usaha yang sudah ada, tetapi justru melengkapi ekosistem bisnis desa,” tambahnya.

    Pendanaan dan Pengelolaan Profesional

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pendanaan Kop Des Merah Putih akan dioptimalkan melalui dana desa yang telah ada, serta dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan skema cicilan tiga hingga lima tahun.

    Setiap desa diperkirakan akan membutuhkan dana Rp3–5 miliar agar koperasi dapat berjalan optimal sejak awal.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa dalam implementasinya, koperasi ini akan dikembangkan dengan tiga pendekatan: membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi yang telah berjalan.

    Eliza menekankan bahwa agar koperasi ini berhasil, perlu ada business plan yang jelas dan prinsip meritokrasi dalam pemilihan pengelola.

    “Ini mutlak membutuhkan SDM pengelola koperasi yang kompeten,” tegasnya.

    Ia juga menyarankan agar petani tidak mengelola koperasi secara langsung, tetapi tetap menjadi anggota koperasi agar dapat fokus pada usaha taninya.

    Belajar dari KUD, Membangun Model Koperasi Modern

    Eliza mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sejauh mana Kop Des Merah Putih dapat menghindari kelemahan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.

    Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengelolaan yang profesional agar koperasi dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut menegaskan bahwa kebijakan ini akan didukung dengan revisi regulasi penggunaan dana desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan.

    “Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih. Tujuan akhirnya adalah desa maju, berkembang, dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” pungkas Yandri.

    Dengan konsep yang matang dan pengelolaan yang profesional, Kop Des Merah Putih diharapkan menjadi solusi nyata dalam mendorong ekonomi berbasis desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

     

  • Turun Drastis, Alokasi DAK Fisik Kemendikdasmen Sisa Rp 2,2 T untuk Perbaiki Infrastruktur Pendidikan

    Turun Drastis, Alokasi DAK Fisik Kemendikdasmen Sisa Rp 2,2 T untuk Perbaiki Infrastruktur Pendidikan

    Turun Drastis, Alokasi DAK Fisik Kemendikdasmen Sisa Rp 2,2 T untuk Perbaiki Infrastruktur Pendidikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     
    Kementerian Pendidikan
    Dasar dan Menengah (Kemendisdakmen) mengungkapkan bahwa anggaran untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2025 mengalami penurunan tajam hingga hanya menyisakan Rp 2,2 triliun.
    “Jadi, untuk angka fisik ini tidak diefisiensi, tapi di 2025 memang mengalami penurunan dari total anggarannya. Di 2024, anggaran angka fisik ini di Rp 15,3 triliun. Tapi, di 2025, besarannya Rp 2,2 triliun,” ujar Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
    Kemendikdasmen
    , Vivi Andriani dalam rapat dengan Komisi X DPR, Selasa (4/3/2025).
    Vivi menjelaskan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun fisik atau infrastruktur pendidikan, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kini dialokasikan menjadi anggaran belanja kementerian dan lembaga.
    “(Anggaran DAK fisik turun) karena dipindahkan ke belanja K/L yang saat ini masih di Kementerian PU yang rencananya sudah kami minta pindahkan ke Kemendikdasmen,” lanjut Vivi.
    Dalam paparannya, Vivi menjelaskan bahwa DAK Fisik akan digunakan untuk menuntaskan dan mempercepat program wajib belajar yang kini mencapai 13 tahun.
    Selain itu, anggaran ini juga ditargetkan untuk meningkatkan kualitas lulusan, terutama mereka yang bersekolah di pendidikan vokasi.
    Namun, karena adanya penurunan anggaran, target alokasi DAK Fisik di tahun 2025 akan difokuskan pada aspek pemenuhan media pembelajaran dan peralatan pendidikan.
    “Dan kemudian lokus prioritas, kabupaten kota afirmasi ini menjadi sasaran DAK Fisik, kemudian juga yang kinerja pendidikan rendah, dalam hal ini (rendah) partisipasi pendidikan, dan kemiskinan ekstrem, serta daerah terkena bencana,” kata Vivi.
    Padahal, dengan anggaran tahun 2024, DAK Fisik didorong untuk menjalankan program secara tuntas.
    Vivi menegaskan bahwa meski anggaran turun drastis, kementerian akan betul-betul memperhatikan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk sejumlah kebutuhan di
    daerah 3T
    dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengaku khawatir dengan pengurangan DAK disik tersebut
    Esti juga mempertanyakan anggaran Rp 17,1 triliun yang sempat disinggung Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang akan diperuntukkan sebagai anggaran renovasi 10.000 sekolah.
    “Aduh, ibu bikin deg-degan kami loh. Lalu ke mana anggaran kita yang Rp 17,1 triliun. Di Dikdasmen tidak ada, di PU sudah dilepas, di DAK enggak ada,” kata Esti dalam rapat.
    “Nah, ini rupanya Komisi X harus hati-hati ini, Dikdasmen rasanya perlu kita undang kembali untuk bicara lagi. Belum jelas ini, bu, karena ini semua di pertemuan belum jelas,” kata Esti lagi.
    Politikus PDI-P ini juga mempertanyakan anggaran DAK fisik yang turun drastis, padahal uang tersebut diperlukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah 3T.
    “DAK Fisik turun drastis, bagaimana kita mau bicara memperbaiki 3T tetapi anggaran DAK Fisik untuk pendidikan daerah 3T turun atau malah habis itu,” lanjut dia.
    Esti menegaskan bahwa dirinya setuju jika memang perlu dilakukan efisiensi.
    Namun, apa yang terjadi pada anggaran pembangunan infrastruktur, dalam hal ini DAK Fisik, itu bukan efisiensi, tetapi memang diturunkan.
    “Ya, ini bagian saya mau menyampaikan, ini
    anggaran pendidikan
    jangan dipotong, itu saja. Kalau toh efisiensi, saya setuju, tapi jangan dipotong. Kalau kemarin, ini kan bukan efisiensi tetapi pemotongan,” kata Esti lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.