Perusahaan: Dana

  • Pemkab Kepulauan Seribu optimalkan pengumpulan zakat ASN pada Ramadhan

    Pemkab Kepulauan Seribu optimalkan pengumpulan zakat ASN pada Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Kami sudah menggelar rapat koordinasi ZIS dan amal sosial agar seluruh ASN di Kepulauan Seribu terlibat aktif dalam kegiatan ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan langkah ini merupakan menindaklanjuti Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Gerakan Zakat, Infak, Sedekah dan Amal Sosial di bulan Ramadan 1446 H/2025 M.

    “Maka, kita libatkan seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu untuk terlibat aktif,” katanya

    Untuk mendukung pelaksanaan program ZIS dan Amal Sosial, kata Fadjar, pihaknya juga menyiapkan Surat Edaran Nomor 0040/SE/2025 tentang Penunaian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Amal Sosial di Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Melalui surat edaran tersebut, para ASN Kabupaten Kepulauan Seribu untuk bisa aktif melakukan kegiatan ZIS dan amal sosial,” ujarnya.

    Sementara itu, Plt Koordinator Baznas Bazis Kabupaten Kepulauan Seribu, Lukman Hakim berharap pengumpulan ZIS dan amal sosial di Kabupaten Kepulauan Seribu bisa berjalan lancar.

    “Kegiatan ini untuk memfasilitasi para ASN Kabupaten Kepulauan Seribu dalam menunaikan ZIS dan amal sosial untuk membantu masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya Baznas Bazis Kepulauan Seribu memperkuat Unit Pengelolaan Zakat yang ada di daerah kepulauan tersebut untuk mengumpulkan dana umat dan mengalokasikan kembali kepada umat.

    “Saat ini Baznas (Bazis) Kepulauan Seribu memiliki sebanyak 11 UPZ yang aktif dan keselurahan UPZ ini mewakili seluruh DKM Masjid yang ada di Kepulauan Seribu,” kata Lukman.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ahli pertanyakan SOP pemberian kredit bank dalam kasus Ted Sioeng

    Ahli pertanyakan SOP pemberian kredit bank dalam kasus Ted Sioeng

    Jakarta (ANTARA) – Ahli perbankan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) pemberian kredit bank dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Bank Mayapada, Ted Sioeng.

    “Yang saya heran adalah ketika dia dapat meminjam dalam jumlah yang besar, kemudian ada sangkut paut dan sebagainya, apakah memang sudah dilakukan proses dengan tepat dan sesuai dengan kaidah memang di jalan oleh sebuah perbankan untuk memberikan sebuah kredit pembiayaan?” kata Nailul Huda kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Nailul menjawab itu terkait pengusaha Ted Sioeng yang telah digugat pailit atas tuduhan kredit macet.

    Direktur Ekonomi Digital Celios itu menyoroti Ted Sioeng yang juga dilaporkan secara pidana atas tuduhan penipuan dan penggelapan.

    Ada sejumlah kejanggalan dalam perkara tersebut, mulai dari tidak adanya bukti dan saksi yang menyaksikan secara langsung Ted Sioeng menandatangani dan menyerahkan formulir pinjaman, hingga rekayasa akta surat hutang yang seolah merupakan kelanjutan dari pengajuan permohonan kredit dari Bank Mayapada.

    Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut, sejumlah ahli perbankan mempertanyakan SOP yang dijalankan Bank Mayapada. Apalagi pinjaman tersebut dalam jumlah yang besar.

    Dirinya menjelaskan, seharusnya pemberian pembiayaan dari perbankan dilakukan dengan syarat ketat dan berlapis.

    “Perbankan harus bisa memenuhi unsur-unsur ketika mereka ingin pembiayaan bagi sebuah entitas bisnis, apalagi dalam jumlah yang cukup besar. Harus cek terlebih dahulu bagaimana collateral-nya, apakah benar kepemilikannya atas nama yang bersangkutan atau atas nama orang lain izin usahanya, harusnya sudah cek di awal,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Rejalam menduga adanya penyalahan operasional dalam proses pemberian pinjaman tersebut.

    Piter menegaskan, bank adalah lembaga yang “regulated” dan diatur karena dalam proses penyaluran kredit harus dilakukan sesuai dengan SOP. Jika ada penyalahgunaan, maka artinya pelanggaran.

    “SOP-nya kan ketat. Kalau ada yang menyimpang dari SOP, sangat memungkinkan pelanggaran atau penipuan di luar prosedur bank. Kalau ada pegawai bank menyalurkan kredit tanpa SOP, berarti dia melanggar kebijakan bank,” kata Piter.

    Bahkan, dirinya juga mempertanyakan adanya peminjaman yang hanya didasarkan pada klausul personal guarantee (PG).

    Klausul personal guarantee (PG) merupakan klausul dalam perjanjian yang mewajibkan pihak ketiga untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak memenuhi perikatannya.

    “Walau kenal pemilik juga tidak boleh meminjamkan seperti itu. Pemilik tidak boleh intervensi ada aturan mengatasi pemilik tidak boleh seenaknya. Duit bukan pemilik bank, duit milik masyarakat,” ujarnya.

    Ted Sioeng didakwa JPU dengan pasal 378, Jo. pasal 372 KUHP dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan senilai Rp133 miliar milik PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

    Ted Sioeng telah membantah semua tuduhan JPU dalam dakwaannya termasuk pinjaman awal ke Bank Mayapada sebesar Rp70 miliar yang disebutkan untuk pembelian 135 unit vila di kawasan Taman Buah Puncak, Cianjur.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jangan Sampai Terlewat! Cek 5 Bansos Cair Maret 2025 Saat Ramadhan Ini, Siapkan KTP Kamu

    Jangan Sampai Terlewat! Cek 5 Bansos Cair Maret 2025 Saat Ramadhan Ini, Siapkan KTP Kamu

    PIKIRAN RAKYAT – Bulan Ramadhan selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Selain sebagai bulan penuh berkah, Ramadhan juga sering kali menjadi bulan yang penuh tantangan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

    Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) yang cair pada bulan Maret, tepat saat bulan Ramadhan tiba.

    Pencairan bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idulfitri.

    Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis bansos yang akan cair, jadwal pencairannya, serta cara mengecek status penerimaan.

    5 Bansos Cair Maret 2025 Saat Ramadhan

    Berikut adalah 5 jenis bansos yang dijadwalkan cair pada bulan Maret selama Ramadhan:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Bansos PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan.

    Bantuan ini diberikan kepada ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan secara bertahap, dan pada bulan Maret, pencairan tahap pertama akan dilakukan.

    2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    BPNT atau bansos sembako merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung atau e-warong terdekat.

    Pada bulan Maret, BPNT akan dicairkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat (KPM) selama bulan Ramadhan.

    3. Bantuan Beras 10 Kg

    Program bantuan beras 10 kg merupakan bantuan tambahan yang diberikan kepada KPM PKH dan BPNT.

    Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan beras selama bulan Ramadhan.

    4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

    BLT Dana Desa merupakan bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan di desa-desa. Bantuan ini bersumber dari dana desa dan disalurkan oleh pemerintah desa setempat.

    5. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dari keluarga miskin dan rentan. Bantuan ini diberikan untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti membeli buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya.

    Cara Cek Status Penerimaan Bansos

    Untuk mengecek status penerimaan bansos, masyarakat dapat mengunjungi situs web resmi Kementerian Sosial (Kemensos) atau melalui aplikasi Cek Bansos.

    Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi petugas pendamping PKH atau BPNT di wilayah masing-masing.

    Tips agar Bansos Tepat Sasaran

    Agar bansos dapat tepat sasaran, penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa data diri yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah benar dan terbaru.

    Jika terdapat perubahan data, segera laporkan kepada petugas pendamping PKH atau BPNT.

    Pencairan bansos pada bulan Maret saat Ramadhan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang.

    Jangan sampai terlewatkan, segera cek status penerimaan Sobat PR dan pastikan terdaftar sebagai penerima manfaat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Usut Dugaan Korupsi di Bank BJB (BJBR), Sprindik Sudah Terbit

    KPK Usut Dugaan Korupsi di Bank BJB (BJBR), Sprindik Sudah Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus tersebut. 

    “Ya [KPK, red] sudah menerbitkan surat penyidikan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus BJB yang tengah diusut KPK itu berkaitan dengan dugaan korupsi penempatan dana iklan. Namun, Setyo tak memerinci lebih lanjut perihal informasi tersebut. 

    Di sisi lain, Ketua KPK Jilid VI itu menyebut pihaknya terbuka untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain yang kini diketahui juga tengah mengusut kasus di BJB. 

    “Kalau memang terinformasi bahwa ada APH lain yang melakukan itu nanti tugasnya Direktur Penyidikan dan Kasatgas untuk melakukan koordinasi,” papar Perwira Polri berpangkat Komjen itu. 

    Menurut Setyo, tindak lanjut penanganan kasus tersebut usai penerbitan sprindik akan dilakukan oleh tim penyidik di bawah koordinasi Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK. 

    Setyo juga tidak memerinci apabila pihaknya sudah menetapkan tersangka pada kasus tersebut. Untuk diketahui, lembaga antirasuah umumnya telah menetapkan pihak tersangka ketika dimulainya penyidikan. 

  • Guru Olahraga dan Wakepsek SMP di Sumsel Minta Rp1 Juta untuk Proses Pindah Sekolah, Kepsek Kaget

    Guru Olahraga dan Wakepsek SMP di Sumsel Minta Rp1 Juta untuk Proses Pindah Sekolah, Kepsek Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah, kini menjadi sorotan publik. 

    Apalagi setelah aksi Hanifah, siswi SMAN 7 Cirebon yang berani kuak dugaan pungli pada Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. 

    Kini, dugaan pungli di SMP Negeri 4 Satap Liukang Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan yang jadi sorotan. 

    Pungli itu dilakukan oleh Rahmat, guru olahraga sekaligus mantan Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) Bidang Kesiswaan dan Ikhsan guru Bahasa Inggris sekaligus Wakepsek Bidang Kurikulum.

    Aksi pungli yang dilakukan Wakepsek ini terungkap usai orangtua siswa melapor kepada kepala sekolah.

    Kepsek pun kaget mengetahui hal tersebut.

    Melansir dari TribunTimur, video orangtua siswa tentang tindakan pungli yang dilakukan guru tersebut viral di media sosial.

    Dalam video yang berdurasi 1 menit 44 detik ini terungkap bahwa orangtua siswa tersebut diminta untuk membayar Rp 1 juta untuk proses pindah sekolah.

    Uang tersebut bisa diangsur hingga Mei mendatang.

    Guru tersebut juga mengancam tak bisa memberikan nilai karena orangtua siswa enggan membayar.

    “Anak saya bisa diterima (pindah sekolah) jika membayar Rp1 juta. Itu diangsur sampai Mei. Saya sempat tanyakan, apa memang harus membayar, katanya iya. Beberapa waktu kemudian, saya kembali dipanggil, katanya dia sudah tidak bisa meminta pembayaran lagi kepada saya, karena ada laporan yang sampai kepada kepala sekolah, tidak usah membayar, tapi saya sudah tidak bisa memberikan nilai, silahkan menghadap kepada kepala sekolah,” kata orangtua tersebut.

    Kepala SMP Negeri 4 Satap  Liukang Tupabiring Ramadanial Bahar saat dihubungi, Selasa (4/3/2025), mengonfirmasi adanya kejadian tersebut.

    Ia mengaku tak tahu-menahu terkait aksi pungli yang dijalankan keduanya.

    “Saya baru tahu dari laporan orangtua. Setelah adanya laporan orangtua korban via telepon, saya kaget dan segera memanggil dua orang oknum guru untuk meminta klarifikasi,” katanya.

    Ia menyebutkan proses pindah sekolah tak memungut biaya apa pun.

    “Tidak ada biaya apapun, sangat dilarang melakukan pungutan, ini murni inisiatif mereka berdua,“ bebernya.

    Atas aksinya, oknum guru ini terpaksa dicopot dari jabatan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

    “Pak Rahmat sudah diberhentikan dari jabatan Wakasek Kesiswaan kalau Pak Ikhsan masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan rekapan nilai untuk semester ini, jadi mungkin setelah semester ini kami berhentikan juga,” katanya.

    Saat berita ini dilansir, Tribun-Timur.com masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari Rahmat dan Iksan.

    PUNGLI DI SEKOLAH – Foto arsip untuk ilustrasi berita dugaan pungli di SMP Negeri 4 Satap Liukang Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan. (Freepik)

    Diberitakan TribunJatim.com sebelumnya, kasus pungutan liar (pungli) yang diungkap oleh Hanifah, seorang siswi SMAN 7 Cirebon, telah menjadi perhatian publik, terutama setelah ia melaporkan kejadian tersebut kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.

    Melalui laporan ini, Hanifah membuka mata banyak pihak mengenai praktik pungli yang terjadi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolahnya.

    Pungutan sebesar Rp250.000 yang dipotong dari dana PIP senilai Rp1,8 juta menjadi sorotan.

    Hal ini semakin memperkeruh isu pungutan liar di lingkungan pendidikan.

    Dalam video yang viral di media sosial, Hanifah dengan tegas melaporkan kejadian tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa ia merasa tidak bisa tinggal diam karena khawatir dengan nasib adik-adik kelasnya yang mungkin akan menjadi korban pungli tersebut di masa mendatang. 

    “Kalo saya ga speak up, kasian adik kelas saya,” ucap Hanifah dengan penuh keyakinan.

    Baginya, melaporkan kasus ini adalah langkah yang benar, terutama karena ia yakin tidak ada yang salah dengan sikapnya.

    Meskipun mendapat perhatian luas, Hanifah tetap menunjukkan keberaniannya.

    PUNGLI SMAN 7 CIREBON,- Inilah sosok Hanifah, siswi yang berani membongkar dugaan pungli yang terjadi di sekolahnya, SMAN 7 Cirebon, Jawa Barat terhadap Dedy Mulyadi. (TribunCirebon.com/Eko Yulianto)

    Ketika ditanya oleh Dedi Mulyadi, “Kamu nggak takut?” Hanifah dengan tegas menjawab tidak, karena menurutnya, yang dilakukannya adalah hal benar dan tidak ada yang salah. 

    Ia menyampaikan laporannya dengan sikap yang sopan dan berfokus pada kebutuhan teman-temannya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.

    Hanifah juga menegaskan bahwa ada banyak teman-temannya yang dalam kondisi sulit, seperti yatim piatu, yang sangat membutuhkan bantuan dari program PIP.

    Namun justru dana yang seharusnya mereka terima ditahan oleh pihak sekolah.

    Namun, keberanian Hanifah ternyata membuatnya harus menghadapi intimidasi.

    Beberapa guru di SMAN 7 Cirebon memberikan sindiran terhadapnya, bahkan menyebutnya dan teman-temannya tidak beradab dan seperti preman. 

    PUNGLI SMAN 7 CIREBON,- Inilah sosok Hanifah, siswi yang berani membongkar dugaan pungli yang terjadi di sekolahnya, SMAN 7 Cirebon, Jawa Barat terhadap Dedy Mulyadi. (YouTube Kang Dedi Mulyadi)

    Ada juga yang menyebarkan hoaks mengenai dirinya dan teman-temannya. 

    Meskipun demikian, Hanifah tidak gentar dan tetap melanjutkan perjuangannya untuk mengungkapkan kebenaran.

    Menanggapi intimidasi tersebut, pihak sekolah melalui Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat, mengonfirmasi bahwa mereka telah memanggil guru-guru yang diduga melakukan intimidasi terhadap Hanifah.

    Beberapa guru mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

    “Kami sudah memanggil yang bersangkutan dan sudah meminta jangan pernah menyinggung menyindir lagi, termasuk saat memberikan pelajaran.” jelas Undang.

    “Mereka meminta maaf dan tidak akan mengulangi,” kata Undang, menegaskan bahwa pihak sekolah mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini.

    Kasus ini semakin memperlihatkan pentingnya sikap keberanian dalam menghadapi ketidakbenaran di lingkungan pendidikan.

    Tindak lanjut dari pihak berwenang dan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pungli ini tidak terulang.

    Pihaknya diminta agar siswa-siswi yang membutuhkan bantuan melalui program seperti PIP benar-benar menerima hak mereka tanpa adanya pemotongan atau pungutan liar lainnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya

  • SDA DKI alokasikan anggaran Rp3,9 triliun untuk tangani banjir 

    SDA DKI alokasikan anggaran Rp3,9 triliun untuk tangani banjir 

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebanyak Rp3,9 triliun untuk menangani banjir melalui program normalisasi sungai dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir.

    “Anggaran untuk penanganan banjir dialokasikan kurang lebih Rp3,9 triliun, yang difokuskan pada normalisasi sungai dan infrastruktur pengendalian banjir,” ujar Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dalam konteks efisiensi anggaran, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta tetap menjadikan penanganan banjir sebagai salah satu program prioritas.

    Pemprov DKI memastikan dana yang ada tetap digunakan secara optimal untuk menangani masalah banjir.

    Hal itu termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir seperti pompa air, pintu air, dan perbaikan saluran drainase yang dapat langsung mengurangi dampak banjir.

    Adapun terkait normalisasi sungai, hal itu dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Program tersebut meliputi pengerukan dan pelebaran sungai, serta peningkatan kapasitas waduk dan saluran drainase.

    “Program-program ini dirancang untuk menampung dan mengalirkan air dengan lebih baik, mengurangi genangan air, dan mengurangi risiko banjir kiriman yang datang dari daerah sekitar Jakarta,” kata Hendri.

    Merujuk data per 6 Desember 202, Pemprov DKI telah mengeruk sebanyak 1.026.879 meter kubik (m3) sedimen di waduk, situ, embung, kali atau sungai di lima wilayah kota guna mengantisipasi banjir.

    Dari jumlah sedimen yang dikeruk tersebut, sebanyak 587.107 m3 merupakan kubikasi pengerukan waduk/situ/embung, sementara untuk pengerukan kali/sungai mencapai 286.284 m3 dan 158.486 m3 untuk pengerukan saluran tersier atau penghubung (PHB).

    Tahun ini, DKI menargetkan sebanyak satu juta m3 lumpur dan sedimen dari 13 sungai dan waduk dapat dikeruk secara berkelanjutan. Pengerukan dilakukan hingga bulan Agustus 2025, termasuk saat Ramadhan.

    Adapun dalam mengatasi banjir kiriman dari berbagai daerah, Hendri mengatakan, Pemprov DKI membangun sinergi bersama Pemerintah Pusat, maupun dengan pemerintah daerah di hulu aliran sungai yang melintasi Jakarta.

    “Untuk mengatasi banjir kiriman, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PU sangat penting,” ujar dia.

    Kementerian PU bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan infrastruktur bendungan serta normalisasi sungai yang ada di wilayah hulu, sementara Pemprov DKI lebih fokus pada penataan drainase dan pengelolaan aliran air di dalam kota dan normalisasi kali.

    Sinergi ini, tambah Hendri, memastikan penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

    Sementara itu, banjir melanda Jakarta dalam tiga hari terakhir, akibat guyuran hujan dengan intensitas tinggi di wilayah itu sejak Minggu (2/3).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • 6
                    
                        Segini Besaran JHT Eks Karyawan PT Sritex
                        Regional

    6 Segini Besaran JHT Eks Karyawan PT Sritex Regional

    Segini Besaran JHT Eks Karyawan PT Sritex
    Tim Redaksi
    SUKOHARJO, KOMPAS.com
    – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, meninjau langsung proses verifikasi dokumen pencairan
    Jaminan Hari Tua
    (
    JHT
    ) bagi eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (
    Sritex
    ) di Sukoharjo, Rabu (5/3/2025).
    Pencairan JHT ini diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Besaran dana yang diterima bergantung pada masa kerja dan gaji selama bekerja.
    Rincian Pencairan JHT untuk 8.371 Eks Karyawan
    Anggoro menjelaskan bahwa sebanyak 8.000 lebih eks karyawan PT Sritex terdaftar dalam paket lengkap program BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
    Setiap eks karyawan nantinya akan mendapatkan JHT sebesar Rp 1 juta per tahun masa kerja.
    “Kita tadi tanya masing-masing orang, ada yang masa kerjanya 17 tahun, dapat Rp 17 juta. 20 tahun dapat Rp 20 juta. Mudah-mudahan selama mereka belum bekerja, mereka bisa hidup layak. Selama Ramadan ini mudah-mudahan ekonomi mereka tidak terganggu,” ujar Anggoro.
    BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan Rp 129 miliar untuk pencairan JHT bagi 8.371 eks karyawan PT Sritex.
    Pencairan akan dilakukan dalam jangka waktu dua hingga tiga hari setelah pemberkasan. Uang klaim JHT akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
    “Nanti jam 13.00 WIB kita bawa ke cabang (BPJS Ketenagakerjaan) Solo, dalam 2-3 hari mereka sudah mendapatkan JHT, seharusnya seperti itu,” tambahnya.
    Satgas Pastikan Pencairan Sebelum Lebaran
    Komandan Satgas Tim Transisi, Supartodi, memastikan bahwa jika JHT belum cair setelah Lebaran, eks karyawan bisa melapor ke Satgas.
    “Saya memiliki komitmen dengan BPJS (Ketenagakerjaan), sebelum Lebaran BPJS harus sudah diterima, sudah cair. Saya yakin cair, Pak Dirut menyampaikan dua tiga hari. Kalau tidak cair dalam lima hari langsung lapor ke Satgas,” tegasnya.
    Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan keprihatinannya atas PHK massal yang menimpa para karyawan PT Sritex.
    Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) telah membantu mencarikan lowongan pekerjaan baru.
    “Pemkab Sukoharjo cukup prihatin dengan kejadian ini. Kami hanya bisa membantu lewat Disperinaker dengan mengkomunikasikan perusahaan-perusahaan ada lowongan berapa. Kemarin sudah ada lebih dari 10 ribu, intinya untuk menekan angka pengangguran,” ujar Etik.
    Etik juga menyambut baik rencana pengoperasian kembali pabrik bekas PT Sritex dalam dua minggu ke depan, yang disebut akan kembali membuka lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja terdampak PHK.
    “Ya saya senang. Dipekerjakan kembali ya monggo. Seumpama sini bisa jalan lagi, Alhamdulillah. Berarti UMKM jalan, ekonominya jalan,” tutupnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Cara Update Saldo e-Money dengan Cepat dan Aman

    5 Cara Update Saldo e-Money dengan Cepat dan Aman

    PIKIRAN RAKYAT – Saat ini penggunaan uang elektronik atau e-money semakin populer sebagai alat transaksi yang praktis dan efisien. E-money memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa uang tunai, baik untuk transportasi, belanja, maupun layanan lainnya.

    Dengan sistem berbasis saldo yang dapat diisi ulang, e-money menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan cepat dan aman. Kemudahan ini menjadikan e-money sebagai alternatif pembayaran yang semakin diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.

    Salah satu teknologi utama yang mendukung penggunaan e-money adalah Near Field Communication (NFC). Teknologi NFC memungkinkan perangkat, seperti smartphone atau kartu e-money, untuk berkomunikasi dengan mesin pembayaran dalam jarak dekat.

    Agar dapat terus digunakan, e-money memerlukan pembaruan saldo secara berkala. Pengguna harus memastikan saldo mereka cukup untuk melakukan transaksi dengan melakukan top-up atau isi ulang. Seperti apa caranya?

    Cara Update Saldo e-Money

    Berikut ini merupakan beberapa cara yang bisa diterapkan untuk update saldo e-money, termasuk lewat ATM dan aplikasi di HP.

    Cara Update Saldo e-Money di Livin’ by Mandiri

    Buka aplikasi Livin’ by Mandiri, lalu lakukan login menggunakan akunmu. Setelah berhasil masuk, cari dan pilih ikon e-Money yang tersedia pada halaman utama aplikasi. Untuk mengecek atau memperbarui saldo, tekan opsi “Lihat/Perbarui Saldo”, lalu siapkan kartu e-Money. Pastikan perangkatmu mendukung fitur NFC, kemudian tempelkan kartu e-Money di bagian belakang ponsel dan tahan hingga proses pengecekan saldo selesai. Setelah saldo kartu terdeteksi, pilih “Perbarui Saldo” untuk memperbarui jumlah saldo pada kartu e-Money.

    Top up e-money di Livin’ by Mandiri

    Cara Update Saldo e-Money di ATM Mandiri

    Gunakan tombol “ACCEPT” pada keypad mesin ATM untuk memulai proses. Pada layar monitor ATM, pilih opsi Mandiri E-Money sebagai layanan yang ingin digunakan. Setelah masuk ke menu Mandiri E-Money, tekan opsi Update Saldo untuk memperbarui saldo pada kartu e-money Anda. Letakkan kartu Mandiri e-Money di area pembaca yang memiliki simbol isi ulang agar proses update saldo dapat berjalan. Saldo pada kartu berhasil diperbarui, dan struk bukti transaksi akan keluar dari mesin sebagai konfirmasi.

    Top up e-money di ATM.

    Cara Update Saldo e-Money di Shopee

    Sebelum memulai, pastikan perangkatmu memiliki fitur NFC yang aktif.

    Buka aplikasi Shopee, lalu pilih menu Pulsa, Tagihan & Tiket dan lanjutkan dengan memilih Uang Elektronik. Di dalam menu uang elektronik, cari opsi Update / Scan Kartu untuk memulai proses pembaruan saldo. Letakkan kartu e-Money di bagian belakang ponsel (Android) atau bagian depan (iOS) sesuai dengan lokasi sensor NFC. Pastikan kartu tetap dalam posisi yang sama dan tunggu beberapa saat hingga sistem selesai memperbarui saldo. Setelah proses selesai, saldo e-Money kamu akan diperbarui, dan kartu siap digunakan untuk transaksi.

    Top up e-money di Shopee

    Cara Update Saldo e-Money di Tokopedia

    Klik opsi Cek Saldo pada halaman Uang Elektronik di aplikasi Tokopedia. Jika perangkatmu mendukung fitur NFC, tempelkan kartu e-Money di bagian belakang smartphone agar sistem dapat membaca datanya. Biarkan kartu tetap pada posisinya selama beberapa saat hingga proses update saldo berlangsung dengan sempurna. Setelah proses selesai, saldo pada kartu e-Money telah diperbarui dan siap digunakan untuk transaksi. Berapa Lama Waktu Update Saldo e-Money?

    Proses update saldo e-money sendiri memakan waktu maksimal sekitar satu jam. Jika saldo e-Money belum bertambah setelah transaksi, lakukan update saldo sebanyak 3-5 kali secara berkala untuk memastikan saldo masuk dengan benar.

    Lantas, apakah bisa update e-money di HP tanpa NFC? Jawabannya ya. Salah satunya, bisa kamu lakukan melalui aplikasi DANA dengan cara berikut ini:

    Pastikan kamu telah masuk ke aplikasi DANA di ponsel sebelum memulai proses isi ulang. Tekan opsi “View All”, lalu cari dan pilih menu “Electronic Money” pada daftar layanan yang tersedia. Pilih jenis kartu uang elektronik yang ingin kamu isi ulang dari daftar yang tersedia di aplikasi. Ketikkan 16 digit nomor kartu e-Money yang tertera pada kartu fisik dengan benar agar transaksi dapat diproses. Pilih jumlah saldo yang ingin ditambahkan ke kartu e-Money, lalu pastikan nominal yang dipilih sudah sesuai. Setelah memastikan semua data benar, tekan tombol “Confirm” untuk melanjutkan proses pengisian saldo. Pilih metode pembayaran menggunakan saldo DANA, lalu tekan “Pay” untuk menyelesaikan transaksi.

    Pengisian saldo akan diproses, dan saldo e-Money kamu akan bertambah setelah transaksi berhasil.

    Demikian penjelasan tentang cara update saldo e-money. Selamat bertransaksi!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Alasan KPK Periksa Bos Summarecon (SMRA) dan MAP (MAPI) di Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak

    Alasan KPK Periksa Bos Summarecon (SMRA) dan MAP (MAPI) di Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dari beberapa perusahaan pada kasus dugaan penerima gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). 

    Pada kasus tersebut, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus Muhamad Haniv (HNV). Dia diduga menerima gratifikasi dengan total senilai Rp21,5 miliar. 

    Proses penyidikan terhadap Haniv kini masih berlangsung. Penyidik KPK pun telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Beberapa di antaranya adalah pihak direksi maupun setingkat general manager beberapa perusahaan.

    Pada Selasa (4/3/2025), KPK memeriksa Direktur KSO PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) Sharif Benyamin sebagai saksi. Penyidik disebut mendalami dugaan aliran dana ke tersangka melalui keterangan Sharif. 

    “Saksi nomor 1 [Sharif] hadir didalami terkait dengan aliran dana ke tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (5/3/2025). 

    Pada hari yang sama, KPK turut memanggil Direktur PT Prima Konsultan Indonesia Sugianto Halim. Namun, penyidik mengonfirmasi bahwa saksi tersebut tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan. 

    Sebelumnya, KPK turut memeriksa Direktur Utama Cakra Kencana Indah dan Division Manager-Tax O/S (2015-2020) sekaligus General Manager PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) (2022-sekarang) Irla Mugi Prakoso, Rabu (26/2/2025), serta Accounting Head Division PT Erajaya Swasembada Tbk. Mohamad As’udi, Kamis (27/2/2025). 

    Di sisi lain, beberapa pejabat pajak lainnya pun ikut diperiksa sebagai saksi oleh KPK untuk kasus yang menjerat Haniv saat ini. Mereka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Periode 2015-2018 I Ketut Bagiarta, PNS Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penanaman Modal Asing (PMA) 6 DJP, serta mantan Pemeriksa Pajak Madya KPP PMA 3 DJP Jakarta Khusus Hadi Sutrisno. 

    Pada saksi-saksi tersebut, ungkap Tessa, diperiksa terkait dengan dugaan permintaan uang oleh Haniv kepada para wajib pajak. 

  • Pedagang Pasar Berharap Koperasi Desa Merah Putih Putus Mata Rantai Produksi

    Pedagang Pasar Berharap Koperasi Desa Merah Putih Putus Mata Rantai Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) berharap Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih dapat memutus mata rantai produksi sehingga harga di pasar lebih terjangkau.

    Sekretaris Jenderal Ikapi Reynaldi Sarijowan menyampaikan hadirnya Kopdes Merah Putih dapat memutus mata rantai produksi yang selama ini kian menyulitkan bagi pedagang pasar lantaran harga terus meningkat. 

    “Jika implementasi ini tepat, akan membawa manfaat bagi gabungan kelompok tani yang tergabung ke dalam Koperasi Desa Merah Putih,” kata Reynaldi dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Ikappi mengharapkan ada desain tata niaga pangan yang baru dan modern serta mengedepankan asas manfaat yang dapat dirasakan, baik di desa maupun di pasar-pasar tradisional. 

    Reynaldi memastikan, pihaknya akan ikut membantu memetakan wilayah produksi di masing-masing desa agar tepat sasaran. Selain itu, dia mengharapkan agar sistem ini dapat memperkecil ruang pemain ijon bagi para petani kecil.

    “Jika desa dapat memberdayakan petani kecil, maka kedepan pangan kita akan lebih terjangkau dan terdata,” pungkasnya. 

    Adapun pemerintah sepakat membentuk Kopdes Merah Putih dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai gudang penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian rakyat.

    “Yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Merah Putih, jadi disingkat Kopdes Merah Putih, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Istana Negara.

    Dana desa pun akan digunakan untuk mendukung pendanaan program ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkap, setidaknya butuh Rp3 miliar – Rp5 miliar per desa untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal.

    Dalam hal ini, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat mengelola gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, gerai kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, hingga distribusi logistik.

    Mengingat anggaran dana desa yang terbatas, pemerintah sepakat melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam pendanaan program melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun.