Perusahaan: Dana

  • Tokoh Dunia Gabung Jokowi-SBY Jadi Dewan Pengawas Danantara, Ide Prabowo

    Tokoh Dunia Gabung Jokowi-SBY Jadi Dewan Pengawas Danantara, Ide Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Ada wacana bergabungnya tokoh global sebagai jajaran dari Dewan Penasihat, untuk Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Artinya yang bersangkutan akan menemani kerja eks Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Presiden RI Prabowo Subianto sendiri yang mempertimbangkan tokoh dunia menjadi bagian dari proyek besar ini.

    Hal ini ditegaskan Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara Dony Oskaria, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

    Ia menyebutkan, nama-nama tokoh global tersebut telah diajukan kepada Presiden Prabowo usai disiapkan oleh pihaknya.

    “Itu sedang dikonfirmasi tentunya, siapa orangnya belum bisa dipastikan. Presiden nanti akan menilai. Yang pasti bahwa karena ini (ingin) menjadi satu hal yang baik dan bagus secara tata kelola kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu Pak Presiden yang akan mengumumkan,” kata Dony.

    Dony menjelaskan bahwa alasan memilih tokoh global untuk mengisi posisi Dewan Penasihat Danantara Indonesia, adalah agar para individu berpengalaman di bidang investasi dapat memberikan masukan terbaik bagi Indonesia.

    Oleh karena itu, tokoh-tokoh global yang diajukan oleh pengurus Danantara Indonesia berasal dari berbagai latar belakang, sehingga mereka dapat memberikan nasihat yang optimal dalam pengelolaan investasi-investasi BPI tersebut.

    “Kemampuan mereka ada yang bidang investment, risk management, ada bidang macam-macam diharapkan tentu expertise-nya tentu mereka punya reputasi yang sangat baik. Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini,” ujar Dony.

    Dony memastikan bahwa untuk Dewan Pengawas Danantara Indonesia, akan tetap mengandalkan badan dan lembaga non-kementerian dari dalam negeri, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang akan bertugas mengawasi kinerja BPI.

    Prabowo Berhati-hati Soal Danantara

    Sebelumnya, pada Senin, 27 Februari 2025, Presiden RI Prabowo Subianto, bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa Danantara, sebagai sovereign wealth fund Indonesia, akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal sekitar 20 miliar dolar AS.

    Kepala Negara menekankan bahwa pengelolaan Danantara Indonesia harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengutamakan transparansi, dan dapat diaudit oleh pihak manapun.

    “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pejabat Dinas Pendidikan di Sumut Tipu Pengusaha Rp1,2 Miliar, Polisi Ungkap Modusnya – Halaman all

    Pejabat Dinas Pendidikan di Sumut Tipu Pengusaha Rp1,2 Miliar, Polisi Ungkap Modusnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Sumut – Polda Sumatera Utara (Sumut) berhasil mengungkap kasus penipuan proyek pengadaan sekolah yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial TMH.

    Kasus ini mencuat setelah TMH, yang menjabat sebagai Kepala Seksi SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sumut, diduga menipu seorang pengusaha hingga merugikan korban sebesar Rp1,2 miliar.

    TMH menawarkan investasi menggiurkan kepada korban, HS, dengan mengeklaim adanya proyek senilai Rp5,7 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Sumut.

    Dalam tawarannya, TMH menjanjikan keuntungan sebesar 30 persen dalam waktu tiga bulan.

    Tawaran ini membuat HS tergiur dan akhirnya menyetorkan dana secara bertahap hingga total mencapai Rp1,2 miliar.

    Namun, seiring berjalannya waktu, proyek yang dijanjikan tidak kunjung terlihat, dan uang yang disetorkan raib tanpa kepastian.

    Setelah menerima laporan dari HS, Polda Sumut langsung bergerak.

    Setelah dua kali pemanggilan yang diabaikan oleh TMH, polisi menerbitkan Surat Perintah Membawa dan berhasil menangkapnya.

    “Kami telah mengamankan barang bukti berupa bukti transfer, kuitansi, rekening transaksi perantara, serta surat perjanjian kerja sama antara korban dan tersangka,” ungkap Plt Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem, pada Rabu, 5 Maret 2025.

    Imbauan untuk Masyarakat

    Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan bahaya investasi dengan janji keuntungan instan yang sering kali berujung pada penipuan.

    Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menegaskan komitmennya untuk memberantas kejahatan ekonomi, terutama yang melibatkan oknum pejabat.

    “Kami akan terus menindak tegas para pelaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan,” tegas Kombes Yudhi.

    (Tribun-Medan.com/Arjuna Bakkara)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • KPK Endus Dugaan Aliran Dana Kasus Eks Bupati Kukar ke Ketum PP Japto

    KPK Endus Dugaan Aliran Dana Kasus Eks Bupati Kukar ke Ketum PP Japto

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan aliran dana kepada Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari alias RW. 

    Untuk diketahui, KPK kemarin telah selesai memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Japto Februari 2025 lalu ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Jakarta Timur. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut dugaan itu berdasarkan keterangan para saksi maupun penjelasan tersangka bahwa ada aliran dana yang menyasar ke Japto. 

    “Dari situ kemudian diketahui aliran tersebut salah satunya ditujukan kepada seseorang. Terhadap seseorang itu sudah dilakukan upaya penyitaan terhadap beberapa kendaraan bermotor,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Setyo enggan mengungkap apabila tim penyidiknya akan memanggil kembali Japto usai pemeriksaan pertama pada 26 Februari 2025 lalu. 

    “Nah, nanti dari hasil penyitaan itu mungkin akan dilakukan pemanggilan lagi atau sudah cukup dengan pemanggilan kemarin. Nah, itu semuanya nanti sudah substansi penyidikan,” kata Ketua KPK jilid VI itu.

    Sebelumnya, belasan mobil mewah yang disita dari rumah Japto pada Februari 2025 lalu akhirnya baru dipindahkan ke Rupbasan, Selasa (4/3/2025). Ada waktu jeda sebulan sebelum mobil-mobil itu akhirnya dipindahkan. 

    Lembaga antirasuah sebelumnya mengakui bahwa penyidik menunda untuk mengangkut mobil-mobil tersebut ke Rupbasan KPK karena efisiensi anggaran kementerian/lembaga berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, di mana KPK juga ikut terdampak. 

    Di sisi lain, KPK juga menggeledah rumah Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali pada hari yang sama Februari 2024 lalu. Dari rumah keduanya, penyidik menyita belasan mobil, jam tangan mewah, dan uang senilai Rp59,49 miliar. 

    Pada pekan lalu, Rabu (26/2/2025), Japto pun telah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik. 

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara per metrik ton dan pencucian uang. Dia diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton. Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya.  

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.   

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep.

  • Deretan Tokoh Global akan Duduki Jabatan di Danantara, Bakal Diumumkan Pekan Depan – Page 3

    Deretan Tokoh Global akan Duduki Jabatan di Danantara, Bakal Diumumkan Pekan Depan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan sejumlah tokoh global akan masuk dalam susunan struktur BPI Danantara. Nantinya, merela bakal menduduki posisi dewan penasihat.

    “Kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu Pak Presiden yang akan mengumumkan,” ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Dony menjelaskan sejumlah tokoh global itu memiliki kemampuan dalam bidang investasi hingga menajemen risiko. Mereka sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing.

    “Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini,” ucap Dony.

    Dony menambahkan, pihaknya telah menyerahkan daftar riwayat hidup tokoh global itu ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang pasti nanti teman-teman akan melihat bahwa semuanya adalah para profesional top yang bergabung dengan Danantara,” Dony yakin.

    Prabowo Ingin Nama-nama Terbaik Isi Jabatan di Danantara

    Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai susunan tim yang akan mengisi di Danantara. Kepada Rosan, Prabowo berpesan agar Danantara diisi oleh orang-orang terbaik dan tidak boleh ada titipan.

    “Kita laporkan adalah pembentukan mengisi dari tim yang memang akan bersama-sama di danantara juga Di level operasi. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik’,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).

     

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran Danantara, sebuah badan pengelola dana investasi senilai hampir USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.568 triliun (kurs USD 16.187 per rupiah). Rencananya, Danantara akan diluncurkan 24 Februari 20…

  • Sulitnya ‘Tendang’ Elon Musk dari Organisasi Ilmuwan Elit

    Sulitnya ‘Tendang’ Elon Musk dari Organisasi Ilmuwan Elit

    Jakarta

    Tak sedikit anggota dari Royal Society, perkumpulan ilmuwan legendaris, yang menyuarakan untuk mengeluarkan Elon Musk dari akademi ilmiah tersebut. Tapi nampaknya sulit untuk mewujudkannya.

    Dikutip dari BBC, mulai dari sembilan bulan lalu, para ilmuwan mengkhawatirkan kelakuan kontroversial Bos SpaceX tersebut. Bahkan, mereka menyebut Musk sebagai ‘ancaman untuk ilmu sains’.

    Pada Senin silam, diadakan pertemuan para member Royal Society. Akan tetapi, tidak ada keputusan untuk mengusir Musk dari akademi tersebut. Mereka pun terbagi dalam keputusan politik yang berbeda, ada yang setuju dan ternyata banyak juga yang tidak.

    Upaya untuk mencabut keanggotaan Elon Musk berpusat pada saran dari sejumlah besar anggota. Mereka menganggap tindakan miliarder itu ‘tidak sesuai’ dengan kode etik perkumpulan itu sendiri.

    Elon Musk diketahui melakukan pemotongan dana yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk penelitian ilmiah di AS, dalam perannya menjadi pemimpin Department of Government Efficiency (DOGE). Ayah dari 14 orang anak itu juga dituduh menyebarkan informasi yang menyesatkan di platform media sosial miliknya, X.

    Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut, Royal Society membahas masalah tersebut, dengan mengatakan bahwa anggota yang hadir sangat prihatin tentang nasib para ilmuwan di AS ‘di tengah ancaman pemotongan dana penelitian yang radikal’.

    “(Royal Society setuju — red) meninjau tindakan lebih lanjut yang potensial (untuk) melawan informasi yang salah dan serangan bermotif ideologis terhadap sains dan ilmuwan,” kata Royal Society.

    Sebelumnya ada anggota Royal Society yang dipecat. Dia adalah ilmuwan dan penulis Jerman Rudolf Erich Raspe dengan tuduhan melakukan pencurian dan penipuan. Namun, ini terjadi 250 tahun yang lalu.

    Lebih dari 3.300 ilmuwan telah mencantumkan nama mereka pada sebuah surat, yang ditulis oleh Prof Stephen Curry, profesor emeritus biologi struktural di Imperial College London. Meski bukan seorang anggota, dia menyatakan kekhawatiran mendalam tentang miliarder itu dan diam serta ketidakpedulian masyarakat sehubungan dengan kontroversi tersebut.

    Ada lebih dari 1.700 anggota Royal Society dan lebih dari 60 di antaranya telah menandatangani surat Prof Curry. Banyak lagi yang menyatakan kekhawatiran mereka tentang perilaku Elon Musk, jadi bukan tidak mungkin angka ini akan bertambah.

    Elon Musk belum menanggapi permintaan komentar yang dikirim BBC News melalui perusahaannya, Tesla dan Space X.

    (ask/ask)

  • Raksasa Chip Taiwan Guyur Rp 1.600 Triliun ke AS, Trump Bahagia

    Raksasa Chip Taiwan Guyur Rp 1.600 Triliun ke AS, Trump Bahagia

    Jakarta

    Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), raksasa chip canggih asal Taiwan, akan menggelontorkan USD 100 miliar atau di kisaran Rp 1.600 triliun untuk mendukung produksi chip di Amerika Serikat. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump.

    Diberitakan The Guardian, Kamis (6/3/2025) Presiden Trump menyebut investasi tersebut sebagai langkah luar biasa oleh perusahaan paling kuat di dunia. Dana baru tersebut menjadikan total investasi TSMC di AS menjadi USD 165 miliar dan akan digunakan untuk membangun lima fasilitas fabrikasi baru di Arizona.

    Pengumuman dari TSMC, yang memasok semikonduktor ke perusahaan seperti Nvidia dan Apple untuk penggunaan kecerdasan buatan, mendukung upaya pemerintahan Trump untuk menjadikan AS sebagai pusat AI atau kecerdasan buatan.

    Sebelumnya, Trump menuding Taiwan mencuri bisnis chip Amerika. Taiwan memang dominan dalam pembuatan chip yang dipakai perangkat seperti ponsel sampai pesawat tempur.

    China tentu tidak senang dengan perkembangan ini. Sebelumnya, China menuding Taiwan berusaha menjual bisnis chip semikonduktor yang menjadi andalannya ke Amerika Serikat.

    Bahkan China menyebut Taiwan pada dasarnya memberikan bisnis semikonduktornya secara cuma-cuma ke Amerika sebagai sebuah suvenir. Bisnis andalan Taiwan ini ditukar sebagai ‘bayaran’ untuk dukungan politik dari pemerintahan Donald Trump untuk melawan pengaruh China di Taiwan.

    Pernyataan ini dilontarkan oleh Zhu Fenglian, juru bicara untuk Kantor Urusan Taiwan (Taiwan Affairs Office), yang baru-baru ini menyindir kalau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) akan berganti nama jadi United States Semiconductor Manufacturing Co.

    Selain itu, ia juga berspekulasi kalau TSMC saat ini dengan bernegosiasi dengan Intel untuk membeli saham raksasa chip Amerika itu. Tentu saja spekulasi ini tak ditanggapi oleh TSMC ataupun Intel, dan pemerintah Taiwan mengaku tak punya informasi baru soal investasi di luar negeri dari TSMC.

    “Tindakan Taiwan yang tidak tahu malu ini sebenarnya merupakan upaya mereka untuk menjilat Amerika Serikat,” sindir Fenglian.

    Pemerintah Taiwan tak tinggal diam atas tudingan ini. Mereka langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk menepis tudingan tersebut. Taiwan menekankan bahwa TSMC adalah pilar utama untuk ekonomi Taiwan.

    (fyk/asj)

  • Serba-serbi Sekolah Rakyat, Satu Lagi Program Prabowo Selain MBG

    Serba-serbi Sekolah Rakyat, Satu Lagi Program Prabowo Selain MBG

    Serba-serbi Sekolah Rakyat, Satu Lagi Program Prabowo Selain MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Selain Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden
    Prabowo Subianto
    menggagas
    Sekolah Rakyat
    yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, utamanya miskin ekstrem.
    Anak-anak tersebut masih berada di bawah asuhan orangtua, sehingga mereka nantinya akan mendapat pembinaan.
    Pemerintah mengeklaim bahwa program ini adalah upaya konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
    Penanggung jawab program ini adalah
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) yang dipimpin oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
    Gus Ipul menuturkan, tujuan utama dari Sekolah Rakyat adalah menyediakan
    pendidikan gratis
    dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
    Diharapkan, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di masyarakat.
    “Ini adalah bentuk konkret dari upaya Presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit, untuk lebih maju, lebih berdaya dan nanti berperan signifikan pada Indonesia Emas di tahun 2045,” kata Gus Ipul, dalam jumpa pers di sela-sela rapat pembahasan pembentukan Sekolah Rakyat, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Program ini rencananya bakal berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
    Namun, untuk kepastiannya, Kemensos bersama pemangku kepentingan masih melakukan kajian dan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
     
    Sekolah Rakyat direncanakan berbentuk asrama atau
    boarding school
    .
    Kurikulum yang diterapkan juga akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.
    Kurikulum ini bakal diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
    Untuk merealisasikan program ini, Presiden Prabowo menunjuk Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014, sebagai Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.
    Mohammad Nuh dianggap sebagai sosok yang berkapasitas membimbing dan mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
    “Karena beliau punya legitimasi, punya kapasitas untuk bisa membimbing kita mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini,” ucap Gus Ipul, di samping M Nuh.
    Kendati begitu, Gus Ipul tetap memastikan Kemensos bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk mendukung terselenggaranya Sekolah Rakyat.
    Sementara itu, M Nuh meyakini program Sekolah Rakyat bakal mampu mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.
    Dia pun merujuk pada berbagai studi akademik bahwa pendidikan pasti bisa memotong mata rantai kemiskinan.
    “Dari kajian empirik pun juga demikian. Sehingga sudah benar ini cara ini. Jalannya sudah benar. Tinggal kita perkuat, kita realisasikan,” ucap M Nuh.
    “Yang kedua, sesuai dengan arahan Pak Mensos, ini akan kita mulai tahun ini. Tahun akademik, tahun ajaran 2025-2026. Insya Allah. Bismillah,” tambah dia.
     
    Presiden Prabowo memastikan dukungan penuh terhadap pendanaan program Sekolah Rakyat.
    Meskipun rincian anggaran belum dipublikasikan secara resmi, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan dana yang diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai rencana.
    “Tentu anggarannya akan didukung oleh Presiden. Nanti kita lihat lah,” kata Gus Ipul.
    Selain itu, Kemensos bakal bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk soal perizinan, penyiapan guru, dan pengembangan kurikulum.
    Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
    Hal ini disampaikan Gus Ipul pada Selasa (4/3/2025) malam di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Prabowo, kata Gus Ipul, meminta agar dirinya bekerja sama dengan kepala daerah terkait pembukaan Sekolah Rakyat.
    “Tadi juga disampaikan Presiden, jadi Presiden meminta
    sekolah rakyat
    ada percepatan, kita diminta nanti kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota agar 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama yang untuk masyarakat miskin, maupun miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul di Istana, Jakarta, Selasa malam.
    Pihak Kemensos, tim formatur, dan kementerian/lembaga lainnya terus menggelar rapat untuk membahas penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
    Ia memastikan semua kementerian/lembaga terkait memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung terselenggaranya program ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PP LBH Ansor Desak Pemerintah Aktif Memfasilitasi Hak-hak Korban PHK

    PP LBH Ansor Desak Pemerintah Aktif Memfasilitasi Hak-hak Korban PHK

    loading…

    Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsyah mendesak pemerintah aktif dalam memfasilitasi korban PHK agar mendapatkan hak-haknya. Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja ( PHK ) yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Ansor (PP LBH Ansor ). Mereka mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, lebih aktif dalam memfasilitasi korban PHK agar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Menurut PP LBH Ansor, para pekerja yang terkena PHK memiliki hak yang seharusnya dijamin oleh pemberi kerja, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk UU No 6/2023 dan PP No 35/2021. Terdapat tiga hak utama yang wajib diterima oleh karyawan yang terkena PHK, yaitu uang pesangon , uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

    “Pemerintah harus hadir memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK benar-benar terealisasi. Jangan sampai mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga hak-hak yang seharusnya mereka terima,” kata Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsyah, Kamis (6/3/2025).

    Selain itu, PP LBH Ansor juga menyoroti pentingnya pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan agar prosesnya dipermudah bagi korban PHK. Mereka juga menekankan bahwa korban PHK seharusnya tetap bisa mendapatkan manfaat dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga enam bulan tanpa perlu membayar iuran, sebagaimana diatur dalam Perpres No 59/2024.

    “BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan harus menjalankan fungsinya dengan baik. Korban PHK tidak boleh dipersulit dalam mendapatkan hak mereka, terutama di saat kondisi ekonomi mereka sedang sulit,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, mereka juga menyoroti hak pekerja atas Tunjangan Hari Raya (THR), terutama bagi mereka yang mengalami PHK dalam kurun waktu 30 hari sebelum hari raya. Menurut Permenaker No 6/2016, pekerja yang terkena PHK dalam periode tersebut masih berhak menerima THR.

    “Korban PHK berhak mendapatkan THR jika PHK terjadi dalam rentang 30 hari sebelum Hari Raya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan diawasi agar tidak ada pengusaha yang mencoba lari dari tanggung jawab,” tegasnya.

    Di samping memastikan hak-hak korban PHK terpenuhi, PP LBH Ansor juga mendesak pemerintah untuk segera memfasilitasi mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka menekankan pentingnya pemerintah menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan akses pelatihan keterampilan agar para pekerja dapat kembali bersaing di pasar tenaga kerja.

    “Kita tidak boleh membiarkan korban PHK menjadi korban untuk kedua kalinya akibat ketidakhadiran negara dalam melindungi mereka. Hak-hak mereka harus ditegakkan, dan pemerintah harus proaktif dalam memberikan solusi atas persoalan ini,” tandasnya.

    (poe)

  • THR PNS 2025 Cair Rp 50 Triliun, Siap-Siap Minggu Depan – Page 3

    THR PNS 2025 Cair Rp 50 Triliun, Siap-Siap Minggu Depan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memastikan akan kembali memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lebaran 2025. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50 triliun untuk THR PNS tahun ini.

    “Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip Kamis (6/3/2025). 

    Kabar baik ini tentu ditunggu-tunggu oleh para PNS di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan pencairan THR bagi PNS ini akan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025.

    Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya di Kementerian Keuangan memastikan para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bakal menerima tunjangan hari raya (THR) di Ramadan dan Lebaran 2025 ini.

    Secara tradisi, pembayaran THR PNS dialkukan beberapa waktu sebelum Lebaran Idul Fitri. Saat ini, Kementerian Keuangan tengah mengurus peraturan pelaksanaan agar uang tunjangan tersebut bisa segera cair.

    “Terkait pembayaran THR ASN, saat ini masih proses penyelesaian peraturan pelaksanaannya,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

    Deni pun belum bisa menyebut kapan pastinya gaji ke-14 PNS tahun ini bisa cair. “Sedangkan, teknis pelaksanaan dan kapan waktunya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya menunggu pengumuman dari pemerintah ya,” imbuhnya.

  • Dukungan Negara-negara Arab Agar Palestina Bangun Lagi Jalur Gaza

    Dukungan Negara-negara Arab Agar Palestina Bangun Lagi Jalur Gaza

    Jakarta

    Dukungan agar Palestina membangun lagi jalur Gaza datang dari negara-negara Arab. Para pemimpin negara Arab mendukung rencana membangun ulang jalur Gaza meski mendapat kecaman dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dirangkum detikcom, Kamis (6/3/2025), Trump sebelumnya menyatakan akan ‘mengambil alih’ pembangunan ulang jalur Gaza. Trump juga menyatakan mendukung Israel dengan bukti dia menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina di Washington pada masa jabatan pertamanya.

    Dilansir AFP, terkait dukungan pemimpin negara Arab ini, otoritas Palestina belum memberi keputusan pasti. Sebab, Israel telah mengesampingkan peran otoritas pemerintah Palestina di Gaza.

    KTT Liga Arab di Kairo diketahui membahas mengenai Palestina. KTT itu membahas “rencana Arab yang komprehensif” dan mendesak masyarakat internasional untuk memberikan dukungannya.

    Dalam pertemuan itu disebutkan “semua upaya ini berjalan paralel dengan peluncuran jalur politik” menuju negara Palestina, yang ditentang oleh para pemimpin Israel.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Rencana pemimpin Arab pun disambut baik oleh warga Gaza “keputusan Palestina untuk membentuk komite pemerintahan Gaza di bawah payung pemerintah Palestina”.

    Janji Pemimpin Arab untuk Gaza

    Foto: Jalur Gaza (dok Reuters).

    Mereka juga mengumumkan pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi wilayah Gaza. Para pemimpin Arab juga mengatakan bahwa mereka akan “menerima janji keuangan dari semua negara donor dan lembaga pembiayaan” untuk melaksanakan proyek.

    Selain itu, dalam KTT tersebut juga menyerukan perwakilan Palestina untuk bersatu di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). PLP adalah sebuah kelompok payung yang merupakan kekuatan politik dominan di Otoritas Palestina dan tidak termasuk Hamas.

    Sebelumnya, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan rencana negaranya akan memastikan warga Palestina “tetap berada di tanah mereka”, namun berhati-hati untuk tidak mengkritik Trump.

    Menyerukan “proses politik yang serius dan efektif yang mengarah pada solusi yang adil dan abadi bagi perjuangan Palestina”, ia menambahkan: “Saya yakin Presiden Trump mampu melakukan hal itu”.

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty kemudian mengatakan pada konferensi pers bahwa Mesir akan mencari dukungan dari negara-negara Muslim pada pertemuan puncak darurat para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada hari Jumat di Jeddah.

    “Kami juga akan berusaha untuk mendukung rencana ini sehingga menjadi rencana Arab dan rencana Islam,” Abdelatty.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu