Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • THR Segera Cair, Ini Cara Cerdas Mengaturnya agar Tidak Habis dalam Sekejap!

    THR Segera Cair, Ini Cara Cerdas Mengaturnya agar Tidak Habis dalam Sekejap!

    Jakarta: Tunjangan Hari Raya (THR) adalah momen yang selalu dinantikan oleh para pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai swasta. 
     
    Di tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp50 triliun untuk pembayaran THR ASN. 
     
    Kabar baiknya, THR akan cair dalam waktu dekat! Tapi, bagaimana cara mengatur THR agar tidak langsung habis dalam sekejap? Simak tips berikut ini!
     

    Kapan THR cair?
    Sebelum membahas cara mengelola THR dengan bijak, penting untuk mengetahui kapan THR akan cair.

    ASN: Pencairan THR bagi ASN akan dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Hari Raya Idulfitri. Jika Idulfitri jatuh pada 31 Maret 2025, maka THR diperkirakan mulai cair minggu depan.
    Pekerja swasta: Pemerintah mengimbau perusahaan untuk membayarkan THR paling lambat satu minggu sebelum Lebaran.
     
    Dengan informasi ini, kamu bisa mulai merencanakan penggunaan THR lebih awal agar tidak langsung habis tanpa manfaat.
     

    Cara cerdas mengatur THR
    Agar THR tidak langsung ludes dalam waktu singkat, berikut beberapa strategi pengelolaannya:

    1. Sisihkan untuk kebutuhan pokok

    Sebelum tergoda untuk belanja keperluan Lebaran, alokasikan THR untuk kebutuhan pokok, seperti membayar tagihan listrik, air, atau cicilan bulanan. Dengan begitu, keuangan tetap stabil setelah Lebaran.

    2. Jangan lupa untuk menabung

    Sebaiknya alokasikan minimal 20-30 persen dari THR untuk ditabung. Bisa dalam bentuk tabungan konvensional, deposito, atau bahkan investasi seperti reksa dana dan emas.

    3. Gunakan untuk zakat dan sedekah

    Jangan lupa untuk menunaikan kewajiban zakat dan berbagi dengan sesama. Mengalokasikan sebagian THR untuk sedekah tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga membawa berkah bagi keuanganmu.

    4. Buat anggaran belanja lebaran

    Banyak orang tergoda untuk belanja berlebihan saat menerima THR. Agar tidak boros, buat anggaran belanja yang jelas. Prioritaskan kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan oleh-oleh secukupnya.

    5. Hindari belanja impulsif

    Diskon dan promo Lebaran memang menggiurkan. Namun, tetap bijak dalam berbelanja dan hindari membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan hanya karena tergoda diskon besar.

    6. Investasikan sebagian THR

    Jika ada sisa dana setelah memenuhi kebutuhan utama, pertimbangkan untuk berinvestasi. Investasi jangka panjang seperti emas, reksa dana, atau saham bisa menjadi pilihan yang bijak agar THR berkembang nilainya.
     
    THR memang bisa menjadi tambahan dana yang menyenangkan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, uang tersebut bisa langsung habis tanpa sisa. 
     
    Dengan perencanaan keuangan yang cerdas, kamu bisa menikmati Lebaran dengan lebih tenang tanpa khawatir keuangan berantakan setelahnya. Jadi, sudah siap mengelola THR dengan bijak?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Tren Pendapatan Negara dari PNBP Nonmigas Periode Januari, 2023 Paling Cuan

    Tren Pendapatan Negara dari PNBP Nonmigas Periode Januari, 2023 Paling Cuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendapatkan sebagian anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, baik dari migas dan nonmigas hingga dividen BUMN untuk memenuhi kebutuhan belanja. 

    Selagi menanti realisasi APBN Kita edisi Januari 2025 yang tak kunjung terbit, tren penerimaan dari PNBP sektor nonmigas nyatanya mengalami tren positif sejak 2019 dan mencapai kenaikan tertinggi pada 2023. 

    Mengutip data dari APBN Kita Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengantongi PNBP nonmigas yang terdiri dari pertambangan mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, perikanan, dan panas bumi, senilai Rp2,55 triliun pada Januari 2019. 

    Terbesar, penerimaan berasal dari pertambangan minerba senilai Rp2,25 triliun, sementara penerimaan dari panas bumi senilai Rp27 miliar. 

    Memasuki periode pandemi Covid-19 atau pada 2020, kinerja PNBP nonmigas tercatat sedikit menurun ke angka Rp2,15 triliun pada Januari atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 15,98% secara year on year (YoY

    Di mana terjadi penurunan harga batu bara acuan (HBA) maupun volume, berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan dan penurunan dana reboisasi akibat depresiasi kurs rupiah, serta akibat perubahan jumlah izin kapal penangkap ikan

    Peningkatan mulai terjadi pada 2021 dengan realisasi PNBP nonmigas mencapai Rp2,9 triliun dan menjadi Rp3,69 triliun pada 2022

    Kemudian PNBP nonmigas naik signifikan ke angka Rp14,56 triliun pada Januari 2023. Sri Mulyani mendapat ‘durian runtuh’ dari pertambangan minerba yang mencapai Rp14,25 triliun atau tumbuh 301,72% YoY

    “Kenaikan ini utamanya disumbang kenaikan HBA yang mengalami kenaikan 92,56%,” sebagaimana tertulis dalam Buku APBN Kita edisi Februari 2023, dikutip pada Kamis (6/3/2025

    Bukan hanya itu, Harga Mineral Acuan (HMA) Nikel juga meningkat 36,12%. Di samping itu, terbitnya Peraturan Pemerintah No.26/2022 yang mengatur jenis & tarif PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM juga mendongkrak penerimaan PNBP sektor Pertambangan Minerba.

    Salah satu ketentuan yang diatur dalam PP tersebut adalah perubahan tarif royalti batubara apabila HBA sama atau lebih besar dari US$90 per ton dari semula 7% menjadi maksimal 13,5% dari harga.

    Pada tahun berikutnya atau Januari 2024, pundi-pundi dari PNBP nonmigas harus menurun ke level Rp9,43 triliun karena penurunan harga mineral dan batu bara.

    Sementara untuk realiasai Januari 2025, masyarakat masih menunggu publikasi hasil setoran dari pertambangan minerba, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. 

    Harga Minerba Turun

    Melihat HBA Januari 2025, rata-rata mengalami kenaikan. HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR pada Januari 2025 naik 1,22% month to month (MtM) menjadi US$124,01 per ton. 

    Selanjutnya, HBA dengan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR dipatok senilai US$83,95 per ton, naik 2,89% MtM. HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga naik ke level US$52,75 per ton atau menguat 1,87% MtM

    Sementara itu, batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR kembali melemah ke level US$34,7 per ton. Harga acuan itu turun 1,64% dari posisi bulan sebelumnya di angka US$35,28 per ton.

    HMA nikel Januari 2025 dipatok US$15.660/dmt. Kemudian, tembaga US$8.945,3/dmt, kobalt US$24.300/dmt, dan timbal US$2.012,14/dmt.

    Adapun meski mengalami kenaikan secara bulanan, namun harga komoditas minerba nyatanya mengalami penurunan dari Januari 2024

    Lantas, akankah cuan yang disetorkan kepada Sri Mulyani juga akan turun

    Berikut Tren PNBP Nonmigas periode Januari 2019-2024 (Rp, miliar) 

    2024
    2023
    2022
    2021*
    2020
    2019

    Pertambangan Minerba 
    8.800
    14.254
    3.228
    –
    1.912
    2.249

    Kehutanan
    519,34
    307,1
    320,11
    –
    147,4
    194

    Perikanan
    84,34
    1,72
    113,79
    –
    61,5
    62,1

    Panas Bumi 
    26,51
    32,51
    31,41
    –
    25,2
    27,11

    Total 
    9.430
    14.596
    3.693
    2.900
    2.146
    2.550

    Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

    *data tidak ditampilkan

  • Waskita (WSKT) Mau Jual 3 Ruas Tol Tahun Ini, Nilainya Rp4,93 Triliun

    Waskita (WSKT) Mau Jual 3 Ruas Tol Tahun Ini, Nilainya Rp4,93 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) buka-bukaan hendak melepas kepemilikan saham di 3 jalan tol kelolaannya yang berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTT) dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

    Direktur Utama WSKT, Muhammad Hanugroho menjelaskan bahwa total nilai divestasi dari 3 ruas tol tersebut disampaikan bakal tembus Rp4,93 triliun. 

    “Divestasi yang akan kita lakukan di PT Pemalang Batang Toll Road yang di kotak kiri bawah, ada CCT [Cimanggis Cibitung Tollways], termasuk PT HMW [Hutama Marga Waskita] ini kita programkan di tahun 2025,” kata Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (6/3/2025).

    Hanugroho menyebut rencana lepas aset itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan transformasi bisnis dan penyehatan keuangan perseroan. Di mana, WSKT sendiri membidik target pendapatan 2025 bakal tembus Rp10,8 triliun.

    Apabila aksi korporasi tersebut berjalan lancar, maka WSKT berkomitmen untuk dapat kembali memacu bisnis sesuai core perusahaan yang merupakan perusahaan konstruksi dengan fokus menggarap sektor gedung, infrastruktur air, jalan hingga jembatan.

    Selain divestasi jalan tol, Waskita juga rencananya bakal melepas aset di BP Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) pada tahun ini.

    Adapun, seluruh jalan tol yang bakal dilepas, proses divestasinya diharapkan bakal rampung pada Desember 2025.

    Berikut daftar jalan tol yang bakal dijual Waskita (WSKT) pada tahun ini:

    1. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung

    WSKT menyebut bakal melepas kepemilikan sahamnya di PT Cimanggis Cibitung Tollways yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pengelola Jalan Tol Cimanggis – Cibitung.  

    Dalam laporannya, total dana segar yang dibidik WSKT lewat pelepasan kepemilikan Tol Cimanggis – Cibitung bakal jadi yang terjumbo dibanding dua aset lainnya, yakni bakal tembus Rp3,3 triliun.

    Berdasarkan porsinya, WSKT melalui entitas usahanya yakni PT Waskita Toll Road (WTR) memang tercatat memiliki saham sebesar 35% di proyek Jalan Tol Cimanggis–Cibitung. 

    Adapun, pemegang saham mayoritas di Tol Cimanggis–Cibitung (CCT) yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan kepemilikan saham 55% dan dimiliki pula oleh Bakrie Group sebesar 10%.

    2. Jalan Tol Pemalang – Batang

    Selanjutnya, WSKT juga hendak melepas kepemilikan di PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR) merupakan badan usaha jalan tol (BUJT) yang mengelola Tol Pemalang – Batang. 
     
     WSKT melalui entitas anaknya yakni PT Waskita Toll Road tercatat memiliki kepemilikan saham sebesar 60% dan PT Sumber Mitra Jaya menggenggam kepemilikan saham sebesar 40%. Lewat divestasi PT PBTR WSKT membidik perolehan dana sebesar Rp1,6 triliun.

    3. Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat 

    Terakhir, PT WSKT juga disebut akan melego aset miliknya di PT Hutama Marga Waskita (PT HMW) yang merupakan pengelola Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat yang merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatra. Lewat divestasi saham di PT HMW, WSKT membidik perolehan dana sekitar Rp53 miliar. 

    “Divestasi jalan tol itu kita lakukan sesegera mungkin dan kembali tata kelola dan peningkatan human resource itu akan kita optimalkan ke depan,” pungkas Hanugroho.

  • Bareskrim Polri Ikut Pantau Harga Saham, Apa Urgensinya?

    Bareskrim Polri Ikut Pantau Harga Saham, Apa Urgensinya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Anjloknya kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) ternyata tak hanya menjadi sorotan pemerintah dan investor, tetapi penegak hukum. Bahkan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mulai memantau pergerakan harga saham di Tanah Air saat ini. 

    Hal itu disampaikan oleh Kasubdit 5 Bareskrim Polri Kombes M Irwan Susanto dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema ‘Menakar Konsekuensi Inkonstitusional Bersyarat KUHD Pasal 251 bagi Industri Asuransi’ di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Awalnya, Irwan memaparkan perihal kasus-kasus yang terjadi di sektor asuransi di Indonesia, misalnya gagal bayar Jiwasraya hingga Wanaartha Life. Dia menilai kasus yang terjadi dalam ranah finansial tersebut tidak hanya merugikan konsumen yang kehilangan uang dan hak-haknya, tetapi juga berdampak pada perekonomian di dalam negeri. 

    Irwan menyampaikan bahwa situasi perekonomian di Indonesia harus dijaga bersama-sama karena sektor finansial, termasuk asuransi, merupakan penopang utama. 

    Selain sektor asuransi, Bareskrim Polri juga bakal ikut pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, pemantauan tersebut dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Selaku Kasubdit Dittipideksus, kami punya peran terkait dengan penydikan pasar modal. Apalagi, saat ini dengan adanya launching [Danantara] dari Presiden RI Prabowo Subianto, Bareskrim Polri juga concern memantau [harga saham] dan berkoordinasi dengan OJK khususnya dalam bidang pengawasan saham,” katanya usai acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema ‘Menakar Konsekuensi Inkonstitusional Bersyarat KUHD Pasal 251 bagi Industri Asuransi’ di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Bareskrim Polri, sebagai salah satu penegak hukum, akan melakukan koordinasi kemudian menganalisis sejauh mana peningkatan harga saham atau IHSG dapat melaju positif sehingga mengarah untuk kebaikan ekonomi Indonesia. 

    “Sehingga dengan kenaikan saham ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya. 

    Ketika ditanya soal kasus, Irwan mengatakan berdasarkan pemantauan sejauh ini pergerakan harga saham atau IHSG masih positif. Pihaknya mengaku belum menemukan delik pidana terkait pasar modal. 

    “Sejauh ini, kami belum menemukan delik pidana ya, tapi intinya lebih kepada bisnis. Jadi kalau bisnis itu kan [proses] jual dan beli, kemudian memang faktor [sentimen] luar negeri atau kebijakan luar negeri juga mempengaruhi harga saham,” ucapnya. 

    Dia menegaskan dukungan Barekrim Polri terkait saham diharapkan bisa berkontribusi untuk meringankan beban Presiden Prabowo Subianto ke depan. 

    “Kami dari Subdit 5 Dittipideksus Bareskrim Polri saat ini sedang memantau saham-saham. Sehingga, apakah saat ini saham ini sedang dalam kondisi baik-baik saja atau perlu mekanisme apa? Sehingga nantinya bapak Presiden ini bisa melakukan upaya. Apakah investornya kabur? Apa kita [Bareskrim] harus dijemput? ‘ayo baik-baik di Indonesia’,” ucapnya. 

    Alhasil, kata Irwan, upaya tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem industri investasi, khususnya terkait asuransi sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia.

    “Ini berharap kepada industri investasi dari perasuransian bisa dijaga sehingga ini bisa menopang satu sisi ekonomi dan memberikan kepastian kepada nasabah [asuransi],” pungkasnya.

    Kasubdit 5 Bareskrim Polri Kombes M Irwan Susanto (tengah) memberikan penjelasan dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tema ‘Menakar Konsekuensi Inkonstitusional Bersyarat KUHD Pasal 251 bagi Industri Asuransi’ di Jakarta, Rabu (5/3/2025). JIBI/Anshary Madya SukmaPerbesar

    Sinyal Kegentingan? 

    Dihubungi Bisnis secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira justru mempertanyakan rencana Bareskrim Polri ikut memantau pergerakan harga saham di pasar modal. 

    “Ada kegentingan apa ya, Bareskrim ikut memantau pengawasan pasar modal? Berarti ini sinyal bahwa ada kegentingan yang memaksa pihak kepolisian ikut turun melakukan pengawasan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Menurutnya, masalah terkait harga saham dan pasar modal di Indonesia saat ini kan bukan fraud (penipuan), tapi keluarnya dana asing dalam jumlah yang masif atau capital outflow akibat tekanan ekonomi global.

    Selain itu, Bhima juga menilai anjloknya IHSG justru akibat buruknya tata kelola Danantara yang memicu distrust soal kinerja saham-saham BUMN.

    “Jadi dengan pernyataan Bareskrim ikut memperkeruh suasana dan jadi sentimen negatif di pasar, ya. OJK saja sudah cukup menjadi pengawas pasar modal kalau soal pengaduan yang terkait fraud, mekanismenya sudah lengkap,” ungkap Bhima. 

    Sebagaimana diketahui, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok pada perdagangan sepekan terakhir. Namun, IHSG dibuka menguat hari ini, Kamis (6/3/2025). IHSG dibuka menguat setelah terdorong oleh saham BBRI, ADRO, hingga PTRO.

    Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka pada level 6.531,39 atau stagnan, tetapi bergerak ke zona hijau pagi ini. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 6.573-6.639.

    Tercatat, 355 saham menguat, 112 saham melemah, dan 152 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau naik ke posisi Rp11.416 triliun.

    Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan dengan nilai Rp330 miliar pagi ini. Saham BBRI dibuka melesat 2,86% ke level Rp3.950 per saham. Saham lainnya yang juga menguat adalah saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO). Saham ADRO dibuka menguat 6,32% ke level Rp2.020 per saham.

    Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air sepanjang pekan terakhir atau periode 24—28 Februari 2025 senilai Rp10,33 triliun. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan dalam kondisi perekonomian global dan domestik terkini, aliran modal keluar terjadi di seluruh pasar keuangan. 

    Di mana dari tiga pasar, yakni pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), investor asing mendominasi aksi jual di pasar saham. 

    “Berdasarkan data transaksi 24–27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp10,33 triliun, terdiri dari jual neto senilai Rp7,31 triliun di pasar saham, Rp1,24 triliun di pasar SBN, dan Rp1,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/3/2025). 

    Aksi jual yang ramai di pasar saham menandai pekan keenam tren investor memindahkan asetnya dari pasar saham Indonesia ke negara lain.

    Terpantau sejak pekan keempat Januari 2025, investor rutin menjual aset di pasar saham dan mencapai puncaknya pada pekan terakhir Februari 2025 ini. Hal itu tercermin pula berdasarkan data setelmen sepanjang 2025 sampai dengan 27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp15,47 triliun di pasar saham. 

  • Singgung Cash Flow, Kurator Ungkap Alasan PT Sritex Lakukan PHK Massal Jelang Bulan Ramadan – Halaman all

    Singgung Cash Flow, Kurator Ungkap Alasan PT Sritex Lakukan PHK Massal Jelang Bulan Ramadan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 26 Februari 2025 atau hanya beberapa hari sebelum bulan Ramadan.

    Keputusan tersebut memunculkan berbagai reaksi dari para mantan karyawan, termasuk eks Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group.

    Dua hari yang lalu, eks Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, sempat mempertanyakan alasan PHK yang dilakukan secara mendadak oleh kurator. 

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI pada Selasa, 4 Maret 2025. 

    “Kami bertanya-tanya, apakah ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perusahaan dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)?” ungkap Slamet di ruang rapat tersebut, Selasa.

    Penjelasan Kurator

    Dikutip dari Tribun Solo, salah satu kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah menjelaskan, keputusan perusahaan melakukan PHK diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama kondisi keuangan yang terus merugi.

    Denny berujar, sejak dinyatakan pailit, PT Sritex sudah tak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan operasionalnya lebih lama.

    “Keputusan PHK dilakukan karena perusahaan terus mengalami kerugian.” 

    “Secara cash flow, kami tidak punya kemampuan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) jika PHK dilakukan setelah bulan Februari,” ujar Denny, Rabu (5/3/2025).

    Selama beberapa tahun, ucap Denny, Sritex juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada karyawan.

    “Sejak tahun 2020 hingga 2024, PT Sritex sudah tidak mampu membayar THR secara penuh dan harus mencicil selama 4 hingga 5 bulan.” 

    “Dengan kondisi saat ini, di mana Sritex sudah resmi dinyatakan pailit, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan PHK sebelum Ramadan,” lanjutnya.

    Selain faktor keuangan, Denny juga menyoroti tingginya jumlah karyawan yang mengundurkan diri tanpa kejelasan yang akhirnya berdampak pada hilangnya hak-hak mereka.

    “Sudah banyak karyawan yang mengundurkan diri tanpa kejelasan, sehingga mereka kehilangan hak-haknya.” 

    “Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka hak-hak pekerja lainnya juga bisa terancam,” jelasnya.

    Pemutusan hubungan kerja memang menimbulkan polemik, terutama di kalangan mantan karyawan yang menganggap hal itu merugikan mereka.

    Namun, Denny menegaskan, langkah ini diambil sebagai bagian dari proses kepailitan yang telah ditetapkan secara hukum.

    Dengan penjelasan ini, ia berharap para eks karyawan bisa memahami alasan di balik keputusan PHK massal yang dilakukan menjelang bulan Ramadan.

    Di sisi lain, berbagai pihak terus mengawal agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Rp129 Miliar

    Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dana sebesar Rp129 miliar untuk pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi eks karyawan PT Sritex.

    Proses pencairan dilakukan melalui satu pintu di pabrik Sritex, sesuai dengan kesepakatan antara Satgas Sritex, kurator, dan serikat pekerja.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pelayanan pencairan JHT dirancang agar berjalan cepat dan efisien. 

    “Pelayanan dilakukan melalui satu pintu di pabrik Sritex. Jika dari awal berkas sudah lengkap dan urut, prosesnya bisa cepat.” 

    “Satu orang cukup dua menit, selesai pemberkasan langsung pulang. Jika semua berkas sesuai, dana JHT akan cair dalam tiga hari,” kata Anggoro, Rabu.

    Dari total 8.475 eks karyawan Sritex yang berhak menerima JHT, BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruhnya akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan juga mengingatkan para eks karyawan untuk memahami hak-hak lain yang mereka miliki setelah terkena PHK, salah satunya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Bagi yang di-PHK dan belum mendapatkan pekerjaan, bisa mengajukan JKP melalui aplikasi Siap Kerja. Caranya mudah, cukup mengunggah bukti PHK, foto diri, dan syarat lainnya.”

    “Jika memenuhi kriteria, mereka berhak mendapatkan bantuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bentuk uang tunai selama enam bulan, sebesar 60 persen dari gaji yang dilaporkan. Namun, batas maksimal gaji yang dijadikan dasar perhitungan adalah Rp5 juta,” jelasnya.

    Dengan keikutsertaan ini, eks karyawan yang terdampak PHK juga berhak mendapatkan manfaat JKP sebagai bentuk perlindungan sosial ketenagakerjaan.

    Diharapkan dengan pencairan dana JHT dan manfaat JKP, para eks karyawan Sritex dapat lebih mudah beradaptasi dalam mencari pekerjaan baru serta memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah PHK.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Balik PHK Massal Buruh Sritex Sukoharjo Jelang Ramadhan, Kurator Sebut Karena Kondisi Perusahaan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunSolo.com/Anang Maruf)

  • Struktur Danantara Diumumkan Pekan Dapan, Prabowo Minta Tak Ada Orang Titipan

    Struktur Danantara Diumumkan Pekan Dapan, Prabowo Minta Tak Ada Orang Titipan

    Bisnis.com, JAKARTA — Struktur lengkap Badan Pengelola Investasi Data Anagata Nusantara alias Danantara akan diumumkan pekan depan. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jangan ada titipan.

    Hal itu disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/3/2025).

    “Kami laporkan [ke Presiden Prabowo] adalah pembentukan mengisi dari tim yang memang akan bersama-sama di danantara juga di level operasi,” ujar Rosan.

    Rosan mengatakan bahwa Prabowo telah menekankan bahwa pemilihan anggota tim harus berdasarkan kualitas terbaik, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

    “Bapak Presiden menyampaikan kepada kami untuk memilih orang-orang terbaik. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari dunia sebagai beberapa alternatif nama,” ucapnya.

    Sebagai badan investasi nasional, Rosan melanjutkan bahwa nantinya Danantara bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

    Oleh karena itu, proses seleksi dilakukan dengan sangat ketat. Dia menyebut juga dibantu oleh headhunter maupun advisor dari dalam dan luar negeri untuk menemukan kandidat yang telah mereka laporkan kepada Presiden.

    Rosan menegaskan bahwa pengumuman nama-nama yang akan mengelola Danantara diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

    “Mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut. Sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di dan antara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” katanya.

    Adapun untuk transparansi, CV para kandidat juga telah diserahkan kepada Prabowo untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki integritas tinggi yang terpilih.

    Menurutnya, dengan segera diumumkannya struktur lengkap tim Danantara, diharapkan badan investasi nasional ini dapat beroperasi secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.

    “InshaAllah, minggu depan nama-nama tersebut akan kami umumkan,” pungkas Rosan.

    Tidak Ada Titipan 

    Rosan juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta tidak ada titipan dalam struktur BPI Danantara.

    Prabowo, kata Rosan, bahkan menegaskan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan tim Danantara guna memastikan keberlanjutan investasi yang berdaya saing dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    “Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, pilihlah orang-orang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/3/2025).

    Sebagai bagian dari upaya perekrutan yang transparan dan profesional, Rosan mengatakan bahwa Danantara bekerja sama dengan headhunter dan advisor dari dalam maupun luar negeri. 

    Dia juga menegaskan bahwa daftar nama akan diumumkan dalam waktu dekat agar masyarakat dapat menilai sendiri kredibilitas tim yang akan mengelola dana investasi nasional tersebut.

    “Harapannya dalam waktu dekat mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” pungkas Rosan.

  • Asosiasi Leasing Ungkap Praktik Oknum Ormas Kuasai Kendaraan Belum Lunas

    Asosiasi Leasing Ungkap Praktik Oknum Ormas Kuasai Kendaraan Belum Lunas

    Jakarta –

    Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkap praktik oknum organisasi masyarakat (ormas) yang diduga melindungi debitur bermasalah. Bahkan, oknum ormas itu sampai mengambil alih kendaraan yang cicilannya belum lunas.

    Hal itu menjadi keresahan industri pembiayaan atau leasing. Sebab, kendaraan yang belum lunas dan dikuasai oknum ormas akan sulit dicari.

    Seperti dikutip CNBC Indonesia, Suwandi mengatakan modus oknum ormas itu bermula ketika pihak debitur kesulitan membayar cicilan kendaraan. Namun, debitur malah menyerahkan kendarannya kepada oknum ormas.

    “Banyak debitur yang memang sudah kehilangan akal, nggak mampu bayar, dicari debt collector (penagih utang), dia punya kenalan ormas, ormasnya sendiri bilang, ‘sini udah kasih ke saya aja kendaraannya’. Nanti dia backup,” kata Suwandi seperti dikutip CNBC Indonesia.

    Menurutnya, oknum ormas itu berpura-pura melindungi debitur dari debt collector. Namun, oknum ormas itu malah mengambil keuntungan dengan menguasai kendaran yang belum lunas.

    “Ada juga beberapa organisasi masyarakat yang dalam operasinya berkedok seolah-olah melindungi masyarakat. Tetapi dalam hal ini sebenarnya mempunyai modus operandinya, dia bukan melindungi, namun kalau ada masyarakat yang kesulitan membayar, salah satu yang dijalankan adalah dengan mengembalikan sejumlah dana kepada sang debitur, lalu dia yang ambil alih kuasanya,” jelasnya.

    Hal ini membuat pihak leasing kesulitan mencari kendaraan yang diambil alih oknum ormas. Menurut Suwandy, pemindahtanganan kendaraan yang masih dalam masa kredit ini termasuk pelanggaran hukum.

    “Kalaupun ketemu, kan sebenarnya perlu dipahami kalau dia membayar kepada si debitur, debitur mengalihkan kepada siapa pun juga oknum ormas yang melakukan tindakan pengambilalihan unit, itu kan sebenarnya terjadi pelanggaran hukum,” katanya.

    APPI mengaku resah dengan praktik oknum ormas seperti ini. APPI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.

    “Tentu kami ingin pemerintah bertindak tegas. Yang kita harapkan pemerintah dan aparat penegak hukum juga bisa mengambil sikap yang jelas bahwa hal-hal terkait pelanggaran hukum harusnya bisa diproses,” ujarnya.

    (rgr/din)

  • Bank Jatim & Universitas Ciputra Sinergi Pengembangan SDM-Jasa Keuangan

    Bank Jatim & Universitas Ciputra Sinergi Pengembangan SDM-Jasa Keuangan

    Jakarta –

    PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Universitas Ciputra Surabaya.

    Adapun MoU mencakup kerja sama penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia serta layanan jasa keuangan. Sementara, PKS yang dilakukan terkait penguatan orientasi ekspor mahasiswa/i dan alumni Universitas Ciputra Surabaya.

    Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan Bank Jatim Arif Suhirman menjelaskan banyak potensi kerja sama strategis antara Bank Jatim dan Universitas Ciputra yang bisa dikolaborasikan.

    Salah satunya peluang untuk mengoptimalkan pelayanan serta pengelolaan dana di lingkungan Universitas Ciputra Surabaya. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan dana pihak ketiga Bank Jatim, terutama dari giro.

    Tidak hanya itu, Arif mengatakan potensi fasilitas payroll bagi dosen serta pegawai di lingkungan Universitas Ciputra Surabaya juga cukup besar.

    “Selain itu, kami berencana akan mensinergikan peluang pembiayaan kredit multiguna dan konsumtif lainnya untuk dosen dan pegawai serta penawaran skim kredit modal kerja lainnya bagi Universitas Ciputra Surabaya. Serta tak lupa juga kami bisa bekerja sama dalam hal co-branding kartu mahasiswa dan kartu ATM Bank Jatim yang diperuntukkan bagi mahasiswa,” ujar Arif dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

    Hal ini disampaikannya saat penandatanganan MoU dan PKS, yang berlangsung di Ruang Semeru Kantor PusatBank Jatim, Jumat (28/2).

    Melalui kerja sama sinergis ini, lanjut Arif Suhirman, maka sangat memungkinkan untuk membuka jalur program kemitraan bagi anak dari karyawan Bank Jatim.

    “Dalam dunia pendidikan, Bank Jatim tidak hanya menyediakan fasilitas pembayaran biaya pendidikan yang mudah dan efisien saja. Namun, kami juga terlibat dalam berbagai kerja sama strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur maupun Indonesia,” tegasnya.

    Arif menambahkan, dengan jumlah mahasiswa lebih dari enam ribu orang yang tergabung dalam Universitas Ciputra Surabaya, kerja sama ini diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan di lingkungan akademik dan sekaligus mendorong tumbuhnya generasi muda yang cerdas secara finansial.

    Ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak. Baik bagi Bank Jatim dalam memperluas jaringan nasabah maupun bagi Universitas Ciputra Surabaya dalam meningkatkan kualitas layanan kepada civitas akademikanya.

    “Semoga lewat MoU ini bisa tercipta kolaborasi jangka panjang yang tidak hanya memperkuat sektor pendidikan, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi inovasi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas,” tuturnya.

    Sementara itu Vice Rector for Operational Affairs Universitas Ciputra Laij Victor Effendi mengapresiasi Bank Jatim atas terjalinnya sinergitas ini.

    Ia berharap kolaborasi yang erat antara lembaga pendidikan dan lembaga keuangan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Indonesia.

    “Terima kasih atas kepercayaan Bank Jatim yang sudah berkolaborasi mendukung Universitas Ciputra Surabaya dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi. Semoga kerja sama ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi kami, Bank Jatim, dan bagi bangsa,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Lancarkan Mudik Gratis, Pemerintah akan Luncurkan Aplikasi Nusantara Hub

    Lancarkan Mudik Gratis, Pemerintah akan Luncurkan Aplikasi Nusantara Hub

    PIKIRAN RAKYAT – Untuk mendukung program Mudik Gratis, pemerintah akan meluncurkan aplikasi Nusantara Hub. Kementerian Perhubungan menjadi pemimpin untuk membuatnya.

    “Jadi tahun ini kami akan launching nanti yang lead adalah Kementerian Perhubungan untuk membuat platform terpadu mudik gratis Nusantara Hub,” tutur Pratikno selaku Menko PMK.

    Ia menjelaskannya saat konferensi pers setelah rapat tingkat menteri membahas persiapan hari raya Idul Fitri, Rabu 5 Maret 2025.

    Praktino menambahkan aplikasi ini akan membantu mendistribusikan penumpang secara merata ke seluruh moda transportasi. Selain itu, untuk koordinasi data pemudik dengan penyedia moda transportasi.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN mengumumkan program Mudik Gratis akan kembali diadakan tahun ini. Koutanya sebanyak 100000 pemudik. Moda transportasi yang digunakan yaitu jalur darat, laut, dan udara.

    Berikut rincian jumlah kendaraan setiap moda transportasi tersebut. Sebanyak 1.360 bus untuk 67.000 pemudik. 90 kereta api yang untuk 28.000 pemudik, dan 26 kapal laut untuk 5.000 pemudik.

    Sebanyak 76 BUMN siap mengantarkan pemudik ke kampung halaman. Pendaftaran dimulai tanggal 3 Maret sampai 17 Maret 2025. Bila kuota telah terpenuhi, pendaftaran akan ditutup.

    Tujuannya lebih dari 200 di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

    Dalam rapat tersebut, Praktikno menjelaskan membahas juga kesehatan pengemudi moda transportasi dan beberapa hal untuk mengurai penumpukan saat arus puncak baik saat menjelang maupun sesudah lebaran.

    Sementara itu, Menteri BUMM Erick Thohir menyebut program tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ingin menghadirkan kebijakan prorakyat saat masa lebaran.

    Nah, bila ingin mudik, untuk menghemat dana dan tenaga, mendaftarkan mengikuti program tersebut bisa menjadi alternatif. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Punya 77 PSN, Mana Saja yang Bisa Digarap Swasta? – Page 3

    Prabowo Punya 77 PSN, Mana Saja yang Bisa Digarap Swasta? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pihak swasta akan mendapat peran dalam menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, tidak semua PSN bisa dikerjakan oleh pihak swasta.

    Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilik sejumlah PSN yang bisa digarap oleh swasta. Hal ini untuk menutup kebutuhan dana pemerintah atas PSN tersebut.

    “Jadi, makanya pemerintah mengajak, termasuk juga proyek strategis berupa pembaruan kilang minyak, eksplorasi potensi minyak yang baru, itu strategis,” ungkap Ronny kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

    Dia menilai, proyek minyak dan gas bumi (migas), tambang, hingga perumahan menarik bagi pengusaha swasta. 

    “Itu proyek sangat menarik bagi swasta, migas, begitu juga dengan tambang, nikel, dan sebagainya, itu bisa menjadi proyek strategis nasional yang melibatkan swasta, termasuk juga perumahan,” bebernya.

    Soal perumahan, Ronny menilai pemerintah bisa masuk pada aspek insentif atau kemudahan yang diberikan kepada pengusaha. Sehingga semakin menarik bagi swasta untuk ikut menggarap PSN.

    “Tinggal pemerintah mungkin membicarakan bentuk kerjasamanya seperti apa, insentif yang bisa diberikan seperti apa, kemudahan regulasi yang bisa diberikan seperti apa, atau penyedaan modal sekian persen bisa disertakan seperti apa, walaupun tetap ujungnya dikerjakan oleh swasta. Bisa saja, sangat bisa,” beber dia.

    Diawasi Bappenas

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Bappenas menerapkan manajemen risiko dalam PSN untuk memastikan pelaksanaan PSN berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional,” kata Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com.