Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa

    Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Haji Uma: Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPD RI dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma menilai bahwa terdapat sejumlah masalah yang menjadi perhatian dalam tata laksana pemerintah desa serta pelaksanaan dana desa di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. 

    Sejumlah masalah tersebut antara lain terkait dengan kesejahteraan perangkat desa dan tumpang tindihnya aturan teknis tata laksana dana desa yang diterbitkan oleh lintas kementerian terkait. 

    Pandangan tersebut disampaikan oleh Haji Uma pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta fi Gedung DPD RI, Senin (3/3/2025). 

    Menurut Haji Uma, penghasilan tetap atau Siltap aparatur desa satu sisi telah diatur nilainya dalam UU tentang Desa, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Namun implementasinya jauh dari harapan karena selanjutnya diatur dengan Perbub maupun Perwali. 

    “Realita di lapangan membuat kita miris, di Aceh misalnya ada gaji aparatur desa yang dirapel pertiga bulan. Bahkan ada daerah yang pembayaran siltap aparatur desanya tertunda hingga 6 bulan. Jadi, bayangkan bagaimana kita menuntut kinerja optimal aparatur desa jika kesejahteraan mereka terabaikan”, ujar Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Kamis (6/3). 

    Selain itu, Haji Uma juga menyoroti aturan teknis lintas kementerian yang tumpang tindih dan banyaknya aplikasi yang harus dikerjakan aparatur desa yang mestinya bisa diintegrasi dan disinkronisasi yang berpotensi mempengaruhi proses kerja aparatur desa dilapangan. 

    Haji Uma berharap sejumlah persoalan tersebut harus menjadi bahan kajian dan evaluasi pemerintah kedepannya sehingga tata laksana pemerintahan desa serta pelaksanaan dana desa lebih optimal dan mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Revisi UU LLAJ, Denda ETLE Diusulkan untuk Subsidi Transportasi Publik

    Revisi UU LLAJ, Denda ETLE Diusulkan untuk Subsidi Transportasi Publik

    Revisi UU LLAJ, Denda ETLE Diusulkan untuk Subsidi Transportasi Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong agar Revisi Undang-Undang (RUU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur dan memaksimalkan
    sistem tilang elektronik
    atau
    Electronic Traffic Law Enforcement
    (ETLE).
    Sekretaris Jenderal MTI Haris Muhamadun beralasan potensi denda dari sistem ini sangat besar, misalnya di Jakarta yang mencatat tingginya jumlah pelanggaran yang terekam ETLE, tetapi surat tilang yang terkirim masih sangat kecil dibanding pelanggaran yang tercatat.
    “Ini coba kami
    capture
    fakta di bulan Februari dan Maret di Polda Metro Jaya. Di sana ada 127 perangkat ETLE yang diadakan oleh Pemda DKI. Pada Februari, ada 8,3 juta pelanggaran yang terekam, tetapi yang terkirim dan tercetak hanya 6.272 surat tilang atau 0,1 persen,” ujar Haris dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/3/2023).
    “Lalu pada Maret, jumlah pelanggaran meningkat menjadi 10,3 juta, tetapi yang terkirim hanya 32.523 lembar atau 0,3 persen,” kata dia melanjutkan.
    Menurut Haris, jika seluruh surat tilang bisa terkirim dan denda maksimal diterapkan, potensi pendapatan negara dari sistem ETLE bisa mencapai triliunan rupiah.
    Ia pun mengusulkan agar uang yang diperoleh dari denda ETLE dapat dialokasikan untuk menyubsidi pembangunan transportasi publik di masing-masing daerah.
    “Dengan asumsi denda maksimal Rp 500.000 per pelanggaran, maka pada Februari bisa terkumpul Rp 4,1 triliun, dan pada Maret Rp 5,1 triliun. Jika 50 persen dari jumlah ini dikembalikan ke daerah untuk membangun transportasi publik, maka Februari ada Rp 2 triliun dan Maret Rp 2,5 triliun. Total dalam dua bulan saja bisa mencapai Rp 4,6 triliun,” kata Haris.
    Haris lantas membandingkan angka tersebut dengan alokasi anggaran subsidi transportasi publik di DKI Jakarta.
    Saat ini, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 4,1 triliun untuk subsidi TransJakarta, Rp800 miliar untuk MRT Jakarta, dan sekitar Rp 300 miliar untuk LRT Jakarta.
    “Dengan adanya mekanisme
    creative financing
    seperti ini, dana dari denda ETLE bisa menjadi sumber pembiayaan tambahan untuk transportasi publik. Tapi syaratnya, sistem ETLE harus berjalan optimal dan semua pelanggaran yang tercatat bisa diproses serta dikirimkan surat tilangnya,” ujarnya.
    MTI berharap penambahan pasal terkait ETLE bisa menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam
    revisi UU LLAJ
    .
    Dengan demikian, denda tilang dari ETLE bisa dikelola lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan layanan transportasi di daerah.
    “Jadi artinya adalah apabila
    creative financing
    ini bisa dilakukan dengan memberlakukan kamera ETLE, ini dendanya bisa jadi sumber tambahan, tapi dengan syarat semua bisa terkirim,” kata Haris.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LINK Live Streaming PSBS Biak vs Borneo FC Malam Ini, Pekan Ke-26 di BRI Liga 1 2024/2025

    LINK Live Streaming PSBS Biak vs Borneo FC Malam Ini, Pekan Ke-26 di BRI Liga 1 2024/2025

    JABAR EKSPRES – Pertandingan pekan ke-25 BRI Liga 1 2024/2025 telah selesai digelar pada hari Rabu, 5 Maret 2025, namun pada hari yang sama juga mulai digelar pertandingan pekan ke-26. Untuk per hari ini, Kamis, 6 Maret 2025 terdapat dua pertandingan yang mempertemukan antara Persis dengan Bali United, dan PSBS Biak dengan Borneo FC.

    Dalam pertandingan di pekan ke-26 antara PSBS Biak dengan Borneo FC ini akan disiarkan langsung di Indosiar, Vidio dan Sportstars 3 mulai pukul 20:30. Diketahui bahwa pertandingan antara PSBS Biak dengan Borneo FCs berlangsung di Stadion Dipta.

    BACA JUGA: 3 Aplikasi Penghasil Uang Terbukti Membayar Hingga Rp300.000-an, Ini Caranya

    BACA JUGA: Cairkan Saldo DANA Gratis Langsung ke Rekening Hingga Rp275.000 Lewat Cara Cepat Ini

    Dalam urutan klasemen sendiri PSBS Biak berada pada posisi ke-12 dengan mencetak poin 31 dengan 8 kali menang, 7 kali seri dan 10 kali kalah. Sementara untuk Borneo FC dalam urutan klasemen berada pada posisi ke-8 dengan poin 38, dengan 11 kali menang, 5 kali seri, dan 9 kali kalah.

    Berikut ini tersedia link live streaming bagi kamu yang ingin menonton pertandingan antara PSBS Biak dengan Borneo FC yang berlangsung hari ini.

    BACA JUGA: DANA KAGET 6 Maret 2025, Ambil Saldo Gratis Hingga Rp60.000 yang Langsung Cair Ke Akun

    Jadwal Lengkap BRI Liga 1 2024/2025 Pekan ke-26 : Jadwal Pekan Ke-26 BRI Liga 1 2024/2025 Lengkap, Catat Tanggalnya!

    LINK STREAMING PSBS Biak vs Borneo FC: 

    Indosiar: https://www.vidio.com/live/205-indosiarhttps://www.vidio.com/watch/8304650-gaskeun-bri-liga-1-2024-2025-segera-dimulai-dukung-saksikan-klub-kesayanganmu-hanya-di-indosiar?utm_source=google&utm_medium=pre-game&utm_campaign=liga1-ENLink Nonton: https://www.vidio.com/live/17626-bri-liga-1?schedule_id=4120318

     

     

     

  • LINK Live Streaming Persis vs Bali United Malam Ini, Pekan Ke-26 di BRI Liga 1 2024/2025

    LINK Live Streaming Persis vs Bali United Malam Ini, Pekan Ke-26 di BRI Liga 1 2024/2025

    JABAR EKSPRES – Pertandingan pekan ke-25 BRI Liga 1 2024/2025 telah selesai digelar pada hari Rabu, 5 Maret 2025, namun pada hari yang sama juga mulai digelar pertandingan pekan ke-26. Untuk per hari ini, Kamis, 6 Maret 2025 terdapat dua pertandingan yang mempertemukan antara Persis dengan Bali United, dan PSBS Biak dengan Borneo FC.

    Dalam pertandingan di pekan ke-26 antara Persis dengan Bali United ini akan disiarkan langsung di Indosiar, Vidio dan Sportstars 3 mulai pukul 20:30. Diketahui bahwa pertandingan antara Persis dengan Bali United berlangsung di Stadion Manahan.

    BACA JUGA: DANA KAGET 6 Maret 2025, Ambil Saldo Gratis Hingga Rp60.000 yang Langsung Cair Ke Akun

    BACA JUGA: Terima Bonus Rp290.000 Lewat Koin di Aplikasi Penghasil Uang

    Dalam urutan klasemen sendiri Persis berada pada posisi ke-15 dengan mencetak poin 22 dengan 5 kali menang, 7 kali seri dan 13 kali kalah. Sementara untuk Bali United dalam urutan klasemen berada pada posisi ke-5 dengan poin 39, dengan 11 kali menang, 6 kali seri, dan 8 kali kalah.

    Berikut ini tersedia link live streaming bagi kamu yang ingin menonton pertandingan antara Persis dengan Bali United yang berlangsung hari ini.

    BACA JUGA: Pinjam Saldo Dana Cepat & Aman, Terima Hingga Rp550.000 Tanpa Syarat KTP

    Jadwal Lengkap BRI Liga 1 2024/2025 Pekan ke-26 : Jadwal Pekan Ke-26 BRI Liga 1 2024/2025 Lengkap, Catat Tanggalnya!

    LINK STREAMING Persis vs Bali United: 

    Indosiar: https://www.vidio.com/live/205-indosiarhttps://www.vidio.com/watch/8304650-gaskeun-bri-liga-1-2024-2025-segera-dimulai-dukung-saksikan-klub-kesayanganmu-hanya-di-indosiar?utm_source=google&utm_medium=pre-game&utm_campaign=liga1-ENLink Nonton: https://www.vidio.com/live/17624-bri-liga-1?schedule_id=4120316

     

     

  • Ajukan Eksepsi, Kubu Tom Lembong Minta Hakim Tolak Dakwaan Jaksa

    Ajukan Eksepsi, Kubu Tom Lembong Minta Hakim Tolak Dakwaan Jaksa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Tom Lembong meminta kepada hakim agar bisa menolak surat dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi importasi gula.

    Hal tersebut disampaikan pengacara Tom Lembong di persidangan PN Tipikor dengan agenda eksepsi atau nota keberatan pada Kamis (6/3/2025).

    “Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sehingga sudah sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima demi hukum,” ujar kuasa hukum Tom Lembong.

    Kubu Tom Lembong kemudian merincikan sejumlah pertimbangan agar hakim bisa menolak dakwaan jaksa. Salah satunya, pengacara Tom menilai bahwa surat dakwaan dari jaksa tidak lengkap dan tidak cermat dalam membuktikan tindak pidana korupsi importasi gula.

    Selain itu, Tom Lembong juga dinyatakan tidak menerima aliran dana baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus rasuah tersebut.

    “Tidak ada aliran dana yang masuk ke Tom Lembong baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan semua kinerja beliau sudah diaudit BPK dengan hasil clean and clear,” tambahnya.

    Oleh sebab itu, kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meminta agar majelis hakim mengabulkan eksepsi pihaknya dan langsung membebaskan kliennya saat putusan sela dibacakan.

    “Memerintahkan penuntut umum membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan sela dibacakan,” tutur Ari.

    Sekadar informasi, jaksa menyatakan bahwa Tom telah memberikan persetujuan impor terhadap sejumlah pihak swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula dalam negeri.

    Namun dalam pelaksanaannya, Tom diduga telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. 

    Alhasil, perbuatan itu diduga telah memperkaya 10 pihak swasta Rp515 miliar dengan kerugian negara Rp578 miliar.

    “Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47,” pungkas jaksa.

  • 100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati mengatakan sebanyak 100 negara akan ikut serta dalam konferensi tentang pembangunan kembali Jalur Gaza.

    Konferensi tersebut dilangsungkan bulan depan di Kota Kairo, Mesir.

    “Konferensi ini adalah konferensi tingkat kementerian dan akan digelar melalui kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Abdel Ati hari Rabu, (5/3/2025), dikutip dari kantor berita Mizan.

    “Konferensi Arab itu membahas kemungkinan pembentukan sebuah komite untuk mengelola Gaza untuk periode waktu tertentu,” ujarnya.

    Abdel Ati menyampaikan pada tahapan awal rekonstruksi Gaza, perumahan sementara akan diubah menjadi perumahan permanen.

    “Pada tahap selanjutnya, kita akan pergi ke Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa untuk menerapkan rencana pembangunan kembali Gaza dengan menerima dukungan material dan politik.”

    “Rencana pembangunan kembali Gaza termasuk mengatasi semua tantangan, termasuk menyingkirkan puing-puing, bom, dan rudal.”

    Abdel Ati mengatakan negara-negara Arab menerima rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana Mesir itu didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Dana Pembangunan PBB (UNDP).

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (Khaberni)

    400.000 apartemen akan dibangun di Gaza

    Mesir mengusulkan pembangunan ratusan ribu apartemen di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi tanah Palestina itu.

    Menurut rencana itu, Gaza akan dibangun kembali tanpa harus memindahkan warga Palestina di sana. Pembangunan akan berlangsung lima tahun.

    The New Arab melaporkan terdapat sejumlah tahap pembangunan. Tahap awal akan berlangsung selama enam bulan dan warga Gaza akan diberi tempat tinggal sementara.

    Pada tahap ini akan ada pembersihan sekitar 50 juta ton puing-puing bangunan di Gaza. Mesir menyebut biaya tahap awal mencapai $3 miliar atau sekitar Rp49 triliun.

    Tahap kedua akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahap ini akan ada pembangunan sekitar 200.000 apartemen. Biaya tahap kedua mencapai $20 miliar atau sekitar Rp326,7 triliun.

    Tahap ketiga atau terakhir akan memakan waktu 2,5 tahun dan memerlukan biaya $30 miliar atau Rp490 triliun. Pada tahap ini akan ada pembangunan apartemen tambahan sebanyak 200.000 unit.

    Disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 ribu rumah di Gaza yang tidak hancur total oleh serangan Israel selama 1,5 tahun.

    Sebanyak 400.000 apartemen yang akan dibangun itu bisa menangani pertambahan penduduk Gaza hingga tahun 2030. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellatty mengatakan jumlah penduduk Gaza akan mencapai 3 juta jiwa.

    Sayangnya, rencana Mesir itu tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun Israel.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengungkapkan rencana pembangunan kembali Gaza. Rencana itu kontroversial dan mendapat kecaman lantaran harus memindahkan paksa warga Palestina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan Trump sudah menolak rencana Mesir.

    Trump meyakini rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan saat ini di Gaza. Dia mengatakan Gaza kini tak bisa dihuni. Warga Palestina tak bisa hidup secara manusiawi di antara puing-puing dan bom yang gagal meledak.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Sementara itu, Middle East Eye melaporkan Mesir itu juga ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    (*)

  • Dugaan Terjadi Markup di Proyek Puskesmas DTP Cimanggung, Kinerja DPRD Sumedang Dipertanyakan

    Dugaan Terjadi Markup di Proyek Puskesmas DTP Cimanggung, Kinerja DPRD Sumedang Dipertanyakan

    JABAR EKSPRES – Persoalan proyek Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) di wilayah Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tengah jadi sorotan. Pasalnya, harga pembelian lahan dinilai terlalu tinggi, sehingga diduga terjadi markup.

    Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kabupaten Sumedang mempertanyakan sikap dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, khususnya Komisi IV.

    Kabiro Hukum LSM GMBI DPD Sumedang, Suryadinata mengatakan, pihaknya menilai sikap Komisi IV DPRD Sumedang kurang kritis, dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait pembelian lahan untuk pembangunan Puskesmas DTP Cimanggung.

    BACA JUGA: Proyek Puskesmas DTP Cimanggung Sumedang Diduga Dimarkup, LSM GMBI Pertanyakan Harga Lahan yang Tinggi

    “LSM GMBI mengungkapkan keheranan kami terhadap diamnya anggota DPRD Sumedang, terutama dari Komisi IV, yang memiliki peran dalam pengawasan anggaran,” katanya, Kamis (6/3).

    Pria yang akrab disapa Surya itu menilai, terkait proyek Puskesmas DTP Cimanggung, seharusnya ada sikap kritis oleh Komisi IV DPRD Sumedang, termasuk perlunya transparansi dalam menyetujui penggunaan dana publik.

    “Saya merasa sangat aneh, padahal di Cimanggung sendiri ada anggota DPRD dari Komisi IV,” bebernya.

    “Kenapa ada unsur pembiaran dalam persoalan ini? Pengajuan anggaran seperti ini harus melalui persetujuan DPRD, terutama Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Perkimtan,” lanjut Surya.

    BACA JUGA:Fraksi Partai Golkar Dukung Penuh Pembahasan Perda Bank Sumedang untuk Dorong Ekonomi Daerah

    Dia mempertanyakan, kenapa anggota dewan diam saja, ada apa dengan para legislator khususnya di Komisi IV DPRD Sumedang menyetujui hal ini begitu saja.

    LSM GMBI menyoroti khususnya anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang mencakup Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung.

    Surya menyebutkan beberapa nama anggota dewan dari Komisi IV, termasuk Sonia Sugian dan Cucu Perawati yang seharusnya turut mengawasi kebijakan ini.

    BACA JUGA: Aplikasi ‘Berhidmat’ Permudah ASN Sumedang Tadarus Al-Qur’an selama Ramadan

    “Kalau memang penegak hukum serius, seharusnya mereka memanggil anggota DPRD yang terlibat dalam persetujuan anggaran ini,” ucapnya.

    Surya menerangkan, pihaknya sebagai lembaga swadaya masyarakat hanya bisa mengawal, tapi wewenang ada di tangan penegak hukum.

  • Komisi Amal Inggris Diminta Bertindak Terhadap Penggalangan Dana untuk Anggota Pasukan Israel IDF – Halaman all

    Komisi Amal Inggris Diminta Bertindak Terhadap Penggalangan Dana untuk Anggota Pasukan Israel IDF – Halaman all

    Komisi Amal Inggris Diminta Bertindak Terhadap Penggalangan Dana Perwalian Zionis untuk IDF

    TRIBUNNEWS.COM- Investigasi oleh Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) telah mengidentifikasi bahwa lembaga amal yang terdaftar di Inggris, Mizrachi (UK) Israel Support Trust, telah “mengumpulkan dana” untuk anggota aktif Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan telah “mempromosikan ujaran kebencian” melalui acara-acaranya. 

    ICJP telah mengirimkan pengaduan kepada Komisi Amal, mendesak regulator untuk bertindak atas potensi pelanggaran Undang-Undang Amal Inggris.

    Investigasi tersebut menemukan bahwa Mizrachi UK telah memfasilitasi penggalangan dana bagi personel militer Israel yang aktif di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. 

    Dalam materi penggalangan dana bermerek Mizrachi UK, lembaga amal tersebut menginstruksikan para pendukungnya untuk menyumbang kepada para prajurit yang beroperasi di Gaza.

    “Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Amal 2011, khususnya larangan Pasal 3 tentang ‘memberikan bantuan atau perlengkapan militer kepada pasukan bersenjata asing’, dan tampaknya bertentangan dengan tujuan amal yang dinyatakan oleh Mizrachi UK,” jelas ICJP dalam siaran pers kemarin.

    “Kami terus menemukan badan amal terdaftar di Inggris yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kerangka peraturan Inggris, dan yang mungkin melanggar hukum internasional,” kata Petugas Hukum ICJP, Mira Naseer.

    Lebih jauh, penyelidikan menemukan bahwa acara dan rangkaian ceramah Mizrachi UK secara teratur menghadirkan aktivis sayap kanan Israel yang tampaknya terlibat dalam promosi ujaran kebencian. 

    Pembicara yang dihadirkan oleh Mizrachi UK diketahui telah menyatakan, terkait Gaza, “Kami berperang melawan setan, binatang yang kejam, bukan manusia. Tidak ada alasan pendudukan atau hak asasi manusia yang mendukung mereka,” dan “Kami harus menenggelamkan mereka seperti kami menenggelamkan Firaun dan rakyatnya di Mesir.”

    “Menyampaikan retorika yang tidak manusiawi dan penuh kekerasan seperti itu sama sekali bertentangan dengan peran lembaga amal di Inggris Raya,” tegas ICJP. 

    “Komunikasi Mizrachi UK sendiri juga ditemukan mengandung materi yang mungkin memicu kebencian rasial dan/atau mengobarkan ketegangan masyarakat, yang mungkin melanggar Undang-Undang Lembaga Amal Inggris Raya dan tugas-tugas Undang-Undang Kesetaraan.”

    Sebagai contoh, Pusat mencatat bahwa, terkait protes global terhadap genosida Israel, Mizrachi UK mengedarkan buletin pada November 2024 yang mengatakan, “Dunia dipenuhi dengan Hamas”.

    “Membiarkan lembaga amal di Inggris mengumpulkan dana untuk tujuan yang melanggar hukum dan menyebarkan retorika yang memecah belah merusak kepercayaan publik terhadap sektor amal,” imbuh Naseer. 

    “Komisi Amal harus menyelidiki dan mengambil tindakan serius terhadap pelanggaran apa pun: teguran tidak akan cukup.”

    ICJP telah menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas keuangan, amal, dan kegiatan publik Mizrachi UK, dengan mengambil tindakan yang tepat sebagai tanggapan terhadap setiap pelanggaran Hukum Amal Inggris.

    “Pada bulan Januari, sebuah Lembaga Amal Inggris yang diketahui telah menggalang dana untuk militer Israel diberi peringatan resmi oleh Komisi,” imbuh Pusat. 

    “Kami terus mendesak penyelidikan dan tindakan proaktif oleh Komisi Lembaga Amal, dengan menggunakan semua kewenangan regulasi yang tersedia.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • 6 Kades Ancam Turun ke Jalan jika Prabowo Paksakan Koperasi Desa Merah Putih Regional

    6 Kades Ancam Turun ke Jalan jika Prabowo Paksakan Koperasi Desa Merah Putih Regional

    Kades Ancam Turun ke Jalan jika Prabowo Paksakan Koperasi Desa Merah Putih
    Tim Redaksi

    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    kepala desa
    di Kabupaten
    Purworejo
    menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan
    Koperasi Desa
    Merah Putih.
    Mereka menilai kebijakan ini bersifat pemaksaan dan berpotensi mengganggu program desa lainnya.
    Salah satu kepala desa di Purworejo, Dwinanto, mengungkapkan bahwa saat ini para kepala desa sedang melobi agar kebijakan ini dibatalkan.
    Jika Presiden
    Prabowo Subianto
    tetap memaksakan kebijakan itu, mereka tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi turun ke jalan.
    “Teman-teman yang ada di organisasi perangkat maupun kades se-Indonesia sedang berupaya untuk melobi agar kebijakan ini tidak jadi dilaksanakan. Bahkan, tidak sedikit yang mengancam untuk turun ke jalan jika tetap dipaksakan,” ujar Dwinanto, Kamis (6/3/2025).
    Dwinanto menyoroti bahwa saat ini hampir semua program dan anggaran diarahkan ke program makan bergizi gratis (MBG), termasuk potensi pemangkasan dana desa.
    “Kita prihatin, seolah-olah semua program, semua kegiatan, semua anggaran fokusnya adalah makan bergizi gratis. Kemudian program-program lain dan dana desa akan dikebiri. Ini yang kemudian tidak sepakat,” jelasnya.
    Menurut Dwinanto, kebijakan pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    tidak sesuai dengan kondisi di desa dan mengabaikan kewenangan desa dalam menentukan programnya sendiri.
    “Ada landasan hukumnya kalau desa itu punya kewenangan menentukan program dan visi-misinya. Kalau seperti ini, desa dipaksa oleh pusat untuk satu program mendirikan koperasi. Lalu, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Bumdes yang sudah berjalan?” katanya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/3/2025), untuk membahas kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih).
    Dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korupsi di Taspen, KPK Panggil Bos BPKH hingga Bahana Sekuritas jadi Saksi

    Korupsi di Taspen, KPK Panggil Bos BPKH hingga Bahana Sekuritas jadi Saksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi investasi PT Taspen (Persero). 

    Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Fadlul hari ini, Kamis (6/3/2025). Namun, pihak KPK belum memerinci lebih lanjut tujuan pemanggilan Fadlul sebagai saksi dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp200 miliar itu. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama FI Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (6/3/2025). 

    Selain Fadlul, penyidik turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi lainnya yaitu Karyawan Manulife Andreana Manulang, Direktur PT Bahana Sekuritas Nelwin Aldriansyah serta mantan Direktur PT Asta Askara Sentosa sekaligus PT Pangan Sejahtera Investama Agung Cahyadi Kusumo. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus tersebut yakni mantan Direktur Investasi yang juga pernah menjabat Direktur Utama Taspen, Antonius NS Kosasih, serta mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri. 

    Kasus itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp200 miliar akibat penempatan dana Taspen senilai Rp1 triliun ke reksadana PT IIM. 

    Adapun pihak Taspen menyatakan bakal berkomitmen untuk kooperatif dan terbuka  dengan proses hukum yang sedang berjalan, serta menghormati segala proses hukum yang berlangsung di KPK.  

    “Perusahaan akan mendukung penuh seluruh proses hukum yang berjalan dalam proses penyidikan yang dilakukan КРК,” ujar Corporate Secretary Taspen Henra melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, beberapa waktu lalu.