Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • PHK di AS Melonjak 245% pada Februari gegara Kebijakan Trump

    PHK di AS Melonjak 245% pada Februari gegara Kebijakan Trump

    Washington DC –

    Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diumumkan oleh pengusaha Amerika Serikat (AS) melonjak ke level yang tidak terlihat sejak dua resesi terakhir. Angka itu diperparah PHK massal oleh pemerintah federal sejak Donald Trump resmi menjabat Presiden AS.

    Dilansir Reuters, Kamis (6/3/2025), kontrak kerja pegawai pemerintah federal yang dibatalkan dan kekhawatiran perang dagang memberikan tanda paling jelas tentang dampak kebijakan pemerintahan Trump terhadap pasar tenaga kerja.

    Perusahaan penempatan kerja global Challenger, Gray & Christmas mengatakan PHK yang direncanakan melonjak 245% menjadi 172.017 pada bulan lalu. Angka itu merupakan level tertinggi sejak Juli 2020 ketika ekonomi dilanda pandemi COVID-19.

    Selain itu, jumlah tersebut merupakan total tertinggi pada bulan Februari sejak Resesi Hebat 16 tahun lalu. Pemerintah dianggap bertanggung jawab atas sebagian besar PHK, dengan Challenger melacak 62.242 PHK yang diumumkan oleh pemerintah federal dari 17 lembaga berbeda.

    Pemerintah telah memberhentikan sekitar 62.530 pekerja dalam dua bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat 41.311% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

    “Ketika PHK massal terjadi, staf yang tersisa sering kali merasa tidak nyaman dan tidak pasti,” kata Wakil Presiden Senior di Challenger, Gray & Christmas, Andrew Challenger.

    “Kemungkinan lebih banyak pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela sangat tinggi,” sambungnya.

    Seorang hakim federal minggu lalu memblokir sementara pemerintahan Trump untuk memerintahkan Departemen Pertahanan dan lembaga federal lainnya untuk melakukan pemecatan massal terhadap ribuan karyawan yang baru dipekerjakan. Kontraktor pemerintah federal juga terjebak dalam baku tembak DOGE, yang memperluas PHK ke sektor swasta.

    Tarif yang telah diterapkan atau diancam oleh Gedung Putih juga menambah jumlah perusahaan yang memulangkan pekerjanya bulan lalu. Challenger mengatakan ‘dampak DOGE’ menjadi alasan utama pemutusan hubungan kerja dan disalahkan atas 63.583 PHK, yang terkait langsung dengan tenaga kerja federal dan kontraktor.

    Dampak hilir DOGE, seperti hilangnya dana untuk lembaga nirlaba swasta, menyebabkan 894 PHK lainnya. Sebagian besar PHK federal terjadi di Washington DC, yang telah kehilangan 61.795 pekerjaan sepanjang tahun ini dibandingkan dengan hanya 60 pada tahun 2024.

    Di luar pemerintahan, ada PHK di industri ritel, teknologi, layanan, dan produk konsumen. PHK pemerintah federal diperkirakan tidak akan muncul dalam laporan ketenagakerjaan bulan Februari, yang dijadwalkan untuk dirilis pada hari Jumat, karena pembersihan terjadi di luar minggu survei.

    Namun, pembekuan perekrutan dan pendanaan dapat berdampak pada ketenagakerjaan pemerintah dan kontraktor. Survei Reuters terhadap para ekonom menunjukkan bahwa jumlah pekerja nonpertanian kemungkinan meningkat sebanyak 160.000 setelah naik sebanyak 143.000 pada bulan Januari. Tingkat pengangguran diperkirakan tidak berubah pada 4,0%.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korupsi Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Dituntut 5 Tahun dan 3 Bulan Penjara

    Korupsi Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Dituntut 5 Tahun dan 3 Bulan Penjara

    Korupsi Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Dituntut 5 Tahun dan 3 Bulan Penjara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Badan SAR Nasional (Basarnas)
    Max Ruland Boseke
    dituntut 5 tahun dan 3 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle (RCV) tahun anggaran 2014.
    Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menilai, Max terbukti bersalah melakukan korupsi dan melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
    “Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Max Ruland Boseke dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 3 bulan,” ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
    Jaksa juga menuntut Max membayar denda Rp 500 juta.
    Jika tidak dibayar, maka hukuman badannya akan ditambah 9 bulan kurungan.
    Selain itu, jaksa juga menuntut Max membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar yang harus dibayar maksimal satu bulan setelah terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
    Jika dalam waktu tersebut uang pengganti tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas.
    “Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 1 tahun,” ujar jaksa KPK.
    Pada kesempatan yang sama, jaksa KPK juga menuntut Direktur CV Delima Mandiri, perusahaan karoseri yang mengerjakan proyek pengadaan truk dan RCV tersebut.
    William dituntut 5 tahun penjara dan 8 bulan serta denda Rp 500 juta subsidair 9 bulan kurungan.
    Selain itu, William juga dituntut membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 17,9 miliar.
    “Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 17.944.580.000,” kata jaksa KPK.
    Jika dalam waktu satu bulan setelah terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas.
    Dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka hukumannya akan ditambah.
    “Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 3 tahun,” ujar jaksa KPK.
    Sementara itu, anak buah Max, Anjar Sulistiyono yang menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan itu dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara.
    Anjar juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.
    Ia tidak dituntut membayar uang pengganti karena tidak menikmati hasil korupsi.
    Dalam perkara ini, KPK menyebut korupsi pengadaan truk angkut ini merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp 20.444.580.000.
    Kasus berawal ketika Basarnas membeli sekitar 30 truk angkut personel 4WD dengan pembiayaan Rp 42.558.895.000.
     
    Padahal, dana yang sebenarnya digunakan untuk pembiayaan itu hanya Rp 32.503.515.000, sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp 10.055.380.000.
    Sementara itu, pembayaran 75 rescue carrier vehicle sebesar Rp 43.549.312.500 dari nilai pembiayaan sebenarnya Rp 33.160.112.500 yang berarti terdapat selisih Rp 10.389.200.000.
    BPKP kemudian memasukkan selisih itu sebagai kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Investigatif.
    Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Max memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2,5 miliar dan memperkaya William Widharta selaku pemenang lelang dalam proyek ini sebesar Rp 17.944.580.000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Makin Ketinggalan, Anwar Ibrahim Umumkan Chip ‘Made by Malaysia’

    RI Makin Ketinggalan, Anwar Ibrahim Umumkan Chip ‘Made by Malaysia’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Malaysia mengucurkan dana US$ 250 juta (Rp 4 triliun) untuk perusahaan perancang chip ARM demi membangun industri chip dalam negeri.

    Reuters melaporkan bahwa dana Rp 4 triliun dikucurkan secara bertahap oleh Malaysia dalam 10 tahun ke depan untuk membeli desain dan teknologi chip untuk perusahaan manufaktur di negeri jiran. Transaksi tersebut termasuk penguasaan hak atas karya intelektual (HAKI) dari ARM, termasuk tujuh cetak biru desain chip milik ARM. 

    ARM juga akan melatih 10.000 insinyur Malaysia dalam hal teknologi dan proses industri semikonduktor.

    Gebrakan ini adalah bagian dari ambisi Malaysia untuk menjadi hub manufaktur chip dalam satu dekade ke depan. Awal tahun ini, Malaysia mengumumkan rencana untuk memproduksi GPU di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan data center AI.

    Kerja sama ini juga dipamerkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di akun Instagramnya. Ia menyatakan bahwa inisiatif kerja sama Malaysia dengan ARM akan melahirkan mikrochip “Made by Malaysia.”

    “Lewat inisiatif ini, Malaysia akan menyaksikan kelahiran chip Made by Malaysia, pencapaian yang mencerminkan kemampuan dan inovasi anak bangsa dalam bidang teknologi tingkat tinggi. Tidak hanya lompatan ke depan, tetapi bukti negara kita bisa berdiri berdampingan dengan negara superpower di bidang industri semikonduktor,” kata Anwar.

    Pemerintah Malaysia tahun lalu juga telah menganggarkan US$ 5,3 miliar dalam bentuk dukungan finansial dan dana pelatihan 60.00 insinyur dalam skema Strategi Semikonduktor Nasional (NSS). NSS berisi rencana pengembangan infrastruktur, rantai pasok chip, dan menarik klien global.

    Malaysia telah menjadi lokasi industri chip sejak 50 tahun lalu. TrendForce melaporkan bahwa Malaysia menguasai 13 persen dari kebutuhan layanan pengujian, perakitan, dan pengemasan chip global.

    Intel mendirikan pabrik pertama mereka di luar AS di Malaysia pada 1972. Pada 2021, Intel mengumumkan investasi senilai US$ 7 miliar untuk mendirikan pabrik pengujian dan perakitan di Malaysia serta membangun fasilitas pengemasan chip 3D.

    Perusahaan chip global lain yang memiliki fasilitas produksi di Penang adalah GlobalFoundries dan Neways, produsen peralatn produks chip. Google, Microsoft, dan Nvidia juga telah mengumumkan investasi miliar dolar di Malaysia sejak 2023 untuk pembangunan data center dan proyek komputasi awan.

    [Gambas:Instagram]

    (dem/dem)

  • KPK Dapat Laporan soal MBG: Harga Makanan Rp10.000, Diterima Rp8.000

    KPK Dapat Laporan soal MBG: Harga Makanan Rp10.000, Diterima Rp8.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menerima laporan adanya dugaan praktik penyimpangan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Modusnya diduga terkait dengan pengurangan makanan dari harga atau anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap menunya. 

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Pada pertemuan itu, BGN meminta pendampingan dan pengawasan KPK dalam pelaksaan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu. 

    Setyo awalnya menjelaskan bahwa pengawasan terhadap MBG penting karena anggarannya yang besar. Saat ini, anggaran MBG yang digelontorkan dari APBN senilai Rp70 triliun di 2025.

    Menurutnya, ada empat hal yang harus dicermati dalam pelaksanaan MBG. Pertama, potensi terjadinya fraud. 

    “Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (6/3/2025).

    Kedua, ekslusivitas penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Setyo menyebut hal itu menjadi perhatian untuk ditertibkan. 

    “Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” kata Ketua KPK jilid VI itu.

    Ketiga, pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi ketika diberikan ke siswa penerima manfaat. Dia juga menggarisbawahi soal pemberian susu dan biskuit yang tidak efektif untuk menurunkan risiko stunting, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK. 

    Keempat, soal anggaran. Perwira Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) itu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Dia mengakui telah menerima laporan adanya pengurangan makanan di daerah dari harga yang telah ditetapkan. 

    “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Dia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. 

    Tidak hanya itu, pria yang sebelumnya menjabat Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut juga menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal untuk bahan baku makanan hingga sumber daya pelaksana program MBG.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap alasan mengapa turut meminta pendampingan KPK untuk mengawasi transparansi dan akuntabilitas program. 

    Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025. 

    Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    “Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025). 

    Untuk diketahui, program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program prioritas Prabowo Subianto itu ditargetkan bisa menyasar ke seluruh peserta didik di Indonesia pada akhir tahun ini. 

  • Bangun Data Centre, Anak Usaha Sinarmas Gandeng Perusahaan Asal Korea, Investasi Hampir Rp 5 T   – Halaman all

    Bangun Data Centre, Anak Usaha Sinarmas Gandeng Perusahaan Asal Korea, Investasi Hampir Rp 5 T   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anak usaha Sinarmas SM+ menggandeng Korea Investment Real Asset Management (KIRA), memulai pembangunan data centre yang dirancang sebagai internet exchange data center yang akan menjadi pusat lalu lintas data utama di Indonesia.

    Investasi untuk pembangunan data centre SMX01 di Jakarta Selatan ini menghabiskan investasi lebih dari Rp 4,89 triliun.  

    Presiden Direktur & CEO SM+, Herson Suindah mengatakan, SMX01 yang dijadwalkan beroperasi pada semester kedua 2026.

    “Pembangunan data centre ini bertujuan memenuhi permintaan yang terus meningkat akan infrastruktur digital di Asia Tenggara yang nilai ekonominya diproyeksikan mencapai 1 triliun dolar AS pada 2030,” kata Suindah saat konferensi pers, Kamis (6/3/2025).

    SM+ adalah platform investasi di bidang infrastruktur dan layanan digital yang didukung oleh Sinar Mas melalui anak perusahaannya, PT Duta Surya Sentosa (PTDSS) dan telah memiliki 2 lini bisnis yakni SM+ Data Centers yang mengoperasikan 25 data center (24 beroperasi dan 1 dalam pembangunan) dengan total kapasitas IT Load 40 MW.

    Lini bisnis lainnya adalah SM+ Technology Solutions yang fokus pada layanan IT dan operasional data center, bekerja sama dengan LG CNS, salah satu perusahaan layanan IT dan operator data center terbesar di Korea.

    “Dengan lokasi yang dekat dengan Bursa Efek Indonesia dan pusat keuangan lainnya, pusat data ini menargetkan klien dari sektor perbankan, finansial, serta perusahaan teknologi,” kata  Herson.

    Data center ini, kata dia memiliki peran fundamental dalam ekosistem digital Indonesia.

    “Kami memilih lokasi ini untuk memastikan latensi rendah dan koneksi optimal bagi pelanggan,” ujar Herson.

    Dikatakannya, SMX01 akan memiliki Tier 4 Certification, standar tertinggi dalam industri pusat data, dengan kapasitas IT Load 18 MW yang dapat ditingkatkan hingga 60 MW.

    Dengan luas 15.500 meter persegi, bangunan ini memiliki 11 lantai, di mana 9 lantai difokuskan untuk ruang data center.

    Untuk memastikan kesiapan terhadap teknologi masa depan, pusat data ini didesain dengan konsep AI Ready & Future Proof, memungkinkan integrasi teknologi pendinginan terbaru seperti liquid cooling.

    Selain itu, bangunan ini akan mengantongi sertifikasi Green Building sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi energi.

    “SM+ menggandeng Kira, perusahaan investasi Korea yang mengelola dana lebih dari 5 miliar dolar AS, sebagai mitra dalam proyek ini,” katanya. 

    Sementara itu, kata dia LG Sinarmas akan bertindak sebagai operator dan penasihat teknis, mengandalkan pengalaman lebih dari 38 tahun dalam pengelolaan pusat data di Korea Selatan.

    “Kami memilih mitra yang tidak hanya memiliki kapasitas finansial, tetapi juga ekosistem teknologi dan pengalaman global.

    Data center ini tidak hanya menyediakan ruang dan daya, tetapi juga menawarkan kepercayaan dan keamanan bagi pelanggan,” kata Herson.

    Ditambahkan, SMX01 akan terkoneksi langsung dengan beberapa fiber provider dan landing station di Ancol, memastikan kestabilan koneksi serta efisiensi transfer data ke dalam dan luar negeri.

    Dengan hadirnya pusat data ini, SM+ berharap dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia, mendukung kebutuhan bisnis, dan memperkuat infrastruktur internet nasional.

    Dengan luas data hall white space hampir 15.500 meter persegi, SMX01 dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam pelanggan, mulai dari bisnis enterprise hingga perusahaan hyperscale global.

    Pusat data ini menawarkan skalabilitas tinggi dengan infrastruktur andal yang mendukung hingga 2.400 rak, terbagi dalam sembilan data hall.

    “Setiap data hall mampu menampung hingga 340 rak dan dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk layanan colocation, hyperscale dengan kepadatan daya tinggi, serta aplikasi Artificial Intelligence (AI) dan machine learning,” katanya.

    Dikatakannya, pusat data ini mencerminkan komitmen kami untuk menyediakan infrastruktur digital yang aman dan skalabel, menghubungkan pasar Indonesia yang berkembang dengan ekosistem digital global.

    CIO KIRA Do Ik Chang menambahkan, pihaknya senang berkolaborasi dengan SM+ dan LG Sinar Mas dalam proyek ini.

    “Investasi di SMX01 menegaskan keyakinan kami terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” katanya.

    Dong Hyup Han, CEO LG Sinar Mas, mengatakan, kolaborasi ini merupakan pencapaian penting dalam memajukan infrastruktur digital Indonesia.

    “Dengan menggabungkan keahlian teknologi kami dan pengetahuan SM+ tentang pasar lokal, kami menetapkan tolok ukur baru untuk pusat data di kawasan ini,” katanya. (Eko Sutriyanto)

  • Buka Amplop DISINI Langsung Cair Saldo DANA Gratis hingga Rp150.000

    Buka Amplop DISINI Langsung Cair Saldo DANA Gratis hingga Rp150.000

    JABAR EKSPRES – Mau dapat saldo DANA gratis hingga Rp150.000 tanpa ribet? Ada kabar baik buat kamu, dengan fitur DANA Kaget, kamu bisa langsung menerima saldo ke dompet digitalmu hanya dengan satu klik.

    Nggak perlu syarat yang ribet atau langkah yang bikin pusing. Yang penting, kamu harus cepat karena kuota terbatas.

    Baca juga : Saldo DANA Gratis hingga Rp200.000 Cair Cuma Membuka Amplop ini

    DANA Kaget adalah salah satu fitur spesial dari aplikasi dompet digital DANA yang memungkinkan pengguna mendapatkan saldo gratis hanya dengan mengklik tautan khusus.

    Fitur ini biasanya digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari merchant, komunitas, hingga brand yang mengadakan promo atau bagi-bagi hadiah.

    Salah satu keunggulan DANA Kaget adalah saldo langsung masuk ke dompet digital penerima tanpa harus melalui proses klaim yang berbelit-belit.

    Tapi ingat, jumlah penerima terbatas, dan link hanya berlaku dalam waktu 24 jam.

    Jadi, begitu dapat link-nya, langsung klaim biar nggak kelewatan.

    Baca juga : Login Aplikasi Langsung Dapat Saldo DANA Gratis hingga Rp50.000, Klaim DISINI

    Dapat saldo gratis jelas jadi keuntungan utama dari DANA Kaget, tapi bukan cuma itu saja, berikut beberapa manfaat lainnya:

    Proses klaim super mudah – cukup klik link, saldo langsung masuk.Bisa digunakan untuk berbagai transaksi – belanja online, bayar tagihan, beli pulsa, atau sekadar nambah saldo DANA.Tanpa biaya tambahan – saldo yang diterima bisa langsung dipakai tanpa potongan apa pun.Tersedia setiap hari – selama masih ada program bagi-bagi saldo, kamu bisa terus berburu DANA Kaget.Cara Mudah Klaim Saldo DANA Kaget

    Biar nggak ketinggalan dan bisa langsung menikmati saldo gratis ini, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pastikan Aplikasi DANA Sudah Terinstal

    Belum punya aplikasi DANA? Tenang, kamu bisa download gratis di:

    Google Play Store untuk pengguna Android

    App Store untuk pengguna iOS

    2. Login atau Daftar Akun DANA

    Setelah aplikasi terinstal, buka DANA dan lakukan langkah berikut:

    Masukkan nomor telepon aktif. Lakukan verifikasi sesuai petunjuk di aplikasi. Selesaikan pendaftaran jika belum memiliki akun.

  • Bagaimana Cara Mengatur Keuangan setelah Terkena PHK?

    Bagaimana Cara Mengatur Keuangan setelah Terkena PHK?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa menjadi tantangan besar, terutama dalam hal keuangan. Cara mengatur keuangan setelah terkena PHK menjadi hal yang krusial agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi sambil mencari pekerjaan baru.

    Kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba dapat mengganggu kestabilan finansial, terutama jika tidak ada persiapan sebelumnya. Oleh karena itu, memiliki strategi keuangan yang tepat sangat penting untuk menjaga kondisi finansial tetap stabil.

    Langkah pertama setelah mengalami PHK adalah menilai kembali kondisi keuangan. Periksa jumlah tabungan, pesangon yang diterima, serta kewajiban finansial seperti cicilan atau tagihan bulanan. Dengan pemahaman yang jelas, Anda dapat menyusun strategi pengeluaran yang lebih efisien.

    Mengurangi biaya yang tidak mendesak akan membantu menjaga kestabilan keuangan selama masa transisi. Selain itu, mencari sumber penghasilan tambahan menjadi langkah penting untuk menjaga arus kas tetap positif.

    Beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah pekerjaan lepas, bisnis kecil, atau memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang disiplin, Anda dapat menghadapi situasi ini dengan lebih tenang. Sikap optimis dan terus mencari peluang baru akan membantu dalam mempersiapkan diri untuk bangkit kembali.

    Berikut ini beberapa langkah yang dapat membantu mengatur keuangan setelah PHK.

    Cara Mengatur Keuangan setelah PHK

    1. Evaluasi kondisi keuangan saat ini

    Lakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi keuangan dengan mencatat semua aset seperti tabungan, investasi, dana darurat, dan pesangon yang diterima.

    Jangan lupa untuk mencatat kewajiban finansial seperti utang, cicilan, atau tagihan bulanan. Dengan memahami posisi keuangan saat ini, Anda bisa menentukan langkah ke depan dengan lebih bijak.

    2. Susun anggaran pengeluaran baru

    Sesuaikan anggaran dengan kondisi keuangan saat ini dengan memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Kurangi pengeluaran yang tidak esensial, seperti hiburan atau belanja konsumtif.

    Catat setiap pengeluaran agar lebih mudah mengontrol arus kas dan memastikan keuangan tetap stabil selama belum memiliki penghasilan tetap.

    3. Kelola uang pesangon dengan bijak

    Gunakan uang pesangon secara hati-hati dengan menyisihkan sebagian sebagai dana darurat yang bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan beberapa bulan ke depan. Jika memungkinkan, lunasi utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu agar tidak semakin membebani keuangan. Pertimbangkan juga investasi yang aman dan likuid agar nilai aset tetap stabil.

    4. Cari sumber pendapatan alternatif

    Untuk menjaga kestabilan finansial, pertimbangkan mencari sumber penghasilan tambahan. Anda bisa mencoba pekerjaan lepas, bisnis kecil, atau pekerjaan paruh waktu sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Memanfaatkan keahlian yang ada dapat menjadi solusi sementara sebelum mendapatkan pekerjaan tetap.

    5. Manfaatkan bantuan keuangan dan asuransi

    Jika Anda memiliki asuransi atau program bantuan keuangan, pastikan untuk mengeceknya. Beberapa perusahaan menyediakan pesangon tambahan, jaminan sosial, atau program bantuan bagi karyawan yang terkena PHK. Selain itu, pemerintah atau lembaga tertentu juga sering memberikan bantuan bagi pencari kerja yang memenuhi syarat.

    6. Tingkatkan keterampilan dan perluas jaringan

    Gunakan waktu luang untuk meningkatkan keterampilan dengan mengikuti kursus online, pelatihan, atau seminar. Selain itu, aktiflah dalam membangun jaringan profesional, baik melalui media sosial maupun menghadiri acara industri. Memperluas koneksi dapat membuka peluang kerja baru dan mempercepat pemulihan karier.

    7. Tetap jaga kesehatan mental dan fisik

    Menghadapi PHK bisa menjadi tekanan besar secara emosional dan finansial. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik. Luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan agar tetap produktif dan termotivasi dalam mencari pekerjaan baru.

    Dengan memahami cara mengatur keuangan setelah PHK ini, kondisi finansial tetap bisa dikelola dengan stabil. Evaluasi keuangan, atur anggaran dengan bijak, cari sumber penghasilan tambahan, serta tingkatkan keterampilan dan jaringan untuk mempercepat pemulihan karier.

  • KPK Siap Kawal Program Andalan Prabowo: Cek Kesehatan hingga Makan Bergizi Gratis

    KPK Siap Kawal Program Andalan Prabowo: Cek Kesehatan hingga Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal berjalannya program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti Cek Kesehatan Gratis hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Hal itu disampaikan usai pertemuan KPK dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dua hari berturut-turut. Lembaga antirasuah diminta untuk memberikan pendampingan kepada dua lembaga tersebut dalam menjalankan program-program amanat Presiden. 

    Pada hari ini, Kamis (6/3/2025), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan hingga pengawasan terhadap sejumlah program di Kemenkes. 

    Budi menyebut kementeriannya mengelola sejumlah program maupun proyek senilai Rp70 triliun yang bersumber dari APBN hingga pinjaman luar negeri. 

    “Dalam prinsip keterbukaan kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingin, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025). 

    Menkes pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu lalu memerinci proyek maupun program senilai Rp70 triliun yang dimaksud olehnya berasal dari APBN senilai Rp10 triliun, serta pinjaman Bank Dunia Rp60 triliun. 

    Program dari APBN meliputi program-program Quick Wins Prabowo seperti cek kesehatan gratis, percepatan eliminasi TBC serta pembangunan rumah sakit. 

    Sementara itu, program pinjaman dari Bank Dunia meliputi infrastruktur kesehatan sebanyak 10.000 puskesmas serta 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, sekaligus peningkatan alat kesehatan di 514 RSUD seluruh kabupaten, kota. 

    Kepala Badan Gizi Sambangi KPK 

    Sehari sebelumnya, Rabu (5/3/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya turut menyambangi KPK. Lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu turut meminta pendampingan KPK untuk transparansi dan akuntabilitas program. 

    Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025. 

    Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    “Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap agar implementasi program di lapangan sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh BGN. 

    Selanjutnya, kerja sama antara KPK dan BGN dapat berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

    “Nanti bisa dikoordinasikan untuk pelaksanaan kerja sama KPK dengan BGN. Tapi prinsipnya, kegiatan dilakukan dengan metode mystery shopping sehingga jika nanti ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan risiko, mitigasinya bisa dilakukan,” pungkas Setyo.

  • Prabowo Mau Bikin 70 Ribu Koperasi Desa Butuh Dana Rp 350 T, Duitnya Dari Mana?

    Prabowo Mau Bikin 70 Ribu Koperasi Desa Butuh Dana Rp 350 T, Duitnya Dari Mana?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70 ribu koperasi desa. Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan Prabowo tersebut sekitar Rp 3-5 miliar per unit per desa. Hal ini berarti pemerintah membutuhkan dana Rp 210 triliun hingga 350 triliun untuk membangun 70 ribu koperasi desa.

    Budi Arie menerangkan kebutuhan anggaran tiap desa tersebut tergantung dengan kondisi koperasi di setiap desa. Sebab, menurut dia, situasi setiap koperasi di desa berbeda-beda.

    “Ya, pemerintahan udah menghitung, ya kan. Itu antara Rp 3 sampai Rp 5 miliar. Tapi menurut saya kan tergantung dari koperasi desa. Desa di Indonesia ini nggak spesifik, nggak tunggal, bisa beda-beda kondisinya. Jadi nanti kita lihat model-modelnya kan ada koperasi desa yang sudah punya koperasi tinggal renovasi perbaikan, ada yang belum, atau ada koperasi-koperasi desa yang bisa kita transformasi menjadi Kopdes Merah Putih,” kata Budi Arie saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Budi Arie menerangkan dana tersebut bisa bersumber dari pinjaman bank Himbara, anggaran pendapatan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Budi, apabila hanya mengandalkan alokasi anggaran dari dana desa setiap tahunnya, akan semakin lama dalam mewujudkan 70 ribu koperasi desa.

    “Dana desa cuman kalau per tahun, ya lama, kapan jadinya gitu kan, bisa diberi dengan skema pinjaman dulu dari perbankan yang tentu dengan aspek hati-hatian, prudent nggak sembarangan,” jelas Budi Arie.

    Saat ini, setidaknya ada kurang lebih 132 ribu unit koperasi desa. Meski begitu, Budi Arie menyebut perlu dikurasi lagi mana yang memenuhi syarat lolos sebagai koperasi desa Merah Putih.

    “Kalau jumlah sekarang ada 132 ribu, cuma kan mesti kita lihat mana yang koperasi desa mana yang bukan. Iya (bakal dikurasi) dari keanggotaannnya, dari terus ada RAT, prinsip-prinsip dasar koperasi dan juga mekanisme rapat anggota tahunan,” tambah Budi Arie.

    (kil/kil)

  • Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa

    Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Haji Uma: Pemerintah harus perhatikan kesejahteraan perangkat desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPD RI dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma menilai bahwa terdapat sejumlah masalah yang menjadi perhatian dalam tata laksana pemerintah desa serta pelaksanaan dana desa di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. 

    Sejumlah masalah tersebut antara lain terkait dengan kesejahteraan perangkat desa dan tumpang tindihnya aturan teknis tata laksana dana desa yang diterbitkan oleh lintas kementerian terkait. 

    Pandangan tersebut disampaikan oleh Haji Uma pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta fi Gedung DPD RI, Senin (3/3/2025). 

    Menurut Haji Uma, penghasilan tetap atau Siltap aparatur desa satu sisi telah diatur nilainya dalam UU tentang Desa, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Namun implementasinya jauh dari harapan karena selanjutnya diatur dengan Perbub maupun Perwali. 

    “Realita di lapangan membuat kita miris, di Aceh misalnya ada gaji aparatur desa yang dirapel pertiga bulan. Bahkan ada daerah yang pembayaran siltap aparatur desanya tertunda hingga 6 bulan. Jadi, bayangkan bagaimana kita menuntut kinerja optimal aparatur desa jika kesejahteraan mereka terabaikan”, ujar Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Kamis (6/3). 

    Selain itu, Haji Uma juga menyoroti aturan teknis lintas kementerian yang tumpang tindih dan banyaknya aplikasi yang harus dikerjakan aparatur desa yang mestinya bisa diintegrasi dan disinkronisasi yang berpotensi mempengaruhi proses kerja aparatur desa dilapangan. 

    Haji Uma berharap sejumlah persoalan tersebut harus menjadi bahan kajian dan evaluasi pemerintah kedepannya sehingga tata laksana pemerintahan desa serta pelaksanaan dana desa lebih optimal dan mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

    Sumber : Radio Elshinta