Perusahaan: Dana

Dibayar Rp400.000 dari Nonton Video di Aplikasi Penghasil Uang Terbaru 2025

JABAR EKSPRES – Snack Video adalah salah satu aplikasi penghasil uang yang masih terbukti membayar hingga tahun 2023. Dengan menyelesaikan berbagai misi, pengguna bisa mendapatkan koin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai.

Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan trik terbaru untuk mendapatkan jutaan koin di Snack Video tanpa perlu mengundang teman dan tanpa harus mereset ponsel.

Informasi ini kami dapat dari channel Bang Zonz Tutorial melalui video terpopuler yang berjudul “Terbaru!! Cara Nuyul Snack Video Tercepat 2025 Langsung Jadi Koin – Trik Curang Apk Penghasil Dana”, yang telah ditonton sebanyak 255 ribu kali.

Trik ini sangat simpel dan hanya membutuhkan satu ponsel tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan. Berikut langkah-langkahnya:

Tonton Video dan Berikan LikeMasuk ke aplikasi Snack Video.Tonton minimal 5 video hingga selesai.Berikan like pada setiap video yang ditonton.

Baca juga : Dibayar Rp182.000 dalam Sehari untuk Pemula Aplikasi Penghasil Saldo Dana Tercepat 2025

Gunakan Link ModifikasiPada halaman utama, cari ikon koin yang berputar dan klik.Salin link yang muncul di bagian bawah.Keluar dari aplikasi Snack Video, lalu buka browser Chrome.Kunjungi situs pemendek link seperti Bit.ly.Tempel link yang sudah disalin, lalu modifikasi dengan menambahkan kode pada akhir link.Klik tombol Shorten untuk mempersingkat link tersebut.Bagikan link ke grup penghasil uang di WhatsApp atau Facebook agar lebih banyak orang yang mengklik.Nikmati Tambahan Koin Secara OtomatisSetelah link dibagikan, sistem akan secara otomatis menambahkan koin ke akun Anda.Dalam waktu sekitar satu jam, koin akan masuk ke saldo Anda.

Sebagai pemula, Anda mungkin bertanya-tanya apakah harus bermain berjam-jam untuk mencapai target Rp400.000? Berikut perhitungannya:

Setiap 1.000 koin di Snack Video bernilai sekitar Rp10.Jika Anda ingin mendapatkan Rp400.000, maka Anda harus mengumpulkan 40 juta koin.Rata-rata, pengguna bisa mendapatkan 50.000 – 100.000 koin per jam dengan menonton video dan menyelesaikan misi.Artinya, Anda perlu bermain sekitar 400 – 800 jam untuk mengumpulkan Rp400.000 secara normal.Namun, dengan trik di atas, Anda bisa meningkatkan penghasilan dengan lebih cepat!

07/03/2025 02:55
8 Pengusaha Besar Temui Prabowo di Istana Bahas Danantara, Ada Aguan hingga Tomy Winata – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menerima delapan pengusaha besar Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/3/2025). Mereka antara lain, Anthony Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, hingga Tomy Winata.

“Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda, antara lain Bapak Anthony Salim, Bapak Sugianto Kusuma, Bapak Prajogo Pangestu, Bapak Boy Thohir, Bapak Franky Widjaja, Bapak Dato Sri Tahir, Bapak James Riady, dan Bapak Tomy Winata,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, dikutip pada Kamis (6/3/2025).

Prabowo membahas isu terkini di Indonesia maupun dunia serta program utama pemerintah dengan para pengusaha. Mulai dari, program makan bergizi gratis (MBG), infrastruktur, hingga Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru diluncurkan Prabowo Subianto.

“Pada kesempatan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” bunyi keterangan di akun Sekretariat Kabinet.

Prabowo sendiri didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha yang mendukung kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dalam suasana diskusi yang hangat, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tulis akun Sekretariat Kabinet.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran Danantara, sebuah badan pengelola dana investasi senilai hampir USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.568 triliun (kurs USD 16.187 per rupiah). Rencananya, Danantara akan diluncurkan 24 Februari 20…

07/03/2025 01:01
Jaksa Tak Bisa Buktikan Aliran Dana 1 Rupiah pun!

GELORA.CO – Pengacara mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyatakan, kliennya tidak terbukti melakukan korupsi satu rupiah pun. Dia menyebut, jaksa tak bisa membuktikan adanya aliran dana kepada Tom Lembong.

“Terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara satu rupiah pun (jaksa) penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung,” kata Ari di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025)

Ari mengaku miris melihat kliennya dikriminalisasi dan keadilannya dirampas.

“Kami sangat prihatin, bagaimana sebuah kekuasaan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum, justru digunakan oleh penuntut umum secara sewenang untuk menghancurkan keadilan, seseorang yang seharusnya dilindungi,” katanya.

Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyatakan tak ada penyelewengan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.

Oleh karena itu, Ari meminta majelis hakim bisa bertindak secara adil dalam memimpin persidangan ini.

“Tidak ditemukan sama sekali adanya penyelewengan pengelolaan keuangan, semuanya clear dan clean,” ujar dia.

Sebelumnya, Tom Lembong melawan usai didakwa merugikan negara sebesar Rp578 miliar terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Dia mengajukan nota keberatan atau eksepsi usai surat dakwaan dibacakan.

“Kami akan mengajukan eksepsi,” kata Tom ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Pernyataan Tom disambut tepuk tangan pengunjung sidang. Hakim kemudian menanyakan kembali apakah Tom akan mengajukan eksepsi.

“Eksepsi. Mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum,” jawab Tom disambut lagi tepuk tangan pengunjung sidang.

06/03/2025 23:21
Jadi Teman Pensiun Nasabah Lebih dari 25 Tahun, DPLK BNI Diganjar Penghargaan Bergengsi

PIKIRAN RAKYAT – Menikmati masa pensiun tanpa perencanaan bakal bikin hari tua kita gak tenang. Perencanaan yang matang seperti program dari Simponi Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau DPLK BNI setidaknya mampu menjadi teman di hari tua nanti.

Perjalanan DPLK BNI dalam menemani masa pensiun nasabah sudah lebih dari 30 tahun. Karena dedikasinta tersebut, DPLK BNI diganjar penghargaan bergengsi “Brands For Good (BFG) Club” dalam ajang The 10th WOW BRAND 2025: Experiential & Emotional Branding.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Division Head Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI, Ikhwani Fauzana dalam ajang yang diselenggarakan MarkPlus, Inc. & Marketeers di Djakarta Theater, pekan lalu.

“Penghargaan ini menandakan pengakuan atas komitmen DPLK BNI dalam mengedepankan nilai-nilai dalam pemasaran yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis kepada Pikiran Rakyat.

Penghargaan Brands for Good diberikan atas apresiasi kepada DPLK BNI sebagai pegiat pemasaran yang selalu berkomitmen mengedepankan values-driven marketing.

Okki melanjutkan, DPLK BNI selama ini dikenal memiliki layanan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan para nasabahnya.

Sebagai lembaga dana pensiun yang telah berdiri selama 30 tahun, DPLK BNI telah membangun reputasi yang kuat di Indonesia.

Program Dana Pensiun Terbesar

Ilustrasi dana pensiun. DPLK BNI menjadi yang terbesar di Indonesia dengan usia program yang memasuki tahun ke-30. Pixabay/Alexas_Fotos

Dengan lebih dari 4.000 perusahaan yang menjadi mitra, DPLK BNI berkomitmen memberikan layanan pensiun yang membantu para karyawan merencanakan masa tua mereka dengan lebih baik.

DPLK BNI terus memperkuat posisinya di pasar dengan memperkenalkan berbagai inovasi, terutama dalam hal kemudahan akses dan layanan digital.

Sebagai DPLK terbesar di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp33,69 triliun per Januari 2025, DPLK BNI juga menguasai pangsa pasar tertinggi sebesar 22,96%.

“Pencapaian ini menjadi dorongan semangat bagi DPLK BNI untuk terus berinovasi dalam mendukung perencanaan pensiun yang optimal, guna memastikan kesejahteraan masa depan pekerja Indonesia,” tutup Okki.

Untuk informasi lebih lanjut tentang DPLK BNI dapat mengunjungi situs resmi https://newdplk.bni.co.id/.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/03/2025 23:02
Istri Wali Kota Bekasi Minta Maaf Menginap di Hotel Saat Banjir Megapolitan 6 Maret 2025

Istri Wali Kota Bekasi Minta Maaf Menginap di Hotel Saat Banjir
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Istri
Wali Kota Bekasi

Tri Adhianto
,
Wiwiek Hargono
meminta maaf apabila menginap di salah satu hotel berbintang saat banjir membuat masyarakat kecewa.
“Kalau di dalam praktiknya ada narasi-narasi yang konotasinya negatif, mohon dimaafkan,” kata Wiwiek di Bekasi, Kamis (6/3/2025).
Wiwieks mengaku terpaksa mengevakuasi diri di hotel karena kediamannya di Kemang Pratama terendam banjir.
Atas saran suaminya, ia akhirnya memutuskan menginap di hotel setelah berkeliling meninjau lokasi banjir pada Selasa (3/3/2025) malam. Ia pun bermalam di hotel hingga Rabu (4/3/2024) pagi.
“Bapak meminta saya untuk mengevakuasi diri, saya masuklah ke hotel,” ujar Wiwiek
Dia mengaku menginap di hotel berbintang saat banjir menggunakan uang pribadinya.
Ia juga mengakui selama ini tidak pernah menggunakan dana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, sekalipun ketika dirinya berkeliling membantu masyarakat terdampak banjir.
“Pasti biaya pribadi. Saya turun ke masyarakat pun saya tidak pernah minta biaya Pemerintah Kota Bekasi,” kata Wiwiek.
Bahkan, ia mengeklaim tidak pernah meminta fasilitas kepada pejabat setiap dirinya turun ke masyarakat.
“Boleh ditanyakan, boleh dibuktikan pada Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, gitu ya. Tidak ada sepersen pun saya meminta fasilitas untuk saya bergerak ke masyarakat,” tegas dia.
Sebelumnya, video yang menampilkan istri Tri Adhianto sedang berada di suatu hotel beredar di media sosial.
Dalam video yang beredar menunjukkan bahwa Tri beserta istri dan keluarganya sedang berada di sebuah hotel.
“Wali kota kita rumahnya kebanjiran gaes. Jadi nginepnya di hotel,” kata seorang perempuan yang merekam momen ketika istri Tri baru tiba di sebuah hotel di Bekasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/03/2025 22:55
Gelar retret OPD, Wali Kota Kendari: Tak keluarkan banyak biaya

Kendari (ANTARA) – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memastikan dana agenda retret bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak akan mempengaruhi APBD di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah.

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa agenda retret tersebut merupakan agenda penting dilaksanakan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk kepala OPD dan camat se-Kota Kendari.

“Menurut saya kegiatan ini penting, dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya, kalau memungkinkan untuk dilaksanakan, kita lakukan itu,” kata Siska.

Dia menjelaskan bahwa retret tersebut juga bertujuan untuk membekali pengetahuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memaksimalkan penggunaan APBD di Kota Kendari.

“Ini juga merujuk pada program Astacita Presiden Indonesia Prabowo Subianto tentang peningkatan SDM dari sisi pemerintahan hingga kesehatan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menegaskan bahwa retret yang akan dilaksanakan itu sama sekali tidak mempengaruhi porsi anggaran APBD di Kota Kendari, sebab retret tersebut tidak mengeluarkan anggaran yang besar.

“Retret yang akan dilakukan di Kota Kendari tidak memerlukan biaya transportasi yang besar, lokasi kegiatan, konsumsi, dan juga tempat sudah tersedia,” ucap Sudirman.

Sudirman menyebutkan bahwa kegiatan tersebut juga akan memberikan pengalaman yang luar biasa guna meningkatkan kedisiplinan para OPD dan camat lingkup Kota Kendari dalam menjalankan tugas dengan baik.

Menurut dia, pihaknya akan memberikan materi yang bagus dan berkualitas.

“Jadi, pada prinsipnya apa yang akan kami lakukan nanti ini untuk perpanjangan tangan agar OPD dan camat kita tau dalam menjalankan tugas dengan baik,” sebutnya.

Sebelumnya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyiapkan agenda retret bagi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2024 Masehi (M).

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan retret, yang diwajibkan untuk seluruh OPD, termasuk camat di Kota Kendari.

“Nanti juga kita akan lakukan retret di lingkup Pemerintah Kota Kendari, jadi bukan hanya saya saja, seluruh OPD dan camat wajib mengikuti retret,” kata Siska Karina Imran.

Dia menyebutkan bahwa pelaksanaan retret untuk OPD tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.

“Kita mau lihat, mana lebih kuat ini OPD nya atau jangan sampai pimpinannya lebih kuat,” ujarnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

06/03/2025 22:54
Wiwiek Istri Wali Kota Bekasi Menginap di Hotel Saat Banjir: Saya Pakai Uang Pribadi Megapolitan 6 Maret 2025

Wiwiek Istri Wali Kota Bekasi Menginap di Hotel Saat Banjir: Saya Pakai Uang Pribadi
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Istri Wali Kota Bekasi
Tri Adhianto
,
Wiwiek Hargono
mengatakan dirinya bersama suami menginap di salah satu hotel berbintang saat banjir menggunakan uang pribadi.
Wiwiek mengaku tidak pernah menggunakan dana Pemerintah Kota Bekasi, sekalipun ketika berkeliling membantu masyarakat terdampak banjir.
“Pasti biaya pribadi. Saya turun ke masyarakat pun saya tidak pernah minta biaya Pemerintah Kota Bekasi,” kata Wiwiek di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis (6/3/2025).
Dia mengeklaim tidak pernah meminta fasilitas kepada pejabat setiap dirinya turun ke masyarakat.
“Boleh ditanyakan, boleh dibuktikan pada Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, gitu ya. Tidak ada sepersen pun saya meminta fasilitas untuk saya bergerak ke masyarakat,” tegas dia.
Wiwiek menjelaskan, sebelum menginap, ia dan suaminya seharian berkeliling menemui masyarakat terdampak banjir pada Selasa (3/3/2025).
Ia juga mendatangi sejumlah posko untuk menerima bantuan sebelum disalurkan langsung ke masyarakat.
Namun, karena kediamannya di Kemang Pratama turut terendam banjir, ia disarankan suaminya untuk mengevakuasi menginap di hotel.
Wiwiek akhirnya menginap di hotel pada Selasa malam hingga Rabu (4/3/2025) pagi.
Wiwiek menyampaikan permintaan maaf apabila tindakannya membuat masyarakat kecewa.
“Kalau di dalam praktiknya ada narasi-narasi yang konotasinya negatif, mohon dimaafkan,” kata Wiwiek
Sebelumnya, video yang menampilkan istri Tri Adhianto sedang berada di suatu hotel beredar di media sosial.
Dalam video yang beredar menunjukkan bahwa Tri beserta istri dan keluarganya sedang berada di sebuah hotel.
“Wali kota kita rumahnya kebanjiran, gaes. Jadi nginepnya di hotel,” kata seorang perempuan yang merekam momen ketika istri Tri baru tiba di sebuah hotel di Bekasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/03/2025 22:37
Bank Indonesia Buka Suara soal Beli SBN

Jakarta –

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

“Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun,” kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan. “Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS,” terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

“Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan,” jelas Juli.

(shc/hns)

06/03/2025 22:11
Oknum Kemenag Kota Banjar Diduga Lakukan Pungli untuk Izin Operasional Madrasah Diniyah

JABAR EKSPRES – Kantor Kemenag Kota Banjar melakukan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah.

Isu ini menyeruak ketika Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mendapat instruksi dari oknum pegawai Kemenag Banjar untuk menghimpun dana sebesar Rp 300.000 yang ditujukan kepada madrasah diniyah yang izinya sudah terbit.

BACA JUGA: Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

Padahal seharusnya layanan pengurusan izin operasional tersebut gratis dan merupakan bagian pelayanan dari KWKA Kota Banjar.

Ketika dikonfirmasi langsung Kepala Kemenag Kota Banjar Ahmad Fikri Firdaus mengaku sudah mendapatkan informasi isu pungli itu. Dia mengaku geram atas isu yang mencemarkan nama baik kemenag Kota Banjar.

BACA JUGA: Dedi Mulyadi Minta Warga Jakarta Tidak Bangun Villa di Puncak Bogor

Ahmad Fikri menegaskan, untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah dierikan secara gratis dan tidak ada pungutan sepeserpun.

“Jadi saya tidak pernah memerintahkan pungutan apa pun. Ini sangat disayangkan, apalagi kami sedang gencar memangkas praktik tidak transparan,” ujar Ahmad fikri ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Jabar Ekspres, Kamis (6/3).

BACA JUGA: Dipersidangan Kasus Korupsi Smart City Kota Bandung Yana Mulyana dan Ema Sumarna Saling Serang!

Menurutnya, informasi terkait adanya isu pungli tersebut datang dari Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audensi yang dilayangkan pada 5 Februari 2025.

Surat itu merupakan respons atas temuan dugaan pungli yang menjerat lembaga madrasah diniyah. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah menelusuri kebenaran informasi itu.

BACA JUGA: Warga Sukamiskin, Kota Bandung Tolak Alih Fungsi GSG untuk Peribadatan

‘’Ini termasuk klaim bahwa ada oknum mengatasnamakan saya,” cetus Ahmad Fikri.

Sementara itu, Pembina DPC POSNU Kota Banjar Muhlison mengatakan, isu tersebut didapatkan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pungutan tersebut. Namun, untuk bukti-bukti, masih ditelusuri.

BACA JUGA: Cerita Perjalanan Sritex dari Masa Kejayaan Sampai Mengalami Kebangkrutan!

“Intinya kami tidak ingin ada pihak dirugikan, apalagi ini menyangkut lembaga pendidikan yang seharusnya didukung pemerintah,” ujarnya. (cep/yan).

06/03/2025 21:45
Dede Yusuf sebut 16 daerah tak sanggup biayai PSU

Bandung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

“Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU,” kata Dede seusai kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate Bandung, Kamis.

Dede yang tidak merinci daerah mana saja yang tidak sanggup membiayai PSU, menyebutkan bahwa Jawa Barat dengan adanya PSU di Kabupaten Tasikmalaya, berada dalam tingkatan aman di mana kebutuhan diperkirakan Rp60 miliar.

Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar, sementara KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” ujar dia.

Terkait dengan cukup banyaknya daerah di Indonesia yang harus menggelar PSU,
Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.

“Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah,” katanya.

Menurut Dede, pembiayaan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp750 miliar, dan masih di luar dana pengamanan.

“Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” ucapnya.

Dede mengatakan soal pembiayaan PSU tersebut masih menunggu skema yang ditawarkan pemerintah yakni pembiayaan yang akan dibantu juga oleh pemerintah provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II pekan depan.

“Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan ada tiga isi putusan MK terkait dengan pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

“Keputusan MK untuk Tasikmalaya intinya ada tiga, yang pertama membatalkan terkait dengan nomor urut, membatalkan juga masalah pasangan calon, dan membatalkan penetapan hasil pemilihan. Tentunya dalam kondisi tersebut kita diberikan waktu 60 hari,” ujarnya.

Dedi mengatakan untuk PSU tersebut, KPU membutuhkan biaya Rp40 miliar, dan kebutuhan pengamanan mencapai Rp12 miliar untuk Kodim, Polresta Tasikmalaya, dan Polres Tasikmalaya.

“Jadi total kebutuhan untuk PSU di Rp62 miliar, tapi ini sedang kita verifikasi dulu,” kata dia.

Verifikasi yang dilakukan salah satunya memastikan pembiayaan untuk KPPS yang hanya bekerja selama 30 hari, sementara pada perhitungan pembiayaan PSU dihitung bekerja dalam 60 hari.

Dedi mengatakan bahwa pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya menyanggupi masing-masing menanggung 50 persen dari biaya PSU tersebut.

Pemerintah provinsi Jawa Barat menyanggupi dan sudah menyiapkan dananya yang berasal dari Silpa penyelenggaraan Pilkada 2024 dari KPU serta Bawaslu Jawa Barat yang seluruhnya tersisa masing-masing Rp122 miliar dan Rp8,7 miliar.

Sementara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terakhir hanya bisa menyediakan kurang dari separuh kebutuhan PSU yakni hanya bisa menyiapkan maksimal Rp25 miliar saja.

“Mudah-mudahan mencukupi karena masih menunggu hasil verifikasi kebutuhan anggaran yang akan kita koreksi,” kata dia menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

06/03/2025 21:42

Perusahaan: Dana

Baca juga : Dibayar Rp182.000 dalam Sehari untuk Pemula Aplikasi Penghasil Saldo Dana Tercepat 2025