Perusahaan: Dana

  • Prabowo Minta Koperasi Merah Putih di 70.000 Desa Serap Stok Pangan yang Berlimpah

    Prabowo Minta Koperasi Merah Putih di 70.000 Desa Serap Stok Pangan yang Berlimpah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025), pagi.

    Pada rapat tersebut, Budi Arie menyebut Prabowo meminta jajaran menterinya agar mensosialisasikan program tersebut ke seluruh desa di Indonesia. Rapat itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi serta Wakil Menteri Pertanian. 

    “Keberadaan kooperasi desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena, di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Tito menyebut program Koperasi Desa Merah Putih itu sejalan dengan program ketahanan pangan yang menjadi sasaran prioritas Presiden. Dia menyebut koperasi desa itu diharapkan bisa menyerap stok pangan Indonesia yang melimpah.

    Mantan Kapolri itu menyebut, suplai beras Indonesia bahkan diprediksi mencapai puncaknya pada April 2025 mendatang. Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah harus bisa menyimpan stok dan sekaligus sebagai penyerap atau offtaker produksi yang dihasilkan petani. 

    Adapun berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri bakal mencapai 13,95 juta ton sepanjang Januari-April 2025. 

    “Nah sekarang, bagaimana untuk menjaga agar stok ini bisa terserap dengan harga yang wajar. Jangan harganya jatuh. Di antaranya adalah dengan membentuk koperasi di setiap desa. Kooperasi Merah Putih,” tuturnya.

    Menurut Tito, nantinya koperasi di setiap desa itu akan menerapkan layanan one-stop solution yang turut meliputi gudang atau ruangan berpendingin (cold storage) hingga gerai. 

    Tito menyebut nantinya akan menyampaikan arahan Prabowo ini ke seluruh kepala desa. Dia memastikan pemerintah bakal turut mendukung berjalannya Koperasi Merah Putih. 

    “Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara, red]. Kalau saya tidak salah sekitar Rp5 miliar-an dibutuhkan untuk kepentingan itu. Cold storage, gudang, management, dan lain-lain,” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis, program Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk didirikan pada 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Sumber dananya ditargetkan berasa dari Dana Desa serta dukungan pembiayaan dari Himbara. 

  • Periksa Kepala BPKH, KPK Dalami Penyimpangan dalam Skema Investasi Taspen

    Periksa Kepala BPKH, KPK Dalami Penyimpangan dalam Skema Investasi Taspen

    Periksa Kepala BPKH, KPK Dalami Penyimpangan dalam Skema Investasi Taspen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendalami pengaturan skema investasi PT
    Taspen
    (Persero) yang diduga menyimpang dari sejumlah saksi terkait kasus investasi fiktif tahun anggaran 2019.
    Pendalaman ini dilakukan penyidik melalui pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (
    BPKH
    )
    Fadlul Imansyah
    sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
    KPK juga mendalami dugaan penyimpangan tersebut dari saksi lainnya, yaitu Nelwin Aldriansyah selaku Direktur PT Bahana Sekuritas.
    “Saksi satu dan tiga, penyidik mendalami terkait pengaturan skema investasi Taspen yang menyimpang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).
    Sementara itu, Tessa mengatakan, dua saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik dan meminta penjadwalan ulang.
    Sebelumnya, KPK memanggil Kepala BPKH Fadlul Imansyah sebagai saksi terkait
    kasus investasi fiktif PT Taspen
    (Persero) tahun anggaran 2019, pada Kamis, 6 Maret 2025.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Tessa, Kamis
    KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi lainnya yaitu, Andreana Manulang selaku karyawan Manulife; Nelwin Aldriansyah selaku karyawan Swasta/Direktur PT Bahana Sekuritas; dan Agung Cahyadi Kusumo selaku mantan Direksi PT Asta Askara Sentosa dan PT Pangan Sejahtera Investama.
    Dalam kasus ini, KPK menahan eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK) dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) pada awal Januari 2025.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, investasi fiktif tersebut membuat kerugian keuangan negara mencapai Rp 200 miliar.
    “ANSK diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp 200 miliar,” ujarnya.
    Asep juga mengatakan, KPK menduga adanya tindakan melawan hukum yang membuat penempatan investasi tersebut telah menguntungkan beberapa pihak dan beberapa korporasi.
    Beberapa korporasi tersebut di antaranya, PT IIM Rp 78 miliar, PT VSI sebesar Rp 2,2 miliar, PT PS sebesar Rp 102 juta, dan PT SM sebesar Rp 44 juta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Teken Aturan Investasi Pengadaan Cadangan Beras Bulog

    Sri Mulyani Teken Aturan Investasi Pengadaan Cadangan Beras Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

    Beleid ini ditetapkan pada 3 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan berlaku pada 6 Maret 2025.

    Menkeu Sri Mulyani menyampaikan salah satu pertimbangan dari kebijakan ini guna menjaga ketahanan pangan nasional. Serta, memastikan stabilitas harga gabah dan/atau beras di tingkat petani dan konsumen. Alhasil, Bulog perlu melakukan pengadaan gabah dan/atau beras produksi dalam negeri.

    Di sana juga tercantum bahwa Bulog telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah pada 24 Januari 2025 untuk mendukung pengadaan gabah dan/atau beras produksi dalam negeri.

    “Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai investasi pemerintah dalam bentuk investasi langsung lainnya berupa pembiayaan pengadaan CBP melalui pembelian gabah dan/atau beras produksi dalam negeri,” demikian bunyi beleid Pasal 2 ayat (1).

    Menkeu Sri Mulyani mengungkap investasi pemerintah ini bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa imbal hasil pelaksanaan investasi pemerintah dan menurunnya beban APBN dalam pengadaan CBP.

    Selain itu, manfaat sosial dan manfaat lainnya berupa terjaganya ketahanan pangan nasional melalui pengadaan CBP dan/atau terwujudnya stabilisasi harga gabah dan/atau beras.

    Lebih lanjut, jangka waktu investasi pemerintah ditetapkan dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP). Adapun, PKIP ini merupakan dokumen yang disusun oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) yang berisi pedoman umum, di antaranya mengenai pengelolaan investasi yang mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi, atas sumber daya dan risiko.

    Dalam beleid itu, Sri Mulyani menyampaikan pengadaan CBP akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    Untuk melaksanakan pengadaan CBP, Bulog harus menyusun perencanaan investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah.

    Kemudian, anggaran dana investasi pemerintah dipindahbukukan dari rekening kas umum negara ke RIBUN (Rekening Investasi Bendahara Umum Negara). Setelah itu dilakukan pencairan/penyaluran ke Bulog melalui RIBUN.

    Lebih lanjut, nilai pengadaan CBP mengacu pada harga pembelian pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Atau, dalam hal ini adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Serta, mengacu pada realisasi volume pembelian gabah dan/atau beras produksi dalam negeri yang dilaksanakan Bulog.

    Kemudian, beleid itu juga mencantumkan terkait nilai investasi pemerintah pada Bulog yang meliputi nilai CBP sesuai dengan nilai pengadaan CBP, saldo pokok dana investasi pemerintah yang belum disalurkan untuk pengadaan CBP, dan penerimaan berupa piutang dari penyaluran dan/atau pelepasan CBP.

    Setelah itu, Bulog akan melakukan langkah pencegahan terjadinya penurunan atas investasi pemerintah. Namun, jika terjadi penurunan nilai investasi pemerintah, maka Bulog harus memulihkan nilai tersebut.

    Bulog juga harus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan investasi pemerintah. “Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal bertujuan untuk melindungi nilai investasi pemerintah beserta imbal hasil dan menyelenggarakan CBP secara efisien,” bunyi Pasal 16 ayat (2).

  • Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Alex Indra Lukman, mengkritik penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. 

    Alex meminta agar Menhut membuka proses penetapan anggota tim tersebut ke publik, terutama mengingat Raja Juli Antoni juga menjabat sebagai Sekjen PSI.

    “Kami bukan bermaksud meragukan kompetensi para anggota yang terpilih, tetapi publik berhak mengetahui siapa yang memilih dan bagaimana proses seleksi itu berlangsung,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Sebanyak 11 kader PSI diketahui masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030, yang didanai oleh hibah dari Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

    Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, tim ini terdiri dari lima bidang utama, yaitu Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Instrumen serta Informasi.

    Mengacu pada lampiran Kepmenhut No 32 Tahun 2025, Menhut Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, sementara seorang wakil penanggung jawab mendampinginya. 

    Tim ini beranggotakan 43 orang, dengan 12 di antaranya berasal dari PSI, yang menempati berbagai posisi dalam tim tersebut.

    Sebagai bagian dari tim FOLU Net Sink 2030, setiap anggota akan menerima honorarium bulanan yang bervariasi tergantung pada jabatan mereka. 

    Penanggung jawab tim mendapatkan honor Rp50 juta per bulan, sementara wakil penanggung jawab memperoleh Rp40 juta. 

    Anggota dewan penasehat ahli (4 orang) menerima Rp25 juta per bulan, ketua pelaksana dan ketua harian mendapatkan Rp30 juta, anggota bidang menerima Rp20 juta, dan staf kesekretariatan bidang mendapatkan Rp8 juta.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” ujar Alex. 

    Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa Menhut Raja Juli Antoni belum sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Alex juga membandingkan susunan tim FOLU Net Sink 2030 sekarang dengan periode sebelumnya, yang mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. 

    Dirinya khawatir bahwa keterlibatan banyak kader PSI dalam tim ini akan merusak semangat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Program FOLU Net Sink 2030 adalah bagian dari amanat Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

    Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK, terutama melalui sektor kehutanan, dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih) yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.

    Alex mendesak agar Menhut Raja Juli Antoni lebih transparan dalam proses penetapan anggota tim FOLU Net Sink 2030, sehingga publik tidak melihatnya sebagai bagi-bagi kekuasaan untuk kolega politik. 

    Dia menyarankan agar keputusan-keputusan ini sejalan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Program ini dibiayai sebagian besar melalui hibah dari Norway Contribution yang dikelola oleh BPDLH, dengan harapan dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. 

    FOLU Net Sink 2030 juga bertujuan untuk memastikan bahwa serapan karbon di sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepaskan, dan diproyeksikan sektor ini akan menyumbang hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi Indonesia. 

    Adapun daftar kader PSI yang ditunjuk dalam OMO FOLU Net Sink 2030 antara lain Andy Budiman (Dewan Penasehat Ahli), Endika Fitra Wijaya (Staf Kesekretariatan Bidang), Sigit Widodo (Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon), serta Kokok Dirgantoro (Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari). 

    Selain itu, terdapat nama Suci Mayang Sari, Furqan Amini Chaniago, Rama Hadi Prasetyo, Nadya Maharani Irawan, Yus Arianto, Danik Eka, dan Andi Syaiful Oeding yang masing-masing menempati posisi di bidang terkait pengelolaan lingkungan.

  • KPK Panggil Eks Pejabat Pajak Muhamad Haniv Tersangka Kasus Gratifikasi Fashion Show Anak

    KPK Panggil Eks Pejabat Pajak Muhamad Haniv Tersangka Kasus Gratifikasi Fashion Show Anak

    KPK Panggil Eks Pejabat Pajak Muhamad Haniv Tersangka Kasus Gratifikasi Fashion Show Anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) memanggil mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus
    Muhamad Haniv
    untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
    Muhamad Haniv adalah tersangka kasus
    dugaan gratifikasi
    .
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat.
    Sebelumnya, KPK menetapkan Muhamad Haniv, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.
    “Pada 12 Februari 2025, KPK menetapkan tersangka Muhamad Haniv alias Muhamad Haniv selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana
    korupsi
    berupa penerimaan gratifikasi,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
    Asep mengatakan, Haniv disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
    Sejak tahun 2011, Haniv menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Banten.
    Lalu, pada tahun 2015-2018, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.
    Asep mengatakan anak Haniv memiliki latar belakang pendidikan mode bernama Feby Paramita dan sejak 2015 mempunyai usaha fashion brand untuk pakaian pria bernama FH POUR HOMME by FEBY HANIV yang berlokasi di Victoria Residence, Karawaci.
    “Selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, tersangka Haniv diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya,” ujarnya.
    Pada 5 Desember 2016, Haniv disebut mengirimkan surat elektronik atau e-mail kepada Yul Dirga (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3) berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show FH POUR HOMME by FEBY HANIV yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2016.
    “Permintaan ditujukan untuk ‘2 atau 3 perusahaan yang kenal dekat saja’ dan pada bujet proposal tertera nomor rekening BRI dan nomor handphone an. FEBY PARAMITA dengan permintaan sejumlah Rp 150.000.000,” tuturnya.
    Atas e-mail permintaan tersebut, terdapat transfer masuk ke rekening BRI milik Feby Paramita, yang diidentifikasi terkait dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing 3 sebesar Rp 300.000.000.
    Sepanjang tahun 2016-2017, keseluruhan dana masuk ke rekening BRI milik Feby Paramita berkaitan dengan pelaksanaan seluruh fashion show FH POUR HOMME by FEBY HANIV yang berasal dari perusahaan ataupun perorangan yang menjadi wajib pajak dari Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus adalah sebesar Rp387.000.000.
    Sementara dana yang masuk untuk acara tersebut yang berasal dari perusahaan ataupun perorangan yang bukan wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus adalah sebesar Rp417.000.000.
    Asep mengungkapkan seluruh penerimaan gratifikasi berupa sponsorship pelaksanaan fashion show FH POUR HOMME by FEBY HANIV adalah sebesar Rp 804.000.000, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan tidak mendapatkan keuntungan atas pemberian uang sponsorship untuk kegiatan fashion show (tidak mendapat eksposur ataupun keuntungan lainnya).
    “Bahwa pada periode tahun 2014-2022, Muhamad Haniv diduga beberapa kali menerima sejumlah uang dalam bentuk valas dollar Amerika dari beberapa pihak terkait melalui Budi Satria Atmadi,” kata dia.
    Budi Satria Atmadi selanjutnya melakukan penempatan deposito pada BPR menggunakan nama pihak lain dengan jumlah yang sudah diketahui sebesar Rp 10.347.010.000 dan pada akhirnya melakukan pencairan seluruh deposito ke rekening Haniv sejumlah Rp 14.088.834.634.
    Pada tahun 2013-2018, Haniv melakukan transaksi keuangan pada rekening-rekening miliknya melalui Perusahaan Valuta Asing dan pihak-pihak yang bekerja pada Perusahaan Valuta Asing keseluruhan sejumlah Rp 6.665.006.000.
    “Bahwa Muhamad Haniv telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk fashion show Rp 804.000.000, penerimaan lain dalam bentuk valas Rp 6.665.006.000, dan penempatan pada deposito BPR Rp 14.088.834.634 sehingga total penerimaan sekurang-kurangnya Rp 21.560.840.634,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pengurus DPW, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota legislator tingkat provinsi dan kota.

    Rakor yang berlangsung di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl. Prof. Abdurahman Basamalah, Makassar, pada Jumat (7/3) ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan kegiatan donor darah yang dihadiri ratusan anggota partai.

    Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi penting kepada para kader partai.

    “Rakor ini kami laksanakan setelah salat asar sebagai bagian dari sosialisasi internal sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.

    Azhar juga mengungkapkan bahwa PKB Sulsel telah mengembangkan Sistem Manajemen dan Monitoring Struktur (SMS) bagi pengurus partai serta aplikasi SIMPEL yang diperuntukkan bagi anggota DPR.

    “Kami ingin memastikan seluruh infrastruktur, baik partai maupun anggota legislatif, tetap terhubung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami menghadirkan sistem yang memungkinkan monitoring secara lebih efektif,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengurus dan anggota DPR, mulai dari konsultasi hingga pertemuan, akan terdokumentasi dalam sistem tersebut.

    Tak hanya itu, PKB Sulsel juga telah mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan dana saksi lebih awal menjelang Pemilu 2029. Azhar meminta seluruh anggota DPR untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana tersebut dalam dua tahun ke depan.

  • Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli

    Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli

    loading…

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan struktur organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030 banyak diisi kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). FOTO/IST

    JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 banyak diisi kader dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ). Penetapan struktur OMO FOLU Net Sink 2030 didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 per 1 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024.

    “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Raja Juli mengatakan, struktur OMO FOLU Net Sink diisi oleh figur dengan latar belakang ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal seperti kader PSI. Hal itu ditujukan untuk membantu Kemenhut mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    Dalam SK tersebut termuat gaji per jabatan. Adapun gaji tertinggi mencapai Rp50 juta dengan jabatan penanggung jawab/pengarah. Sementara wakil penanggung jawab/pengarah dibayar Rp50 juta, anggota Rp20 juta.

    Raja Juli mengklaim pembiayaan OMO tidak menggunakan APBN tapi dari dana donor atau negara mitra.

    “Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Raja Juli.

    Sekedar informasi, dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

    (abd)

  • Viral Percakapan Diduga Riezky Kabah Klaim Bisa Beli Hukum, Setelah Sebut Semua Guru Korupsi

    Viral Percakapan Diduga Riezky Kabah Klaim Bisa Beli Hukum, Setelah Sebut Semua Guru Korupsi

    GELORA.CO – Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan viralnya percakapan diduga TikToker Riezky Kabah, dengan akun anonim @nog4y_

    Dalam percakapan tersebut, Riezky diduga meminta agar akun tersebut menghapus konten-konten lama miliknya yang diunggah ulang.

    “Halo saya minta kerjasamanya dengan Anda untuk menghapus semua konten-konten tentang saya di akun Anda,” tulis Riezky dalam pesan tersebut.

    Namun, permintaan itu mendapat respons tegas dari akun @nog4y_, yang meminta Riezky untuk terlebih dahulu meminta maaf dan memberikan klarifikasi kepada para guru di Indonesia.

    “Saya bersedia jika Anda benar-benar membuat klarifikasi dan permintaan maaf kepada semua guru di Indonesia,” balas @nog4y_.

    Alih-alih meminta maaf, Riezky justru diduga menyatakan bahwa dirinya tidak perlu khawatir akan hukum di Indonesia, karena merasa bisa ‘membelinya’ jika perkara ini berlanjut.

    “Hahaha, asal lo tau ya di belakang gua ini ada orang-orang besar (pejabat, pengacara, orang kaya, DSB). Intinya nggak ada gunanya hate ke gua dan satu lagi, kalau masalah ini sampai ke tahap yang lebih jauh (Pidana) gua bisa beli hukum di Indonesia. Lo tau kan hukum di Indonesia bisa dibeli,” balas Riezky.

    Kontroversi Berawal dari Tuduhan terhadap Guru

    Sebelumnya, Riezky Kabah viral karena unggahan videonya di TikTok @riezky.kabah yang melontarkan tudingan keras terhadap profesi guru. Dalam videonya, Riezky menuduh semua guru sebagai pelaku korupsi dan tidak layak dihormati.

    “Ini bukti kalau semua guru korupsi. Kalau lu enggak percaya, nonton videonya di caption udah gue tag. Masih lu mau percaya sama guru? Masih lu mau hormat sama guru? Semua guru itu jahat, bestie!” ujar Riezky.

    Pernyataan ini muncul usai beredarnya konten Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengangkat kasus pungutan liar terkait program beasiswa PIP di sekolah. Riezky pun menambahkan bahwa guru adalah ‘penjahat terkejam di dunia pendidikan.’

    “Mulai sekarang lu jangan percaya sama guru ya bestie. Dan jangan sekalipun lu hormat sama guru ya. Karena mereka udah nyiksa lu dengan minta dana-dana yang tidak diperlukan untuk sekolah. Sejujurnya, guru itu adalah penjahat yang terkejam di dunia pendidikan,” tambahnya.

    Pernyataan Riezky ini segera memicu kritik tajam dari warganet dan kalangan pendidik di seluruh Indonesia. Banyak yang menilai ucapannya tidak menghargai profesi guru.

    Sementara itu, hingga saat ini pihak Riezky belum mengeluarkan klarifikasi resmi terkait percakapan yang beredar.

  • Asisten dr Reza Gladys Tunjukkan Bukti Rekaman CCTV saat Doktif Peras Suami dr Reza Senilai Rp 20 M

    Asisten dr Reza Gladys Tunjukkan Bukti Rekaman CCTV saat Doktif Peras Suami dr Reza Senilai Rp 20 M

    Asisten dr Reza Gladys Tunjukkan Bukti Rekaman CCTV saat Doktif Peras Suami dr Reza Senilai Rp 20 M

    TRIBUNJATENG.COM – Dokter detektif alias doktif yang belakangan dilaporkan oleh dr Reza Gladys dan suami, Attaubah Mufid karena diduga melakukan pemerasan.

    Dalam sebuah unggahan TikTok @Lambe_netizen62 seorang pria membenarkan bahwa doktif melakukan pemerasan sejumlah pilihan miliar terhadap Mufid.

    “Doktif atau dr Samira pergi bersasma dengan dr Mufti, ke salah satu cabang Starbuck di daerah cilegon disitu dia meminta uang sejumlah 2 juta Singapore dollar atau 20 milliar” ungkap pria tersebut.

    Ia juga mengaku belum mengetahui apa motif Doktif meminta uang tersebut.

    “Ga tau tepatnya alasannya apa, tapi disini dia membawa nama-nama kapolri, nama presiden dan anggota DPR”.

    “Saya harap ini akan segera diusut tuntas, karena kalau ini gak diusut tuntas, setelah ini ada oknum yg seperti ini lagi” tutupnya.

    Bukti Rekaman CCTV

    Dalam sebuah rekaman CCTV beredar yang diunggah oleh akun dhemit_is_back01 merekam suasana saat Doktif bernegosiasi dengan suami Reza Gladys, Attaubah Mufid

    Dalam unggahan itu, tampak seorang wanita yang menggunakan busana berwarna kuning dengan kerudung hitam yang diyakini adalah Doktif.

    Berdasarkan rekaman percakapan yang beredar, suara wanita yang diyakini adalah Doktif meminta uang sebesar SGD2 juta atau setara dengan Rp24,18 miliar .

    “Kamu mintanya berapa, yang masuk akal? Kalau buat gue nggak masuk akal, ya. Coba kamu hitung kalkulator, pokoknya dia mintanya di angka dua juta Singapura karena mereka maunya Rp2 miliar,” ujar suara wanita yang diduga Doktif.

    “Bener miliaran, satu dolar Singapura itu Rp11 ribu soalnya. Berarti Rp20 miliar,” ujar suara laki-laki.
     
    Namun, rekaman suara tersebut tidak terdengar dengan jelas dan terpotong-potong.

     Suara pria itu kemudian meyakinkan pihak wanita tersebut meminta uang sekitar Rp20 miliar.

    “Jadi mintanya di angka dua puluhan? Terus apa jaminannya? Kalau misalkan, jadi nggak akan diganggu?” kata laki-laki tersebut.

    Dalam keterangan unggahan itu, akun dhemit_is_back01 mengungkapkan bahwa dari negosiasi tersebut, disepakati angka Rp17 miliar dari mulanya sekitar Rp24 miliar.
     
    Doktif Difitnah

    Sementara itu, dalam akun TikTok nya Dokter Detektif pun merasa difitnah.

    Ia pun mengunggah serangan bertubi-tubi yang didapatkannya.

    “RG & M (suami) memohon utk ketemu DD dan ada indikasi menjebak DD. M minta uji lab DD diganti. Di coffeeshop, DD ngetest angka, 2 hari disanggupi M.
    Namun DD cuekin dan tak pernah berikan norek, tak ada transfer. M ke rumah pada saat DD tidak ada, ingin menaruh “titipan” dan beruntung tidak terjadi,” tulisnya.

    “Fitnah n Serangan bertubi tubi Cercaan n hujatan trus menerus ke DokTif! DokTif akuin Dana Bujer kalian emang Unlimited!! Hasbunallah wa nikmal Wakil!!,” tulisnya lagi.

     

     

  • Cerita Sukses UMKM Craftonesia Ubah Koran Bekas Jadi Kerajinan Cantik Hingga Tembus Pasar Taiwan

    Cerita Sukses UMKM Craftonesia Ubah Koran Bekas Jadi Kerajinan Cantik Hingga Tembus Pasar Taiwan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – “Tak Ada Rotan Koran Pun Jadi” 

    Tagline ini memang cocok untuk menggambarkan usaha kreatif milik Piliani Ernawati yang diberi nama Craftonesia.

    Di tangan piawainya, wanita yang akrab disapa Pili ini sukses menyulap koran bekas menjadi produk bernilai tinggi.

    Mulai dari gantungan kunci, gelang, tempat tisu, home dekor hingga tas.

    Pili mulai merintis usaha Craftonesia sejak pandemi Covid-19 pada 2021 lalu di rumahnya yang berada di Jalan Prof Soedarto Gang Bulusari I No.14E, RT.02/RW.03, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

    Sebelumnya ibu anak dua tersebut menekuni bisnis kuliner, namun bisnis itu terhenti karena pandemi.

    Pili pun tak sengaja menemukan ide untuk membuat kerajinan dari koran bekas saat duduk sendiri.

    Saat itu ia melihat tumpukan koran di meja dan berfikir bagaimana membuat koran di depannya menjadi benda yang memiliki nilai jual tinggi.

    “Kebetulan waktu itu di meja ada koran yang numpuk. Nah dari situ search Google, kira-kira kertas korannya bisa diolah jadi apa sih. Nah ketemulah ada beberapa ide. Waktu itu tu hanya dibuat untuk tempat pensil,” ucap Pili kepada Tribun Jateng pada Rabu (5/3/2025).

    Kebetulan Pili juga suka dengan dunia kerajinan tangan. 

    “Karena saya suka, ngecraft, menurut saya itu tantangan. Sebenarnya basicnya asal kita tahu teknik anyamannya, jadi butuh ketelatenan,” ungkap Pili.

    Kertas koran yang sudah tak terpakai itu ia potong menjadi beberapa bagian. 

    Kemudian kertas koran yang sudah dipotong diberi lem lalu digulung kecil.

    Dari gulungan ini selanjutnya dianyam menjadi berbagai macam barang. 

    “Proses produksinya itu ada 4 tahap, jadi pertama itu dari kertas koran kita potong kemudian kita linting. Tahap kedua kertas koran tersebut kita warnai, kemudian kita lapisin dengan bahan foodgrade, jadi tahan air.

    Kemudian tahap penganyaman, dan tahap terakhir itu finishing. Finishing itu kita lapisi lagi dengan pelapis yang foodgrade. 
    Kalau tas itu finishingnya kita pasang inner, kita kasih cover. Sehingga siap dijual,”

    Meskipun terbuat dari koran, Pili menjamin produknya tahan air karena sudah dilapisi dengan pelapis food grade.

    Selain itu, pewarna yang digunakan untuk membuat anyaman ini juga memakai pewarna alam.

    Bahkan bahan sisa juga tetap dipakai sehingga tidak ada sampah dari hasil produksi. 

    Berawal dari tempat pensil, Pili mulai membuat barang lain, seperti tempat tisu hingga tas.

    Awalnya Pili menggunakan barang-barang tersebut untuk keperluan pribadi saja. 

    Namun ternyata, banyak teman-temannya yang tertarik dengan tas dari koran bekas karya Pili.

     “Terus ketemulah ide bikin tas, nah itu. Jadi awalnya bikin yang kecil-kecil untuk konsumsi sendiri, akhirnya bikin tas, pas aku pakai banyak yang tertarik. Nah dari situ mulailah usaha ini dikembangkan,” lanjut Pili.

    Produk Tembus Pasar Taiwan

    UMKM CRAFTONESIA – Sejumlah produk dari Craftonesia milik Piliani Ernawati saat ditemui di rumahnya Jl. Prof. Soedarto Gg. Bulusari I No.14E, RT.02/RW.03, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 pada Rabu (5/3/2025) (Tribunjateng/Like)

    Tak hanya diminati oleh pasar lokal, produk Craftonesia milik Pili ternyata sudah tembus ke luar negeri.

    Produk Craftonesia sudah pernah diikutkan pameran ke Singapura, Belanda hingga Turki. 

    Bahkan Craftonesia kini sudah masuk ke marketplace Taiwan.

    “Saat ini kita sudah masuk e-commerce di Taiwan. Alhamdulilah kita ketemu reseller yang membawa Craftonesia sampai di Taiwan dan dimasukkan ke Shopee Taiwan,” 

    Dapat tambahan modal dari Rumah BUMN

    Selain ketekunan dari Pili, Craftonesia juga terbantu oleh Rumah Kreatif BUMN Semarang.

    Sebelum menekuni bisnis Craft, Pili memang sudah bergabung dengan Rumah BUMN Semarang. 

    Dirinya mengakui jika Rumah BUMN sangat membantu perkembangan bisnisnya. 

    “Sebelum usaha ini jalan, mungkin tahun 2019, karena saat itu masih usaha di kuliner. Banyak banget manfaatnya, jadi pas gabung kita ada di rumah BUMN itu kita dapat banyak informasi teruatama tentang pelatihan. Pelatihannya juga nggak cuma pelatihan keterampilan, tapi juga manajemen dan cara pemasaran, lewat rumah BUMN itu kita pernah juga di hire untuk bisa mengajarkan pelatihan ini ke temen-temen,” 

    Saat itu Pili sempat merasa kesulitan dana untuk membeli alat grafir label.

    Setelah berkonsultasi dengan Rumah BUMN, ia pun diminta untuk menjadi pengisi pelatihan yang diadakan oleh Rumah BUMN.

    Hasil dari mengisi pelatihan, Pili bisa membuat alat grafir sendiri.

    “Dan kita sangat terbantu sekali, hasilnya itu kita bisa memperoleh mesin yang waktu itu kita memang kesulitan karena masih kesulitan di dana.

    Dari Rumah BUMN kita dibuatkan program untuk bisa isi pelatihan di Dinas Sosial sama yang di Rumah BUMN sendiri. Dari hasil itu bisa kebeli alat grafir. Karena selama ini kita konsultasi ke Rumah BUMN karena selama usaha ini berjalan grafirnya masih pesen. ternyata uangnya nggak sedikit. Setelh cek harga alatnya mending beli alatnya. Waktu kita konsultasi ke rumah BUMN, terus rumah BUMN memberi kesempatan untuk ngisi pelatihan, uang pelatihan untuk membeli alat, secara tidak langsung sangat membantu juga untuk pendanaan,” kenang Pili.

    Ia juga sangat terbantu dengan peran BRI yang selalu mengajaknya ke beberapa pameran.

    “Untuk pemasaran pun sangat terbantu, BRI kan sering ngadain event, kita juga sering diikutkan, dari situ kita sering ketemu temen-temen dan kolaborasi. Jadi banyak banget manfaatnya,”

    Selain sukses dari segi pemasaran produk, Pili juga beberapa kali menjuarai kompetisi UMKM di Kota Semarang. (*)