Perusahaan: Dana

Dipanggil ke Istana, Tomy Winata Sebut Prabowo Minta Pengusaha Buka Lapangan Pekerjaan

Bisnis.com, JAKARTA – Konglomerat pemilik grup Artha Graha, Tomy Winata memenuhi undangan pertemuan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua hari berturut-turut, Kamis (6/3/2025) dan Jumat (7/3/2025).

Usai menghadiri pertemuan sore ini, Tomy menyebut Prabowo berpesan kepada pengusaha untuk membantu soal penciptaan lapangan pekerjaan.

“Semua untuk membangun, menciptakan lapangan pekerjaan. Pokoknya penciptaan lapangan pekerjaan supaya masyarakat bisa lebih baik hidupnya, lebih makmur,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Pria yang akrab disapa TW itu enggan memerinci lebih lanjut soal pesan Kepala Negara yang dimaksud olehnya. Namun, dia menyebut penciptaan lapangan pekerjaan yang diamanatkan Prabowo itu menyasar ke segala bidang.

Tomy mengaku bahwa pesan Prabowo soal penciptaan lapangan kerja itu menyusul sejumlah fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai tempat.

“Iya itu termasuk supaya PHK selesai,” ungkapnya.

Di sisi lain, Tomy turut menyatakan optimismenya terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu diketahui menjadi topik pembicaraan pada dua pertemuan yang dihadiri olehnya di Istana Kepresidenan.

“Danantara harus hebat. Maju,” ucapnya singkat.

Adapun Tomy menjadi satu dari delapan taipan yang diundang Prabowo ke Istana, Kamis (6/3/2025). Pertemuan itu lalu dilanjutkan dengan pertemun bersama dengan investor asal AS, Ray Dalio siang ini, Jumat (7/3/2025).

Beberapa konglomerat RI yang hadir pada pertemuan tersebut di Istana selain Tomy yakni Anthony Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (PT Barito Pacific Tbk.) dan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (Adaro).

Kemudian, Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group) serta Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam (Jhonlin Group), Chairul Tanjung (Trans Corp), Dato Sri Tahir (Mayapada) serta Hilmi Panigoro (Medco).

Di sisi lain, beberapa menteri yang turut hadir di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Investasi dan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

Pada sambutannya sore ini, Prabowo memperkenalkan Ray Dalio yang turut hadir di pertemuan tersebut sebagai investor yang terkenal di kawasan Asia hingga Timur Tengah. Dia menyebut banyak berdiskusi dengan Chief Investment Officer dari lembaga dana lindung nilai (hedge fund) terbesar dunia, Bridgewater Associates itu.

Kepala Negara lalu memperkenalkan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia kepada Ray, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

“Danantara Indoensia ini merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah indonesia. Yaitu BUMN, perusahaan-perusahaan negara,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025).

07/03/2025 18:09
Eks Staf Serahkan 95 Nama Senator yang Diduga Terlibat Suap Pemilihan Ketua DPD RI ke KPK – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang mantan staf anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bernama Muhammad Fithrat Irfan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Tujuan Irfan kembali ke KPK adalah memberikan data tambahan ihwal laporan yang sebelumnya dia adukan, yakni terkait adanya dugaan praktik suap dalam proses pemilihan ketua DPD dan wakil ketua Majelis Pemasyarakatan Rakyat (MPR) unsur DPD.

“Hari ini 7 Maret 2025, saya mendatangi kembali di Gedung KPK RI untuk melengkapi data-data yang diduga 95 orang yang terlibat dalam suatu pemilihan pimpinan ketua DPD RI dan wakil ketua MPR RI unsur DPD,” kata Irfan kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (7/3/2025).

“Nama-namanya itu yang diduga yang terlibat disinyalir dananya mengalir ke mereka itu, saya sudah serahkan ke bagian Dumas (Pengaduan Masyarakat) KPK,” tambahnya.

Irfan menyebut menyerahkan bukti tambahan karena diminta orang KPK.

“Saya janjian sih sama orang KPK. Iya sudah janjian. Iya [diminta menyerahkan] buktinya nama-nama itu yang diduga terlibat,” katanya.

Satu di antara nama yang dilaporkan Irfan yaitu wakil ketua MPR dari unsur DPD yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Diketahui, wakil ketua MPR dari unsur DPD periode 2024–2029 dijabat oleh Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas.

“Iya saya lampirkan (data Akbar juga). Yang bersangkutan jadi dari ketua, wakil ketua sama yang wakil ketua MPR itu. Nanti kita tunggu dari KPK karena sudah menyerahkan datanya ke KPK,” ujar Irfan.

Selain menyerahkan daftar nama terduga penerima dan pemberi suap, kata Irfan, ia juga menyerahkan bukti percakapan dalam grup WhatsApp yang menunjukkan adanya dugaan praktik suap tersebut.

Termasuk, juga melaporkan mantan Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali, yang diduga sebagai penyedia uang suap untuk pemilihan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, sehingga bisa duduk di posisi Wakil Ketua MPR.

“Kalau untuk petinggi parpol itu saya sebutkan namanya eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dia ada hubungannya terkait penyedia diduga penyedia aliran dana untuk wakil ketua MPR RI,” sebut Irfan.

Menurut Irfan, alasan Ahmad Ali menyediakan dana itu lantaran elite Nasdem tersebut berasal dari daerah yang sama dengan Abcandra Akbar dan Supratman Andi Agtas yakni Sulawesi Tengah.

“Mungkin ada kepentingan-kepentingan lain di luar sana yang mereka ingin dari daerah hingga pusat itu ada orang-orang dari Sulawesi tengah yang bisa dapat posisi yang krusial yang strategis di pemerintahan,” ujar Irfan.

Irfan melaporkan dugaan praktik suap untuk pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR pada Selasa, 18 Februari 2025.

Dia menjelaskan, uang suap tersebut diberikan diduga untuk menukar dengan hak suara dalam pemilihan pimpinan DPD dan MPR itu.

Ia mengungkapkan uang suap yang diterima oleh anggota DPD tersebut beragam.

Untuk pemilihan ketua DPD, per orang menerima uang suap sebesar 5 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Sementara untuk pemilihan wakil ketua MPR unsur DPD, uang suap yang diberikan untuk satu suara adalah 8 ribu dolar AS.

Dalam laporan itu, Irfan melaporkan mantan bosnya di DPD diduga menerima suap total 13 ribu dolar AS. Uang itu diduga berasal dari pihak yang ingin memenangkan pemilihan ketua DPD.

Sejumlah barang bukti juga telah dilampirkannya ke KPK pada beberapa waktu lalu. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dalam penerimaan suap oleh anggota DPD.

Barang bukti itu di antaranya foto uang dolar Amerika Serikat yang dikonversi ke rupiah, foto struk penukaran uang USD ke rupiah dari money changer, foto struk setoran ke rekening bank anggota DPD, dan beberapa bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp.

“[Proses transaksinya] door to door ke kamar-kamar hotel. Lokasinya di Ritz-Carlton Mega Kuningan,” kata Irfan.

Belum ada keterangan yang disampaikan pihak DPD terkait laporan tersebut.

Terkait laporan ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan pihaknya melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) sedang memverifikasi aduan dimaksud.

“DPD ya? DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah jadi kewenangan KPK. Kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara, (hasil verifikasi) itu kemudian dipresentasikan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Dalam laporan yang masuk ke KPK, disebut bahwa 95 senator diduga terlibat proses suap pemilihan ketua DPD RI. Aliran uang disinyalir masuk ke kantong mereka.

Kata Setyo, KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi 95 senator tersebut.

“Iya nanti kan mengarah seperti itu [klarifikasi], yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti dibutuhkan oleh para tim penyelidik dan dumas,” katanya.

Setyo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu. Kendati ditengarai melibatkan 95 senator, KPK memastikan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

“Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yg dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujar Setyo.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proses telaah dan verifikasi suatu laporan membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 bulan.

“Secara umum bila ada laporan yang masuk ke Direktorat PLPM maka apabila lengkap bukti permulaannya itu kurang lebih memakan waktu antara 1,5 sampai 2 bulan. Untuk proses baik itu verifikasi, penelaahan, sampai dengan pengumpulan bahan keterangan atau yang jamak kita sebut pulbaket,” kata Tessa dalam pernyataannya, Jumat (28/2/2025).

07/03/2025 18:03
Rahayu Saraswati: Danantara impian Soemitro Djojohadikusumo

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan impian dari ekonom Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayahanda Presiden Prabowo Subianto.

“Terutama soal Danantara, itu adalah impian dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, jadi bukan hal baru,” kata Sara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, Partai Gerindra konsisten dengan manifesto yang dikeluarkan sejak partai berlambang kepala burung Garuda itu didirikan pada tahun 2008. Setiap pemilu, kata Sara, Partai Gerindra mengeluarkan program-program yang selaras dengan manifesto tersebut.

Menurut dia, kebijakan yang diluncurkan Presiden Prabowo saat ini, termasuk Danantara dan Astacita, merupakan pengejawantahan dari nilai yang telah dipercayai partai sejak dahulu.

“Kalau misalkan dikupas itu semua, saya yakin akan terlihat, terutama misalnya soal Danantara sekarang dengan Astacita dan seterusnya, itu hanya different form (bentuk yang berbeda) dari apa yang diperjuangkan dari dulu,” ucap Sara.

Pernyataan senada sebelumnya juga dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo.

“(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2).

Hashim menjelaskan bahwa ide pendirian badan investasi tersebut telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam.

Ketika itu, Hashim mengenang, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952–1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956) menilai perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi.

“Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik, ya, 40 tahun kemudian anaknya (Prabowo), putranya Prof. Soemitro diberikan mandat oleh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tuanya,” ujar Hashim.

Adapun Danantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). BPI itu akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Danantara berperan sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) Indonesia untuk mengelola investasi strategis yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

07/03/2025 18:02
Dipanggil ke Istana 2 Hari, Prajogo Pangestu Ungkap Hasil Pertemuan Pengusaha dengan Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Konglomerat Prajogo Pangestu mengungkap hasil pertemuan pengusaha dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/3/2025) serta Jumat (7/3/2025).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prajogo merupakan satu dari delapan taipan yang diundang Prabowo ke Istana, Kamis (6/3/2025) malam. Pertemuan itu membahas berbagai isu mulai dari industri hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

Kemudian, Jumat (7/3/2025), Prajogo ikut menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan dengan investor kakap asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Pada pertemuan itu, Prabowo meminta nasihat Ray untuk Danantara.

Usai pertemuan yang berlangsung siang hingga sore hari itu, Prajogo menyatakan pesan optimistis Prabowo kepada para pengusaha.

“Semua [pesannya] bagus. Indonesia corporated,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).

Prajogo juga mengatakan bahwa Prabowo meminta agar semua pihak, termasuk pengusaha, untuk bekerja sama.

Saat ditanya mengenai dukungannya untuk program pemerintah, pemilik saham di PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) itu tak memberikan jawaban spesifik. Namun, dia menegaskan bahwa kerja sama seluruh pihak harus terus ada ke depannya.

“Semua ke depan harus kerja sama. Bersama-sama,” katanya.

Adapun beberapa konglomerat RI yang hadir pada pertemuan tersebut di Istana selain Prajogo yakni Anthony Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group) serta Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (Adaro).

Kemudian, Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group) serta Tomy Winata (Artha Graha Group).

Lalu, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam (Jhonlin Group), Chairul Tanjung (Trans Corp) serta Hilmi Panigoro (Medco).

Di sisi lain, beberapa menteri yang turut hadir di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Investasi dan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

BERTEMU RAY DALIO

Pada sambutannya, Prabowo memperkenalkan Ray Dalio yang turut hadir di pertemuan tersebut sebagai investor yang terkenal di kawasan Asia hingga Timur Tengah. Dia menyebut banyak berdiskusi dengan Chief Investment Officer dari lembaga dana lindung nilai (hedge fund) terbesar dunia, Bridgewater Associates itu.

Kepala Negara lalu memperkenalkan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia kepada Ray, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

“Danantara Indoensia ini merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah indonesia. Yaitu BUMN, perusahaan-perusahaan negara,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025).

Kepada Ray, Prabowo menyebut Danantara difokuskan untuk meningkatkan dan memperbaikin kinerja aset-aset negara. Dia pun menyebut akan mengundang berbagai tokoh untuk ikut memberikan pandangannya soal investasi maupun SWF guna keberhasilan Danantara.

“Pemerintah mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

07/03/2025 17:55
Prabowo Minta Masukan Ray Dalio untuk Danantara Bareng Konglomerat RI

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan investor kakap asal Amerika Serikat (AS) Raymond Thomas Dalio atau Ray Dalio di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga para konglomerat Tanah Air.

Pada sambutannya, Prabowo memperkenalkan Ray sebagai investor yang terkenal di kawasan Asia hingga Timur Tengah. Dia menyebut banyak berdiskusi dengan Chief Investment Officer dari lembaga dana lindung nilai (hedge fund) terbesar dunia, Bridgewater Associates.

Kepala Negara lalu memperkenalkan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia kepada Ray, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

“Danantara Indoensia ini merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah indonesia. Yaitu BUMN, perusahaan-perusahaan negara,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025).

Kepada Ray, Prabowo menyebut Danantara difokuskan untuk meningkatkan dan memperbaikin kinerja aset-aset negara. Dia pun menyebut akan mengundang berbagai tokoh untuk ikut memberikan pandangannya soal investasi maupun SWF guna keberhasilan Danantara.

“Pemerintah mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo pun blak-blakan menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pandangan maupun pengalaman Ray untuk mengembangkan Danantara. SWF baru Indonesia itu akan mengelola aset BUMN senilai US$900 miliar.

Prabowo menyatakan bahwa butuh nasihat-nasihat kritis Ray berdasarkan pengalamannya di dunia investasi selama puluhan tahun.

“Kami telah meluncurkan Sovereign Wealth Fund yang baru ini dan kami sangat beruntung anda hadir di sini,” katanya.

Adapun beberapa konglomerat RI yang hadir pada pertemuan tersebut di Istana yakni Anthony Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (PT Barito Pacific Tbk.) dan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (Adaro).

Kemudian, Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group) serta Tomy Winata (Artha Graha Group).

Lalu, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam (Jhonlin Group), Chairul Tanjung (Trans Corp), Dato Sri Tahir (Mayapada) serta Hilmi Panigoro (Medco).

Di sisi lain, beberapa menteri yang turut hadir di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Investasi dan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

07/03/2025 17:06
Prabowo Kenalkan Ray Dalio ke Aguan, Boy Thohir, hingga Haji Isam

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto mengajak pengusaha kelas kakap di Indonesia untuk menemui investor kawakan Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Hal itu dilakukan dalam pertemuan yang dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Pembahasan utama pertemuan itu lebih banyak bicara soal pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dalam pertemuan itu, Prabowo mulanya mengenalkan sosok Ray Dalio kepada para pengusaha kelas kakap Indonesia. Prabowo menyebut Ray Dalio merupakan ahli di sektor ekonomi dan investasi, dengan banyak kelolaan portofolio berupa dana investasi Sovereign Wealth Fund (SWF).

Setelah itu, dia memaparkan soal Danantara sebagai lembaga SWF yang baru dibentuk di Indonesia. Menurut Prabowo ini merupakan kekuatan ekonomi baru yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, bersama-bersama telah menggagas dan telah melahirkan sebuah SWF yang cukup besar yaitu kita beri nama Badan Pengelola Investasi Danantara,” kata Prabowo, Jumat (7/3/2025)

Seperti diketahui, hari ini sederet pengusaha merapat langsung ke Istana Kepresidenan. Terpantau Bos Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Bos Adaro Resource Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, dan Bos Salim Group Anthony Salim hadir dalam pertemuan itu.

Kemudian ada juga Bos Bakrie Group Anindya Bakrie, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, hingga Bos CT Corp Chairul Tanjung.

Ada juga Bos Lippo Group James Riady, Bos Sinarmas Group Franky Widjaja, Bos Artha Graha Tommy Winata, dan Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu.

Dalam kesempatan itu juga dihadiri petinggi Danantara seperti CEO Rosan Roeslani, CIO Pandu Sjahrir, hingga COO Dony Oskaria dari badan pelaksana BPI Danantara.

Hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasrtyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga hadir dalam forum yang sama. Prabowo juga sempat mengenalkan Erick Thohir ke Ray Dalio sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.

(hal/rrd)

07/03/2025 16:35
Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025), (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 07 Maret 2025 – 15:03 WIB

Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan pada 2025 bisa mencapai 70.000 desa untuk menjaga masyarakat pedesaan dari lilitan utang rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Bapak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutus rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Budi menyebutkan nantinya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa memberikan pendanaan bagi warga desa melalui salah satu unit bernama unit simpan pinjam yang tentu skemanya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa.

Lebih lanjut ia menambahkan dengan skema Koperasi Desa Merah Putih, harapannya tradisi “gali lubang, tutup lubang” yang biasa ditemui dalam pengelolaan usaha di desa bisa dihentikan di generasi ini.

“Utang-berutang, tumpuk-menumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Budi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menambahkan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih maka masyarakat di desa bisa merasakan kehadiran negara termasuk dalam hal mendukung pendanaan usaha.

Menurut Tito, ini memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat bisa lebih terlindungi dan ini berbeda dari praktik pendanaan usaha di desa yang selama ini erat dengan praktik pinjaman rentenir bahkan setelah terdigitalisasi tak terhindar ada pinjol ilegal.

“Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus, jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan kooperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka,” ujar Tito.

Sebelumnya, pada Senin (3/3), diumumkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto segera membentuk pusat kegiatan ekonomi di tiap desa bernama Koperasi Desa Merah Putih guna menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa atau Kop Des Merah Putih itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dipimpinnya pada Senin sore ini.

“Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sumber : Antara

07/03/2025 15:21
Video: DAI & BRI Life Menanti Ketentuan Polis Asuransi Kesehatan Baru

Jakarta, CNBC Indonesia- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiyono menegaskan, kalau surat edaran OJK tentang produk asuransi kesehatan akan rampung sebelum akhir Q1-2025. Harapannya, ketentuan baru ini akan menjadi solusi berbagai masalah terkait asuransi yang ada di Indonesia.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 07/03/2025) berikut ini.

07/03/2025 15:07
Komisi IV DPR Kritik Menhut Raja Juli soal Proses Penunjukan 11 Kader PSI Isi Tim FOLU Net Sink 2030

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, mengkritik proses penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni.

Lukman mendesak Menhut Raja Juli untuk mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam penetapan personel yang ditugaskan di tim FOLU Net Sink 2030 itu. Pasalnya, Raja Juli merupakan Sekretaris Jenderal PSI.

“Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” ujar Alex kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 7 Maret.

Sebagai informasi, Menhut Raja Juli diketahui ‘membawa’ sedikitnya 11 orang kader PSI jadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030. Di antaranya Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang III Konservasi, Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Menhut Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab.

Kemudian, terdapat 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030. Dimana, 12 orang di antaranya (25 persen) berlatar belakang politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi.

Sebagai orang yang bekerja di program FOLU Net Sink 2030, masing-masingnya kemudian ditetapkan menerima honorarium dengan nominal berbeda, tergantung kepangkatan dalam tim.

Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.

Sementara, masing-masing dewan penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan.

Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.

“Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Alex.

Mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat (Sumbar) itu menilai Menhut Raja Juli tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

Penilaian itu, tak lepas dari pengamatan Alex terhadap personel yang mengisi berbagai posisi di tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya. Di mana mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi pro lingkungan.

Oleh karena itu, Alex meminta Menhut Raja Juli untuk membuka ke publik seluruh proses penetapan 25 persen tim FOLU Net Sink 2030.

“Jika tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Alex.

Untuk diketahui, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.

Pada Pasal 3 Ayat (4) Perpres 98 ini disebutkan pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya).

Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari; perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan karbon.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan program yang dibiayai salah satunya melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (NPDLH).

Dengan program ini, diharapkan akan mendukung komitmen Indonesia mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis.

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan, dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Target ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya. Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih Indonesia melalui upaya sendiri.

07/03/2025 15:02
Pengakuan Istri Wali Kota Bekasi Wiwiek Hargono Menginap di Hotel saat Banjir: Pakai Biaya Pribadi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI- Wiwiek Hargono, istri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku video keluarganya yang menginap saat terjadi banjir besar di Bekasi menjadi bahan evaluasi.

Dia mengaku tidak ada sedikitpun niat mencoreng nama Kota Bekasi.

Menurutnya saat berada di hotel, ia hanya melakukan evakuasi diri, karena kediamannya dilanda banjir.

“Bapak (Tri Adhianto) meminta saya untuk mengevakuasi diri, saya masuklah ke hotel, jam 18.00 WIB. Bapak pergi, saya 18.30 WIB pergi, itu pun masuk sekira jam limaan, jadi artinya cuma sebentar, kemudian saya langsung keliling ke masyarakat,” kata Wiwiek, Jumat (7/3/2025).

Dia menegaskan, tujuannya menginap di hotel bukan bermaksud tak berempati kepada masyarakat yang sedang kesulitan terdampak banjir.

“Tidak ada sedikitpun di hati saya, rasa empati saya yang berkurang pada masyarakat Kota Bekasi, tidak ada sedikitpun di hati saya untuk mencoreng nama Kota Bekasi,” kata Wiwiek.

Wiwiek menyampaikan biaya menginap di hotel murni dana pribadi.

Bahkan, kata Wiwiek, dirinya juga rela mengocek dana pribadi membantu korban banjir.

“Oh iya, pasti biaya pribadi (menginap di hotel). Saya turun ke masyarakat pun tidak pernah minta biaya dari Pemkot Bekasi. Yang ada, saya membantu bapak dan bu Camat, Lurah, di dalam mereka menyiapkan untuk masyarakatnya, boleh ditanyakan, boleh dibuktikan pada kecamatan Bekasi Timur, Barat, Selatan, gitu ya, tidak ada sepersun pun saya meminta fasilitas untuk saya bergerak ke masyarakat,” paparnya.

Siapa yang rekam?

Wiwiek enggan menyebutkan sosok perekam video viral mengungsi di Hotel Horison saat banjir melanda pada Selasa (4/3/2025).

Video itu diunggah akun X @Heraloebss, Wiwiek turun dari kendaraan disambut seseorang sambil merekam video.

“Guys kita nganter ibu Wiwiek yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran, jadi nginepnya di Horison,” kata perekam video.

Wiwiek mengatakan, situasi yang terjadi pada video sebenarnya sesuatu yang wajar dilakukan masyarakat ketika bertemu tokoh publik seperti pemimpin atau istri pemimpinnya.

“Kalau saya tidak mau berasumsi, tapi memang semua orang kalau diperhatikan, pasti akan senang ketika bertemu dengan pimpinan ataupun istri pimpinan dan wajar saja mereka meminta foto, dan merekam,” kata Wiwiek.

Video viral dia menginap di hotel saat banjir benar-benar di luar kendalinya, tetapi hal itu akan jadi pembelajaran bagi semua pihak.

“Kadang memang terlalu effort-nya (upaya) kita pada sesuatu membuat akhirnya konotasi yang tidak baik dinarasikan pada situasi-situasi yang tidak tepat,” jelas dia.

Di hotel, Wiwiek mengaku hanya sebentar dan tujuannya murni untuk mengevakuasi diri dari banjir yang melanda tempat tinggalnya di Perumahan Kemang Pratama.

“Pada saat itu kejadiannya saya hanya sebentar saja di hotel tersebut, masuk sekitar jam limaan, karena saya harus mengevakuasi diri,” jelas dia.

Minta maaf kepada gubernur

Wiwiek Hargono minta maaf terkait video viral dirinya yang mengungsi ke hotel berbintang ketika warganya tengah dilanda banjir besar.

Wiwiek Hargono juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi.

“Saya mohon maaf kepada pak Gubernur atas merebaknya ini,” kata Wiwiek Hargono.

Wiwiek menegaskan rasa empatinya kepada korban banjir tidak berkurang.

“Tidak ada sedikitpun di hati saya, rasa empati saya yang berkurang pada masyarakat Kota Bekasi, tidak ada sedikitpun di hati saya untuk mencoreng nama Kota Bekasi,” jelasnya.

Alasan strategis

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan alasannya menginap di hotel ketika banjir karena strategis.

“Iya benar menginap di hotel karena lokasi strategis,” kata Tri Adhianto, Rabu (5/3/2025).

Tri Adhianto menyampaikan lokasi hotel yang ditempatinya memudahkan meninjau korban banjir.

Namun, Tri menyampaikan tidak lama menetap di hotel.

“Karena istri saya saja jam 04.00 WIB sudah bantu-bantu masak buat makanan korban banjir. Jadi, saya enggak stay selamanya di hotel,” tutur dia.

Tri Adhianto mengaku, dia dan istrinya sudah meninggalkan hotel sejak pagi tadi guna meninjau korban banjir.

“Lalu, saya dan istri jam 06.00 WIB sudah meninggalkan hotel,” ungkap dia.

Tri mengaku menginap di hotel hanya untuk beristirahat.

“Hotel cuma sementara, buat tidur doang,” tegas dia.

dan

Wiwiek Hargono Minta Maaf Soal Video Viral Menginap di Hotel saat Banjir: Jadi Pembelajaran

07/03/2025 14:52