Perusahaan: Dana

  • Soal Sumber Dana PSU Pilkada, Anggota Komisi II DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Gotong Royong – Halaman all

    Soal Sumber Dana PSU Pilkada, Anggota Komisi II DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Gotong Royong – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong pemerintah pusat dan daerah bergotong royong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada 2024.

    Azis menegaskan, PSU merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang wajib dilaksanakan.

    “Dan penyelenggara wajib mencari terobosan pos pembiayaan yang efisien dan tidak aji mumpung,” kata Azis kepada Tribunnews.com pada Jumat (7/3/2025).

    Terkait pembiayaan PSU, dia meminta agar disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing daerah.

    “Soal dari mana anggarannya sesuai dengan situasi dan kondisi tiap daerah, kami mencari jalan penyelesaiannya,” ucap Azis.

    Komisi II DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat pada Senin (10/3/2025) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) guna memastikan kesiapan PSU secara menyeluruh.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana yang tidak penting untuk PSU. 

    “Kita kan sama kita korek daerah, banyak daerah yang enggak efisien daerah itu. SPJ-nya. Saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran untuk PSU,” kata Tito di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

    Tito menambahkan, pemerintah mengupayakan agar pembiayaan PSU tidak sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD provinsi. 

    Dia mencontohkan Papua yang sebelumnya mengajukan bantuan APBN, tetapi akhirnya menyatakan mampu membiayai PSU melalui APBD.

    “Ada beberapa kabupaten tidak mampu, kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah dari APBD provinsi mem-backup,” ungkap Azis.

  • Penuturan Pengusaha Ikan Hias Berawal dari Hobi Hingga Untung Puluhan Juta – Halaman all

    Penuturan Pengusaha Ikan Hias Berawal dari Hobi Hingga Untung Puluhan Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemilik Toko Ikan Hias Holly Betta Central, Gunawan Sutisna, memiliki bisnis yang berasal dari hobi.

    Awalnya, Gunawan senang mengikuti kompetisi ikan cupang. Dari sana ia melihat peluang bisnis untuk membuka usaha jual ikan cupang aduan di rumah pada tahun 2006.

    Ternyata, bisnis ikan cupang tersebut berkembang. Dari berjualan di rumah, Gunawan pindah ke pasar hingga akhirnya bisa membuka kios sendiri.

    Meski demikian, bisnisnya juga tetap mengalami pasang surut. Ia sempat bangkrut karena kesulitan penjualan dan permodalan.

    Pada tahun 2018, Gunawan mengetahui informasi tentang platform pinjaman daring (Pindar) Fintag. Ia kemudian memutuskan untuk mengajukan pembiayaan bisnis dengan plafon awal Rp3 juta.

    “Saya gunakan dana itu untuk membeli bibit ikan yang bagus, setelah saya rawat 2 minggu lalu dijual,” tutur Gunawan melalui keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

    Gunawan kini aktif sebagai pengurus komunitas ikan cupang aduan di Jakarta dan sering ditunjuk sebagai juri pada kompetisi-kompetisi di tingkat Jabodetabek.

    Menurutnya, meskipun tidak seramai ikan cupang hias, namun ikan cupang aduan memiliki peminat setianya sendiri.

    Setelah mendapatkan pendanaan, kini Gunawan bisa menjual sebanyak 200-300 ekor ikan cupang aduan.

    Harga yang ditawarkan pun beragam, untuk ikan lokal dengan kualitas standar biasanya dihargai Rp100 ribu untuk tiga ekor, atau Rp250 ribu per ekor untuk yang kualitasnya bagus.

    Sedangkan ikan cupang impor harganya bisa mencapai Rp500 ribu sampai Rp 750 ribu. Dengan pendapatan tersebut, ia bisa mengantongi rata-rata omzet Rp10 juta dalam sebulan.

    “Saya sudah lama ada rencana ingin tambah kios, semoga bisa terus dapat dukungan,” kata Gunawan.

    Masalah yang sering dihadapi untuk mengembangkan usaha adalah keterbatasan biaya seperti yang dialami Gunawan.

    Akibatnya, banyak usaha yang hanya berjalan di tempat saja dan bahkan cenderung menurun.

    Business Development Manager Fintag Redy Rusdiyanto mengatakan pihaknya fokus untuk memberikan pendanaan kepada sektor produktif.

    “Beliau sudah 5 kali mengajukan dan selalu tepat waktu pembayarannya. Kami juga secara rutin melakukan visit untuk memonitor usahanya agar tahu apa yang bisa kami bantu lagi. Terbukti sampai sekarang usahanya terus berjalan yang berarti prospeknya masih bagus,” kata Redy.

  • Aduan Kasus Penyaluran KUR Bank Jatim Lemah, Kajari Bondowoso: Tidak Ditemukan Kerugian Keuangan Negara

    Aduan Kasus Penyaluran KUR Bank Jatim Lemah, Kajari Bondowoso: Tidak Ditemukan Kerugian Keuangan Negara

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso tengah mendalami dugaan pencatutan nama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim tahun 2024.

    Meski begitu, hingga kini tidak ditemukan unsur kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari enam pelapor yang merasa nama mereka digunakan tanpa sepengetahuan dalam pencairan dana KUR.

    Namun, berdasarkan dokumen yang diperoleh, pinjaman tersebut telah dilunasi.

    “Kami tetap menghargai setiap laporan dari masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Setelah menerima laporan, kami melakukan pengumpulan bahan keterangan serta data-data yang relevan,” ujarnya kepada BeritaJatim.com, Jumat (7/3/2025).

    Untuk mendalami dugaan tersebut, Kejari Bondowoso telah membentuk tim khusus guna mengumpulkan data dan mengklarifikasi pihak-pihak terkait. Pihak Kejari juga telah mengundang perwakilan Bank Jatim serta para pelapor untuk dimintai keterangan.

    Dzakiyul Fikri menegaskan bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, harus ada bukti nyata mengenai kerugian negara atau adanya aturan yang dilanggar.

    Ia juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa unsur korupsi harus didasarkan pada kerugian keuangan negara yang nyata dan bukan sekadar potensi.

    Sementara Pimpinan Cabang Bank Jatim Bondowoso, Bambang Eko Budi Prakoso dikonfirmasi terpisah, membenarkan pihaknya telah dimintai keterangan.

    “Semuanya sudah kami sampaikan pada Kejaksaan,” kata Bambang Eko dikonfirmasi BeritaJatim.com, Jumat (7/3/2025) sore.

    Pihaknya juga menyebut bahwa semua tanggungan kredit dari 6 debitur telah dilunasi. Masing-masing per orang Rp 100 juta atau total Rp 600 juta. “Sudah dilunasi semua 100 persen,” terangnya. (awi/ted)

  • ST014 Resmi Terbit! Peluang Investasi Aman dan Menguntungkan di Ramadan Ini

    ST014 Resmi Terbit! Peluang Investasi Aman dan Menguntungkan di Ramadan Ini

    Jakarta: Pemerintah kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel berbasis syariah, yakni Sukuk Tabungan seri ST014, mulai 7 Maret 2025. 
     
    Produk investasi ini menawarkan keamanan tinggi karena dijamin oleh negara, sekaligus memberikan imbal hasil kompetitif bagi investor.
     

    Apa itu ST014?
    Mengutip laman BCA, Sukuk Tabungan (ST) adalah instrumen investasi berbasis syariah yang tidak hanya mendukung pembangunan nasional, tetapi juga memastikan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. 
     
    ST014 hadir dengan sistem imbal hasil floating with floor, yang berarti tingkat keuntungannya dapat naik mengikuti BI Rate, tetapi tidak akan turun di bawah batas minimal yang telah ditentukan.
    Pilihan tenor dan imbal hasil ST014
    Untuk memberikan fleksibilitas kepada investor, ST014 hadir dalam dua tenor dengan imbal hasil yang menarik:

    ST014T2: Tenor 2 tahun dengan imbal hasil 6,50 persen per tahun.
    ST014T4 (Green Sukuk Ritel): Tenor 4 tahun dengan imbal hasil 6,60 persen per tahun.
     
    Khusus ST014T4, instrumen ini masuk dalam kategori Green Sukuk Ritel, yang berarti dananya akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dalam rangka mengatasi perubahan iklim. 
     
    Dengan berinvestasi di ST014T4, investor tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.
     

    Bagaimana cara membeli ST014?
    Investor dapat memesan ST014 mulai 7 Maret 2025 pukul 09.00 WIB hingga 16 April 2025 pukul 10.00 WIB melalui berbagai mitra distribusi, salah satunya BCA. 
     
    Pemesanan bisa dilakukan dengan mudah melalui fitur Welma di aplikasi myBCA atau melalui website KlikBCA.
     
    Bagi investor yang belum memiliki Single Investor Identification (SID), pendaftaran dapat dilakukan langsung melalui fitur Welma pada aplikasi myBCA.
    Kenapa harus investasi di ST014?

    Aman dan dijamin negara

    Pokok dan imbal hasilnya dijamin oleh Undang-Undang.

    Imbal hasil kompetitif

    Bisa naik mengikuti BI Rate, tetapi tidak akan turun di bawah batas minimal.

    Fleksibel

    Pilihan tenor 2 dan 4 tahun sesuai dengan kebutuhan investasi.

    Dukung proyek hijau

    ST014T4 mendukung proyek lingkungan berkelanjutan.
     
    Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari generasi cerdas berinvestasi dengan ST014. Pastikan untuk memesan sebelum batas waktu agar bisa menikmati keuntungan dari instrumen investasi yang aman, menguntungkan, dan berdampak positif bagi masa depan!
     
    Yuk, mulai investasi cerdas di Ramadan ini!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menkeu Sri Mulyani: THR PNS Dibayar Penuh

    Menkeu Sri Mulyani: THR PNS Dibayar Penuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2025 bagi PNS segera dibayar penuh alias 100%. Pemerintah dalam waktu dekat akan segera menerbitkan payung hukum terkait THR PNS 2025 itu. 

    Lantas kapan THR 2025 bagi PNS itu cair? Sri Mulyani tidak memerinci kapan tepatnya THR itu akan diberikan kepada para PNS. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden sedang menyelesaikan Peraturan Presiden (Pepres) soal pemberian THR itu.

    “Kalau tanya THR, bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya. Perpresnya nanti beliau yang akan mengumumkan,” ucapnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Sri Mulyani juga memastikan bahwa pemerintah mengusahakan agar THR itu dibayarkan secara penuh. 

    “Segera [disalurkan THR-nya, red]. Insyaallah [100%],” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

    Adapun THR Idulfitri 2025 diperkirakan akan cair mulai H-10 hari raya atau mulai 17 Maret 2025. Para PNS maupun pekerja swasta akan memperoleh tambahan pendapatan untuk kebutuhan hari raya.

    Hal tersebut mengacu pada aturan-aturan sebelumnya, di mana pembayaran THR paling cepat dilakukan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum dapat mengungkapkan pengumuman THR yang biasa bersamaan dengan Gaji ke-13 akan diumumkan.

    “Segera [diumumkan],” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025).

    Melihat ketentuan pencairan THR pada 2024, pemerintah telah memberikan THR bagi PNS berupa gaji pokok beserta tunjangan kinerja secara penuh.

    Pada tahun lalu, Sri Mulyani menyiapkan anggaran senilai Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN pusat dan daerah. Bendahara negara mengirimkan uang THR untuk daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024.

    Adapun untuk tahun ini, pemberian THR masih menunggu pengumuman yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, dan Menteri Dalam Negeri.

  • Manuver Donald Trump Datangkan Bencana, PHK Melonjak 245 Persen di Awal Tahun – Halaman all

    Manuver Donald Trump Datangkan Bencana, PHK Melonjak 245 Persen di Awal Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai di Amerika Serikat (AS) melonjak ke level yang tertinggi selama awal 2025 karena dipicu kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump.

    Perusahaan penempatan kerja global Challenger, Gray & Christmas mencatat PHK di AS melonjak 245 persen menjadi 172.017 pada bulan lalu. Angka itu merupakan level tertinggi sejak Juli 2020 ketika ekonomi dilanda pandemi COVID-19.

    Kebijakan Presiden Donald Trump disinyalir menjadi penyebab utama PHK yang melonjak di AS, Trump berdalih kebijakan efisiensi tenaga kerja yang diusungnya bertujuan untuk membuat sektor bisnis lebih menguntungkan, meningkatkan daya saing global, serta mengurangi beban anggaran pemerintah,

    Dalam menjalankan pemangkasan ini, Trump tidak sendiri pihaknya dibantu Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk.

    Dengan adanya pemangkasan pegawai, AS diproyeksikan akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

    Namun hal ini nyatanya semakin memicu gejolak baru, membuat angka pengangguran kian melonjak di tengah ketidakpastian ekonomi. 

    Dampak hilir DOGE juga membuat hilangnya dana untuk lembaga nirlaba swasta, pemangkasan anggaran belanja publik, pembekuan dana, pemotongan belanja besar-besaran.

    “Ketika PHK massal terjadi, staf yang tersisa sering kali merasa tidak nyaman dan tidak pasti,” kata Wakil Presiden Senior di Challenger, Gray & Christmas, Andrew Challenger.

    “Kemungkinan lebih banyak pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela sangat tinggi,” sambungnya.

    Apabila angka pengangguran melonjak akibat PHK massal,  tentunya akan mempengaruhi banyak sektor ekonomi, termasuk menyebabkan kesulitan ekonomi bagi banyak keluarga, menurunkan daya beli mereka, dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi.

    Tingginya angka pengangguran juga bisa berujung pada penurunan konsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    Kondisi itu juga dapat memicu penurunan konsumsi rumah tangga. Jika konsumsi turun signifikan, ini dapat mengarah pada resesi atau memperburuk resesi yang sedang berlangsung.

    PHK massal yang terjadi di AS juga bisa mempercepat pergeseran dalam struktur tenaga kerja AS. Pekerjaan dengan keterampilan rendah atau pekerjaan yang rentan terhadap otomatisasi bisa menjadi sasaran utama PHK.

    Hal ini bisa memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, karena pekerja dengan keterampilan rendah akan kesulitan menemukan pekerjaan baru.

    Sebaliknya, pekerja dengan keterampilan tinggi atau di sektor teknologi mungkin lebih sedikit terdampak.

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

     

  • Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB Bisa Turunkan Kepercayaan Nasabah

    Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB Bisa Turunkan Kepercayaan Nasabah

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait dugaan korupsi dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) dengan nilai mencapai Rp 200 miliar. Saat ini, tim penyidik tengah menentukan langkah lebih lanjut dalam penanganan perkara tersebut.

    Kasus ini semakin mendapat sorotan setelah Yuddy Renaldi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur utama (dirut) BJB karena alasan sakit. Yuddy mundur di saat muncul dugaan penggelembungan anggaran iklan Bank BJB periode 2021-2023. KPK mencurigai adanya markup dana hingga Rp 200 miliar yang diduga mengalir ke sejumlah pihak.

    Pengamat Hukum Bisnis Rio Christiawan menilai kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BJB. Bahkan, tidak menutup kemungkinan para nasabah akan menarik dananya sebagai respons terhadap dugaan korupsi yang terjadi.

    “Dalam hal ini, reputasi BJB akan terdampak. Apabila terjadi korupsi, likuiditas bank akan menurun,” ujar Rio kepada Beritasatu.com, Jumat (7/3/2025).

    Rio juga mendorong langkah KPK untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan penggelembungan anggaran iklan ini secara transparan. Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu menjaga stabilitas kepercayaan publik terhadap BJB sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia.

    “Isu ini sangat sensitif dan harus dikelola dengan bijak. KPK perlu mengungkapnya secara transparan, tetapi tetap menjaga agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat,” kata Rio terkait penuntasan kasus korupsi dana iklan BJB. 

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto telah mengonfirmasi penerbitan sprindik terkait kasus ini.

    “Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” ujar Setyo di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain yang turut mengusut dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara.

  • Istri Wali Kota Bekasi Dikecam Menginap di Hotel saat Banjir, Wiwiek Hargono: Saya Jamin Tidak Pakai APBD

    Istri Wali Kota Bekasi Dikecam Menginap di Hotel saat Banjir, Wiwiek Hargono: Saya Jamin Tidak Pakai APBD

    FAJAR.CO.ID, Bekasi — Wiwiek Hargono, Istri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, memberikan klarifikasi terkait videonya yang beredar, menyebut dirinya menggunakan uang pribadi bukan APBD.

    Baru-baru ini sosial media dihebohkan dengan adanya unggahan video dari kerabat Wiwiek, yang tengah menginap bersama keluarganya di Hotel Horizon yang ada di Bekasi sebagai pilihan untuk mengungsi sebab Banjir.

    Video tersebut menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat yang aktif di media sosial (netizen), dia dinilai tidak menghargai masyarakatnya yang juga korban banjir Bekasi, Jawa Barat.

    Dengan beredarnya video beserta berbagai asumsi, ia kemudian memberikan klarifikasi dan pernyataan terkait asumsi masyarakat.

    “Bagi saya pribadi, terlepas apakah memang teguran tertulisnya dikirimkan pada suami selalu Wali Kota, saya menerima dan meminta maaf jika hal tersebut menimbulkan polemik yang bermasalah,” Ungkap Wiwiek, dikutip Jumat, (7/3/2025).

    Ia juga mengatakan, tidak ada maksud apapun, karena memang rumah saya juga terendam banjir. Makanya ambil inisiatif menginap di hotel, agar lebih mudah bergerak dan memberikan bantuan kepada warga, itu saja,” tuturnya.

    “Saya masuk hotel, Selasa dini hari, jam 6 pagi langsung bergerak terpisah bersama suami untuk meninjau dan memberikan bantuan di lokasi banjir. Jadi ketika malam, pulang pada Selasa malam saya baru tahu kehebohan itu,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Wiwiek mengungkapkan, dirinya dan keluarga hanya menginap 1 malam saja di hotel tersebut.

    “Saya jamin dan silahkan cek, semua saya gunakan dana pribadi dan tidak membebankan dan menggunakan dana APBD kota Bekasi,” sahutnya.

  • Dua Pejabat Bank Ajukan Pra Peradilan, Kasus Kredit Fiktif di Pacitan Kian Memanas

    Dua Pejabat Bank Ajukan Pra Peradilan, Kasus Kredit Fiktif di Pacitan Kian Memanas

    Pacitan (beritajatim.com)– Kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan negara hingga Rp1,6 miliar di Pacitan memasuki babak baru. Dua pejabat bank yang ditetapkan sebagai tersangka, Ganjar Pramudiya (G) selaku kepala unit bank penyalur kredit dan Nur Setya Ardi Arima (A) yang bertugas sebagai marketing, mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Pacitan. Mereka menolak status tersangka yang disematkan Kejaksaan Negeri Pacitan dan berupaya menggugurkan penetapan tersebut melalui jalur hukum.

    Sidang lanjutan yang digelar Kamis (6/3/2025) menghadirkan penyidik dari kejaksaan yang memaparkan dasar hukum penetapan tersangka. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pacitan, Ratno Timur Pasaribu, menegaskan bahwa sejak awal penyelidikan, sudah ada empat nama yang masuk dalam daftar tersangka potensial, yakni Sulastri, Suyanto yang merupakan perangkat desa, serta dua pejabat bank tersebut.

    “Penetapan tersangka ini telah melalui prosedur hukum yang sah, mulai dari penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), hingga pemeriksaan saksi dan dokumen perbankan terkait,” ujar Ratno.

    Namun, penasihat hukum kedua tersangka, Puji Dwi Utomo, menilai kliennya tidak bersalah. Menurutnya, hasil audit internal bank tidak menemukan adanya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pencairan kredit yang berujung skandal ini.

    Kasus ini terungkap setelah 47 warga Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, mendadak menerima tagihan kredit yang tidak pernah mereka ajukan. Kejaksaan pun mulai melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Sulastri pada 3 Oktober 2024 di Bandara Soekarno-Hatta setelah sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, saksi kunci mengungkap bahwa praktik ini melibatkan lebih banyak pihak, termasuk dugaan peran perangkat desa yang menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu untuk memperlancar pencairan dana. Majelis Hakim bahkan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mendalami keterlibatan pejabat bank lainnya serta kepala desa.

    Hingga kini, Suyanto yang juga menjadi tersangka utama masih buron. Ia terakhir terlacak di Johor, Malaysia, sebelum dikabarkan berpindah ke Thailand berdasarkan informasi dari interpol. (tri/kun)

  • Profil Ray Dalio, Investor AS yang Dikenalkan Prabowo ke Aguan hingga Boy Thohir

    Profil Ray Dalio, Investor AS yang Dikenalkan Prabowo ke Aguan hingga Boy Thohir

    Jakarta

    Investor kawakan asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio disebut telah masuk dalam jajaran Dewan Penasihat BPI Danantara. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Ray Dalio hari ini, Jumat (7/3/2025), ikut berdiskusi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, bersama Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih dan para pengusaha kelas kakap. Rosan bilang Ray Dalio hadir di Istana hanya untuk melakukan diskusi dan berbagi pandangan.

    Nah dari situ dia mengatakan Ray Dalio sudah ‘salaman’ dengannya soal tawaran menjadi Dewan Penasihat Danantara. Pernyataannya menyiratkan konfirmasi fari kabar bahwa Ray Dalio menjadi Dewan Penasihat Danantara.

    “Kalau hari ini dia datang ke sini, kemudian beliau sharing dengan kami, kemudian dengan ini ya tentunya beliau juga apa, kalau saya bilang ya alhamdulillah lah tadi kita sih sudah salaman itu aja,” sebut Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    Nah ketika dikonfirmasi kembali untuk menegaskan pernyataannya, Rosan hanya tersenyum dan memperlihatkan jari jempol dari kedua tangannya.

    Ray Dalio bukan sosok sembarangan. Dia dikenal malang melintang di sektor keuangan Amerika Serikat. Ray Dalio merupakan pendiri dan Mentor CIO, Bridgewater Associates, perusahaan manajemen investasi raksasa asal negeri Paman Sam.

    Dalam catatan detikcom, menurut situs resmi Bridgewater Associates, Dalio merupakan lulusan Sarjana bidang Keuangan dari C.W. Post College pada 1971 lalu. Kemudian ia memperoleh gelar MBA (Master of Business Administration) dari Harvard Business School pada 1973.

    Dua tahun kemudian atau sekitar tahun 1975, baru lah Ray Dalio mendirikan Bridgewater Associates di sebuah apartemen dua kamar miliknya di New York City (NYC). Pada awalnya, Ray hanya membantu para investor institusional melalui konsultasi dan pengelolaan aset mereka secara aktif, terutama di pasar komoditas dan berjangka.

    Ia juga membagikan pemikiran investasinya dalam laporan riset harian ‘Bridgewater Daily Observations’ yang dikirim kepada klien perusahaan melalui Telex. Seiring berjalannya waktu, kualitas laporan yang ditulis Ray ini menarik minat para investor hingga Bridgewater berhasil mendapatkan kucuran dana institusional pertama untuk dikelola secara langsung pada 1985 lalu.

    Tidak tanggung-tanggung, dana investasi pertama yang dipercaya kepada Ray senilai US$ 5 juta dari Bank Dunia. Sejak saat itu banyak investor institusional lainnya yang kemudian ikut menitipkan dana investasi untuk dikelola secara langsung oleh Bridgewater.

    Di bawah kepemimpinan Ray, Bridgewater akhirnya menjadi perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia versi majalah Fortune. Selain itu hingga saat ini Bridgewater Daily Observations masih menjadi salah satu laporan pasar paling dicari investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.

    Namun pada 2017 lalu Ray secara resmi mengundurkan diri dari jabatan CEO, yang kemudian beralih menjadi CIO. Hanya berselang 3 tahun, pada 2020 ia kemudian mengalihkan jabatannya sebagai CIO untuk fokus pada posisinya sebagai pendamping Komite Investasi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan evolusi strategi investasi Bridgewater.

    Proses peralihan jabatan CIO ini rampung pada September 2022 lalu, dan sejak itu Ray Dalio hanya bekerja sebagai mentor bagi para CIO dan Komite Investasi perusahaan. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Operasional, dan sebagai investor senior Bridgewater Associates.

    Menurut perhitungan Forbes, Ray Dalio memiliki kekayaan mencapai US$ 14 miliar atau sekitar Rp 229,6 triliun. Hartanya itu membuat dirinya bertengger di posisi 167 orang terkaya di dunia.

    Perlu diketahui juga, posisi Dewan Pengawas sendiri sudah diisi Erick Thohir sebagai Media Dewan Pengawas dan ditemani Muliaman Hadad sebagai wakilnya.

    (hal/hns)